Menhub Dorong Rekonsiliasi Pengembang Proyek Pelabuhan Marunda

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-10-08


RMOL. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong adanya rekonsiliasi penyelesaian sengketa terkait perjanjian kerja sama antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan PT Karya Citra Nusantara (KCN) dalam pengembangan serta pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta.Sejauh ini, sengketa telah masuk ranah hukum. Meski putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 9 Agustus lalu belum inkrah, namun Kemenhub dalam hal ini Otoritas Pelabuhan Marunda terseret sebagai tergugat.

Putusan PN Jakut telah memenangkan gugatan KBN atas klaim kepemilikan seluruh aset KCN yang merupakan usaha patungan perseroan dengan PT Karya Tekhnik Utama (KTU). Pengadilan juga memutus pembatalan konsesi, dan menyeret Kemenhub bersama KCN.

Terkait hal itu, Budi Karya mengungkapkan bahwa kementerian tetap mengikuti alur hukum yang berlaku. Saat ini, Kemenhub juga tengah mengajukan banding atas putusan PN Jakut.

"Pada intinya, kami selaku pemerintah tetap menjamin investor swasta yang telah bekerjasama," kata Budi, dalam keterangannya, Minggu (7/10).

Menurutnya, proses bisnis tetap harus berjalan.

"Just in case ada dispute, kami menjamin swasta tidak dirugikan," ujar Budi.

Untuk itu, Kemenhub mengajukan langkah damai bagi pihak-pihak yang bersengketa.

"Kami mendorong adanya rekonsiliasi. Agar swasta tidak rugi dan pemerintah legitimate," jelas Budi

Sengketa antara KBN dengan KCN sendiri bermula terkait porsi kepemilikan saham KCN yang merupakan perusahaan patungan antara KBN dan KTU.

KTU sebagai mitra swasta telah memenangi tender KBN atas pengembangan Kawasan C01 Marunda pada tahun 2004 lewat tender yang dilakukan perusahaan pelat merah tersebut.

Keduanya kemudian bersepakat membentuk usaha patungan dengan ketentuan bahwa KTU menyediakan seluruh pendanaan pembangunan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan serta pengembangan dermaga, sekaligus kepemilikan 85 persen saham.

Sedangkan KBN mempunyai 15 persen saham hanya dengan menyetorkan modal berupa goodwill garis pantai dari Sungai Blencong hingga Cakung Drain dengan porsi saham yang tak terdelusi meski ada penambahan modal oleh PT KTU.

Pada 2016, setelah pembangunan Pier I dirampungkan, KCN yang berstatus badan usaha pelabuhan kemudian ditunjuk oleh Budi Karya untuk melakukan konsesi.

Namun, pada tahun ini, KBN malah menggugat konsesi tersebut. Persoalan bertambah sewaktu majelis hakim PN Jakut memenangkan gugatan KBN. [nes]

https://politik.rmol.co/read/2018/10/08/360871/Menhub-Dorong-Rekonsiliasi-Pengembang-Proyek-Pelabuhan-Marunda-




Original Post

Aliran Suap Proyek PLTU ke Pilkada Ditelusuri

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-10-8


Aliran Suap Proyek PLTU ke Pilkada Ditelusuri

Johannes Kotjo disebut memberi uang Rp 250 juta untuk pemenangan Muhammad Al Khadziq.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusut dugaan aliran dana proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 ke pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Temanggung. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan seluruh informasi dan bukti yang muncul dalam sidang terdakwa kasus tersebut, Johannes Budisutrisno Kotjo, akan menjadi acuan penyelidikan atau penyidikan baru. "Tentu akan dikembangkan," kata Saut kepada Tempo, kemarin. "(Persidangan) merupakan bagian penting guna membuka kasusnya pada peran serta beberapa pihak yang terkait."

Sebelumnya, jaksa penuntut umum KPK membacakan dakwaan terhadap Johannes di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 4 Oktober lalu. Dalam salah satu

bagian, bekas pemegang saham BlackGold Natural Resources Limited tersebut terungkap berulang kali mengirim uang proyek kepada bekas Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Eni Mau-lani Saragih.

Johannes disebut bisa membawa perusahaannya, PT Samantaka Batubara, anak usaha BlackGold, setelah mendapat bantuan Partai Golkar. Eni merupakan salah seorang politikus Golkar yang rajin hadir dalam beberapa pembahasan dan mendorong penandatanganan kerja sama PLTU Riau-1 yang kemudian ditunjukkan pada konsorsium dengan salah satu anggotanya, PT Samantaka.

Sebagai fee, Johannes tercatat telah memberikan

uang dengan total Rp 4,75 miliar kepada Eni dalam empat tahap. Penerimaan pertama terjadi pada 18 Desember 2017 senilai Rp 2 miliar yang kemudian digunakan untuk membiayai Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar. Selanjutnya, Eni kembali menerima Rp 2 miliar pada 14 Maret 2018 dan Rp 250 juta pada 8 Juni 2018. Penerimaan terakhir senilai Rp 500 juta gagal karena penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Eni dan Johannes pada 13 Juli 2018.

Penerimaan ketiga tersebut, menurut jaksa KPK Ronal Ferdinand, dimintakan Eni untuk membiayai pemenangan suaminya, Muhammad Al Khadziq, dalam pilkada Temanggung. "Eni mengi-

rim pesan singkat kepada Johannes. Karena ditolak, dia meminta bantuan Idrus Marham (pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar)," kata dia.

Johannes irit bicara tentang isi dakwaan yang dibacakan jaksa KPK. Dia dan seluruh kuasa hukumnya tak melakukan pembelaan terhadap seluruh tuduhan tersebut. "Saya tidak keberatan," kata Johannes.

Eni mengakui sempat menggunakan uang PLTU Riau-1 untuk pemenangan suaminya dalam pilkada Temanggung.Tapi dia membantah uang yang digunakan mencapai Rp 250 juta seperti dalam dakwaan Johannes. Menurut dia, seluruh uang yang diterima dari Johannes digunakan untuk banyak kegiatan dan kepentingan, seperti keperluan organisasi dan kegiatan Golkar. "Saya sudah sampaikan ke penyidik. Tapi tidak langsung ke pilkada," ujar Eni.

Sedangkan kuasa hukum Idrus Marham, Samsul Huda, mengklaim kliennya tak mengetahui tentang aliran uang proyek PLTU Riau-1. Menurut dia, kliennya juga tak pernah menerima uang dari Johannes ataupun Eni. Dia menilai kliennya justru mendorong agar uang dikembalikan kepada KPK.

FRISKI RIANA / TAUFIQ SIDDIQ/ Fransisco Rosarians







Original Post

Kejaksaan Kejar Semua Aset Pandawa

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-10-8


Kejaksaan Kejar Semua Aset Pandawa

JAKARTA. Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) untuk memburu aset Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group dan eks pendirinya, Nuryanto. Jika kasasi dikabulkan, semua aset Pandawa dirampas negara.

Jaksa dari Kejari Depok Ti-azara Lenggogeni menyatakan, pengiriman memori kasasi berlangsung pada hari

terakhir penyampaian berkas. Namun ia merahasiakan dalil-dalil memori kasasi. "Soal itu, silakan ke pimpinan," jelas Tiazara, akhir pekan lalu.

Kurator kepailitan Pandawa, Muhammad Deni mempertanyakan motif kasasi ini. Dia menilai, perkara ini murni urusan kepailitan. Aset Pandawa harus dikembalikan ke masyarakat karena menghimpun dana masyarakat. Tidak

ada unsur kerugian negara," kata Deni.

Kejari Depok menempuh kasasi sebagai upaya hukum atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada 19 September 2018. Waktu itu, hakim mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan tim kurator mengenai tumpang tindih pengurusan aset antara kurator dan Kejari Depok. Hasilnya, kura-

tor dinyatakan berhak mengelola 19 dari 209 aset sebagai harta kepailitan.

Kejari Depok telah menyita aset Pandawa. Misalnya, 65 unit mobil, 28 unit motor, puluhan aset properti, 65 unit barang elektronik, 23 unit perhiasan dan logam mulia. Uang senilai Rp 1,39 miliar dan valuta asing juga disita jaksa.

Anggar Septiadi







Original Post

Para Pembelot Drama Kavanaugh

Media Cetak Koran Tempo Halaman 26
2018-10-8


Para Pembelot Drama Kavanaugh

Lolosnya Brett Kavanaugh menjadi Hakim Agung Amerika Serikat, meski dengan suara minim, tak lepas dari drama pembelotan anggota Partai Republik dan Demokrat dalam pemilihan di Senat pada akhir pekan lalu.

Lisa Murkowski, anggota Senat asal Alaska, menjadi satu-satunya senator dari Partai Republik yang menolak konfirmasi Brett Kavanaugh sebagai hakim agung.

Ketika partainya merayakan kemenangan Kavanaugh setelah pencalonan yang penuh gejolak oleh dugaan pelanggaran seksual, Murkowski merenungkan apa yang dikatakannya sebagai keputusan memilukan yang membuatnya sulit makan dan tidur nyenyak.

"Menyakitkan," katanya, Jumat malam lalu, menggambarkan pilihannya, yang ia nyatakan sebagai keprihatinan terhadap temperamen Kavanaugh ketika bersaksi di depan Komite Hukum Senat tentang tuduhan itu pada pekan lalu.

Setelah kesaksian Kavanaugh dan penuduhnya, Dr Christine Blasey Ford, Murkowski menyatakan proses ini tidak adil untuk Kavanaugh dan juga tidak memuaskan bagi korban kekerasan seksual.

"Saya percaya kita berurusan dengan masalah yang lebih besar ketimbang calon," katanya, dan, "Mungkin saja dalam pandangan saya, dia (Kavanaugh) bukan orang yang tepat untuk pengadilan saat ini."

Partai Republik mengkonfirmasi bahwa Kavanaugh melaju tanpa bantuan Murkowski, berkat dukungan teman dekatnya, Senator Susan Collins dan Senator Joe Manchin, satu-satunya anggota Partai Demokrat yang membelot.

Manchin, yang berasal dari negara bagian dengan mayoritas pendukung Republik, West Virginia, berusaha mengamankan kursinya dengan meraih simpati warga melalui dukungannya terhadap Kavanaugh.

"Saya percaya Dr Ford. Sesuatu terjadi pada Dr Ford," kata Manchin. Tapi dia cepat menambahkan, "Hanya, saya tidak percaya pelakunya Brett Kavanaugh."

SCMP / CNN / SITA PLANASAR/ AQUADINI







Original Post

Pelantikan Kontroversial Hakim Agung Amerika

Media Cetak Koran Tempo Halaman 26
2018-10-8


Pelantikan Kontroversial Hakim Agung Amerika

Pelantikan Brett Kavanaugh diwarnai kemarahan publik karena skandal pelecehan seksualnya.

WASHINGTON, DC - Brett Kavanaugh akhirnya diambil sumpahnya sebagai hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat ke-114, dalam acara yang dilakukan secara tertutup di gedung Kongres Capitol Hill, Washington, DC, Amerika, Sabtu waktu setempat.

Kavanaugh diambil sumpahnya oleh Hakim Agung John Roberts di hadapan istrinya, Ashley, dan kedua

anak perempuannya. Sebelum Kavanaugh dilantik, ratusanpengunjukrasa berkumpul di halaman Capitol dan di Mahkamah Agung, menentang pelantikan.

Para pengunjuk rasa dari kalangan perempuan mencemooh pelantikan yang mereka anggap memalukan dunia peradilan AS itu. "Memalukan," teriak mereka. Sekelompok pengunjuk rasa lainnya menyerbu ke arah pintu gedung Mahkamah Agung, meski kemudian sekitar 164 demonstran dilaporkan di-

tangkap.

Pelantikan ini sekaligus mengakhiri perdebatan panjang selama beberapa pekan terakhir mengenai reputasi Kavanaugh yang terlibat berbagai dugaan skandal kekerasan seksual, hak istimewa, dan penyalahgunaan alkohol.

"Dia akan menjadi hakim Mahkamah Agung yang benar-benar brilian selama bertahun-tahun," kata Presiden Donald Trump kepada wartawan, yang ia undang untuk bergabung dengannya menonton pemungutan suara di televisi di Air Force One.

Kavanaugh, 53 tahun, seorang hakim pengadilan banding federal yang menyelidiki Presiden Bill

Clinton dan bekerja untuk penggantinya, Presiden George W. Bush, adalah calon kedua hakim agung yang ditunjuk Trump dalam dua tahun, menyusul hakim Neil Gorsuch, yang dikonfirmasi pada 2017.

Pencalonan Kavanaugh menjadi drama publik ketika seorang profesor dari California, Christine Blasey Ford, menuduh dia melakukan penyerangan seksual terhadapnya di kamar tidur lantai atas sebuah rumah di pinggiran Kota Washington pada 1982. Dua wanita lainnya juga menuduh Kavanaugh menunjukkan perilaku seksual menyimpang pada 1980-an.

Kavanaueh sendiri mela-

wan tuduhan-tuduhan itu dengan memberi kesaksian yang berapi-api di hadapan Komite Kehakiman Senat, yang disiarkan langsung oleh televisi setempat dengan disaksikan lebih dari 20 juta orang.

Konfirmasi Kavanaugh dipastikan pada Jumat, setelah sekelompok senator yang semula ragu-ragu akhirnya menyatakan dukungan mereka sesudah ada penyelidikan terbaru Biro Investigasi Federal (FBI). Penyelidikan selama seminggu itu mengungkap tidak ada yang baru dalam tuduhan terhadap Kavanaugh. Namun hasil ini menuai kemarah-

an publik dan Demokrat karena banyak pihak tidak diperiksa kesaksiannya.

Kemenangan kubu Partai Republik dipastikan setelah hasil voting pemungutan suara menunjukkan 50-48 untuk Kavanaugh. Keputusan ini merupakan pukulan keras bagi Partai Demokrat. Keputusan ini menjadi kontroversi karena pendapat Kavanaugh tentang isu-isu hukum yang harus diselesaikan di masa depan, seperti hak aborsi, imigrasi, hak transgen-der, regulasi industri, dan kekuasaan kepresidenan, sangat mendukung kubu Republik.

Sita Planasari Aquadini/ THE NEW YORK TIMES / CNBC / NBC NEWS







Original Post

Konservatif Makin Dominan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 7
2018-10-8


Konservatif Makin Dominan

Hakim Agung Kavanaugh Disumpah

WASHINGTON - Setelah terhambat dugaan skandal seks di masa lalu, Brett Kavanaugh tetap melenggang menjadi hakim agung Amerika Serikat. Sabtu (6/10) waktu setempat, pria 53 tahun itu diambil sumpah. Meski demikian, lanjutan drama Kavanaugh masih mungkin muncul setelah pemilu sela November nanti.

Hakim konservatif tersebut disumpah Ketua Mahkamah Agung John Roberts. Anthony Kennedy, hakim agung yang sudah pensiun, memimpin prosesi sumpah hukum penerusnya itu. Acara tersebut berlangsung secara tertutup di gedung Mahkamah Agung, Washington.

Di luar ruangan, massa benar-benar menggila. Beberapa pendemo mencoba menerobos dan menggedor pintu utama gedung sidang. Yang lain menaiki patung Lady Justice dan mulai berteriak. "Memalukan!" ujar ratusan warga AS yang marah sebagaimana dilansir BBC.

Mereka marah karena Kavanaugh bisa lolos dari tudingan pelecehan seksual dari tiga perempuan. Nasib Kavanaugh ditentukan pada pagi hari sebelum disumpah. Senat AS memilih mendukung nominasi suami Ashley Estes itu dengan suara 50 banding 48.

Hampir semua kubu berada di tempatnya. Kecuali Senator Republik Lisa Murkowskiyang abstain, Senator Demokrat leo Manchin yang justru mendukung, dan Senator Republik Steve yang tak datang karena sedang mantu.

Meski menang secara tipis, Trump tetap pamer keberhasilannya. Masuknya Kavanaugh ke daftar sembilan hakim agung

membuat kekuasaan kaum konservatif menjadi mutlak. Baik lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudisial. Artinya, arah Negeri Paman Sam bisa makin bertiup ke kanan.

Kavanaugh sudah menegaskan pandangannya khas GOP alias Partai Republik mengenai aborsi dan pengendalian senjata. "Saya berterima kasih kepada Senat AS yang menyetujui nominasi Brett Kavanaugh," cuit ayah Ivanka Trump itu.

Posisi hakim agung memang penting bagi kubu politik AS. Hakim yang sudah dipilih akan menjabat sampai pensiun. Tak seperti presiden atau legislator yang harus bergulat dengan pemilu beberapa tahun sekali.

Isu-isu hukum dan sosial penting diputuskan dalam lembaga tersebut Menurut Reuters, pihak konservatif hampir dipastikan menang dalam sengketa hukum dengan mayoritas lima banding empat

Tentu saja, kubu sayap kiri alias liberal sakit hati. Mereka merasa Kavanaugh belum bersih dari noda. Penyelidikan FBI mengenai dugaan kekerasan seksual meninggalkan saksi-saksi yang sudah memberatkan Kavanaugh di ranah publik. "Mengonfirmasi Kavanauh saat penyelidikan belum tuntas dan sikapnya yang terlalu politis benar-benar melukai kredibilitas Mahkamah Agung," ujar Senator Demokrat Dianne Feinstein.

Partai Demokrat merancang babak baru untuk menyerang balik. Bagi mereka, posisi Kavanaugh di kursi hakim belum ajek. Masih ada kemungkinan pemakzulan.

Demokrat bisa saja memakzul-kan Kavanaugh yang lulusan Georgetown Preparatory School. Asal, mereka bisa meraih suara mayoritas di dua badan legislatif, House of Representatives ahlias parlemen dan senat. Kesempatan itu ada saat pemilu November nanti.

(bil/c22/sof)







Original Post

LENGKAP

Media Cetak Jawa Pos Halaman 7
2018-10-8


LENGKAP

Brett Kavanaugh diambil sumpah sebagai hakim agung AS oleh Ketua MA John Roberts pada Sabtu (6/10). Ashley, istri Kavanaugh, memegang Alkitab didampingi kedua putrinya.

Handout Via Reuters







Original Post

KETUA Mahkamah Agung

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 12
2018-10-8


KETUA Mahkamah Agung

Amerika Serikat John Roberts (kanan) mengamini sumpah Brett Kavanaugh saat dilantik sebagai Hakim Agung AS di Washington, Sabtu (6/10/2018). Pelantikan Kavanaugh dk uarnai demonstrasi kasus perundungan seksual.

REUTERS







Original Post

Brett Jadi Hakim Agung, Kemenangan bagi Trump

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 12
2018-10-8


Brett Jadi Hakim Agung, Kemenangan bagi Trump

WASHINGTON, (PR).-

Setelah selama beberapa pekan publik Amerika Serikat disuguhi perdebatan soal dugaan perundungan seksual yang dituduhkan terhadap Brett Kavanaugh, pria tersebut resmi menjadi Hakim Agung AS. Terpilihnya Brett itu merupakan kemenangan buat Presiden Donad Trump yang me-nominasikannya sebagai pengganti hakim agung AS yang pensiun Juli 2018 lalu.

Dilansir BBC, Minggu (7/10/2018), pengambilan sumpah Kavanaugh sebagai hakim agung AS berlangsung di Mahkamah Agung AS pada Sabtu (6/10/2018) malam waktu setempat atau Minggu siang MB.

Ketua MA John Roberts melakoni pengambilan sumpah konstitusi, sedangkan hakim Anthony Kennedy-) ang baru pensiun dan digantikan Kavanaugh-melangsungkan pengambilan sumpah yudisial. Acara tersebut berlangsung

walau mendapat beragam tentangan dari sejumlah demonstran di luar Gedung MA

Selama acara pengambilan sumpah, mereka meneriakkan kata "memalukan" sedemikian keras sehingga Wakil Presiden Mike Pence memerintahkan aparat menertibkan.

Bahkan, beberapa orang berlari dan menggedor pintu gedung dan ada pula yang memanjat patung keadilan di dekat lokasi unjuk rasa. Sebelumnya, Senat AS menyepakati pengangkatan Kavanaugh sebagai hakim agung melalui pemungutan suara dengan hasil 50 berbanding 48. Hasil itu tercapai seiring dengan hasil investigasi Biro Investigasi Federal yang diserahkan ke Senat, tetapi tidak dibuka ke publik.

Komentar Trump

Pengangkatan Kavanaugh sebagai Hakim Agung AS mendapat tanggapan dari Trump melalui Twitter. "Saya memberikan salut dan ucapan sela-

mat kepada Senat AS yang sudah menyetujui kandidat hebat kita, Hakim Brett Kavanaugh, untuk menjadi hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat. Hari ini saya akan menandatangani surat pengangkatan dan dia akan resmi diambil sumpahnya. Sangat menarik!"

Kepada wartawan di pesawat kepresidenan AS, Trump mengatakan Kavanaugh mampu bertahan dari "serangan mengerikan kaum Demokrat" dan para perempuan "berang" atas apa yang terjadi pada Kavanaugh.

Trump juga mengemukakan bahwa dirinya "100% yakin" perempuan yang menuduh Kavanaugh melakukan serangan seksual, Christine Blasey Ford, salah melayangkan tuduhan.

Sementara itu, pandangan Kavanaugh yang konservatif akan memperkuat kubu konservatif di Mahkamah Agung- yang terdiri atas sembilan hakim.

Hal itu dinil ai akan berpengaruh pada pi itusan-putusan menentukan berbagai isu kontroversial, seperti aborsi dan pengendalian h ik menyandang senjata api.

Berbagai pengamat kini me-

mantau seberapa besar urusan Kavanaugh akan memengaruhi elektabilitas Partai Republik pada pemilu tengah masa (pemilu sela), November men datang.

(Huminca Sinaga)







Original Post

OTT Dua Pejabat Uji KIR

Media Cetak Media Indonesia Halaman 19
2018-10-8


OTT Dua Pejabat Uji KIR

REMBANG, JAWA TENGAH

DUA pejabat uji kir di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Rembang, Jateng, terkena operasi tangkap tangan (OTT) Kepolisian Daerah (Polda) Jateng, akhir pekan ini. Barang bukti uang tunai Rp21 juta, buku tabungan, dan sejumlah dokumen diamankan petugas.

Dua pejabat dishub itu, yakni Saiful Anwar (master uji) dan Wasisto (bendahara). Keduanya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sejak kejadian OTT tersebut, kantor uji kir Rembang ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan.

"Saya haru empat hari tidak tahu adanya praktik pungli itu. Kami tutup

dulu tempat uji kir sampai pemeriksaan dan pembenahan dilakukan," kata Pelaksana tugas (Pit) Kepala Dishub Kabupaten Rembang Suwarno, kemarin.

Kedua tersangka lemas saat digelandang petugas setelah tertangkap tangan melakukan pungutan liar. Perusahaan dan pemilik kendaraan yang akan melakukan uji kir dipatok tarif diatas ketentuan yang ditetapkan.

"Mereka memungut biaya uji kir Rpl00 ribu-Rp500 ribu per kendaraan jauh di atas ketentuan Perda No 6 Tahun 2010 yang berkisar Rp59.500-Rp64.500 per kendaraan," kata Kepala

Subdit III Tipikor Polda Jateng Ajun Komisaris Besar Gunawan.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Agus Triatmadja mengatakan, sebelum OTT, pihaknya mendapat laporan dari warga. Kamis (4/10) petugas memantau kantor pelaksana uji kir Dishub Rembang di Jalan Rembang-Lasem. "Saat itu di sana ada 37 kendaraan yang sedang lakukan uji kir," tambahnya.

Saat itulah, lanjut Agus, ternyata benar terjadi pungli di atas ketentuan. Bahkan, sistem pembayaran uji kir kendaraan tidak melalui loket yang ditentukan, tetapi langsung diserahkan kepada tersangka Saiful Anwar

dan Wasisto tetap mengeluarkan bukti pembayaran.

"Besaran pungli ditentukan oleh tersangka berdasarkan kekurangan kelengkapan. Jadi, tersangka tetap meloloskan hasil uji kir asalkan membayar, semakin banyak kekurangan pemohon KIR. maka bayaranya semakin mahal," ungkap Agus.

Petugas penyidik, menurut Agus, terus mendalami keterlibatan pihak lain. Termasuk pembagian hasil pungli tersebut, diduga praktek ini sudah berlangsung sejak pelaksana uji kir tersebut dibuka pada 2013. Keduanya diancam hukuman maksimal seumur hidup.

(AS/N-3)







Original Post

Kavanaugh Jadi Hakim Agung AS, Trump: Sangat Menarik!

Media Online Okezone
2018-10-08


SETELAH selama beberapa pekan publik Amerika Serikat disuguhi perdebatan soal dugaan penyerangan seksual yang dituduhkan terhadap Brett Kavanaugh, pria tersebut resmi menjadi hakim agung AS.

Pengambilan sumpah Kavanaugh sebagai hakim agung AS berlangsung di Mahkamah Agung AS pada Sabtu (6/10) malam waktu setempat.

Ketua MA, John Roberts, melakoni pengambilan sumpah konstitusi, sedangkan hakim Anthony Kennedy—yang baru pensiun dan digantikan Kavanaugh—melangsungkan pengambilan sumpah yudisial.

Acara tersebut berjalan walau mendapat beragam tentangan dari sejumlah demonstran di luar gedung MA.

Selama acara pengambilan sumpah, mereka meneriakkan kata \'memalukan\' sedemikian keras sehingga Wakil Presiden, Mike Pence, memerintahkan aparat menertibkan.

Bahkan, beberapa orang berlari dan menggedor pintu gedung dan ada pula yang memanjat patung keadilan di dekat lokasi unjuk rasa.

Sebelumnya, Senat AS menyepakati pengangkatan Kavanaugh sebagai hakim agung melalui pemungutan suara dengan hasil 50 berbanding 48. Hasil itu tercapai seiring dengan hasil investigasi Biro Investigasi Federal yang diserahkan ke Senat namun tidak dibuka ke publik.

Apa Komentar Trump?

Pengangkatan Kavanaugh sebagai hakim agung AS mendapat tanggapan dari Trump melalui Twitter.

"Saya memberikan salut dan ucapan selamat kepada Senat AS yang sudah menyetujui kandidat hebat kita, Hakim Brett Kavanaugh, untuk menjadi hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat. Hari ini saya akan menandatangani surat pengangkatan dan dia akan resmi diambil sumpahnya. Sangat menarik!"

I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting! Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

Kepada wartawan di pesawat kepresidenan AS, Trump mengatakan Kavanaugh mampu bertahan dari "serangan mengerikan kaum Demokrat" dan para perempuan "berang" atas apa yang terjadi pada Kavanaugh.

Trump juga mengemukakan bahwa dirinya "100% yakin" perempuan yang menuduh Kavanaugh melakukan serangan seksual, Christine Blasey Ford, salah melayangkan tuduhan.

Mengapa Pengangkatan Kavanaugh Penting?

Pandangan Kavanaugh yang konservatif akan memperkuat kubu konservatif di Mahkamah Agung—yang terdiri dari sembilan hakim.

(Baca Juga :)

Ha ini dinilai akan berpengaruh pada putusan-putusan menentukan berbagai isu kontroversial, seperti aborsi dan pengendalian hak menyandang senjata api.

Berbagai pengamat kini akan memantau seberapa besar urusan Kavanaugh akan mempengaruhi elektabilitas Partai Republik pada pemilu tengah masa, November mendatang.

(Baca Juga : )

(erh)

https://news.okezone.com/read/2018/10/08/18/1960866/kavanaugh-jadi-hakim-agung-as-trump-sangat-menarik




Original Post

Pejabat Syahbandar Pasrah Dihukum 1 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-8


Pejabat Syahbandar Pasrah Dihukum 1 Tahun Penjara

MAJELIS Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda menjatuhkan vonis 1 tahun penjara kepada Rachmatullah Sunarno Nasri(RSN).

Pegawai di Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas IU Syahbandar Bunyu. Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara itu terbukti melakukan korupsi.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bulungan. Denny Iswanto membenarkan perkara RSN sudah diputus. RSN juga harus harus membayar denda Rp 50 juta.

"Kalau untuk batasan waktu pembayaran denda sebenarnya tidak diatur. Tapi biasanya kami berikan waktu empat belas hari sejak vonis," kata Denny.

Jika tidak mampu membayar denda, RSN akan menjalani kurungan dua bulan. Sementara barang bukti uang suup Rp51 juta dirampas untuk negara. Sedangkan bukti dokumen dikembalikan kepada UPP Syahbandar Bunyu.

Hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap RSN di bawah tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). "Kalau tuntutan jaksa (penjara) 1 tahun 6 bulan," ungkap Denny.

Menurutnya, hakim pu-

nya pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman kepada RSN. Di antaranya terdakwa belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi. "RSN juga tidak akan melakukan banding," ujarnya.

RSN ditangkap polisi karena melakukan pungli pada 23 Februari 2018. Ia diduga meminta uang untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada agen pelayaran PT Bahari Eka Nusantara (BEN)

Saat penggeledahan, polisi menemukan dua amplop yang masing-masing berisi uang tunai Rp 1.4 juta dan Rp 1,8 juta. Dari hasil pemeriksaan transaksi di dua rekening RSN, ditemukan aliran uang masuk mencapai Rp44juta.

Diduga uang masuk itu berasal dari hasil pungli. Polisi mencurigai RSN melakukan pungli sejak pertengahan 2017 setelah ditunjuk menjadi petugas penerbit SPB. RSN membagi-bagikan yang hasil pungli kepada anak buahnya.

RSN dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1

KUHP.

BYU







Original Post

Divonis 3,5 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut 3 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-8


Divonis 3,5 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut 3 Tahun

MAJELIS hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Jawa Timur menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara kepada Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus.

Selain itu. Masud dihukum membayar denda Rp250 juta subsider 2 bulan kurungan dan dicabut hak politiknya 3 tahun setelah selesai menjalani pidana.

Masud dianggap terbukti menyuap pimpinan DPRD Kota Mojokerto terkait pembahasan APBD 2016. "Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ketua majelis hakim Dede Suryaman membacakan amar putusan.

Menurut majelis hakim, perbuatan Masud tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi. Hal ini menjadi pertimbangan yang memberatkan vonis. Sedangkan pertimbangan yang meringankan, terdakwa sopan selama persidangan.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi yang sebelumnya meminta agar terdakwa dihukum 4 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 3

bulan kurungan dan dicabut hak politiknya 4 tahun.

Meski divonis lebih ringan dari tuntutan. Masud Yunus masih mempertimbangkan hukuman ini. "Saya pikir-pikir dulu," ujarnya menanggapi putusan hakim.

Dalam perkara ini, Masud didakwa memberikan suap Rp 1.4 miliar kepada pimpinan DPRD. Tujuannya agar dewan menyetujui pengalihan anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) Rp 13 miliar menjadi menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto.

Menurut jaksa KPK, perbuatan Masud diancam pidana Pasal Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus suap ini terbongkar setelah KPK menangkap Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto Wiwiet Feb-ryanto saat mengantarkan uang rasuah untuk pimpinan dewan.

Tiga pimpinan DPRD yakni Umar Faruq (Wakil Ketua), Abdullah Fanani (Wakil Ketua) dan Pumomo (Ketua) turut dicokok. Dalam operasi tangan tangan (OTT) ini, KPK menyita uang Rp470 juta dari tangan Wiwiet.

BYU







Original Post

Kode Suap Di Perkara Irwandi "Zakat Fitrah" Dan "1 Ember"

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-8


Kode Suap Di Perkara Irwandi "Zakat Fitrah" Dan "1 Ember"

PERKARA Bupati Bener Meriah Ahmadi telah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ia didakwa menyuap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Rp 1,05 miliar.

Dalam surat dakwaan, jaksa KPK membeberkan Ahmadi menyuap Irwandi agar mengatur lelang proyek supaya dimenangkan kontraktor pilihan Ahmadi.

Urusan pengaturan lelang diserahkan kepada Teuku Saiful -Bahri, tim sukses Irwandi saat pemilihan gubernur. "Termasuk masalah penerimaan commitment fee sebesar 10 persen yang harus disetorkan oleh bupati atau walikota yang memperoleh paket pekerjaan DOKA tahun anggaran 2018," kata Jaksa Ali Fikri.

Ahmadi menyuruh ajudannya, Muyassir menemui Hendri Yuzal, staf khusus Irwandi untuk membicarakan soal proyek. Pertemuan di Kafe Quantum Lampineung Banda Aceh.

Dalam pertemuan itu, Muyassir meminta ketegasan dari Hendri mengenai proyek yang diminta Ahmadi. Muyassir juga menyampaikan pesan dari bosnya agar proyek-proyek itu mendapat prioritas dari Irwandi.

Setelah pertemuan. Hendri mengabari Muyassir lewat WhatsApp (WA) bahwa proyek DOKA yang diminta Ahmadi bakal cair. Hendri pun menagih commitment fee kepada Muyassir.

Muyassir melapor kepada Ahmadi lewat WA. Ia menyam-

paikan pesan dari Hendri agar menyerahkan commitment fee. Untuk menyamarkan percakapan soal fee itu, Muyassir menggunakan istilah "zakat fitrah untuk lebaran. "Satu ember dulu. Pak," tulis Muyassir. Maksudnya Rpl miliar dulu.

Secara bertahap Ahmadi menggelontorkan fulus untuk Irwandi. Pertama Rp 120 juta. Berikutnya Rp430 juta. Trakhir Rp500 juta. Penyerahan lewat Muyassir.

Uang tak diserahkan langsung ke Irwandi. Tapi melalui Teuku Saiful Bahri. Saiful lalu menyuruh orang kepercayaannya. Teuku Fadhilatul Amri untuk menerima uang dari Muyassir.

Ketika dihadirkan sebagai saksi, Muyassir mengakui tiga

kali mengantarkan uang untuk Irwandi Yusuf. Uang diserahkan lewat Teuku Fadhilatul Amri.

Penyerahan pertama dan kedua dilakukan di depan SMEA Lampineung, Kota Banda Aceh. Jumlahnya Rpl20 juta dan Rp430 juta. Penyerahan terakhir Rp500 juta di Hotel Hermes Palace, Kota Banda Aceh.

Penyerahan fee itu terkait proyek jalan segmen 1 SP.3 Redelong-Pondok Baru-Samar Kilang Rp2l,6 miliar, proyek jalan segmen 2 SP.3 Redelong-Pondok Baru-Samar Kilang Rp20 miliar dan proyek jalan SP. Krueng Gekeuh-Bandara Rembele Rp 15 miliar.

"Kurang lebih untuk itu," kata Muyassir.

Menurut Muyassir, uang untuk

Irwandi diperoleh dari Dailami dan Andi Listiandi. Muyassir mengenal Dailami sebagai konsultan. Sedangkan Andi kontraktor rekanan Pemkab Bener Meriah.

Muyassir juga mengaku pernah disuruh Ahmadi untuk meminta KTP Teguh Agam Meutuah, anak Irwandi. iTer-dakwa (Ahmadi) minta KTP Agam anaknya gubernur untuk dibuatkan sertifikat kebun di Bener Meriah," sebutnya.

Muyassir juga disuruh meminta KTP Hendri Yuzal, staf khusus Irwandi. Keperluan sama untuk pembuatan surat tanah kebun di Bener Meriah. Muyassir tak tahu apakah dokumen tanah kebun itu sudah jadi atau belum.

BYU







Original Post

KPK Telusuri Penerimaan Suap Dari Proyek Dermaga Sabang

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-8


KPK Telusuri Penerimaan Suap Dari Proyek Dermaga Sabang

Pengembangan Perkara Irwandi Yusuf

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengembangkan penyidikan kasus rasuah Irwandi Yusuf. Gubernur Aceh itu diduga menerima suap dari sejumlah proyek pembangunan di Tanah Rencong.

"Kita masih mengembangkan perkara," kata juru bicara KPK Febri Diansyah. "Tidak semata persoalan suap proyek di Bener Meriah."

Dari penggeledahan dan pemeriksaan yang dilakukan KPK, pengembangan perkara ini mengarah kepada dugaan 1 penerimaan suap dari proyek dermaga Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).

"Ada duga keterlibatan pihak lain yang tengah digali secara intensif," kata Febri.

Sebelumnya, KPK memanggil Kepala BPKS Sayid Fadhil dan Izil Azhar alias Ayah Merin. Izil diduga menjadi perantara penyerahan uang kepada Irwandi.

"Saksi ini diduga mengetahui teknis serah-terima uang." kata Febri.

Irwandi diduga menerima uang Rp 14.069 miliar dari proyek pembangunan dermaga Sabang tahun 2011. Hal itu diungkapkan jaksa penuntut umum KPK dalam persidangan Ruslan Abdul Gani. Kepala BPKS periode 2010-2011.

Ruslan didakwa melakukan korupsi proyek dermaga Sabang yang merugikan negara Rpl 16.016 miliar. "Memperkaya orang lain yaitu Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Irwandi Yusuf sebesar Rp 14.069 miliar yang diserahkan secara bertahap melalui Izil Azhar di rumah Izil Azhar di dekat bekas Terminal Setui

Banda Aceh," kata jaksaKPK pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta 3 Agustus 2016.

Ruslan diangkat sebagai Kepala BPKS berdasarkan Surat Keputusan Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh sekaligus Ketua Dewan Kawasan Sabang.

Ruslan kemudian mengusulkan proyek lanjutan pembangunan derma bongkar dengan anggaran Rp263 miliar. Nindya Sejati Joint Operation kerja sama PT Nindya Karya dengan PT Tuan Sejati ditunjuk langsung sebagai pelaksana proyek.

Ruslan memerintahkan Ramadhani Ismy selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek membuat harga perkiraan sendiri (HPS). HPS ditetapkan Rp264.76 miliar setelah digelembungkan.

Kontrak proyek mengalami tiga kali adendum karena perubahan volume pekerjaan dan perubahan harga hingga mencapai Rp285,84 miliar.

Dalam pelaksanaan proyek. Nindya Sejati Joint Operation mensubkontrakkan kepada PT Budi Perkasa Alam, PT Mitra Mandala Jaya, PT Kemenangan dan PT Wika Beton.

Konsultan pengawas proyek, PT Atrya Swacipta Rekayasa (ASR) membuat laporan kemajuan pekerjaan bukan berdasarkan kondisi nyata. Berdasarkan laporan itu. uang proyek bisa dicairkan.

Nindya Sejati Joint Operation menerima pembayaran Rp262,l miliar. Padahal, proyek itu hanya menelan biaya Rp 147,461 miliar. PT Nindya Karya meraup untung Rp 15 5 12 miliar. Sedangkan PT Tuah Sejati Rp21,079 miliar.

Ruslan mendapat jatah Rp53 miliar. Uang diserahkan Kepala Proyek Sabir Said. Sabir sendiri mengantongi Rp3,8 miliar.

Pihak lain yang ikut mendapat keuntungan dari proyek ini adalah Kepala Cabang PT Nindya Karya Sumut-Aceh Heru

Sulaksono Rpl988 miliar, Ramadhani Ismy Rp3,821 miliar. Irwandi Yusuf Rpl4.069 miliar, Ananta Sofwan Rp250 juta, pihak-pihak yang terkait BPKS Rp9,25 miliar dan pihak-pihak lain Rp26315 miliar.

Dalam persidangan terungkap. Ruslan membagikan duit yang diterimanya kepada MD, anggota DPR asal Aceh. Jumlahnya Rpl miliar. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pun menghukum Ruslan harus membayar uang pengganti kerugian negara Rp43 miliar.

Irwandi sempat diperiksa dalam kasus ini. Namun tak dijerat sebagai tersangka. KPK kembali menelusuri dugaan penerimaan duit jatah proyek dermaga Sabang setelah membongkar kasus suap Dana Alokasi Khusus Aceh(DOKA).

Irwandi ditangkap karena menerima suap dari Bupati Bener Meriah, Ahmadi agar mengalokasi DOKA untuk wilayahnya.

gpg







Original Post

MA Tolak Kasasi Karya Karang Asem Indah

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-10-8


MA Tolak Kasasi Karya Karang Asem Indah

JAKARTA - Mahkamah Agung menolak kasasi terkait dengan kepailitan yang diajukan oleh PT Karya Karang Asem Indah.

Putusan pengadilan tersebut diucapkan oleh Yakup Ginting sebagai ketua dan Zahrul Ra-bain serta Sudrajad Dimyati masing-masing sebagai anggota, pada 10 Juli 2018 dan dipublikasikan pada Jumat (5/10).

Perkara ini bermula ketika PT Bank OCBC NISP Tbk. mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada 2017.

Adapun, para termohon terdiri dari PT Karya Karang Asem Indah. Tjoo Hendro Mulyono, Sri Sugiarti lidyasari, dan Edie Wibisono.

Dalam permohonannya, se-

lain meminta pengadilan mengabulkan permohonan PKPU, OCBC NISP juga meminta agar pengadilan memberikan PKPU sementara selama 45 hari sejak putusan dibacakan terhadap para termohon dan menunjuk hakim pengawas serta mengangkat kurator Yohanes Roy Coastrio dan Rochmad Herdito.

Para termohon kemudian mengajukan eksepsi kewenangan relatif tetapi kemudian ditolak oleh pengadilan.

Adapun, kewenangan relatif adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antarpengadilan. Dengan kala lain, akan dilihat pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus perkara.

Pada 7 Desember 2017, pengadilan kemudian memutuskan bahwa para debitur atau termo-

hon dinyatakan berada dalam keadaan pailit, menunjuk hakim pengawas dan mengangkat kurator, serta menetapkan imbalan jasa pengurus dan biaya kepengurusan sebesar 4 % dari jumlah utang yang harus dibayar atau sebesar Rp2,5 miliar.

Selain itu, majelis juga memutuskan biaya PKPU sebesar Rp210 juta dari harta debitur pailit dengan imbalan jasa pengurus dan biaya kepengurusan harus didahulukan pembayarannya dan dapat langsung dibayarkandari harta debitur pailit tanpa verifikasi.

Para debitur kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada bulan yang sama setelah putusan. Akan tetapi, dalam kasasi majelis menilai bahwa permohonan kasasi itu tidak dapat diterima.

Majelis menilai, berdasarkan

ketentuan Pasal 285 ayat 4 Undang-undang (UU) No. 37 /2O04 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 290 UU yang sama putusan Pengadilan Niaga Surabaya dalam perkara ini, debitur telah dinyatakan pailit karena penolakan perdamaian yang diajukan oleh kreditur dalam PKPU.

Dengan demikian, majelis menilai tidak ada upaya hukum terhadap penolakan perdamaian tersebut sehingga permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

"Menyatakan ndak dapat diterima permohonan kasasi dari PT Karya Karang Asem Indah dan menghukum pemohon kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5 juta," ujar majelis hakim.

M G NOVIARIZAL FERNANDEZ







Original Post

PERKARA SUAP PLTU RIAU-1 MULAI DISIDANGKAN

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 22
2018-10-8


PERKARA SUAP PLTU RIAU-1 MULAI DISIDANGKAN

SIDANG dakwaan Johannes Budisutrisno Kotjo dalam kasus suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1 mengungkap peran sejumlah pejabat. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Ronald Ferdinand, mengatakan ada aliran duit dari proyek pembangkit itu kepada mantan Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Eni Maulani Saragih.

Jaksa menyatakan Eni menggunakan uang itu untuk biaya pemenangan suaminya, Muhammad Al Khadziq, dalam pemilihan kepala daerah Temanggung, Jawa Tengah, 2018. Khadziq, yang berpasangan dengan Heru Ibnu Wibowo, memenangi pemilihan itu. "Johannes memberikan Rp 250 juta kepada Eni pada 8 Juni 2018. Awalnya Eni meminta Rp 10 miliar untuk pilkada suaminya pada 27 Mei 2018, tapi ditolak," kata Ronald di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Rabu pekan lalu.

Jaksa juga membeberkan peran mantan Menteri Sosial Idrus Marham. PolitikusGolkar itu meminta Johannes membantu pembiayaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar, pada Desember 2017.

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basir juga disebut dalam berkas dakwaan Johannes. Sofyan memutuskan penunjukan langsung konsorsium proyek dan pernah hadir dalam pertemuan dengan para tersangka kasus IM TU Riau-1.

Eni Saragih membantah aliran dana proyek itu untuk membiayai kampanye suaminya. "Memang tak langsung ke pilkada karena saya pakai untuk keperluan organisasi dan partai," ujar Eni. Sofyan Basir membenarkan pernah hadir dalam rapat membahas proyek PLTU Riau-1. Namun dia Membantah pertemuan tersebut berisi kesepakatan pembagian suap. "Saat itu pembahasan teknis," ucapnya.

REDAKSI







Original Post

KPK TAHAN WALI KOTA PASURUAN

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 23
2018-10-8


KPK TAHAN WALI KOTA PASURUAN

KOMISI Pemberantasan Korupsi menetapkan Wali Kota Pasuruan, Jawa Timur, Setiyono, sebagai tersangka kasus dugaan suap pembangunan Pusat Layanan Usaha TerpaduKoperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Pasuruan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Setiyono diduga menerima duit Rp 135 juta dari perwakilan perusahaan penggarap proyek tersebut, Muhamad Baqir. "Setelah gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh Wali Kota Pasuruan Setiyono," kata Alexander, Jumat pekan lalu.

Setiyono diduga mendapat/ee 10 persen dari proyek senilai Rp 2,2 miliar. Dia juga diduga telah menerima Rp 135 juta melalui orang dekatnya. Terungkapnya peran Setiyono merupakan hasil operasi tangkap tangan KPK pada Kamis pekan lalu.

Selain itu, KPK menetapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pasuruan, Dwi Fitri Nurcahya, dan anggota staf Kelurahan Purutrejo, Pasuruan, Wahyu Tri Hardianto, sebagai tersangka. Saat ditahan oleh KPK, Setiyono tak berkomentar apa pun.

REDAKSI







Original Post

AKROBAT SANG ADVOKAT

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 123
2018-10-8


AKROBAT SANG ADVOKAT

SETELAH tersohor sebagai pengacara kasus kepailitan, Lucas mulai merambah ke kasus perkara korupsi dan pidana umum hingga menjadi advokat yang membela kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat. Ia berteman dengan para pejabat negara. Sebagian kasusnya menang hingga Mahkamah Agung atau berhenti di tengah jalan.

PERINTANG PENYIDIKAN Sebanyak 22 pengacara dijerat perkara korupsi, empat di antaranya, selain Lucas, disangka karena merintangi penyidikan.

- Fredrich Yunadi Dihukum 7 tahun penjara karena merintangi penyidikan perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dengan tersangka Setya Novanto, yang belakangan divonis 15 tahun penjara.

- Manatap Ambarita Dihukum 3 tahun penjara karena merintangi penyidikan kasus korupsi anggaran Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dengan tersangka Afner Ambarita.

PASAL PENJERAT

• Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi Pasal 21 "Setiap erang yang dangan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pangadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun."

- Undang-Undang Advokat Pasal 6, terutama butir yang melarang advokat: "Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/ atau perbuatan tercela. Melanggar sumpah atau Janji advokat dan/atau kode atik profesi advokat."

1. Kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tersangka Eddy Sindoro, bos PT Paramount Enterprise International dan anak usaha Lippo Group. Kasus ini juga menyeret Nurhadi, Sekretaris MA saat itu, yang disebut dekat dengan Lucas.

Peran: Tersangka dengan tuduhan merintangi penyidikan Eddy Sindoro di Komisi Pemberantasan Korupsi. "Sampai saat ini saya tidak ditunjukkan bukti bahwa saya malakukan hal separti Itu." — Lucas, 2 Oktober 2018

2. Permohonan peninjauan kembali perkara korupsi di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia pada 2012 yang diajukan oleh Sudjiono Timan, bekas Direktur Utama PT Bahana yang berstatus buron setelah divonis 15 tahun penjara pada akhir 2004. Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali mi karena menilai putusan hakim kasasi keliru, yaitu memutus Sudjiono bersalah hanya karena dia tak berhati-hati dan melanggar kepatutan sewaktu memberikan kredit kepada debitor. Putusan ini janggal karena diajukan istri dan pengacaranya.

Peran: Pengacara dari kantor Lucas, SH, & Partners yang mendampingi permohonan peninjauan kembali ini.

3. Sengketa antara Budi Sampoerna dan Bank Century pada 2008 mengenai uang milik Budi dan perusahaannya di Century sebesar USS 18 juta atau Rp 180 miliar dengan kurs saat itu.

Peran: Pengacara Budi Sampoerna dan PT Lancar Sampoerna Bestari, perusahaan yang antara lam dimiliki Budi. Lucas juga menjadi penghubung dan ditengarai menjanjikan fee kepada Susno Duadji, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI saat itu, sebesar 10 persen dari jumlah uang budi yang akan cair. "Terus terang saya kasihan kapada Pak Sumo Duadji. Saya berkali-kali menghubungi beliau. Saya minta tolong supaya diklarifikasi Ini barang. Tapi tidak ada hal-hal anan." — Lucas, 8 September 2009

4. Setya Novanto dituduh meminta upeti saham PT Freeport Indonesia sebagai imbalan membantu mempengaruhi pemerintah memperpanjang kontrak karya atau dikenal sebagai kasus "Papa Minta Saham". Majelis Kehormatan DPR tidak memberi Setya sanksi karena ia lebih dulu mundur dari jabatan Ketua DPR pada Juli 2017. Laporan kasus ini di Kejaksaan Agung Juga sudah dihentikan.

Peran: Menjadi pengacara Setya Novanto. Lucas menjelaskan kepada media ihwal kronologi kasus yang menjerat Setya dan memberi pertimbangan hukum untuk sidang di Mahkamah Kehormatan DPR.

5. Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah periode 2016-2021, melaporkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ke Badan Reserse Kriminal Polri pada 2012 dengan tuduhan memerintahkan saksi memberi keterangan palsu di persidangan Mahkamah Konstitusi. Bareskrim menersangkakan Bambang, lalu ia ditangkap dan dilepas kembali. Empat tahun berselang. Kejaksaan Agung menerbitkan deponering kasus ini.

Peran: Ditengarai membujuk Sugianto Sabran agar melapor ke Bareskrim. Lucas adalah teman dekat Sugianto. "Kami memohon majalah Tempo memberikan konfirmasi dan klarifikasi atas penyebutan nama Lucas karena nama ini sama dengan nama kami." — Lucas, Februari 2015

SUMBER: PUSAT DATA DAN ANALISA TEMPO. BERBAGAI SUMBER | NASKAH RUSMAN PARAQBUEQ





Original Post

JEJAK LUCAS DI TERMINAL 2E

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 120
2018-10-8


JEJAK LUCAS DI TERMINAL 2E

KPK menjadikan pengacara Lucas sebagai tersangka merintangi penyidikan perkara suap yang menjerat bos Grup Lippo, Eddy Sindoro. Diduga sudah bekerja sama sejak penanganan perkara di Mahkamah Agung.

SIMULASI kedatangan Eddy Sindoro di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, digelar Kamis pekan lalu oleh tim gabungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan manajemen Angkasa Pura I. "Kami mencari tahu bagaimana ia bisa terbang lagi tanpa tercatat di perlintasan imigrasi," kata Agung Sampurno, juru bicara Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Simulasi digelar untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut pelarian Eddy. Presiden Komisaris PT Artha Pratama Anugerah (Lippo Group) dan Chairman Paramount Enterprise International ini menjadi tersangka KPK dalam kasus suap kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution. Suap itu dilakukan untuk "mengamankan" sejumlah perkara perusahaan Grup Lippo di pengadilan hingga Mahkamah Agung. Edy Nasution sudah divonis bersalah dalam kasus ini.

Komisi antikorupsi sesungguhnya sudah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah Eddy Sindoro bepergian ke luar negeri pada Mei 2016. Tapi, sebelum perintah cegah itu berlaku, dia meninggalkan Indonesia lebih dulu. KPK juga sudah meminta Markas Besar Kepolisian Kl memasukkan nama Eddy Sindoro ke daftar pencarian orang. Sejak. KPK mengklaim mengetahui keberadaan Eddy di luar negeri dan terus akan memantau pergerakannya. "Kami sudah meminta dia menyerahkan diri."ujar Febri Diansyah, juru bicara Komisi.

Menurut informasi yangditerima Imigrasi, Rabu siang, 29 Agustus lalu. Eddy Sindoro tiba di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta, yang khusus melayani penerbangan internasional. Dia terbang dari Bandara In-

Lucas di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis pekan lalu.

ternasional Kuala Lumpur menggunakan maskapai penerbangan AirAsia karena dideportasi petugas imigrasi Malaysia. Eddy diduga tertangkap di sana karena melanggar dokumen keimigrasian.

Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur, Rusdi Kirana, enggan bicara soal ini. "Mohon maaf, saya tidak bisa memberi komentar," kata Rusdi, Rabu pekan lalu. Konsuler Kedutaan Yusron B. Ambary juga tutup mulut.

Menurut seorang petugas Imigrasi Soekarno-Hatta, setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Eddy terbang kembali ke luar negeri pada hari yang sama. Menggunakan maskapai berbeda, dia dikabarkan bertolak ke Kamboja. Kepergian Eddy ini lagi-lagi tak diketahui petugas Imigrasi. "Sama sekali tak ada catatan bahwa yang bersangkutan masuk dan ke luar Indonesia saat itu," ujar Agung Sampurno.

Namun, setelah menggelar simulasi, tim gabungan Imigrasi dan Angkasa Pura memperoleh titik terang. Menurut Agung, Eddy diduga tidak melintasi perlintasan imigrasi di lantai satu Terminal 2E saat tiba dari Kuala Lumpur. Diduga kuat ia berpindah ke ruang keberangkatan penumpang internasional di lantai dua Terminal 2E melalui tangga darurat. Posisi tangga darurat persis sebelum petugas bagian pengecekan paspor.

Meski mulus berpindah ke ruang keberangkatan, menurut Agung, Eddy seharusnya tidak bisa begitu saja terbang ke luar negeri. Sebab, ia lebih dulu harus melakukan check-in untuk mendapatkan boarding pass-proses yang membutuhkan paspor

Eddy. Di sini, ada kecurigaan Eddy dibantu orang dalam.

Berbagai kejanggalan ini menjadi bagian yang ikut dilacak oleh tim gabungan tersebut. Tim sudah memeriksa sejumlah saksi dan mengecek kamera pengawas

(CCTV) bandara. Tim juga berencana meminta keterangan Andi Sofyar, anggota staf kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, yang diperiksa KPK pada Kamis pekan lalu. "Hasil kerja tim akan diberikan ke KPK," kata Agung.

KPK sendiri baru mendapat informasi bahwa Eddy Sindoro dideportasi dari Malaysia kembali ke Indonesia dari kedutaan di sana pada awal September. Tim langsung dibentuk untuk menelusuri peristiwa tersebut. Pada pertengahan Sep-

tember, mereka menemukan jejak orang-orang yang membantu pelarian Eddy. Dua orang tersebut langsung dicegah bepergian ke luar negeri pada 18 September lalu. Keduanya adalah Lucas, pengacara yang menangani perkara perusahaan Eddy Sin-

dom dan Lippo Group, serta Dina Soraya, pegawai swasta.

Sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan, Lucas mendatangi kantor KPK pada Senin pekan lalu. Setelah diperiksa hampir sepuluh jam, pengacara yang lebih banyak menangani urusan kepailitan ini ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan Eddy Sindoro. Ia dituduh membantu pelarian Eddy. "Lucas diduga berperan tidak memasukkan tersangka Eddy Sindoro ke wilayah yuridis Indonesia, melainkan dikeluarkan kembali ke luar negeri," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Lucas langsung diinapkan di Rumah Tahan an KPK.

Pada hari yang sama, , KPK menggeledah mobil Lucas dan menemukan duit Sin$ 40 ribu. Penyidik langsung menyita duit tersebut karena diduga berkaitan dengan perkara. Pada Jumat pekan lalu, penyidik juga menggeledah kantor Lucas di Sahid Sudirman Center lantai 55, Jakarta Pusat. Tempat tinggal Lucas di Apartemen Kempinski pun turut digeledah. "Kami amankan sejumlah bukti elek-tni ik dan catatan-catatan yang bersangkutan," ujar Febri Diansyah.

IVnyidik kini tengah berupaya mencocokkan suara Lucas dengan bukti elektronik yang dimiliki KPK. Rekaman itu berupa suara dalam percakapan telepon yang diduga suara Lucas kepada seseorang terkait dengan urusan Eddy Sindoro ke luar negeri. Febri mengatakan Lucas menolak pengambilan sampel suara dan menolak menandatangani berita acara penolakan. "KPK tidak terpengaruh oleh penolakan itu karena penyidikan ini sudah didasarkan bukti yang kuat," katanya.

Setelah diperiksa penyidik, Lucas menampik jika dia disebut membantu Eddy Sindoro kabur ke luar negeri. "Sampai saat ini kepada saya tidak pernah ditunjukkan bukti bahwa saya melakukan hal seperti itu," ujar Ketua Dewan Penasihat Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia itu sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan.

HUBUNGAN Eddy Sindoro dan Lucas terungkap dari sejumlah saksi di persidangan terdakwa kasus ini. Doddy Aryanto Supeno, pegawai PT Artha Pratama Anugerah, anak usaha Grup Lippo, yang juga anak buah Eddy Sindoro, sudah divonis 4 tahun penjara karena terbukti menyuap Edy Nasution sebesar Rp 150 juta untuk mengatur dua perkara anak perusahaan Grup Lippo di pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung. Edy sudah divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman 5 tahun 6 bulan.

Saksi yang membeberkan keterlibatan Eddy Sindoro di antaranya Wres-ti Kristian Hesti dan Wawan Sujistiawan, keduanya pegawai bagian legal PT Artha Pratama Anugerah. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mereka mengaku mendapat arahan dari Eddy dalam mengurus perkara-perkara Lippo Group. Selain menugasi Doddy Aryanto Supeno, Eddy turun langsung "mengamankan" perkara Grup Lippo, la tercatat beberapa kali menemui Nurhadi Abdurrachman, Sekretaris Mahkamah Agung saat itu. Misalnya dalam dokumen tertulis "perkara-perkara yang di-handle End (panggilan lain Nurhadi)" yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan ada 14 perkara Grup Lippo yang selesai ditangani Nurhadi dan sembilan perkara yang sedang ditanganinya. Salah satunya perkara perdata PT Kymco, yang menang di tingkat peninjauan kembali.

Dalam lembar memo setiap perkara yang dikirim tercantum kalimat bantuan yang diperlukan, seperti "tolak PK lawan" atau "mohon tunjuk majelis hakim yang friendly". Sesuai dengan memo tersebut, Nurhadi disebut promotor. Saat bersaksi di persidangan, Wresti Kristian Hesti mengakui soal memo-memo tersebut. Tapi ia menolak menjelaskan detailnya. Sedangkan Nurhadi geram disebut promotor kasus Grup Lippo. "Itu tidak benar sama sekali," katanya.

Selain perkara yang ditangani Nurhadi, anak buah Eddy mencatat sekitar 20 perkara ditangani atau diurus Lucas. Dalam

dokumen itu, Lucas selaku pengacara kasus-kasus tersebut. Menurut sopir Doddy Aryanto, Darmaji, bosnya kerap mengantar barang yang ia duga uang kepada Lucas di lantai dasar Gedung Matahari, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

Adapun Lucas mengaku tidak pernah mengenal dan berurusan dengan Eddy Sindoro ataupun anak buahnya. Ia juga mengaku tak pernah menerima barangdari Doddy. "Lucas yang lain, kali," ujarnya.

Head of Corporate Communication PT Lippo Karawaci Tbk Danang Kemayan Jati mengatakan Eddy sudah tidak bergabung dengan Lippo Group. "Lippo tidak punya kaitan sama sekali dalam hal apa pun," kata Danang.

Hubungan antara Eddy Sindoro dan Nurhadi juga dipertegas lewat percakapan BlackBerry Messenger antara Wresti Kristian dan Eddy pada 1 September-20 Oktober 2015. Ketika diperiksa penyidik KPK, Wresti mengatakan menyampaikan permintaan duit Rp 2 miliar dari Edy Nasution kepada Eddy Sindoro. Duit itu untuk memenangkan kasus sengketa lahan PT Paramount Land di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kepada Wresti, Edy Nasution mengatakan angka itu sudah disetujui dan setahu Pak Wu. Wresti menyebutkan Pak Wu adalah nama sandi untuk Nurhadi. Setelah ditawar, menurut dia, disepakati angkanya menjadi Rp 1,5 miliar dalam bentuk dolar Singapura. Sepekan kemudian, uang itu diserahkan Doddy Aryanto kepada Edy di tempat parkir lantai dasar Hotel Acacia, Jakarta Pusat.

Dalam kesaksiannya di pengadilan, Wresti mengakui mengirimkan memo eksekusi Paramount Land kepada Nurhadi. Ia juga mengakui Pak Wu adalah panggilan lain Nurhadi. Tapi ia sama sekali tidak menyinggung soal permintaan dana Rp 1,5 miliar.

Nurhadi, yang pernah dimintai konfirmasi, membantah menerima suap dari Grup Lippo. "Saya merasa sudah dikondisikan dan difitnah luar biasa. Terlalu sering nama saya dicatut dan dijual," ujar Nurhadi, yang mundur dari Sekretaris MA pada 1 Agustus 2016. Menurut KPK, Eddy Sindoro termasuk saksi kunci yang bisa mengungkap dugaan keterlibatan orang seperti Nurhadi dan Lucas.

RUSMAN PAR/BUEQ/AJl NUGROHO







Original Post

POLITIK HUKUM INDONESIA dalam Menghadapi Globalisasi

Media Cetak sindo weekly Halaman 50
2018-10-8


POLITIK HUKUM INDONESIA dalam Menghadapi Globalisasi

PERDEBATAN mengenai hubungan hukum dan politik memiliki akar sejarah panjang dalam ilmu hukum. Kalangan penganut aliran positivisme hukum beranggapan hukum tidak lain dari produk politik atau kekuasaan. Pada sisi lain, kalangan yang melihat hukum tidak dari dogmatik semata berpandangan bahwa hukum itu tergantung pada penerimaan umum sesuai kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup.

Dalam mencari pola hubungan antara hukum dan politik ini, Daniel S. Lev mengungkapkan bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik. Tempat hukum dalam negara tergantung pada keseimbangan politik, definisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Dalam praktiknya, seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Maka untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di negara mana pun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri.

Sementara itu, Mahfud MD mengatakan hubungan antara politik dan hukum terdapat tiga asumsi yang mendasarinya. Pertama, hukum determinan (menentukan) atas politik. Dalam arti, hukum harus menjadi arah dan pengendali semua kegiatan politik. Kedua, politik determinan atas hukum. Artinya, dalam kenyataannya, baik produk normatif maupun implementasi penegakan hukum itu, sangat dipengaruhi dan menjadi dependent variable atas politik. Ketiga, politik dan hukum terjalin dalam hubungan yang saling bergantung. Ini seperti bunyi adagium "politik tanpa hukum menimbulkan kesewenang-wenangan (anarkis), hukum tanpa politik akan jadi lumpuh."

Politik hukum juga diartikan sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. Dengan kata lain, politik hukum adalah kebijakan pemerintah dalam memilih produk hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan. Dalam kerangka pengertian ini, wajar bila kemudian terjadi tumpang tindih konsep mengenai "politik hukum", "hukum", dan "kebijakan".

Sebagai indikator kebijakan, peraturan perundang-undangan dapat

dilihat dari karakter suatu pemerintahan. Contohnya, dalam sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia, telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian (berdasarkan periode sistem politik) antara politik yang demokratis dan politik otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan politik itu, karakter produk hukum juga berubah. Karena hukum merupakan produk politik, karakter produk hukum pun berubah jika politik yang melahirkannya berubah.

Selain itu, dalam hal peraturan perundang-undangan nasional, permasalahan paling mendasar yang

dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah jumlah peraturan perundang-undangan terlalu banyak. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan/atau bertentangan antara satu dan yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal, mengakibatkan

kebingungan, baik di kalangan masyarakat maupun aparat hukum yang melaksanakannya. Hal tersebut tentunya akan menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan jalannya pemerintahan dan juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Menghadapi Globalisasi

Konsep globalisasi sebenarnya merupakan hal yang baru dicetuskan sekitar 1980-an. Konsep ini kemudian terus menggelinding bagaikan bola salju dan masuk ke segenap ruang-ruang kehidupan manusia dan memengaruhi perilakunya, sikap hidup, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Globalisasi menjadi sebuah proses yang berkelanjutan karena globalisasi menjadi sebuah perubahan sosial untuk mempersatukan masyarakat dunia yang tunggal, masyarakat saling bergantung, dan terbuka. Globalisasi bahkan bukan hanya menjadi konsep, melainkan telah menjadi ideologi dan ada yang menyebutnya sebagai proses kebudayaan.

Bertolak dari anggapan bahwa globalisasi membawa keadaan saling ketergantungan di antara bangsa-bangsa dan penduduk dunia, maka terdapat kesamaan dalam kebutuhan dan perhatian di antara penduduk dunia. Permasalahannya adalah tidak semua bisa

menerima penyeragaman. Ada hal-hal yang tidak bisa diterapkan secara sama untuk di semua tempat.

Dalam hukum tata negara, globalisasi juga berpengaruh sangat besar. Tukar-menukar konsep hukum, terutama dalam mempertimbangkan permasalahan konstitusional, juga terjadi dalam lintas perbandingan hukum tata negara. Paling tidak, ada 3 model yang mengungkapkan hubungan antara hukum nasional dan konstitusi negara lain sebagai sumber referensi perbandingan. Pertama, model convergence, yaitu satu konsep hukum diadopsi secara utuh untuk diterapkan di negara lain.

Kedua, model resistance.

Model ini menolak konsep hukum negara lain. Meskipun memiliki kesamaan sistem hukum, konsep tersebut tidak bisa digunakan karena kultur masyarakatnya berbeda. Biasanya, model ini dianut oleh hakim-hakim yang memiliki paradigma konservatif. Salah satu contoh nama seorang hakim agung di Mahkamah Agung Amerika Serikat yang terkenal memiliki pandangan ini adalah Antonin Scalia. Ia lebih memilih menafsirkan dengan pendekatan teks (textuatism) maupun original intent. Scalia memilih untuk tidak menerapkan perbandingan hukum dengan mengkaji konsep hukum yang sama yang berlaku di negara lain.

Terakhir, model engagement, yaitu model yang tidak mengadopsi secara utuh suatu konsep hukum, namun mempertimbangkan model negara lain melalui pola penafsiran yang dicocokkan dengan sistem negara bersangkutan. Mahkamah Konstitusi Indonesia sering melakukan perbandingan suatu konsep hukum dalam mempertimbangkan suatu perkara konstitusional, terutama dalam pengujian Undang-Undang. Misalnya, ketika Mahkamah Konstitusi merumuskan persyaratan kerugian konstitusional untuk mempertimbangkan kedudukan hukum seorang pemohon, Mahkamah melakukan modifikasi atas persyaratan kerugian konstitusional tersebut dengan mempertimbangkan putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Perlu diketahui bahwa globalisasi merupakan sebuah proses multidimensi yang asimetris. Yang dimaksud dengan asimetris adalah keadaan yang tidak merata, di satu sisi akan sering menjadi sumber konflik dan kekerasan, namun di sisi lain terdapat keadaan kerja sama dan harmoni dalam berbagai permasalahan dunia. Di sini hukum harus dapat menciptakan stabilitas dengan mengakomodasi atau menyeimbangkan kepentingan yang saling bersaing di masyarakat.

Menghadapi proses globalisasi yang berlangsung cepat memang negara harus mengadopsi sistem hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Negara juga perlu mengakomodasi sistem hukum lokal (adat) yang hidup dan berkembang di masyarakat. Indonesia memiliki sistem hukum yang beragam selain hukum negara. Masing-masing sistem hukum itu memiliki kekuatan mengikat pada tiap kelompok masyarakat. Kondisi sistem hukum negara yang mendominasi dan cenderung mengabaikan keberadaan sistem hukum adat menjadi dasar pentingnya pemahaman pluralisme hukum karena keadilan tidak hanya dicapai melalui sistem hukum negara yang sifatnya sentralistik.

REDAKSI







Original Post

Buka-bukaan Menhub soal Aturan Baru Taksi Online

Media Online detikcom
2018-10-08


Jakarta - Pemerintah masih terus berupaya memperbaiki sistem penyelenggaraan taksi online di Indonesia. Tantangannya pun tergolong berat lantaran aturan yang sudah dua kali ditetapkan, sudah dua kali pula dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Berbincang santai dengan detikFinance beberapa waktu lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi buka-bukaan soal rencana pengelolaan taksi online lewat aturan yang baru.

Berikut wawancara lengkapnya:

Aturan Taksi Online sudah 2 kali dibatalkan MA, apa tanggapan Anda?

Jadi kita juga prihatin ya, para pihak itu berusaha untuk melakukan upaya-upaya challenge terhadap peraturan kita.

Namun demikian, dua hal satu sisi kita itu berusaha seadil adilnya bahwa sebagai pemerintah itu kita menggendong dua orang. Kita itu, take care online dan non online. Nah kita itu supaya playfield-nya sama, supaya mereka bisa mampu bersaing satu sama lain.

Kita tahu, bahwa transportasi online ini memang suatu keniscayaan. Ini memang sudah suatu keputusan Mahkamah Agung (MA), maka kita harus tunduk untuk melakukan itu. Kita sudah diberikan waktu tiga bulan untuk itu.

Untuk menyusun aturan yang baru, apa yang Anda lakukan sekarang?

Saya sudah rapat dengan teman-teman di darat yaitu empat hal yang akan di atur di situ, satu berkaitan dengan kuota. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan tarif.

Dua hal ini saya pikir ini akan efektifkan untuk menjadi satu aturan yang idealnya taat. Karena selain berkaitan dengan, hak hidup supir-supir banyak itu supaya tarifnya itu pantas. Sesuai dengan hitungan kita, kemudian kuota jadi jumlah taksi yang ada itu harus dibatasi. Kalau ini menjadi oversupply akhirnya si supir nggak dapat tarikan.

Jadi saya mengimbau kepada mereka, mereka hanya memikirkan jumlah taksi yang banyak tapi mereka tidak punya kue yang cukup untuk dibagi. Ini dua hal yang kita ingin dalam peraturan kita ini adalah roh kita. Kita dapat service yang baik, dengan bayaran yang pantas, kemudian kita ingin jumlahnya juga jangan berlebihan.

Ada dua lagi yang memang akan diatur tapi satu itu berkaitan mengenai nomor dan nomor itu akan diatur dan itu juga sebuah kewenangan polisi. Jadi yang namanya taksi online itu kan nanti akan memiliki kode khusus. Karena ini berkaitan dengan mobil dan ini merupakan kewenangan Polri, ini kita kasih waktu.

Kemudian yang lain adalah, batasan nanti ada taksi yang Jabodetabek, Jawa Barat segala macam, ini mungkin bisa sedikit strike. Ini akan difinalkan dan ini kan sebagai roh, peraturan menteri yang mengatur mereka di bulan ketiga setelah itu diputuskan

Bulan Agustus kan ini baru kemarin di MA itu, berarti Oktober akhir ini diputuskan.

Bisa Anda jelaskan bagian mana dari aturan taksi online sebelumnya yang dibatalkan MA?

Oh banyak sekali, jadi lihat saja nanti peraturannya seperti apa. Hal yang tidak dibatalkan itu yang empat itu saja. Kemudian yang lain dibatalkan.

Alasan aturan taksi online ditolak MA 2 kali?

Di sana ada beberapa alasan-alasan ada tinjauan tinjuan yang bukan disiplin daripada Kementerian perhubungan saya pikir juga saya tidak perlu membahas soal itu. Karena kan pertimbangannya bukan berkaitan soal kita. Ada yang urusannya dengan, kementerian koperasi dan ini kan diskusinya akan panjang sekali.

Jadi saya tidak akan bicara soal yang sudah ditolak. Tapi atas empat ketentuan itu kita akan gunakan dan hal lain yang berkaitan dengan keselamatan ada satu selaku pengendara selaku orang yang menggunakan mobil harus tunduk pada undang undang yang berkaitan dengan lau lintas.

Alasannya, saya nggak mau bahas itu nanti saja lihat ya.

Saya pikir kita selaku bagian dari negara kita tunduk kita nggak mau membahas yang sudah dibatalkan. Saya cenderung taat dan menggunakan yang dipenuhi itu yang disetujui itu akan digunakan sebagai peraturan menteri.

Apa strategi Anda agar aturan taksi online yang baru tak dibatalkan lagi oleh MA?

Ya satu saya akan membuat se-short mungkin, makanya yang dua ini karena ini berkaitan dengan orang banyak ini saya minta untuk segera diberlakukan. Tarif dan kuota, sedangkan dua yang lain itu karena saya bisa bayangkan kan ini orang kan untuk punya nomor plat kan lama ya.

Dari kacamata Anda, bagaimana idealnya penyelenggaraan taksi online di satu negara?

Bisnis taksi online ini harus objektif saya katakan, satu sisi merupakan satu cara dan keniscayaan yang memberikan satu level of service yang menguntungkan. Artinya dia mudah untuk mendapatkannya, harga lebih murah, waktu tunggu yang bisa di-manage ya banyak sekali keunggulan-keunggulan yang lain.

Tapi demikian, yang harus saya minta komitmen dari operator online. Satu mereka seharusnya tidak merekrut taksi melampaui daya dukung, silahkan melakukan bisnis dengan baik. Kita setuju, tapi jangan melampaui daya dukung. Sebenarnya kalau operator itu taat, dengan daya dukung maka kuota itu nggak perlu ada.

Tapi karena saat ini ada kecenderungan untuk melampaui daya dukung maka terpaksa kita batasi. Kemudian dilihat juga dari segi, bagaimana satu kendaraan itu secara kalkulatif itu harus memenuhi banyak hal. Satu adalah ya sopirnya kan itu harus punya gaji kan, mobil harus dirawat sehingga ada tarif minimal yang harus dipenuhi gitu. Kalau dia terlalu rendah, maka apa yang terjadi di satu sisi ya bisa saja semua dikorbankan supaya dia bisa mendapatkan uang.

Tapi soal keselamatan, bannya nggak pernah diganti, remnya dibiarkan nggak ada service ini kan merugikan masyarakat. Memang kan harga tertentu sesuai dengan sesuai cost untuk kendaraan itu. Karena mereka ini kan harus secara jangka panjang harus memenuhi ketentuan-ketentuan itu.

Standar tarif yang sudah dikaji Kementerian Perhubungan berapa?

Kemarin kita sudah memberikan tarif itu Rp 3.200/km taksi online. Untuk di Jawa, tapi untuk daerah seperti di Kalimantan, kemudian NTT itu lebih mahal kerena kan mereka jumlahnya harus memenuhi

Foto: Gradyos Zafna

Berapa perbedaan antara tarif di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa?

Mahalnya 10-15%

Soal kuota itu cara perhitungannya seperti apa?

Kita itu sebenarnya nggak mau ya kita bahasnya soal kuota itu. Karena kalau bahas soal itu dilematis, kalau itu dilakukan oleh perusahaan seolah olah kita mobil pribadi semuanya. Hal yang paling benar dilakukan adalah mereka meng-hire jumlah yang proporsional yang sesuai.

Bagaimana cara menghitung kuotanya?

Secara textbook itu hitungan soal itu gampang. Pokoknya per 1 juta penduduk per luas itu ada angkanya. Mereka pasti lebih tahu dari saya soal itu Tapi fakta yang sekarang ini ada beberapa taksi-taksi itu tidak bisa memenuhi. Memenuhi setorannya ya, ini harus dihitung juga.

Mengambil contoh Jakarta, bagaimana perhitungan agar jumlah taksi online yang beredar tidak berlebih?

Soal kuota kita serahkan pada Pemerintah Daerah untuk menghitung. Silahkan mereka berdialog dengan operator. Sehingga dia akan tahu persis jumlahnya berapa.

Apa yang menjadi fokus Anda soal penyelenggaraan taksi online?

Karena yang dalam ruang dengan MA kita hanya bisa mengelola empat hal. Ya empat hal yang kita atur, tapi nanti biar nanti ketentuan umum daripada tentang lalu lintas yang mengatur dia.

Tentang keharusan untuk membuat SIM ya, kemudian harus melakukan perbaikan kendaraan ya. Itu sudah ada di Kementerian Perhubungan berkaitan dengan hal ini.

Apa Anda pernah membandingkan penyelenggaraan taksi online di negara lain?

Kita secara highlights itu sudah di Singapura dan Korea. Kalau di Singapura itu, memang peraturannya relatif lebih ketat. Sehingga jumlah taksi online itu nggak banyak.

taksi online itu memang sesuai dengan kebutuhan.

Seperti apa Anda melihat taksi online di Singapura?

Pada dasarnya di Singapura itu segala persyaratannya lebih ketat ya. Dia harus tunduk pada peraturan dalam pemerintahannya. dia harus punya lisensi, harus di KIR jumlahnya tertentu. Umut kendaraan ditertibkan, kalau Singapura itu luar biasa ketat. Sehingga membuat konsumen itu diuntungkan.

Bagaimana dengan Korea Selatan?

Kalau yang Korea Selatan itu mereka teman- teman aja yang kesana. Jadi kalau di Korea itu ada satu aplikator yang cukup legitimate akhirnya diakuisisi oleh pemerintah. Nah jadi saya pikir bagus untuk persaingan antara Grab nah disini kan di dalam negeri Gojek dan Grab sudah bersaing.

Lakukanlah kegiatan sesuai daya dukungnya gitu. Jangan daya dukungnya 10 dia jual 15, daya dukungnya 15 dia jual 30. Itu membuat gap antara mereka mereka yang mencari penghidupan itu nggak cukup.

Foto: Gradyos Zafna

Bisakah pola di Korea ditiru Indonesia?

Kalau Korea itu lebih dulu ya dan dia memberanikan diri untuk meng-hire satu sisi itu yang di-endorse oleh pemerintah. Sehingga ada grab dan transportasi punya pemerintah itu ada satu kompetisi. Sebenarnya di sini nggak perlu kompetisi karena ini kan mereka dua kan.

Tinggal dibahas saja di antara mereka berdua, di satu sisi agar mereka itu memenuhi secara level of service. Tapi tarifnya jangan berlebihan juga.

Hampir sama seperti Singapura, pada dasarnya mereka sebagai taksi online harus mengikuti aturan bisnis, tapi yang namanya safety di sana juga suatu keharusan

Bila taksi online di Korea dan Singapura butuh uji KIR, bagaimana dengan Indonesia?

Nah ini kan, mau berusaha tapi mengklaim mobilnya punya sendiri, Ini nggak boleh. Sekarang yang bicara adalah satu hukum pasar, silahkan dia nggak pernah KIR, silahkan dia nggak pernah cuci mobil, nanti masyarakat yang menilai.

Bahwa mereka itu nggak layak, suspensinya nggak karuan, orang akan lari pada short therm dia akan diuntungkan saat long term dia akan lari semuanya. Nah itu yang saya tekankan kepada online kita nggak bisa lihat sesaatnya saja.

Masyarakat bisa menilai, mobil yang suspensinya masih bagus. Mana suspensinya yang sudah jelek, dari suspensi aja nggak diurusi mesinnya juga pasti nggak diurusi. Nah ini yang bakalan jadi bumerang bagi mereka gitu. Kita nggak mau gitu, kita mau online itu tetap jaga kualitas, kredibilitas itu yang mobilnya bagus.

Mobilnya apa itu dipertahankan kualitas dijaga.

Kapan kajian revisi akan keluar?

Akhir Oktober.

Siapa saja pihak yang anda ajak bicara untuk menyusun aturan ini?

Kita ajak para ahli, para pengajar dari Universitas terkemuka. Kita ajak dari UI dari ITB, dari UGM dari UNDIP dari ITS. Kemudian dari UNHAS, kemudian yang tergabug dalam MTI dan para pakar transportasi di Indonesia kita ajak bicara. Asosiasi-asosiasi yang ada di online juga termasuk perusahaan online juga kita ajak bicara.(dna/dna)

https://finance.detik.com/wawancara-khusus/d-4246424/buka-bukaan-menhub-soal-aturan-baru-taksi-online




Original Post

Media