Kasasi Belum Diputus, MA Perintahkan Terdakwa Ditahan Dulu

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-28


Kasasi Belum Diputus, MA Perintahkan Terdakwa Ditahan Dulu

MAHKAMAH Agung (MA) belum memutus kasasi perkara Ety Kurniasih. Namun lembaga peradilan tertinggi itu memerintahkan terdakwa korupsi dana bantuan siswa miskin itu, ditahan dulu.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bandar Lampung,TediNop-riadi membenarkan adanya perintah dari MA agar mantan bendahara SMP Negeri 24 itu ditahan.

Mengacu surat perintah dari MA, jaksa langsung menjemput Ety di kediamannya. Setelah menjalani proses pemeriksaan kesehatan, terdakwa dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita Way Huwi.

"Dia ini belum diputus sidang kasasinya, tapi MA mengeluarkan surat perintah supaya ditahan, kami laksanakan perintah itu, sekarang dia sudah di dalam (penjara)," kata Tedi.

Sebelumnya. Pengadilan Tinggi (PT) Lampung mengabulkan permohonan banding jaksa penuntut umum dalam perkara korupsi dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP Negeri 24 Bandar Lampung.

Ery divonis lebih berat dua kali lipat dari putusan

Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Oleh pengadilan tingkat pertama itu, Ety hanya dijatuhi 1 J5 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 6 bulan kurungan.

Humas PT Lampung, Jessaya Tarigan menjelaskan, majelis hakim tinggi yang diketuai Muhammad Nurzzaman memutuskan memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. "Vonis menjadi tiga tahun penjara," ungkapnya.

Dalam perkara ini, Ety didakwa telah membantu memuluskan langkah Kepala Sekolah SMP Negeri 24 melakukan korupsi bantuan siswa miskin (BSM).

JPU dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menilai, perbuatan Ety memenuhi unsur dakwaan sub-sidair Pasal 3 junto Pasal 18 Undang Undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

JPU meminta majelis hakim menghukum Ety dipenjara 4 tahun dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Namun majelis hakim Pengadilan Tipikor hanya menjatuhkan vonis kepada Ety tak sampai separuh tuntutan jaksa. Upaya banding pun ditempuh. Alhasil, hukuman Ety ditambah,

byu







Original Post

Lagi, KPK Digugat Soal Kelanjutan Kasus Bank Century

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-28


Lagi, KPK Digugat Soal Kelanjutan Kasus Bank Century

PENGADILAN Negeri Jakarta Pusat memulai sidang gugatan praperadilan kasus Bank Century. Gugatan ini diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Pihak yang digugat KPK. Kepolisian RI.dan Kejaksaan Agung. Sidang dipimpin hakim tunggal Makmur.

Kuasa hukum MAKI, Kurniawan Adi Nugraha, mengatakan gugatan ini untuk meminta ketegasan KPK mengenai kelanjutan penyidikan kasus Bank Century. "Mereka masih mampu atau tidak (menuntaskan kasus Century)." katanya.

Ia menambahkan, bila KPK tidak sanggup, kasus itu bisa dilimpahkan ke kepolisian atau kejaksaan. Inilah alasan pihaknya memasukkan Polri dan Kejaksaan Agung sebagai termohon di gugatan ini.

"Kalau nanti hakim mengatakan, Oke ini sudah sekian lama, sekian tahun maka kami serahkan apakah Bareskrim atau Kejaksaan Agung." harap Kurniawan.

Sidang perdana gugatan praperadilan itu digelar Jumat. 26 Oktober 2018. Dalam sidang ini perwakilan Kejaksaan Agung tidak ha-dir. Hakim memutuskan sidang ditunda pada 16 November 2018 mendatang.

Sebelumnya. MAKI memenangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai kasus Bank Century. Hakim memerintahkan KPK atau penegak hukum lain memproses hukum nama-nama lain yang diduga terlibat kasus ini.

Nama-nama itu yang disebut bersama-sama mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya melakukan korupsi dengan memberikan persetujuan penetapan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada PT Bank Century. Salah satu nama tersebut adalah Boediono, mantan Gubernur BI yang kemudian menjadi Wakil Presiden.!

Berikut amar putusan perkara Nomor 24/Pid. Pra/2018/PN JKT.SEL tahun 2018 yang dibacakan hakim tunggal Effendi Mukhtar 1) Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian; 2) Memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai, dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono. Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat; 3) Menolak Pemohon Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya; 4) Membebankan biaya perkara kepada Termohon, sebesar nihil.

byu







Original Post

KPK Didesak Usut Dugaan Keterlibatan Sandiaga Uno

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-28


KPK Didesak Usut Dugaan Keterlibatan Sandiaga Uno

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak mengusut dugaan keterlibatan Sandiaga Uno dalam kasus korupsi PT Duta Graha Indah (DGI).

KOMISARIS PT DGI periode 2007-2015 itu dicurigai mengetahui praktik lancung perusahaannya dalam mendapatkan proyek.

Saat ini, perusahaan yang kini bernama PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) itu, tengah disidangkan karena menyuap untuk mendapatkan proyek dan korupsi dalam pengerjaannya.

"Perbuatan yang diduga mengakibatkan negara merugi sebesar Rp 25 miliar itu proyeknya digarap saat masih Sandiaga Uno menjabat komisaris di PT DGI," kata Koordinator Nusantara Anti Korupsi, Dilan.

"Jadi untuk apa lagi KPK berdiam diri, seharusnya Sandiaga Uno ikut bertanggung jawab dalam kasus tersebut karena dugaan kami ada saling keterkaitan," tuntut Dilan.

Sandiaga beberapa kali diperiksa KPK dalam penyidikan korupsi PT DGI. Ia pun sempat dipanggil ke sidang perkara Dudung Purwadi, mantan Direktur Utama PT DGI.

Sandiaga berdalih tidak mengetahui praktik suap untuk mendapatkan proyek. Menurutnya, semua kebijakan PT DGI diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Tidak

ada indikasi suap, katanya.

Dalih Sandiaga dipatahkan mantan anak buahnya. Mohammad El Idris, mantan Manajer Marketing PT DGI mengungkapkan, untuk mendapatkan proyek harus "membeli" dari Muhammad. Nazaruddin.

PT DGI membayar suap kepada anggota DPR sekaligus Bendahara Umum Partai Demokrat saat itu. Besarnya 15 persen dari nilai proyek.

"Jadi Nazaruddin ibaratnya beli di Senayan (DPR), dijual ke kita. Siapa fee yang gede, itu yang dikasih," kata Idris bersaksi di perkara korupsi PT DGI di Pengadilan Tipikor Jakarta. 24 Oktober 2018.

Beberapa proyek yang "dibeli" dari Nazaruddin adalah pemban-

gunan Wisma Atlet Jakabaring Sumatera Selatan, gedung serbaguna Provinsi Sumsel, dan pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana.

Di kalangan BUMN konstruksi tahu PT DGI dibekingi Nazaruddin untuk mendapatkan proyek. Mesti perusahaan negara, namun kerap kalah dari PT DGI -yang notabene swasta-dalam lelang proyek-proyek pemerintah.

Mantan Manajer Pemasaran PT Wijaya Karya (Wika) Mulyana mengungkapkan, pernah diajak ikut tender proyek sebagai pendamping PT DGI. "Setelah prakualifikasi. El Idris mendatangi dan minta dukungan untuk ikut tender ini. Kami diminta jadi pendamping."

Mantan Manajer Teknik Divisi Konstruksi PT Nindya Karya. Bambang Kristanto, mengamini kesaksian Mulyana. "Kami diminta dampingi PT DGI karena di belakangnya ada orang kuat Bapak Nazaruddin. Kami enggak akan menang kalau sendiri."

Sejauh ini. KPK masih mencermati persidangan perkara PT DGI untuk menelusuri keterlibatan Sandiaga. "Kita lihat dulu fakta-faktanya. Khususnya fakta yang berkembang dari persidangan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Ia memastikan, penyidik pasti mendalami setiap fakta yang terungkap di persidangan. "Kita lakukan pengembangan penyelidikan berdasarkan fakta-fakta yang ada." ujarnya.

gpg







Original Post

KPK Cegah Taufik Kurniawan ke Luar Negeri

Media Online Metro TV News
2018-10-28


Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan untuk bepergian ke luar negeri. Surat pencegahan telah dikirimkan penyidik ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

"Surat permohonan cegah diterima dari KPK Jumat 26 Oktober," kata Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Theodorus Simarmata saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu, 27 Oktober 2018.



Sayangnya, Theodorus menolak menjelaskan detail soal surat pencegahan tersebut. Termasuk, soal kasus yang menyeret politikus Partai Amanat Nasional (PAN) hingga dicegah bepergian ke luar negeri.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengamini pencegahan Taufik tersebut. Namun, dia memastikan status Taufik masih sebagai saksi. Saut juga menolak mengungkap kasus yang membelit wakil legislator RI tersebut.

"Status (tersangka) belum, kalau sudah segera diumumkan," kata Saut dikonfirmasi terpisah.

Taufik sudah pernah diperiksa dalam pengembangan kasus dugaan suap proyek yang bersumber dari DAK pada APBN 2016, senilai Rp100 miliar. Pemeriksaan dilakukan karena Taufik diduga mengetahui ihwal pengurusan anggaran itu.

Nama Taufik juga pernah disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi dengan terdakwa pengusaha asal Kebumen, Khayub Muhammad Lutfi, di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu, 4 Juli 2018 lalu.

Dalam persidangan, Bupati nonaktif Kebumen Yahya Fuad menyebut Taufik telah menerima uang sebesar Rp3,7 miliar. Uang itu berkaitan dengan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN.

Tak hanya itu, Yahya juga mengaku telah melakukan pertemuan dengan Taufik sebanyak dua kali di Semarang dan Jakarta. Pada pertemuan itu, ada kewajiban 5 persen yang harus diberikan jika DAK sebesar Rp100 miliar cair. Uang fee itu diberikan dua kali melalui orang suruhan Taufik. (HUS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/yKXQzB7N-kpk-cegah-taufik-kurniawan-ke-luar-negeri




Original Post

Pengamat Pencabutan Hak Politik Bisa Buat Koruptor Jera

Media Online Republika Online
2018-10-28


Pengamat menilai hukuman penjara tak membuat koruptor jera.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, maraknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat daerah disebabkan hukuman yang ringan. Menurutnya, hukuman penjara tak akan membuat koruptor jera.

Ray menegaskan, persoalan korupsi di Indonesia ini tidak semata-mata berhubungan dengan pengawasan dan sanksi, melainkan sudah menjadi kultur. "Jadi semacam kultur dikira itu kalau gak korupsi, gak keren," katanya kepada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10).

Karena itu, ia menambahkan, yang perlu dilakukan saat ini adalah membangun kultur yang bersih korupsi. Meski ia menyebut, membangun kultur bukanlah pekerjaan mudah. Ray mencontohkan, hampir setiap hari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil orang-orang yang terkait kasus korupsi. Namun, tak ada pejabat yang jera juga dan tetap korupsi.

Ray menyimpulkan, cara pandang mereka tak berubah meski penegakan hukum terus dilakukan. "Jadi mereka tetap memandang korupsi tak ada masalah, masalahnya kalau ketangkap KPK," katanya.

Ray mengatakan, persoalan korupsi tak bisa sepenuhnya dilimpahkan kepada partai politik. Menurut dia, korupsi lebih bersifat individual. Namun, di sisi lain, partai tidak pernah benar-benar berupaya mencegah kadernya berlaku korupsi. Partai baru bersikap jika ada anggotanya yang tertangkap.

"Tapi sejak awal mereka gak membuat satu pendidikan politik di internal partai yang memang mengharamkan kegiatan yang bersifat koruptif ini. Jadi ada faktor partai gak tegas secara internal," kata dia.

Ray menegaskan, ujung dari semua itu adalah tak berdampaknya sanksi yang berlaku bagi mental koruptor. Menurut dia, hukuman penjara bagi koruptor adalah hal yang sangat biasa. Seharusnya, kata dia, hak politik koruptor ducabut.

Ia mencontohkan, ketika koruptor dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun, sikapnya masih tenang tanpa beban. "Kita lihat lah kelakuan mereka di penjara, tak ada yang merasa menyesal," ungkap dia.

Namun, Ray menegaskan, jika sanksi yang diberikan adalah pencabutan hak politik, para koruptor akan gelisah. Pasalnya, koruptor melakukan tindakan itu menggunakan kekuasaan politik.

"Kalau mereka gak duduk di kursi-kursi itu kan mereka gak bisa (korupsi). Dan jabatan itu semua jabatan politik. Karena itu sudah dikhianati, cabut itu dari mereka," tegas Ray.

Ironisnya, kata dia, hal yang sebenarnya telah tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) itu ditolak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Ke depan, kata dia, para pembuat kebijakan harus berani memasukkan sanksi kepada koruptor dalam Undang-Undang, bukan sekadar PKPU.

"Mereka yang sudah pernah dijatuhi hukuman pidana karena tindak korupsi, harus dicabut hak politiknya. Meskipun tidak permanan, misalnya sekali atau dua kali pemilu. Karena kan kita lihat begitu dia lepas dari penjara ada yang nyaleg," kata dia.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/10/28/ph9sz3354-pengamat-pencabutan-hak-politik-bisa-buat-koruptor-jera




Original Post

Saat Aspirasi Warga Berujung Suap Wakil Rakyat...

Media Online KOMPAS.com
2018-10-28


JAKARTA, - Sekelompok warga mengadukan perusahaan X kepada wakil mereka di DPRD karena dianggap mencemari lingkungan. Para wakil rakyat pun menindaklanjuti aduan warga itu dengan mendatangi perusahaan X.

Namun, perusahaan X justru menyuap wakil rakyat agar pencemara lingkungan yang dilakukan tak lagi dipermasalahkan. Wakil rakyat pun dengan senang hati menerima uang suap itu dan melupakan aspirasi rakyat yang dibawanya.

Kurang lebih, seperti itu lah konstruksi perkarakasus suap yang melibatkan anggota DPRD Kalimantan Tengah dan petinggi PT Binasawit Abadi Pratama (BAP), anak usaha Sinar Mas Group.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan, awalnya para anggota DPRD Komisi B itu menerima laporan masyarakat soal pembuangan limbah pengolahan sawit ke Danau Sembuluh olehPT BAP. Laporan itu pun langsung ditindaklanjuti dengan kunjungan ke lokasi dan bertemu pihak PT BAP.

"Dalam pertemuan itu kemudiananggota DPRD Kalteng mengetahui bahwa diduga PT BAP yang menguasai lahan sawit namun sejumlah perizinan diduga bermasalah," kata Syarif dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/10/2018).

Sejumlah izin yang bermasalah itu, yakni Hak Guna Usaha (HGU), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dan jaminan pencadangan wilayah. Diduga lahan sawit tersebut berada di kawasan hutan.

Baca juga:

Akhirnya, PT BAP pun menyuap keempat anggota DPRD dengan uang Rp 240 juta. KPK turut menduga ada pemberian lain ke anggota DPRD Kalteng dari PT BAP. Saat ini, KPK sedang mendalami dugaan tersebut.

Sebagai timbal balik atas suap yang diberikan, PT BAP pun meminta anggota DPRD tak lagi mempermasalahkan izin hinggapencemaran lingkungan yang terjadi di Danau Sembuluh

"PT BAP meminta adanya rapat dengar pendapat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh PT BAP tidak dilaksanakan. Muncul pembicaraan bahwa \'kita tahu sama tahu lah\'," ucap Syarif.

Bahkan, PT BAP juga meminta para anggota DPRD untuk berbohong kepada rakyat yang diwakilinya. Anggota Komisi B DPRD Kalteng menggelar jumpa pers yang pada intinya menjelaskan ke publik bahwa tidak benar PT BAP tidak mempunyai izin HGU.

Dalam kasus ini, KPK mengamankan 13 orang dalam operasi tangkap tangan pada Jumat kemarin. Tujuh orang di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Empat di antaranya adalah anggota DPRD Kalteng sebagai penerima suap. Mereka yakni Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng, Punding LH Bangkan anggota Komisi B DPRD Kalteng Arisavanah dan Edy Rosada. Keempatnya diduga sebagai pihak penerima suap.

Tiga orang lainnya sebagai pemberi suap adalah petinggi PT BAP. Ketiganya yakni Direktur PT BAP/ Wakil Dirut PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Edy Saputra Suradja CEO PT BAP wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, Willy Agung Adipradhana dan Manajer Legal PT BAP, Teguh Dudy Syamsury Zaidy.

Anggota DPRD Kalteng penerima uang suap disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan para tersangka pemberi suap disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

88 anggota DPRD

Kasus ini semakin memperpanjang daftar anggota DPRD yang sudah dijerat KPK selama 2018. Setidaknya, sepanjang tahun ini, sudah ada 88 anggota DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka.

Laode pun menyayangkan sikap anggota DPRD yang mudah diajak cawe-cawe oleh pengusaha untuk membela kepentingan mereka. Padahal, seharusnya anggota DPRD sebagai wakil rakyat di daerah bekerja untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Anggota DPRD juga harusnya bisa bertugas untuk mengawasi penyimpangan yang ada.

"KPK menyesalkan hal ini karena akan melemahkan fungsi krusial dari DPRD untuk melakukan check and balances," kata Laode.

Selain itu, Laode menegaskan, korupsi yang terjadi di sektor kehutanan, perkebunan dan lingkungan hidup sangat merugikan banyak pihak dan lingkungan itu sendiri.

Ia mengaku sudah pernah berkunjung ke Danau Sembuluh, yang merupakan tempat PT BAP membuang limbah sawit.

"Danau itu tadinya cantik sekali, bisa untuk olahraga air. Namun sekarang jadi rusak akibat ulah oknum birokrat," sesal Laode.

Baca juga:

KPK berharap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa segera mengevaluasi izin usaha kelapa sawit yang dilakukan oleh PT BAP di sekitar Danau Sembuluh.

Lembaga antirasuah itu juga mengimbau kepada semua pihak, termasuk sektor swasta, untuk menjankan bisnis yang berintegritas, mengikuti peraturan yang ada dan mengurus semua perizinan dengan menghindari praktik suap menyuap.

"Termasuk kewajiban untuk memelihara kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem, praktik yang kerap diabaikan para para pelaku usaha di sektor sumber daya alam," kata Laode.

http://nasional.kompas.com/read/2018/10/28/06261291/saat-aspirasi-warga-berujung-suap-wakil-rakyat




Original Post

Pesan Politik dari Rangkaian Paket Bom di AS

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-10-28


Pesan Politik dari Rangkaian Paket Bom di AS

Gugus Tugas Gabungan yang dipimpin Biro

Investigasi Federal AS (FBI) menangkap

tersangka pengirim paket bom. Cesar

Sayoe, yang ditangkap Jumat (26 10 2018)

di dekat Miami, Amerika Serikat,

memperlihatkan kecenderungan sebagai

penentang Demokrat.

RETNO BINTARTI

Pengiriman paket bom bukan haj yang asing dalam sejarah AS. Presiden Harry S Truman pada 1947 juga dikirimi paket seperti itu. Umumnya paket bom mengandung pesan politik atau merupakan respons atas sebuah kebijakan.

Dalam pekan ini, selama beberapa hari, Amerika Serikat dikejutkan dengan berita paket bom yang dikirimkan kepada tokoh-tokoh besar negeri itu. Mulanya paket dalam amplop kertas manila ditujukan kepada pebisnis besar George Soros pada awal pekan. Belum hilang rasa terkejut, ada kiriman serupa untuk sejumlah nama besar lainnya.

Paket bom mulai ditemukan Senin dan terus beruntun diterima ke alamat sasaran sampai Jumat, saat tersangka ditangkap. FBI, dalam keterangan setelah penangkapan, mengingatkan kemungkinan masih ada kiriman bom yang belum sampai.

Dari 14 nama yang dikirimi paket bom, kebanyakan adalah politisi dari Partai Demokrat atau setidaknya simpatisan partai tersebut.

Soros, misalnya, merupakan salah satu penyumbang besar Partai Demokrat dalam pemilihan presiden dua tahun silam. Demikian juga miliarder Tom Steyer atau aktor Robert de Niro yang ikut mengampanyekan Hillary Clinton sekaligus pengkritik Donald Trump.

Sebelum polisi dan FBI menangkap Cesar Sayoc (56) sebagai tersangka, kuat dugaan adanya motif politik di balik pengiriman paket bom. Lebih spesifik lagi, diduga pelakunya adalah penentang Demokrat

Dari van yang juga digunakan sebagai tempat tinggal tersangka, ditemukan banyak tempelan gambar bagus tentang Trump. Sebaliknya, terlihat gambar yang memperlihatkan, antara lain, kebencian terhadap Hillary Clinton dan jaringan televisi CNN. Hillary dan CNN termasuk di antara target yang dikirimi bom.

Bukan untuk melukai

Tersangka Cesar Sayoc sejauh ini diketahui merangkai rencana hingga pelaksanaan pengiriman seorang diri. Sayoc yang akan mulai dibawa ke Pengadilan Florida, Senin besok, sedikitnya akan didakwa lima pasal dengan hukuman maksimum 48 tahun penjara.

Dari hasil pemeriksaan sementara, lelaki yang mempunyai riwayat kriminal ini mengaku bom yang dikirimnya tidak dimaksudkan untuk melukai seseorang. Namun, polisi mengonfirmasi paket bom itu sungguhan, bukan hoaks, dan jika meledak bisa membahayakan. FBI juga memperlakukan penyidikan ini layaknya menghadapi tindakan terorisme. Sebelumnya, sejumlah orang Republik, termasuk anak Trump, Donald Jr, menuduh bom-bom itu hoaks dari Demokrat menjelang pemilu tengah periode {midterm election), bulan depan.

Pengiriman paket bom mengingatkan pada peristiwa yang dialami hakim federal Robert Vance tahun 1989. Naas menimpanya, hakim pengadilan banding Alabama ini tewas di rumahnya setelah membuka amplop berisi bom. Istri Vance menderita luka

Pelakunya, Walter Leroy Moody, sebagaimana diberitakan The New York Times, beberapa bulan lalu dieksekusi setelah Mahkamah Agung memvonis hukuman mati. Moody menjalani suntik mati dalam usia 83 tahun.

Pengadilan tingkat sebelumnya menghukum tujuh hukuman seumur hidup ditambah hukuman penjara selama 400 tahun. Moody, yang mempunyai obsesi terhadap sistem hukum, mengirim bom ke berbagai alamat Selain hakim Vance, bom yang di-rakitnya sendiri juga menewaskan seorang pengacara kulit hitam pejuang hak sipil. Dua bom lainnya berhasil diamankan.

Bangkitkan trauma

Bom yang dikirim lewat pos membangkitkan trauma mereka yang pernah mengalaminya. Lisa Mc Nair, perempuan kulit hitam, terbawa pada kejadian tahun 1963 ketika paket bom meledak di sebuah gereja di Alabama, menewaskan empat perempuan kulit hitam, antara lain kakak perempuannya yang berusia 11 tahun. "Aduh, (terulang) lagi? Sudah 55 tahun sejak Dennis terbunuh. Mengapa terus terjadi di Amerika?" kata Mc Nair menyayangkan rangkaian paket bom beberapa hari terakhir.

Mohammed Omar, Direktur Eksekutif Pusat Islam Dar Al-Fa-rooq, diingatkan dengan pengiriman paket bom pada Agustus 2017. Sebuah masjid di Minneapolis diserang hanya beberapa saat menjelang waktu shalat Subuh. Penyerang memecah kaca jendela di ruang imam masjid dan melempar bom pipa.

Tiga tersangka yang kemudian ditangkap mengaku bermaksud "menakut-nakuti" warga Muslim. "Amat sulit bagi kami melewati yang sudah kami alami. Kini lebih sulit lagi," kata Omar menyikapi kasus paket bom.

Dalam 60 tahun belakangan.

sejumlah orang tewas akibat ledakan bom dengan motivasi ideologi. Pelakunya berasal dari berbagai kelompok, mulai kelompok rasis Ku Klux Kian sampai mereka yang keras menentang praktik aborsi.

Sebuah studi menyebutkan, pada tahun 1969 hingga 1970, bom, termasuk dalam bentuk kiriman pos, marak terjadi di seantero Amerika. Terhitung jumlahnya sampai 370 buah. Kebanyakan bom dipasang atas alasan politik. Pada masa itu, tercatat misalnya, bom sebagai bentuk protes atas Perang Vietnam atau terkait isu lingkungan hidup. Bom tidak hanya ditujukan kepada perorangan, tetapi juga me-nyasar lembaga

Untungnya, hampir semua pelaku pengiriman bom berhasil ditangkap. Tak jauh-jauh, tahun 2016-2017, pelaku pengirim bom di Palo Alto, di Chicago, Philadelphia, ditangkap petugas. Di antara waktu itu, ada pula bom yang dilayangkan untuk Barack Obama.

Jauh sebelum itu, pada 1947, bom surat dikirimkan buat Presiden Harry Truman. Koran The New York Times yang memberitakan hal itu berdasarkan sumber Margareth, putri Truman, menyebutkan, bom dikirim sebuah kelompok yang berafiliasi dengan grup Black September.

RETNO BINTARTI/ (AP)







Original Post

Rela Jauh dari Keluarga

Media Cetak Jawa Pos Halaman 18
2018-10-28


Rela Jauh dari Keluarga

MENJADI abdi negara dan mengikuti seluruh peraturan yang ada merupakan keharusan. Termasuk lokasi penugasan. Seorang abdi negara harus siap mengikuti dan ditempatkan di mana saja. Para abdi negara juga tak jarang harus rela berjauhan dari orang tua, termasuk keluarga.

Hal itulah yang dirasakan Bripda Siti Zaina Turrohmah. Demi tugas yang diembannya, pohvan kelahiran Kebumen, 21 September 1995, itu harus rela jauh dan meninggalkan orang tuanya di Kebumen, Jawa Tengah.

Zaina -sapaan akrab dari Siti Zaina Turrohmah- menuturkan, kali pertama masuk dan menjadi seorang anggota polisi, dirinya langsung mendapat tempat penugasan yang jauh dari keluarga. Yakni, Polres Padang Kota, Polda Sumatera Barat. "Saya daftarnya di Polda Jawa Tengah. Tapi, saat itu, ada kelebihan kuota sehingga akhirnya saya ditemvpatkan di Padang yang kuotanya masih kurang," katanya kepada Jawa Pos pada Sabtu (27/10).

Ditempatkan di Padang, sambung Zaina, awalnya bukan hal yang mudah baginya. Sebab, menurut dia, itu merupakan hal pertama

baginya pergi dari rumah dan jauh dari orang tua, keluarga, serta teman-temannya. "Awalnya, susah dan harus menyesuaikan diri karena di sana benar-benar tidak ada yang dikenal. Tapi, lama-lama akhirnya biasa. Setiap habis magrib, saya pasti telepon," jelasnya.

Saat itu, dia bertugas di Polres Padang Kota sekitar tiga bulan sebelum akhirnya dipindahkan ke Polsek Lubuk Begalang. Di sana, dia ditempatkan di unit narkoba sekitar dua tahun sebelum akhirnya pada 2016 diperbantukan ke Mabes Polri di Tipikor hingga saat ini. "Selama di Padang, banyak pengalaman yang saya dapat. Di sana, saya juga sempat kuliah sampai semester tiga. Tapi, karena sekarang saya sedang diperbantukan ke Mabes, saya ambil cuti kuliah," terangnya.

Zaina mengungkapkan, meski sudah bertugas di Jakarta yang jaraknya sudah tidak begitu jauh dengan kampung halamannya di Kebumen, tetap tidak bisa membuat dirinya serta-merta gampang untuk pulang. Sebab, saat ini, banyak tugas yangharus dikerjakan. "Saya kerja Senin-Jumat. Tapi, benar-benar padat. Berangkat habis subuh dan

pulang biasa habis magrib. Saya sendiri tinggal di mes polwan di Pejaten," ungkapnya.

Bahkan, sambung Zaina, saat orang tuanya sakit dan masuk rumah sakit hingga harus diopname, dirinya tidak bisa langsung pulang, tetapi harus mengajukan surat izin lebih dahulu agar bisa pulang. Namun, syukur, saat ini kondisi orang tuanya mulai membaik. "Saya anak pertama. Karena itu, di rumah, ndak ada yang besar. Jadi, kadang saya pulang dua bulan sekali. Itu pun pulang malam Jumat dan Minggu sudah sampai di Jakarta lagi," ucapnya.

Menurut dia, saat hari libur, dia suka menghabiskan di mes bersama teman-temannya. Dia juga menyalurkan hobinya, yakni memasak bersama. "Saya hobi masak dan makan. Tapi, masaknya kalau hari libur saja," ujarnya.

(gih/co5/ind)







Original Post

Direksi Sinar Mas Jadi Tersangka Tangkap Tangan KPK

Media Cetak Republika Halaman 1
2018-10-28


Direksi Sinar Mas Jadi Tersangka Tangkap Tangan KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tujuh orang tersangka setelah mengamankan 13 orang dalam operasi tangkap tangan di Jakarta pada Jumat (26/10). Penetapan tersangka yang salah satunya adalah petinggi perusahaan Sinar Mas terkait dugaan tindak pidana korupsi di DPRD Kalimantan Tengah.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan tujuh orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/10).

Petinggi PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Edy Saputra Suradja. Edy merupakan

wakil direktur utama SMART yang juga direktur PT Bina Sawit Abadi Pratama (BAP), anak usaha Sinar Mas.

Selain Edy, terdapat tersangka lain dari pihak swasta, yakni Willy Agung Adipradhana selaku CEO PT BAP wilayah Kalimantan Tengah bagian barat dan Teguh Dudy Zaldy selaku manajer legal PT BAP. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyebutkan, ketiganya diduga memberikan suap berupa sejumlah uang kepada para anggota DPRD Kalteng untuk kepentingan tertentu.

Adapun tersangka yang diduga sebagai pihak penerima berjumlah empat orang, yaitu Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Borak Milton (BM), Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah PUN (Punding LH Bangkan), anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan

Tengah Arisavanah (A), dan anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Edy Rosada (ER).

Syarif menuturkan, sejumlah anggota Komisi B DPRD Kalteng diduga telah menerima uang dari petinggi PT BAP terkait pengawasan DPRD Kalimantan Tengah atas pembuangan limbah ke Danau Sembuluh. "KPK menduga pemberian terkait pengawasan ini kerap terjadi, KPK menyesalkan hal ini, karena hal ini akan melemahkan fungsi krusial DPRD untuk melalaikan check dan balances" ujar Syarif.

Head of Corporate Communications PT SMART Tbk Wulan Suling mengatakan, pihaknya akan turut bekerja sama dengan KPK. "Sebagai perusahaan yang taat hukum, kami menghormati dan akan bekerja sama untuk membantu segala proses yang tengah berjalan," kata Wulan, Sabtu (27/10).

PT SMART Tbk adalah perusahaan publik produk konsumen berbasis kelapa sawit yang terintegrasi dan terkemuka di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit SMART mencakup lebih dari 138 ribu hektare. SMART juga mengoperasikan 16 pabrik kelapa sawit, 5 pabrik pengolahan inti sawit, dan 4 pabrik rafinasi di Indonesia.

Lebih lanjut, Syarif menerangkan, dalam konstruksi perkara, PT BAP yang bergerak di kelapa sawit melakukan lobi kepada DPRD Kalimantan Tengah agar tidak melakukan konferensi pers ke media masa mengenai ketiadaan izin hak guna usaha (HGU) oleh perusahaan tersebut. Sekalipun melakukan konferensi pers, PT BAP meminta DPRD menyatakan proses izin HGU sedang berjalan.

Di samping itu, PT BAP meminta masalah pengelolaan limbah perusa-

haan yang menyebabkan pencemaran lingkungan, khususnya di Danau Sembuluh, tidak dibahas dalam rapat dengar pendapat di DPRD Kalimantan Tengah. "Muncul pembicaraan kita tahu sama tahu lah," ungkap Syarif.

Lobi-lobi PT BAP dilakukan setelah masyarakat memprotes dan melaporkan adanya pencemaran di Danau Sembuluh akibat pembuangan limbah sawit yang diduga berasal dari PT BAP. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh DPRD Kalimantan Tengah dengan memanggil PT BAP.

Lobi PT BAP berujung dengan pemberian uang Rp 240 juta yang saat ini dijadikan barang bukti. "Diduga selain Rp 240 juta, anggota Komisi B Kalimantan Tengah juga menerima pemberian lainnya dari PT BAP yang sedang dalam proses pendalaman,"

ujar Syarif.

bayu adji/tirkah fansun/DIAN FATH RISALAH







Original Post

Media