Tiga Peraturan Baru BPJS Kesehatan Dibatalkan MA, Lantas?

Media Online JPNN.COM
2018-10-25


jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) membatalkan tiga peraturan baru BPJS Kesehatan yang sempat menjadi polemik. Yakni Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) Nomor 2, 3, dan 5 Tahun 2018.



Tiga peraturan tersebut sebelumnya menuai polemik. Sebab ketiganya berkatian dengan pembatasan atau pengaturan tiga layanan pasien BPJS Kesehatan. Yakni terkait layanan operasi mata pasien katarak, bayi baru lahir dalam kondisi sehat, dan rehabilitasi medik.

Putusan MA membatalkan ketiga peraturan BPJS Kesehatan itu merupakan hasil dari gugatan yang diajukan oleh Sekretaris Umum Persatuan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) Patrianif.

Dia mengatakan, dengan keluarnya putusan MA tersebut, maka BPJS Kesehatan sudah tidak memiliki dasar hukum untuk menerapkan tiga peraturan tersebut.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek belum bisa berkomentar banyak terkait keluarnya putusan dari MA itu. "Memang saya dengar (ada putusan MA, Red.), tetapi belum dapat informasi resmi," katanya, Selasa(23/10).

Pada prinsipnya dia mengatakan ada beberapa cara menangani BPJS Kesehatan supaya tidak defisit. Salah satunya adalah mengupayakan program pencegahan atau preventif.

Sementara itu pihak BPJS Kesehatan juga belum bersedia banyak komentar. Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Maruf mengatakan, mereka perlu mempelajari dahulu putusan MA tersebut.

Sebelumnya tidak hanya kalangan dokter yang menolak adanya tiga Perdirjampelkes tersebut. Banyak kalangan mulai dari DPR, Kemenkes, bahkan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) meminta ketiga aturan tersebut dibatalkan atau tidak dijalankan dahulu. (wan/agm)SHARES

https://www.jpnn.com/news/tiga-peraturan-baru-bpjs-kesehatan-dibatalkan-ma-lantas




Original Post

Gerak Cepat Polri Usut Kasus TPPU Ditunggu

Media Online Metro TV News
2018-10-25


Jakarta: Gerak cepat Polri mengusut kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret nama pengusaha Gunawan Jusuf ditunggu. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) meminta polisi segera menemukan alat bukti agar kasus ini bisa segera dibawa ke pengadilan.

"Ya, penyidik harus cepat menemukan alat bukti agar ada yang bisa dijadikan tersangka," kata aktivis Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi), Dio Ashar Wicaksana, seperti dilansir Antara, Rabu, 24 Oktober 2018.



Polri dinilai kerap terkendala mengusut kasus ini karena berkali-kali Gunawan Jusuf mengajukan praperadilan. Praperadilan membuat kasus yang tengah diusut Bareskrim Polri ini menjadi tersendat. Tercatat sudah empat kali Gunawan mengajukan praperadilan.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Daniel Tahi Monang Silitonga menyatakan tak akan terpengaruh dengan praperadilan yang diajukan. Menurutnya, Bareskrim akan terus menyidik kasus itu.

Daniel pun memastikan dalam waktu dekat akan memeriksa Gunawan. "Kita tidak terpengaruh, (penyidikan) tetap jalan," tutur dia.

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntur mengaku menerima pemberitahuan dari Panitera Muda Pidana bahwa Perkara Nomor: 124/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel terkait gugatan yang diajukan Gunawan Jusuf telah dicabut pemohon.

Pencabutan tersebut menandakan Gunawan bersama rekan bisnis dan perusahannya telah tiga kali mengajukan dan mencabut gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Polri.

Kasus ini mengemuka saat warga negara Singapura, Toh Keng Siong, beberapa kali melaporkan Gunawan Jusuf atas perkara dugaan penipuan dan TPPU. Ia mengaku merugi hingga USD126 juta karena menempatkan dana ke PT Makindo milik Gunawan. Laporan pertama dilakukan pada 2004, namun dihentikan (SP3) karena tak cukup bukti.

Pada 2015, Claudine Jusuf, istri Gunawan Jusuf, memberikan keterangan bahwa perusahaan yang dikelola mantan suaminya pernah menerima uang yang sifatnya diinvestasikan oleh Toh Keng Siong selama periode 1999 sampai 2004. Keterangan ini membuat Toh Keng membuat laporan baru pada 2016 dan 2018. Tercatat, ia membuat tiga laporan.

Laporan terakhir ini yang memicu Gunawan mengajukan praperadilan. Ketiga surat perintah penyidikan dari Bareskrim Polri itu dianggap tidak sah, tidak mempunyai nilai hukum, dan harus dibatalkan. Alasannya, perkara tersebut memiliki subjek, objek, materi perkara, locus delicti, dan tempus delicti yang sama (Nebis In Idem) dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor: 87 PK/PID/2013 tertanggal 24 Desember 2013.

Pihak Gunawan menganggap putusan PK MA tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Putusan perkara yang disidik Bareskrim itu disebut bukan perkara pidana. Perkara disebut telah kedaluwarsa dan penyidik dilarang memproses hukum apa pun terhadap laporan atas Toh Keng Siong.

Beberapa kali dikonfirmasi soal kasus ini, Marx Adryan, salah satu kuasa hukum Gunawan, tak banyak berkomentar. "Tidak ada komentar dulu karena belum ada sidang," kata Marx saat sidang perdana praperadilan di PN Jakarta Selatan, Senin, 24 September 2018 lalu. (UWA)

http://news.metrotvnews.com/hukum/aNrqowzK-gerak-cepat-polri-usut-kasus-tppu-ditunggu




Original Post

Praperadilan Kembali Dicabut, Polri Diminta Gerak Cepat Usut Perkara Bos Gula

Media Online Okezone
2018-10-25


JAKARTA \' Polri diminta segera bergerak cepat melakukan penyelidikan atas kasus pencucian uang yang diduga dilakukan oleh salah satu perusahaan gula, GJ. Mengingat, untuk kesekian kalinya pihak terlapor mencabut gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) meminta penyidik Bareskrim Polri untuk segera mengumpulkan barang bukti terkait laporan terhadap GJ.

"Ya penyidik harus cepat menemukan alat bukti. Yang jadi pertanyaan kenapa aparat penegak hukum tidak langsung bawa ke proses pengadilannya? Kan praperadilan otomatis gugur kalau tersangka sudah dibawa ke persidangan. Kalau memang alat bukti sudah cukup, bawa saja ke pengadilan langsung," ujar aktivis MaPPI, Dio Ashar Wicaksana, Jakarta, Rabu (25/10/2018).

Sementara itu, Kadiv Hukum Polri, Irjen Mas Guntur Laupe menekankan, pihaknya dari awal sudah enggan meladeni gugatan praperadilan pihak terlapor. "Ya itulah salah satu kerjaan dia (Gunawan). Dan inilah alasan kami tidak hadir (pada sidang praperadilan) kemarin," kata Mas Guntur Laupe terpisah.

Di sisi lain, Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Wadir Tipideksus) Kombes Daniel Tahi Monang Silitonga menekankan, terkait hal ini, jajarannya tetap akan fokus untuk melakukan penyidikan terhadap GJ.

"Coba tanya ke PN Jaksel (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan), kok bisa begitu (permainkan praperadilan) ya? Kita tetap lakukan penyidikan secara profesional," ucap Daniel.

Daniel menambahkan, pihaknya akan tetap memanggil GJ untuk perkembangan proses penyidikan dugaan TPPU yang dilaporkan pengusaha TKS. "Kami panggil secepatnya, ada pasal utama, salah satunya kita tonjolkan memang TPPU-nya," ujar Daniel.

Pihak PN Jaksel sendiri telah mengonfirmasi bahwa menerima pemberitahuan dari Panitera Muda Pidana bahwa Perkara Nomor: 124/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel terkait gugatan yang diajukan GJ telah dicabut pemohon.

Pencabutan tersebut menandakan GJ bersama rekan bisnis dan perusahannya telah tiga kali mengajukan dan mencabut gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Mabes Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

(Baca Juga : )

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Hukum Mahkamah Agung, Abdullah tidak mempermasalahkan seseorang mengajukan beberapa kali gugatan praperadilan sebelum sidang diputus guna mencari keadilan.

"Ya kebetulan satu orang, jadi kami tidak bisa melarang orang untuk ajukan praperadilan apapun kecuali upaya hukum itu dibatasi," ucap Abdullah.

(Baca Juga : )

Abdullah menuturkan belum terpikirkan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai upaya membatasi permohonan praperadilan.

(erh)

https://news.okezone.com/read/2018/10/25/337/1968603/praperadilan-kembali-dicabut-polri-diminta-gerak-cepat-usut-perkara-bos-gula




Original Post

Saksi Sebut BUMN Juga Beri Pelicin ke DPR Buat Dapat Proyek

Media Online CNN Indonesia
2018-10-25


Jakarta, CNN Indonesia Mantan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI)-kini bernama PT Nusa Konstruksi Enjiniring(NKE)Mohammad El Idris meminta sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut diproses hukum. Menurut dia, penetapan PT DGI sebagai tersangka korporasi tidak adil karena sejumlah BUMN turut memberikan jatah fee pada mantan anggota DPR M Nazaruddin.

Hal ini disampaikan Idris saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi dengan terdakwa PT DGI di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (24/10).

"BUMN juga pengen dapat proyek tapi yang diadili kita aja, yang lain enggak," ujar Idris.

Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa proses lelang proyek pembangunan rumah sakit diikuti sejumlah perusahaan yakni PT Prambanan Dwipaka, PT Adhi Karya, PT Nindya Karya, PT Pembangunan Perumahan, termasuk PT DGI.

"Padahal yang dapat uang untuk proyek itu bukan kita aja, ada PP, Adhi Karya, dan lainnya," katanya.

Idris mengakui sejak awal PT DGI memberikan jatah fee lebih besar dibandingkan perusahaan BUMN lain kepada Nazaruddin agar dapat memenangkan proyek. Sebab saat itu Nazaruddin menilai kinerja PT DGI lebih baik dari BUMN lain.

"Ya karena saingan dengan BUMN lain, kita kasih besar. Masa enggak berani kan biar dapat proyek," tutur Idris.

Dalam perkara ini, NKE didakwa merugikan keuangan negara dalam lelang proyek pembangunan RS khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010. Lelang itu sengaja dimenangkan NKE dengan peran dari Dudung Purwadi, Muhammad Nazaruddin, dan Made Maregawa.

NKE merupakan korporasi pertama yang dijerat oleh KPK. Dalam persidangan, pihak yang mewakili ada direktur saat ini Djoko Eko Suprastowo. (pris/ayp)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181024190747-12-341189/saksi-sebut-bumn-juga-beri-pelicin-ke-dpr-buat-dapat-proyek




Original Post

KPK Perpanjang Penahanan 3 Tersangka Suap Pemulusan Perkara di PN Medan

Media Online LIPUTAN 6
2018-10-25


Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan tiga tersangka kasus dugaan suap pemulusan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Ketiganya adalah Hakim Ad Hoc Tipikor pada PN Medan Merry Purba, Panitera Pengganti di PN Medan Helpandi, dan pihak swasta Tamin Sukardi.

"Perpanjangan penahanan hari ini selama 30 hari mulai tanggal 28 Oktober sampai 26 November 2018," ujar Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Yayuk Andriati di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/10/2018).

Dalam kasus ini KPK menetapkan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Merry Purba sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap pemulusan perkara tindak pidana korupsi di PN Medan.

Selain Merry Purba, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Yakni Helpandi selaku panitera pengganti PN Medan, Tamin Sukardi selaku pihak swasta serta Hadi Setiawan yang merupakan orang kepercayaan Tamin.

Tamin yang merupakan terdakwa yang tengah diadili oleh Merry memberikan SGD 280 ribu kepada Merry untuk mempengaruhi putusan perkara korupsi penjualan tanah aset negara.

Tamin divonis Merry pada 27 Agustus 2018 dengan hukuman 6 tahun penjara denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Padahal jaksa menuntut Tamin hukuman 10 tahun penjara.

Saksikan video pilihan di bawah ini Steffy menjadi saksi atas tersangka Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf.

https://www.liputan6.com/news/read/3675828/kpk-perpanjang-penahanan-3-tersangka-suap-pemulusan-perkara-di-pn-medan




Original Post

KPK tidak Biarkan Saksi Ahli IPB Seorang Diri Hadapi Nur Alam

Media Cetak Media Indonesia Halaman 9
2018-10-25


KPK tidak Biarkan Saksi Ahli IPB Seorang Diri Hadapi Nur Alam

MAJELIS hakim PN Cibinong, Jawa Barat, kemarin, mengabulkan intervensi KPK untuk masuk ke gugatan perdata antara Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif Nur Alam melawan saksi ahli KPK Basuki Wasis.

Nur Alam menggugat Basuki terkait kasus korupsi izin usaha tambang. Pasalnya, KPK meminta Basuki untuk menghitung kerugian negara akibat perbuatan yang dilakukan Nur Alam. Pengadilan menerima permohonan intervensi dari KPK, Kamis (11/10).

"Dengan diterimanya intervensi KPK sejak hari ini (kemarin) ke depan KPK juga menjadi pihak dalam perkara tersebut," kata Humas PN Cibinong Bambang Setiawan seusai persidangan, kemarin.

Hadir dalam persidangan itu Indah Oktianti dan Firman Kusbianto dari Biro Hukum KPK. Menurut Indah, KPK wajib masuk ke persidangan gugatan perdata itu karena pihaknya yang meminta Basuki Wasis menjadi saksi ahli dalam kasus tindak pidana korupsi kasus Nur Alam.

"KPK selain meminta

Pak Wasis sebagai ahli di tipikor juga punya kepentingan. Perkara tipikor Nur Alam belum inkrah, masih kasasi. Sementara gugatan ini dalilnya meminta agar laporan yang dibuat ahli dicabut. Itu permohonan penggugat. Secara tidak langsung menjelaskan posisi Pak Wasis dalam kasus Nur Alam," ujar Indah.

Indah melanjutkan materi gugatannya resmi diajukan pekan depan dengan menjelaskan posisi Basuki Wasis dalam perkara Nur Alam. "Apa sih keterangan yang disampaikan dan bagaimana yang harus dipenuhi Pak Basuki sesuai undang-undang."

Indah juga menjelaskan permohonan intervensi merupakan hal baru bagi KPK. "Sebelumnya KPK belum pernah melakukan hal ini."

Adapun kuasa hukum Basuki, Muji Kartika Rahayu, menambahkan dengan diterimanya intervensi KPK sebagai pihak dalam gugatan menjadi energi baru bagi pihaknya. "Ini sebagai bentuk penguatan buat Basuki Wasis."

Saat ditemui seusai sidang, kuasa hukum Nur Alam, Rivan Anggriawan Mainur, mengakui pihaknya menunggu gugatan permohonan intervensi itu secara resmi. "Kami menunggu gugatan pemohon intervensi. Apabila mereka sudah mengajukan minggu depan, kami tanggapi."

Kemarin, majelis hakim PBN Cibinong juga mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) terhadap saksi ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hero Saharjo.

Kasus ini bermula ketika Bambang menjadi saksi ahli KLHK untuk menghitung kerugian negara atas kebakaran hutan yang disebabkan oleh JJP pada 2013. Saat itu pengadilan memenangkan KLHK dan menyatakan JJP bersalah sehingga dihukum denda Rpl miliar. Namun, perusahaan berbalik menuntut saksi ahli itu sebesar RpSOO miliar lebih.

(DD/X-3)





Original Post

Saut Setuju Polisi Periksa Penyidik KPK

Media Cetak Media Indonesia Halaman 9
2018-10-25


Saut Setuju Polisi Periksa Penyidik KPK

Dero Iqbal Mahendra dero@medioindonesio.com

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang membenarkan Polda Metro Jaya telah memeriksa penyidik lembaga antirasywah Senin (22/10) lalu. Ia memastikan pemeriksaan itu tidak akan menimbulkan konflik baru di antara kedua lembaga.

"Enggak, enggak ada (konflik). Penegakan hukum enggak ada ketegangan. Penegakan hukum itu membuat kepastian penindakan. Itu justru akan menimbulkan kepastian. Jadi, enggak ada ketegangan," kafa Saut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Namun, pimpinan yang terkenal vokal itu belum mau membeberkan materi pemeriksaan terhadap penyidikKPK. Ia beralasan belum mendapat laporan dari jajaran di bawah-

nya. Saut bahkan belum tahu identitas penyidik KPK yang telah diperiksa polisi tersebut.

"Saya belum terima laporan. Nanti kami lihat siapa yang diperiksa. Namun, sepengetahuan kami ada komunikasi seperti itu (pemeriksaan)," lanjutnya.

Sebelumnya, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Metro Jaya memanggil seorang penyidik KPK terkait perkara dugaan merintangi proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan penyidikan.

Menurut dia, penyidikan itu dilakukan atas laporan polisi pada 11 Oktober 2018. "Senin,

22 Oktober 2018, setelah sebelumnya disetujui pimpinan KPK, salah satu penyidik KPK memenuhi panggilan penyidik dari unit Ditreskrimum Polda Metro Jaya," kata Febri pada, Senin (22/10).

Tambah anggaran

KPKmengusulkanpenambah-an anggaran sebesar Rp432,05 miliar dari pagu alokasi anggaran 2019 sebesar Rp813,45 miliar. Total usulan KPK untuk tahun depan mencapai Rpl,245 triliun yang akan digunakan guna menunjang peningkatan target penindakan TPK.

"Rp50 miliar untuk peningkatan anggaran tersebut salah satunya akan digunakan menunjang peningkatan target pengaduanmasyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi tindak pidana korupsi menjadi masing-masing 200 perkara," terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam rapat dengan Komisi III DPR.

Basaria menjelaskan peningkatan itu salah satunya berkaca dengan penindakan perkara korupsi tahun ini yang sudah meningkat jika dibandingkan periode sebelumnya, yakni mencapai 117 kasus korupsi hingga saat ini.

Padahal, tahun ini targetnya hanya sebesar 100 kasus sehingga di tahun depan ditingkatkan menjadi 200 kasus. Meski begitu, pengajuan tersebut masih dalam proses untuk kembali diajukan ke Badan Anggaran DPR sebagai bagian dari usulan Komisi HI.

Jika memang tidak dikabulkan, Basaria menjelaskan pihaknya tetap akan sesuai dengan target dengan melakukan efisiensi. "Kita sudah berbicara kalau memang tidak juga terpenuhi ini nanti kita coba dengan membuat seefisien mungkin dalam bergeraknya, bukan berarti kita akan mengurangi target," tutur Basaria.

Dalam rapat tersebut para anggota Komisi III mendukung adanya penambahan anggaran dari para mitranya. Ketua Komisi HI DPR Kahar Muzakir mengungkapkan usulan tambahan dari mitra Komisi HI itu akan disampaikan ke Badan Anggaran.

Di sisi lain, KPK membentuk Komite Advokasi Daerah di Sulawesi Selatan untuk mencegah korupsi, khususnya di sektor bisnis. "Forum diharap jadi wadah menciptakan Lingkungan bisnis yang berintegritas," kata pimpinan KPK Laode M Syarief.

(Ins/Mal/LN/P-3)





Original Post

KPK TELURUSI DUGAAN KORUPSI KORPORASI LAIN DI KASUS PT DGI

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-10-25


KPK TELURUSI DUGAAN KORUPSI KORPORASI LAIN DI KASUS PT DGI

Sejumlah perusahaan dituding memberikan fee agar mendapatkan proyek.

Fransisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami kesaksian Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI), Mohammad El Idris, dalam sidang korupsi korporasi PT DGI di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin. Dalam kesaksiannya tersebut, Idris mengatakan mantan Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, tak hanya menerima uang fee dari PT DGI, tapi juga dari sejumlah badan usaha milik negara yang terlibat dalam proyek yang dikorupsi. "Apa yang disampaikan tadi (daftar BUMN penerima fee) akan kami serap,"

kata jaksa penuntut umum KPK, Lie Putra Setiawan, kemarin.

Dalam dakwaannya, PT DGI, yang berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjineering (PT NKE), dituduh mendapat keuntungan hingga Rp 240,093 miliar dari delapan proyek infrastruktur pemerintah. PT DGI dituduh bersedia memberikan uang fee agar memperoleh proyek-proyek yang dijanjikan terpidana korupsi Nazaruddin. "BUMN juga (memberikan fee) karena ingin dapat proyek. Yang dapat (proyek pemerintah) dari Nazaruddin bukan PT DGI saja," kata Idris.

Menurut dia, KPK telah menyimpan daftar 36 proyek senilai Rp 6 trili-

un yang pembahasannya dipegang Nazaruddin sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dari semua proyek ini, terpidana kasus korupsi proyek Wisma Atlet SEA Games dan Gedung Serbaguna Sumatera Selatan tersebut mengklaim PT DGI hanya menerima delapan proyek yang total proyeknya hanya Rp 1 triliun. "Yang Rp 5 triliun ke mana? Saya pikir ini pengadilan, kami cari keadilan," ujar Idris. Nazaruddin dihukum bersalah dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan proyek Wisma Atlet ini.

Komisaris PT NKE 2007-2018, Latief mengatakan proses kerja sama dan kesepakatan pemberian suap atau korupsi yang dilakukan direksi PT DGI tak pernah dilaporkan secara detail. Menurut dia, perusahaan ini didirikan

dengan landasan menjauhkan diri dari kejahatan korupsi. Dia membantah adanya kesepakatan korporasi untuk melakukan suap dalam pemenangan sejumlah proyek pemerintah. "Setelah tahu PT DGI bermasalah, langsung ada rapat umum pemegang saham untuk mengganti jajaran direksi," ujarnya.

Komisaris Independen PT DGI, Soehandjono, juga mengatakan penetapan perusahaan ini sebagai tersangka korupsi kian memperberat kondisi korporasi. Saat ini, menurut dia, sejumlah bank dan rekan usaha menarik diri dari peluang kerja sama. Mereka jadi khawatir PT DGI atau PT NKE kembali terjerat kasus hukum. "Setelah ada kasus (Wisma Atlet), pengawasan sudah cukup banyak dan baik. (Kondisi perusahaan) merosot terus, kehidupan perusahaan susah." •

Terus Diusut

Petinggi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (PT NKE), yang dulunya bernama PT Duta Graha Indah (PT DGI), mengklaim perusahaan ini hanya menerima keuntungan sedikit dari sejumlah proyek yang dikorupsi bersama mantan Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Merekajuga mengklaim kesepakatan pemberian fee kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui Nazaruddin adalah cara mendapatkan proyek pemerintah.

Dakwaan

- Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3

juncto Pasal 18 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001.

-Juncto Pasal 55 ayat (1)

ke-1 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana.

PROYEK DARI MUHAMMAD NAZARUDDIN

1. Proyek Pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi

dan Pariwisata Universitas Udayana, Bali, dengan keuntungan Rp 24,7 miliar.

2. Proyek Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang,

Sumatera Selatan, dengan jumlah keuntungan

Rp 42,7 miliar.

3. Proyek Gedung Balai

Pendidikan dan Pelatihan Ilmu

Pelayaran (BP2IP) Surabaya,

JawaTimur, dengan jumlah

keuntungan

Rp 44,5 miliar.

4. Proyek Gedung Rumah

Sakit Pendidikan Universitas

Mataram di Mataram, Nusa

Tenggara Barat, dengan jumlah

keuntungan Rp 23,9 miliar.

5. Proyek Gedung Rumah Sakit

Umum Daerah Sungai Dareh

di Kabupaten Dharmasraya,

Sumatera Barat, dengan

jumlah keuntungan

Rp 20,5 miliar.

6. Proyek Gedung Cardiac

di Rumah Sakit Adam Malik,

Medan, Sumatera Utara,

dengan jumlah keuntungan

Rp 4,01 miliar.

7. Proyek Paviliun di Rumah

Sakit Adam Malik, Medan,

Sumatera Utara, dengan

keuntungan Rp 2,1 miliar.

8. Proyek Rumah Sakit Tropis Universitas Airlangga

di Surabaya, Jawa Timur, tahun anggaran 2009 dan 2010, dengan jumlah keuntungan

Rp 77,4 miliar.

Fransisco Rosarians





Original Post

Pemeriksaan Penyidik KPK Diklaim Bisa Tuntaskan Perkara

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2018-10-25


Pemeriksaan Penyidik KPK Diklaim Bisa Tuntaskan Perkara

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Saut Situmorang, mengatakan memberi restu kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk memeriksa salah satu penyidiknya dalam pengusutan kasus perusakan barang bukti perkara korupsi Basuki Hariman.

Dia memastikan pemeriksaan penyidik KPK oleh kepolisian bukan bentuk ketegangan antarlembaga. "Penegakan ini justru menambah kepastian (dalam pengusutan kasus perusakan barang bukti)," kata Saut, kemarin.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada 23 Oktober lalu memeriksa seorang penyidik KPK. Pemeriksaan ini berkaitan dengan laporan dugaan penghalangan penyidikan yang disampaikan KPK ke kepolisian pada 11 Oktober 2018. Hingga saat ini KPK dan Polri masih menutup identitas penyidik yang diperiksa tersebut.

KPK mengatakan, surat panggilan pemeriksaan merujuk pada kasus

perusakan alat bukti di Ruang Kolaborasi, lantai 9 Gedung Merah Putih KPK, pada 7 April 2017. Dalam perkara itu, Pengawasan Internal KPK telah memeriksa dua mantan penyidiknya sebagai terduga pelaku, yakni Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisaris Harun.

Pemeriksaan internal KPK terpaksa dihentikan lantaran Markas Besar Polri menarik dua penyidik tersebut, pada 13 Oktober 2017. Barang bukti yang diduga dirusak adalah catatan keuangan perusahaan milik Basuki Hariman, terpidana kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam buku bersampul merah tersebut, Basuki beberapa kali mengalirkan uang kepada nama Tito atau Polda. Nama Tito diperkirakan mengacu pada Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian.

Direktur Reserse

Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Adi Deriyan, mengakui polisi telah memeriksa seorang penyidik KPK.

FRANSISCO L INGE KLARA





Original Post

Hakim PN Jaksel Tolak Permohonan Irwandi

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-10-25


Hakim PN Jaksel Tolak Permohonan Irwandi

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (24 10 2018). menolak permohonan praperadilan yang diajukan Gubernur Aceh (non-aktiO Irwandi Yusuf. Hakim PN Jaksel, Riyadi Sunindio. menyatakan, penangkapan hingga penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi telah sah sesuai peraturan. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan putusan praperadilan kali ini membuktikan proses hukum yang dilakukan lembaga antirasuah sudah sesuai ketentuan hukum. "Selanjutnya, KPK akan fokus pada penanganan pokok perkaranya. Saat ini, satu tersangka yang berkaitan dengan perkara yang juga dihadapi tersangka FV, yaitu Bupati Bener Meriah Ahmadi, sudah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta," ujar Febri.

(IAN)





Original Post

PEMERIKSAAN

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-10-25


PEMERIKSAAN

Konsultan Lippo Group, Fitra Djaja Purnama berada dalam mobK tahanan, usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu, [24/10). Fitra Djaja diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadi3h atau janji pengurusan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

RENOESNIR/ANTARA





Original Post

250 Proyek di Lampung Selatan Telah Dijatah 1

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-10-25


250 Proyek di Lampung Selatan Telah Dijatah 1

KPK dalami dugaan pencucian uang Zainudin Hasan

BANDAR LAMPUNG - Sidang lanjutan kasus suap yang melibatkan Bupati (nonaktif) Lampung Selatan (Lamsel) Zainudin Hasan dengan terdakwa Gilang Ramadhan, Direktur PT Prabu Sungai Andalas (PSA), kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang, Rabu (24/10). Dalam persidangan, terungkap sebanyak 250 paket proyek yang dibagi kepada anggota DPRD dan Wakil Bupati Lamsel Nanang Ermanto.

Sidang itu menghadirkan empat saksi, yakni Kepala Bidang Pengairan Pemkab Lamsel Syahroni, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lamsel Anjar Asmara, Kepala Dinas Pendidikan Lamsel Thomas Amriko, dan anggota DPRD Lampung Agus Bhakti Nugroho. Mereka bersaksi untuk terdakwa Gilang Ramadhan.

Dalam kesaksiannya, Anjar Asmara mengakui, sebanyak 250 paket proyek di dinasnya sudah dijatah

untuk anggota DPRD Lamsel dan Wakil Bupati Lamsel Nanang Ermanto. "Paket proyek 250 itu sudah ada jatah anggota dewan. Ada 50 anggota, juga ada jatah untuk Wakil Bupati," kata Anjar.

Dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Selatan tahun anggaran 2018, KPK menetapkan empat orang tersangka. Mereka adalah Zainudin Hasan, Anjar Asmara, anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho, dan Gilang Ramadhan.

Zainudin, Agus, dan Anjar disangka menerima suap sekitar Rp 600 juta dari Gilang. Suap itu diduga terkait/ee 15 proyek infrastruktur di Dinas PUPR. Menurut KPK, Zainudin diduga mengarahkan agar semua pelaksanaan proyek di Dinas PUPR ditentukan melalui Agus Bhakti. Zainudin juga meminta agar Agus berkoordinasi dengan Anjar Asmara mengenai permintaan fee dari kontraktor.

Anjar mengatakan, penjatahan proyek tersebut atas perintah dari pimpinan di atasnya, yakni Bupati Zainudin. "Semua atas instruksi Pak Bupati," katanya.

Ketua majelis hakim Mien Trisna-wati mengomentari jawaban Anjar bahwa pembagian paket proyek ter-nyata sudah dijatah-jatah untuk siapa-siapa yang dapat. "Enak sekali su-

dah dapat jatah-jatah proyek," katanya.

Sementara, terdakwa Gilang Ramadhan yang selalu hadir dalam persidangan hanya terlihat senyum-senyum mendengarkan keterangan saksi. Bahkan, ia terlihat tidak menampakkan muka serius dan terlihat santai mengikuti persidangan.

Wakil Bupati Nanang Ermanto membantah kesaksian tersebut. Saat invNanang menjabat Pit Bupati Lamsel menggantikan terdakwa Bupati Zainudin yang mendekam di KPK dalam kasus suap proyek di Dinas PUPR.

Dalam dakwaan jaksa penuntut , umum (JPU) KPK, Sobari Kurniawan, Nanang dinyatakan menerima uang suap Rp 100 juta. Uang tersebut terungkap sebagian dari fee proyek di Dinas PUPR Lamsel yang diberikan terdakwa Gilang Ramadhan.

Uang suap berupa/ee proyek kepada Nanang atas perintah Agus Bhakti Nugroho, anggota DPRD Lampung. Alasannya, terdakwa harus membantu Zainudin dengan cara memberikan uang Rp 100 juta kepada Nanang. Uang tersebut diberikan di halaman Masjid Al-Muslimin, dekat Stadion Pahoman, Kota Bandar Lampung, pada Juni 2018.

KPK periksa saksi

Sementara, KPK masih terus mendalami kasus lain yang menjerat

Zainudin Hasan, yaitu tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pada Rabu (24/10), penyidik KPK memanggil empat saksi, yakni dokter RS Pondok Indah, dr Gatoet Soeseno; Direktur PT Arto Sugih Abadi, Suliyanto; pihak swasta, Rudi Topan; dan seorang bernama Andi Ahmad Yani.

"Keempatnya diperiksa sebagai saksi TPPU atas nama tersangka ZH," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah. Sementara, untuk kasus suap, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan seorang saksi dari pihak swasta, Rendy Zenata.

KPK menetapkan Zainudin sebagai tersangka TPPU sekitar Rp 57 mi-. liar pada Jumat (19/10). KPK menduga Zainudin menerima fee Rp 57 miliar dari sejumlah proyek di Pemkab Lampung Selatan.

KPK menyatakan, Zainudin melalui Agus membelanjakan dana tersebut untuk membayar sejumlah aset berupa tanah dan bangunan serta kendaraan. Pembelian itu mengatasnamakan keluarga, pihak lain, dan perusahaan yang digunakan untuk kepentingan tersangka Zainudin.

Zainudin dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangjunc-to Pasal 55 ayat (1) ke-i KUHP.

antara ed ilham tirta/ MURSAUNYASLAND/DIAN FATH RISALAH





Original Post

BPJS Kesehatan Harus Patuhi Putusan MA

Media Cetak Republika Halaman 4
2018-10-25


BPJS Kesehatan Harus Patuhi Putusan MA

JAKARTA - Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor 2,3, dan 5 tahun 2018 resmi dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Putusan ini keluar atas gugatan Perhimpunan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) yang mengajukan permohonan uji materi terhadap ketiga perdir tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIB, Parrianef, mengatakan, putusan tersebut berarti pelayanan kesehatan terhadap masyarakat tidak lagi dibatasi. Semua standar pelayanan harus seperti semula. "Jadi, kami mengajukan (gugatan) ke MA karena melihat dari sisi masyarakat, peserta (yang dirugikan)," kata dia saat dihubungi Republika, Rabu (24/10).

Tiga aturan tersebut, yakni Perdirjampelkes Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak dalam Program Jaminan Kesehatan. Kedua, Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Lahir Sehat, dan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

BPJS Kesehatan tahun 2017 mengalami defisit sebesar Rp 9,75 triliun. Sementara, defisit BPJS Kesehatan pada tahun 2018 ditaksir mencapai Rp 10,98 triliun. Angka ini didapat dari hasil audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kekurangan dari defisit ini ditambal salah satunya dengan memanfaatkan pajak" rokok. Presiden Jokowi menyatakan, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk menambal defisit BPJS Kesehatan dilakukan sesuai dengan undang-undang. Berdasarkan undang-undang, 50 persen dari cukai rokok memang digunakan untuk layanan kesehatan.

Persoalan defisit BPJS Kesehatan ini mencuat ketika terbitnya tiga perdirjampelkes tersebut. Ketiga perdir tersebut dinilai beberapa pihak berarti mengurangi jaminan layanan kesehatan terhadap pasien. Namun, pihak BPJS Kesehatan membantahnya kendati tak menyangkal dikeluarkannya perdir untuk efisiensi terkait defisit yang terjadi.

Terkait pembatalan ketiga perdirjampelkes tersebut, PDIB mengaku menyambut baik putusan MA itu. "Artinya (perdirjampelkes) batal demi hukum dan BPJS Kesehatan harus patuh," uj.ar.Patrianef.

MA mengonfirmasi telah memutus gugatan terkait tiga perdirjampelkes tersebut. Namun, penjelasan lebihjanjut akan diketahui setelah penyusunan hasil putusan atau minutasi putusan selesai dilakukan. Minutasi merupakan proses yang dilakukan panitera dalam menyelesaikan proses administrasi mulai dari pengetikan, pembendelan, hingga pengesahan suatu perkara. "Iya (slidah diputus), belum selesai minutasinya, menyusun putusannya bglum selesai," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Maruf mengaku, putusan MA soal pembatalan perdirjampetkps 2, 3, dan 5 belum diterima instansinya. "S£mentara,;kami (BPJS Kesehatan) menunggu (salinan) putusan MA itu," kata dia.

Kendati demikian, ia menegaskan, BPJS Kesehatan menghormati putusan MA karena bersifat final dan mengikat. "Tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh BPJS

Kesehatan," ujar dia.

ed mas alamil huda/ RR LAENV SULISTYAWATI/RONGGO ASTUNGKORO





Original Post

Eks Bos DGI Akui Beri Pelicin ke DPR Lewat Nazaruddin

Media Online CNN Indonesia
2018-10-25


Jakarta, CNN Indonesia Mantan Manajer PemasaranPT Duta Graha Indah (DGI) Mohammad El Idris mengakui perusahaannya pernah memberikan uang untuk sejumlah anggota DPR, setelah mendapatkan kontrak proyek pemerintah. Dia mengakui duit itu diberikan melalui mantan anggota DPR, Muhammad Nazaruddin.

Pernyataan ini disampaikan Idris saat menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi dengan terdakwa PT DGI yang kini telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE). Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (24/10).

"Kompensasinya kita satu pintu, yang atur dari PT Anugerah. Katanya urusan kontraktor, Senayan (DPR), sekolah, itu diurus Anugerah," ujar Idris.

PT Anugerah Nusantara merupakan salah satu anak perusahaan Grup Permai milik Nazaruddin. Menurut Idris, sejumlah proyek pemerintah yang dikerjakan PT DGI memang diperoleh berkat bantuan Nazaruddin.

Pemberian uang jatah itu, lanjut Idris diserahkan pada Nazaruddin melalui PT Anugerah. Fee itu diberikan setelah PT DGI mendapatkan pembayaran atas proyek yang dikerjakan. Namun Idris tak menjelaskan lebih lanjut siapa saja anggota DPR yang menerima fee tersebut.

"Setelah kami dapat pembayaran, kami berikan fee ke mereka," katanya.

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa PT NKE merugikan keuangan negara dalam lelang proyek pembangunan RS khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010. Lelang itu dimenangkan NKE dengan peran dari Dudung Purwadi, Nazaruddin, dan Made Maregawa.

NKE merupakan korporasi pertama yang dijerat oleh KPK. Dalam persidangan, pihak yang mewakili ada direktur saat ini Djoko Eko Suprastowo. (pris/ayp)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181024163617-12-341123/eks-bos-dgi-akui-beri-pelicin-ke-dpr-lewat-nazaruddin




Original Post

Pelapor Minta Respons MK

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-10-25


Pelapor Minta Respons MK

JAKARTA - Penggugat UD No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN meminta Dewan Etik Mahkamah Konstitusi menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim mahkamah konstitusi dalam memproses uji materi yang telah diajukan.

Tim Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonesia (Taken), yang merupakan kuasa hukum dari pumawirana TNI Kiki Syahnakri berkirim surat ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) menanyakan kembali kelanjutan dari laporan "Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konsitusi".

Laporan ini terkait dengan Perkara Nomor 14/PUU-XVI/2018 yaitu permohonan uji materi terhadap UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang diajukan AM Putut Prabantoro dan Kiki Syahnakri.

Menjawab laporan tersebut, pada 4 Juli 2018 Achmad Roestandi selaku Ketua Dewan Etik MK melalui surat bernomor 21/DEHK/P.02/VII/2018 mengatakan bahwa belum dapat melaksanakan tugas di Jakarta, karena dirinya dalam proses penyembuhan dan salah satu anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi Salahuddin Wahid telah mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

"Kami menanyakan kembali kelanjutan laporan kami yang sudah diterima.

Meski sudah ditunjuk anggota baru Dewan Etik MK sekitar 2,5 bulan yang lalu, belum ada tanda-tanda tindak lanjut dari laporan yang kami kirimkan ke Dewan Etik MK pada 2 Juli 2018," ujar anggota Tim Advokasi Daniel T. Masiku di Gedung MK, Rabu (24/10).

Menurutnya, kepastian sidang Dewan Etik MK itu setidaknya akan mempercepat proses pengambilan keputusan sidang Hakim Konstitusi atas perkara Perkara Nomor 14/PUU-XVI/2018 yang mengajukan uji materi UU BUMN.

Tim advokasi, kata Daniel melaporkan dugaan pelanggaran etik hakim MK terkait dengan pelanggaran atas peraturan internal MK tentang saksi ahli.

"Peraturan yang dilanggar adalah Peraturan MK No. 06/PMK/2005. Pelanggaran itu terjadi dalam sidang uji materi UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN di Mahkamah Konstitusi, Selasa (26/6)," ujar Daniel.

Dalam sidang terakhir pada 26 Juni 2018, Taken sebagai tim kuasa kedua pemohon gugatan, menilai MK tidak independen karena melanggar aturannya sendiri mengingat dua saksi ahli yang diajukan pemerintah yakni Refly Harun dan Revrisond Baswir yang saat itu masing-masing menjabat sebagai Komisaris Utama PT Jasa Marga Tbk. dan Komisaris PT Bank Negara Indo nesia Tbk.

(Stefanus Arief Setiaji)





Original Post

Banua Lima Sejurus Lolos PKPU

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-10-25


Banua Lima Sejurus Lolos PKPU

JAKARTA - Perusahaan karet (dari Banjarmasin, PT Banua lima Sejurus akhirnya dapat bernapas lega setelah permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh warga Kalumpang Kalimantan Selatan ditolak Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Majelis Hakim yang diketuai Hastopo mengatakan bahwa pengadilan menolak permohonan PKPU oleh Siti Aminah dan Arah yang mewakili 38 warga yang menuntut ganti rugi Rp4,5 miliar atas tanah seluas 120 hektare yang dianggap pemohon diambil oleh Banua lima Sejurus (Balimas).

"Majelis Hakim menimbang tidak adanya bukti akurat, sehingga perlu pembuktian tagihan lebih lanjut atau pembuktian menjadi tidak sederhana. Majelis hakim berpendapat menolak permohonan PKPU seluruhnya," kata Hastopo dalam persidangan, Rabu (24/10).

Seusai persidangan, kuasa hukum Balimas M. Reza Fahriadi mengatakan bahwa

keputusan pengadilan menolak yang permohonan PKPU dengan perkara No. 145/Pdt. Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst oleh warga Desa Kalumpang, Kabupaten Tapi (Kalimantan Selatan) sudah tepat.

"Pertimbangan hakim dengan menggunakan fakta-fakta sudah tepat dan itu memang sudah sesuai dengan jawaban dari kami. Saat itu, mereka [pemohon) mengajukan utang sebesar Rp70 juta [gugatan di PN Rantau] dan tidak bisa dijelaskan nilai perincian pembagian utangnya dari siapa saja, sehingga perlu dibuktikan lebih lanjut total Rp4,5 miliar itu untuk siapa saja," ujarnya.

Menurut dia, keputusan majelis hakim yang menolak permohonan pemohon yang ingin PKPU disidangkan di PN Jakarta Pusat sudah tepat. Pasalnya, kata Reza, pihaknya juga sedang mengajukan permohonan eksepsi atau keberatan di PN Rantau (Kalsel).

Di sisi lain, kuasa hukum Balimas lainnya Zakian Nor menegaskan bahwa kliennya sama sekali tidak melakukan

aktivitas tambang batu bara di atas lahan 120 hektare yang digugat oleh pemohon.

Menurutnya, lahan tersebut digunakan oleh perusahaan untuk tanaman karet dan telah menjadi perkebunan sejak 1994 hingga saat ini. Perusahaan Balimas, kata dia, mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) sejak 1992 dan baru digugat lahan itu oleh warga sekitar 2013.

"Kenapa munculnya gugatan dari warga sejak 2013, karena di bawah lahan perkebunan karet kami ada batu bara makanya mereka menggugat di PN Rantau dan ternyata sampai putusan PK [peninjauan] ada penambangan batu bara oleh pihak-pihak lain, bukan kami," kata dia.

SERAHKAN LAHAN

Warga Desa Kalumpang mengajukan gugatan ke PN Rantau pada 2013 menuntut Balimas menyerahkan lahan seluas 120 hektare dan uang ganti rugi sebanyak Rp4,5 miliar atas pengambilan lahan tersebut. Gugatan tersebut kemudian dimenangkan oleh warga.

Balimas selanjutnya mengajukan banding dan kasasi tetapi ditolak oleh pengadilan tinggi, sehingga lahan seluas 120 hektare bisa dieksekusi oleh pengadilan. Sementara itu, uang ganti rugi Rp4,5 miliar belum dibayarkan oleh Balimas.

Oleh karena itu, warga mengajukan tuntutan ganti rugi Rp4,5 miliar melalui permohonan PKPU ke PN Jakarta Pusat. Namun, dalam perjalanan waktu, kuasa hukum Balimas kepada Bisnis saat sidang perdana permohonan PKPU berlangsung menyatakan sudah membayar ganti rugi ke rekening perusahaan yang menjadi sitaan pengadilan.

Kuasa hukum warga Kalumpang Jethro Joshua mengatakan bahwa kendati dapat menerima, pihaknya menyatakan keberatan atas putusan pengadilan yang menolak permohonan PKPU tersebut.

"Gugatan kami ditolak, untuk saat ini terima putusan. Untuk langkah hukum selanjutnya, kami akan koordinasi dengan tim," kata Jethro.

(Yanuarius Viodego)





Original Post

PK GULA IMPOR

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-10-25


PK GULA IMPOR

Terpidana

kaSUS suap kuota pembelian gula impor di Perum Bulog Irman Gusman (kanan) selaku pemohon mengikuti sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (24/10). Sidang tersebut beragendakan pelimpahan berkas dari pemohon kepada majelis hakim.

antara/aprilio akbar





Original Post

3 BUMN Disebut Ikut "Beli" Proyek Dari Nazaruddin

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-25


3 BUMN Disebut Ikut "Beli" Proyek Dari Nazaruddin

MOHAMMAD El Idris, mantan Manajer Marketing PT Duta Graha Indah (DGI)- kini PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE), mengaku perusahaannya banyak "beli" proyek dari Muhammad Nazarudin.

Idris menjelaskan, untuk mendapatkan proyek PT DGI harus menyerahkan fee 15 persen-dari nilai proyek -kepada PT Anugerah, perusahaan milik Nazaruddin

"Fee-nya satu pintu melalui Anugerah. Jadi Nazaruddin ibaratnya beli di Senayan, dijual ke kita. Siapa fee yang gede, itu yang dikasih," kata Idris saat menjadi saksi perkara terdakwa korporasi PT DGI/NKE di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Idris menuturkan, salah satu proyek yang didapat dari Nazaruddin adalah proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan 2010. Proyek itu akhirnya menjerat mantan Direktur Utama PT DGI, Dudung Purwadi, yang divonis 4 tahun 8 bulan penjara. Menurut Idris, angka fee 15 persen tidak muncul begitu saja. Tapi hasil tawar-menawar dengan Nazaruddin. "Kita kan cari proyek. Seterusnya lebih gampang, apalagi setelah itu dia (Nazaruddin) jadi anggota DPR. Fee-nya kita tawar-tawar akhirnya

mereka mau. Awalnya mereka meminta banyak, akhirnya mereka mau fee 15 persen, karena kita juga ingin bersaing dengan BUMN," bebernya.

Idris memastikan bukan hanya PT DGI yang memberikan fee kepada Nazar untuk mendapatkan proyek. Tapi juga BUMN, la menyebut PT Adhi Karya, PT Waskita dan PT Pembangunan Perumahan (PP).

Idris tahu karena Mindo Rosalina Manulang, anak buah Nazaruddin pernah memperlihatkan tabel proyek. "Rosa bilang ke saya, "Ini Pak Idris yang mengerjakan ya," tutur Idris.

Idris menyinggung soal penangkapan Nazaruddin pada Agustus 2011. Pimpinan KPK saat itu, Busyro Muqoddas mengungkapkan ada 36 proyek senilai Rp6 triliun di tabel tersebut. "Yang kita dapat cuma Rpl triliun, yang Rp5 triliun (lainnya) ke mana? Itu yang saya pikir, ini pengadilan kita cari keadilan." harapnya.

Diajuga berharap perkara PT DGI/NKE segera selesai karena merugikan perusahaan. Awalnya perusahaan mempekerjakan 2.600 orang. Kini tinggal 1.200 orang.

Idris meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat perusahaan plat merah sebagai terdakwa karena ikut membeli proyek dari Nazaruddin.

byu





Original Post

KPK Geber Pengusutan Terhadap Kalangan DPR

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-25


KPK Geber Pengusutan Terhadap Kalangan DPR

Kasus Percaioan Anggaran Perimbangan Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeber pengusutan kasus percaioan anggaran perimbangan daerah yang diduga melibatkan kalangan DPR.

SEJAK awal pekan, tim penyidik lembaga antirasuah dikirim ke Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat untuk menggeledah dan memeriksa pejabat setempat.

Di antara pejabat yang diperiksa Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Ever Dowansiba. Pemeriksaan dilakukan di markas Kepolisian Resor (Polres) Manokwari.

Kepala Bagian Pemberiaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati membenarkan kegiatan yang dilakukan tim penyidik di Pegunungan Arfak. "Ada sejumlah pemeriksaan terhadap kepala dan pejabat daerah." katanya tanpa menjelaskan detail.

Yuyuk juga tak bersedia mengungkapkan hasil penggeledahan yang dilakukan tim penyidik di Pegunungan Arfak.

Sementara di Jakarta, penyidik memeriksa sejumlah saksi dari kalangan DPR. "Belum bisa disampaikan hasilnya secara gamblang," kata Yuyuk.

Pengusutan ini dilakukan untuk menindaklanjuti fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi dan hasil penggeledahan terdahulu. "Semua hal tersebut jadi masukan penyidik

dalam menindaklanjuti perkara tersebut," tandas Yuyuk.

Sebelumnya, KPK telah menggeledah rumah dinas anggota Komisi XI Fraksi PAN Sukiman, apartemen Suherlan (tenaga ahli Sukiman) dan rumah Puji Suhartono (Wakil Bendahara Umum DPP PPP Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur).

Dari ketiga lokasi itu, penyidik menemukan sejumlah dokumen usulan anggaran dana perimbangan keuangan daerah pada APBN Perubahan 2018.

Selain itu. penyidik menyita mobil Toyota Camry yang diduga dibeli Suherlan dari hasil mengurus anggaran. Sementara uang Rpl ,4 miliar disita dari rumah Puji di Graha Raya Bintaro, Tangerang Selatan.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta terungkap, Sukiman, Suherlan, Amin San-tono (anggota Komisi Xl DPR Fraksi Demokrat). Yaya Purnomo (pejabat Kementerian Keuangan), Rifa Surya (pejabat Kementerian Keuangan). Eka Kamaluddin dan Iwan Sonjaya, terlibat mengurus anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana

Insentif Daerah (DID) untuk Kabupaten Lampung Tengah.

Kabupaten Lampung Tengah mengusulkan DAK Rp300 miliar dan DID Rp8.5 miliar. Proposal dari Lampung Tengah dibawa Eka dan Amin ke Sukiman selaku Koordinator Badan Anggaran di Komisi XI DPR.

Namun, DAK untuk Lampung Tengah yang disetujui hanya Rp79,775 miliar. Sedangkan DID dikabulkan semuanya Rp8,5 miliar. Fee pengurusan anggaran itu Rp3,175 miliar.

Dalam dakwaan perkara Yahya, Sukiman dan Suherlan disebut terlibat pengurusan DAK Rp30 miliar dan DID Rp50 miliar untuk Kabupaten Halmahera Timur di APBN Perubahan 2017.

Imbalannya fee 7 persen. Lima persen untuk Sukiman. Sisanya dibagi tiga Yaya, Rifa dan Suherlan (tenaga ahli Sukiman). Yaya dan Rifa mendapat Rp750 juta.

Kalangan DPR lainnya yang disebut terlibat dalam pengurusan anggaran perimbangan adalah

anggota Fraksi PPP Irgan Chairul Mahfiz dan Romahurmuzy.

Bupati Kampar Aziz Zaenal yang juga Ketua DPW PPP Riau mengurus DAK untuk wilayahnya menggunakan usulan Romahurmuzy.

Sementara. Irgan membantu perubahan DAK Labuhanbatu Utara. Awalnya, anggaran itu untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aok Kanopan. Kemudian diubah menjadi rehabilitasi dan perluasan rumah sakit.

gpg





Original Post

TERSANGKA KONSULTAN UPPO GROUP

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-10-25


TERSANGKA KONSULTAN UPPO GROUP

Konsultan Lippo Group, Fitra Djaja Purnama (tengah) berjalan meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu, (24/10). Fitra Djaja Purnama, diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji pengurusan proyek pembangunan Meikarta di Pemenntahan Kabupaten Bekasi.

NERACA/ANTARA FOTO/RENO ESNIR/AMA





Original Post

Saksi Keluhkan Hanya DGI Terkena Pidana Korporasi

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-10-25


Saksi Keluhkan Hanya DGI Terkena Pidana Korporasi

Jakarta - Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI) Mohammad El Idris mengeluhkan hanya PT DGI yang dijadikan terdakwa korupsi korporasi, padahal banyak perusahaan lain yang memberikan "fee".

NERACA

"Karena kita juga ingin bersaing dengan BUMN akhirnya mereka bersedia terima 15 persen. BUMN juga (memberikan fee) begitu pak, karena ingin dapat proyek juga, tapi yang diadili cuma kita saja, yang lain tidak diadili, yang dapat dari nazarudin bukan kita saja, ada PP (Pembangunan Perumahan), ada Waskita, ada Adhi Karya," kata El Idris di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) lakarta, , Rabu (24/10).

El Idris menjadi saksi untuk PT Nusa Konstruksi Enjineering (semula bernama PT DGI) yang didakwa merugikan keuangan ne-garadariproyekpembangu-nan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana pada tahun anggaran 2009 dan 20-10 sebesar Rp25,953 miliar.

Mohammad El Idris a-dalah bekas narapidana yang sudah menjalani vonis 2 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan karena me-lakukankorupsidalam kasus pembangunan Wisma Atlet SEA Games dan Gedung Serbaguna Sumatera Selatan 2010 s.d. 2011.

"Karena saingan dengan BUMN yang lain, BUMN kasih segini, masa kami tidak berani? Kami kan cari proyek, seterusnya lebih gampang, apalagi setelah itu dia (Nazaruddin) jadi anggota DPR, dia tidak lebih banyak nongol, yang lebih banyak

Rosa fee-nyakamitawar-ta-war awalnya mereka maunya banyak," tambah El Idris. EI Idris ditunjukkan tabel proyek oleh Mindo Rosalina Manulang yaitu bagian marketing Anugerah Grup, milik mantan Ben-dahra Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mana saja yang dapat dikerjakan/Saya kan dikasih lihat berkas yang diambil KPK dari kantor Nazarudin, tabelnya regulasinya, ada rulisanya. Rosa juga bilang kepada saya, ini Pak Idrisyangmengerjakan, yah," ungkap El Idris.

Menurut El Idris, saat Nazaruddin ditangkap pada bulan Agustus 2011, pimpinan KPK saat itu Busyro Muqoddas menceritakan bahwa ada 36 proyek senilai Rp6 triliun yang ada dalam tabel tersebut."Yang kami dapatcumaRpl triliun.yang kami dapat yang Rp5 triliun ke mana? Itu yang saya pikir, ini pengadilan kita cari keadilan," tambah El Idris. Menurut El Idris, kondisi PT DGI saat ini sulit karena sedang menjalani proses hukum hingga 7,5 tahun sehingga bank tidak mau memberikan kredit kepada perusahaan itu. "Bank-bank tidak mau memberikan fasilitas. Kasihan NKE sudah tidak punya duit benar. Sebelumnya karyawan 2.600 orang, sekarang karyawan 1.200. Mungkin lebih sedikit lagi, kami mau dihukum apalagi, yang itu kami bilang, kasihan kami. Kami karyawan menanggung ke-

luarga," ungkap El Idris. "Apa yang Bapak sampaikan tadi akan kami serap," kata jaksa penuntut umum KPK Lie Putra Setiawan.

"Iya saya harap cepat kami sudah habis RplOO miliaran," ungkap El Idris.

Dalam dakwaan, PT NKE setidaknya mendapat keuntungan Rp240,093 miliar dari delapan proyek pemerintah yang korporasi itu kerjakan. Kedelapan proyek itu adalah proyek Pem-

bangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan 2010 (Rp24,778 miliar), proyek Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (Rp42,717 miliar), dan proyek Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Surabaya (Rp44,- 536 miliar).

Selanjutnya, proyek Gedung RS Pendidikan Uni-

versitas Mataram di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat(Rp23,902 miliar), dan proyek Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (R- SUD) Sungai Dareh di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat (Rp2-0,503 miliar).

Selain itu, proyek Gedung Cardiac di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Provinsi Sumatera Utara (Rp4,015 miliar), proyek Paviliun di RS Adam Malik

Medan (Rp2,164 miliar) dan proyek RS Tropis Universitas Airlangga anggaran 2009 dan 2010 (Rp77,478 miliar). Atas perbuatannya, PT NKEdidakwadengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidan; o-rupsi sebagaimana telah diubah dengan UU \o. 20/2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ANT





Original Post

Industri TPT Terancam PHK 25 Ribu Pekerja

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 8
2018-10-25


Industri TPT Terancam PHK 25 Ribu Pekerja

JAKARTA - Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terancam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 25 ribu karyawan akhir tahun ini. Hal tersebut terpaksa dilakukan lantaran perusahaan tidak sanggup lagi membayar upah tinggi.

"Ada sekitar 16-18 perusahaan yang sudah mengadu ke kami. Kalau keputusan putusan pengadilan tinggi tidak juga dieksekusi, tidak ada pilihan lain selain PHK," kata Direktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Research Institute Agung Pambudhi di Jakarta, Rabu (24/10).

Agung menjelaskan, permasalahan tersebut bermula dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang menetapkan upah minimum regional (UMR) sektor padat karya di beberapa daerah di Jabar. Besaran upah tersebut sedikit di bawah upah minimum regional (UMP), karena kemampuan industri di daerah tersebut kurang memadai.

Ketika dijalankan oleh industri, terang dia, keputusan tersebut kemudian digugat oleh sekelompok orang ke pengadilan negeri. Kemudian, pengadilan negeri mengabulkan gugatan tersebut.

Pengusaha, lanjut dia, kemudian mengajukan banding ke pengadilan

tinggi, yang akhirnya dikabulkan oleh pengadilan. "Itu keputusan sudah diketak sejak beberapa bulan lalu, tetapi sampai sekarang belum dijalankan. Harusnya itu segera dieksekusi agar memberi kepastian iklim usaha," papar dia.

Agung mengatakan, sebanyak 18 perusahaan tekstil dan garmen telah mendatangi Apindo dan mengaku akan terdampak akibat kasus tersebut. "Dari total 50 ribu buruh yang bekerja, mereka terpaksa akan merumahkan 50%n atau 25 ribu orang tahun ini kalau keputusan PT tidak juga dieksekusi," papar dia.

Dia menjelaskan, perusahaan -perusahaan tersebut tidak mampu lagi membayar upah pekerjanya sehingga memutuskan untuk melakukan PHK. "Kalau untuk pengurangan produksi sudah mereka lakukan, karena memang permintaan tidak terlalu baik," ujar dia.

Agung menegaskan, pengusaha meminta keputusan PT tersebut segera dieksekusi. Pasalnya, jika tidak dieksekusi tahun ini dan masih menggunakan UMP 2018, akan dianggap sebagai beban perusahaan.

"Kalau utang dan harus dipenuhi tahun ini, tidak mungkin. Bahkan kalau tahun depan, juga tidak mungkin," kata dia.

(epa)





Original Post

KPK Kembali Memanggil Bos BDNI Sjamsul Nursalim

Media Cetak Harian Kontan Halaman 20
2018-10-25


KPK Kembali Memanggil Bos BDNI Sjamsul Nursalim

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah mengirimkan surat pemanggilan terhadap pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) tahun 2004 Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim. Surat ini diberikan terkait pengembangan kasus korupsi dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul selaku obligor dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

"Kami sedang memastikan apakah surat itu sampai atau belum," tutur Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yuyuk Andriati Iskak, di Gedung KPK, Rabu (24/10).

Sebelumnya Sjamsul dan Itjih diagendakan untuk diperiksa pada 22 dan 23 Oktober 2018. Keterangan mereka diperlukan KPK. Hanya keduanya mangkir tanpa keterangan. Dua minggu sebelumnya pada 8 dan 9 Oktober 2018 lalu, Sjamsul dan Itjih juga tidak memenuhi panggilan lembaga antirasuah ini.

Pemanggilan Sjamsul dan Itjih terkait dengan perkara Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad yang terbukti merugikan negara sekitar Rp 4,58 triliun terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Syafruddin pun telah divonis 13 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 24 September 2018 lalu.

Muhammad Afandi





Original Post

Gugatan Praperadilan Gubernur Aceh Ditolak

Media Cetak Harian Kontan Halaman 20
2018-10-25


Gugatan Praperadilan Gubernur Aceh Ditolak

JAKARTA. Praperadilan penetapan tersangka yang diajukan oleh Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Hakim menolak permohonan praperadian bernomor 119/Pid. Prap/2018/PN.JakSel itu dalam sidang, Rabu (24/10).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim tunggal Praperadilan Riyadi Sunindio Florentinus menyatakan unsur tertangkap tangan Irwandi terpenuhi, sehingga unsur penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan kepada Irwandi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sah. "Menolak permohonan pemohon seluruhnya," ujarnya saat membacakan putusan, Rabu (24/10).

Irwandi yang tengah menjalani pemeriksaan di KPK Rabu (24/10) kemarin mengaku menerima putusan pengadilan tersebut. "Ditolak artinya tidak diterima, biasa saja," ujarnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, dengan putusan ini memperkuat tindakan yang telah dilakukan oleh KPK. "Sehingga putusan ini mempertegas keabsahan tangkap tangan, penyidikan dan penahanan yg telah dilakukan oleh KPK. Hakim Praperadilan telah mempertimbangkan secara tepat dalam memutuskan perkara Praperadilan ini," ujar Febri

Muhammad Afandi





Original Post

Media