Eddy Sindoro Dideportasi Malaysia Agustus, Lucas Ambil Peran Setelahnya

Media Online Bisnis.com
2018-10-09


Pengacara Lucas mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/10). Penyidik KPK menahan Lucas usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi penyidikan dugaan suap yang melibatkan mantan bos Lippo Group Eddy Sindoro. - Antara/Adam Bariq JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga petinggi Lippo Group Eddy Sindoro telah dideportasi ke Indonesia dari Malaysia pada Agustus 2018.

"Tim KPK mengidentifikasi diduga deportasi tersangka ESI dari Malaysia ke Indonesia itu terjadi setelah pertengahan Agustus 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (8/10/2018).Eddy Sindoro (ESI) merupakan tersangka perkara suap pengajuan Peninjauan Kembali (PK) pada PN Jakarta Pusat.

Namun saat itu, advokat bernama Lucas diduga telah menghindarkan tersangka Eddy Sindoro ketika yang bersangkutan ditangkap oleh otoritas Malaysia dan kemudian dideportasi kembali ke Indonesia.

Lucas diduga berperan untuk tidak memasukkan tersangka Eddy Sindoro ke wilayah yurisdiksi Indonesia, melainkan dikeluarkan kembali ke luar negeri.

"Setelah mendapatkan informasi tersebut lah kemudian kami menelusuri lebih lanjut siapa saja pihak yang membantu pelarian tersangka ESI. Kami temukan ada upaya merintangi atau menghalangi penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK," ucap Febri.

Lucas pun telah ditetapkan sebagai tersangka menghalangi penyidikan perkara suap pengajuan Peninjauan Kembali (PK) pada PN Jakarta Pusat dengan tersangka Eddy Sindoro tersebut.

Dalam penyidikan untuk tersangka Lucas tersebut, KPK pun pada Senin memeriksa Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta Enang Supriyadi Syamsi sebagai saksi.

"Ada kebutuhan pemeriksaan saksi untuk kasus dugaan perbuatan merintangi penyidikan dengan tersangka ESI. Jadi, kami butuh beberapa keterangan lebih pada mengkonfirmasi saja beberapa informasi yang sudah didapatkan oleh tim sebelumnya," ucap Febri.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga berkoordinasi dengan instansi lain termasuk juga pihak imigrasi untuk melengkapi kebutuhan informasi atau bukti-bukti yang dibutuhkan dalam penyidikan dengan tersangka Lucas tersebut.

"Jadi, kalau informasi dan temuan dari instansi-instansi lain dan itu disampaikan kepada KPK maka tentu saja itu akan lebih baik. Yang pasti tentu KPK mengingatkan informasi yang disampaikan itu harus lah informasi yang benar dan tidak menutup-nutupi informasi yang sebenarnya. Ini penting agar proses penyidikan bisa lebih terang," ujarnya.

Atas perbuatannya, Lucas disangkakan melanggar Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubaj dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Annual Meetings IMF-World Bank tengah digelar di Bali selama 8-14 Oktober. Sebagai media partner, Bisnis.com akan melaporkan berbagai isu yang dibahas, ikuti perkembangan informasinya di sini.

Sumber Antara

http://kabar24.bisnis.com/read/20181009/16/847029/eddy-sindoro-dideportasi-malaysia-agustus-lucas-ambil-peran-setelahnya




Original Post

Polri Bidik Calo Penerimaan CPNS

Media Online Republika Online
2018-10-09


Peserta yang terlibat akan mendapatkan sanksi.REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Mabes Polri membidik calo dan calon yang terlibat dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan digelar di berbagai daerah di Indonesia. Polri melakukan pengawasan terbuka dan tertutup untuk rekrutmen CPNS tahun ini.

"Media dan masyarakat kalau ada temuan silahkan lapor ke polda, Polri, BKN, biar kita tangkap ramai-ramai. Kalau ada pegawai ASN yang terlibat kita serahkan ke KPK, kata Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Arief Sulistiyanto kepada wartawan di Bandar Lampung, Senin (8/10).

Saat ini, Mabes Polri dan Polda Lampung bekerja sama mengawasi rekrutmen CPNS yang dilaksanakan serentak oleh Pemprov, Pemkab, dan Kementrian. Penerimaan CPNS harus bebas dari pungutan liar (pungli) dan calo. Di lingkungan polri telah dibersihkan calo dari polisi.

Ia mengultimatum kepada calo dan pegawai ASN yang melakukan aksi kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam rekrutmen CPNS dapat ditangkap aparat KPK. Selain itu, kepada calon peserta juga mendapatkan sanksi serupa jika berlaku curang.

Kabid Propam Polda Lampung Kombespol Hendra Supriatna telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk tidak menjadi calo atau penghubung lainnya dalam penerimaan CPNS di lingkungan daerah maupun kementrian. "Kami akan pecat jika terbukti, baik staf polisi mapun PNS, ujarnya.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung siap melakukan pengawasan terhadap penerima CPNS, khusunya di Provinsi Lampung, dan kabupaten lainnya. Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Kapolri Jenderal M Tito Karnavian.

Wadirreskrimsus Polda Lampung AKBP Edo Sudaryanto dalam keterangan persnya, mengatakan siap mengawal penerimaan CPNS secara serentak tersebut. Menurutnya, pengawasan dilakukan dengan dua metode, memonitoring jalannya rekrutmen, dan menerima laporan dari masyarakat.

Jika ada oknum PNS yang melakukan pungli dengan dalih bisa memastikan seseorang menjadi CPNS, pelaku bisa dijerat dengan pasal 13 Huruf E Undang-Udang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/10/08/pga0pf430-polri-bidik-calo-penerimaan-cpns




Original Post

AS Tolak Tuntutan Iran untuk Batalkan Pembekuan Rp26 T Aset

Media Online CNN Indonesia
2018-10-09


Jakarta, CNN Indonesia Amerika Serikatmeminta hakim Mahkamah Internasional mencabut tuntutanIran untuk pengembalian aset senilai US$1,75 miliar atau setara Rp26,6 triliun yang dibekukan.

"Tindakan (penyitaan) ini dilakukan atas dasar dukungan Iran untuk terorisme internasional," ujar penasihat hukum Kementerian Luar Negeri AS, Richard Visek, sebagaimana dikutip Reuters, Senin (8/10).

Aset di bank nasional tersebut dibekukan Mahkamah Agung AS pada 1983. Menurut mereka, aset tersebut harus dikembalikan kepada keluarga-keluarga AS korban pengeboman barak Marinir AS di Beirut pada 1983 silam.

Namun, Teheran mengklaim keputusan itu melanggar Perjanjian Hubungan Baik pada 1955, 24 tahun sebelum Revolusi Islam Iran yang membuat kedua negara bermusuhan.

Pekan lalu, AS sudah mencabut perjanjian tersebut pada pekan lalu, setelah Mahkamah Internasional memerintahkan Washington untuk memastikan sanksi yang dijatuhkan atas Iran tak memengaruhi keamanan sipil atau bantuan kemanusiaan.

AS sendiri membutuhkan waktu satu tahun untuk keluar dari Perjanjian Hubungan Baik tersebut. Mahkamah Internasional memastikan gugatan Iran ini tidak akan dicabut.

Sidang kasus ini sendiri akan terus berlanjut hingga Jumat mendatang dengan titik fokus pada keberatan AS pada yurisdiksi Mahkamah Internasional atas permasalahan ini.

Gugatan ini terpisah dari tuntutan Iran lainnya di Mahkamah Internasional untuk pencabutan sanksi AS terkait perjanjian nuklir. (has)

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20181008212737-134-336774/as-tolak-tuntutan-iran-untuk-batalkan-pembekuan-rp26-t-aset




Original Post

Perambah Hutan TNKS Divonis Bebas, Jaksa Pastikan Kasasi

Media Online JPNN.COM
2018-10-09


jpnn.com, JAMBI - Majelis hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap Azhari terdakwa kasus perambahan TNKS di Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, beberapa waktu lalu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi tidak terima dan mengajukan kasasi atas vonis tersebut.

Pengajuan Kasasi tersebut disampaikan JPU, Diah, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (8/10). Kata Dia, pihaknya akan melakukan kasasi terhadap putusan itu.

"Kita pasti kasasi. Sekarang bahannya belum dimasukin," ujar JPU Diah.

Sementara itu, terkait vonis 8 bulan 16 hari terhadap 3 terdakwa lainnya yakni Abu Hasim, Maardi dan Indra, JPU menyatakan banding.

"Untuk yang tiga lainnya itu kita banding," jelasnya.

Seperti diketakui, Azhari divonis bebas oleh majelis hakim diketui oleh Fransiskus Arkedeus, dalam sidang di PN Jambi, Rabu (03/10/2018) lalu.

Dalam amar putusannya, Azhari dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan kedua, ketiga atau keempat.

https://www.jpnn.com/news/perambah-hutan-tnksdivonis-bebas-jaksa-pastikan-kasasi




Original Post

NasDem Persilakan KPK Proses Rendra

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2018-10-9


NasDem Persilakan KPK Proses Rendra

KETUA Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menerima pengunduran diri Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur. Rendra Kresna, kemarin.

Dalam surat tersebut. Rendra Kresna menyatakan pengunduran dirinya berdasarkan rasa tanggung jawab atas penggeledahan pendopo Kabupaten Malang oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlangsung kemarin.

Dalam suasana keprihatinan tersebut, DPP Partai NasDem mempersilakan KPK melanjutkan proses hukum terhadap Rendra Kresna dengan tetap mengedepankan rasa keadilan bagi setiap warga negara.

Penyidik KPK menggeledah pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, secara tertutup

mulai pukul 17.00 WIB. Petugas melarang siapa pun memasuki area pendopo. Petugas KPK juga mendatangi rumah dinas Bupati Malang, Rendra Kresna, sekitar pukul 18.00.

"Mulai penggeledahan di kantor dan rumah dinas setelah magrib. Saya baru datang dari Surabaya," kata Bupati Malang Rendra Kresna.

Penggeledahan baru selesai sekitar pukul 21.00. Rendra mengaku petugas KPK membawa sejumlah dokumen dari kantornya, termasuk berkas pengaduan masyarakat yang menumpuk di meja kerjanya.

"Dokumen, itu tidak pernah saya buka," ujar Rendra.

Sejumlah berkas pengaduan

masyarakat itu, lanjut Rendra,

soal dugaan korupsi dana aloka-

si khusus (DAK) pendidikan pada 2011, dugaan menerima gratifikasi dari rekanan Pemkab Malang, dan penggunaan dana kampanye periode kedua menjabat bupati.

Juru bicara KPK, Febri Dian-syah. mengakui soal penggele-

dahan kediaman Bupati Malang dan Pendopo Pemerintah Kabupaten Malang di Jalan Agus Salim, Kota Malang.

"Benar ada penggeledahan. Namun, belum ada info terkait rincian lokasinya," kata Febri.

Febri mengatakan, berdasarkan informasi, tim KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Bupati Malang dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malang.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 41 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka dari total 45 anggota. Para tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

(BN/Atft/X-3)







Original Post

KLHK Siapkan Bantuan Hukum Lawan Kriminalisasi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2018-10-9


KLHK Siapkan Bantuan Hukum Lawan Kriminalisasi

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak tinggal diam terhadap tindakan kriminalisasi yang dialami Bambang Hero Saharjo, guru besar IPB yang kerap menjadi saksi ahli dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Bambang digugat PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) di Pengadilan Negeri Cibinong pada 17 September 2018 terkait dengan kasus karhutla seluas 1.000 hektare di Rokan Hilir, Riau, pada 2016.

"Gugatan kriminalisasi ini akan kita lawan karena saksi, ahli, dan informan adalah orang yang harus dilindungi. Negara tidak boleh takut dan kalah," tegas Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani di Jakarta, kemarin.

"Keterangan ahli dalam persidangan dilindungi undang-undang sehingga gugatan dalam bentuk apa pun harusnya ditolak pengadilan."

Ada 24 kasus, termasuk kasus karhutla PT JJP, yang melibatkan peran Bambang sebagai saksi ahli. PT JJP telah dihukum bersalah karena terbukti membakar lahan gambut di area miliknya. Secara perdata, kasus tersebut sudah inkracht hingga Mahkamah Agung sehingga PT JJP diharuskan membayar ganti rugi senilai Rpll9,8 miliar dan memperbaiki lingkungan di lahan terbakar dengan biaya Rp37l,l miliar.

Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir juga menghukum PT JJP dengan denda Rpl miliar. Kepala kebun PT JJP atas nama Kosman Vitoni pun divonis penjara 4 tahun dan denda Rp3 miliar. "Jadi, ini kasus unik. Tiga-tiganyakena, yaitu pidana perorangan, pidana korporasi, dan penegakan hukum perdata."

Menurut Ridho, gugatan PT JJP tidak memiliki dasar kuat, bahkan cenderung dipaksakan untuk membungkam ahli memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan. "Kami sudah menghubungi PN Cibinong dan menunggu gugatan lengkapnya. Info sementara, hakimnya belum ditunjuk," katanya.

Ia mengakui penegakan hukum terhadap korporasi tidak mudah karena korporasi memiliki sumber daya yang besar untuk melawan walaupun sudah diputuskan bersalah.

Dalam catatan KLHK, sepanjang tiga tahun terakhir sedikitnya terdapat 24 permohonan praperadilan terhadap penyidikan kasus LHK, 2 gugatan perdata, 3 gugatan TUN, dan 3 uji materiil di MA, serta 1 judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Sebuah petisi online di laman change.org.id berjudul Selamatkan Prof Bambang Hero Saharjo muncul pada Kamis (4/10). Hingga tadi malam pukul 22.00 WIB, sudah 17.916 orang yang meneken petisi online untuk membela Bambang.

(Zhi/X-10)







Original Post

Zumi Akui Terima Duit Gratif ikasi dan Alphard

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-10-9


Zumi Akui Terima Duit Gratif ikasi dan Alphard

Mantan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Zumi Zola Zulkifli didakwa menerima gratifikasi Rp40,477 miliar ditambah US$177,3 ribu (sekitar Rp2,594 miliar) serta S$100 ribu (sekitar Rpl,067 miliar). Ia juga menerima mobil Toyota Alphard.

GUBERNUR Jambi nonaktif Zumi Zola Zulkifli mengakui menerima uang dan mobil mewah dari sejumlah pihak. Ia menyatakan itu dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin.

"Sesuai dengan BAP, kami akui terima sejumlah uang dan barang, pertama dari Apif dan Asrul yang memang saya tidak tanyakan (asal uangnya). Itu saya akui," kata Zumi.

Asrul yang dimaksud ialah Asrul Pandapotan Sihotang, teman kuliah S-2 Zumi Zola sekaligus rim sukses Zumi pada Pilkada 2016. Apif adalah Apif Firmansyah selaku bendahara tim sukses sekaligus asisten pribadi Zumi.

Zumi Zola Zulkifli didakwa menerima gratifikasi Rp40,477 miliar ditambah US$177.3 ribu (sekitar Rp2.594 miliar) serta SS100 ribu (sekitar Rpl,067 miliar).

Total gratifikasi mencapai Rp44,138 miliar dan mobil Toyota Alphard. "Misal Alphard saya akui saya terima

dan sudah saya serahkan ke KPK." tambah Zumi.

Ia juga didakwa menyuap anggota DPRD Jambi senilai Rpl6,49 miliar. Uang itu diduga untuk memuluskan pembahasan Rancangan Perda APBD Jambi 2017-2018.

Mantan politikus PAN itu juga mengakui menerima sejumlah uang yang digunakan ayahnya, bekas Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin. Misalnya, . dari Kepala Dinas Perhubungan Jambi Varial Adi Putra.

"Uang yang saya sampaikan ke penyidik, saya akui saya terima, misalnya, dari Pak Adi (Varial Adi Putra) ada uang yang terpakai. Orangtua saya gunakan uang beliau lalu saya sampaikan ke Apif untuk menghubungi Jefri Hendrik," ungkap Zumi.

Jefri ialah mantan Sekretaris DPW PAN Jambi yang juga Sekretaris Eksekutif Zulkifli Nurdin Center (2004-2005).

Dalam dakwaan, jaksa menyebutkan Zumi sekitar akhir bulan Agustus 2017 bertempat di parkiran Darmawangsa Square Jakarta melalui orang dekatnya Asrul dan Kepala Kantor perwakilan Provinsi Jambi di Jakarta Amidy menerima

pemberian dari Asiang berupa 1 unit mobil Toyota Alphard Nomor Polisi D 1043 VBM.

Asrul kemudian bertempat di Kemang Village memberikan mobil tersebut kepada Zumi melalui Mail selaku supir pribadi Zumi.

Selanjutnya, Zumi pada akhir Oktober 2017 meminta Asrul menyiapkan fee proyek Tahun Anggaran 2017 sejumlah RplO miliar dan meminta diserahkan kepada Zulkifli Nurdin melalui Jefri Hendrik di Mall WTC Jambi.

Rekanan berpesta

Banyak kontraktor rekanan Pemerintah Provinsi Jambi yang menjadi tim sukses Zumi Zola saat pilkada. Kontraktor yang mendukung Zumi mendapatkan proyek setelah dia terpilih menjadi Gubernur Jambi.

"Lumayan banyak. Itii rata-rata semua dapat proyek. Tim atau bukan," kata salah satu kontraktor sekaligus tim sukses Zumi, Endria Putra.

Menurutnya, sejumlah asosiasi pengusaha membentuk tim membantu pemenangan Zumi Zola. Hal itu sebagai upaya melakukan pendekatan dengan pejabat di pemerintahan untuk mendapat proyek.

Endria menjelaskan meski banyak yang menjadi bagian dalam tim sukses, para kontraktor juga bermain di dua kaki. Hal itu, kata dia, dilakukan untuk mendekati pejabat di pemerintahan.

"Lumayan banyak kontraktor yang jadi tim sukses, hampir semua," jelas Endria.

P-3/ Akmal Fauzi







Original Post

1.026 • l

Media Cetak 011 Halaman 012
2018-10-9


Peran Ombudsman Perlu Diperkuat

Selama 10 tahun Ombudsman RI, pelayanan publik dan pengelolaan administrasi birokrat masih masalah. Perlu sanksi serius berdasarkan rekomendasi Ombudsman.

JAKARTA, KOMPAS - Penguatan peran Ombudsman Republik Indonesia perlu dilakukan untuk membenahi sektor pelayanan publik dan pengelolaan administrasi birokrat yang masih bermasalah. Rekomendasi yang diterbitkan harus didorong untuk dapat ditindaklanjuti kementerian atau lembaga terkait dengan komitmen penegakan sanksi yang serius.

Mantan Ketua Mahkamah Agung yang juga pernah menjadi komisioner Ombudsman, Bagir Manan, saat menghadiri diskusi "Kilas Balik 10 Tahun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI" di Gedung Ombudsman, Jakarta, Senin (8/10/2018), mengatakan, dengan kewenangan khusus, Ombudsman sebenarnya bisa berbuat lebih.

"Tetapi, rekomendasi yang dikeluarkan tak ada jaminan untuk ditindaklanjuti. (Memang) Disampaikan ke DPR juga, (tetapi) tak ada jaminan. Diteruskan kepada Presiden, juga tidak jamin diberi perhatian. Ini yang perlu dipikirkan agar rekomendasi ini dijalankan dan punya hasil konkret," ujar Bagir.

Salah satu contoh, lanjutnya, Ombudsman bisa turut berperan memberantas korupsi melalui produk kerjanya. "Salah satu sumber korupsi karena etika jabatan publik. Kalau bicara etika jabatan publik, Ombudsman boleh masuk karena ada unsur etik. Korupsi juga timbul akibat birokrasi rumit yang memicu inefisiensi di mana Ombudsman bisa masuk," tuturnya.

Hal senada diungkapkan Antonius Sujata yang pernah jadi Ketua Ombudsman. Kehadiran Ombudsman pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid disebabkan pengawas internal kementerian atau lembaga

tak bekerja optimal. Untuk itu, Antonius menyampaikan pentingnya pengawas eksternal untuk mencegah korupsi di sektor pelayanan publik.

"Jadi, pembentukan Ombudsman merupakan produk reformasi yang jadi wujud awal dari perbaikan pelayanan publik sebagai salah satu bentuk kesejahteraan masyarakat. Kami melihat perbaikan pelayanan publik itu merupakan kehendak dan kesepakatan bersama sehingga perlu terus diperkuat," ujarnya.

Anggota Komisi VII DPR, Herman Khaeron, menyampaikan, penguatan Ombudsman juga perlu dilakukan lewat penambahan anggaran yang sesuai untuk mendukung kinerja.

Resolusi monitoring

Ketua Ombudsman Amzulian Rifai menyatakan, tidak semua aduan yang masuk ditindaklanjuti lewat rekomendasi. Namun, pihaknya berusaha mengejar perkembangan . rekomendasi yang disampaikan ke kementerian atau lembaga terkait melalui unit resolusi monitoring meski tak semua lembaga patuh karena ego sektoral yang tinggi.

"Saya selalu menekankan ke-menterian/lembaga bukan soal patuh atau tidaknya pada rekomendasi. Patuh atau tidak pa-tuhnya ini menunjukkan tingkat keberadaban birokrasi yang dipimpin. Kalau patuh pada rekomendasi, berarti birokrat beradab. Ketika tak ada jalan lain menindaklanjuti rekomendasi,

kami gunakan media," ujar Amzulian.

Mengacu pada UU Ombudsman RI, rekomendasi wajib dijalankan oleh terlapor atau atasan terlapor. Kemudian, tindak lanjutnya wajib dilaporkan kepada Ombudsman. Selanjutnya, pelaksanaan rekomendasi harus dilakukan disertai dengan hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi. Apabila rekomendasi tidak dijalankan, akan ada sanksi administratif.

Selain memperingati kilas balik 10 tahun Ombudsman RI, Ombudsman juga meresmikan penggunaan ruangan baru, yaitu Auditorium Antonius Sujata.

(IAN)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

hm Jumlah laporan yang diterima

A Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan

Sumber Lapwan Tahunan Ombudsman INFOGRAFIK ANDRI

(IAN)/ Sumber Lapwan Tahunan Ombudsman INFOGRAFIK ANDRI



2008

11.026

• l

2009

11.237 ••2

2010

11.054 •••3

2011

11.867 •••••5

2012

| 2.209 •••3

2013

■■H5.173 •••••••••••

2014

16.678

2015

| 6.859

•••••••••g

2016

2017

••••••••8





Original Post

Imigrasi Siap Bantu KPK

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-10-9


Imigrasi Siap Bantu KPK

KASUS HUKUM EDDY SINDORO

JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi kementerian Hukum dan HAM siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi melacak keberadaan Eddy Sindoro yang saat ini menjadi buronan.

Eddy Sindoro yang merupakan petinggi kelompok bisnis Lippo Grup menjadi buronan setelah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan kasus mafia peradilan yang saat itu melibatkan orang internal Mahkamah Agung (MA).

Penegasan itu disampaikan oleh Kepala Imigrasi Kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta Enang Supriyadi Syamsi saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK.

Seusai diperiksa, Enang mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh karena pihak hendak membantu KPK dalam penyelesaian masalah Eddy Sindoro dan Lucas. Lucas yang berprofesi sebagai advokat ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap menghalang-halangi proses hukum.

Eddy Sindoro merupakan tersangka kasus memberi hadiah atau janji terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) pada PN Jakarta Pusat.

"Kami hanya membantu teman-teman

KPK. Untuk semakin teranglah masalah Eddy Sindoro dan Lucas" itu," ujar Enang di KPK, Senin (8/10).

Selain itu, Enang tidak membantah bahwa terdapat kelalaian, terutama perihal monitoring di Kantor Imigrasi serta oknum-oknum yang bermain terkait dengan kasus Eddy Sindoro.

"Kalau termonitor tidak akan begini. Karena memang tidak ada pemberitahuan. Tidak ada laporan dari Malaysia. Ada keterlibatan [oknum]," jelasnya.

Dia mengatakan akan bersikap kooperatif dan membantu KPK dalam proses penyelesaian kasus yang mentersangkakan Eddy Sindoro dan seorang advokat bernama Lucas. Lucas ditetapkan sebagai tersangka KPK pada 1 Oktober 2018.

"LCS [Lucas] diduga telah melakukan perbuatan menghindarkan ESI (Eddy Sindoro) ketika yang bersangkutan ditangkap oleh otoritas Malaysia dan kemudian dideportasi kembali ke Indonesia," ujar Wakil Pimpinan KPK Saut Situmorang; Senin (1/10/2018).

Selain itu, Lucas diduga berperan tidak memasukkan tersangka ke wilayah yurisdiksi Indonesia, melainkan dikeluarkan kembali .ke luar negeri.

(Rahmad Fauzan)







Original Post

BFI Finance Siapkan Kesimpulan

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-10-9


BFI Finance Siapkan Kesimpulan

SENGKETA KEPEMILIKAN

JAKARTA - PT BFI Finance Indonesia Tbk. sudah memiliki gambaran hal apa saja yang akan disampaikan saat memberikan kesimpulan perkara gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

BFI Finance Indonesia menjadi Tergugat II intervensi dalam perkara gugatan 10 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkaitan dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan tersebut.

Adapun penggugatnya adalah PT Aryaputra Teguharta, yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai pemilik sah 32,32% saham pada perusahaan pembiayaan itu.

Anthony Hutapea, kuasa hukum BFI Finance Indonesia, menyatakan bahwa majelis hakim masih memberikan kesempatan kepada pihaknya untuk mengajukan saksi fakta sebanyak dua orang dalam persidangan pada 15 Oktober 2018.

"Saksi yang diajukan dari BFI, dia yang mengetahui, mengalami dan mendengar secara langsung. Untuk identitasnya nanti akan dibuka di persidangan," ujarnya seusai persidangan, Senin (8/10).

Dia melanjukan, setelah persidangan untuk mendengarkan keterangan saksi tersebut, sidang

akan dilanjutkan sepekan berikutnya dengan agenda penyampaian kesimpulan akhir para pihak.

Meski masih 2 pekan, dia mengaku sudah ada beberapa hal yang bakal disampaikan dalam kesimpulan, berdasarkan fakta-fakta persidangan.

Hal-hal tersebut, lanjutnya meliputi bahwa putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijadikan dasar bagi majelis untuk melakukan penundaan pemberlakuan berbagai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bersifat non executable atau tidak dapat dilaksanakan karena saham-saham tersebut menurutnya ndak bisa ditemukan.

"Kedua, tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan PTUN. Waktu itu dihitung sejak diketahuinya kapan putusan tata usaha negara dikeluarkan bagi pihak yang berkepentingan. Bagi orang luar atau yang tidak berkepentingan bisa dilihat dari misalnya kapan putusan itu diumumkan di berita negara atau lembaran negara. Objek yang digugat kan sudah dicantumkan sehingga lewat waktu 90 hari," tuturnya.

Terlebih lagi, paparnya, sejak 2007 pemohon, PT Aryaputra Teguharta sudah mengajukan

permohonan eksekusi putusan peninjauan kembali dengan mencantumkan nama BFI Finance.

Hal ini, menurutnya, dapat diartikan sejak 2007 pengguat sudah mengetahui nama BFI Finance Indonesia.

"Dalam gugatan kan salah satunya berkaitan dengan pembat-laan nama BFI. Hal lain yang akan kami sampaikan adalah perkara seharusnya merupakan kewenangan peradilan umum bukan kewenangan PTUN karena PTUN tidak berwenang menilai putusan PK yang bersifat perdata," tuturnya.

Seperti diketahui, dalam rangkaian persidangan ini, majelis hakim menjatuhkan penetapan penundaan pada 19 Juli 2018, terhadap Menteri Hukum dan HAM dan PT BFI Finance Indonesia memberikan dampak pada aksi korporasi perusahaan terbuka tersebut.

Dengan diterbitkannya penetapan penundaan oleh PTUN terkait perkara dengan nomoi register 120/G/2018/PTUN-Jkt, maka pemberlakuan perubahan anggaran dasar PTBFl yang sebelumnya telah disetujui atau dicatatkan melalui 10 keputusan Menkum HAM secara yuridis telah

ditunda.

(M. G. Noviarizal Fernandez)







Original Post

Gugatan Bisa Jadi Preseden Buruk

Media Cetak Kompas Halaman 14
2018-10-9


Gugatan Bisa Jadi Preseden Buruk

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah meminta Pengadilan Negeri Cibinong menolak permohonan gugatan PT Jatim Jaya Perkasa atau JJP atas Bambang Hero Saharjo, saksi ahli kebakaran hutan dan lahan. Gugatan itu dinilai tak memiliki dasar hukum dan berisiko membungkam pakar dalam bersaksi di pengadilan.

Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, jadi saksi ahli 24 kasus kebakaran hutan dan lahan di Aceh (4), Sumatera Utara (1), Riau (9), Kalimantan Selatan (3), Kalimantan Tengah (4), dan Kalimantan Timur (3) bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Perannya dinilai vital karena membantu menjelaskan duduk perkara serta modus kebakaran hutan dan lahan di persidangan.

"Banyak profesor dan doktor lingkungan hidup dan kehutanan, tapi tak banyak yang berani tampil di persidangan," kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani, Senin (8/10/2018), di Jakarta.

Saksi ahli ini mendapat perlawanan dan ancaman. Banyak pihak menilai gugatan ini jadi ben-

tuk pembungkaman saksi ahli kasus kejahatan kehutanan.

Bambang Hero, meski belum menerima relaas atau panggilan sidang, dalam sistem informasi Mahkamah Agung disebutkan, pada 17 September 2018 digugat PT JJP di Pengadilan Negeri Cibinong. Pihak JJP meminta PN Cibinong menyatakan tergugat melanggar hukum. Selain itu, mereka juga meminta surat-surat (bukti persidangan) yang ditandatangani Bambang Hero cacat hukum.

Hasil riset

"Saya tak akan mundur sejengkal pun. Menurut riset kami pada 2015 di Kalteng, dari 1 kejadian kebakaran saja menghasilkan 90 gas yang 50 persennya beracun. Apakah kita biarkan perusakan dan pencemaran yang dirasakan masyarakat ini," ujarnya.

Ia sebagai saksi ahli tak pernah mengira akan dikriminalisasi karena kesaksiannya sesuai prosedur dan bukti ilmiah hasil analisis lapangan dan laboratorium. Keahlian ini digunakan untuk mere-konstruksi kebakaran hutan dan lahan di suatu wilayah.

Rasio Ridho Sani menyatakan,

PT JJP terbukti bersalah dalam karhutla 1.000 hektar di Rokan Hilir, Riau. Pada pidana perseorangan, Pengadilan Tinggi Pekanbaru memvonis Kepala Kebun JJP Kosman Vitoni Imanuel Siboro dengan 4 tahun penjara dan denda Rp 3 miliar. Untuk kasus korporasi diwakili Direktur Halim Gozali, PN Rokan Hilir memutuskan denda Rp 1 miliar.

Pada proses perdata, putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan PT JJP berbuat melawan hukum dan dihukum membayar ganti rugi dan biaya pemulihan Rp 491,03 miliar.

Selain Bambang Hero, PT JJP pernah menggugat Basuki Wasis, pakar valuasi kerugian lingkungan IPR Gugatan itu berakhir mediasi. Namun, Basuki Wasis masih menjalani gugatan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam karena kesaksiannya bagi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Gugatan terhadap Bambang Hero ini beberapa hari terakhir mendapat simpati publik. Pada situs change.org, petisi Selamatkan Prof Bambang Hero Saharjo hingga semalam mendapat dukungan 17.878 penanda tangan dari berbagai kalangan.

(ICH)







Original Post

Saksi Bantah Berikan Zumi Zola Alphard

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-10-9


Saksi Bantah Berikan Zumi Zola Alphard

JAKARTA Kontraktor rekanan Pemerintah Provinsi Jambi Joe Fandy Yoesman alias Asiang membantah memberikan mobil Toyota Alphard kepada gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola. Asiang bersaksi Zumi Zola yang didakwa menerima grati-fikasi Rp 44,138 miliar dan mobil Alphard serta menyuap anggota DPRD Jambi senilai Rpi6,49 miliar.

"Saya tidak pernah memberi, saya ditelepon teman saya untuk meminjamkan mobil." kata Asiang, saat menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyebutkan bahwa Zumi Zola sekitar akhir Agustus 2017 menerima pemberian dari Asiang berupa satu unit mobil Toyota Alphard bernomor polisi D 1043 YBM yang dibeli dari dealer Wijaya Toyota di Bandung. Penerimaan itu bertempat di par- kiran Dannawangsa Square Jakarta melalui orang dekat Zumi /.oki, Asrul Pandapotan Sihotang dan Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Jambi di Jakarta Aini-dy. Asrul kemudian bertempat di Kemang Village memberikan mobil tersebut kepada Zumi

melalui Mail selaku sopir pribadi Zumi.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Jambi Varial Adhi Putra yang juga menjadi saksi dalam sidang tersebut mengatakan, ia menerima telepon mengenai permintaan untuk mencari mobil Alphard. Menurut dia, pada malam hari dia ditelepon oleh Amidy yang meminta pinjamkan mobil ke Asiang. "Saya jawab nanti saya telepon Asiang, saya pinjam ke Asiang, tapi dia bilang tidak bisa, mobilnya dipakai, di Jakarta saja tidak ada kenal orang," kata Varial.

Asiang mengatakan, saat itu, dia menyatakan akan mencarikan mobil Alphard tersebut. Sebab, dia memiliki kerja sama dengan temannya. "Saya cek mobilnya ready," kata Asiang. Dua pekan kemudian, Varial lalu memperkenalkan Asiang kepada Asrul dan Amidy.

Dalam BAP disebutkan, setelah pertmuan itu disepakati Asiang akan membeli Alphard baru untuk gubernur, tetapi menunggu info dari gubernur untuk tipe-nya. Menurut Varia. ia mendapat cerita itu dari Amidy. "Asiang mau memberikan kendaraan katanya, mobilnya Alphard tapi Amidy mengatakan menunggu

informasi tipe dan warnanya," kata Varia.

Sekitar satu hingga dua pekan kemudian, Asiang lalu mengirimkan brosur yang diteruskan kapada Amidy. "Jenis brosur mobil Alphard. Pak Asiang mengatakan tolong antar mobil ini. Begitu saya datang, lalu diantarkan oleh sopir Asiang. Saya lalu serahkan ke Amidy, saya serahkan kunci," katanya.

Sementara, Zumi Zola mengakui menerima uang dan mobil mewah dari sejumlah pihak. Di antaranya, dia menerima sejumlah uang dan barang tersebut dari Apif dan Asrul, tanpa menanyakan asal uangnya.

"Misal Alphard saya akui saya terima dan sudah saya serahkan ke KPK," kata dia dalam sidang tersebut.

Zumi juga mengakui menerima sejumlah uang yang digunakan ayahnya, bekas gubernur Jambi! Zulkifli Nurdin. Hal itu, kata dia, sudah disampaikan semuanya kepada penyidik KPK. "Misalnya, dari Pak Adhi (Varial Adi Putra) ada uang yang terpakai. Orang tua saya gunakan uang beliau lalu saya sampaikan ke Apif untuk menghubungi Jefri Hendrik," kata Zumi.

antara ed ilham tirta







Original Post

Kode Korupsi Tunjukkan Kecerdasan Pelaku

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-10-9


Kode Korupsi Tunjukkan Kecerdasan Pelaku

Puluhan kepala daerah ditangkap karena kasus suap.

IAKARTA - Selama 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KlK) sudah menetapkan 78 orang tersangka dari 22 kegiatan operasi tangkap tangan (OTH. Terungkap pula beberapa kode atau sandi suap yang mereka gunakan mulai dari istilah agama, buah-buahan, jajanan anak-anak, jenis kopi-kopian, nama penyanyi, hingga makanan tradisional.

Pegiat antikorupsi dari Transparency International Indonesia (Til), Dadang Trisasong-ko, mengatakan, tingkat kecerdasan koruptor di Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan kode-kode yang mereka ciptakan. Ada koruptor yang kaku, tetapi ada pula yang sangat kreatif.

Menurutdia, kode diciptakan untuk menyamarkan aksi yang sedang mereka lakukan. Kode untuk penyamaran pun bisa menggunakan istilah apapun yang tidak terbatas. "Istilah yang digunakan para koruptor itu menurut saya sudah lazim dipakai sejak puluhan tahun lalu," kata Dadang kepada Republika, Senin (8/10).

Ia menjelaskan, di jaman orde baru, kode lazim digunakan sebagai bagian dari cara menyelesaikan keruwetan birokrasi pemerintah. Akhirnya, kode digunakan sebagai pemberian kepada pejabat publik. "Ini sudah menjadi bahasa gaul yang disepakati antara pemberi dan penerima suap. Tujuannya mungkin ada dua. pertama untuk menyamarkan praktik korupsi dan juga untuk melunakkan istilah sogok atau suap," kata Dadang.

Dikutip dalam buku Metamorfosis Sandi Komunikasi Korupsi, para koruptor memahami bahwa setiap gerak-gerik mereka sedang diawasi. Sehingga, kode

korupsi tampaknya diciptakan secara mendadak, tanpa melalui kompromi terlebih dahulu. Hal terpenting dalam komunikasi kode korupsi adalah adanya kesepahaman dan kesepakatan di antara dua orang yang sedang . berkomunikasi. Misalnya, dua orang yang berkomunikasi menggunakan istilah yang dekat dengan lingkungan mereka.

Makin kreatifnya sandi komunikasi juga dilatarbelakangi dengan munculnya KPK pada 2002. Bagaimana tidak, KPK memiliki kewenangan khusus menyadap kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka terpaksa beradu strategi dengan penyidik supaya praktik korup-nya tidak ketahuan.

Jalan keluar terbaik, kata para koruptor, adalah kembali memakai kode-kode rahasia. Walaupun KPK sudah terbiasa melacak percakapan rahasia, sandi tetaplah tak bisa langsung dipahami dalam sekali dengar.

Sementara, sejak 2012 hingga Oktober 2018, KPK telah menangkap 34 kepala daerah melalui operasi tangkap tangan (OTT). Para kepala daerah ditangkap atas kasus suap dengan beragam modus. "Namun semua kepala daerah ini ditangkap dalam kasus suap," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Febri menuturkan, sebagian besar kepala daerah ini menerima suap terkait fee proyek. Selain itu, kepala daerah yang menerima uang suap terkait perizinan, pengisian jabatan di daerah, dan pengurusan anggaran otonomi khusus.

Terakhir, KPK menangkap tangan Wali Kota Pasuruan Setiyono terkait penerimaan fee proyek di daerahnya pada Kamis (4/10). Dalam suap itu, terungkap sejumlah kode untuk menyamarkan suap kepada Setiyono dan orang dekatnya, seperti apel dan kanjengnya. "(Kode) apel untuk fee proyek, dan kanjengnya yang diduga berarti wali kota," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

ed ilham tirta

Daftar Penggunaan Kode Korupsi

1 . Apel dan Ready Mix

Kode itu digunakan dalam kasus suap Wali Kota Pasuruan Setiyono. Kode "apel" (upacara) merujuk pada menghadap kepada wali kota. Kemudian, kode "ready mix", "apel" sebagai kata ganti fee proyek, dan "kanjengnya" yang diduga panggilan Setiyono.

2. Undangan

Kode "undangan" sudah digunakan dalam beberapa kasus ko-. rupsi. Pertama, kasus dugaan suap yang menjerat Wali Kota Batu Eddy Rumpoko pada September 2017 dan penyerahan uang ketok palu anggota DPRD Jambi oleh gubernurnya, Zumi Zola pada 2018.

3. Cheese

Kode "cheese" digunakan dalam kasus suap Anggota DPRD Lampung Tengah pada Februari 2018. Dalam kasus ini Bupati Lampung Tengah, Mustofa,diduga ikut mengarahkan agar bawahannya ikut memberikan uang suap bagi anggota DPRD.

4. Koli Kalender

Kode "koli kalender" digunakan dalam pemberian uang suap kepada calon gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun dan putranya, Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra. Keduanya melakukan transaksi senilai Rp 2,8 miliar. Kode "koli kalender" mengacu pada uang Rp 1 miliar.

5. Vodka, McGuire, dan Chivas Regal

Kode minuman keras ini digunakan dalam kasus megakorupsi KTP elektronik dengan tersangka keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi. Awalnya kode yang digunakan adalah warna biru, merah, dan kuning yang menggambarkan warna partai politik yang akan menerima duit dari proyek KTP-el. Namun, pada pemberian selanjutnya, ada tulisan "Vodka", "McGuire", dan "Chivas Regal."

6. Pengajian, Ustaz, Santri, Murtad, Liqo.danJuz

Istilah "ustaz" dan "pengajian" merupakan kode yang digunakan

dalam pemberian suap oleh politikus Golkar, Aditya Anugrah Moha, untuk Ketua Pengadilan Tinggi Madano, Sudiwardono. Kode "ustaz" merujuk pada Aditya sebagai pe-nyuap, sedangkan "pengajian" berarti lokasi transaksi suap.

Pada kasus korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama, muncul juga kode "santri", "murtad", dan "pengajian".

Dalam kasus suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, muncul juga istilah bahasa Arab, yakni liqo dan juz. Liqo digunakan untuk mengganti kata pertemuan, sedangkan juz berarti miliar.

7. Ahok, Telur Asin, Kalender, dan Sarung

Mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, menyebut "Ahok" untuk merujuk Basuki Hariman, pengusaha yang me-nyogoknya pada judicial rewewllU 41/2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian dalam kasus suap Dirjen Perhubungan Laut, Antonius Budiono terdapat tiga kata sandi dari penyuapnya, peng- usaha Adi Putra Kurniawan "telur asin", "kalender", dan "sarung".

8. Apel Washington, Apel Malang, Pelumas, dan Semangka

Kode ini digunakan dalam kasus suap Kemenpora pada 2012. Kata-kata itu digunakan oleh mantan anggota DPR Angelina Sondakh. "Apel malang" merupakan kode untuk uang rupiah. Sementara, "apel washington" digunakan untuk menandai kode uang dolar. "Pelumas" bermakna uang dan "semangka" berarti permintaan dana.

Kode tersebut ditemukan dalam pesan Blackberry Messenger dari Angelina ke Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang. Kode-kode ini terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 2012.

Sumber Pusat Data Republika

DIAN PATH RISALAH







Original Post

Sebuah Panggilan untuk RI

Media Cetak Republika Halaman 6
2018-10-9


Sebuah Panggilan untuk RI

MOAZZAM MALIK

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste

Pada 31 Mei 2018, seorang yang tidak bersalah mengembus- kan napas terakhirnya. Orang itu bernama Zulflqar Ali. Penulis tidak pernah bertemu Ali, tapi bisa merasakan tragedi yang menimpanya.

Sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat internasional, Reprieve adalah pihak pertama yang memberi tahu penulis tentang kasus Ali. Kasus ini mengingatkan penults pada kasus yang hampir sama, dialami oleh salah seorang warga negara Inggris, Timothy Evans.

Zulflqar Ali seorang warga negara Pakistan. Ia adalah bapak dari enam orang anak. Dia meninggal saat menunggu putusan grasi. Permohonan grasi tersebut diajukan sekitar tiga bulan sebelum meninggalnya Ali.

Menyusul permintaan Pemerintah Pakistan kepada Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Islamabad pada Januari 2018. Kesehatan Ali telah memburuk-para dokter menjatuhkan vonis bahwa umur Ali hanya tinggal beberapa bulan lagi.

Zulfiqar Ali ingin dikenang sebagai manusia yang merdeka, dikelilingi oleh keluarga tercintanya. Ali ditangkap pada 2004 berdasarkan pernyataan dari kenalannya. Kenalan Ali tersebut ditangkap dengan barang bukti heroin seberat 300 gram.

Orang itu menuduh Ali sebagai pemilik barang haram tersebut. Setelah itu, kenalannya, ia mencabut kembali pernyataannya karena disampaikan di bawah tekanan.

Kenalannya juga mengakui bahwa Ali tidak ada hubungannya dengan narkoba tersebut.

Ali ditahan di rumahnya dan pada saat penahanan dipaksa untuk menandatangani sebuah pengakuan. Di pengadilan, Ali menarik kembali pengakuannya dengan alasan ia tidak bersalah dan menyatakan ia menandatangani pengakuan itu di bawah tekanan.

Reprieve melaporkan, tidak ada lagi bukti lain. Tidak ada bukti forensik. Tidak ada keadaan yang memungkinkan Ali untuk terlibat

dalam kasus itu.

Namun, pengadilan memvonis Ali bersalah dan menjatuhkan hukuman mati walaupun jaksa hanya mengajukan tuntutan 20 tahun penjara terhadapnya. Seluruh upaya hukum selanjutnya menemui jalan buntu.

Pada 2010, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan dibuka penyelidikan terhadap kasus ini. Mereka yang terlibat penyelidikan ulang mengatakan, Ali tidak bersalah. Namun, kajian itu tidak dipublikasikan.

Kajian itu juga tidak ditindaklanjuti. Kepala tim penyelidik, Profesor Hafid Abbas telah menulis surat ke Presiden Joko Widodo pada September 2016 untuk meminta persetujuan grasi atas Ali. Namun, Ali masih tetap dipenjara.

Pada Juli 2016, Ali masuk daftar tahanan yang akan dieksekusi mati. Ia dipindahkan ke Nusakambangan bersama dengan 13 orang lainnya yang juga disiapkan menghadapi regu tembak.

Setelah mendengar tentang kasus ini, presiden ke-3 BJ Habibie mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo meminta agar nyawa Ali dapat diselamatkan.

Pada detik-detik terakhir, saat Ali sudah dipersiapkan menghadapi regu tembak, dan telah membaca doa terakhir serta mengucapkan perpisahan kepada keluarganya, Ali bersama dengan sembilan orang lainnya dikembalikan ke selnya, tanpa alasan apa pun.

Malam itu, ia lolos dari hukuman mati. Pihak berwenang menjanjikan pengkajian ulang kasus-kasus mereka yang tidak jadi dihukum mati, tapi sampai sekarang belum ada berita apa pun tentang pengkajian tersebut di ranah publik.

Ali terus menderita di tengah sanksi hukuman matinya. Perlakuan terhadap Ali sebelum sidang pertamanya telah menyebabkan cedera dan luka dalam yang membahayakan hidupnya. Selama bertahun-tahun kondisi Ali semakin memburuk.

Pada Desember tahun lalu, Ali mendapat informasi bahwa ia mengidap penyakit kanker hati stadium 4 dan hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Ali meminta grasi pada Maret 2018. Permohonannya tidak memperoleh jawaban.

Zulfiqar Ali meninggal dunia pada 31 Mei 2018. Sampai akhir hayatnya, Ali tetap menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Keluarganya terus berkampanye untuk pengam-

punan bagi Ali.

Kasus Ali mengingatkan penulis pada sebuah kesalahan dalam proses peradilan yang berujung pada perdebatan besar di Inggris mengenai hukuman mati. Timothy Evans dihukum gantung pada 1950 atas pembunuhan terhadap istri dan anak bayinya di rumah keluarganya.

Pengakuan Timothy diperoleh di bawah tekanan, sama seperti Ali. Tiga tahun setelah eksekusi Timothy, pemilik rumah yang ditempati Timothy dan keluarganya, mengaku bahwa ia telah membunuh keluarga Timothy dan empat perempuan lainnya.

Seorang pria tak bersalah, yaitu Timothy Evans, telah dibunuh atas kejahatan yang tidak dilakukannya.

Protes keras dan debat publik menghasilkan sebuah moratorium penggunaan hukuman mati di Inggris pada 1965.

Semenjak saat itu, tidak pernah ada lagi eksekusi mati di Inggris. Berdasarkan pengkajian putusan-putusan hukum, kami mengetahui saat ini bahwa apabila Inggris meneruskan penggunaan hukuman mati, akan ada puluhan orang tidak bersalah lainnya yang akan kehilangan nyawa mereka. Inggris secara resmi menghapuskan hukuman mati pada 1998.

Hari ini, lebih dari 142 negara di seluruh dunia telah menghentikan penggunaan hukuman mati. Negara-negara tersebut melakukan ini karena mereka tahu bahwa penerapan hukuman mati tidaklah efektif.

Riset dan pengalaman internasional dari negara-negara yang sebelumnya memberlakukan hukuman mati, menunjukkan kepada kita bahwa hal tersebut tidak mengurangi tingkat kejahatan. Tidak ada bukti yang mendukung gagasan bahwa hukuman mati memiliki efek jera.

Dan apabila disertai risiko kesalahan dalam proses peradilan-baik di negara maju maupun negara berkembang, misal di Indonesia, Inggris, atau di mana pun- sangatlah jelas penggunaan hukuman mati menurunkan derajat kita sebagai manusia.

Dalam mengenang Zulfiqar Ali dan Timothy Evans serta ratusan lainnya yang bernasib sama di seluruh dunia, pada Hari Anti Hukuman Mati Sedunia yang diperingati setiap 10 Oktober ini, penulis menyerukan kepada Indonesia untuk bergabung bersama kami dan 142 negara lainnya di dunia untuk menghentikan kekejaman ini.

MOAZZAM MALIK







Original Post

Pajak Gagal Percepat Tagih Utang Wir aj ay a

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-10-9


Pajak Gagal Percepat Tagih Utang Wir aj ay a

MA tolak upaya kasasi KPP Madya Tangerang dalam kasus pailit Wirajaya

JAKARTA. Mahkamah Agung menolak upaya kasasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Tanggerang terkait distribusi harta pailit PT Wirajaya Packindo. Melalui kasasi, KPP Madya Tangerang ingin seluruh tagihannya dilunasi, tanpa harus menunggu budel pailit laku terjual.

Wirajaya berstatus pailit pada 13 Januari 2016 lantaran gagal berdamai dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Tagihan Wirajaya senilai Rp 1,27 triliun dari enam kreditur separatis Rp 1,10 triliun dan 22 kreditur konkuren Rp 173,34 miliar.

KPP Madya Tangerang mendaftarkan tagihan pajak Rp 9,11 miliar, tapi baru dibayar sekitar 30%. Kantor pajak beralasan piutang pajak adalah piutang yang harus didahulukan pembayarannya tanpa harus menunggu tuntasnya penjualan semua harta pailit.

"Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kantor Wilayah Banten cq KPP Madya Tengerang," kata Ketua Majelis Kasasi Syamsul Maarif sebagaimana dikutip dari salman putusan di laman Mahkamah Agung, Senin (8/10). Hakim Syamsul menyatakan tindakan kurator tidak salah untuk melakukan pembayaran utang pajak Wi-

rajaya hingga budel pailit laku seluruhnya.

Polemik listrik PLN

Kurator kepailitan Wirajaya, Muhammad Ismak mengaku belum bisa membayar seluruh tagihan debitur karena kesulitan membayar budel pailit. Tim kurator baru bisa menjual dua harta pailit berupa pabrik pengemasan beserta mesin-mesinnya. Nilainya masing-masing adalah Rp 185 miliar, dan Rp 60 miliar.

"Satu budel lagi, pabrik yang cukup luas, 9 hektare belum laku. Kalau ini pabrik kertas senilai Rp 425 miliar. Yang dua sebelumnya pabrik boks saja," terang Ismak.

Menurut Ismak, beberapa pembeli sempat menyatakan ketertarikan membeli pabrik tersebut. Namun, belakangan ada sengketa soal tagihan PLN yang membuat calon pembeli ragu. "Sebenarnya sudah banyak investor yang menawar, tapi mereka bingung, apakah nanti bisa sambung listrik lagi?" ungkap ismak.

Tagihan PLN berasal dari dugaan pencurian listrik Wirajaya. PLN klaim rugi Rp 167,84 miliar. PLN telah mendaftarkan nilai tagihan itu ke kurator, tapi ditolak karena tidak ada perinciannya. Penetapan penolakan tagihan PLN disahkan Majelis Hakim pada 6 September 2018.

Anggar Septiadi







Original Post

Kompak Menyangkal Bukti KPK

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 4
2018-10-9


Kompak Menyangkal Bukti KPK

Para Kadis Hingga Staf Akan Dijerat Kasus Dugaan Kesaksian Palsu

BANDUNG, (PR),

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Pemkab Bandung

Barat Anugerah dan bendaharanya,

Erni, tetap menyangkal telah

menyerahkan Rp 50 juta untuk

Bupati Bandung Barat Abubakar yang

dipakai dalam Pilkada Bandung Barat

2018. Jaksa Penuntut Umum KPK

sudah melaporkan kepada pimpinan

KPK soal penyangkalan itu sebagai

kasus dugaan kesaksian palsu.

Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dengan terdakwa mantan Bupati Bandung Barat Abubakar sebagai penerima gratifikasi dan terdakwa pemberi gratifikasi Adiyoto (mantan Kepala Bappelitbangda) serta Weti Lem-banawati (mantan Kepala Disperindag).

Dalam sidang itu dihadirkan se-

jumlah saksi yaitu Aang Anugerah (Kasubbag Keuangan Bappelitbangda), Ida (Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan KBB), Rahman (honorer), Anugerah, dan Emi. Jaksa KPK Febby Dwiyosupendy menanyakan kepada Aang soal pemberian uang Rp 50 juta dari Angerah dan Erni untuk untuk Abubakar. "Saya menerima itu dari Erni," kata Aang.

Feby lantas menanyakan kembali. "Coba Anda lihat apakah Erni ini yang di belakang Anda," ujar Feby. Aang menoleh ke belakang, tempat Erni dan Anugerah duduk. "Saya ingat betul yang menyerahkannya Ibu Erni, yang di belakang saya," katanya.

Feby lalu mengonfrontasi pernyataan Aang itu kepada Erni dan Anugerah. Namun, Erni dan Anugerah menyangkalnya. "Saya tak merasa memberi uang," ujar Erni yang di-iyakan oleh Anugerah.

Jaksa KPK lalu memutar rekaman percakapan telefon antara Adiyoto dan seorang pria yang diyakini Anugerah. Percakapan itu soal penyerahan uang. "Iya betul itu suara saya

dengan Pak Anugerah," ujar Adiyoto.

Namun, Anugerah lagi-lagi menyangkal bahwa itu suaranya. Jaksa KPK lainnya, Budi Nugraha, sempat kesal. Dia menjelaskan, keterangan palsu di persidangan diatur di UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor Pasal 22 dan 23. Ancaman pidananya lebih dari 3 tahun.

"Anda (Anugerah) dan Ibu Emi sudah diberi tahu bahwa keterangan palsu diancam pidana. Majelis hakim juga sudah mengingatkan. Ini hak Anda untuk mengatakan secara bebas yang Anda ketahui. Jika ada paksaan, silakan hubungi kami untuk beri perlindungan. Jawab pertanyaan saya, apakah di percakapan itu suara Anda dan apakah betul Anda menyerahkan uang ke Ibu Erni untuk diserahkan ke Abubakar via Aang Anugerah," ujar Budi.

"Itu bukan suara saya dan saya tidak merasa menyerahkan uang Rp 50 juta," ujar Anugerah.

Ida pun menyangkal soal pemberian uang Rp 65 juta. "Dalam bukti diketahui bahwa ibu menyerahkan

Rp 65 juta kepada Rahman kemudian diserahkan kepada Adiyoto. Ibu sudah diberi tahu memberi keterangan palsu di persidangan diancam pidana. Jadi sebelum jawab, tolong ibu pikirkan," ujar Feby. Namun, Ida menyangkal. "Tidak, saya tidak menyerahkan uang itu," ujar Ida.

Dalam sidang untuk terdakwa Asep Hikayat (mantan Kepala BKPS-DM Bandung Barat yang sudah divonis bersalah dan dipidana 2 tahun penjara), Anugerah, Emi, dan Ida juga menyangkal fakta dari KPK. KPK pun kini mengusut kasus dugaan keterangan palsu tersebut.

Dalam beberapa kali sidang, Anugerah dan Emi kompak menyangkal telah menyetorkan sejumlah uang untuk kepentingan Pilkada KBB 2018 dan Abubakar. Padahal, saksi-saksi lainnya mengiyakan bahwa keduanya telah memberikan uang.

Itu juga diperkuat keterangan saksi ahli dari ITB ke persidangan yang menganalisis rekaman suara sa-dapan. Hasilnya, suara itu identik dengan suara Anugerah dan Emi.

(Yedi Supriadi)







Original Post

LHK Beri Sanksi Administratif bagi 518 Korporasi

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 10
2018-10-9


LHK Beri Sanksi Administratif bagi 518 Korporasi

JAKARTA-Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam tiga tahun terakhir telah memberikan sanksi administratif bagi 518 korporasi karena melakukan kejahatan lingkungan. Kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi secara tersistematis tidak hanya telah menghancurkan ekosistem, tapi juga mengganggu kesehatan masyarakat menimbulkan kerugian negara, dan menurunkan kewibawaan negara.

Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK Rasio Ridho Sani mengatakan, sanksi administratif tersebut berupa paksaan pemerintah, pembekuan, dan pencabutan izin. Kementerian LHK sangat serius menghadapi kejahatan korporasi yang berdampak luar biasa dan tersistematis. Hal itu dapat dibuktikan dari konsistensi dan ketegasan Kementerian LHK dalam menindak pelaku kejahatan lingkungan secara intensif dalam tiga tahun terakhir. "Sebanyak 518 korporasi telah dikanakan sanksi administratif.

Kita telah merasakan bagaimana dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengganggu kesehatan, kegiatan pendidikan dan perekonomian, serta adanya protes dari negara tetangga akibat pencemaran asap lintas batas beberapa tahun lalu," kata Ridho di Jakarta, kemarin.

Selain itu, dalam tiga tahun terakhir, 519 kasus pidana juga telah diproses dan dibawa ke pengadilan serta 18 perusahaan digugat secara perdata. Saat ini, pemerintah telah berhasil memenangkan gugatan ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) sebesar Rp 17,90 triliun. Penegakan hukum terhadap korporasi tidak mudah. Pasalnya, korporasi memiliki sumber daya yang besar untuk melawan walaupun telah diputuskan bersalah oleh pengadilan.

Dalam kasus karhutla, lanjut Ridho Sani, tercatat sebanyak 171 korporasi dikenakan sanksi administratif. Selain itu, 11 korporasi digugat secara

perdata dengan lima di antaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan nilai pertanggung jawaban korporasi senilai Rp 1,40 triliun serta 12 kasus diproses pidana oleh penyidik Kementerian LHK. Dalam penegakan hukum karhutla diterapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability). Atas keseriusan pemerintah dalam penegakan hukum bersama-sama masyarakat tiga tahun terakhir sejak 2015, telah terjadi penurunan titik panas (hotspot) secara signifikan yakni mencapai 95% berdasarkan satelit NOAA dari kejadian karhutla 2015.

Terkait perlawanan korporasi oleh PT Jatim Jaya Perkasa 0JP) melalui gugatan perdata di PN Cibinong terhadap ahli karhutla, Bambang Hero Saharjo, hal itu dinilai sebagai ancaman sangat serius bagi upaya penegakan hukum lingkungan yang dilakukan oleh Kementerian LHK dan aparat penegakan hukum lainnya. PT JJP telah dihukum bersalah karena membakar lahan gambut seluas 1.000 hektare (ha) di

Rokan Hilir Riau. Untuk kasus perorangan, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru, Kepala Kebun PT JJP Kosman Vitoni Immanuel Siboro dipidana penjara empat tahun dan denda Rp 3 miliar.

Untuk kasus korporasi yang diwakili oleh Direktur Halim Gozali berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Rokan Hilir dihukum membayar denda Rp 1 miliar. Berdasarkan putusan Kasasi Perdata Mahkamah Agung, PT JJP dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum membayar ganti rugi dan biaya pemulihan Rp 491,03 miliar.

Rasio mengatakan, di pengadilan, pembuktian kasus karhutla membutuhkan bukti-bukti ilmiah. Karena itu, peran ahli sangat penting agar majelis hakim dapat memahami kejadian dan dampak karhutla terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Karena itu, gugatan PT JJP tersebut merupakan ancaman sangat serius bagi penegakan hukum LHK ka-

rena keberhasilan penegakan hukum karhutla tidak terlepas dari dukungan ilmiah para ahli dan akademisi. "Kita memiliki banyak akademisi lingkungan hidup dan kehutanan. Akan tetapi hanya sedikit akademisi yang mau dan berani memberikan keterangan ahli di persidangan untuk membela kepentingan rakyat korban karhutla. Salah satu ahli yang selama ini aktif mendukung penegakan hukum LHK adalah Bambang Hero Saharjo dari IPB yang telah menjadi ahli dalam 24 kasus, termasuk kasus karhutla PT JJJP," papar Ridho Sani.

Dalam kesempatan yang sama. Bambang Hero mengatakan, gugatan oleh PT JJP tidak berdasar hukum dan mengada-ada. Bambang Hero tidak akan mundur sejengkal pun dan akan terus memperjuangkan hak-hak konstitusi rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat Karena itu, pengadilan harus menolak gugatan tersebut apabila tidak maka akan semakin sedikit saksi dan ahli yang mau membantu

pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat yang terancam oleh kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. "Kita tidak boleh takut menghadapi ancaman berupa gugatan seperti yang dilakukan oleh FT JJP. Negara tidak boleh takut dan kalah. Dalam hal ini saya mengajak teman-teman akademisi untuk terus memperjuangkan keadilan ekologi demi generasi saat ini dan akan datang," kata dia.

Ridho Sani menambahkan, kejahatan karhutla merupakan kejahatan luar biasa dan sistematis yang berdampak luas terhadap kemanusiaan. Pelaku karhutla diindikasikan menikmati hasil keuntungan atas tindak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang dilakukan. "Untuk itu, perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas terhadap kejahatan tersebut. Antara lain melalui penegakan hukum atas indikasi kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku karhutla agar ada efek jera," kata Ridho Sani,

(eme)







Original Post

Irwandi Yusuf Ditetapkan Tersangka Gratifikasi

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-10-9


Irwandi Yusuf Ditetapkan Tersangka Gratifikasi

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang sebagai tersangka menerima gratifikasi terkait pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Sabang yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006 2011.

Dua tersangka itu ialah Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf (IY) dan Izil Azhar (IA) dari unsur swasta atau orang kepercayaan Irwandi Yusuf.

Tersangka IY selaku Gubernur Aceh periode 2007-2012 bersama-sama dengan IA, diduga menerima gratifikasi yang dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Gubernur Aceh dari pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Sabang yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006 2011," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin

(8/10).

Febri menyatakan total dugaan gratifikasi yang diterima dan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh periode 2007-2012, yaitu sekitar Rp32 miliar. "IY diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK," ungkap Febri.

Tim penyidik KPK, lanjut dia, menyita uang tunai sebesar Rp 4,3 miliar dari Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf. Uang tersebut disita lantaran diduga terkait dengan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Irwandi Yusuf sebagai tersangka.

"Sejauh ini, penyidik telah menyita Rp 4,3 miliar uang milik tersangka IY (Irwandi Yusuf), baik yang diduga terkait dugaan penerimaan suap maupun gratifikasi yang disangkakan kepadanya," kata Febri.

Terkait dugaan penerimaan gratifikasi tersebut, KPK men-yangkakan Irwandi dan Izil melanggar Pasal 12B Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi iuncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sejumlah bukti yang telah didapatkan KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi tersebut antara lain keterangan saksi-saksi terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh tersangka Irwandi selakuGubernur Provinsi Aceh periode 2007-2012 bersama-sama Izil.

Selanjutnya, keterangan ahli, rekening koran, catatan pengeluaran uang dari korporasi, dan bukti elektronik serta fakta persidangan dalam perkara dengan terdakwa nama Ruslan Abdul Gani yang telah berkekuatan hukum tetap.

(bI)







Original Post

Zulkifli Minta Pejabat Jambi Bantu Anggaran Kampanye Zumi Zola

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-9


Zulkifli Minta Pejabat Jambi Bantu Anggaran Kampanye Zumi Zola

ZULKIFLI Nurdin turun tangan menggolkan anaknya. Zumi Zola menjadi gubernur Jambi pada pilkada 2015 lalu. Mantan gubernur itu meminta pejabat Pemprov Jambi membantu menyediakan dana kampanye untuk Zumi.

"Pada saat itu mau dekat pilkada, saya ketemu Pak Zul. Dia dulu atasan saya sebagai gubernur. Dia bilang, Tolong dibantu anak saya mau pilgub. Saya bilang, Insya Allah kalau ada (uang) nanti saya sampaikan," kata Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Jambi, Varial Adhi Putra.

Adhi dihadirkan sebagai saksi perkara korupsi Gubernur Jambi Zumi Zola di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Adhi berhasil mengumpulkan Rp3 miliar dari rekanan Pemprov Jambi. Uang itu diserahkan kepada Zulkifli.

Setelah Zumi terpilih sebagai Gubernur Jambi, kontraktor bernama Joe Fandy Yoesman alias Asiang menghubungi Adhi. "Malam itu, Pak Asiang telepon, "Ini uang kamu dip-ulangin. Saya ambil uangnya Rp 1 5 miliar. Sisanya beberapa minggu kemudian (dikembalikan) oleh Pak Jefri Hendrik, orangnya Pak Zulkifli Nurdin, Rp 1 5 miliar," tutur Adhi.

Pada pilkada 2015, sejumlah kontraktor menjadi tim sukses (timses) Zumi. Mereka berharap dapat proyek jika Zumi

terpilih menjadi gubernur. Pengakuan ini disampaikan Endria Putra, kontraktor yang bergabung dalam timses Zumi.

Awalnya, jaksa KPK mengorek keterangan Putra yang juga dihadirkan sebagai saksi perkara Zumi. "Siapa saja kontraktor yang gabung ke timses?" tanya jaksa. "Lumayan banyak. Hampir semua," jawab Putra.

Ia mendukung Zumi karena alasan pertemanan. Alasan lainnya, Partai Golkar ikut mencalonkan Bupati Tanjung Jabung Timur itu sebagai calon gubernur Jambi. iSaya Ketua Angkatan Muda Partai Golkar. Waktu itu ada beberapa asosiasi ikut bantu. Kita bentuk tim J ujarnya.

Putra memastikan kontraktor yang menjadi timses Zumi mendapat proyek. Bahkan, kontraktor yang tak tergabung dalam timses pun kebagian proyek.

Dalam perkara ini,Zumi didakwa menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp44 miliar dan mobil Toyota Alphard selama hampir 2 tahun menjabat Gubernur Jambi. Selain itu, Zumi didakwa menyuap DPRD Provinsi Jambi Rpl6,49 miliar untuk pengesahan APBD 2017 dan 2018.

Kasus korupsi Zumi terbongkar setelah KPK menangkap tiga pejabat Pemprov Jambi karena menyuap dewan untuk pengesahan APBD 2018. Penyuapan itu atas perintah Zumi.

BYU







Original Post

Irwandi Dan Eks Panglima GAM adi Tersangka Proyek Dermaga

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-9


Irwandi Dan Eks Panglima GAM adi Tersangka Proyek Dermaga

Kutip Pajak Nanggroe Rp 32 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (IY) kembali sebagai tersangka korupsi. Irwandi diduga menangguk duit dari proyek pembangunan Dermaga Sabang.

JUMLAH duit yang dikentit tak tanggung-tanggung Rp32 miliar. Uang itu diistilahkan "pajak Nanggroe". Pemungutnya, Izil Azhar (IA) alias Ayah Merin, mantan Panglima GAM Wilayah Sabang.

"Tersangka IY selaku Gubernur Aceh periode 2007-2012 bersama-sama dengan IA. diduga menerima gratifikasi dari pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Sabang yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006-2011," kata juru bicara KPK Febri Diansyah. Senin (8/10).

Febri menjelaskan kedua tersangka diduga menerima duit proyek dermaga Sabang terkait jabatan Irwandi sebagai Gubernur Aceh sekaligus Ketua Dewan Kawasan Sabang. Fulus puluhan miliaran rupiah itu tak pernah dilaporkan ke KPK.

Penetapan tersangka terhadap Irwandi dan Izil dilakukan setelah komisi antirasuah menemukan bukti permulaan yang cukup. Bukti-bukti diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli maupun fakta-fakta persidangan perkara Ruslan Abdul Gani, mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). Perkara Ruslan sudah berkekuatan hukum tetap.

Irwandi dan Izil dijerat dengan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Nama Irwandi dan Izil tercantum dalam surat dakwaan perka-

ra Ruslan. Kepala BPKS periode 2010-2011 itu didakwa melakukan korupsi proyek dermaga Sabang yang merugikan negara Rpl 16,016 miliar.

Ruslan mengusulkan proyek lanjutan pembangunan dermaga Sabang dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp263 miliar. Nindya Sejati Joint Operation (Kerja Sama Operasi/KSO) ditunjuk sebagai pelaksana proyek. Konsorsium pelaksana proyek ini merupakan itu gabungan PT PT Nindya Karya (BUMN) dengan PT Tuah Sejati (swasta).

Ruslan memerintahkan Ramadhani Ismy (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK) proyek membuat harga perkiraan sendiri (HPS). Angkanya digelembungkan menjadi Rp264,76 miliar setelah digelembungkan.

Kontrak proyek mengalami tiga kali adendum karena perubahan volume pekerjaan dan perubahan harga. Disepakati nilai kontrak proyek Rp285,84 miliar.

Dalam pelaksanaan proyek. Nindya Sejati mensubkontrak-

kan pekerjaan kepada PT Budi Perkasa Alam, PT Mitra Mandala Jaya, PT Kemenangan dan PT Wika Beton.

Konsultan pengawas proyek, PT Atrya Swacipta Rekayasa (ASR) membuat laporan kemajuan (progres) pekerjaan bukan berdasarkan kondisi nyata. Berdasarkan laporan itu, uang proyek bisa dicairkan. Nindya Sejati menerima pembayaran Rp262,l miliar. Padahal, proyek itu hanya menelan biaya Rp 147,461 miliar.

PT Nindya Karya meraup untung Rp 15 312 miliar. Sedangkan PTTuah Sejati Rp21,079 miliar. Korupsi proyek ini bukan hanya menguntungkan kedua perusahaan. Tapi juga pihak-pihak lain.

"Memperkaya orang lain yaitu Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Irwandi Yusuf sebesar Rpl4,069 miliar yang diserahkan secara bertahap melalui Izil Azhar di rumah Izil Azhar di dekat bekas Terminal Setui Banda Aceh," kata jaksa KPK pada sidang di Pengadilan Tipikor

Jakarta 3 Agustus 2016.

Ruslan juga menikmati duit proyek dermaga Sabang Rp53 miliar. Uang jatah Ruslan diserahkan kepala proyek Sabir Said. Sabir sendiri mengantongi Rp3,8 miliar.

Pihak lain yang ikut mendapat keuntungan dari proyek ini adalah Kepala Cabang PT Nindya Karya Sumut-Aceh Heru Sulaksono Rp 19.88 miliar, Ramadhani Ismy Rp3,821 miliar, Ananta Sofwan Rp250 juta, pihak-pihak yang terkait BPKS Rp925 miliar dan pihak-pihak lainRp26315 miliar.

Irwandi sempat diperiksa dalam kasus ini. Namun tak dijerat sebagai tersangka. KPK kembali menelusuri dugaan penerimaan duit jatah proyek dermaga Sabang setelah membongkar kasus suap Dana Alokasi Khusus Aceh (DOKA).

Irwandi ditangkap KPK karena menerima rasuah dari Bupati Bener Meriah. Ahmadi agar mengalokasi DOKA untuk wilayahnya.

gpg







Original Post

PT Tuah Sejati Pindah Tangankan Aset

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-9


PT Tuah Sejati Pindah Tangankan Aset

Mau Disita KPK

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melacak aset PT Tuah Sejati (TS) untuk menutupi kerugian negara pada proyek pembangunan dermaga Sabang, Aceh.

KPK mencurigai perusahaan itu memindahtangankan asetnya untuk menghindari penyitaan. Penyidik memeriksa Teuku Rafly Pasya dan ibunya, Pocut Haslinda Syahrul karena menguasai salah satu aset PT Tuah Sejati.

"Penyidik meminta klarifikasi mengenai asal-usul kepemilikan rumah di Kemang Galaxy.T juru bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan pemeriksaan Rafly dan ibunya.

Kepada penyidik, Rafly--bekas suami Tamara Blezynski--mengaku membeli rumah itu langsung dari pengembang. Namun KPK mendapat informasi

berbeda. "Kami menduga aset tersebut sebelumnya telah dibeli oleh PT TS." kata Febri.

PT Tuah Sejati ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam penyidikan kasus korupsi pembangunan dermaga bongkar di kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas Sabang.

Proyek yang dibiayai APBN tahun 2006-2011 itu menelan biaya hingga Rp793 miliar. Proyek yang digarap Kerja Sama Operasi (KSO) PT Nindya Karya (NK) dan PT Tuah Sejahtera (TS) itu merugikan negara Rp313 miliar.

Dari proyek ini, PT Nindya Karya meraup untung Rp44.68 miliar. Sedangkan PT Tuah Sejati Rp49,9 miliar. Untuk menutupi kerugian negara, KPK telah menyita aset keduanya perusahaan. Dana Rp44.68 miliar di rekening di PT Nindya

Karya diblokir.

Terhadap tersangka PT Tuah Sejati telah dilakukan penyitaan aset berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Banda Aceh dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Meulaboh. Kedua aset itu diperkirakan bernilai Rp20 miliar.

Untuk diketahui, penetapan dua korporasi sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan sebelumnya. Awalnya, KPK menetapkan empat tersangka. Yakni Kepala Nindya Karya Cabang Sumatera Utara-Aceh, Heru Sulaksono; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Pengembangan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Ramadhany Ismy; Kepala BPKS Ruslan Abdul Gani, dan mantan Kepala BPKS Teuku Syaiful Ahmad.

Heru telah divonis bersalah. Ia dijatuhi hukuman 9 tahun penjara pada 2014 lalu. Selain itu, dia dikenakan denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan dan membayar uang pengganti kerugian Rp 12,65 miliar subsider 3 tahun penjara.

Ramadhan Ismy juga terbukti korupsi di pengadilan. Bekas Deputi Teknis BPKS itu divonis 6 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti Rp3J miliar subsider 2 tahun kurungan.

Adapun Ruslan Abdul Gani divonis 5 tahun penjara. Ruslan yang kemudian menjadi Bupati Bener Meriah itu juga dikenakan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti Rp4,36 miliar.

Sementara, Pengadilan Tipikor

Jakarta mengembalikan berkas perkara bekas Kepala BPKS Teuku Syaiful Ahmad lantaran terdakwa mengalami kerusakan otak permanen. Penuntutan terhadap Syaiful gugur karena dia telah wafat.

Dari hasil persidangan para terdawak itu, KPK menemukan indikasi penunjukan langsung, konspirasi menyiapkan perusahaan pelaksana,dan penggelembungan harga proyek pembangunan dermaga Sabang.

"Setelah KPK melakukan proses pengumpulan informasi dan data, termasuk permintaan keterangan pada sejumlah pihak dan terpenuhi bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka PT NK dan PT TS," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

gpg







Original Post

AUSRI M. SH. MH

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2018-10-9


AUSRI M. SH. MH

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

iklan







Original Post

Proses Korupsi Mantan Walikota Sekda Depok Tertunda

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 9
2018-10-9


Proses Korupsi Mantan Walikota Sekda Depok Tertunda

Depok - Kewenangan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok lakukan upaya P-19 nya, maka proses untuk segera disidangkannya tersangka mantan Walikota daii mantan Sekda (NM1 dan HPR) menjadi tertunda. Kasus korupsi dana APBD Perubahan 2015 Kota Depok ini, merugikan keuangan daerah sekitar Rp-10,6 miliar di Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (PUPR) diperkirakan adanya kesalahan dilakukan Walikotadan Sekda serta Kepala OPD lainnya dalam mengambil keputusan untuk pencairan dananya. Demikian rangkuman NERACA dari berbagai sumber hingga pekan kemarin.

Keterangan yang diperoleh dari Kejari Depok, setelah diteliti berkas tersangka NM dan HPR oleh tim Jaksa dari bidang pidana khusus. Sementara ini Kejari Depok melakukan proses P 19 terhadap kedua berkas tersangka Tipikor dari Polresta Metro Depok."Sementara berkas kedua tersangka atas nama kedua tersangka, kami melakukan P 19 kepada penyidik Polres Depok," u-jar Kajari Kota Depok, Su-pari kepada Wartawan.

Menurutnya, dikarenakan adanya kekurangan data dalam kedua berkas tersangka tersebut, untuk itu kami kembalikan sementara kepada penyidik untuk dilengkapi kembali kedua berkas tersangka NMI dan HP.?

Berdasarkan keterangan yang diperoleh NERACA dari berbagai sumber (Neraca edisi sebelumnya, Red),. Kedua tersangka "Diduga" tersandungdal am kasus Proyek Kegiatan pembebasan Lahan untuk Pelebaran Jalan di jalan Nangka, di Wilayah Kecamatan Cimanggis dan Kecamatan Tapos, Kota Depok. Kegiatannya dialokasikan sumber dananya di Dinas PUPR Kota Depok pada APBD Perubahan pada Tahun Anggaran 2015 yang diperkirakan total Anggarannya sekitar Rp? 17 miliar.

Kasusnya hampir tidak ada sumber di Dinas terkait mau menjelaskankan secara rinci mengenai diter-sakakan NMI dan HPR yang terkena Tipikor merugikan keuangan daerah sekitar

RplO,6 miliar. Proses kasus ini sudah mulai sejak ditetapkan jadi tersangka keduanya pada 20 Agustus 2018 yang dijelaskan Humas Polda Metro Jaya.

Hanya dijelaskan sum-berNERACAoleh Pejabat di PemkotDepok, bahwadana yang dikeluarkan memang ada dari APBD Perubahan 2015."Rincian anggarannya, tanyakan saja ke Dinas yang mengajukan ang-garanya," ujarKepalaBadan Keuangan Kota Depok, Hj.Nina Suzana tanpa menjelaskan kegiatan programnya.

Berdasarkan Prosedur aturan kewenangan pembebasan lahan untuk kepentingan dinas ditetapkan melalui Surat Keputusan Penetapan Lokasi (SKPL) oleh Walikota Depok.

Upaya pelebaran jalan sehingga perlu ada pembebasan lahan, hal ini terkait adanya mega proyek rencana membangun 9 Tower Apartement Grand Lake View yang dilengkapi Pusat Belanja Moderen, Kolam Renang dan lainnya.? Lokasinya bekas area Pabrik Garment Rajabrana.

Sebelumnya diberitakan, jalan panjang proses penyelidikan membongkar kasus dugaan korupsi dana pelebaran jalan Nangka, Sukamaju, Tapos, Kota Depok di APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015, temyata unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Metro Depok mampu menetapkan dua tersangka sejak 20 Agustus 2018 yakni mantan Walikota Depok "NMI" dan mantan Sekretaris Daerahnya.

dasmir







Original Post

MA dan KV Diminta Awasi Praperadilan Gunawan Jusuf

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-10-9


MA dan KV Diminta Awasi Praperadilan Gunawan Jusuf

NERACA

Jakarta - Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) diminta awasi jalannya sidang praperadilan bos Sugar Group Company Gunawan Jusuf terhadap Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri di PN Jaksel, Senin (8/10).

Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum U-niversitas Indonesia (Mappi FHUI) Dio Ashar di Jakarta, Sabtu (6/10), meminta KY dan Bawas MA untuk mengawasi sidang praperadilan kedua yang diajukan oleh Gunawan.

Menurut Dio, tidak ada peraturan mengenai batas pengajuan gugatan praperadilan. Tika memang aksi pencabutan dan pengajuan ulang gugatan praperadilan ini dilakukan karena penggugat ingin kasusnya agar disidangkan oleh hakim tertentu, Dio mengatakan bahwa pihak yang merasa khawatir kalau hakim yang menyidangkan kasusnya memiliki konflik

kepentingan.

Sebetulnya, menurut dia, dapat mengadukan hal itu langsung ke Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Jaksel.Takperlu ke MA sebab dalam Pasal78 Ayat (2) KUHAP, dijelaskan KPN-lah yang menunjuk hakim tunggal," ujar dia.

Tika sebelumnya pernah menyidangkan pelapor sehingga dianggap rentan konflik kepentingan, sebenarnya KPN dapat mempertimbangkan untuk mengganti hakim itu. Hakim tunggal Joni dijadwalkan akan memimpin praperadilan kali kedua yang diajukan Gunawan Jusuf terhadap Ditp-piddeksus Bareskrim Polri di PN Jaksel, Senin (8/10).

Dio pun berharap MA dan KY dapat mengawasi hakim tunggal Joni sehingga hakim tidak melanggar kode etik hakim.

Pada sidang praperadilan sebelumnya, Gunawan Jusuf mencabut gugatannya, KYpun mengerahkan timnya untuk mengawasi jalannya sidang. Pada sidang pada tanggal 24 September 2018, terli-

hat dua orang utusan KY datang dan merekam jalannya persidangan dengan kamera video.

Setelah mencabut gugatan praperadilan pada tanggal 24 September lalu, Gunawan mengajukan kembalipermohonan praperadilan terhadap penyidikan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri ke PN Jaksel. Gugatan tersebut tercatat dengan nomor 115/Pid.Pra/2018/PN.Jkt. Sel tertanggal 24 September 2018.

Pemohon mempersoalkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.S-idik/547/IX/2016/DIT TIPIDDEKSUS tertanggal 1 September 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/33/I/-2018/DIT TIPIDDEKSUS tertanggal 4 Januari 2018.

Selain itu, pemohon juga mempermasalahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor B/172/XII/Drr TIPIDDEKSUS tertanggal 1 Desember 2016. Surat perintah penyidikan dari Bareskrim Polri itu dianggap

tidak sah, tidak mempunyai nilai hukum dan harus dibatalkan karena perkara tersebut memiliki subjek, objek, materi perkara, locus delicti, dan tempus delicti yang sama (nebis in idem) dengan putusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 87 PK/riD/2013 tertanggal 24 Desember 2013.

Sementara itu Komisi Kepolisian Nasional (Ko-mpolnas) memastikan turut mengawasi proses peradilan tersebut Anggota Kompolnas Andrea Poe-loengan menilai polisi masih punya kewenangan untuk menyelidiki kasus bernuansa "pencucian uang itu.

Menurut dia, selama belum adaprosesprapera-dilan, polisi masih berhak untuk melakukan penye-lidikan."Kalau belum ada keputusan praperadilan, hal tersebut masih kewenangan polisi. Dalam arti jika pengadilan memang belum memerintahkan untuk menghentikan penyelidikan, itu kewajiban polisi untuk menuntaskan," kata Andrea.

ANT







Original Post

Tunggu Sidang PKPU, Merpati Bakal Terbang Lagi 2020

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 15
2018-10-9


Tunggu Sidang PKPU, Merpati Bakal Terbang Lagi 2020

Investor Siap Suntikkan Modal Rp 6,4 Triliun

Upaya menerbangkan kembali PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) atau PT MNA yang sudah mati suri, masih terus dilakukan. Setelah mendapatkan investor, yakni PT Intra Asia Corpora (PT IAC), selanjutnya Merpati masih harus menunggu putusan sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

SIDANG PKPU telah diperpanjang hingga 17 Oktober 2018. Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA Edi Winarto kepada media membeberkan, PKPU ini sangat menentukan nasib Maskapai Merpati selanjutnya.

Dia bilang, sidang PKPU mulanya akan terlaksana pada 3 Oktober 2018. Namun karena masih belum ada kesepakatan, maka diundur.

"Sidang diundur lagi jadi tanggal 17 Oktober. Setelah tanggal 17 Oktober masih ada kesempatan lagi perpanjangan kalau misalnya belum selesai," jelasnya, kemarin.

Direktpir Utama PT PPA Henry Sihotang yang mengurusi masalah perdamaian Merpati mengatakan, sebenarnya kemarin kreditur dan debitur berkumpul

di Pengadilan Niaga Surabaya, tapi hasil sidang itu justru memutuskan sidang PKPU kembali ditunda hingga 17 Oktober 2018. "Keputusan disetujui perpanjangan sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018," katanya.

Sebenarnya, sidang PKPU pertama dijadwalkan pada 3 September 2018. Kemudian, sidang diundur lagi menjadi 3 Oktober. Lalu, kemarin, sidang kembali memutuskan status diundur lagi jadi 17 Oktober.

Dalam keterangan resmi PPA, PT IAC baru saja menandatangani Perjanjian Transaksi Penyertaan Modal Bersyarat antara PT Merpati Nusantara Airlines (Persero). Edi Winarto mengungkapkan, jika berbagai proses persyaratan berjalan lancar maka Tahun 2020 Maskapai Merpati

bisa mengudara lagi. "Sekitar tahun 2020-an lah, kan itu perlu perizinan, mungkin untuk proses-prosesnya," kata Edi.

Dia bilang, investor sudah siap menyuntik modal sekitar Rp 6,4 triliun. Adapun skema masuknya modal ini ialah melalui konversi utang menjadi saham. "Pengajuan skema ada dengan debt to equity convertion, jadinya utang piutang dibagi saham," jelasnya.

Masuknya dana itu bukan untuk membayar utang. Melainkan, untuk memperbaiki permodalan maskapai. "Nanti dana itu bukan untuk membayar utang ya, tapi untuk memperbaiki permodalan, jadi nggak ada utang yang dibayar. Saat investor menaruh dana itu tidak untuk membayar kreditur. Dan memberikan dananya pun akan digunakan untuk membeli pesawat, atau mungkin dalam bentuk pesawat yang akan dioperasionalkan," terang dia.

Secara garis besar perjanjian tersebut berisi komitmen PT IAC, selaku mitra strategis terpilih, untuk menyetorkan modal

sebesar Rp 6,4 triliun dalam 2 tahun setelah seluruh persyaratan terpenuhi. Pelaksanaan penandatanganan perjanjian ini merupakan bagian rangkaian kegiatan PT Merpati dalam proses PKPU agar dapat menyusun proposal perdamaian yang berisi skema restrukturisasi utang para kreditur sebagaimana putusan Pengadilan Niaga Surabaya.

Tujuan penandatanganan ini adalah untuk menuangkan kesepakatan mitra strategis yang akan mendukung agar Merpati beroperasi kembali dan dapat melakukan pembayaran kepada krediturnya melalui skema penyetoran modal saham bersyarat ke Merpati. "Agar dapat menjadi pemegang saham mayoritas PT Merpati," terangnya.

Dari proposal perdamaian terungkap, disebutkan bahwa investor Merpati siap menggelontorkan dana Rp 6,4 triliun. Proposal ditandatangani oleh Direktur Utama Merpati Asep Ekanugraha, tertanggal 31 Agustus 2018.

"Melalui program pencarian mitra strategis April 2018-Juni

2018, Merpati berhasil memperoleh mitra strategis agar Merpati kembali beroperasi. Mitra strategis tersebut akan melakukan tambahan penyertaan modal ke perusahaan sekurang-kurangnya Rp 6,4 triliun," tulis Asep.

Dana ini kelak akan digunakan Merpati guna membeli armada baru, suku cadang, beserta infrastrukturnya. Jika kelak beroperasi kembali, Merpati akan menggelar penerbangan perintis dengan membeli pesawat berpenumpang 20, dan penerbangan domestik-intema-sional dengan membeli pesawat kapasitas 180 penumpang.

Untuk diketahui, Merpati saat ini dalam keadaan mati suri. Maskapai ini telah berhenti operasi sejak Tahun 2014. Kemudian, Sertifikat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (SIUAU/NB) telah dicabut sejak tahun 2015. I Merpati tumbang karena masalah keuangan. Beban kewajiban Merpati saat ini sebesar Rp 10,72 triliun dengan aset hanya Rp 121 triliun. Ekuitas Merpati tercatat Rp 931 triliun.

jar







Original Post

Dua Mantan PM Pakistan Terancam Diadili karena Berkhianat

Media Online Republika Online
2018-10-09


Pengkhianatan itu berkaitan dengan wawancara dengan surat kabar DawnREPUBLIKA.CO.ID, LAHORE -- Dua mantan perdana menteri Pakistan (PM), yaitu Nawaz Sharif dan Shahid Khaqan Abbasi, yang menghadapi tuduhan berkhianat, muncul di pengadilan bersama seorang wartawan terkemuka pada Senin (8/10). Mereka dihadirkan untuk mendengarkan keputusan apakah mereka harus diadili.

Persidangan ditunda hingga 22 Oktober. Perkara pengkhianatan itu berkaitan dengan wawancara Sharif dengan surat kabar berbahasa Inggris, Dawn.

Dalam wawancara itu, Sharif dikutip saat mengungkapkan dugaan bahwa negara Pakistan memainkan peranan dalam serangan militan di kota India, Mumbai, pada 2008. Serangan itu menewaskan 166 orang.

India berkali-kali menyuarakan tuduhan bahwa badan intelijen Pakistan membantu kelompok militan Lashkar-e-Taiba (LeT) melakukan serangan itu. Pakistan membantah terlibat.

Namun, kelambanan Pakistan dalam bertindak terhadap para pemimpin LeT masih menjadi halangan utama untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara, yang sama-sama memiliki senjata nuklir itu.

Asisten editor Dawn yang melakukan wawancara tersebut, Cyril Almeida, terancam ditangkap jika ia tidak muncul di pengadilan. Almeida sudah diperintahkan untuk dilarang meninggalkan Pakistan.

Sementara itu, perintah penangkapan maupun larangan bepergian atas Almeida sudah dicabut pada Senin (8/10). "Pengadilan telah mencabut namanya dari (daftar pengawasan keberangkatan), mencabut perintah penangkapan terhadapnya serta memerintahkan kami untuk menyampaikan jawaban pada 22 Oktober," kata pengacara Almeida, Ahmad Rauf, kepada Reuters.

Sharif dicopot dari jabatannya tahun lalu oleh Mahkamah Agung atas tuduhan korupsi. Ia awal tahun ini dijatuhi hukuman penjara 10 tahun.

Abbasi menggantikan Sharif,, sang pemimpin partainya sebagai perdana menteri sebelum pemilihan yang dilangsungkan awal tahun ini memunculkan mantan bintang kriket Imran Khan ke kursi kekuasaan.

Sharif telah membantah melakukan kesalahan dan ia menuduh militer memanfaatkan pengadilan untuk menggerakan pemecatan terhadap dirinya serta menggoyang partai Liga-Nawaz Muslim Pakistan untuk membuka jalan bagi kemenangan Khan. Baik militer maupun Khan membantah tuduhan itu.

https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/asia/18/10/09/pgaud0383-dua-mantan-pm-pakistan-terancam-diadili-karena-berkhianat




Original Post

Irwandi Yusuf Kembali Jadi Tersangka Korupsi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2018-10-9


Irwandi Yusuf Kembali Jadi Tersangka Korupsi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf sebagai tersangka kasus korupsi. Kali ini, KPK menemukan dua bukti permulaan yang cukup ihwal keterlibatan Irwandi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan Dermaga Sabang periode 2006-2011. Sebelumnya, KPK telah menjadikan Irwandi sebagai tersangka dalam kasus suap Dana Otonomi Khusus Aceh 2018.

"IY (Irwandi) dan orang kepercayaannya, IA (Izil Azhar),-menerima gratifikasi Rp 32 miliar terkait proyek pembangunan Dermaga Sabang," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, kemarin. "Diduga menerima gratifikasi yang dianggap suap karena statusnya sebagai penyelenggara negara."

KPK memulai penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2006-2011 pada 2013. Total anggaran yang dipakai dalam proyek tersebut adalah Rp 793 miliar dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp 313 miliar.

Selain Irwandi dan Izil, KPK telah memproses enam orang lain dalam kasus ini. Empat orang di antaranya telah menjalani vonis, sedangkan dua orang lainnya masih dalam proses penyidikan. KPK telah menyita duit Rp 4,3 miliar dari Irwandi, yang diduga terkait dengan kasus tersebut. Penyidik juga telah memeriksa 10 saksi sebelum penetapan status tersangka sejak 28 September lalu.

AJI NUGROHO







Original Post

Anak Usaha KAI Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1

Media Online LIPUTAN 6
2018-10-09


Liputan6.com, Jakarta - Salah satu anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, yakni PT Kereta Commuter Indonesia kembali membuka lowongan kerja terbaru.

Kereta Commuter Indonesia mengajak putra-putri terbaik bangsa dengan latar belakang pendidikan D3 dan S1 untuk bergabung, berkontribusi secara nyata dengan status pegawai tetap.

Kali ini, anak perusahaan KAI yang bergerak di bidang pelayanan jasa moda transportasi jenis KRL Commuter Line di wilayah Jabodetabek, Banten, dan Cikarang ini, membuka lowongan kerja untuk tiga posisi sekaligus. Pendaftaran lowongan kerja dibuka hingga 10 Oktober 2018.

Mengutip laman resmi PT Kereta Commuter Indonesia, krl.co.id, Selasa (9/10/2018), berikut posisi yang disediakan, persyaratan umum dan khusus bagi para pelamar kerja, kelengkapan dokumen, serta tata cara pendaftaran lowongan kerja tersebut

1. Staf IT Commercial Ilustrasi Foto Lowongan Kerja (iStockphoto)Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia yang Sehat Jasmani dan Rohani

2. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian yang masih berlaku

3. Tinggi badan minimal 160 cm (pria) dan 155 cm (wanita) dengan berat badan seimbang/ideal

4. Tidak bertato dan tidak bertindik bagi pria

5. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

6. Tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI atau institusi lainnya

7. Tidak pernah menggunakan dan/atau terlibat narkoba/psikotropika dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang

8. Tidak memiliki hubungan perkawinan dengan Pegawai Perusahaan pada saat diterima sebagai Pegawai Perusahaan

9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja Perusahaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bertanda tangan di atas materai 6.000.

Persyaratan Khusus

1. Pendidikan S1 pada Jurusan

- Teknik Informatika

- Sistem Informasi

2. Perguruan Tinggi Akreditasi A dengan IPK minimal 2,95

3. Pria/wanita usia minimal 21 tahun, maksimal 30 tahun pada saat pengumuman ini ditayangkan

4. Memahami Konsep OOP, Application Development Life Cycle, Operating System, Networking Standar Industri Pembayaran Berbasis Chipbase/serverbase.

2. Petugas Kesehatan Ilustrasi Foto Lowongan Kerja (iStockphoto)Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia yang Sehat Jasmani dan Rohani

2. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian yang masih berlaku

3. Tinggi badan minimal 160 cm (pria) dan 155 cm (wanita) dengan berat badan seimbang/ideal

4. Tidak bertato dan tidak bertindik bagi pria

5. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

6. Tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI atau institusi lainnya

7. Tidak pernah menggunakan dan/atau terlibat narkoba/psikotropika dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang

8. Tidak memiliki hubungan perkawinan dengan Pegawai Perusahaan pada saat diterima sebagai Pegawai Perusahaan

9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja Perusahaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bertanda tangan di atas materai 6.000.

Persyaratan Khusus

1. Lulusan D3 pada Jurusan Keperawatan

2. Perguruan Tinggi Akreditasi A/Akreditasi B untuk Perguruan Tinggi Negeri dengan IPK minimal 2,95

3. Memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan (STRTK)

4. Pria/wanita usia minimal 20 tahun, maksimal 27 tahun pada saat pengumuman ini ditayangkan.

3. Staf Pelayanan Ilustrasi Foto Lowongan Kerja (iStockphoto)Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia yang Sehat Jasmani dan Rohani

2. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian yang masih berlaku

3. Tinggi badan minimal 160 cm (pria) dan 155 cm (wanita) dengan berat badan seimbang/ideal

4. Tidak bertato dan tidak bertindik bagi pria

5. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

6. Tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI atau institusi lainnya

7. Tidak pernah menggunakan dan/atau terlibat narkoba/psikotropika dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang

8. Tidak memiliki hubungan perkawinan dengan Pegawai Perusahaan pada saat diterima sebagai Pegawai Perusahaan

9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja Perusahaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bertanda tangan di atas materai 6.000.

Persyaratan Khusus

1. Pendidikan D3 pada Jurusan

- Teknik Elektronika

- Teknik Sipil

2. Perguruan Tinggi Akreditasi A/Akreditasi B untuk Perguruan Tinggi Negeri dengan IPK minimal 2,95

3. Pria/wanita usia minimal 20 tahun, maksimal 27 tahun pada saat pengumuman ini ditayangkan.

Kelengkapan Dokumen Ilustrasi Foto Lowongan Kerja (iStockphoto)- Pas foto terbaru ukuran 4x6

- Scan Akta Kelahiran

- Scan Ijazah terakhir dan transkrip nilai

- Scan Surat Keterangan Akreditasi Program Studi

- Scan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan (untuk posisi Tenaga Kesehatan).

Tata Cara Pendaftaran

Jika Anda tertarik dan memenuhi persyaratan perusahaan, silakan segera melakukan pendaftaran dengan mengisi form lamaran melalui https//recruitment/krl.co.id dengan catatan attachment dokumen tidak melebihi dari 2 MB.

Keterangan

1. Pengumuman kelulusan seleksi administrasi dapat dilihat di https//recruitment.krl.co.id paling lambat 12 Oktober 2018.

2. Seleksi ini gratis tidak dikenakan pungutan biaya apapun.

3. PT Kereta Commuter Indonesia tidak bertanggung jawab apabila terdapat oknum yang menjanjikan bantuan dalam proses rekrutmen ini dengan meminta imbalan berupa uang.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3661937/anak-usaha-kai-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-d3-dan-s1




Original Post

Bukti yang Hilang

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-10-9


Bukti yang Hilang

Dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi diduga merusak dan menghilangkan barang bukti kasus korupsi dalam perkara suap mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Patrialis Akbar. Perusakan barang bukti tersebut membuat KPK tak memasukkan materi aliran duit perusahaan milik Basuki Hariman ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Dugaan pelaku

1.Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy

2.Komisaris Harun

Barang bukti

1. Buku bank bersampul merah atas nama Serang Noor IR

Buku bank sampul merah PT Impexindo Pratama

Catatan pengeluaran perusahaan pada 2015-2016 dengan jumlah Rp 4,337 miliar dan US$ 206.100

15 lembar catatan transaksi dirobek

Sejumlah nama penerima yang diduga berisi pejabat negara diberikan Tipp-Ex

2. Berita acara pemeriksaan (BAP) atas nama Kumala Dewi Sumartono

Staf Bagian Keuangan CV Sumber Laut Perkasa (grup Impexindo)

Penyidik KPK. Surya Tarmani, sudah membuat BAP terhadap Kumala dengan kesaksian 68 transaksi di dalam buku bank merah atas nama Serang Noor

Kumala juga mengakui ada 19 catatan transaksi untuk individu yang terkait dengan institusi Kepolisian RI, termasuk diduga kepada Kepala Kepolisian Jenderal Tito Karnavian.

Roland memanggil dan membuat BAP ulang terhadap Kumala tanpa kesaksian perihal aliran uang ke pejabat kepolisian.

Roland mencabut BAP Kumala hasil pemeriksaan Surya dan menggantinya dengan BAP baru.

Berkas penuntutan dan dakwaan Fenny Ng, terpidana suap Patrialis, hanya

berisi BAP Kumala hasil pemeriksaan Roland.

Barang bukti

Rekaman kamera pengawas di ruang kolaborasi lantai 9 gedung KPK, 7 April 2017.

"Ini kan soal rahasia. Ngapain sih diungkit-ungkit lagi."

Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy

"Sudah, sudah, sudah, ya."

Komisaris Harun

SUMBER INOONESlAlfAKS

FRANSISCO ROSARIANS







Original Post

Zumi Zola Akui Terima Gratifikasi Alphard

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-10-9


Zumi Zola Akui Terima Gratifikasi Alphard

Saksi mengatakan mobil Alphard adalah keinginan Zumi Zola.

Arkhelaus Wisnu

aw.triyogo@tempo.co.id

JAKARTA - Gubernur Jambi (nonaktif) Zumi Zola Zulkifli mengaku telah menerima satu unit mobil jenis Toyota Alphard sebagai salah satu barang gratifikasi dari sejumlah proyek infrastruktur di lingkungan pemerintah Jambi. Zumi mengatakan telah menerima uang dan mobil tersebut dari orang kepercayaannya Apif Firmansyah dan Asrul Pandapotan Sihotang. Namun ia mengaku tidak pernah menanyakan asal-muasal uang dan barang tersebut.

"Kami mengakui menerima sejumlah uang dan barang, walaupun saya tidak terima itu secara langsung dan tak pernah bertanya itu dari mana," kata Zumi, yang juga mantan politikus Partai Amanat Nasional, saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Zumi telah menerima mobil Alphard dari seorang pengusaha bernama Joe Fandy Yoesman alias Asiang. Pemberian mobil dilakukan melalui perantara Asrul dan Amidy, Kepala Perwakilan Provinsi Jambi di Jakarta. Zumi pun mengaku telah mengembalikan mobil tersebut kepada lembaga antikorupsi.

KPK mendakwa Zumi menerima gratifikasi seni-lai Rp 40,44 miliar dan US$ 177.300 dari para rekanan yang berkaitan dengan sejumlah proyek di Pemerintah Provinsi Jambi. Selain itu, KPK mendakwa Zumi Zola menyuap sejumlah anggota DPRD Jambi untuk memuluskan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jambi pada 2017 dan 2018.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Adi Warial, memperkuat pengakuan Zumi Zola. Ia mengetahui adanya pemberian satu unit mobil berjenis Toyota Alphard dari Asiang kepada Zumi Zola. Pemberian tersebut, kata dia, sebagai hadiah dari sejumlah proyek yang diberikan kepada Asiang. "Asiang mau belikan kendaraan. Mobilnya Alphard, tapi Amidy mengatakan menunggu informasi tipe dan warnanya," kata Adi.

"Pak Asiang bilang, Tolong antar mobil ini."

Adi menjelaskan rencana pemberian itu berawal dari komunikasinya dengan Amidy. Saat itu, Amidy menyuruhnya menghubungi Asiang untuk menyiapkan mobil Alphard untuk Zumi Zola. Dalam berita acara pemeriksaan, Adi mengatakan pernah bertemu dengan Amidy, Asrul Pandapotan Sihotang, dan Asiang di Dharmawangsa Square, Jakarta Selatan, pada Agustus 2017.

Dari pertemuan itulah, Adi mendapatkan informasi bahwa Asiang akan memberikan mobil kepada Zumi Zola. Sepekan setelah pertemuan, Asiang menyerahkan brosur varian tipe mobil Alphard kepada Amidy agar pembeliannya sesuai dengan keinginan bosnya. Tak lama, Asiang menghubungi Adi untuk

menyerahkan mobil tersebut kepada Zumi Zola. "Pak Asiang bilang,Tolong antar mobil ini," kata dia.

Adapun Asiang, yang juga dihadirkan sebagai

saksi, membantah pernah memberikan mobil Toyota Alphard untuk Zumi Zola. Dia mengatakan mobil tersebut merupakan pinjaman dari teman yang memiliki

usaha rental mobil. "Saya enggak pernah beri. Saya pinjam mobil itu dari teman yang mempunyai usaha rental mobil di Bandung," kata dia.

ROSSENO AJI NUGROHO







Original Post

Moratorium Izin Apartemen di Margonda Akibat Putusan MA

Media Cetak Koran Tempo Halaman 31
2018-10-9


Moratorium Izin Apartemen di Margonda Akibat Putusan MA

DEPOK - Wali Kota Depok Muhammad Idris mengatakan moratorium izin pembangunan apartemen di kawasan Jalan Margonda Raya adalah pelaksanaan putusan Mahkamah Agung atas gugatan terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Depok 2012-2032.

Itu sebabnya, dia tidak memberikan instruksi khusus kepada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu untuk menghentikan penerbitan izin apartemen. "Tidak ada instruksi, yang ada adalah kebijakan teknis lapangan karena putusan MA terhadap Perda RTRW," kata Idris kepada Tempo kemarin.

Idris menerangkan, Pemerintah Kota terus berkoordinasi dengan MA mengenai implementasi putusan tersebut. Pemerintah berupaya agar

sesegera mungkin persoalan hukum itu selesai,"Kami upayakan pada November dan Desember."

PT Karabha Digdaya adalah yang menggugat Peraturan Daerah RTRW Kota Depok 2012-2032. MA menerbitkan putusan uji materi Nomor 03 P/ HUM/2018 pada 6 Maret 2018, yang mengabulkan beberapa permohonan PT Karabha. Pokok perkara uji materi itu antara lain mengenai pembangunan

apartemen . dan hunian vertikal di kawasan Margonda.

Perkara tersebut diputuskan oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali, yang juga hakim ketua, dengan hakim anggota terdiri atas Irfan Fkchruddin dan Is Sudaryono.

Pada Kamis lalu, Muhammad Idris mengatakan telah melakukan moratorium bagi izin pembangunan apartemen di kawasan sepanjang

Jalan Margonda Raya sambil menunggu revisi Perda RTRW Kota Depok 2020. Menurut dia, telah dibentuk pula tim penataan bangunan Kota Depok-berisi pakar dan akademikus berdasarkan peraturan pemerintah.

"Mereka nanti yang akan melihat dan merekomendasi apakah Margonda ini masih layak dibangun apartemen atau bagaimana," ucapnya. Kamis lalu.

Adapun Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Yulistiani Mochtar, menyatakan belum mendapat instruksi dari Idris tentang moratorium. Bahkan masih ada perusahaan pengembang yang mengajukan izin mendirikan (apartemen di Margonda dan tengah diproses. "Belum ada instruksi ko kami untuk menghentikan perizinan," ujarnya kepada Tempo, dua hari lalu.

IRSYAN HASYIM







Original Post

Media