Kasus Meikarta: Usai Diperiksa, Presdir Lippo Cikarang Enggan Berkomentar

Media Online Bisnis.com
2018-10-26


Presiden Direktur Lippo Grup Toto Bartholomeus Usai Diperiksa KPK, Kamis (25/10/2018) - Bisnis.com // Rahmad Fauzan JAKARTA -- Presiden Direktur Lippo Cikarang Toto Bartholomeus tidak memberikan komentar setelah menjalani pemeriksaan di KPK selama lebih dari sepuluh jam.

Toto hari ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Billy Sindoro dalam kelanjutan kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi."Lain kali ya," ujar Toto singkat sebelum masuk ke dalam mobil dengan nomor polisi B 1597 FJE dan meninggalkan kawasan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar pukul 22.13 wib.

Hingga saat ini KPK terus mendalami pengetahuan para saksi dalam kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Hari ini 12 saksi diperiksa KPK untuk tersangka Billy Sindoro setelah sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap 11 saksi, meskipun hanya 7 di antaranya yang hadir.

"Penyidik masih terus mendalami pengetahuan para saksi tentang proses perizinan dan syarat-syarat perizinan untuk mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (25/10/2018).

Terkait dengan perkara, KPK menetapkan Direktur PT Operasional Lippo Grup Billy Sindoro sebagai salah satu tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek Pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Selain Billy, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka penerima.

"Disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji kepada Bupati Bekasi dan kawan-kawan terkait pengurusan perizinan proyek Pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi," ujar Wakil Pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif di KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018).

KPK juga menetapkan tujuh orang lain sebagai tersangka, yaitu sebagai pihak pemberi Taryudi, Konsultan Lippo Grup Fitra Djaja Kusuma, Konsultan Lippo Grup dan Henry Jasmen, Pegawai Lippo Grup.

Sementara itu, sebagai pihak penerima ditetapkan tersangka sebagai berikut, yaitu Jamaludin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi dan Neneng Rahmi, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.

Pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek Meikarta seluas total 774 hektar diduga dibagi ke dalam tiga fase, yakni fase pertama 84,6 ha fase kedua 252,6 ha dan fase ketiga 101,5 ha.

Berdasarkan dugaan KPK, pemberian dalam perkara ini sebagai bagian dari komitmen fee proyek pertama dan bukan pemberian pertama dari total komitmen Rp13 miliar melalui Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Pemadam Kebakaran, dan DPM-PTT.

"Diduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas pada April, Mei, dan Juni 2018," lanjut Laode.

Sementara itu, dari lokasi OTT KPK mengamankan barang bukti berupa Uang SGD90 ribu dan uang dalam pecahan Rp100 ribu total Rp513 juta. KPK juga sudah mengamankan tiga unit mobil, yakni Toyota Avanza, Toyota Innova, dan BMW.

Sebagai pihak penerima ditetapkan tersangka sebagai berikut, yaitu Jamaludin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi dan Neneng Rahmi, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.

Pihak yang diduga penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Khusus untuk Jamaludin, Sahat MBJ Nahor, Dewi Tisnawati, dan Neneng Rahayu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ancaman pidana untuk penerimaan suap atau gratifikasi sangat tinggi yaitu maksimal 20 tahun atau seumur hidup (Pasal 12 a, b atau Pasal 12 B).

http://kabar24.bisnis.com/read/20181026/16/853421/kasus-meikarta-usai-diperiksa-presdir-lippo-cikarang-enggan-berkomentar




Original Post

KPK tahan Bupati Cirebon

Media Online Antara
2018-10-26


Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka kasus suap terkait mutasi jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon Jawa Barat Tahun Anggaran 2018.

Dua tersangka itu adalah Bupati Cirebon 2014-2019 Sunjaya Purwadisastra (SUN) dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto (GAR).

"Untuk tersangka SUN dan GAR ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK yang berlokasi di belakang gedung Merah Putih KPK Kavling K-4 Jakarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat dini hari.

Usai diperiksa, Sunjaya yang keluar gedung KPK Jakarta pada Jumat dini hari sekitar pukul 00.05 WIB itu membantah telah menerima uang suap terkait kasus tersebut.

"Saya disangkakan menerima uang Rp100 juta, sampai sekarang saya belum pernah terima uang itu," kata Sunjaya yang telah mengenakan rompi jingga tahanan KPK itu.

Sebelumnya, tersangka pemberi suap Gatot telah terlebih dahulu keluar dari gedung KPK, Jakarta pada Kamis (25/10) sekitar pukul 23.10 WIB.

Namun, ia memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media seputar kasus yang menjeratnya itu.

Dalam kegiatan itu, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang rupiah sebesar total Rp385.965.000 dengan rincian Rp116 juta dan Rp269.965.000 dalam pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah.

Selanjutnya, bukti transaksi perbankan berupa slip setoran dan transfer senilai Rp6.425.000.000.

"Diduga pemberian oleh GAR kepada SUN melalui ajudan Bupati sebesar Rp100 juta terkait "fee" atas mutasi dan pelantikan GAR sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/10) malam.

Diduga Sunjaya sebagai Bupati juga menerima pemberian Iainnya secara tunai dari pejabat-pelabat di lingkungan Pemkab Cirebon sebesar Rp125 juta melalui ajudan dan sekretaris pribadi Bupati.

"Modus yang diduga digunakan adalah pemberian setoran kepada Bupati setelah pejabat terkait dilantik. Nilai setoran terkait mutasi ini diduga telah diatur mulai dari jabatan lurah, camat hingga eselon III," ungkap Alexander.

Selain pemberian tunai terkait mutasi jabatan, lanjut Alexander, diduga Sunjaya juga menerima "fee" total senilai Rp6.425.000.000 yang tersimpan dalam rekening atas nama orang lain yang berada dalam penguasaan Bupati.

"Yang digunakan sebagai rekening penampungan terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Cirebon Tahun Anggaran 2018," kata dia.

Untuk diketahui, Sunjaya merupakan petahana yang memenangi Pilkada Kabupaten Cirebon 2018 lalu.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Sunjaya disangkakan melanggar dua pasal terkait suap dan gratifikasi. Pertama, Sunjaya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua, Sunjaya juga disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara sebagai pihak yang diduga pemberi, Gatot disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta: Benardy FerdiansyahEditor: Ruslan BurhaniCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/761953/kpk-tahan-bupati-cirebon




Original Post

KPK Tahan Bupati Cirebon

Media Online Republika Online
2018-10-26


Bupati Cirebon mengaku tak pernah menerima uang suap seperti yang dituduhkan KPK.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka kasus suap terkait mutasi jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018. Dua tersangka yang ditahan itu adalah Bupati Cirebon 2014-2019 Sunjaya Purwadisastra (SUN) dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto (GAR).

"Untuk tersangka SUN dan GAR ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK yang berlokasi di belakang gedung Merah Putih KPK Kavling K-4 Jakarta," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (26/10) dini hari.

Usai diperiksa, Sunjaya yang keluar gedung KPK Jakarta pada Jumat dini hari sekitar pukul 00.05 WIB itu membantah telah menerima uang suap terkait kasus tersebut.

"Saya disangkakan menerima uang Rp 100 juta, sampai sekarang saya belum pernah terima uang itu," kata Sunjaya yang telah mengenakan rompi jingga tahanan KPK itu.

Sebelumnya, tersangka pemberi suap Gatot telah terlebih dahulu keluar dari gedung KPK, Jakarta pada Kamis (25/10) sekitar pukul 23.10 WIB. Namun, ia memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media seputar kasus yang menjeratnya itu.

Dalam kegiatan itu, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang rupiah sebesar Rp 385.965.000 dengan rincian Rp 116 juta dan Rp 269.965.000 dalam pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu.

Selanjutnya, bukti transaksi perbankan berupa slip setoran dan transfer senilai Rp 6.425.000.000.

"Diduga pemberian oleh GAR kepada SUN melalui ajudan Bupati sebesar Rp 100 juta terkait \'fee\' atas mutasi dan pelantikan GAR sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/10) malam.

Diduga Sunjaya sebagai Bupati juga menerima pemberian lainnya secara tunai dari pejabat-pelabat di lingkungan Pemkab Cirebon sebesar Rp 125 juta melalui ajudan dan sekretaris pribadi Bupati. "Modus yang diduga digunakan adalah pemberian setoran kepada bupati setelah pejabat terkait dilantik. Nilai setoran terkait mutasi ini diduga telah diatur mulai dari jabatan lurah, camat hingga eselon III," ungkap Alexander.

Selain pemberian tunai terkait mutasi jabatan, lanjut Alexander, diduga Sunjaya juga menerima fee total senilai Rp 6.425.000.000 yang tersimpan dalam rekening atas nama orang lain yang berada dalam penguasaan Bupati. "Yang digunakan sebagai rekening penampungan terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Cirebon Tahun Anggaran 2018," kata dia.

Sunjaya Purwadisastra merupakan petahana yang memenangi Pilkada Kabupaten Cirebon 2018 lalu. Sebagai pihak yang diduga penerima, Sunjaya disangkakan melanggar dua pasal terkait suap dan gratifikasi.

Pertama, Sunjaya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua, Sunjaya juga disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara sebagai pihak yang diduga pemberi, Gatot disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/10/26/ph68jx430-kpk-tahan-bupati-cirebon




Original Post

Tok Tok Tok, Pengadilan Tinggi Medan Tolak Banding Meliana

Media Online JPNN.COM
2018-10-26


jpnn.com, MEDAN - Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Medan memutuskan menolak permohonan banding yang diajukan Meiliana, terdakwa penodaan agama di Tanjungbalai, Sumatera Utara.

Dengan putusan tersebut, harapan Meiliana pun pupus untuk menghirup udara bebas.

Majelis hakim yang terdiri dari Daliun Sailan (ketua), dan dua anggotanya, Prasetyo Ibnu Asmara dan Ahmad Adrianda Patria, tetap menghukum Meiliana dengan 1 tahun dan 6 bulan penjara.

Hukuman ini sama dengan putusan Pengadilan Negeri Medan.

"Tadi saudara-saudara sudah mendengar apa yang menjadi putusan majelis hakim. Putusan yang telah diucapkan tadi adalah majelis hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama," kata Humas PT Medan, Adi Sutrisno, di PT Medan, Jalan Ngumban Surbakti, Medan, Kamis (25/10) seusai persidangan.

Dalam nota putusannya lanjut Adi, majelis hakim PT Medan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim PN Medan dan amar putusan.

"Jadi intinya adalah majelis hakim menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Medan. Yakni terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penodaan agama, kemudian dipidana dengan pidana 1,5 tahun atau 1 tahun 6 bulan penjara," sambung Adi.

Sementara penasihat hukum Meiliana, Josua Rumahorbo menyatakan pihaknya masih harus berkoordinasi dengan Meiliana untuk memutuskan menempuh upaya kasasi atau tidak. "Jadi kita untuk melakukan upaya hukum, kita koordinasi dulu dengan Meiliana," ucapnya.

https://www.jpnn.com/news/tok-tok-tok-pengadilan-tinggi-medan-tolak-banding-meliana




Original Post

Sofyan Perkuat Dugaan Keterlibatan Setya Novanto

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-10-26


Sofyan Perkuat Dugaan Keterlibatan Setya Novanto

Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengaku Setya pernah meminta proyek PLTU Jawa III.

maya.puspitasari@tempo.co.id

JAKARTA - Kesaksian Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memperkuat dugaan jaksa penuntut umum ihwal keterlibatan mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto, dalam korupsi proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mulut tambang Riau-1. Sofyan mengatakan, Setya pernah meminta proyek PLTU Jawa HI.

"Kebetulan Jawa III sudah ada yang memiliki, jadi kami sampaikan banyak proyek di luar Jawa yang belum diminati, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi," kata Sofyan kemarin. Dalam persidangan tersebut, Sofyan diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Johanes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham BlackGold Natural Resources Ltd.

Menurut Sofyan, permintaan Setya disampaikan dalam pertemuan di rumah mantan Ketua Umum Golkar itu pada awal 2016. Saat itu Sofyan mengaku dihubungi oleh Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih agar datang ke rumah Setya untuk membahas proyek listrik 35 ribu megawatt. Dalam pertemuan itu hadir pula Direktur Pengadaan

Strategis II PLN Supangkat Iwan Santoso.

Di sela pembahasan, Setya menyatakan berminat pada proyek PLTU Jawa III. Namun, menurut Sofyan, Setya tak menjelaskan siapa nantinya yang akan menggarap proyek itu."Beliau hanya menyampaikan kawan beliau akan ikut (tender)," ujar dia.

Supangkat, yang diperiksa sebagai saksi dalam sidang yang sama, membenarkan adanya pertemuan itu. Ia juga membenarkan bahwa Setya sempat menanyakan soal proyek PLTU Jawa III. "Itu nanti akan digarap siapa, tidak tahu. Dia hanya menanyakan," katanya.

Jaksa Komisi

Pemberantasan Korupsi, Ronald Worotikan, mendu-

ga Setya tengah memastikan proyek mana yang tersedia untuk diserahkan kepada Kotjo. Apalagi, setelah pertemuan itu, Eni memperkenalkan Kotjo kepada Sofyan. "Karena sebelumnya Kotjo sudah pernah menemui Setya agar dibantu mendapatkan proyek PLTU," ucap dia.

Jaksa mendakwa Kotjo menyuap Eni untuk memuluskan PT Samantaka Batubara, anak usaha BlackGold Natural

Resources Ltd, mendapatkan proyek PLTU Riau-1. Jaksa menyebutkan Kotjo mengajukan permohonan agar PLN memasukkan proyek PLTU Riau-1 ke dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL). Karena tak kunjung mendapat tanggapan,

Kotjo meminta bantuan Setya.

Kotjo diduga menjanjikan Setya imbalan sebesar US$ 6 juta. Setya pun disebut sebagai orang yang memerintahkan Eni untuk membantu Kotjo mendapatkan proyek listrik 35 ribu megawatt itu.

Kuasa hukum Setya, Maqdir Ismail, tak membantah adanya pertemuan dengan Sofyan di rumah kliennya. Namun ia membantah Setya kala itu meminta proyek PLTGU Jawa III. "Tidak ada beliau (Setya) meminta proyek. Pembicaraan dalam pertemuan itu umum saja. Bicara yang agak ngalor-ngidul gitu," katanya. Adapun Kotjo juga tak membantah kesaksian Sofyan.

MAYA AYU PUSPITASARI/ Maya Ayu Puspitasari







Original Post

Mengadu Program Antikorupsi

Media Cetak Kompas Halaman 5
2018-10-26


Mengadu Program Antikorupsi

Pemberantasan korupsi jadi program yang hampir selalu ditawarkan kandidat dalam kontestasi politik, termasuk Pemilihan Presiden 2019. Kini, yang dibutuhkan adalah bukti dari komitmen untuk melaksanakan program itu.

Memberantas korupsi seperti janji lama yang selalu diperdengarkan para politisi. Padahal, yang kini dibutuhkan adalah ikhtiar yang sungguh-sungguh, termasuk dari para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2019 untuk mengusut tuntas akar masalah dan membenahi sistem secara komprehensif untuk memberantas korupsi.

Selayang pandang, visi-misi pasangan calon Joko Wido-do-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait pemberantasan korupsi tak jauh berbeda.

Dalam dokumen, visi-misi Nawacita II Jokowi-Maruf yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), janji pemberantasan korupsi termaktub dalam poin misi keenam yang berbunyi, "Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya."

Dalam upaya pemberantasan korupsi ini, Jokowi-Maruf, antara lain, berjanji memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), serta meningkatkan sinergi dan kerja sama antar-institusi penegak hukum. Mereka juga berjanji menggiatkan transaksi nontunai untuk mencegah korupsi dan pencucian uang.

Sektor yang mendapat perhatian pasangan ini adalah peradilan, yang ditunjukkan melalui janji melanjutkan pemberantasan mafia peradilan dan penindakan terhadap korupsi di lingkungan peradilan. Pemberantasan korupsi di daerah juga jadi perhatian pasangan ini dengan cara mendorong transparansi pengelolaan anggaran.

Sementara itu, pasangan Prabowo-Sandiaga berjanji mewu-

judkan penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, dan transparan. Mereka juga berjanji memberantas korupsi dengan menciptakan pemerintahan yang bersih lewat memperkuat KPK, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

Hal ita, antara lain, dilakukan dengan mencegah korupsi di berbagai Uni serta sektor melalui penerapan manajemen yang terbuka dan akuntabel. Pasangan ini juga berjanji mengembangkan sistem smart government untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mencegah praktik manipulasi dan korupsi di birokrasi pemerintahan.

"Kedua capres-cawapres sama-sama terlihat memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tetapi, sekarang, yang penting adalah bagaimana terjemahan programnya, harus membumi, harus konkret," kata pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan dalam acara bincang-bincang Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (24/10/2018).

Hadir juga dalam acara yang dipandu Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo itu, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Hermawan Sulistyo; anggota Tim Kampanye Jokowi-Maruf, Jerry Sambuaga; Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Maruf Arsul Sani; Juru Kampanye Nasional Prabo-wo-Sandiaga, Sudirman Said; dan Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.

Iwan mengatakan, pembenahan sistem secara menyeluruh jadi kunci penting memberantas korupsi. Ada beberapa parameter yang bisa dilihat, mulai dari pembenahan sumber daya manusia, struktur atau sistem, hingga budaya antikorupsi.

Namun, satu janji terpenting yang harus dibuktikan para kandidat adalah janji untuk tidak melemahkan KPK. Selain itu, komitmen untuk menempatkan penegak hukum yang profesional dan tidak memiliki afiliasi serta kepentingan politik.

Hal itu dibutuhkan karena korupsi terus jadi masalah yang serius. Akibatnya, selain pencegahan, penindakan korupsi juga mesti terus dilakukan. "Janji bisa saja setinggi langit, tetapi pesan kami, baik Pak Prabowo maupun Jokowi, jangan mengganggu KPK," katanya.

Membenahi sistem

Menyikapi hal itu, pihak Pra-bowo-Sandiaga dan Jokowi-Maruf sama-sama sepakat untuk membenahi sistem agar tidak memunculkan celah untuk

praktik korupsi. Jerry mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 yang diteken Presiden Jokowi pada 18 September lalu, mengenai pemberian kompensasi bagi pelapor kasus korupsi, adalah contoh ikhtiar baik menuju hal itu.

Ke depan, regulasi yang bisa mendorong perbaikan sistem dan budaya antikorupsi seperti itu akan diperbanyak. "Kompensasi Rp 200 juta bagi setiap pelapor kasus korupsi itu bentuk ikhtiar politik yang konkret. Kita tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mendorong masyarakat untuk terlibat aktif," kata Jerry.

Pasangan Jokowi-Maruf juga menawarkan penguatan KPK dari segi politik anggaran. Hal tersebut, menurut Arsul, sudah diterapkan sejak saat ini.

Menurut anggota Komisi III DPR itu, anggaran KPK pada i masa pemerintahan Joko Wido-do-Jusuf Kalla meningkat Rp 274 miliar dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya

Sementara Ferdinand mengatakan, Prabowo-Sandiaga menawarkan pembenahan sistem secara menyeluruh melalui mewujudkan manajemen pengelolaan pemerintahan yang lebih transparan untuk menutup celah korupsi. Seiring dengan itu, Prabowo-Sandiaga juga menawarkan kenaikan gaji bagi para penegak hukum untuk mendorong penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang lebih optimal.

Sementara itu, Sudirman menekankan pentingnya keteladanan. Pendekatan pembenah-

an sistem harus diiringi dengan pembenahan sumber daya manusia serta ditumbuhkannya budaya antikorupsi Hal tersebut harus dimulai dari para elite, baik Presiden maupun wakil rakyat yang duduk di DPR dan daerah.

"Saya percaya budaya ini berkaitan dengan keteladanan elite. Kalau itu bisa dimulai dari DPR, itu akan sangat baik, hulu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu kita perbaiki bersama," katanya.

Janji dan program sudah ditawarkan. Ke depan, masih ada enam bulan masa kampanye yang tersisa. Akhirnya masyarakat yang menilai dan mengadu program setiap calon. Jangan sampai hanya berakhir murah di mulut, tetapi mahal di timbangan.

(AGNES THEODORA)







Original Post

Musuh Bangsa ini Korupsi!

Media Cetak Kompas Halaman 6
2018-10-26


Musuh Bangsa ini Korupsi!

Penangkapan Bupati Cirebon, Jawa Barat, Sunjaya Purwadisastra, oleh KPK kian memperkuat sinyal bahwa Indonesia telah memasuki darurat korupsi.

Sunjaya terpilih sebagai bupati untuk periode kedua dalam Pilkada 2018. Ia ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dituduh melalaikan jual beli jabatan dan juga menerima setoran dari pengusaha. Sunjaya adalah bupati ke-100 yang diproses KPK sejak komisi itu berdiri. Sungguh sangat memalukan dan memprihatinkan.

Rentetan penangkapan oleh KPK terhadap sejumlah kepala daerah tak bisa lagi dipandang sebagai peristiwa biasa. Situasi ini darurat! Korupsi itu memiskinkan. Korupsi itu menghina kemanusiaan. Perlu langkah radikal untuk mengamputasi kepala daerah yang mempunyai kebiasaan menyalahgunakan jabatan untuk meraih keuntungan pribadi. Perlu ada pembenahan sistem pemilu yang memang sangat mahal.

Sistem pemilu membutuhkan kapital untuk menggapai kekuasaan. Setelah kekuasaan diperoleh, kekuasaan itu dimanfaatkan untuk memupuk kembali kapital. Lingkaran itu harus dipotong. Kita mendorong Presiden Joko Widodo mengambil langkah radikal untuk memberantas korupsi di negeri ini Bahkan, jika perlu. Presiden Jokowi memimpin sendiri pemberantasan korupsi di negeri ini dan menghentikan lingkaran sejarah korupsi di Indonesia Jejak korupsi Indonesia tertanam dalam sejak zaman kolonial Belanda. Asosiasi dagang Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) ambruk karena korupsi.

Dukut Imam Widodo, penulis Soerabaia Tempo Doeloe, menulis, Nicolas Engelhard, Gubernur Pantai Timur Jawa, dalam memorinya pada 15 April 1805 mengakui dirinya menjadi kaya raya karena menerima upeti orang-orang pribumi yang menginginkan jabatan. (Korupsi Mengorupsi Indonesia, 2009). Apa bedanya dengan yang dilakukan Sunjaya?

Penelitian Himawan Pradiptyo berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kurun waktu 2001-2008 menunjukkan, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 67,5 triliun. Namun, nilai hukum finansial yang diperintahkan pengadilan hanya Rp 4,76 triliun. Artinya, Rp 62,79 triliun harus ditanggung oleh pajak rakyat. Angka itu hampir sama dengan anggaran untuk desa.

Berdasarkan data dari KPK, dari 781 kasus korupsi yang ditangani, mayoritas (474 kasus) adalah penyuapan. Jadi, fokus-lah pada penyuapan dengan memperbaiki sistemnya dan menghukum berat penyuap dan orang yang menerima suap.

Harian ini berulang kali menyuarakan kegemasan pada korupsi Kita kutip kembali Tajuk Rencana Kompas, 14 September 1965, 53 tahun lalu. "Soal pentjoleng ekonomi sekarang, ramai dibicarakan lagi. Dibicarakan lagi, sebab sudah pernah bahkan sering hal itu didjadikan bahan pembicaraan. Jang ditunggu oleh rakjat sekarang bukanlah pembicaraan lagi tapi tindakan kongkrit tangkap mereka, periksa, adili, hukum, gantung, tembak!"

Apakah harus solusi seperti tahun 1965 yang dilakukan? Tentunya tidak persis! Namun, dibutuhkan langkah radikal untuk mengatasi korupsi, sebelum korupsi justru membuat negara ini limbung.

REDAKSI







Original Post

Polres Depok Minta Dukungan KPK

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-10-26


Polres Depok Minta Dukungan KPK

DIAN FATH RISALAH. RUSDY NURDIANSYAH

JAKARTA - Tim penyidik dari Polres Kota De-Pok menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Kamis (25/10). Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menjelaskan, maksud kedatangan tim penyidik Polres Depok untuk meminta dukungan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Nangka, Kota Depok.

"Sejauh ini ada kebutuhan dukungan fasilitasi ahli yang akan diberikan oleh KPK," kata Febri. Kamis (25/10).

Febri menuturkan, dalam penyidikan kasus itu, ada dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu mantan Wali Kota Depok Nurmah-mudi Ismail dan ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ham- Prihanto. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka sejak 20 Agustus 2018. Dari Rp 17 miliar nilai proyek Jalan Nangka, diduga negara dirugikan sekitar Rp 10,721 miliar, sesuai laporan audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Febri mengatakan, Tim Koordinasi dan Supervisi Penindakan (Koorsupdak) KPK telah melakukan koordinasi dan supervisi penanganan perkara korupsi yang ditangani penyidik Polresta Depok tersebut. "Supervisi dilakukan untuk mendukung penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan pengadaan tanah simpang jalan Bogor Raya-Jalan Nangka dengan menggunakan APBD Perubahan Kota Depok," kata Febri.

Pada prinsipnya, kata dia. kegiatan penindakan kasus korupsi seperti itu merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi trigger mechanism yang dilakukan KPK pada penegak hukum Polri ataupun Kejaksaan. Febri menuturkan, ahli yang dibutuhkan biasanya seperti ahli hukum, ahli teknik, hingga ahli keuangan negara.

Namun, hingga saat ini, KPK dan perwakilan Polres Depok masih melakukan pemetaan terhadap kebutuhan ahli yang nantinya diperlukan. "Pemetaan kebutuhan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi atau gelar perkara bersama," kata Febri.

Febri mengatakan, gelar perkara bersama satuan tugas unit koorsupdak KPK dihadiri Kepala Satuan Reskrim Polresta Depok, Kompol Bintoro dan tim, Polda Metro Jaya, dan Bareskrim Polri. "Supervisi dilaksanakan di Ruang Rapat Gedung Merah Putih KPK," kata Febri.

Febri menjelaskan, tujuan dari koordinasi dan supervisi tersebut untuk mendukung penyidik Polresta Depok dalam menyelesaikan penanganan perkara korupsi yang mengalami .kendala, baik kendala ahli maupun intervensi dari pihak luar.

Sementara, Kepala Unit Kriminal Khusus (Krimsus) Polres Depok, AKP Firdaus, menegaskan, pihaknya belum dapat informasi terkait adanya koordinasi tim penyidik Polres Depok dengan KPK. "Berdasarkan arahan pak Kapolres Depok sebaiknya coba konfirmasi ke Kabid Humas Polda Metro Jaya," kata dia.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, juga mengaku belum dapat informasi penyidik Polres Depok melakukan koordinasi dan meminta dukungan KPK terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Nur Mahmudi. "Belum ada informasi soal koordinasi tersebut," kata Argo.

Menurut Argo, saat ini berkas kasus Nur Mahmudi dan Harry Prihanto sedang dipelajari Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok. "Berkas perkara kan masih di kejaksaan sedang dipelajari jaksa untuk diteliti," katanya.

ed ilham tirta/ DIAN FATH RISALAH/RUSDY NURDIANSYAH







Original Post

Patrialis Akbar Ajukan PK

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-10-26


Patrialis Akbar Ajukan PK

JAKARTA - Mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar mengajukan peninjauan kembali (PKl atas vonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Patrialis Akbar juga berkewajiban membayar uang pengganti karena terbukti menerima suap untuk memengaruhi putusan uji materi UU Peternakan dan Kesehatan

Hewan yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MKl.

Ada tiga alasan saya mengajukan permohonan PK," kata Patrialis saat membacakan permohonan PK di Tipikor Jakarta, Kamis 125/101.

Pertama, karena terdapat 16 novum Ibukti baru! kasus tersebut. Salah satunya, pendapat tertulis dari mantan Ketua MK Hamdan Zulfayang menjelaskan mekanisme pengambilan keputusan di MK. Kemudian, adanya pertentangan dalam pu-

tusan yang dia terima dan terakhir dugaan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata terhadap putusan terdahulu.

Vonis itu dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada tanggal 4 September 2017 Saat itu, Patrialis tidak mengajukan banding ataupun kasasi. Namun, berselang setahun, dia pun mengajukan PK. "Pemohon PK untuk membantah bahwa saya tidak pernah memengaruhi putusan hakim MK," kata

Patrialis.

antara edilham tirta







Original Post

PEMERIKSAAN

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-10-26


PEMERIKSAAN

Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Ketut Budi Wijaya usai menjalani pemeriksaan di Geclung KPK, Jakarta. Kamis 125/10). Ketut Budi Wijaya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Silly Sindoro terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji pengurusan proyek Meikar.ta di Kabupaten Bekasi.

PUTRA M AKBAR/REPUBLIKA







Original Post

Sofyan Basir Akui Eni Kerap Atur Pertemuan

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-10-26


Sofyan Basir Akui Eni Kerap Atur Pertemuan

JAKARTA - Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir mengaku, mantan wakil ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih kerap mengatur pertemuan antara terdakwa suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-i. Johanes Budisutrisno Kotjo dan dirinya. Namun. Sofyan tidak tahu apa yang didapat Eni dari jasanya menghubungkan Kotjo dengan dirinya.

"Saya tidak tahu bu Eni dapat apa karena berkawan baik saja dengan Pak Kotjo," kata Sofyan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Kamis (26/10).

Sofyan bersaksi untuk terdakwa Kotjo. Pemilik Blakgold Natural Resources Ltd itu didakwa memberikan hadiah atau janji kepada tersangka Eni Maulani Saragih dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham senilai Rp 4,75 miliar terkait pengurusan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Mulut Tambang RIAU-i.

Sofyan membantah menerima keuntungan dari perannya tersebut. "Picliau-beliau tahu kami, saya selalu bicara penting utamakan PLX saya selalu bicara itu. tapi kami tidak diarahkan atau berencana atau un-

tuk diarahkan mengenai/ee. Saya akan tolak kalau ada/ee itu," kata Sofyan.

Dalam sidang itu, Sofyan juga mengungkapkan isi pertemuan antara dirinya. Idrus Marham, Eni, dan Kotjo pada 6 Juni 2018. "Pak Idrus bicara begini Ini Pak Kotjo mau bicara mohon maaf saya dipanggil Pak bub. saat itu sudah malam pukul 10.30 WIB, lalu saya katakan Kan RIAU-i sudah mau selesai, kalau boleh diskusi RIAU-2 karena sudah berlarut-larut pertemuan belum kelar, fokus saja jangan menghambat mimpi saya terus kalau tidak maju, akan saya putus karena akan menghambat proyek kelistrikan infrastruktur pemerintah, 1 " kata Sofyan.

Sofyan mengaku sudah bernegosiasi selama delapan bulan dengan Kotjo dan mitra investornya, yaitu China Huadian Engineering Company (CH EC) Ltd. Peraturan Presiden No 4 tahun 2016 menyatakan, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dilaksanakan PLN melalui anak perusahaannya sebagai bentuk kerja sama dengan badan usaha milik asing dengan syarat anak perusahaan PLN memiliki saham 51 persen.

Karena itu, dibentuklah konsorsium PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd, dan China Huadian Engineering Company (CHEC) Ltd untuk mengerjakan PLTU MT RIAU. Namun, negosiasi berlarut-larut.

Dalam pertemuan itu, kata Sofyan, Idrus tidak ikut campur dalam negosiasi proyek PLTU MT RIAU-i. Ia membicarakan masalah lain. "Maaf, bicara soal agama, masjid, mobil jenazah karena Pak Idrus Mensos (menteri sosial)," kata Sofyan.

Menurut Sofyan, Idrus memita sekitar 30 mobil jenazah yang akan didistribusikan ke berbagai daerah. Sedangkan, kata dia, PLN punya kepentingan listrik untuk daerah tertinggal, terluar, termiskin karena banyak rumah di sana tidak dialiri listrik.

Tiang listriknya ada, tapi tidak bisa bayar meteran listrik. "Saya minta uang Kementerian Sosial untuk listrik desa, tadinya mau ke arah situ diskusinva," kata Sofyan.

JPU KPK Rona) Worotikan kemudian mengonfrontir hal itu dengan percakapan telepon antara Sofyan Basir dan Eni Maulani pada 2 Juli 2017. Rekaman itu diputar da-

lam persidangan tersebut. "Pada detik ke 46 dan 44, Eni mengatakan, penting juga buat bang Idrus kita maksudnya apa?" tanya Ronal.

"Itu mungkin kaitan dengan mobil-mobil yang banyak itu untuk masjid. Dia (Idrus) minta awalnya dari Bu Eni, minta 30 unit mobil jenazah untuk masjid karena banyak daerah yang harus dibagikan, itu yang diminta untuk bicara dengan Pak Kotjo, tapi mungkin," kata Sofyan.

"Lalu, Eni mengatakan jadi sara perlu ketemu Pak Sofyan sendiri baru setelah itu saya ajak Pak Kotjo itu maksudnya apa?"

"Kalau bicara dengan Pak Idrus, ya Pak Idrus minta untuk mobil jenazah, mungkin ke arah situ," kata Sofyan.

"Minta 30 mobil ke saksi atau Pak Kotjo?" tanya Jaksa.

"Mungkin ke Pak Kotjo, saya terakhir bicara dengan Pak Idrus terakhir pak kalau bisa lewat CSR (corporate sosial responsibility) saja, kirim surat supaya kita bisa kasih karena kalau kasih langsung tidak mungkin, tapi dari perusahaan bisa kasih lewat dana bantuan sosial CSR." kata Sofyan.

antara ed ilham tirta







Original Post

Presiden Tagih Penunggak luran BPJS

Media Cetak Republika Halaman 4
2018-10-26


Presiden Tagih Penunggak luran BPJS

DESSY SUCIATI SAPUTRI RR LAENY SULISTYAWATI

Jangan sampai pelayanan kesehatan kepada masyarakat menurun.

SAMARINDA - Persoalan defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum sepenuhnya tuntas. Kendati sudah disuntik dana Rp 4,9 triliun pada semester pertama 2018, bayang-bayang defisit keuangan masih menghantui BPJS Kesehatan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sedang menyiapkan opsi untuk menyelesaikan persoalan defisit ini. Dari beberapa opsi yang disiapkan, di antaranya melakukan efisiensi di BPJS Kesehatan serta dilakukannya penagihan terhadap iuran peserta nonpenerima bantuan iuran (non-PBI).

Menurut Presiden, salah satu yang terbesar hingga menyebabkan defisit keuangan BPJS Kesehatan berasal dari iuran non-PBI yang hingga kini belum tertagih. "Yang masih fetor yang non-PBI dan PNS/TNI Polri. Penagihan ini harusnya digencarkan ini. Di sini ada penagihan yang belum tertagih yang iuran itu. Ya di situ," ujar dia di Samarinda, Kamis

(25/10).

Sementara untuk penerimaan keuangan dari iuran peserta PBI, Presiden menyebut tak mengalami defisit. Dia berjanji pemerintah akan segera memutuskan opsi yang tepat untuk mengatasi masalah keuangan BPJS Kesehatan. Menurut dia, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sedang mencari sistem pendanaan yang tepat.

Kendati keuangan BPJS Kesehatan mengalami masalah, Presiden menegaskan agar BPJS Kesehatan dapat memberikan layanan terbaiknya kepada masyarakat. Tang paling penting selalu pesan kepada BPJS jangan sampai pelayanan kepada masyarakat itu turur.. Itu saja," ujar dia.

Persoalan defisit BPJS Kesehatan ini mencuat ketika terbit tiga peraturan direktur jaminan pelayanan kesehatan (perdirjampelkes) nomor 2,3, dan 5 tahun 2018. Ketiga perdir tersebut dinilai beberapa pihak berarti mengurangi jaminan layanan kesehatan terhadap pasien. Namun, pihak BPJS Kesehatan membantahnya kendati tak menyangkal dikeluarkannya perdir untuk efisiensi terkait defisit yang terjadi. Perdir tersebut kini sudah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

BPJS Kesehatan pada 2017 mengalami defisit sebesar Rp 9,75 triliun. Sementara, defisit BPJS Kesehatan pada 2018 ditaksir mencapai Rp 10,98 triliun. Angka ini didapat dari hasil audit yang dilakukan Badan Pe-

ngawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kekurangan dari defisit ini ditambal salah satunya dengan memanfaatkan pajak rokok. Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) untuk menambal defisit BPJS Kesehatan dilakukan sesuai dengan undang-undang. Berdasarkan undang-undang, 50 persen dari cukai rokok memang digunakan untuk layanan kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Maruf menegaskan, BPJS Kesehatan menghormati putusan MA karena bersifat final dan mengikat. "Tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh BPJS Kesehatan," ujar dia.

Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Kuntjoro Adi Purjanto menyambut baik dibatalkannya perdirjampelkes oleh MA. "Kami sejak dulu jelas me-

nolak dan ada di surat pernyataan kami," kata dia.

Kuntjoro juga meminta rumah sakit tidak dirugikan dengan dibatalkannya tiga perdirjampelkes tersebut. Artinya, kata dia, selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) diuntungkan, rumah sakit juga tidak boleh dirugikan dengan pembatalan aturan tersebut. Misalnya, dalam hal klaim pembayaran tepat waktu.

"Semuanya harus equal (setara) tidak ada yang dirugikan dan regulasinya sesuai aturan yang ada," ujarnya.

Alasannya, kata dia, perdirjampelkes tersebut secara langsung dan tidak langsung mengurangi manfaat peserta. Kedua, dapat memancing terjadinya keresahan pada peserta. Ketiga, kewenangan tentang teknis medis adalah ranah organisasi profesi dokter. Empat, bayi baru lahir dari ibu melahirkan sesar tidak bisa dipisahkan mengingat selalu membutuhkan sumber daya khusus, untuk manajemen risiko dan keselamatan bayi bam lahir.

Kelima, dia menambahkan, menurut regulasi, kewenangan menaikkan dan menurunkan tarif serta pedoman Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) adalah Tanahnya Kementerian Kesehatan. Terakhir, perlu ada kesepahaman semua pihak terkait mengenai penerapan konsep ini dalam manfaat JKN.

Defisit BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun

20U Rp 3.3 triliun

2015 Rp 5.7 triliun

2016 Rp 9,7 triliun

2017 Rp 9.75 triliun

2018 Diperkirakan mencapai

Rp 10.98 triliun.

Sumber Pusat Data Republika

ed mas alamil huda/DESSY SUCIATI SAPUTRI/RR LAENY SULISTYAWATI







Original Post

Anies Rencanakan Bangun ITF di Lokasi Lain

Media Cetak Republika Halaman 13
2018-10-26


Anies Rencanakan Bangun ITF di Lokasi Lain

Warga Sunter belum tahu soal pembangunan tempat pengelolaan sampah.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyebut pihaknya tengah melakukan peninjauan kembali atas pembangunan fasilitas pengelolaan sampah intermediate treatment facility (ITF). Peninjauan itu dilakukan di beberapa tempat di wilayah DKI Jakarta.

"Kami di Pemprov (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) sekarang sedang me-review rencana pembangunan ITF di beberapa tempat di Jakarta," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (25/10).

Dia mengatakan, penambahan pembangunan ITF di beberapa tempat itu memiliki pola manajemen yang sama dengan rencana pembangunan ITF yang pertama sebagai percontohan di Sunter, Jakarta Utara. Polanya, yaitu Pemprov DKI Jakarta menunjuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan pembangunan ITF.

Penunjukan itu termasuk sebagai kemitraan antara Pemprov DKI dan BUMD. Anies menjelaskan, penunjukan itu dilakukan kepada Jakarta Propertindo (Jakpro).

"Jadi, nanti Jakpro yang akan bermitra dengan semuanya untuk

pembangunan ITF," kata dia.

Selain itu, Anies mengatakan, pihaknya masih melakukan pengkajian mengenai ukuran danjumlah ITF. Diajuga mengaku masih mempertimbangkan soal lahan untuk pembangunan ITF itu. Sebab, sampai saat ini, pihaknya juga mengakui lahanlah yang masih menjadi permasalahan karena terbatas.

Soal pembangunan ITF tersebut, ternyata tak banyak warga Sunter yang mengetahuinya. Warga Kelurahan Sunter Jaya, Ahmad Muzakki (27 tahun), menyatakan baru mendengar hal tersebut.

Ia pun menyebut tak sama sekali tahu ataupun mendapat informasi atau imbauan dari kepala RT di tempatnya tinggal. Sebelumnya, ia hanya tahu mengenai tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Sunter sebagai tempat penampungan sampah dari kelurahannya.

Tak hanya ketidaktahuannya akan proyek ITF Sunter, Ahmad juga mengaku tak tahu mengenai dampak lingkungan apa yang akan dirasakan jika proyek ITF Sunter terealisasi.

Senada dengan hal tersebut, warga Sunter yang juga pedagang warteg di samping TPST Sunter, Rusliati (32 tahun), juga tidak mengerti soal ITF Sunter yang berjarak hanya 60 meter dari warungnya.

Saat ini, ia mengakui bau tak sedap kerap mengganggu aktivitas berdagangnya. Lebih parah lagi jika musim hujan tiba. "Kalau musim

hujan, bau sampahnya nyengat banget," ujar Rusliati.

Ditanya mengenai proyek ITF sebagai tempat pembuangan dan pengolahan sampah yang akan dibangun di TPST Sunter, ia sedikit menyesalkan hal tersebut. Menurut dia, dikhawatirkan bau tak sedap yang ditimbulkan akan adanya proyek ITF tersebut akan berimbas pada omzet penjualan wartegnya.

"Saya kan jual makanan. Ya terganggu dengan baunya," kata dia.

Keberadaan pengelolaan sampah atau ITF ini merupakan salah satu solusi dari ketergantungan penanganan sampah Jakarta terhadap TPST Bantargebang di Kota Bekasi. Proyek percontohan ITF sedang dibangun di Sunter, Jakarta Utara.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, tak setuju bila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus membangun fasilitas pengelolaan sampah ITF. Sebab, ITF menggunakan teknologi dengan prosedur pembakaran.

"Kamijuga menolak pengelolaan sampah dengan cara bakar-bakaran atau PLTSa/insinerator atau ITF, dengan teknologi bakar-bakaran. Hal itu justru melepaskan tanggung jawab produsen, yang seharusnya merupakan tanggungjawab mereka untuk tidak menghasilkan sampah," jelas Tubagus.

Dia menjelaskan, pengelolaan sampah dengan teknologi pembakar-

an seperti ITF akan berdampak pada pencemaran udara. Hal ini akan memperparah buruknya kualitas udara di DKI Jakarta saat ini.

Terlebih, sampai saat ini terdapat kondisi pemilahan sampah belum berjalan dengan baik, baik di tengah-tengah masyarakat maupun produsen. ITF, kata dia, akan mengaburkan tanggungjawab produsen.

Tubagus mengatakan, seharusnya, Pemprov DKI Jakarta memperbaiki tata kelola persampahan yang ada di DKI Jakarta. ITF, kata dia, tidak akan menyelesaikan masalah utama, bahkan menambah masalah baru mengenai pencemaran udara.

Tubagus mengimbau agar Pemprov tegas untuk melakukan pembatasan produksi yang ada di tingkat produsen. Khususnya, untuk tidak lagi menggunakan kemasan yang tak ramah lingkungan.

Beberapa hal yang harus ditekankan kepada masyarakat dan produsen, antara lain, tidak lagi mengr gunakan material yang berpotensi mencemari lingkungan. Seperti larangan penggunaan plastik atau styrofoam.

Diajuga menyebut Pemprov DKI tak menjalankan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. dengan baik. Undang-undang tersebut memandatkan kepada pemerintah untuk melakukan pengurangan sampah, seperti membatasi

Sampah.

farah noersativa/imas damayanti ed bilal ramadhan







Original Post

PT Medan Kuatkan Vonis atas Meiliana

Media Cetak Kompas Halaman 23
2018-10-26


PT Medan Kuatkan Vonis atas Meiliana

MEDAN, KOMPAS - Pengadilan Tinggi Medan menguatkan vonis atas Meiliana (44), warga Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, yakni hukuman 1,5 tahun dalam kasus penodaan agama terkait volume suara azan. Majelis hakim tidak mempertimbangkan secara khusus dukungan publik dari sahabat peradilan (amicus curiae) karena tidak disampaikan di persidangan dan tidak mendapat kuasa dari terdakwa

"Pidana penjara 1 tahun 6 bulan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan terdakwa," kata Ketua Majelis Hakim Daliun Sailan saat membacakan putusannya di Medan, Sumatera Utara, Kamis (25/10/2018). Putusan dibacakan bergantian dengan anggota majelis Prasetyo Ibnu Asmara dan Ahmad Ardianda Patria. Sidang tak dihadiri terdakwa dan jaksa penuntut umum.

Daliun mengatakan, pihaknya menerima bahan pertimbangan sahabat peradilan dari sejumlah organisasi, antara lain Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Institute for Criminal Justice Reform; Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Toleransi, Pemajuan HAM, dan Pembangunan yang Adil; dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Sahabat peradilan itu meminta keringanan hukuman terhadap Meiliana.

"Namun, pertimbangan yang disampaikan amicus curiae tidak menjadi pertimbangan khusus karena keberatan disampaikan di luar persidangan dan tidak atas kuasa terdakwa," kata Daliun.

Majelis hakim menyatakan, Meiliana bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan bersifat permusuhan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana diatur Pasal 156A KUHP. Putusan ini menguatkan putusan PN Medan pada 21 Agustus.

Kuasa hukum Meiliana, Ranto Sibarani, mengatakan, Meiliana akan mengajukan kasasi atas putusan itu. Ia menyayangkan, majelis hakim tidak mempertimbangkan pendapat amicus curiae hanya karena alasan tidak mendapat kuasa dari terdakwa. "Kami berharap lebih besar pada Mahkamah Agung. Kami masih yakin bahwa Meiliana tidak bersalah," katanya.

Kasus tindak pidana penodaan agama itu terjadi saat pengurus Masjid Al Maksum mengklarifikasi protes Meiliana pada suara azan di masjid di dekat rumahnya di Jalan Karya, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, 22 Juli 2016. Saat klarifikasi itu, Meiliana dinilai melakukan penodaan agama karena kembali mengatakan terganggudengan volume suara azan yang keras. Hal itu kemudian memicu kerusuhan di Kota Tanjung Balai. Sebanyak 3 wihara, 8 kelenteng, dan 2 kantor yayasan dirusak massa Rumah Meiliana. mobil, dan sepeda motor dibakar massa yang marah. Pertokoan dan kolah ditutup beberapa hari.

(NSA)







Original Post

KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka

Media Cetak Harian Kontan Halaman 20
2018-10-26


KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka

KORUPSI

JAKARTA. Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cirebon, Jawa Barat Sunjaya Purwadisastra, merupakan kepala daerah ke-100 yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini sekaligus menggambarkan korupsi sudah menyebar bagaikan kanker di Indonesia.

Setelah melakukan OTT terhadap Bupati yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, pada Rabu (24/10), Lembaga Anti Rasuah ini juga menetapkan Sunjaya sebagai tersangka bersama dengan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya menduga adanya pemberian hadiah dari Gatot ke Sunjaya melalui ajudan Bupati sebesar Rp 100 juta terkait fee atas mutasi dan pelantikannya sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.

"Diduga SUN (Sunjaya) sebagai Bupati juga menerima pemberian lainnya secara tunai dari pejabat pejabat di lingkungan pemkab Cirebon sebesar Rp 125 juta melalui ajudan dan sekretaris pribadi Bupati," kata Alex di Gedung KPK, Kamis (25/10).

KPK menduga modus yang digunakan pemberian setoran kepada Bupati setelah pejabat terkait dilantik. Nilai setoran terkait mutasi mulai dari jabatan lurah, camat hingga Eselon 3 ini telah ditetapkan besarannya oleh SUN.

Selain itu, Sunjaya juga diduga menerima fee total seni-lai Rp 6,42 miliar yang tersimpan dalam rekening atas nama orang lain. KPK menduga, re-

kening tersebut sepenuhnya dikuasai Sunjaya dan digunakan sebagai rekening penampungan, terkait dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018.

Dalam kasus ini KPK menyita total uang Rp 385 juta. Sebesar Rp 116 juta disita KPK saat OTT berlangsung sementara, Rp 269,9 juta diserahkan sekretaris Sunjaya kepada KPK. Selain itu, KPK juga menyita bukti transaksi perbankan berupa slip setoran dan transfer senilai Rp 6,42 miliar.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sunjaya disangkakan melanggar Pasal

12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Gatot dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Muhammad Afandi







Original Post

Dirut PLN Akui Ketemu Eni Kotjo

Media Cetak Harian Kontan Halaman 20
2018-10-26


Dirut PLN Akui Ketemu Eni Kotjo

Jelajah

JAKARTA. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir hadir sebagai saksi dalam sidang kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 dengan terdakwa Johannes Kotjo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (25/10).

Sofyan bersaksi terkait pengakuan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih yang mengatakan beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Kotjo dengan pihak terkait, termasuk Sofyan agar Blackgold Natural Resources Ltd mendapatkan proyek PLTU Riau-1.

Dalam kesaksiannya, Sofyan mengaku dipertemukan dengan Kotjo oleh Eni. Sofyan mengatakan, dalam pertemuan itu dia dikenalkan Eni kepada Kotjo. "Pernah (ketemu), Januari 2017 bertemu dengan Kotjo di kantor bersama Eni," jawab dia.

Dalam pertemuan itu, kata Sofyan., Kotjo pemilik Blackgold Natural Resources Ltd meminta agar bisa menjalin bisnis dengan PLN. Alhasil, Sofyan mengaku menyampaikan beberapa proyek dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Adapun, kata Kotjo mengaku tertarik dengan salah satu dari sejumlah proyek yang

ada dalam RUPTL ini. Proyek tersebut adalah PLTU Mulut Tambang yang ada di Riau.

Pertemuan lain dengan Kotjo terjadi di pertengahan tahun 2017. Kali ini bukan hanya Eni saja yang mendampingi, tapi juga mantan Menteri Sosial dan juga Sekjen Partai Golkar saat itu Idurus Marham yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap ini.

Meski beberapa kali bertemu dengan para pihak yang menjadi tersangka dalam kasus suap PLTU Riau-1 ini, Sofyan mengaku tak tahu menahu soal pembagian/ee atas proyek tersebut. "Tidak, sepengetahuan saya tidak," ujar Sofyan menjawab pertanyaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korups (KPK) soal adanya pembagian fee dalam proyek ini.

Jawaban Sofyan ini sekaligus menepis keterangan Eni sebelumnya yang menyatakan, bila Blackgold jadi menjalankan proyek PLTU Riau-1, maka Sofyan akan mendapatkan bagian fee paling besar.

"Tidak ada arahan soal/ee-/ee tersebut dari Eni atau pihak lain," ungkap Sofyan dalam kesaksiannya.

Muhammad Afandi







Original Post

Pabrikan Otomotif Tradisional Tertekan, Tesla Meraih Untung

Media Cetak Harian Kontan Halaman 22
2018-10-26


Pabrikan Otomotif Tradisional Tertekan, Tesla Meraih Untung

KINERJA PERUSAHAAN OTOMOTIF

SEOUL. Perusahaan-perusahaan otomotif mulai merilis kinerja keuangan kuartalan yang berakhir September 2018. Penjualan yang tertekan membuat sejumlah perusahaan otomotif mencetak penurunan laba.

Hyundai Motor misalnya, membukukan penurunan laba bersih sebesar 68% secara tahunan di kuartal III-2018. Produsen mobil asal Korea Selatan itu harus bergumul dengan biaya airbag dan penarikan unit di Amerika Serikat (AS) karena lonjakan keluhan mobil yang terbakar.

Seperti dikutip Reuters kemarin, laba bersih Hyundai kuartalan sebesar KRW 268 miliar atau US$ 236 juta, turun dari laba periode sama di 2017 yang sekitar KRW 852 miliar. Adapun laba operasional merosot 76% menjadi KRW 289 miliar meskipun penjualan naik 1% menjadi sekitar

KRW 24,43 triliun.

Penjualan Hyundai di China menurun meskipun ada kesepakatan antara Seoul dan Beijing menormalkan hubungan diplomatik yang telah memukul penjualan barang Korea Selatan di China.

Daimler juga mencetak penurunan laba sebelum bunga dan pajak sebesar 27% yoy menjadi € 2,49 miliar atau US$ 2,85 miliar. Salah satu penyebabnya, penurunan penjualan Mercedes-Benz sekitar 6% di kuartal III-2018.

Penghasilan Daimler juga terpukul oleh ketentuan putusan pengadilan yang mengkonfirmasi larangan cairan pendingin udara R134a yang digunakan pada mobil Mercedes-Benz. Daimler pekan lalu mengatakan, laba operasional setahun penuh akan turun lebih dari 10% karena kebijakan sejumlah negara yang menyulitkan penjualan.

Sebaliknya, produsen mobil listrik Tesla mencatat kinerja positif. Menurut data Refinitiv, total pendapatan Tesla meningkat dua kali lipat menjadi US$ 6,82 miliar di kuartal yang berakhir September 2018, mengalahkan estimasi rata-rata analis US$ 6,33 miliar.

Tesla juga berhasil meraih laba sebesar US$ 311,5 juta setelah menderita kerugian US$ 619,4 juta setahun sebelumnya.

Rizki Caturini







Original Post

Kepala Daerah Tidak Juga Jera

Media Cetak Kompas Halaman 1
2018-10-26


Kepala Daerah Tidak Juga Jera

Penangkapan sejumlah kepala daerah yang terus terjadi

karena korupsi menunjukkan belum ditemukannya solusi

yang jitu untuk memberantas korupsi. Komitmen elite politik

kembali ditunggu.

JAKARTA, KOMPAS - Penangkapan Bupati Cirebon Sunjaya Pur-wadisastra menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Di tengah berbagai janji dan komitmen sejumlah pihak, seperti para kandidat peserta Pemilu 2019 untuk memberantas korupsi, peristiwa ini menandakan belum ditemukan, solusi jitu untuk membe-

rantas korupsi di Indonesia.

Mahalnya biaya politik, perekrutan pejabat publik yang cenderung tidak transparan dan tak berdasarkan prestasi, serta masih adanya persoalan dalam pendanaan partai politik, menjadi faktor-faktor yang saling memicu terjadinya korupsi.

"Jika kondisinya masih seperti ini, rasanya akan sulit mengatasi

praktik korupsi, apalagi yang me-nyasar kepala daerah," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Sunjaya ditangkap KPK pada Rabu sore lalu karena diduga

menerima suap dan ({ratifikasi sebesar Rp 6,7 miliar. Selain dari jual beli jabatan lurah hingga pejabat eselon III, uang itu juga berasal dari pemberian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan swasta terkait proyek pembangunan daerah.

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, kata Marwata, umumnya bermodus sama. Selain suap terkait jual-beli jabatan, juga dalam penggunaan anggaran daerah.

Hal senada disampaikan Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigadir Jenderal (Pol) Erwanto Kurniadi. "Sebagian besar kepala daerah itu terlibat kasus korupsi karena penyalahgunaan dana hibah serta dana APBD," ujarnya.

Selama tahun 2015-2018, Bareskrim Polri telah memproses hukum 10 kepala daerah terkait kasus korupsi.

Berbagai langkah

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, segala upaya telah dilakukan untuk mencegah korupsi di daerah. Bahkan, Kemendagri telah menggandeng sejumlah lembaga pengawas untuk menekan korupsi di daerah, seperti KPK, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, kejaksaan, dan kepolisian. Namun, tanpa diiringi oleh adanya integritas kepala daerah, upaya itu tak akan berjalan efektif.

"Kami sudah berupaya melibatkan semua pihak untuk mencegah korupsi. Jika semua langkah itu sudah dilakukan, bagaimana lagi?" kata Tjahjo.

Marwata menuturkan, pemberantasan korupsi memang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Ini karena sistem yang kini berjalan di pemerintahan dan proses saat pemilihan pemimpin masih rawan disalahgunakan.

"Kajian kami, banyak kepala daerah yang mengaku disponsori pihak tertentu bahkan meminjam modal saat maju dalam pilkada. Di luar Jawa, biayanya bisa Rp 20 miliar-Rp 30 miliar. Di Jawa bisa lebih besar lagi. Jika dihitung dari penghasilan bersih yang legal untuk kepala daerah selama lima tahun, biaya itu tidak akan tertutup," uajr Marwata.

Dalam kondisi seperti ini, kata Marwata, sejumlah upaya pencegahan korupsi, seperti menggunakan sistem daring dalam penganggaran serta pengadaan barang dan jasa, tidak akan serta-merta

menyelesaikan masalah. Hal itu terjadi kirena sistem tersebut rentan diakali jika pihak swasta dan pemerintah berkongkalikong.

Guna mengatasi korupsi, kata Marwata, pembenahan juga harus dilakukan dalam sistem pendanaan partai politik dan perekrutan calon legislator dan calon kepala daerah oleh partai politik. Sistem baru yang dibuat harus transparan dan menjadikan prestasi serta kualitas pribadi sebagai ukuran utama dalam seleksi dan perekrutan pejabat publik.

Janji

Di tengah terjadinya sejumlah kasus korupsi di daerah, para kandidat peserta Pemilu 2019 terus berjanji untuk memberantasnya.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, tertangkapnya sejumlah pelaku korupsi menunjukkan komitmen pemerintahan Presiden Jokowi untuk memberantas korupsi. "Sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Pak Jokowi bisa saja bilang stop (penindakan terhadap pelaku korupsi), tetapi tidak ada kan? Ini sudah membuktikan komitmen Pak Jokowi dalam hal pemberantasan korupsi," katanya Komitmen itu, katanya lagi, akan tetap dipegang oleh Jokowi.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding, menambahkan, pemerintahan Jokowi telah merencanakan sejumlah langkah lain untuk memberantas korupsi. Selain tetap memberikan keleluasaan kepada aparat penegak hukum untuk menindak mereka yang masih berani korupsi, upaya pemberantasan korupsi juga akan dilakukan dengan memperbaiki sistem pencegahan korupsi.

Sementara itu, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, penguatan KPK akan menjadi salah satu program Prabowo-Sandiaga dalam memberantas korupsi.

Selain itu, reformasi juga akan dilakukan di lembaga penegak hukum lainnya "Untuk posisi Jaksa Agung, misalnya, jangan sampai figur yang dipilih adalah figur yang punya kepentingan po -litik," ujarnya.

Ia menambahkan, reformasi birokrasi akan dilakukan untuk membangun sistem pencegahan antikorupsi yang lebih kuat

(IAN/APA/SAN/NAR/WIN/RTG/E16/WER/B0W)







Original Post

KPK dan Polres Depok Gelar Perkara Bersama Kasus Nur Mahmudi

Media Online CNN Indonesia
2018-10-26


Jakarta, CNN Indonesia Sejumlah penyidik Polresta Depok dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini bertemu dan melaksanakan gelar perkara bersama. Keduanya melakukan supervisi dalam penyidikan dugaan korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail.

"Hal ini merupakan bagian dari kegiatan supervisi KPK terhadap penyidikan dugaan korupsi pengadaan tanah simpan Jalan Bogor Raya Jalan Nangka Kota Depok 2015 dengan 2 tersangka," tulis juru bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Kamis (25/10).

Supervisi yang dimaksud antara kedua lembaga penegak hukum itu adalah soal dugaan korupsi pembangunan Jalan Nangka, di Kota Depok.

Menurut Febri, tujuan dari supervisi ini adalah memberi dukungan kepada penyidik Polres Depok yang mengalami kendala dalam menangani perkara. Kendala dimaksud oleh Febri dapat berupa kebutuhan ahli atau bila ada intervensi dari pihak luar.

"Pemetaan kebutuhan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi atau gelar perkara bersama. Dalam beberapa kasus lain, dukungan yang dapat diberikan KPK termasuk hingga pencarian DPO," kata Febri.

Gelar perkara bersama ini dihadiri oleh beberapa pihak yakni Kasat Reskrim Polresta Depok Kompol Bintoro, anggota dari Polda Metro Jaya, dan Bareskrim Polri. Mereka diterima oleh tim Koordinasi dan Supervisi Penindakan (Koorsupdak) KPK.

Penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut sudah menetapkan dua tersangka yakni Wali Kota Depok pweiode 2006-2016 Nur Mahmudi dan mantan Sekretaris Daerah Kota Depok Harry Prihanto.

Dari hasil auditor BPKP Jawa Barat diketahui kerugian negara mencapai sekitar Rp10,7 miliar, dari total Rp17 miliar yang dianggarkan dalam APBD buat pelebaran Jalan Nangka tersebut.

Nur Mahmudi dan Harry dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Keduanya pun sudah dicegah bepergian ke luar negeri sejak pertengahan Oktober.

Kuasa hukum Nur, Iim Abdul Halim menyangkal kliennya terlibat dalam kasus itu. Dia malah menyalahkan perkara itu terjadi karena koordinasi yang tumpang tindih antara Dinas Perhubungan dan Dinas Tata Kota Depok. Dia hanya berharap perkara ini segera disidangkan dan tidak mengajukan praperadilan. (bin/ayp)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181025142722-12-341387/kpk-dan-polres-depok-gelar-perkara-bersama-kasus-nur-mahmudi




Original Post

Tiga Kebijakan Soal Angkutan Sewa Khusus Dan Daring Selalu Diuji Materi MA

Media Online Berita Trans
2018-10-26


JAKARTA (BeritaTrans.com) - Dirjen Hubdat Kementerian Perhubungan (Kemenhub)BudiSetiyadi membahas angkutan sewa khusus (angkutan online) di Tanah Air. Penggunaaan aplikasi dalamproses bisnis transportasi umum selalu menjadi isu yang menarik karena ditunggu perkembangan regulasinya pasca putusan Mahkamah Agung (MA) No. 15P/HUM/2018.

Sebelumnya ada beberapa peraturan dari Menteri Perhubungan mengenai taksi online yang diatur dalam PM No.32, PM No.26, dan PMNo.108/2017. Namun ketiganya selalu diuji materi oleh MA.

"Hingga saat ini pengemudi ojek online meminta untuk diberikan payung hukum, namun sepeda motor masih belum dapat dikatakan sebagai angkutan umum," kata Dirjen Budi pada FGD tentang Renstra Ditjen Hubdat di Jakarta, Kamis (25/10/2018).

"Regulasi terkait taksi online saat ini masih disusun. Sementara startup untuk angkutan umum semakin banyak. Maka harus ada cerminan dalam Renstra," ujar Dirjen Budi.

Selain isu tentang SDM, ASDP, ODOL, dan angkutan online, ada isu lain yang dibahas dalam FGD tersebut, antara lain

1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 2.Transportasi Perkotaan. 3.Skema Pendanaan. 4. Kemajuan Sistem Teknologi dan Informasi Transportasi Darat.

5.Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

6. Dampak perubahan iklim dan mitigasi bencana alam. 7. Pemerataan Akses (Gender dan Difable). 8. Disparitas Ekonomi antar wilayah.(helmi)

http://beritatrans.com/2018/10/26/tiga-kebijakan-soal-angkutan-sewa-khusus-dan-daring-selalu-diuji-materi-ma/




Original Post

KPK Usut Peran Lippo sebagai Korporasi di Kasus Suap Meikarta

Media Online CNN Indonesia
2018-10-26


Jakarta, CNN Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tengah melihat kemungkinan keterlibatan Lippo Groupsebagai korporasi dalam kasus dugaan suap izin pengadaan lahan proyek Meikarta.

"Terutama dilihat dari korporasinya. Kami ingin melihat sejauh mana korporasi berperan, apa itu kebijakan manajemen," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kamis (25/10).

Kecurigaan KPK terhadap Lippo berasal dari keterlibatan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro yang sudah mereka tetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Menurut Alex, kasus ini memperlihatkan perusahaan seolah tidak melakukan pengawasan terhadap arus pengeluaran mereka.



Kasus suap, menurut dia, sebenarnya akan sulit terjadi apabila perusahaan punya unit kepatuhan yang ketat.

"Terbukti ada uang yang dikeluarkan ke pihak lain terkait perizinan, jika ada aturan anti penyuapan pasti ketahuan," tukas Alex.

Alex mengatakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma), KPK dapat menjerat suatu korporasi bila kebijakannya terbukti tidak melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Hal inilah yang menurut Alex sedang didalami oleh para penyidik dengan memanggil sejumlah petinggi perusahaan di bawah naungan Lippo Group.

KPK sudah memanggil sejumlah petinggi Lippo dalam kasus Meikarta ini pada Kamis (25/10). Mereka di antaranya adalah Presiden Direktur Lippo Cikarang Toto Bartholomeus dan Direktur Lippo Karawaci sekaligus CEO Meikarta Ketut Budi Wijaya.

Keduanya diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi untuk koleganya yang sudah menjadi tersangka, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Toto, yang berhasil dicegat para pewarta selepas menjalani pemeriksaan enggan berkomentar soal pemeriksaannya tersebut.

"Nanti saja," katanya singkat.

Terkait dugaan keterlibatan CEO Lippo Group James Riady, KPK sebelumnya menyatakan masih dalam penyelidikan. Meski telah menggeledah kediaman James, KPK sampai saat ini belum mengumumkan hasil apapun.

Alex menambahkan setiap penggeledahan dan penyitaan merupakan wewenang direktur penyidikan, sementara pimpinan hanya menandatangani surat penyidikannya saja. Namun ia percaya pihaknya punya dasar melakukan hal tersebut.

"Tapi kami percaya ada alasan cukup kuat untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan," pungkasnya.

Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk adalah anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk.

Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.

Dalam kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta ini, sedikitnya KPK menetapkan sembilan tersangka, dua di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

Neneng Hasanah dan anak buahnya diduga menerima suap Rp7 miliar dari Billy Sindoro. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses perizinan Meikarta, proyek prestisius milik Lippo Group. (bin/agi)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181026035600-12-341538/kpk-usut-peran-lippo-sebagai-korporasi-di-kasus-suap-meikarta




Original Post

Tsunami Politik

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 4
2018-10-26


Tsunami Politik

Oleh Edy Purwo Saputro

Identifikasi tentang tsunami adalah bencana yang menghancurkan, dan persepsi ini juga bisa dianalogikan dengan perkembangan kehidupan demokrasi di Republik ini yang sebentar lagi melaksanakan pilpres 2019. Jika tidak diantisipasi, bukan tidak mungkin juga akan terjadi tsunami politik.

Paling tidak, hal ini terlihat dari realitas kasus Ratna Sarumpaet yang terus bergulir meski kebohongannya telah diakui sendiri. Ironisnya, kasus ini seolah menjadi blunder bagi kedua kandidat dan tampaknya akan terus bergulir karena kedua pihak berusaha memanfaatkan kasus ini untuk bisa menarik simpati publik demi pemenangan dalam pilpres 2019. Padahal, situasi ini jelas memberi dampak negatif terhadap iklim sosial politik dan bukan tidak mungkin memicu sikap wait and see investor dan jika terus berlanjut akan bisa berubah menjadi wait and worry.

Kekhawatiran terhadap tsunami politik menuju pilpres 2019 juga tidak bisa terlepas dari penegasan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) bahwa ada sejumlah petaha-na yang menang pilkada terindikasi terlibat korupsi. Hal ini menjadi peringatan adanya ancaman tsunami politik pascapilkada serentak di tahun 2018. Realita ini secara tidak langsung menegaskan bahwa ancaman korupsi yang tidak hanya dilakukan individu tapi juga secara berjamaah.

Oleh karena itu, operasi tangkap tangan (OTT) sejumlah kepala daerah selama 2018 menjadi ancaman serius karena para kepala daerah adalah identifikasi dari parpol peng-usungnya. Artinya, klimaks dari kasus KTP-elektronik dengan vonis 15 tahun bagi Setya Novanto tidak memberi efek jera, dan karenanya tsunami politik tinggal menunggu

waktu untuk menggulung korban berikutnya. Namun catatan pentingnya, kondisi ini mengaburkan semangat reformasi yang dibangun 20 tahun lalu dengan komitmen anti-KKN.

Serius

Istilah tsunami politik yang bisa membuyarkan prediksi kemenangan di pilpres menarik dicermati, terutama bagi tim sukses kedua kandidat. Paling tidak, istilah yang dilontarkan dalam publikasi hasil kajian dari Lingkaran Survei Indonesia beberapa waktu lalu memberikan sinyal bagi kedua kandidat di pilpres mendatang. Argumen tsunami politik tidak terlepas dari mega skandal korupsi KTP-elektronik yang melibatkan banyak pelaku.

Faktor lain di balik tsunami politik adalah penegasan ketua KPK bahwa masih akan ada sejumlah petahana yang menang pilkada serentak yang akan terjerat KPK. Paling tidak, keyakinan itu terbukti dengan tertangkapnya sejumlah petahana melalui OTT oleh KPK. Dalihnya cenderung klasik karena petahana melakukan korupsi untuk modal bertarung kembali, baik itu dirinya

sendiri atau istri-suaminya, atau kerabatnya. Fakta ini adalah perilaku negatif sebagai upaya mempertahankan politik dinasti. Ironisnya ada juga OTT yang melibatkan bapak-anak sehingga ini menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan demokrasi yang konon lebih banyak membangun politik dinasti.

Selain itu, hal ini juga mencederai semangat otonomi daerah yang ternyata justru diwarnai pemekaran daerah meski akhirnya memar karena kemiskinan masih terjadi dan korupsi semakin meningkat. Hal ini menjadi pembenar tentang ancaman tsunami politik di Republik ini. Padahal, dampak dari tsunami politik adalah ketidakpercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri.

Ancaman tsunami politik menuju pilpres tentu memberi tantangan bagi KPU, masyarakat dan tentu kedua kandidat yang bertarung. Hal ini sejatinya tidak bisa terlepas dari regulasi tentang kandidat yang bertarung di pilpres. Selain itu, penegasan tentang adanya sejumlah petahana yang menang di pilkada serentak juga terancam OTT perlu dicermati menjelang pilpres. Artinya, masih akan ada lagi petahana yang menang akan terjerat OTT dan bukan tidak mungkin ini akan menjadi tsunami politik di tahun politik, tidak hanya bagi petahana yang menang tetapi juga bagi parpol yang kadernya terjerat OTT.

Hal ini seolah menguatkan tidak adanya efek jera bagi koruptor. Bahkan, pensiunnya hakim agung Ar-tidjo Alkostar pada 22 Mei 2018 seolah menjadi peluang bagi koruptor karena selama ini Artidjo tak segan memberikan vonis berat kepada koruptor. Jika ini benar adanya maka hal ini menjadi antiklimaks dari semangat reformasi yang dibangun 20 tahun lalu dan sekaligus menjadi peringatan adanya tsunami politik.

Potensi

Yang justru menjadi pertanya-

an adalah bagaimana jika tsunami politik itu benar terjadi? Tentu semua kalkulasi yang telah dilakukan akan pupus dan tentu kemungkinan ini akan bisa terjadi. Aspek lainnya yang juga menarik dicermati yaitu apakah KPK memang sedang bermain-main untuk mencarikan momentum yang tepat sehingga mempermalukan sejumlah petahana yang telah bertarung pada pilkada serentak? Apakah ini kepentingan politis yang dimainkan KPK sebagai strategi manis untuk sekaligus memicu efek jera bagi calon koruptor?

Entahlah, yang pasti tidak ada efek jera yang bisa mereduksi kasus korupsi di Republik ini. Bahkan, keberadaan KPK, rompi orange-nya dan lapas Sukamiskin tidak menyurutkan kasus korupsi. Selain itu, pencabutan hak demokrasi pelaku koruptor juga belum meredam pelaku korupsi yang lain. Selain itu, ada wacana sanksi sosial melalui pencabutan gelar akademik juga menjadi acuan untuk terus mereduksi maraknya korupsi di Republik ini.

Sekali lagi, bagaimana jika tsunami politik benar-benar terjadi dan bagaimana imbasnya bagi pilpres dan parpol? Tentunya tamat-lah kepemimpinan petahana dan menjadi awal bagi pengembangan demokrasi yang lebih baik lagi. Artinya, semua bisa terjadi pada pilpres sehingga ancaman terkait sukses pilpres bukan sekadar hoaks, isu SARA dan ancaman perpecahan tapi juga adanya tsunami politik. Oleh karena itu, perlu kecerdasan untuk bisa menang di pilpres 2019, apalagi peran pemenangan melalui generasi milenial sangat besar, sementara generasi milenial semakin melek informasi.

Edy Purwo Saputro

Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Edy Purwo Saputro







Original Post

Kasus Inkrah Lingkungan Senilai Rp18 T

Media Cetak Media Indonesia Halaman 11
2018-10-26


Kasus Inkrah Lingkungan Senilai Rp18 T

Penegakan hukum sektor lingkungan terus dilakukan.

Kendati pelaksanaan eksekusiyang dimenangi

pemerintah terkatung-katung.

Dhika Kusuma Winata

dhika@medioindonesio.com

PEMERINTAH melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selama Kurun waktu 2015-2018, menggugat perdata kepada perusahaan perusak lingkungan. Dari 18 kasus yang digugat, delapan kasus di antaranya sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) senilai Rpl8,l triliun.

"Kasus yang sudah inkrah Rpl8,l triliun nilai ganti rugi dan pemulihannya. Kami terus berkoordinasi dengan pengadilan negeri untuk eksekusinyji. Komunikasi secara intens dilakukan," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam Forum Merdeka Barat 9 di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, kemarin.

Kasus yang dimenangi KLHK meliputi pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan, perambahan, pencemaran, dan perusakan lingkungan.

Menurut Siti, penguatan penegakan hukum di sektor lingkungan dan kehutanan merupakan amanat Presiden yang saat ini terus digencarkan. Penegakan hukum secara intensif dilakukan selama empat tahun terakhir.

"Presiden menegaskan betul penegakan hukum harus dilakukan untuk menjamin kepastian hukum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat," imbuhnya.

Pemerintah melalui KLHK memberikan sanksi kepada korporasi perusak lingkungan mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin. Berdasarkan data KLHK, tercatat ada 523 perusahaan dikenai sanksi administratif, empat perusahaan dicabut izinnya.

Kementerian selama empat tahun terakhir juga melakukan lebih dari 500 operasi pengamanan kawasan hutan. "Kawasan hutan yang berhasilkan diamankan melalui ber-

bagai operasi mencapai 8,29 juta hektare," imbuh Menteri Siti.

Direktur Eksekutif Indonesian Center for EnviromentalLaw (ICEL) Henri Subagiyo menyatakan capaian penegakan hukum sektor lingkungan dan kehutanan itu patut diapresiasi. Eksekusi putusan yang kerap menjadi kendala, menurut Henri, perlu diatasi agar penegakan hukum tidak mandek.

"Kini persoalan eksekusi perlu mendapatkan perhatian serius oleh pengadilan. Langkah Menteri LHK untuk berkoordinasi dengan pengadilan sudah sangat tepat," ujarnya.

Segera eksekusi

Salah satu kas.us besar yang dimenangi KLHK ialah gugatan perdata terhadap PT Merbau Pelalawan Lestari (MPL). Perusahaan tersebut diputuskan bersalah atas kejahatan hutan dan lingkungan lewat kasasi di Mahkamah Agung (MA) pada 2016 karena melakukan pembalakan liar. PT MPL didenda ganti rugi sebesar Rpl6,2 triliun.

Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan eksekusi kasus tersebut kini mendapat titik cerah. Sesuai arahan Menteri LHK, koordinasi intensif dengan pengadilan dilakukan agar eksekusi tidak tertunda terlalu lama.

"Ini sudah yang keempat kalinya kami datang ke PN Pekanbaru terkait eksekusi PT MPL. Kali ini,- Ketua PN Pekanbaru yang baru Pak Bambang Myanto berjanji akan menindaklanjuti eksekusi ini," kata Rasio di Pekanbaru Bambang Myanto, kemarin.

Seusai pertemuan Bambang Myanto yang didampingi Pejabat Humas Martin Ginting menolak berkomentar. Alasannya tidak mengetahui persis kasus tersebut.

Sejauh ini dari total denda perdata sebesar Rpl8 triliun yang KLHK, baru berhasil dieksekusi dan masuk ke kas negara hanya Rp32 miliar.

(RK/N-3)







Original Post

Pasien Sulit Mendapat Obat

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 6
2018-10-26


Pasien Sulit Mendapat Obat

RSUD dr Slamet Akui Beberapa Stok Obat Kosong

GARUT, (PR).-

Pasien RSUD dr Slamet mulai

kesulitan mendapatkan obat karena

yang dibutuhkan tidak tersedia.

Sejumlah obat memang tidak bisa

dibeli manajemen RSUD dr Slamet

karena masih besarnya tunggakan

klaim yang belum dibayar Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Kesehatan.

Salah seorang pasien, Sukisman (69) mengatakan, sudah dua bulan terakhir, obat Alpentin dan Mecoba-lamin tidak tersedia di apotek RSUD dr Slamet.

Sebelumnya, selama tiga tahun terakhir Sukisman bolak-balik berobat di RSUD dr Slamet, obat untuk mengobati sakit saraf itu selalu ada di apotek. Sebagai peserta BPJS Kesehatan, ia pun tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli dua obat yang dibutuhkan.

Namun, karena obat kosong, oleh rumah sakit, Sukisman diminta membeli dua obat tersebut ke apotek di luar RSUD dr Slamet. Meski mudah mendapatkan obat tersebut di apotek luar rumah sakit, Sukisman merasa keberatan harus membeli obat di luar tanggungan BPJS Kesehatan.

"Kalau beli (obat) di luar apa gunanya iuran Askes tiap bulan," kata Sukisman di RSUD dr Slamet, Kamis (25/10/2018).

Sukisman pun harus mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri untuk membeli obat. Biaya yang harus dikeluarkan Sukisman mencapai Rp 60.000 untuk jangka waktu per 10 hari. Baginya, biaya itu cukup memberatkan.

Kepala Seksi Profesi Medis RSUD

dr Slamet Zaeni Abilah mengatakan, pembelian obat sangat bergantung pada pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan. Saat klaim sama sekali belum dibayar, sejumlah obat memang kosong. Salah satu obat yang kosong adalah penghilang rasa sakit setelah operasi.

Tunggakan

Setelah BPJS Kesehatan membayar klaim satu bulan sebesar Rp 10 miliar, obat bisa dipesan kembali dari distributor obat. Pekan depan, diperkirakan obat-obat yang kosong sudah mulai tersedia kembali.

Zaeni mengatakan, distributor obat enggan menyalurkan obat apabila tunggakan pembelian sebelumnya belum dibayar. Tunggakan itu baru bisa dibayar rumah sakit apabila BPJS Kesehatan membayar klaim pembayaran layanan kesehatan.

Hingga saat ini, BPJS Kesehatan baru membayar klaim pembayaran pengobatan Maret 2018. Sementara klaim pada April 2018 hingga Juni 2018 belum dibayar. RSUD dr Slamet baru mengajukan klaim hingga Juni 2018.

Masih terkait dengan BPJS Kesehatan, Mahkamah Agung membatal-

kan aturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Dirjampelkes) Nomor 2,3, dan 5 Tahun 2018.

Aturan itu terkait dengan pembatasan layanan kesehatan pada pasien katarak, bayi baru lahir sehat, dan rehabilitasi medik. Dengan demikian, tidak boleh ada pembatasan pengobatan pada tiga penyakit itu.

Tiga aturan BPJS Kesehatan tersebut sempat mengundang protes berbagai pihak. Aturan itu dinilai merugikan pasien karena dengan adanya pembatasan pengobatan, penyembuhan penyakit tidak bisa optimal.

(Rani Ummi Fadila)







Original Post

8,2 juta Ha Hutan Terselamatkan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 16
2018-10-26


8,2 juta Ha Hutan Terselamatkan

Pengamanan hutan dan sumber daya kehutanan dilakukan melalui operasiyang melibatkan personel dari Kementerian LHK, Polri, dan TNI.

Dhika Kusuma Winata

dhika@medioindonesio. com

SELAMA empat tahun terakhir sedikitnya 8,29 juta hektare kawasan hutan terselamatkan dalam berbagai operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Sebanyak 550 kasus dari penegakan hukum tersebut diproses ke pengadilan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengungkapkan, dalam pengamanan kawasan hutan dan sumber daya kehutanan

tersebut, lebih dari 713 kali operasi dilakukan dengan melibatkan personel dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Polri, dan TNI. Dari 550 kasus pelanggaran kehutanan yang diproses hukum hingga ke pengadilan, tercatat 523 perusahaan dijatuhi sanksi administratif, bahkan izin 4 perusahaan di antaranya dicabut dan izin 21 perusahaan dibekukan.

Dalam Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, kemarin, Menteri LHK juga mengatakan, dari kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan, ada 210

kali operasi peradaran tumbuhan dan satwa langka, 265 kali operasi perambahan kawasan hutan, dan 241 operasi pembalakan liar.

Sejak 2015 hingga Oktober 2018, Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK juga melakukan 335 kali pengawasan izin dari 116 perusahaan, menjatuhkan 56 sanksi administrasi berupa 115 teguran tertulis, 12 gugatan, 71 pengajuan kasus pidana, 3 kasus perdata yang kini telah lengkap (P-21), serta 9 kasus yang kirii dalam proses pidana terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Mengenai kasus kerusakan lingkungan, lanjut Siti, Dirjen Gakkum telah melakukan 380 pengawasan izin dari 73 perusahaan dan menjatuhkan 23 sanksi administratif. Adapun dalam penegakan hukum ter-

hadap pencemaran lingkungan, tercatat 1.379 pengawasan izin dari 686 perusahaan.

KLHK lanjutnya, juga mengamankan 11.012,21 meterkubik (m3) kayu, 213.976 satwa liar dilindungi, dan 10.363.363 bagian tubuh satwa liar.

Di sisi lain, total putusan pengadilan yang inkrah dengan sanksi ganti rugi dan pemulihan lingkungan mencapai Rpl8,l triliun. Adapun ganti rugi dan pemulihan yang diproses di luar pengadilan mencapai Rp57,3 milar.

Tekan deforestasi

Siti menyatakan upaya pemerintahan Jokowi-JK menekan laju deforestasi saat ini membuahkan hasil. Indonesia kini kian mampu mengendalikan deforestasi dari 1,09 juta hektare (ha) pada 2015 menjadi 479

ribu ha pada 2017.

Akibat pembalakan liar yang juga menyumbang deforestasi, ekspor produk kayu Indonesia kerap dipersulit karena ada syarat sertifikasi. Namun, hal itu kini tidak lagi terjadi karena pemerintah telah memiliki mekanisme Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Dengan SLVK, kayu dari Indonesia dipastikan dihasilkan secara legal.

"Dengan adanya SVLK, kita sudah berhasil ekspor ke Eropa selama setahun terakhir. Kayu-kayu kita sudah langsung diterima tanpa pakai due diligence," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Menteri LHK menjelaskan pula bahwa sepanjang 2017-2018 sama sekali tidak ada asap dari karhutla yang melintas batas negara.

(Ant/H-1)







Original Post

Dari Eks Presiden sampai Aktor Legendaris

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2018-10-26


Dari Eks Presiden sampai Aktor Legendaris

Sebaran Teror Bom kepada Para Pengkritik Trump

WASHINGTON Mulai mantan wakil presiden sampai mantan presiden. Mulai pebisnis tenar hingga aktor legendaris Hollywood.

Semua bernasib serupa jadi korban teror paket bom dalam amplop yang mengguncang Amerika Serikat.

Total, ada lOpaketyang ditujukan kepada delapan tokoh. Seluruhnya selama ini dikenal sebagai pengkritik atau yang berseberangan dengan Presiden Amerika Serikat Donald

Trump (lihatgrafis).

Memang, tak ada satu pun paket itu yang meledak. Namun, dampak kekhawatiran dan saling tuding langsung merebak.

Sampai tadi malam WIB (25/10), aktor legendaris Robert De Niro tercatat sebagai sasaran terakhir

Yang dialamatkan ke Tribeca Film Center, gedung tempat perusahaan milik peraih dua Oscar itu bermarkas. Evakuasi langsung dilakukan setelah polisi menerima laporan pada Kamis (25/10) pukul 04.45 waktu setempat.

"Semua orang aman dan gedung sudah dibuka kembali," ujar Jane Rosenthal, co-founder Tribeca Enterprises, kepada CAW.

Beberapa jam sebelumnya, ditemukan pula dua paket serupa yang ditujukan kepada mantan Wakil Presiden AS Joe Biden. Surat bom untuk pendamping dua periode Barack Obama itu berhasil dicegat di fasilitas penampungan paket di Delaware.

Teror dalam bentuk bom yang dibungkus amplop besar tersebut merebak sejak Senin (22/10). Setiap paket berisi bom pipa yang dibungkus plastik gelembung. Bom tersebut berisi sulfur, bubuk putih, dan pecahan kaca

Di pojokkanan atas paket, terdapat enam prangko bergambar bendera AS. Sedangkan di kolom pengirim tertulis nama anggota parlemen AS asal Florida Debbie Wasserman Schultz yang salah eja. Kurang huruf c di kata Schultz. Sepuluh paket teror itu memang tercatat mencantumkan alamat Schultz sebagai alamat pengembalian jika paket tak sampai.

Terortersebut muncul sejak Se nin (22/10). Sebuah paket tak sengaja dibuka pegawai konglomerat AS George Soros di kediamannya, Bedford, New York. Untung, bom di dalamnya tak meledak.

Pada hari yang sama, mantan Hakim Agung Eric Holder sebenarnya juga mendapat kiriman. Namun, surat tersebut salah alamat. Kurir pun mengem-

balikannya ke alamat Schultz di Florida keesokannya (23/10).

"Sepertinya seseorang atau sekelompok orang mengirimkan paket-paket serupa ini," ungkap Kepala Intelijen dan Kontraterorisme Kepolisian New York John Miller.

Surat bom untuk mantan Presiden Barack Obama dan Hillary Clinton, penantang Trump dalam pemilihan presiden 2016, berhasil dicegat Secret Service. Sedangkan Maxine Waters, anggota DPR dari Demokrat yang sering cekcok dengan Trump, mendapatkan dua paket sekaligus.

Sementara itu, kiriman untuk mantan Direktur CIA John Bren-nan dikirim ke markas CNN di New York. CAWselama ini dikena] berada dalam barisan depan pengkritik presiden dari Partai Republik tersebut.

"Semua tahu kalau orang-orang (yang jadi sasaran teror) ini sudah dijelek-jelekkan oleh simpatisan sayap kanan. Nyatanya, ujaran kebencian dan aksi kekerasan ada hubungannya," ujar Heidi Beirich, pakar intel The Southern Poverty Law Center.

Trump, di sisi lain, masih tenang. Saat berkampanye di Wisconsin pada Rabu malam lalu, tak ada lagi teriakan "penjarakan dia" yang ditujukan untuk Hillary Clinton. Namun, dia tetap saja menyalahkan media. Menurut dia, media menyulut kemarahan rakyat karena informasi palsu.

"Sebagian besar kemarahan ini disebabkan laporan tak akurat dari media raksasa. Media-media ini harus membereskan hal tersebut," tegas suami Melania Trump itu.

Juru Bicara Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders juga menuding balik media yang memberitakan

Trump secara negatif meski banyak prestasi yang dicapai.

"Tentu saja, siapa pun yang bertanggung jawab akan dihukum setimpal. Aksi terorisme merupakan perbuatan tercela," ujarnya.

Pernyataan dari kubu Trump tersebut disayangkan oposisi. Wali Kota New York Bill de Blasio menyatakan, seorang pemimpin seharusnya mempersatukan negara. Kepala negara tak boleh menyulut kebencian dan dan kekerasan. "Ini harus dimulai dari atas," ungkapnya.

Presiden CNN Worldwide Jeff Zucker juga menilai, Trump dan jajaran pemerintah seperti tak tahu seberapa sensitif komentar-komentar mereka. "Mereka terus menyerang media tanpa peduli bagaimana pengaruhnya terhadap sebagian orang," tuturnya.

Di kalangan akar rumput, pendukung Demokrat menganggap borok Trump bakal semakin terlihat. Sementara itu, pendukung Partai Republik menganggap serangan tersebut merupakan sabotase Demokrat untuk menjatuhkan pemerintah. Yang bingung adalah rakyat independen.

"Saya bagaikan berada di zaman perang sipil saja. Bedanya, tidak ada tembakan atau ledakan," kata Bobby Dietzel, 45, warga yang tak menginjakkan kaki ke dua kubu politik.

Teknisi dari Kansas City itu makin takut untuk berbicara politik di depan umum. Anthony Scaramucci, simpatisan Trump, juga merasa sang presiden sudah terlalu agresif. Dia menganggap Trump tak punya rem untuk memberikan komentar yang kontroversial. "Dia seharusnya lebih tenang. Jangan terus mengumbar retorika kebencian," tegasnya.

(bil/c5/ttg)







Original Post

Beri Bekal Caleg Alumni Unair

Media Cetak Jawa Pos Halaman 2
2018-10-26


Beri Bekal Caleg Alumni Unair

SURABAYA Universitas Airlangga Surabaya termasuk perguruan tinggi yang melahirkan banyak calon anggota legislatif. Setidaknya itu tampak dari silaturahmi para caleg yang digelar Pengurus Pusat Ikatan Alumni Unair (PP IKA UA) kemarin. Tidak kurang dari 40 alumnus Unair yang kini nyaleg hadir di acara di kampus C tersebut.

Mayoritas yang memberikan pembekalan juga alumri unair. Misalnya, materi tentang Tindak Pidana Korupsi di Legislatif diberikan alumnus Fakultas Hukum Unair yang saat ini men-

jadi asisten pidana khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Didik Farkhan. Rektor Unair M. Nasih yang memberikan pengantar juga merupakan

alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unair.

Materi pembekalan lain diberikan jumalis senior Maksum yang memaparkan tema Personal

Branding di Era Milenial Maksum merupakan alumnus FISIP Unair

Dalam presentasinya, Maksum mengatakan, salah satu tantangan besar caleg saat ini adalah mengenal lebih jelas karakteristik pemilih milenial. Jumlah pemilih milenial lumayan besar dan dapat menentukan caleg terpilih atau tidak menjadi wakil rakyat.

"Salah satu yang menonjol dalam karakteristik pemilih milenial ialah mereka sangat otonom. Akses informasi sebagai preferensi untuk memilih sangat beragam, termasuk media sosial," ujarnya.

(ris/cl7/fat)







Original Post

Berdalih Hanya Bahas Mobil Jenazah

Media Cetak Jawa Pos Halaman 12
2018-10-26


Berdalih Hanya Bahas Mobil Jenazah

Dirut PLN Bantah Ada Fee Proyek

JAKARTA "Nyanyian" mantan Wakil Ketua Komsi VII DPR Eni Maulani Saragih dalam sidang kasus suap proyek PLTU Riau 1 pekan lalu dibantah Direktur Utama (Dirut) PT PLN Sofyan Basir. Saat menjadi saksi untuk terdakwa Johannes B. Kotjo kemarin (25/10), Sofyan mengelak dari semua keterangan Eni yang terkait dengan pembahasan bagi-bagi fee proyek.

Misalnya, pernyataan Eni yang menyebut Sofyan dijanjikan mendapat fee paling the best. Janji itu disampaikan dalam pertemuan di Hotel Fairmont Jakarta pada 3 Juli 2017. Menurut Sofyan, dalam pertemuan tersebut dirinya sama sekali tidak

membahas/ee proyek. "Sungguh tidak pernah," kata Sofyan, menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ronald Worotikan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sofyan mengakui adanya pertemuan-pertemuan dengan Eni dan Kotjo. Dia juga mengakui pernah bertemu dengan mantan Ketua DPR Setya Novanto (Set-nov) jauh sebelum kesepakatan itu terealisasi. Salah satunya, pertemuan di rumah Setnov pada akhir 2016. Namun, pertemuan tersebut, menurut Sofyan, tidak membahas fee proyek. "Jujur, kami (PLN, Red) nggak pernah diarahkan atau berencana untuk/ee-/ee itu," jelasnya.

Jaksa KPK juga mengonfirmasikan bukti rekaman percakapan Sofyan dan Eni sebelum pertemuan di Hotel Fairmont.

Dalam percakapan itu, Eni menyebut nama mantan Menteri Sosial Idrus Marham.

Terkait dengan rekaman tersebut, menurut Sofyan, kalimat "ini penting juga buat Bang Idrus" dari Eni tidak berkaitan dengan bagi-bagi fee proyek. Menurut mantan Dirut BRI itu, percakapan tersebut terkait dengan permintaan 30 unit mobil jenazah yang dibahas sebelumnya dengan Idrus. Mobil itu merupakan permintaan pengurus-pengurus masjid yang diusulkan oleh Idrus selaku Mensos. Saat itu Sofyan mengarahkan agar permintaan tersebut direalisasi melalui dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan Kotjo yang kelak mengerjakan proyek PLTU Riau 1. "PLN mampunya hanya tiga mobil (jenazah, Red)," te rangnya.

(tyo/c11/oni)







Original Post

Umrah Bareng Steffy, Irwandi Tanggung Semua Biayanya

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-26


Umrah Bareng Steffy, Irwandi Tanggung Semua Biayanya

GUBERNUR Aceh, Irwandi Yusuf mengakui melaksanakan umrah bersama Fenny Steffy Burase. Ia menanggung semua biayanya.

"Di Makkah kalau ada keperluan dia bilang ke saya," kala Irwandi saat bersaksi untuk perkara Bupati Bener Meriah Ahmadi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Irwandi berdalih "menservis" Steffy agar pelaksanaan Aceh Marathon 2018 bisa berjalan baik. Sehingga bisa mengenalkan Aceh kepada wisatawan.

"Yang penting bagi saya Aceh Marathon jalan," tegas Irwandi.

Meski mengaku dekat dengan Steffy, Irwandi menampik sudah menikah sin dengan perempuan asal Manado itu. "Kami cuma teman. Cuma begini, kami pernah berencana menikah pada 8 September 2017. Persiapan sudah siap. Tapi pada akhirnya tidak jadi karena ibunda dia (Steffy) tidak setuju."

"Menurut Saudara tidak pernah menikah ya? Lalu soal dokumen surat nikah bagaimana?" cecar jaksa KPK. "Tidak ada. Ibu dia minta surat izin menikah dari istri saya. Hal itu tidak ada, makanya tidak bisa (menikah). Soal dokumen semacam surat nikah itu tidak pernah dipakai. Kami umrah dengan dokumen masing-masing," jawab Irwandi.

Pada sidang Senin lalu (22/3). Steffy juga bersaksi untuk perkara Ahmadi. Ia mengamini hampir menikah dengan Irwandi namun batal karena ada syarat yang tidak bisa dipenuhi

Irwandi, yakni dapat izin dari istri pertama.

Steffy mengaku pernah membuat surat nikah dengan Irwandi. Surat itu dipakai untuk melaksanakan umrah. Selesai umrah, dokumen itu dibuang.

Pada sidang ini, jaksa KPK membongkar isi percakapan WhatsApp (WA) Steffy dengan Teuku Fadhi-latul Amri. Amri keponakan Teuku Saiful Bahri, orang kepercayaan Irwandi.

"Aku sudah telat 9 hari, aku ketakutan, besok pagi aku ke dokter. Aku ketakutan, just in case aku hamil pun aku nggak mau BW tahu." jaksa KPK membacakan isi WA Steffy kepada Amrin.

"BW itu siapa?" tanya jaksa. "Bang Wandi," jawab Steffy, yang merujuk pada Irwandi.

Steffy mengaku kerap bercanda dengan Saiful dan Amri. Dia menduga. Saiful dan Amri mengira dirinya sudah menikah dengan Irwandi.

"Saya sering ngegodain mereka (Saiful dan Amri), itu sering banget, dengan bilang pura-pura mau pisah dan segala macam. Dan itu sering jadi jokes internal saya dengan Bang Wandi," kata Steffy.

Jaksa kembali menampilkan percakapan lain. Begini isinya "Ini ada jawab lagi kakak sabar dulu, nanti pasti ada saja faktor yang baik, BW kan masih suami kakak".

"Benar ada percakapan ini?" tanya jaksa. "Iya. karena mereka kan tahunya saya menikah (dengan Irwandi)," jawab Steffy.

byu







Original Post

Idrus Minta 30 Mobil Jenazah, Sofyan Basir Hanya Sanggupi 3

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-26


Idrus Minta 30 Mobil Jenazah, Sofyan Basir Hanya Sanggupi 3

Dirut PLN Sofyan Basir dihadirkan sebagai saksi perkara Johannes B Kotjo di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia membeberkan pertemuan dengan Setya Novanto hingga Idrus Marham terkait proyek PLTU Riau 1.

SOFYAN menuturkan pada 2016 dikontak Eni Maulani Saragih, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar. "Ibu Eni telepon menyampaikan Pak Ketum (Setya Novanto) mau bertemu dengan saya."

Sofyan dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Supangkat Iwan Santoso lalu datang ke rumah Novanto. Membuka pembicaraan. Novanto menanyakan program listrik 35 ribu Megawatt (MW). Eni ada di situ, namun tak banyak bicara.

Sofyan menjelaskan program itu sudah diumumkan dan banyak yang berminat. Novanto masuk ke inti pertemuan. "Beliau (Novanto) berminat ikut proyek di Jawa III, karena ada kawan beliau (berminat) di Jawa. Tapi saya sampaikan, Mohon maaf Jawa III ini sudah ada yang memiliki, yaitu kami sendiri," kata Sofyan.

Proyek pembangkit listrik di Jawa dianggap strategis karena berbahan bakar gas. Sehingga ditangani PLN sendiri. Sofyan menawarkan proyek pembangkit listik di luar Jawa. "Luar Jawa belum banyak diminati," alasannya.

Saat itu, belum ada pembicaraan soal Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Riau 1. Setelah proyek itu diumumkan, Johannes B Kotjo, pemilik saham Blackgold Natural Resources menemui Sofyan. Ia diantar Eni. Kotjo

menyampaikan berminat menggarap proyek itu.

Novanto menyuruh Eni mengawal Kotjo. Novanto menjanjikan Eni bakal dapat 1.5 juta dolar Amerika Serikat (AS) dan saham, jika Kotjo terlibat proyek PLTU Riau 1.

Sejak itu. Eni dan Kotjo beberapa kali bertemu Sofyan membicarakan proyek PLTU Riau 1. Namun Sofyan membantah ada pembahasan soal fee proyek. "Sepengetahuan saya tidak ada," .tampiknya.

PLN akhirnya menetapkan konsorsium proyek PLTU Riau 1. Yakni, PT Pembangkit Jawa Bali, PT PLN Batu Bara, China Huadian Engineering Corporation (CHEC) dan Blackgold. Anak usaha Blackgold, PT Samantaka Batubara menjadi pemasok bahan bakar pembangkit itu. Kontrak induk (heads of agreement) konsorsium diteken 14 September 2017.

Pada 6 Oktober 2017, PLN menerbitkan letter of intent (LoI) kepada konsorsium. Rencananya, pada hari yang sama ditandatangani perjanjian pembelian listrik (power purchase agreement). Namun perwakilan CHEC tak bersedia.

CHEC-penyedia dana mayoritas proyek-keberatan hanya diberi masa pengendalian 15 tahun sejak pembangkit beroperasi. CHEC ingin masa pengendalian 20 tahun. Lantaran tak capai kesepakatan, proyek mandek.

Setelah Novanto ditahan KPK karena kasus korupsi e-KTP. Idrus Marham ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar. Eni melaporkan proyek ini kepada Idrus. Termasuk fee yang bakal didapat.

Eni mengajak Idrus menemui Kotjo. Kotjo membenarkan bakal memberi fee 23 persen jika proyek terlaksana. Idrus menyuruh Eni mengawal Kotjo.

Idrus kemudian dilantik jadi Menteri Sosial (Mensos). Ia tetap terlibat pengurusan kesepakatan proyek PLTU Riau 1. Eni disuruh mengupayakan amandemen perjanjian konsorsium untuk mengakomodir keinginan CHEC.

Pada6Juni 2018, Eni, Idrus dan Kotjo datang ke rumah Sofyan untuk membicarakan amande-

men. "Pertemuan malam-malam di rumah saya," kata Sofyan.

Idrus tak panjang lebar membuka pembicaraan, "Ini Pak Kotjo mau bicara." Sofyan menjelaskan, kesepakatan proyek PLTU Riau 1 sudah hampir selesai. Namun masih ada batu sandungan soal masa pengendalian. Negosiasi dengan Kotjo dan CHEC sudah berlangsung 8 bulan.

"Saya sampaikan Pak Kotjo fokus agar memenuhi syarat (masa pengendalian) 15 tahun, tapi beliau minta sampai 20 tahun dan sampai akhir batas waktunya jadi batal," kata Sofyan.

Tak ikut pembicaraan negosiasi, Idrus punya maksud lain bertemu Sofyan. Setelah pembicaraan selesai, Idrus menyuruh Kotjo dan Eni pulang

duluan. "Saya mau bicara soal lain sedikit." katanya.

Kata Sofyan. Idrus minta bantuan 30 mobil jenazah untuk masjid. Sofyan hanya sanggup membantu 3 mobil jenazah dari dana CSR (corporate social responsibility) PLN. Ia menyarankan Idrus meminta ke Kotjo. "Saya enggak tahu jadi minta apa enggak."

Rupanya. Sofyan punya kepentingan pula terhadap Idrus. Ia ingin Kementerian Sosial membantu program listrik di daerah tertinggal dan pulau-pulau terluar.

"Banyak rumah di sana tidak dialiri listrik padahal tiangnya ada, tapi tidak bisa bayar meteran listrik. Saya minta dana Kementerian Sosial untuk (program) listrik desa," bebernya.

byu







Original Post

Menhub Beri Bocoran Isi Aturan Taksi Online

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 16
2018-10-26


Menhub Beri Bocoran Isi Aturan Taksi Online

KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) tancap gas dalam menyelesaikan draft baru pengganti Peraturan Menteri Perhubungan (Per-menhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Menteri Perhubungan (Men-hub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan draft terbaru sudah hampir selesai. Menurutnya, paling lambat awal bulan akan dirilis.

"Pokoknya sebelum 90 hari seperti batas yang telah ditetapkan Mahkamah Agung (MA), aturan baru akan keluar," ungkap BKS. sapaan akrab Budi Karya, kepada Rakyat Merdeka belum lama ini.

Mantan dirut Angkasa Pura 11 tersebut menjelaskan, di dalam aturan baru nanti antara lain akan mengatur 4 aspek. Yakni, tarif, batas wilayah, kuota, dan nomor kendaraan.

BKS enggan berandai-andai apakah regulasi bisa diterima semua pihak.

"Kami harus optimistis ya, bisa diterima semua pihak," tegasnya.

Yang jelas, lanjut BKS, draf Permenhub baru sudah menampung aspirasi dari semua

stakeholder. Antara lain masukan dari aplikator. driver, ahli dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi.

Pada kesempatan ini, BKS meminta komitmen operator transportasi online agar tidak memberikan tarif yang terlalu murah. Karena, dia khawatir akan merugikan driver.

Dia juga berharap, driver memiliki etos kerja yang tinggi. Mampu disiplin dan tertib dalam menjalankan tugasnya. "Pengemudi merupakan representasi suatu bangsa. Kalau pengemudinya disiplin, on time menggambarkan Indonesia semakin bagus," jelasnya.

Sementara itu. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengungkapkan, draf pengganti Permenhub 108 sudah selesai dibuat. Dalam draf tersebut, tidak hanya membahas angkutan sewa khusus berbasis online saja namun yang sifatnya offline.

"Betul, jadi nanti ada dua untuk angkutan sewa khusus online dan yang kedua angkutan sewa khusus yang tidak online sistemnya, karena ada kan itu bus pariwisata," pungkasnya.

kpj







Original Post

KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka Kasus Korupsi

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-10-26


KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka Kasus Korupsi

Oleh Imam Suhartadi

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka tindak pidana korupsi suap terkait mutasi jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018.

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka.

Diduga sebagai penerima, yakni Bupati Cirebon periode 2014-2019 Sunjaya Purwadisas-tra (SUN). Sedangkan diduga sebagai pemberi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto (GAR).

"Setelah melakukan pemeriksaan 24 jam pertama dilanjutkan gelar perkara tadi pagi, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Cirebon terkait mutasi, rotasi, dan promosi jabatan terkait proyek dan perizinan di Pemerintah Kabupaten Cirebon TA 2018," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/10).

Alex memaparkan, dalam kasus pertama, Sunjaya diduga telah menerima suap dari Gatot melalui ajudannya. Suap sebesar Rp 100 juta yang diberikan kepada Sunjaya itu merupakan fee atas mutasi dan pelantikan Gatot sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Cirebon. Tak hanya

dari Gatot, Sunjaya juga diduga menerima setoran serupa dari pejabat-pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon sebesar Rp 125 juta melalui ajudan dan sekretaris pribadinya.

"Modus yang diduga digunakan adalah pemberian setoran kepada Bupati setelah pejabat terkait dilantik. Nilai setoran terkait mutasi ini diduga telah diatur mulai dari jabatan Lurah, Camat hingga Eselon 3," kata Alex, sapaan Alexander Marwata.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sunjaya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Gatot yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk kasus kedua, Sunjaya

juga diduga telah menerima fee dengan nilai total sekitar Rp 6,425 miliar. Uang yang disimpan dalam rekening atas nama orang lain tersebut diduga merupakan fee yang diterima Sunjaya terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Cirebon.

"Selain pemberian tunai terkait mutasi jabatan, diduga SUN (Sunjaya) juga menerima fee total senilai Rp 6.425.000.000 yang tersimpan dalam rekening atas nama orang lain yang berada dalam penguasaan Bupati yang digunakan sebagai rekening penampungan, terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Cirebon tahun anggaran 2018," papar Alex.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya dalam kasus ini, Sunjaya dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.

Dipecat dari PDIP

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, TB Hasanuddin mengatakan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra resmi dipecat dari keanggotaan mulai hari ini (Kamis 25/10), karena terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. "Kasus ini (OTT) sangat disesalkan, tentu partai tetap konsisten memecat Sunjaya dari keanggotaan per hari ini," kata TB Hasanudin di Cirebon, Kamis (25/10).

Menurutnya kasus OTT itu sangat disesalkan, karena partai sudah setiap saat menyampaikan

kepada para kader untuk tidak berurusan dengan korupsi.

Barang siapa saja kader PDIP yang melanggarnya lanjut TB Hasanudin, maka harus menanggung konsekuensinya yaitu dipecat dari keanggotaan partai.

"Ini sangat disesalkan karena apa, sudah berulang kali, dan sudah berbuih-buih pimpinan partai menyampaikan (untuk menjauhi korupsi)," ujarnya.

"Saya secara pribadi pun menyampaikan ada tiga hal yang tidak boleh disentuh oleh kader, yaitu tindakan korupsi, narkoba dan terlibat dalam tindakan terorisme dan itu selau didengungkan dan diumumkan," ucapnya.

TB Hasanudin mengaku mendapatkan informasi adanya OTT Bupati Cirebon, Sunjaya itu pada Rabu (24/10) malam dari media dan dia mengaku langsung kroscek ke kader yang ada di Cirebon. "Saya baru mendapatkan dari media tadi malam dan langsung kroscek ke rekan-rekan yang ada di Cirebon ternyata bahwa saudara Sunjaya Bupati Cirebon telah ditangkap KPK," kata TB Hasanudin.

Sementara itu, roda pemerintahan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berjalan seperti biasa, setelah terjadinya OTT yang dilakukan KPK terhadap pejabat daerah itu. "Kita pada prinsipn-yaPpemerintah Kabupaten Cirebon di bawah koordinasi pak Sekda tetap menginstruksikan kepada pejabat dan ASN untuk tetap fokus melaksanakan tugas pokok masing-masing," kata Kabag Humas Pemkab Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan di Cirebon, Kamis (25/10).

(bl/ant)







Original Post

Bupati Cirebon Tersangka Suap Mutasi Jabatan Dan Perizinan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-26


Bupati Cirebon Tersangka Suap Mutasi Jabatan Dan Perizinan

KPK menetapkan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon, Gatot Rach-manto sebagai tersangka suap.

"Setelah melakukan pemeriksaan 24 jam pertama dilanjutkan gelar perkara tadi (kemarin-red) pagi, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Cirebon terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan serta terkait proyek dan perizinan di Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Penetapan tersangka diputuskan setelah KPK memeriksa Sunjaya dan Gatot selama 24 jam, usai operasi tangkap tangan (OTT) di Cirebon. Dalam operasi itu, KPK menangkap enam orang dan memperoleh bukti uang tunai sebesar Rp385,9 juta serta bukti transfer dana Rp6,4 miliar ke rekening Sunjaya.

Diduga, uang itu suap terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan serta terkait proyek dan perizinan di Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018.

Operasi ini bermula dari informasi yang diterima KPK pada 24 Oktober 2018. Tim penyidik lalu bergerak mengejar informasi penyerahan uang untuk Sunjaya.

Tim mendatangi kediaman DS, ajudan bupati yang terletak di Kedawung Regency 3, Cirebon pada pukul 16.00 WIB. Dari sana, KPK memperoleh barang bukti berupa uang tunai

sebesar Rpl 16 juta dalam pecahan Rp 100 ribu dan Rp50 ribu. Selain itu, diperoleh barang bukti lain berupa setoran Rp6.4 miliar ke rekening Sunjaya yang memakai nama orang lain.

Setengah jam berselang, tim bergerak ke rumah Gatot Rachmanto, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon. Di saat bersamaan, tim secara paralel menangkap Sunjaya bersama seorang ajudannya di pendopo bupati.

Pukul 16.30 WIB sore, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Supadi Priyatna tiba di pendopo. Supadi ikut diamankan. Sementara di tempat lain, tim mencokok Kepala Bidang Mutasi Kabupaten Cirebon Sri Darmanto.

"Tim langsung bergerak ke Jakarta membawa semua pihak yang diamankan tersebut. Berturut-turut tim tiba di Gedung

KPK mulai pukul 22.30 (Rabu) hingga 01.45 WIB (Kamis) dini hari," kata Alexander.

"KPK sangat menyesalkan, masih terjadinya praktek penerimaan suap oleh kepala daerah," kata Alexander.

Sunjaya ditetapkan sebagai tersangka Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Gatot sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayatl ke-1 KUHP.

Setelah diresmikan sebagai tersangka, tadi malam Sunjaya dan Gatot dijebloskan ke sel. Untuk tahap pertama, mereka ditahan selama 20 hari.

gpg







Original Post

Najib Dihadang Tuduhan Korupsi Baru

Media Cetak Media Indonesia Halaman 21
2018-10-26


Najib Dihadang Tuduhan Korupsi Baru

MANTAN Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, kembali dituding merampas uang rakyat negara. Pada Rabu (2S/10), Najib dihadapkan pada tuduhan melakukan tindak pidana korupsi sebesar 6,6 RM (USS1.59 juta), pencucian uang, dan menerima gratifikasi.

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Malaysia, Irwan Serigar, juga terjerat kasus yang sama. "Uang tebusan, masing-masing sebesar 1 juta RM dan setengah dari jumlah jaminan akan dibayarkan pada Kamis ini. Sisanya harus diselesaikan dalam waktu 10 hari," ungkap Hakim Azman.

Sidang selanjutnya akan digelar pada 29 November mendatang. Sesuai dengan undang-undang Malaysia, jika terbukti bersalah, keduanya akan dihukum 20 tahun penjara dan dikenai hukuman cambuk.

Namun, karena Najib dan Irwan berusia di atas 50 tahun, hukuman cambuk tidak akan diberlakukan. Sementara itu, saat menghadiri panggilan Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC), Najib mengaku tidak bersalah.

"Tidak ada tuntutan yang terbukti. Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa uang itu hilang demi kepentingan pribadi saya," kata

Najib dilansir dari Channel News Asia.

Azam Baki, Komisioner MACC, mengungkapkan empat dari enam tuduhan yang dilayangkan kepada Najib, kemarin, berkaitan dengan tuduhan korupsi sebesar 4,78 miliar RM dan dana 1PIC Abu Dhabi.

Dalam skandal keuangan di perusahaan pelat merah 1MDB, Irwan dan Najib diduga terlibat melakukan tindak korupsi dari dana pembangunan Bandara Internasional Kuala Lumpur sebesar 220 juta RM, dana program kesehatan 1.3 juta RM, dan uang negara lainnya senilai 3,3 juta RM.

Sebelumnya, Najib juga dituduh tersangkut dalam 32 kasus pencucian uang, gratf-fikasi, dan transaksi gelap yang terkait dengan 1MDB.

(Channelnewsasia/1-2)







Original Post

OTT Kepala Daerah

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 22
2018-10-26


OTT Kepala Daerah

SALAH satu sebab menjamurnya korupsi di daerah adalah lemahnya pengawasan pemerintah pusat di daerah. Minimnya sistem check and balances mengakibatkan penyalahgunaan wewenang kerap terjadi.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah di Jawa Barat Kali ini giliran Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra yang ditangkap KPK, Rabu, 24 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 fPR", 25/10/2018). Sunjaya Purwadisastra ditangkap di rumah dinasnya di lingkungan Pendopo Pemkab Cirebon. Selain Bupati, KPK yang datang menggunakan sekitar lima unit mobil juga membawa ajudan dan sejumlah orang yang ikut terjaring OTT.

Terkait dengan kejadian ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menvampaikan keprihatinan atas OTT tersebut Orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat itu merasa miris karena dalam dua pekan ini terdapat dua kepala daerah di Jabar yang ditangkap KPK. Tentunya saya sangat prihatin, sangat menyayangkan terhadap kasus semalam. Dalam waktu dua minggu, dua kepala daerah di Jabar terkena OTT atau operasi tangkap tangan oleh KPK. Ini suatu pelajaran," kata Ridwan Kamil di Kota Bandung, Kamis, 25 Oktober 2018 (pikiran-rak-yat.com, 24/10/2018). Pada berbagai kesempatan, dia menyatakan selalu mewanti-wanti para kepala daerah dan aparatur sipil negara di Jabar untuk tidak melakukan penyimpangan dalam pekerjaannya, terutama yang berkaitan dengan korupsi.

Keprihatinan serupa kita sodorkan. Sudah banyak kepala daerah di semua level yang kemudian harus berurusan dengan KPK dan atau lembaga penegak hukum lainnya, akibat tersandung kasus dugaan korupsi atau menerima uang suap terkait dengan kewenangan yang dimiliki.

Kasus terakhir yang menimpa Bupati Cirebon menambah panjang daftar pejabat daerah yang terlibat kasus korupsi. Pada April 2018, KPK menyatakan ada 12 kepala daerah di Provinsi Jawa Barat yang terjerat kasus korupsi, sehingga Jawa Barat tercatat sebagai provinsi peringkat pertama yang jumlah kepala daerahnya paling banyak terjerat korupsi di Indonesia. Jumlah tersebut kini jelas bertambah.

Hal ini juga kemudian berdampak pada kerugian negara. Besarnya kerugian negara itu bisa dilihat berdasarkan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memuat hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah tahun 2005 sampai dengan 30 Juni 2017. Nilai kerugian terbesar ada pada pemerintah daerah, yaitu sebesar Rp 3,52 triliun atau 80% dari total nilai kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan. Kerugian ini timbul, salah satunya, lantaran korupsi.

Korupsi yang dilakukan kepala daerah ini terkait dengan penyalahgunaan anggaran dan wewenang, pengadaan barang dan jasa, dan penyuapan. Dari beberapa jenis tindak pidana korupsi tersebut, modus korupsi terbanyak adalah penyuapan di mana termasuk di dalamnya adalah gratifikasi.

Jelas sudah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah tingkat kabupaten/kota harus memiliki komitmen yang kuat agar jumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi tidak bertambah lagi. Komitmen inilah yang harus terus digaungkan kepada seluruh penyelenggara pemerintahan daerah saat ini di Jabar. Jangan sampai ada lagi kepala daerah yang melakukan atau terlibat dalam kasus korupsi.

Salah satu sebab menjamurnya korupsi di daerah adalah lemahnya pengawasan pemerintah pusat di daerah. Minimnya sistem check and balances mengakibatkan penyalahgunaan wewenang kerap terjadi. Penyebab lainnya adalah mengakarnya politik dinasti di daerah. Politik dinasti memungkinkan satu keluarga memimpin suatu daerah hingga beberapa generasi, dan ini membuat keluarga tersebut punya akses besar terhadap penguasaan sumber daya.

Sudah terang benderang bahwa di Indonesia, praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini, korupsi sudah seperti penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan terus mengalir hingga ke sektor publik lainnya. Jika sudah demikian, maka semua sepakat agar pemberantasannya pun harus luar biasa (.extraordinary). Namun, apakah hukuman yang kebanyakan dijatuhkan di bawah tiga tahun itu sudah layak kita kategorikan luar biasa? Tentu semua akan tersenyum simpul.

Beberapa usulan pun dilontarkan ke hadapan publik oleh para pakar, mengenai bentuk hukuman bagi koruptor yang dapat menimbulkan efek jera. Beberapa wacana yang sempat disampaikan misalnya hukuman mati, pemiskinan, baju tahanan, hukuman sosial, bahkan penjara seumur hidup. Namun, yang baru terwujud adalah membuat seragam bagi tersangka korupsi. Tujuannya yakni membuat malu tersangka korupsi itu sendiri. Bagaimana dengan usulan lain yang lebih "menakutkan"? Kini, boleh dibilang hal itu hilang tak jelas rimbanya lagi. Hukuman yang terlampau ringan memang tidak akan membuat jera para koruptor. Mereka masih mengumbar senyum di hadapan kamera TV dan seolah tak menunjukkan penyesalan. Beberapa di antara pelaku korupsi itu, setelah bebas dari penjara, kemudian kita simak, justru melakukan korupsi lagi atau duduk manis di jabatan semula.

REDAKSI







Original Post

Ditahan KPK, Begini Modus Bupati Sunjaya Kumpulkan Rupiah dari Pejabat Cirebon

Media Online Bisnis.com
2018-10-26


Tersangka yang terjerat OTT KPK selaku Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra (tengah) dengan rompi tahanan meninggalkan kantor KPK di Jakarta, Jumat (26/10/2018) dini hari - Antara JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka kasus suap terkait mutasi jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018.

Dua tersangka yang ditahan itu adalah Bupati Cirebon 2014-2019 Sunjaya Purwadisastra (SUN) dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto (GAR). "Untuk tersangka SUN dan GAR ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK yang berlokasi di belakang gedung Merah Putih KPK Kavling K-4 Jakarta," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (26/10/2018) dini hari.

Usai diperiksa, Sunjaya yang keluar gedung KPK Jakarta pada Jumat dini hari sekitar pukul 00.05 WIB itu membantah telah menerima uang suap terkait kasus tersebut.

"Saya disangkakan menerima uang Rp100 juta, sampai sekarang saya belum pernah terima uang itu," kata Sunjaya yang telah mengenakan rompi jingga tahanan KPK itu.

Sebelumnya, tersangka pemberi suap Gatot telah terlebih dahulu keluar dari gedung KPK, Jakarta pada Kamis (25/10/2018) sekitar pukul 23.10 WIB. Namun, ia memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media seputar kasus yang menjeratnya itu.

Dalam kegiatan itu, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang rupiah sebesar Rp385.965.000 dengan rincian Rp116 juta dan Rp269.965.000 dalam pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu.

Selanjutnya, bukti transaksi perbankan berupa slip setoran dan transfer senilai Rp6.425.000.000.

"Diduga pemberian oleh GAR kepada SUN melalui ajudan bupati sebesar Rp100 juta terkait \'fee\' atas mutasi dan pelantikan GAR sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/10/2018) malam.

Diduga Sunjaya sebagai bupati juga menerima pemberian lainnya secara tunai dari pejabat-pelabat di lingkungan Pemkab Cirebon sebesar Rp125 juta melalui ajudan dan sekretaris pribadi upati.

"Modus yang diduga digunakan adalah pemberian setoran kepada bupati setelah pejabat terkait dilantik. Nilai setoran terkait mutasi ini diduga telah diatur mulai dari jabatan lurah, camat hingga eselon III," ungkap Alexander.

pemberian tunai terkait mutasi jabatan, lanjut Alexander, diduga Sunjaya juga menerima total senilai Rp6.425.000.000 yang tersimpan dalam rekening atas nama orang lain yang berada dalam penguasaan bupati.

"Yang digunakan sebagai rekening penampungan terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Cirebon Tahun Anggaran 2018," kata dia.

Sunjaya Purwadisastra merupakan petahana yang memenangi Pilkada Kabupaten Cirebon 2018 lalu. Sebagai pihak yang diduga penerima, Sunjaya disangkakan melanggar dua pasal terkait suap dan gratifikasi.

, Sunjaya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

, Sunjaya juga disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara, sebagai pihak yang diduga pemberi, Gatot disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber Antara

http://kabar24.bisnis.com/read/20181026/16/853453/ditahan-kpk-begini-modus-bupati-sunjaya-kumpulkan-rupiah-dari-pejabat-cirebon




Original Post

Suap Bupati Cirebon Terkait Bisnis Jabatan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2018-10-26


Suap Bupati Cirebon Terkait Bisnis Jabatan

KOMISI Pemberantasan Korupsi resmi meningkatkan status hukum dari saksi menjadi tersangka terhadap Sunjaya Purwadisastra, Bupati Cirebon periode 2014-2019. Status serupa juga disematkan kepada Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto.

Keduanya diduga terlibat kasus suap terhadap Bupati Cirebon terkait dengan mutasi jabatan, proyek, dan perizinan di wilayah Kabupaten Cirebon TA 2018. Sunjaya dan Gatot ha-rus berurusan dengan hukum setelah terjaring operasi penangkapan bersama empat saksi lainnya pada Rabu (24/10).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, tadi malam, mengatakan pihaknya meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan berdasarkan hasil gelar perkara dan pemeriksaan selama 24 jam terhadap para pihak yang ditangkap.

"KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan tindak pidana, yaitu uang receh sebesar Rp385.965.000 dalam bentuk pecahan RplOO ribu dan Rp50 ribu, serta bukti transaksi perbankan berupa slip setoran dan transfer senilai Rp6.425.000.000," ujarnya.

Menurut dia, diduga, pemberian Gatot kepada Sunjaya melalui ajudan Bupati sebesar RplOO juta terkait fee atas mutasi dan pelantikan Gatot sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.

Politikus PDI Perjuangan itu pun diduga menerima pemberian lainnya secara tunai dari pejabat-pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon sebesar Rpl25 juta melalui ajudan dan sekretaris pribadi Bupati.

KPK menduga modus yang digunakan ialah pemberian upeti kepada Sunjaya dilakukan setelah pejabat terkait dilantik. Pun nilai setoran terkait dengan mutasi itu diduga telah diatur mulai jabatan lurah, camat,

hingga eselon 3.

Sunjaya dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dalam UU 20/2001.

"KPK sangat menyesalkan masih terjadinya praktik penerimaan suap oleh kepala daerah. Bupati Cirebon merupakan kepala daerah ke-19 yang diproses KPK melalui OTT di 2018 dan merupakan kepala daerah ke-100 yang pernah diproses selama KPK berdiri," pungkas Alexander.

"KPK mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu bukti transaksi perbankan berupa slip setoran dan transfer senilai Rp6.425.000.000."

Alexander Marwata

Wakil Ketua KPK

Menteri Dalam Negeri akan menunjuk Sekretaris Daerah Cirebon Rachmat Sutrisno sebagai pelaksana tugas" bupati. "Agar tata kelola pemerintahan tidak berhenti, kami sudah mempersiapkan SK-nya, Sekda Cirebon," ujar Tjahjo di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, pasangan Sunjaya Purwadisastra-Tasiya Soemadi terpilih sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon pada 2014.

Namun, Tasiya terlibat kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) 2009-2012 saat dirinya masih menjabat Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Setelah sempat buron, Tasiya ditangkap pada April 2018 dan dijebloskan ke penjara.

Selama ini Sunjaya dikenal sebagai bupati yang sering melakukan bongkar pasang pejabat.

(Gol/Opn/UL/X-4)




Original Post

Uji Materi soal Sidang Tertutup MA Dimulai

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-10-26


Uji Materi soal Sidang Tertutup MA Dimulai

MAHKAMAH Agung digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu disebabkan MA menyelenggarakan sidang judicial review dengan tertutup dan sidangnya tidak terbuka untuk umum.

Gugatan itu diajukan WN Penjaringan, Husdi Herman, dan warga Pondok Gede, Viktor Santoso Tandiasa.

Keduanya sehari-hari berprofesi sebagai advokat. Mereka menggugat Pasal 31 A ayat 1 dan ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 20 ayat (2) huruf B). Sidang perdana sudah dilakukan kemarin.

Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya

permohonan.

"Menyatakan Pasal 31 ayat 1 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'proses pemeriksaan dalam persidangan atas permohonan keberatan hak uji materiel dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum," ujar Husdi Herman.

Penggugat menilai alasan MA yang tidak bisa membuka sidang terbuka untuk umum karena dibatasi waktu maksimal 14 hari tidak beralasan. Hal itu disebabkan MA bisa saja membuat peraturan MA yang mengakomodasi semangat persidangan yang terbuka dan dapat dilihat secara transparan oleh masyarakat. Penggugat menyamakan konsep sidang di MK yang

terbuka dan dapat disaksikan setiap orang.

"Bedanya, MK mengadili pertentangan norma UU terhadap UUD, sedangkan MA mengadili pertentangan norma peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU," ujarnya.

Victor Santoso Tandiasa mengatakan permohonan uji materi terhadap dua pasal tersebut telah didaftarkan ke MK pada Senin (8/10).

Alasan permohonan ini diajukan karena prinsip pemeriksaan proses perkara di sidang pengadilan harus dihadiri para pihak dan terbuka untuk umum, kecuali UU menentukan lain.

"Artinya, dalam proses pemeriksaan perkara, hakim harus memberi kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir

dimintai atau memberi keterangan dalam sidang yang terbuka untuk umum," kata Victor.

Victor menilai tertutupnya proses uji materi MA menyebabkan para pihak tidak mengetahui proses pemeriksaan yang dilakukan majelis hakim saat memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materi ini. Para pihak juga tidak diberi kesempatan menyampaikan keterangan dan menghadirkan saksi atau ahli untuk menguatkan dalil permohonan guna meyakinkan hakim.

"Tujuan dari persidangan terbuka untuk umum agar jalannya persidangan di pengadilan jelas, terang, dan diketahui masyarakat. Tidak boleh persidangan "gelap" dan "bisik-bisik"," kritiknya.

(Opn/Ant/P-1)




Original Post

Idrus Minta 30 Mobil untuk Masjid

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-10-26


Idrus Minta 30 Mobil untuk Masjid

Dirut PT PLN Sofyan Basir pernah menyatakan kepada mantan Mensos Idrus Marham pemberian kendaraan dilakukan melalui bantuan CSR.

Thomas Harming Suwarta lhomas@mediomdonesio.com

DIREKTUR Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengatakan mantan Menteri Sosial Idrus Marham ingin mendapatkan 30 mobil jenazah untuk dibagikan ke masjid-masjid di berbagai daerah. ' Hal itu terungkap dalam percakapan telepon antara Sofyan Basir dan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih pada 2 Juli 2017 yang diputar jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

"Pada detik ke-46 dan ke-44, Eni mengatakan 'penting juga buat Bang Idrus kita'. Maksudnya apa?" tanya jaksa KPK Ronal Worotikan.

"Itu mungkin kaitan dengan mobil yang banyak itu untuk masjid. Dia • (Idrus) minta awalnya dari Bu Eni, minta 30 unit mobil jenazah untuk masjid karena banyak daerah yang harus dibagikan. Itu yang diminta untuk bicara dengan Pak Kotjo," jawab Sofyan.

Kemarin, Sofyan bersaksi untuk pemegang saham Blakgold Natural Resources Ltd Johanes Kotjo yang didakwa memberi hadiah atau janji kepada anggota Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih dan Pit Ketua Umum Partai Golkar (saat itu) Idrus Marham senilai Rp4,75 miliar terkait dengan proyek PLTU Riau-I.

"Lalu Eni mengatakan 'jadi saya perlu ketemu Pak Sofyan sendiri baru setelah itu saya ajak Pak Kotjo'.

Itu maksudnya apa?" tanya jaksa lagi.

"Kalau bicara dengan Pak Idrus, ya Pak Jdrus minta untuk mobil je-

nazah. Mungkin ke arah situ," jawab Sofyan.

"Minta 30 mobil ke saksi atau Pak Kotjo?" kejar jaksa Ronal.

"Mungkin Pak Kotjo. Saya terakhir bicara dengan Pak Idrus. Pak, kalau bisa lewat CSR (corporate sosial responsibility) saja. Kirim surat supaya

kita bisa kasih. Kalau kasih langsung tidak mungkin. Perusahaan bisa kasih lewat dana bantuan sosial CSR," jelas Sofyan.

Tolak fee

Berikut sebagian percakapan Eni dan Sofyan pada 2 Juli 2017 yang diputar dalam persidangan kemarin.

Eni: Pak aku penting mau ketemu

Bapak. Bisa hari ini jam berapa. Pak?

Halo...halo.

Sofyan: Di Ujung Pandang.

Eni: Halo.

Sofyan: Ya.

Eni: Kapan balik, pak?

Sofyan:Besok bisa ketemu, boleh?

Eni: Oh, besok ya karena itu ini

terkait dengan yang kemarin dan

udah selesai gitu ya saya.

Sofyan: Hah.

Eni: Penting karena.

Sofyan: Hooh

Eni: Penting juga buat Bang Idrus

kita. Bang Idrus ya.

Sofyan: Oke, oke. Ya, ya.

Eni: Jadi, saya penting ngomong

karena bisa ini kan ke Pak Kotjo itu

Pak Sofyan sekarang, gitu ya.

Sofyan: Oke, oke.

Eni: Karena duit masih banyak, jadi,

saya perlu ketemu Pak Sofyan dulu

sendiri.

Sofyan: Oke, baik ya.

Eni: Baru setelah itu saya ajak Pak

Kotjo, gitu Pak.

Sofyan: Oke, okeh baik ya.

Eni: Ya, Pak oke.

Sofyan: Sampai besokya.

Eni: Terima kasih.

Sofyan mengaku bahwa Enilah yang kerap mengatur pertemuan Kotjo dengan dirinya. Akan tetapi, Sofyan tidak tahu apa yang didapat Eni dari .jasanya menghubungkan Sofyan dan Kotjo tersebut.

Sofyan juga membantah kalau dirinya menerima keuntungan dari perannya tersebut.

"Beliau-beliau tahu kami. Saya selalu bicara penting utamakan PLN. Saya selalu bicara itu, tetapi kami tidak diarahkan atau berencana atau untuk diarahkan mengenai fee. Saya akan tolak kalau ada fee," tandas Sofyan.

(Ant/X-3)




Original Post

Bareskrim Diminta Tidak Ragu Terkait Gunawan Jusuf

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-10-26


Bareskrim Diminta Tidak Ragu Terkait Gunawan Jusuf

NERACA

Jakarta - LSM Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) meminta penyidik Bareskrim Polri mempercepat proses hukum kasus yang melibatkan pengusaha gula, Gunawan Jusuf, atau segera menetapkannya sebagai tersangka.

"Pasalnya, Gunawan Jusuf yang dilaporkan terlibat kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mencabut kembali gugatan praperadilan terhadap penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri di PN Jaksel untuk ketiga kalinya," kata kata aktivis Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) Dio Ashar Wicaksana, di Jakarta, Rabu (24/10).

Terkait dengan hal itu, Mappi mempertanyakan al-asanpenyidikBareskrimyang belum menetapkan Gunawan Jusuf sebagai tersangka sehingga pemilik Sugar Group Company itu memiliki kesempatan mengajukan gugatan praperadilan hingga sebanyak tiga kali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ia menegaskan bahwa penyidik harus cepat menemukan alat bukti biar Gunawan menjadi tersang-ka."Yang jadi pertanyaan kenapa aparat penegak hukum tidak langsung bawa ke proses pengadilannya? Kan praperadilan otomatis gugur kalau tersangka sudah dibawa ke persidangan. Kalau memang alat bukti sudah cukup, bawa saja ke pengadilan langsung," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga juga mempertanyakan maksud Gunawan berkali-kali mengajukan, lalu mencabutgugatan praperadilan. Namun, pihaknya menegaskan akan meneruskan proses pe-

nyidikan dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan Guna-wan."Kok. bisa begitu (per-mainkan praperadilan), ya? Akan tetapi, kami tetap lakukan penyidikan secara profesional," kata dia.

Kemudian dia juga mengatakan bahwa pihaknya tidak terpengaruh proses gugatan praperadilan yang diajukan tim kuasa hukum Gunawan Jusufke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Kami tidak terpengaruh, (penyidikan) tetap jalan," tutur Kombes Pol. Daniel.

Dalam waktu dekat, Daniel menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil Gunawan Jusuf untuk diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan TPPU yang dilaporkan oleh pengusaha Toh Keng Siong."Kami panggil secepatnya, ada pasal utama, salah satunya kami tonjolkan memang TPPU-nya," tegas Daniel.

Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntur mengatakan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan dari Panitera Muda Pidana bahwa Perkara Nomor 124/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel terkait dengan gugatan yang diajukan Gunawan Jusuf telah dicabut pemohon.

Pencabutan tersebut menandakan Gunawan Jusuf bersama rekan bisnis dan perusahaannya telah tiga kali mengajukan dan tiga kali mencabut gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Humas dan Hukum Mahkamah Agung Abdullah tidak mempermasalahkan tindakan seseorang yang berkali-kali mengajukan gugatan praperadilan sebelum sidang diputus guna mencari keadilan."Kami tidak bisa melarang orang untuk ajukan praperadilan apa pun, kecuali upaya hukum itu dibatasi," kata Abdullah. Abdullah menuturkan bahwapihaknya belum mempertimbangkan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

ant







Original Post

Setnov Disebut Minta Proyek PLN di Jawa

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-10-26


Setnov Disebut Minta Proyek PLN di Jawa

Jakarta - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto disebut meminta pengerjaan proyek PLN yang berlokasi di Jawa."Pak Setnov mengatakan berminat ikut proyek, karena ada kawan beliau ingin ikut proyek-proyek di Jawa 3 beliau, beliau tanyakan soal Jawa 3 itu," kata Direktur Utama PLN Sofyan Basir di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (25/10).

NERACA

Sofyan bersaksi untuk pemegang saham Blakgold Natural Resources Ltd Johanes Budisutrisno Korjo yang didakwa memberikan hadiah atau janji kepada Waki] Ketua Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih dan Pelaksana Tugas (Pit) Ketua Umum Partai Golkar (saat itu) Idrus Marham senilai Rp4,75 miliar terkait pengurusan proyek "Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU MT RIAU-1)".

"Memang kebetulan wilayah Jawa 3 ada yang pegang yaitu PT PLN sendiri karena Jawa 3 itu pembangkit listrik tenaga gas hanya untuk malam hari, saya sampaikan mohon maaf Jawa 3 ini sudah ada yang miliki yaitu kami sendiri," ungkap Sofyan.

Pertemuan itu terjadi pada sekitar tahun 2016 yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan Santoso.

"Bu Eni melalui telepon waktu itu menyampaikan Pak Ketua Umum mau bertemu dengan saya. Saat

bertemu Pak Setya Novanto mengatakan program listrik 35.000 MW dan menyampaikan programnya baik, harus dijalankan karena beliau mendukung pemerintah dan pada saat itu juga disampaikan sudah ada proyeknya dalam RUPTL (rencana umum penyediaan tenaga listrik) dan akan diumumkan di media, - jelas Sofyan.

Menurut Sofyan sudah banyak perusahaan yang ingin ikut dalam tender 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah saat itu."Kalau tidak salah 50 persen sudah mengikuti tender saat itu, tapi untuk PLTU MT RLAU belum karena mulut tambangan") itu memangbaru kita mencoba untuk melakukan inovasi di dalam bisnis PLN agar lebih efisien dalam pelaksanaan karena selama ini para pengusaha ikut tender mendapat proyek tapi tidak ada nilai tambah untuk PLN," tambah Sofyan.

Sofyan yang menjabat sebagai direktur PLN sejak 2015 menjelaskan dalam pertemuan itu ia memberikan alternatif proyek lain yang masuk dalam RU-PTL."Kami sampaikan banyak proyek lain di RUPTL di luar Jawa, banyak yang belum diminati seperti di Sumatera, Kalimantan, Su-

lawesi, masih banyak yang terbuka," ungkap Sofyan.

Namun, saat pertemuan itu berlangsung, menurut Sofyan, Eni hanya diam sa-ja.Enihanyadiamsajatidak ikut bicara, sedangkan terdakwa tidak ada di sana," ucap Sofyan.

Kemudian Sofyan juga mengungkapkan isi pertemuan antara dirinya, mantan Menteri Sosial Idrus Marham, Blakgold Natural Resources Ltd Johanes Budisutrisno Korjo dan mantan Wakil Ketua Komisi MI DPR Eni Maulani Saragih

pada 6 Juni 2018.

"Pertemuan di rumah saya itu ada Pak Idrus Marham, Pak Kotjo, Bu Eni, malam-malam di rumah saya. Beliau-beliau sudah di tempat saya, dan saya baru pulang ke rumah lama itu bulan puasa," kata Sofyan.

"Saya baru pulang, duduk di sana Pak Idrus bicara begini Ini Pak Korjo mau bicara. Mohon maaf saya dipanggil Pak bub saat itu sudah malam pukul 10.30 WIB lalu saya katakanKan RIAU-1 sudah mau selesai kalau boleh diskusi RIAU-2 kare-

na sudah berlarut-larut pertemuan belum kelar, fokus saja jangan menghambat mimpi saya terus kalau tidak maju, akan saya putus karena akan menghambat proyek kelistrikan infrasktruk-rur pemerintah," kata Sofyan.

Dalam dakwaan disebutkan pertemuan Sofyan dan Setnov yang pertama kali terjadi di ruang kerja Ketua Fraksi Golkar DPR Saat itu Setya Novanto memperkenalkan terdakwa dengan Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VTI

DPR. Pada kesempatan itu Setnov menyampaikan kepada Eni agar membantu Korjodalam proykePLTU itu dan Kotjo akan memberikan "fee" yang kemudian disanggupi oleh Eni Maulani Saragih.

Atas perbuatannya, Kotjo disangkakan Pasal ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang No n r 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

ANT







Original Post

BATALKAN TIGA LAYANAN KESEHATAN

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 17
2018-10-26


BATALKAN TIGA LAYANAN KESEHATAN

Loket pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melayani pengunjung di kompleks RSUD Dr. Moewardi, Solo, belum lama ini. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan akan mematuhi putusan Mahkamah Agung terkait

dengan pembatalan tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan tentang pengaturan penjaminan pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik.

JIBI/M.Ferri Setiawan







Original Post

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT 1

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2018-10-26


SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT 1

H. SOBUR

IKLAN







Original Post

Bupati Cirebon Ditahan

Media Online Metro TV News
2018-10-26


Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dan Sekretaris Dinas PUPR Gatot Rachmanto. Keduanya ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Kavling K-4, selama 20 hari pertama.

"Penahanan dilakukan demi kepentingan penyidikan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018.



Pantauan di lokasi, Gatot keluar lebih dulu. Dia yang mengenakan rompi tahanan menolak berkomentar soal penangkapan dan penetapannya sebagai tersangka.

Tak berselang lama, Sunjaya menyusul keluar. Politikus PDI Perjuangan itu juga tak banyak bicara. Dia hanya membantah menerima suap sebanyak Rp6,4 miliar.

"Sampai sekarang saya tidak pernah menerima (uang suap) itu. Enggak ada (gratifikasi) itu, enggak ada," kata Sunjaya buru-buru masuk ke mobil tahanan.

Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto (GAR). Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait mutasi jabatan, proyek dan perizinan di Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2018.

Dalam kasus ini, Sunjaya diduga telah menerima suap dari Gatot sebesar Rp100 juta. Uang itu bagian fee atas mutasi dan pelantikan Gatot sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.

Atas perbuatannya, Sunjaya selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Gatot sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

(DRI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/0k8YvBdK-bupati-cirebon-ditahan




Original Post

Media