Lagi, Korporasi Besar Terseret Kasus Korupsi

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-10-29


Lagi, Korporasi Besar Terseret Kasus Korupsi

KPK tangkap bos PT SMART Tbk di operasi tangkap tangan

JAKARTA. Dalam sebulan terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengungkap kasus korupsi yang dilakukan pejabat-pejabat di daerah. Yang menarik, kasus korupsi ini menyeret korporasi-korporasi yang punya nama mentereng.

Belum selesai kasus korupsi perizinan proyek Meikarta yang menyeret bos Lippo Group, Minggu (14/10), kini, komisi antirasuah ini berhasil mengungkap kasus suap terhadap sjumlah anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) yang dilakukan bos PT Sinar Mas Agro Resources Technology Tbk (SMART) Edy Surad-ja, Jumat (26/10) lalu,

Suap ini diberikan Edy kepada anggota dewan ini sebagai mahar atas upaya meredam laporan masyarakat ke-

pada DPRD Kalteng terkait pembuangan limbah pengolahan sawit yang dilakukan PT Binasawit Abadi Pratama (BAP), anak usaha SMART.

Oh iya, Edy merupakan Wakil Direktur Utama SMART yang juga Direktur PT BAP. Selain Edy, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT BAP Wilayah Kalteng bagian Utara, Willy Agung Adipra-dhana dan manajer Legal PT BAP Teguh Dudy Syamsury Zaldy.

Wakil Ketua KPK Laode Syarif mengungkapkan anggota DPRD Kalteng itu telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan PT BAP. "Sebelumnya, DPRD menerima laporan masyarakat terkait pembuangan limbah pengolahan sawit di Danau Sembu-luh di Kabupaten Seruyan, Kalteng," ujar Laode (27/10).

Laporan tersebut, kata Laode, ditindaklanjuti DPRD de-

ngan melakukan kunjungan dan pertemuan dengan PT BAP. Di sinilah suap terjadi.

Head of Corporate Communication Sinar Mas Agro and Food Wulan Suling mengatakan, perusahaan akan investigasi secara mendalam dan bekerjasama dengan KPK dalam kasus ini.

Kendati sudah menyeret korporasi besar dalam pengungkapan kasus korupsi akhir-akhir ini, Laode masih belum bisa memastikan adanya unsur kejahatan korporasi dan menetapkan perusahaan t sebagai tersangka.

Sebagai catatan, KPK berhati-hati dalam menetapkan tersangka korporasi. Buktinya, hingga kini baru ada empat perusahaan jadi tersangka sejak ada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. {Lihat grafis).

Daftar Korporasi yang Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka Korupsi

PT Nusa Kontruksi Enjineering Tbk

Kasus korupsi pembangunan proyek Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2011 dan Pembangunan Wisma Atlet Palembang 2010-2011

Nilai Kerugian Negara Rp 47,9 miliar

PT Nindya Karya (Persero) dan PT Tunas Sejati

Kasus korupsi pelaksanaan pembangunan Proyek dermaga dan pelabuhan Sabang Tahun Anggaran 2006-2011

Nilai Kerugian Negara Rp 313

miliar

PT Tradha

Kasus korupsi dan pencucian uang, perusahaan ini mengerjakan delapan proyek kontruksi di Kabupaten Kebumen 2016-2017. Perusahaan yang dikendalikan mantan Bupati Kebumen AA. Yahya Fuad

Nilai Kerugian Negara Rp 51

miliar

Sumber KPK dan Riset KONTAN

Muhammad Afandi







Original Post

Aku (Masih) Ingin Pindah ke Meikarta

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 4
2018-10-29


Aku (Masih) Ingin Pindah ke Meikarta

Oleh Rio Christiawan

Pascaoperasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait dugaan tindak pidana korupsi perizinan proyek Meikarta, media cetak dan televisi dari dalam dan luar negeri ramai memberitakan ihwal kelanjutan pembangunan proyek kota mandiri ini. Spekulasi keliru tak seharusnya berkembang karena akan kian meresahkan konsumen Meikarta.

Demikian pula, tindakan instansi pemerintah yang kini mendadak berlomba-lomba mengadakan investigasi pada aspek-aspek yang sesungguhnya tidak ada kaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Pemkab Bekasi, justru kontradiktif dengan semangat untuk melindungi konsumen Meikarta.

Harus diluruskan bahwa peristiwa pidana terkait OTT KPK terhadap pejabat Pemkab Bekasi itu tidak memiliki kaitan langsung hubungan keperdataan PT Mahkota Semesta Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta dengan para konsumen Meikarta. Artinya, oleh karena peristiwa pidana tak menggugurkan hubungan keperdataan, maka hubungan antara PT MSU dan konsumen Meikarta tetaplah eksis.

Persoalan Meikarta melingkupi tiga perspektif. Pertama, terkait dugaan tindak pidana korupsi sehubungan dengan OTT KPK terhadap pejabat Pemkab Bekasi. Kedua, terkait perizinan pembangunan proyek Meikarta, dan ketiga, terkait hubungan keperdataan PT MSU dengan konsumen Meikarta.

Tiga hal tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Terkait dugaan tindak pidana korupsi, hal tersebut tidak berkaitan langsung dengan pembangunan Meikarta. Kini banyak pihak berspekulasi akan kelanjutan pembangunan proyek Meikarta pasca-OTT KPK, padahal sesungguhnya hal tersebut tidak berkaitan sama sekali.

Gary Dunant (1988) menjelaskan bahwa dalam ketidakpastian sebuah proyek, baik terkait adanya kasus hukum, persoalan politik maupun kendala pembiayaan, maka

pihak yang pertama kali harus dilindungi adalah konsumen. Pendapat tersebut sejalan dengan UU Perlindungan Konsumen (UUPK). Pemerintah kini seharusnya mengubah paradigma. Tidaklah tepat dengan mendadak berlomba-lomba mengadakan investigasi yang justru menimbulkan ketidakpastian bagi keberlanjutan pembangunan proyek maupun pemenuhan hak konsumen. Paradigma yang harus dibangun adalah bagaimana tetap mengawal hak konsumen sehingga hak tersebut dapat terpenuhi sesuai apa yang diperjanjikan PT MSU.

Perlindungan Konsumen

Persoalan Meikarta ini harus dilihat secara proporsional. Artinya bahwa persoalan dugaan tindak pidana korupsi biarlah menjadi penanganan KPK, dan hal tersebut secara keperdataan tidak akan memutuskan hubungan antara konsumen Meikarta dan PT MSU. Dalam hal ini kewajiban untuk memenuhi hak konsumen Meikarta tetap melekat sebagai kewajiban PT MSU, dan PT MSU pun tetap berkewajiban memenuhi hak-hak konsumen sebagaimana diperjanjikan.

Perlu diluruskan juga bahwa peristiwa OTT KPK tidak berpengaruh terhadap perizinan yang telah dimiliki oleh PT MSU. Sepanjang tidak dicabut oleh pemerintah, maka perizinan yang telah diterbitkan tersebut tetap berlaku. Kasus suap maupun gratifikasi adalah bukan alasan pembatalan perizinan sebagai keputusan tata usaha negara. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2000 dijelaskan bahwa peristiwa pidana yang sepanjang tidak menyebabkan perizinan menjadi cacat prosedur, maka peristiwa pidana tersebut tidaklah

membatalkan perizinan yang telah diperoleh suatu entitas.

Pada prinsipnya izin adalah suatu persetujuan dari pemerintah selaku penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan suatu tindakan atau perbuatan tertentu. Hadjon dan Sri Djatmiati (2009) menyebutkan bahwa dalam hal batalnya suatu perizinan harus mendasarkan pada asas hukum contrarius actus, yakni sepanjang tidak dibatalkan oleh pejabat yang menerbitkan maupun pengadilan maka perizinan tersebut tetap berlaku.

Artinya, perizinan bukan menjadi kendala yang dapat menghambat PT MSU untuk memenuhi kewajibannya kepada para konsumen. Mengacu pada konstruksi dan dasar hukum di atas, kini seharusnya pemerintah mendorong pemenuhan hak konsumen.

Sebaliknya, jika pemerintah melalui birokrasi lintas departemen justru fokus pada investigasi kelanjutan proses pembangunan Meikarta, tentu secara keperdataan akan berpengaruh pada hubungan PT MSU dan para konsumen. Dalam kondisi demikian justru secara keperdataan konsumen akan dirugikan karena investigasi yang reaktif tersebut akan membuat para konsumen menunda pembayaran kewajibannya dan berakibat pada

keputusan sejumlah institusi keuangan menunda pembiayaan.

Akibatnya, jika pembangunan tidak terealisasi, PT MSU akan memiliki alasan hukum yang membenarkannya. Dalam ilmu hukum dikenal istilah pembenaran yang disebut exception non adimpleti contractus, yakni pembebasan secara hukum mengingat kedua pihak tidak melakukan kewajibannya. Dalam situasi demikian tentu akan terbentuk lost-lost situation, yakni persoalan pemerintah makin bertambah, dan di sisi lain beban korporasi (PT MSU) juga semakin berat, serta konsumen juga kehilangan hak-haknya.

Langkah Korektif

Langkah korektif yang sebaiknya dilakukan pemerintah adalah tentu menyerahkan proses dugaan tindak pidana korupsi untuk diusut oleh KPK Selebihnya, pemerintah harus fokus pada persoalan pemenuhan hak konsumen Meikarta sebagaimana tertera dalam perjanjian, dokumen dan gimmick-gimmick marketing, sehingga hak konsumen tersebut tidak terganggu.

Pada prinsipnya yang harus dilihat oleh pemerintah adalah

konsumen Meikarta adalah warga negara yang ingin dengan segera memiliki hunian. Memiliki rumah adalah hak asasi setiap manusia. Oleh karena itu, di tengah persoalan terbatasnya pasokan permukiman layak huni, pemerintah harus berorientasi pada pemenuhan hak konsumen Meikarta.

Saat ini terdapat backlog perumahan yang mencapai 12 juta unit lebih. Pemerintah menargetkan pembangunan satu juta rumah setiap tahun. Para pengembang yang sedang membangun perumahan, termasuk PT MSU, perlu didukung pemerintah.

Tentu tata kelola perusahaan yang baik pada PT MSU menjadi hal yang harus diberi catatan tersendiri. Pemerintah melalui instansi yang terkait dapat mewajibkan PT MSU untuk mengaplikasikan ISO 37001 terkait anti bribery system sehingga kejadian OTT KPK tidak terulang kembali.

Tugas terpenting pemerintah saat ini adalah mendampingi konsumen Meikarta untuk memastikan bahwa proyek Meikarta tetap dibangun sesuai yang diperjanjikan, sehingga konsumen Meikarta akan memperoleh hak-hak yang dijanjikan oleh PT MSU selaku pengembang. Hal ini sekaligus menjawab pemenuhan kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam UUPK.

Pemerintah sendiri pun harus melakukan evaluasi ke dalam terkait sistem perizinan, mengingat kasus tindak pidana korupsi perizinan ini bukan kasus yang pertama. Investigasi dari instansi-instansi pemerintah yang sebelumnya anteng akan menambah kegaduhan dan menjadi cermin buruk bagi potret investasi di Indonesia.

Pemerintah harus menangani persoalan Meikarta ini dengan sensitif, mengingat skala investasi Meikarta cukup besar dan berita terkait Meikarta telah diakses oleh media internasional.

Pemerintah harus menghapus citra bahwa pengurusan perizinan investasi di Indonesia masih sulit atau dipersulit, dan pada akhirnya membuat investor terjebak dalam praktik suap. Pemerintah harus meyakinkan investor dengan jalan segera melakukan tindakan korektif yang membuktikan bahwa perizinan bukan momok bagi dunia investasi. Peringkat kemudahan berusaha mesti terus ditingkatkan sebagai acuan bagi para investor, untuk menentukan preferensi berinvestasi di Indonesia.

Di saat yang bersamaan, pemerintah harus tetap konsisten mendampingi konsumen untuk memperoleh hak-haknya. Ingat, perumahan adalah kebutuhan pokok setiap warga negara. Dalam menjalankan peran, pemerintah tetap harus mengacu pada tujuan kemerdekaan Republik Indonesia, yakni mewujudkan kesejahteraan pada seluruh tumpah darah Indonesia, yang tentu saja harus dicapai dengan cara-cara yang bermartabat.

Dr Rio Christiawan SH, Mhum, Mkn

Dosen Hukum Bisnis Universitas Prasetiya Mulya

Rio Christiawan







Original Post

KPK Cegah Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan ke Luar Negeri

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-10-29


KPK Cegah Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan ke Luar Negeri

Oleh Imam Suhartadi

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat permintaan cegah untuk bepergian ke luar negeri terhadap Wakil Ketua DPR dari Faksi Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan terkait dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Dirjen Imigrasi Indonesia, Irjen Pol (Purn) Dr Drs Ronny Franky Sompie, mengakui, permintaan pencekalan dari KPK sudah diterima sejak Jumat (26/10).

"Permintaan pencekalan hari Jumat (26/10). Sesuai dengan surat permintaan dari pimpinan KPK," kata Ronny Franky Sompie, ketika dijumpai sesaat setelah acara Pembukaan Layanan Publik Kementerian Hukum dan HAM dan Pelepasan Kumham -BNI Fun Walk Tahun 2018, Minggu (28/10) di Jakarta.

Atas permintaan dari KPK tersebut, sesuai dengan perintah UU, maka Dirjen Imigrasi langsung menetapkan keputusan pencekalan kepada yang bersangkutan. "Begitu mereka (KPK) mengirim surat, kita langsung menetapkan keputusan untuk pencekalan dan kita umumkan ke jajaran. Dikirimkan ke 125 kantor imigrasi," ucap Ronny.

Berdasarkan ketentuan UU, begitu surat pencekalan dikeluarkan, maka

akan berlaku selama enam bulan kedepan. Dengan demikian maka selama jangka waktu tersebut Taufik Kurniawan tidak bisa ke luar negeri. "Permintaan tanggal 26 berlaku selama enam bulan. Kalau kasusnya, saya kira tentu dari penyidiknya saja. Kita melayani permintaan sesuai dengan UU. Instansi penegak hukum yang meminta melakukan pencegahan. Menkumham mendelegasikan kepada dirjen imigrasi," ungkapnya.

Belum Evaluasi Posisi

PAN belum memutuskan apakah akan memberikan bantuan hukum kepada Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan yang dicegah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bepergian ke luar negeri.

Wasekjen PAN, Faldo Maldini mengatakan, partai biasanya memberikan bantuan hukum kepada kader yang menghadapi persoalan hukum. Meski demikian, Faldo mengaku bantuan hukum kepada Taufik Kurniawan ini

belum dibahas dan diputuskan di tingkat DPP PAN.

"Biasanya sih memang selalu ada (bantuan hukum), tapi ini belum dibahas di DPP," kata Faldo di sela-sela acara Milenial Fest, #LayaniGener-asiKita di Jakarta, Minggu (28/10).

Faldo mengaku DPP PAN pun belum berencana mengevaluasi posisi Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua DPR. Hal ini lantaran proses hukum yang dijalani Taufik masih sebatas pencegahan ke luar negeri. DPP PAN, kata Faldo bakal melihat lebih jauh proses hukum yang dilakukan KPK.

"Ini kan masih pencekalan ya, belum jauh-jauh. Kita lihatlah prosesnya. Sabar saja, slow. Mungkin besok, lusa, atau 2-3 hari kita lihat saja," katanya.

Faldo menegaskan, PAN merupakan partai reformis dan patuh terhadap hukum. Untuk itu, PAN menyerahkan kepada KPK mengenai proses hukum yang dihadapi Taufik.

Sebelumnya, dalam sidang 2 Juli 2018 untuk terdakwa Bupati Kebumen Yahya Fuad dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016, Yahya mengaku bahwa ia bertemu dengan Taufik Kurniawan untuk membahas alokasi DAK kabupaten Kebumen.

Pertemuan itu terjadi di Semarang dan Jakarta. Bupati Yahya menjelaskan ada kewajiban sebesar 5% yang harus diberikan jika DAK sebesar Rp 100 miliar itu cair.

Vang fee diberikan dua kali melalui orang suruhan Taufik di Semarang dengan total pemberian uang mencapai Rp 3,7 miliar.

(bI)/ Imam Suhartadi







Original Post

Daya Tahan Iran

Media Cetak Kompas Halaman 8
2018-10-29


Daya Tahan Iran

Ketika dunia gempar oleh kasus pembunuhan wartawan Arab Saudi, Jamal Khashoggi, di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, empat pekan terakhir, para pejabat Iran memilih tutup mulut Bahkan, meski sudah ada pengakuan Arab Saudi tentang pembunuhan Khashoggi pada 2 Oktober lalu. Teheran tidak lantas beramai-ramai "menggoreng" isu itu untuk mempertebal permusuhan mereka dengan Arab Saudi

Baru pada hari ke-20 setelah Khashoggi hilang di Istanbul, pejabat Iran mulai bersuara melalui Ketua Mahkamah Agung Sadegh Amoli Larijani. Teheran baru bersuara lantang menyoroti kasus Khashoggi, Rabu (24/10/2018), ketika Departemen Keuangan AS bersama Arab Saudi dan Bahrain menjatuhkan sanksi kepada Pasukan Garda Revolusi Iran, termasuk tiga pejabatnya, dengan tuduhan memberikan pelatihan serta pasokan keuangan dan logistik pada milisi Taliban di Afghanistan.

"Saya tidak melihat sebuah negara berani melakukan kejahatan seperti itu tanpa dukungan AS," kata Presiden Hassan Rouhani dalam sambutan di sidang kabinet yang disiarkan televisi pemerintah, Rabu.

Respons Teheran terkait kasus Khashoggi terlihat lebih diarahkan pada Washington dibandingkan pada Riyadh. Hal ini tak lepas dari hubungan pahit Iran-AS sejak Revolusi Iran 1979 dan keputusan Presiden AS Donald Trump menjatuhkan sanksi ekonomi, termasuk larangan ekspor minyak Iran dan transaksi dengan Bank Sentral Iran, per 5 November mendatang.

Di mata Teheran, AS telah meninggalkan jejak-jejak hitam yang sulit dilupakan, yang membuat kacau di Iran. Dari keterlibatan Badan Intelijen Pusat AS (CIA) dalam kudeta PM Iran Mohammad Mosaddeq tahun 1953, dukungan AS kepada Saddam Hussein dalam Perang Irak-Iran 1980-1988, dan seterusnya hingga keluarnya AS dari kesepakatan nuklir 2015.

Kenneth M Pollack, mantan analis CIA dan Direktur Urusan Teluk Dewan Keamanan Nasional AS, menangkap kebencian Iran kepada AS dalam bukunya. The Persian Puzzle The Conflict Between Iran and America (New York; 2004) "Orang-orang yang memerintah Teheran hari ini secara reflektif meyakini selama 50 tahun, Pemerintah AS adalah jahat, sumber seluruh masalah di dunia dan penyebab utama seluruh masalah Iran."

Keyakinan itu bertambah kuat terutama sejak Trump memimpin AS dalam dua tahun terakhir. Dalam pidato sambutan membuka tahun akademik di Universitas Teheran, 14 Oktober lalu, Rouhani secara blakblakan menuding rencana AS untuk meruntuhkan pemerintahannya di Iran. Sanksi ekonomi bagi Iran, yang berlaku mulai 5 November, salah satu buktinya. Perbedaan sanksi AS kali ini dengan sanksi ekonomi Barat sebelum kesepakatan nuklir 2015 bahwa saat ini Iran masih mendapat dukungan Eropa Uni Eropa telah menyiapkan mekanisme yang disebut special purpose vehicle (SPV) untuk memfasilitasi pembayaran terkait dagang dengan Iran. Beberapa negara, seperti Turki, India, dan kemungkinan China, juga masih menegosiasikan dengan AS untuk mendapatkan pengecualian agar tetap bisa mengimpor minyak dari Iran.

Seberapa kuat daya tahan Iran menghadapi sanksi AS saat ini? Salah satu kesimpulan wartawan senior Indonesia, Nasir Tamara, yang mengikuti langsung peristiwa Revolusi 1979 dan mendokumentasikannya dalam buku Revolusi Iran (terbit 1980, cetak ulang 2017) bisa menjadi bahan refleksi.

Dari pengamatan langsung, berbagai wawancara dalam beberapa kali kunjungan ke Iran, serta pengumpulan informasi di kota-kota dan desa-desa di negeri itu, ia menyimpulkan, "Iran memiliki ketahanan nasional sangat kuat yang bisa menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia, bahkan sampai sekarang."

Bagaimana dengan riak-riak protes sebagian rakyat Iran yang muncul awal tahun ini? Apakah protes semacam itu akan tumbuh lagi dan menggoyang pemerintahan Iran, seperti diinginkan AS? Melihat pengalaman dan daya tahannya, Iran bakal mampu menghadapi situasi ini.

(MH SAMSUL HADi)







Original Post

Teka-Teki Cekal Wakil Ketua DPR dari KPK

Media Online LIPUTAN 6
2018-10-29


Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tancap gas menjelang akhir tahun. Setelah menangkap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra sebagai tersangka dalam kasus jual beli jabatan, kali ini KPK mencegah Wakil Ketua DPRTaufik Kurniawanuntuk bepergian ke luar negeri dalam enam bulan ke depan.

Surat pencegahan itu telah diterima Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jumat 26 Oktober 2018.

"Surat permohonan cegah sudah diterima (dari KPK Jumat 26 Oktober)," kata Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Theodorus Simarmata saat dikonfirmasi, Jakarta, Minggu 28Oktober 2018.

Sementara itu, Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah belum berkomentar banyak mengenai surat permintaan cekal tersebut ketika dihubungiLiputan6.com.

"Besok diinformasikan ya, masih perlu dicek," kata Febri.

Wakil Ketua DPRTaufik Kurniawan sempat menjalani pemeriksaan di KPK pada Rabu 5 September 2018. Menurut politikus PAN itu, pemanggilannya terkait penyelidikan yang tengah dilakukan lembaga antirasuah itu.

"Bukan saksi, cuma dimintai keterangan bagaimana mekanisme penganggaran secara mekanisme di DPR. Ini penyelidikan," ujarTaufik Kurniawandi Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan.

Taufik mengatakan, dirinya dimintai keterangan terkait mekanisme penganggaran di DPR dan mekanisme pembahasan proses APBN. Sebab, Taufik menjabat sebagai Wakil Ketua DPR bidang ekonomi dan keuangan.

"Tanya ke penyelidik, tanya Pak penyelidik. Semua yang saya tahu tentang anggaran saya sampaikan ke penyelidik," ujarnya.

Kendati, Taufik enggan menjelaskan kasus apa yang saat ini tengah diselidiki penyidik KPK. Dia hanya mengungkapkan salah satu yang dikonfirmasi penyelidik adalah masalah dana alokasi khusus hingga dugaan mafia anggaran.

"Semua yang saya ketahui sudah saya sampaikan ke penyelidik, ya bukan penyidik ya," tegasTaufik Kurniawan.

Terkait Kasus Kebumen? Wakil Ketua DPR Bidang Keuangan Taufik Kurniawan usai menjalani periksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/9). Taufik diperiksa untuk penyidikan proses pembahasan anggaran di DPR. (Merdegka.com/Dwi Narwoko)Selain diperiksa KPK, namaTaufik Kurniawanpernah disebut dalam sidangkasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Pada sidang 2 Juli 2018kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016, terdakwa Bupati Kebumen Yahya Fuad, mengaku bertemu dengan Taufik Kurniawan untuk membahas alokasi DAK Kabupaten Kebumen.

Pertemuan itu terjadi di Semarang dan Jakarta. Bupati Yahya menjelaskan ada kewajiban sebesar lima persen yang harus diberikan jika DAK sebesar Rp 100 miliar itu cair. Feediberikan dua kali melalui orang suruhan Taufik di Semarang dengan total pemberian uang mencapai Rp 3,7 miliar.

Kabupaten Kebumen sendiri merupakan daerah pemilihan Taufik Kurniawan berasal Jawa Tengah VII meliputi Banjarnegara, Purbalingga, dan Kebumen.

Antaramelansir, Taufik Kurniawan diduga menerima total sekitar Rp 4,8 miliar dari lima persen anggaran DAK untuk kabupaten Kebumen.

Berdasarkan laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Kabupaten Kebumen mendapatkan total DAK sebesar Rp 106,067 miliar pada 2017.

Yahya Fuad sudah dijatuhi hukuman empat tahun penjara ditambah denda sebesar Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan dalam kasus suap atas sejumlah proyek di Kebumen selama kurun waktu 2016 pada 22 Oktober 2018.

Sedangkan perusahaan milik Yahya yaitu PT Tradha juga ditetapkan KPK sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). PT Tradha diduga meminjam bendera lima perusahaan lain untuk memenangkan delapan proyek di Kabupaten Kebumen pada kurun 2016-2017 dengan nilai total proyek Rp 51 miliar.

PT Tradha juga diduga menerima uang dari para kontraktor yang merupakan fee proyek di lingkungan Pemkab Kebumen setidaknya sekitar Rp 3 miliar seolah-olah sebagai utang.

Selanjutnya uang yang didapat dari proyek tersebut, baik berupa uang operasional, keuntungan dalam operasional maupun pengembangan bisnis PT Tradha kemudian bercampur dengan sumber lainnya dalam pencatatan keuangan PT Tradha sehingga memberikan manfaat bagi PT Tradha sebagai keuntungan maupun manfaat lainnya untuk membiayai pengeluaran atau kepentingan pribadi Yahya Fuad, baik pengeluaran rutin seperti gaji, cucilan mobil maupun keperluan pribadi lainnya.

Namun, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang juga enggan berkomentar banyak soal kasus yang menjerat Taufik Kurniawan. Dia mengatakan, lembaga antirasuah itu akanmenjelaskan soal pencegahan ini, Senin 29 Oktober 2018.

"KPKakan memberikan pernyataan resmi perihal tersebut besok," ujar Saut kepada Liputan6.com.

Pukulan untuk PAN Wakil Ketua DPR Bidang Keuangan Taufik Kurniawan menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani periksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/9). Taufik diperiksa untuk penyidikan proses pembahasan anggaran di DPR. (Merdegka.com/Dwi Narwoko)KPK melakukan pencegahan terhadap Wakil Ketua DPRTaufik Kurniawan. Partai Amanat Nasional (PAN) memastikan, kadernya tersebut akan kooperatif atas keputusan KPK.

"Sepertinya kita serahkan ke proses hukum. Mungkin ada beberapa pemanggilan dan kita akan kooperatif," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Faldo Maldini di Djakarta Theater, Jakarta, Minggu (28/10/2018).

Dia mengatakan, partainya menyerahkan semua proses hukum terhadapTaufikke KPK.

"Kita doakan semoga prosesnya lancar, tidak ada permasalahan apa pun, kita serahkan kepada proses hukum yang berjalan," ucap Faldo.

Ia juga memastikan, partainya akan memberikan bantuan hukum kepada Taufik.

"Biasanya sih memang selalu ada. Tapi ini belum dibahas di DPP. Maksud saya ini kan masih pencekalan ya, belum jauh-jauh. Kita lihatlah prosesnya. Sabar aja,slow," terang dia.

Sementara, Faldo menambahkan bahwa partainya belum membahas mengenai posisiTaufiksebagai pimpinan DPR menyusul pencegahan yang dilakukan KPK.

"Belum dibahas di DPP," kata Faldo.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Bupati Cirebon non aktif Sunjaya Purwadi Sastra telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus suap jual beli jabatan. Seteh diperiksa KPK menahan yang bersangkutan

https://www.liputan6.com/news/read/3678579/teka-teki-cekal-wakil-ketua-dpr-dari-kpk




Original Post

Suap dianggap rezeki halalyang didapat dari pihak swasta.

Media Online Republika Online
2018-10-29


Sejumlah pelaku korupsi mengaku tidak tahu suap adalah korupsiREPUBLIKA.CO.ID, oleh Muhammad Hafil

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Cirebon menjadi OTT yang ke-100 yang dilakukan oleh KPK sejak lembaga itu berdiri pada 2004 lalu. Dan, seluruh OTT itu terjadi karena adanya transaksi suap yang dilakukan oleh penyelenggara negara (pejabat negara, anggota DPR/DPRD, kepala daerah, hingga ASN/PNS yang digaji oleh negara) dan pihak swasta.

Berdasarkan data acchpk.go.id, sejak 2004 hingga Oktober 2018, KPK sudah menangani 781 kasus. Berdasarkan jenis perkaranya, kasus suap menjadi penyumbang kasus terbanyak yaitu mencapai 474 kasus. Kasus lainnya, pengadaan barang dan jasa (180 kasus), perizinan (22), pungutan (21), penyalahgunaan anggaran (46), TPPU (29), menghalangi proses penyidikan KPK (9).

Ini artinya, kasus suap-menyuap masih sangat banyak dilakukan di negeri ini. Yang jadi pertanyaan penulis, kenapa para pejabat itu sangat suka disuap? Apakah mereka tidak tahu bahwa suap itu adalah bagian dari tindak pidana korupsi?

Jangan-jangan, para penyelengara negara itu hanya memahami korupsi sebagai sebuah tindakan \'mencuri\' uang negara. Padahal, suap itu termasuk perbuatan korupsi. Karena, suap bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan dari seorang pejabat dan menguntungkan pihak yang memberi suap yang bisa merugikan negara.

Kecurigaan penulis soal tidak tahunya para pejabat itu bahwa suap adalah bentuk tindakan korupsi bisa dilihat dari pengakuan mantan wakil ketua Komisi Energi di DPR, Eni Maulani Saragih, yang kena OTT KPK karena kasus suap PLTU I Riau.

Berdasarkan pengakuan dia, suap itu adalah bagian dari rezeki halal yang didapat dari pihak swasta. Dia menilai bahwa uang suap bukan kegiatan mencuri uang negara. "Sehingga, kalau ada rezeki yang saya dapat dari proses ini menjadi halal dan saya niatkan untuk orang-orang yang berhak menerima," kata Eni waktu itu.

Nah, itu salah satu contohnya, para penerima suap itu menganggap uang suap itu adalah halal. Padahal jika dikaji secara hukum, penulis memiliki dua dasar bahwa suap itu sangat dilarang, melanggar hukum, dan bagian dari tindak pidana korupsi.

Pertama, berdasarkan hukum positif negara. Setidaknya, ada tiga Undang-Undang yang menyebut suap adalah sebuah tindak pidana korupsi. Yaitu, KUHP, UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Selain itu, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta diatur pula dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kita ambil satu saja pengertiannya dari UU Pemberantasan Tipikor. Pada pasal 11 Berbunyi hukuman bagi penerima suap: "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya."

Sedangkan dari sisi hukum agama Islam, bisa dilihat dari kisah bagaimana ada seorang pemungut zakat pada zaman Nabi Muhammad SAW. Di mana, suatu ketika Nabi Muhammad mengaudit hasil zakat yang dikumpulkan oleh petugas pemungut zakat tersebut. Kemudian, pemungut zakat tersebut melaporkan kepada nabi bahwa ia menyerahkan zakat yang diperuntukkan untuk kepentingan umat Islam dan hadiah yang diberikan oleh pemberi zakat kepada dirinya selaku pemungut zakat. Kemudian, Nabi berkata: "Kalau engkau benar, mengapa engkau tidak duduk saja di rumah ayah atau ibumu, sampai hadiah itu mendatangimu?"

Artinya, hadiah itu tidak akan datang jika dia tidak mendapat jabatan sebagai pemungut pajak. Kisah ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sangat melarang pemberian hadiah, fee, ataupun suap kepada orang yang diberi jabatan.

Mudah-mudahan, para pejabat, kepala daerah, PNS/ASN, semakin sadar dan mengetahui bahwa pemberian hadiah atau suap terutama yang pemberian itu terkait jabatannya, merupakan sebuah tindakan yang berujung korupsi. Sebagaimana yang diatur oleh hukum negara maupun yang diajarkan oleh ajaran Islam.

) Penulis adalah redaktur Republika.co.id

https://republika.co.id/berita/kolom/fokus/18/10/28/phbcn9318-suap-dianggap-rezeki-halal-yang-didapat-dari-pihak-swasta




Original Post

Pencucian Uang Miliaran Rupee Libatkan Warga Miskin Pakistan

Media Online CNN Indonesia
2018-10-29


Jakarta, CNN Indonesia Mohammad Rasheed, sopir becak diPakistan menjadi salah satu korbanpencucian uang yang sempat melihat dana hingga tiga miliar rupee Pakistan dalam rekening banknya.

Dilansir dari AFP, sebagai tukang becak, Rasheed membutuhkan waktu satu tahun untuk menghemat 300 rupee Pakistan agar bisa membelikan sepeda untuk anak perempuannya.

"Saya mulai berkeringat dan menggigil," kata Rasheed ketika melihat uang tersebut dalam rekeningbanknya.



Rasheed merupakan salah satu korban kejahatan dari skema pencucian uang di bawah masa pemerintahan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan. Khan sendiri telah bersumpah untuk menghancurkan skema kejahatan pencucian uang tersebut.

Rasheed sempat ingin bersembunyi ketika dihubungi oleh Federal Investigation Agency terkait dana miliaran Rupee Pakistan yang masuk ke rekeningnya. Beruntung, keluarga dan teman-teman Rasheed berhasil meyakinkan pria berumur 43 tahun itu untuk bekerja sama dengan pejabat pemerintahan.

Kasus ini bukan yang pertama di Pakistan. Beberapa hari terakhir isu serupa telah mengisi halaman koran di Pakistan.

Kejadian seperti Rasheedjuga dialami oleh beberapa warga miskin di Pakistan. Rekening warga miskin di negara itu tiba-tiba dibanjiri uang dan tiba-tiba dikosongkan. Dari skema pencucian ini, ratusan juta dolar AS keluar dari Pakistan.

Untungnya, nama Rasheed sudah dibersihkan karena ia mau kooperatif dengan pemerintah. Kendati begitu, bukan berarti kekhawatirannya hilang sepenuhnya. Ia mengaku tetap cemas setelah mendapati ada tiga miliar rupee Pakistan dalam rekeningnya.

"Saya berhenti mengendarai becak yang saya sewa karena ketakutan bahwa beberapa agen penyelidik lain akan menjemput saya. Istri saya jatuh sakit karena ketegangan," cerita Rasheed.

Walaupun begitu, cerita Rasheed tak sepenuhnya duka karena ia akhirnya bisa membelikan sepeda dengan ban bekas untuk putrinya melalui uang yang ia kumpulkan dengan jerih payahnya senilai 300 rupee Pakistan.

Khan, sebagai Perdana Menteri Pakistan yang baru diangkat bersumpah untuk memberantas korupsi dan memulihkan keuangan negara yang tersedot dari negara. "Aku tidak akan melindungi orang yang korupsi di negara ini," tutur Khan.

Sayangnya, tak semua korban pencucian uang berakhir damai. Korban lainnya bernama Mohammad Qadir justru berakhir mengenaskan karena namanya sudah terlanjur buruk di mata masyarakat akibat transaksi atas nama dirinya dengan nilai 2,25 miliar rupee Pakistan.

"Saya bahkan belum pernah melihat bank dari dalam," ujar Qadir.

Sejak kisahnya menyebar,Qadiryang merupakan penjual es krim berusia 52 tahun selalu kena ejekan warga sekitar. Selain itu, iajuga selalu merasa ketakutan ada pihak yang percaya dirinya memiliki uang miliaran rupee Pakistan, sehingga berniat menculiknya dan meminta tebusan besar.

"Orang-orang mengolok-olok saya, tetapi saya tidak mendapatkan apa-apa dari situasi ini. Ini benar-benar tragedi," tutur Qadir.

Korban lainnya, seorang pejabat berumur 56 tahun bernama Sarwat Zehra langsung kena darah tinggi setelah membayar tagihan sebesar 13 juta rupee Pakistan untuk pajak.

"Saya diberitahu bahwa sebuah perusahaan secara ilegal telah meloloskan 14-15 miliar rupee Pakistan melalui rekening saya," cerita Zehra.

Penyelidikan Kejahatan Pencucian Uang

Pada September 2018, Mahkamah Agung (MA) Pakistan membentuk komisi untuk menginvestigasi aliran dana yang masuk dan keluar menggunakan akun palsu. Hasilnya, MA Pakistan menemukan US$400 juta telah melewati ribuan akun palsu menggunakan nama rakyat miskin di Pakistan.

Tak hanya itu, MA Pakistan juga menyimpulkan 600 perusahaan dan individu di Pakistan memiliki kaitan dengan kejadian pencucian uang tersebut.

Hal ini membuat Khan malu karena pemerintahannya sedang berebut untuk miliaran dolar AS dari lembaga keuangan luar negeri. Tak hanya itu, Khan juga sebenarnya sedang berdiskusi dengan IMF mengenai potensi dana talangan di tengah krisis neraca pembayaran Pakistan.

Kejadian pencucian uang ini masuk dalam daftar pengawasan tahun ini oleh Financial Action Task Force (FATF). FATF merupakan sebuah lembaga yang mempromosikan kebijakan nasional dan internasional demi memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Lembaga ini berbasis di Paris. (aud/wis)

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181029023757-92-342135/pencucian-uang-miliaran-rupee-libatkan-warga-miskin-pakistan




Original Post

MA Pakistan Perkuat Putusan Larangan Penyiaran Televisi India

Media Online Okezone
2018-10-29


MAHKAMAH Agung (MA) Pakistan telah memberlakukan kembali setelah diajukannya petisi oleh seorang produsen acara lokal. Ketua MA Pakistan Mian Saqib Nisar mengumumkan putusannya pada Sabtu 27 Oktober 2018, membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah tahun lalu yang mencabut larangan menyiarkan konten acara India di televisi dan radio di Pakistan.

Larangan itu dikeluarkan pemerintah pada 2016. Badan pengawas media elektronik menyatakan putusan MA segera diterapkan.

Sebaliknya, awal tahun ini India juga melarang pertunjukan oleh seniman Pakistan. Kemudian sejumlah stasiun televisi India juga menghentikan penayangan konten Pakistan.

Para produser di India telah menyerukan larangan menyeluruh terhadap konten Pakistan, dan kelompok-kelompok ekstremis Hindu mengancam akan menyerang bioskop-bioskop yang masih memutar film-film yang menampilkan artis Pakistan.

India dan Pakistan, dua negara pemilik senjata nuklir di kawasan itu, telah terlibat tiga pertempuran sejak meraih kemerdekaan dari Inggris pada 1947.

(han)

https://news.okezone.com/read/2018/10/29/18/1970159/ma-pakistan-perkuat-putusan-larangan-penyiaran-televisi-india




Original Post

KPK Periksa Nurhadi dan Istrinya

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-10-29


KPK Periksa Nurhadi dan Istrinya

JAKARTA - KPK menjad-wakan pemeriksaan mantan sekretaris Mahkamah Agung IMA] Nurhadi dan istrinya Tin Zuraida pada Senin (29/10). Pemeriksaan itu terkait kasus dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara dalam pengurusan

perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"KPK merencanakan pemeriksaan terhadap Nurhadi dan Tin Zuraida untuk tersangka ESI (Eddy Sindoro) pada Senin (29/101." kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Ahad (28/101.

Nurhadi sudah pernah diperiksa dalam perkara yang sama, tetapi untuk tersangka lain pada 2i dan 30 Mei serta 3 Juni 2016. Sedangkan Tin yang merupakan mantan kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA sudah pernah diperiksa pada 1 Juni 2016

"Kami imbau agar saksi-saksi datang memenuhi panggilan sebagai kewajiban hukum." kata Febri.

KPK sudah menahan Eddy Sindoro sejak 12 Oktober 2018 setelah ia menyerahkan din. KPK sudah menetapkan Eddy Sindoro sebagai tersangka sejak November 2016 lalu.

antara ed ilham tina







Original Post

Diduga Terkait Kasus Kebumen

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2018-10-29


Diduga Terkait Kasus Kebumen

KPK Larang Wakil Ketua DPR Bepergian ke Luar Negeri

JAKARTA Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan tidak bisa lagi bebas bepergian ke luar negeri (LN). Nama politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut masuk daftar pencegahan dan penangkalan (cekal) Direktorat lenderal (Ditjen) Imigrasi selama enam bulan

Pencekalan itu dimohonkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat lalu (26/10).

Informasi pencekalan Taufik beredar luas kemarin (28/10). Meski demikian, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Ditjen Imigrasi Teodorus Simar-mata enggan menjelaskan secara detail pencekalan tersebut. Teodorus, yang sebelumnya membenarkan kabar itu, kemarin mendadak bungkam. Dia meminta Jawa Pos menghubungi KPK.

"Silakan konfirmasi ke penyidik-

nya (yang melakukan pencekalan, Red)," ucap Teo saat dihubungi Jawa Pos kemarin. Diajuga tiba-tiba enggan menjelaskan kronologi pencekalan tersebut. Padahal, sebelumnya dia menyampaikannya kepada sejumlah awak media. "Mohon dikonfirmasi ke Pak Febri, Humas KPK (Febri Diansyah, Red)," katanya. Sementara itu, sumber internal Jawa Pos di KPK membenarkan adanya surat permohonan pencekalan untuk Taufik tersebut. Sumber itu menjelaskan, pencekalan dilakukan karena penyidik memerlukan keterangan

Taufik sewaktu-waktu. Pencekalan tersebut berkaitan dengan penyelidikan yang tengah dilakukan KPK. "Kasus lama," ucap sumber itu. Dalam kasus tersebut, Taufik berstatus saksi.

Sampai tadi malam, Juru Bicara KPK Febri Diansyah dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang belum memberikan komentar soal pencekalan Taufik Saat dihubungi, keduanya belum merespons.

Nama Taufik memang beberapa kali mencuat dalam persidangan kasus korupsi dengan terdakwa Bupati Kebumen (nonaktif) M. Yahya Fuad. Fakta persidangan

menyebutkan, telah terjadi serah terima duit Rp 3,7 miliar secara bertahap kepada Taufik. Uang tersebut diduga berkaitan dengan usulan pengajuan dana alokasi khusus (DAK) untuk Kebumen yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

KPK pernah memeriksa Taufik pada 5 September lalu. Saat itu Taufik mengaku diperiksa untuk penyelidikan kasus baru. Hanya, dia tidak menjelaskan materi penyelidikan tersebut. Karena baru tahap penyelidikan, status Taufik bukan saksi, melainkan

hanya sumber informasi untuk dimintai keterangan. "Bukan saksi, (saya, Red) cuma dimintai keterangan bagaimana mekanisme penganggaran di DPR," ujar Taufik kala itu.

Selain kasus Yahya, KPK memang sedang menangani perkara suap usulan dana perimbangan pada Rancangan APBN Perubahan (RABPNP) Tahun Anggaran 2018. Kasus tersebut menjerat Amin Santono, mantan anggota Komisi XI DPR, dan Yaya Pumomo, mantan kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Keduanya sudah diadili.

Hingga tadi malam, Taufik belum bisa dimintai tanggapan terkait permintaan cekal KPK tersebut. Jawa Pos sudah berusaha menghubungi Taufik, namun ponselnya mati.

Sekjen PAN Eddy Soeparno memilih tidak berkomentar lebih lanjut soal pencekalan Taufik. Dia ingin mengklarifikasi dan memverifikasi kabar itu. "Saya baru dengar pagi dan langsung kembali dari dapil. Saya tidak ingin berspekulasi apa pun saat ini," ucap Eddy.

Menurut Eddy, isu semacam itu termasuk sensitif. Di sisi lain, papar dia, saat ini banyak hoax yang patut menjadi balian evaluasi sebelum menyampaikan pendapat Namun, jika kabar itu benar, Eddy menjamin bahwa PAN tidak akan menghalangi sedikit pun proses hukum yang dilakukan.

"Seluruh kader PAN yang pasti adalah kader yang taat asas dan hukum," terangnya. Eddy menambahkan, klarifikasi penting untuk bisa menentukan langkah-langkah yang akan PAN lakukan. Karena itu, dia memastikan bahwa dewan pimpinan pusat (DPP) akan menindaklanjuti kabar pencekalan tersebut. "Itu adalah masalah serius yang perlu mendapat perhatian DPP. Kami perlu memperhatikan itu dengan saksama," tandasnya.

Sementara itu, Yahya baru saja dijatuhi vonis empat tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin (22/10). Yang menjerat Yahya bukan perkara dana perimbangan, melainkan suap proyek di Pemkab Kebumen. Dalam putusan itu, majelis hakim juga mencabut hak politik Yahya selama tiga tahun setelah men-

jalani pidana pokok.

Yahya dan kuasa hukumnya tidak mengajukan banding atas putusan tersebut. Artinya, kasus itu dan fakta-fakta yang mencuat dalam persidangan bakal segera berkekuatan hukum tetap {inkracht). Termasuk, fakta bahwa Yahya menyerahkan uang Rp 3,7 miliar kepada Taufik secara bertahap melalui orang kepercayaan Taufik.

Kasus suap tersebut ditangani KPK sejak Januari lalu. Yahya didakwa menerima suap Rp 12,03 miliar selama menjabat bupati. Suap itu berkaitan dengan proyek-proyek yang dikerjakan di Kebumen. Praktik korupsi tersebut dilakukan bersama dengan tim sukses Yahya saat Pilkada Kebumen 2015. Tun tersebut bertugas menarik setoran dari para calon rekanan.

Perusahaan yang dikuasai Yahya, PT Tradha, pun kena imbas perbuatan tersebut. Mei lalu KPK menetapkan PT Tradha sebagai tersangka korporasi pertama yang diduga melakukan pencucian uang. PT Tradha menggunakan bendera perusahaan lain ketika menggarap delapan proyek di Kebumen dengan nilai total Rp 51 miliar.

(bay/jun/tyo/cl 1/agm)







Original Post

Dukungan Penuh untuk Kemajuan Studi Mahasiswa

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 57
2018-10-29


Dukungan Penuh untuk Kemajuan Studi Mahasiswa

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

UKI memiliki program unggulan pascasarjana yang hanya dimiliki oleh dua universitas di Indonesia.

Perguruan tinggi terus berupaya memberikan layanan pendidikan terbaik kepada para mahasiswanya. Demikian pula dengan Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI). "UKI berkomitmen menyelenggarakan pendidikan yang didukung oleh fasilitas berteknologi tinggi serta pelayanan terbaik," kata Bintang R. Simbolon yang resmi menjabat sebagai Direktur Program Pascasarjana UKI pada 28 Agustus 2018 lalu.

Saat ini kampus yang memiliki visi menjadi universitas unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan masyarakat Indonesia dan internasional sesuai dengan nilai kristiani dan pancasila ini memiliki enam program studi (prodi), yakni Magister Administrasi Pendidikan, Magister Pendidikan Agama Kristen, Magister Ilmu Hukum, Magister Manajemen, Magister Teknik Elektro, dan Magister Arsitektur.

Di bawah komandonya, Bintang memiliki target meningkatkan akreditasi tiga dari enam prodi tersebut. "Dari enam prodi, ada tiga prodi yang masih akreditasi

B.target saya meningkatkan tiga prodi yaitu Magister Administrasi Pendidikan Magister Ilmu Hukum, dan Magister Pendidikan Agama Kristen," katanya. Dengan akreditasi yang baik, kata Bintang, tentu akan menghasilkan achievement yang lebih baik bagi para mahasiwa di dunia kerja.

Bintang melakukan pelbagai upaya guna meningkatkan akreditasi, di antaranya menggairahkan para dosen agar melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat serta harus mempublikasikan hasil penelitian mereka. "Hal ini demi meningkatkan mutu dosen sekaligus sebagai salah satu indikator meningkatkan akreditasi prodi," katanya.

Dalam rangka meningkatkan motivasi para dosen, mulai Oktober 2018 ini Bintang mendatangkan para pakar agar untuk merangsang para dosen giat meneliti. "Rencana saya sebulan sekali mereka (para

dosen dan pakar) bertemu," katanya.

Target lain yang ingin dicapai tahun ini adalah merevisi kurikulum yang dinamakan relevansi. "Kami akan mendatangkan para alumni agar mk ri ka dapat memberikan masukan kepada dosen mengenai apa yang dibutuhkan dnnij kerja saat ini," katanya.

Bintang mengaku kualitas lulusan Pascasarjana UKI telah terbukti di dunia kerja. "Salah satu alumni kami baru saja dilantik menjadi Wakil Kelua MPN yaitu Ahmad Basarah, serta alhi Hukum Tala Negara Valerine Kreikhoff adalah dosen di sini dan telah diangkat menjadi salah satu Hakim Agung Mahkamah Agung RI," katanya.

Salah satu program unggulan Pascasarjana UKI adalah Prodi Magister Manajemen (MM), yang saat ini sedang dalam proses pengajuan re-akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

MM UKI bekerja sama dengan University of the Phillipines guna meningkatkan kompetensi mahasiswa mempelajari manajemen risiko. Program ini sesuai bagi karyawan bank, karyawan jasa keuangan, dan mahasiswa lulusan Si Jurusan Ekonomi.

"Bahkan ada satu kelas khusus para direktur rumah sakit di wilayah Jabodetabek untuk mempelajari manajemen risiko. Selain Universitas Indonesia, hanya UKI yang punya konsentrasi ini," kata Bintang.

Tidak hanya itu, Bintang mengatakan MM UKI juga memberikan beasiswa yang tidak mengikat. "Penerima beasiswa hanya membayar biaya studi Rp 1 juta per bulan selama 24 bulan, mereka juga akan mendapat ilmu dari para dosen yang kompeten, seperti Direktur BPJS atau direktur rumah sakit," katanya.

"Beasiswa yang diberikan tidak hanya pada program MM, Prodi Magister Teknik Elektro dan Magister Arsitektur juga memberikan beasiswa Rp 20 juta sampai selesai selama dua tahun." tutur Bintang.

UKI turut menghadirkan beragam fasilitas guna menunjang para mahasiwanya. "Kami terus meningkatkan bandwidth internet agar tidak ada lagi alasan internet lemot. Selain itu UKI menyediakan perpustakaan lengkap dengan koleksi jurnal nasional maupun internasional yang memadai, kata Bintang.

TIM INFO TEMPO







Original Post

DI BAWAH BAYANG- BAYANG GUGATAN

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 76
2018-10-29


DI BAWAH BAYANG- BAYANG GUGATAN

Pengadilan mencabut gugatan atas saksi ahli perkara pembakaran hutan Bambang Hero Saharjo. Penggugat dituding tengah berupaya mengulur- ulur eksekusi putusan.

DI tengah kesibukannya seba-kgai instruktur pengendalian Ikebakaran hutan Asian Forest "cooperation Organization di Yangon, Myanmar, Rabu pe-k;in lalu. Bambang Hero Saharjo menerima kabur gugatan atas dirinya di Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat. Melalui pesan WhatsApp, pengacaranya mengabarkan hari itu pengadilan mengabulkan pencabutan gugatan yang dilayangkan PT Jatim Jaya Perkasa. "Untuk sekarang bisa dibilang kasusnya ditutup," ujar guru besar perlindungan hutan Institut Pertanian Bogor itu.

Menurut Bambang, PT Jatim sewaktu-waktu bisa kembali mendaftarkan gugatan yang sama. Dalam persidangan sebelumnya, kuasa hukum PT Jatim mengajukan permohonan pencabutan dengan dalih memperbaiki berkas gugatan perdata tersebut. Setelah menyempurnakan berkas, kuasa hukum PT Jatim berencana kembali mendaftarkan gugatan itu. "Sekarang kami sempurnakan dulu," kata kuasa hukum PT Jatim, Didik Harsono.

Hambangadalah saksi ahli keduayangdi- gugal di pengadilan. Beberapa bulan lalu, Nur Alam menggugat Basuki Wasis, saksi ahli yang menghitung kerugian lingkungan akibat izin tambang yang dikeluarkan bekas Gubernur Sulawesi Tenggara tersebut. Persidangan perkara ini masih bergu-Midi Pengadilan Negeri Cibinong.

Perusahaan ini menggugat Bambang Rp 510 miliar pada 17 September lalu karena keterangannya sebagai saksi ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam persidangan kasus pidana dan per-

data kebakaran hutan serta lahan PTJatTm di Kecamatan Bangko dan Kubu, Rokan Hilir, Riau, pada Juni 2013. Dalam kesaksiannya, Bambang menyatakan pembakaran di lahan perusahaan perkebunan sawit itu mengakibatkan pencemaran lingkungan. Kesaksian Bambang ini hasil penelitian lapangan yang kemudian diuji Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Fakultas Kehutanan IPB.

Dalam gugatan 12 halaman itu, PT Jatim mempersoalkan akreditasi Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan di Fakultas Kehutanan IPB. Padahal, menurut Bambang, laboratorium Fakultas Kehutanan itu sudah mendapat akreditasi nasional dan internasional. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013, akreditasi hanya ada dua, yakni program dan universitas. "Program studi kami sudah terakreditasi, otomatis laboratorium di bawahnya," ujarnya.

PT Jatim juga mempersoalkan laboratorium tersebut tidak mempunyai alat pengukur analisis kualitas udara. Menurut Bambang, laboratorium memiliki alat peng-

ukur sejak 2001, atau setahun setelah berdiri. Alat itu merupakan hasil kerja sama IPB dengan National Institute for Agro-Environmental Sciences, Tsukuba, Jepang. Bambang mengatakan dalil PT Jatim itu sudah pernah dipersoalkan dalam sidang pidana di Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

PT Jatim juga mempersoalkan akreditasi laboratorium dalam perkara perdata. Tapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara justru menyatakan PT Jatim melakukan pembakaran hutan seluas 120 hektare sehingga mengakibatkan kerugian Rp 7,1 miliar. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan menyatakan PT Jatim Jaya Perkasa melakukan pembakaran hutan seluas 1.000 hektare dengan membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 119 miliar serta melakukan perbaikan lingkungan sebesar Rp 371 miliar.

PT Jatim lantas mengajukan permohonan kasasi. "Soal akreditasi ini mereka persoalkan di memori kasasi dan sudah kami terangkan juga di kontra memori kasasi," ucap Bambang. Putusan kasasi itu menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kembali tak terima, PT Jatim Jaya Perkasa mengajukan permohonan peninjauan kembali, tapi ditolak Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Direktur Pengadu;m, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi Direktoratjenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yazid Nurhuda menduga gugatan atas Bambang Hero Saharjo adalah manuver PT Jatim memperlambat eksekusi putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kementeriannya, kata dia, sudah menyurati pihak berwenang untuk segera melakukan eksekusi terhadap putusan yangsudah berkekuatan hukum tetap tersebut. "Agar ada efek jera," katanya.

Kuasa hukum PT Jatim, Didik Harsono, tidak mau banyak berkomentar soal gugatan kliennya serta tuduhan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai manuver memperlambat eksekusi. "Kita lihat ke depan seperti apa. Kita lihat nanti saja. Saya belum bisa kasih komentar," ujar Didik.

LINDA TRIANITA/M SIDIK PERMANA







Original Post

KORUPSI KEPALA DAERAH MENINGKAT

Media Cetak Koran Tempo Halaman 1
2018-10-29


KORUPSI KEPALA DAERAH MENINGKAT

Biaya terbesar adalah untuk mendapatkan dukungan partai.

JAKARTA - Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra menjadi kepala daerah ke-100 yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi sejak lembaga itu berdiri pada 2002. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan penyebab utama banyaknya kepala daerah yang melakukan korupsi adalah tingginya biaya politik, salah satunya saat pemilihan kepala daerah.

Febri menyebutkan, lemahnya pengawasan di daerah, antara lain oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, membuka kesempatan bagi kepala daerah untuk mengambil imbalan dari pihak lain. "Kalau ini tidak diselesaikan, bukan tidak mungkin akan ada lagi kepala daerah yang diproses hukum," kata Febri, akhir pekan lalu.

Berdasarkan penelusuran Tempo, mayoritas kepala daerah yang ditangkap KPK berasal dari Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hingga Oktober 2018, sebanyak 37 kepala daerah kader Golkar tersangkut korupsi. Sedangkan dari PDI

Perjuangan ada 26 kepala daerah.

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan telah meminta semua kadernya menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen antikorupsi. "Disaksikan pimpinan KPK," ujarnya.

Adapun Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai, lantaran berada di partai besar, kader PDI Perjuangan dan Golkar memang memiliki kemungkinan terjerat yang lebih tinggi."Tapi komitmen kami jelas, ibu ketua umum selalu mewanti-wanti untuk mengakhiri hal-hal seperti itu," tuturnya.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, mengungkapkan, tiga modus korupsi kepala daerah adalah kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa, jual-beli jabatan, serta perizinan. "Benang merahnya adalah biaya pemilihan umum yang mahal dengan biaya terbesar untuk mendapat dukungan partai."

Sejumlah kasus

i 2004 Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Abdullah Puteh (Golkar)

Divonis 10 tahun penjara. Terbukti korupsi Rp 10 miliar dalam kasus pengadaan helikopter Ml-l.

12005 Gubernur Kalimantan Timur, Suwarna Abdul Fatah (Golkar)

Didakwa merugikan negara Rp 384,6 miliar akibat mengeluarkan tiga kebijakan pelepasan hutan seluas 692 hektare kubik bagi perkebunan kelapa sawit.

12007 Wali Kota Medan, Abdillah (Demokrat)

Divonis 5 tahun penjara. Terbukti menggunakan uang APBD untuk kepentingan pribadi senilai Rp 26,9 miliar selama 2002-2006. 12008 Bupati Aceh Tenggara, Armen Desky (Gerindra)

Terbukti telah melakukan korupsi dana APBD sebesar Rp 21,2 miliar. Divonis 4 tahun penjara.

12009 Gubernur Sumatera Selatan,

Syahrial Oesman (PDI Perjuangan)

Dihukum 1 tahun penjara. Terbukti terlibat suap proyek pelabuhan Tanjung Api-api dengan meminta Rp 5 miliar kepada pengusaha untuk memenuhi permintaan anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat.

12012 Bupati Buol, Amran Batalipu (Partai Golkar)

Dijatuhi hukuman 7,5 tahun penjara. Terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dengan menerima hadiah atau janji berupa uang Rp 3 miliar dari pengusaha.

12013 Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih (PDI Perjuangan)

Divonis 4 tahun penjara. Terbukti menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Akil Mochtar, senilai Rp 3 miliar dalam sengketa pilkada.

12014 Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho (Partai Keadilan Sejahtera)

Dihukum 4 tahun penjara karena telah menyuap anggota DPRD Sumatera Utara senilai Rp 61,8 miliar.

12015 Bupati Musi Banyuasin, Pahri Azhari (Partai Amanat Nasional)

Dijerat pidana 3 tahun. Terbukti menyuap sejumlah anggota legislatif untuk pengesahan Rancangan APBD Kabupaten Musi Banyuasin 2015 dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 2014. KPK menyita Rp 2,56 miliar dari Pahri.

12017 Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari (Golkar)

Divonis 10 tahun penjara karena terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar berkaitan dengan perizinan proyek-proyek di Kutai Kartanegara.

12018 Gubernur Jambi, Zumi Zola (Partai Amanat Nasional)

Terancam hukuman 20 tahun penjara. Diduga menerima duit Rp 6 miliar dari kontraktor yang menggarap proyek di Jambi.

AJI NUGROHO / MAYA AYU /DANANG FIRMANTO







Original Post

PENGAWAS INTERNAL DI JALAN SUDIRMAN

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 70
2018-10-29


PENGAWAS INTERNAL DI JALAN SUDIRMAN

Polisi mengusut dugaan perusakan barang bukti KPK dalam kasus suap Impor daging Basuki Hariman. Rekaman kamera pengintai menjadi petunjuk penting.

SURAT panggilan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metropolitan lakarta Raya untuk dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tiba di kantor KPK pada Rabu dua pekan lalu. Mereka yang hendak dimintai keterangan adalah pegawai di Bagian Koordinasi dan Supervisi, Rufriyanto Maulana Yusuf, serta anggota staf Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Oki Chandra.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan, menurut surat panggilan polisi, keduanya dipanggil sebagai saksi masing-masing pada Senin dan Selasa pekan lalu. Polisi meminta mereka hadir untuk diperiksa dalam penyidikan kasus merintangi penanganan suatu perkara di KPK, di kantor Polda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan. "Keduanya sudah memenuhi panggilan pemeriksaan itu," ujar Febri, Kamis pekan lalu.

Guna mengawal pemeriksaan, menurut Febri, Komisi mengutus Kepala Biro Hukum KPK Brigadir Jenderal Setiadi untuk mendampingi mereka. Sesuai dengan surat panggilan polisi, Febri mengatakan, pemeriksaan dua pegawai KPK itu menyangkut upaya merintangi penyidikan yang ada kaitannya dengan peristiwa di kantor komisi antikorupsi pada 7 April 2017. Febri tak bersedia menjelaskan peristiwa yang dimaksudkan polisi.

Penyidik polisi dalam surat panggilannya juga memasang sejumlah jerat pidana. Salah satunya jerat untuk orang yang melepas barang bukti yang telah disita dan me-nyembunylkannya. Ada juga jerat pasal untuk perusakan barang bukti sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pemeriksaan keduanya, menurut bekas pegiat Indonesia Corruption Watch ini, atas persetujuan lima pemimpin KPK. Sehari setelah surat panggilan datang, lima

pemimpin KPK menggelar rapat untuk menyikapi langkah polisi. Sempat ada perbedaan pendapat, pimpinan akhirnya memberi lampu hijau kepada polisi untuk memeriksa dua pegawainya. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif tak mau mengomentari soal itu. "Kalau soal itu, saya tak mau komentar," ucap Syarif.

Pemeriksaan dua pegawai KPK ini luput dari pantauan media. Saat ditanyai soal ini, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metrojaya Komisaris Besar Nico Afinta tidak membantahnya. Tapi Nico meminta Tempo menanyakan hal ini kepada Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono. "Silakan koordinasi saja dengan Bang Argo," katanya. Saat dimintai konfirmasi, Argo mengaku belum mengetahui instansinya tengah mengusut kasus ini. "Belum ada info," ujarnya, Kamis pekan lalu.

Polisi mulai menyidik kasus ini empat hari setelah terbit liputan investigasi Indo-nesiaLeaks pada 8 Oktober lalu. Laporannya mengulas penghapusan barang bukti berupa catatan pengeluaran uang perusahaan CV Sumber Laut Perkasa milik pengusaha impor daging, Basuki Hariman. Tanggal peristiwanya klop dengan yang tertera pada panggilan polisi, yakni 7 April 2017.

Skandal ini terungkap karena ada laporan yang masuk ke Pengawas Internal KPK. Tertuduhnya adalah Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisaris Harun. Keduanya saat itu adalah penyidik kasus suap perkara impor daging sapi oleh pengusaha Basuki Hariman terhadap hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar. Besel tersebut untuk memuluskan uji materi aturan impor dagingdi Mahkamah Konstitusi agar menguntungkan Basuki. Mereka sudah divonis bersalah dalam kasus tersebut. Insiden ini sampai ke Pengawas Internal KPK atas laporan Rufriyanto Maulana Yusuf, saat itu penyidik perkara yang sama.

Tempo mengulas skandal perusakan barang bukti itu pada edisi akhir Oktober 2017. Dari laporan pengaduan yang diperoleh Tempo, Harun dan Roland diduga menghapus barang bukti berupa catatan pengeluaran uang perusahaan Basuki yang ditengarai salah satunya tercatat buat pejabat polisi.

Catatan keuangan di buku dengan sampul merah dan hitam tersebut dibuat oleh Kumala Dewi, anggota staf keuangan CV Sumber Laut Perkasa, salah satu perusahaan Basuki. Para penyidik itu diduga menghilangkan 15 lembar catatan pengeluaran pada 7 April 2017 malam. Menurut dokumen tersebut, mereka diduga menghapus catatan itu dengan cara memberikan Tipp-Ex pada nama-nama penerima uang, lalu merobeknya hingga terpisah dari buku bank itu. Di pengadilan tindak pidana korupsi pada 3 Juli lalu, Kumala mengakui dialah yang membuat catatan di buku merah dan hitam itu.

Catatan yang diduga dihapus memuat nama-nama orang yang disinyalir menerima uang dari perusahaan Basuki Hariman. Karena telah dirobek, catatan tangan di buku merah itu tersisa 12 halaman dengan tanggal transaksi yang tak berurutan

lagi. Tempo melihat catatan itu dan menemukan nama-nama panggilan pejabat terkenal, kode nama, dan banyak instansi negara.

Catatan itu berupa uang masuk dan keluar dalam mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. Dalam empat lembar pertama saja, jumlah kolom "kredit" memuat setidaknya Rp 38 miliar pengeluaran sejak Desember 2015 hingga Oktober 2016. Nilai nominal per transaksi bervariasi, dari puluhan juta rupiah hingga yang terbesar Rp 3,7 miliar untuk setoran kepada satu nama. Buku bank tersebut disita penyidik KPK ketika mengusut suap Basuki Hariman dalam penggeledahan di Sunter, Jakarta Utara, pada Januari lalu.

Menurut laporan lndonesiaLeaks, dalam catatan keuangan di buku bank itu tertulis salah satunya nama Tito Kapolda-nama yang diasosiasikan dengan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian, yang ketika itu merupakan Kepala Polda Metrojaya. Tito tak mau menjelaskan soal tuduhan tersebut. Ditemui dalam beberapa kesempatan,

ia meminta wartawan melayangkan pertanyaan itu kepada Divisi Hubungan Masyarakat Polri. "Dijawab Humas," katanya. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto mengatakan tak ada aliran dana ke Tito dalam kasus itu. "Tidak benar ada aliran dana ke Tito Karnavian," ujarnya.

Kepada lndonesiaLeaks, Roland Ronal-dy tak mau berkomentar soal/tuduh-an itu. "Sudahlah, itu kan barang lama," ucapnya. Hafsenada disampaikan Harun. "Sudah ya, sudarr katanya saat ditemui di kantornya.

Roland dan Harun dikem-balikan pimpinan KPK sebe-

lum terbit putusan Pengawas Internal. Kembali ke instansi asal, mereka justru mendapat promosi. Roland menjadi Kepala Kepolisian Resor Cirebon, Jawa Barat, dan Harun menjabat Kepala Subdirektorat Fiskal, Moneter, dan Devisa Polda Metrojaya.

REKAMAN kamera pengintai (CCTV) di ruang kolaborasi menjadi salah satu petunjuk penting bahan pemeriksaan di Peng-

awas Internal Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut perusakan barang bukti itu. Ketua KPK Agus Rahardjo saat rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat mengakui Pengawas Internal KPK telah mengambil rekaman CCTV di lantai 9 itu dan memeriksanya. Menurut dia, CCTV di ruang kolaborasi berfungsi dengan baik dan merekam semua kejadian pada 7 April 2017 itu. "Memang ada rekaman kamera, tapi tak tampak ada penyobekan," ujar Agus, Selasa tiga pekan lalu di DPR.

Keberadaan CCTV ini dibenarkan oleh lima orang yang sudah melihat rekaman itu. Kelimanya menceritakan kembali kepada Tempo isi rekaman kamera pengintai tersebut. Selepas magrib, enam penyidik KPK berkumpul di ruang kolaborasi. Mereka adalah Roland Ronaldy, Harun, Ru-friyanto Maulana Yusuf, dua penyidik lain perkara Basuki Hariman, dan satu penyidik KPK yang tak menangani kasus itu.

Mulanya keenam orang itu mengobrol sambil berdiri mengitari meja panjang di ruangan tersebut. Selanjutnya Harun membuka beberapa buku bank berwarna merah dan hitam yang tergeletak di atas meja. Tidak berapa lama, dua orang meninggalkan ruangan. Tersisa Roland, Harun, Rufriyanto, dan seorang penyidik perkara Basuki yang lain.

Beberapa menit kemudian, pegawai Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Oki Chandra, masuk ke dalam ruangan sambil membawa tumpukan buku merah dan hitam. Buku-buku itu diduga barang bukti terkait dengan perkara Basuki. Lantas, buku-buku itu diletakkan di atas meja, lalu sebagian disimpan di bawah meja dengan maksud agar tidak terlihat kamera CCTV. Oki tak lama kemudian meninggalkan ruangan.

Adegan berikutnya, kata penegak hukum ini, Harun mengambil sebuah buku bank berwarna merah. Lalu dia duduk di lantai dengan posisi membelakangi CCTV. "Hanya punggung dan kepala Harun yang terlihat karena terlindung oleh meja," ujarnya.

Adapun Roland dan yang lain duduk di kursi dekat Harun. Mereka sibuk mengobrol sambil membuka sebuah buku berwarna hitam. Sedangkan Rufriyanto duduk agak jauh. Tidak berapa lama, satu orang ke luar ruangan, lalu kursinya ditempati Rufriyanto. Tinggal di sana Rufriyanto, Harun, dan Roland. Sekitar sepuluh menit kemudian, Harun berdiri dan duduk di sefeelah Roland. Harun sempat meletakkan buku merah di tangannya!!! atas meja, tapi diambil lagi. Selanjutnya ia memutar kursi dengan posisi membelakangi CCTV. Harun ada di posisi ini hampir sembilan menit.

Penegak hukum ini mengatakan Rufriyanto memeriksa buku merah yang diserahkan Harun tadi. Bahkan Rufriyanto sempat menghitung jumlah halaman buku itu, lalu meletakkannya di atas buku hitam yang ada di atas meja.

Selanjutnya, Roland memisahkan sebuah buku hitam dan disimpan di sebelah Harun. Sambil keduanya mengobrol, Harun lantas mengeluarkan sebuah benda dari saku celananya. Tak jelas benda apa yang dikeluarkan Harun. Selanjutnya dia menyimpan benda itu dan buku hitam

di bawah meja. Sejurus kemudian, Roland berjongkok sehingga separuh tubuhnya tertutup meja.

Menurut sumber ini, ada sebuah adegan Roland berdiri setelah berlindung di balik meja. Buku hitam yang dipegangnya sempat dimasukkan ke plastik bening, tapi dikeluarkan lagi setelah ia dan Harun berdiskusi. Harun yang mengambil buku hitam itu. Lantas, keduanya membaca isi buku hitam itu sambil mengarahkan telunjuknya ke lembaran buku. Harun lantas mengambil sebuah benda berbentuk pulpen. "Ia terlihat tengah menandai buku itu berkali-kali," ucap orang yang melihat rekaman CCTV ini. Setelah menghapus sebagian isi buku, kata dia, Oki Chandra mengumpulkan buku-buku itu.

Peristiwa di rekaman CCTV ini disinggung juga oleh Rufriyanto dalam laporannya ke Pengawas Internal. Menurut laporan itu, periode perusakan barang bukti terjadi ketika Roland dan Harun meminjam buku tersebut dan memeriksanya di ruang kolaborasi seperti terekam kamera CCTV. Melalui juru bicara KPK, Rufriyanto dan Oki tak mau berkomentar soal ini. "Mereka diperiksa polisi dalam kaitannya dengan

itu," ujar Febri Diansyah.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan Pengawas Internal sudah memeriksa laporan perusakan tersebut.. Menurut dia, KPK telah menyatakan Harun dan Roland Ronaldy bersalah dan memberikan sanksi berat. Sejumlah penegak hukum mengatakan sanksi berat itu diputus setelah keduanya dikembalikan ke kepolisian. Tapi, menurut Agus, pengembalian ke instansi awal adalah sanksi paling berat yang bisa diberikan terhadap pegawai dari kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lain.

Roland Ronaldy dan Harun belum bisa dimintai konfirmasi soal rekaman CCTV itu. Markas Besar Kepolisian RI menyatakan sudah memeriksa Harun dan Roland terkait dengan tuduhan itu. Pemeriksaan dilakukan sebelum Roland mendapat promosi sebagai Kepala Polres Cirebon dan Harun menjadi Kepala Subdirektorat Fiskal, Moneter, dan Devisa Polda Metrojaya. "(Informasi) yang bersangkutan merusak barang bukti sudah kami tindaklanjuti, diperiksa Propam. Hasilnya, tidak ditemukan. Tidak terbukti dugaan perusakan barang itu," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal, Maret lalu.

RUSMAN PARAQBUEQ/ANTON A/IMAM HAMDI/ BUDIARTIUTAMIPUTRI







Original Post

Kasus Pengurusan Perkara PN Jakpus, KPK Periksa Eks Pejabat MA

Media Online LIPUTAN 6
2018-10-29


Liputan6.com, Jakarta - KPK menjadwalkan pemeriksaan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi pada hari ini, Senin (29/10/2018). Penyidik lembaga antirasuah itu juga akan memeriksaistrinya Nurhadi, Tin Zuraida.

Keduanya akan diperiksa dalamkasus dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait pengurusan pengajuan Peninjauan Kembali di Pengadilan Jakarta Pusat.

"KPK merencanakan pemeriksaan terhadap Nurhadi dan Tin Zuraida untuk tersangka ESI (Eddy Sindoro) pada Senin (29/10)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu 28Oktober 2018, seperti dilansir Antara.

Sebelumnya, KPKsudah pernah memeriksa Nurhadi dalam perkara yang sama untuk tersangka lainnya pada 24 dan 30 Mei serta 3 Juni 2016. Sedangkan Tin Zuraida yang merupakan mantan kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA sudah pernah diperiksa pada 1 Juni 2016.

Febri pun meminta keduanya kooperatif dan datang memenuhi panggilan penyidikKPK. "Kami imbau agar saksi-saksi datang memenuhi panggilan sebagai kewajiban hukum," tambah dia.

Aliran Uang Mencurigakan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman usai memenuhi panggilan KPK di gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/5). Nurhadi sempat mangkir dari panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi. (Liputan6.com/Helmi Afandi)Sepanjang 2004-2009, rata-rata arus keluar masuk uang di salah satu rekening Tin Zuraida mencapai Rp 1 miliar-Rp 2 miliar setiap bulan. Sementara pada periode 2010-2011, ada belasan kali uang masuk ke rekening Tin dengan nilai Rp 500 juta.

Nurhadi juga terdeteksi pernah memindahkan uang Rp 1 miliar ke rekening istrinya. Selanjutnya, pada 2010-2013, Tin pernah menerima setoran tunai Rp 6 miliar.

Saksikan video pilihan di bawah ini Eddy mengaku akan mengikuti seluruh proses hukum di KPK.

https://www.liputan6.com/news/read/3678545/kasus-pengurusan-perkara-pn-jakpus-kpk-periksa-eks-pejabat-ma




Original Post

Terkait Pencekalan Taufik Kurniawan, Pimpinan DPR Tunggu Penjelasan Resmi KPK

Media Online Okezone
2018-10-29


JAKARTA \' Wakil Ketua DPR RI dicegah bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencekalan itu dilakukan setelah lembaga antirasuah dengan mengirim surat ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham pada Jumat 26 Oktober 2018.

Merespons hal itu, Fahri Hamzah yang juga wakil ketua DPR RI mengatakan pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari KPK. Sebab, dirinya baru mengetahui informasi pencegahan tersebut dari media.

"Saya belum mendapatkan penjelasan resmi dan baru mendengar dari media dan membaca dari online sehingga kami belum bisa memperkirakan apa yang harus dilakukan. Tentunya kami menunggu penjelasan resmi kepada DPR, khususnya kepada pimpinan," kata Fahri kepada Okezone, Senin (29/10/2018).

(Baca juga: )



Fahri mengatakan, dirinya akan memeriksa pada hari ini, Senin 29 Oktober 2018, untuk memastikan apakah sudah ada informasi resmi dari KPK terkait pencegahan Taufik Kurniawan.

"Setelah ada penjelasan resmi, baru bisa ditindaklanjuti sebagai bagian dari jawaban antarlembaga terhadap situasi. Jadi, kami belum bisa membuat jawaban karena belum membaca apakah sudah ada penjelasan resmi atau tidak. Hari Senin, kami akan memeriksa apakah ada penjelasan atau tidak," terangnya.

Sementara Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut bahwa meskipun dilakukan pencegahan ke luar negeri selama enam bulan, Taufik Kurniawan yang merupakan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) sampai saat ini masih berstatus saksi, bukan tersangka.

"Status (Taufik Kurniawan) belum tersangka. Kalau sudah (tersangka), segera diumumkan," ujar Saut saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu 28 Oktober 2018.

Seperti diketahui sebelumnya, Taufik sempat diperiksa ‎oleh KPK pada 5 September 2018. Pemeriksaan terhadap politikus PAN tersebut diduga terkait penyelidikan kasus dugaan dana alokasi khusus (DAK).

"(Diperiksa)‎ untuk menjelaskan terkait dengan mekanisme penganggaran di DPR. Artinya, pembahasan mekanisme yang terkait pembahasan proses APBN sudah saya sampaikan ke penyidik," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, 5 September 2018.

(Baca juga: )



Nama Taufik Kurniawan sendiri sempat muncul dalam sidang perkara korupsi yang menyeret Bupati nonaktif Kebumen, Yahya Fuad. Saat itu Yahya bersaksi untuk terdakwa pengusaha asal Kebumen Khayub Muhammad Lutfi di Pengadilan Tipikor Semarang pada Rabu 4 Juli 2018.

Yahya Fuad mebyebut Taufik menerima uang sebesar Rp3,7 miliar terkait pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN. Yahya juga mengakui bertemu dengan Taufik sebanyak dua kali yakni di Jakarta dan Semarang.

(han)

https://news.okezone.com/read/2018/10/29/337/1970178/terkait-pencekalan-taufik-kurniawan-pimpinan-dpr-tunggu-penjelasan-resmi-kpk




Original Post

Zulhas Pasrah

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-10-29


Zulhas Pasrah

TAUFIK KURNIAWAN DICEKAL

KETUA Umum PAN, Zulkifli Hasan pasrah kadernya sekaligus Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan dicekal KPK. Zulkifli menyerahkan nasib Taufik sepenuhnya kepada penegak hukum.

"Ya pokoknya kalau hukum serahkan sama (penegak) hukum ya," singkat Zulhas, kepada wartawan seusai kampanye Prabowo-Sandi di Kantor Soneta Records, kemarin.

Senada dengan Zulhas, Wasekjen PAN Faldo Maldini menyebut partainya sangat patuh terhadap hukum. Kasus Taufik, diserahkan ke proses hukum. "Kita partai PAN, partai yang sangat reformis, kita sangat patuh terhadap hukum. Pak Taufik dicekal,

sepertinya kita serahkan ke proses hukum," ujar Faldo di Djakarta Theater, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, kemarin.

Faldo memastikan Taufik akan kooperatif. Dia berharap segala urusan hukum yang berkaitan dengan Taufik tidak menemui kendala. "Mungkin akan ada beberapa pemanggilan oleh KPK. Saya rasa kita akan kooperatif karena kita sudah matang kok, PAN sudah matang. Kita doakan semoga prosesnya lancar," ujarnya.

Dijelaskan, pihak DPP PAN belum memutuskan apa tindak lanjut atas cekal ke luar negeri yang diberikan

Ditjen Imigrasi Kemenkumham oleh KPK, tiga hari lalu. Apakah PAN akan memberikan bantuan hukum atau tidak, belum diputuskan. Pembahasan belum dilakukan.

Sekjen PAN, Eddy Soeparno enggan berbicara banyak ihwal kasus yang menimpa Taufik. Namun, ia meyakini seluruh kader PAN bakal menaati proses hukum. "Seluruh kader PAN itu adalah kader yang taat asas atau hukum. Oleh karena itu, kembali berikan saya waktu untuk mengetahui apa sesungguhnya berita itu apakah benar adanya," kata Eddy.

Eddy tak mau berspekulasi ihwal ini. Ia meminta waktu agar bisa memberikan klarifikasi secara mendetail terhadap apa yang menimpa Taufik. Ia khawatir, pemberitaan yang beredar tentang cekal atas Taufik itu hoaks. "Jangan sampai nanti kita berasumsi untuk suatu hal yang belum tentu itu menjadi kenyatan," pungkasnya.

Sebelumnya KPK telah mencegah Taufik Kurniawan bepergian ke luar negeri. Surat pencegahan telah dikirimkan KPK ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham pada Jumat, 26 Oktober 2018. Pencegahan Taufik, terkait dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemenkumham mengamini itu.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif juga mengamini jika Taufik Kurniawan dicekal. Rencananya, hari ini lembaga antirasuah secara resmi akan mengumumkan status hukum Taufik. "Iya (dicegah ke luar negeri)," ujar Laode. "Tunggu saja besok (hari ini)," tambahnya.

Seperti diketahui, dalam sidang 2 Juli 2018 untuk terdakwa Bupati Kebumen Yahya Fuad dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016, Yahya mengaku bahwa ia bertemu dengan Taufik untuk membahas alokasi DAK Kebumen.

Pertemuan itu terjadi di Semarang dan Jakarta Bupati Yahya menjelaskan ada kewajiban sebesar lima persen yang harus diberikan jika DAK sebesar Rp 100 miliar itu cair. Uang fee diberikan dua kali melalui orang suruhan Taufik di Semarang dengan total pemberian uang mencapai Rp3,7 miliar.

Kabupaten Kebumen sendiri merupakan daerah pemilihan Taufik Kurniawan, yakni Jawa Tengah VII yang meliputi Banjarnegara, Purbalingga, dan Kebumen. Diduga Taufik menerima total sekitar Rp4,8 miliar dari lima persen anggaran DAK untuk Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Kabupaten Kebumen mendapatkan total DAK pada 2017 sebesar Rp 106,067 miliar.

Yahya Fuad sudah divonis empat tahun penjara ditambah denda sebesar Rp 300juta subsider empat bulan kurungan dalam kasus suap atas sejumlah proyek di Kebumen selama kurun waktu 2016 pada 22 Oktober 2018.

Sedangkan perusahaan milik Yahya, yaitu PT Tradha juga ditetapkan KPK sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). PT Tradha diduga meminjam bendera lima perusahaan lain untuk memenangkan delapan proyek di Kabupaten Kebumen pada kurun 2016-2017 dengan nilai total proyek Rp 51 miliar.

PT Tradha juga diduga menerima uang dari para kontraktor yang merupakan fee proyek di lingkungan Pemkab Kebumen setidaknya senilai sekitar Rp 3 miliar seolah-olah sebagai utang.

Selanjutnya uang yang didapat dari proyek itu, baik berupa uang operasional, keuntungan dalam operasional maupun pengembangan bisnis PT Tradha kemudian bercampur dengan sumber lainnya dalam pencatatan keuangan PT Tradha sehingga memberikan manfaat bagi PT Tradha sebagai keuntungan maupun manfaat lainnya untuk membiayai pengeluaran atau kepentingan pribadi Yahya Fuad, baik pengeluaran rutin seperti gaji, cucilan mobil maupun keperluan pribadi lainnya

bsh







Original Post

Ada Apa Kejaksaan Ogah Buka Blokir Rekening BUMD

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-29


Ada Apa Kejaksaan Ogah Buka Blokir Rekening BUMD

Dugaan Korupsi Tidak Terbukti

DIREKSI dan komisaris PT Pasuruan Migas (PaMi) meminta kejaksaan membuka blokir perusahaan daerah itu. Dana di rekening hendak digunakan untuk rapat umum pemegang saham (RUPS).

Komisaris PT PaMI, Mu-haimin mengungkapkan, perusahaan mengalami kerugian akibat penyidikan yang dilakukan kejaksaan.

"Sebelumnya, PT PaMi mendapat kuota gas dari Santos sebesar 3 MMBTU. Oleh PT PaMi. kuota gas itu dijual ke perusahaan pembangkit listrik di Le-kok," katanya.

Akibat penyidikan kejaksaan, kuota gas untuk PT PaMi diputus. "Ukurannya itu 1 MMBBTU setara dengan 5 Megawatt. Bisa digunakan untuk mengaliri ribuan rumah warga," terang Muhaimin.

Penasihat hukum PT PaMI. Suryono Pane menambahkan, perusahaan daerah ini bisa mendapat kuota gas selama 8 tahun jika tidak ada perkara.

"Kalau dihitung dengan kurs dolar sekarang. PT PaMi ini bisa mendapat keuntungan puluhan miliar, hanya dengan menyalurkan gas. Harga gas itu kan memakai dolar," ujarnya.

Kejaksaan membekukan rekening PT PaMI ketika melakukan penyidikan korupsi di tubuh perusahaan itu. Kejaksaan kemudian menetapkan Muhaimin dan Komisaris Utama Kasian

Slamat, sebagai tersangka korupsi Rp 10 miliar.

Status tersangka Kasian batal setelah menang praperadilan di Pengadilan Negeri Pasuruan pada 25 Juni 2015. Sementara, perkara Muhaimin berlanjut ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Muhaimin didakwa dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor.

Namun majelis hakim menyatakan Muhaimin tak bersalah. "Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya," ketua majelis hakim Tahsin membacakan putusan, 5 Februari 2016.

Hakim memerintahkan barang bukti uang sebesar USD263.929.12 dan Rpl04.823.914.04 di rekening BRI dikembalikan kepada PT Pasuruan Migas.

Kejaksaan menempuh kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Majelis hakim kasasi sepakat dengan putusan Pengadilan Tipikor Surabaya. Muhaimin dibebaskan dari tuntutan hukum. Menurut majelis, perbuatan terdakwa bukan tindak pidana. Putusan itu diketuk 7 Agustus 2017 dan baru turun 12 Maret 2018.

Lantaran dugaan korupsi tak terbukti, Suryono meminta kejaksaan membuka blokir rekening PT PaMI. Sebab, itu perintah putusan MA.

"Kalau tidak dikembalikan kami justru bertanya ini ada apa," katanya.

byu







Original Post

MA Perberat Vonis Eks Pejabat Pelindo II Jadi 9 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-29


MA Perberat Vonis Eks Pejabat Pelindo II Jadi 9 Tahun Penjara

MANTAN Senior Manager Peralatan PT Pelindo II Haryadi Budi Kuncoro baka) mendekam lebih lama di penjara. Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman adik Bambang Widjojanto, mantan pimpinan KPK itu, menjadi 9 tahun.

Majelis hakim kasasi menilai, perbuatan Haryadi memenuhi unsur dakwaan primair, bukan dakwaan subsidair. Majelis menguraikan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan Haryadi bersama-sama Ferialdy Noerlan, Direktur Operasi dan Teknik Pelindo II dalam pengadaan mobile crane.

Bermula pada Oktober 2010, Pelindo II menggelar rapat rencana kegiatan tahun 2011. Dirut RJ Lino mengusulkan pengadaan mobile crane 25 dan 65 ton untuk cabang pelabuhan.

Ferialdy lalu memerintahkan Haryadi membuat kajian investasi dan menghitung harga satuan mobile crane. Hasil kajian, semua cabang pelabuhan tidak butuh mobile crane.

Meski begitu, Haryadi memerintahkan agar pengadaan peralatan itu dimasukkan dalam tambahan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Tanpa dilampiri hasil kajian investasi, usulan

diajukan ke Direktorat Keuangan, dengan pengantar yang diteken Ferialdy.

Saat proses lelang, Haryadi mengarahkan spesifikasi mobile crane produksi Harbin Construction Machinery (HCM). Lantaran hanya satu perusahaan yang memasukkan penawaran, lelang dinyatakan gagal.

Pada 25 November 2011 dilakukan lelang kedua pengadaan 10 mobile crane 25 ton dan 65 ton untuk cabang pelabuhan Panjang, Palembang. Pontianak, Teluk Bayur. Banten, Bengkulu, Cirebon dan Jambi.

Haryadi melanjutkan proses pembukaan dokumen penawaran. Ia meloloskan PT Guangxi Narishi Century ME Equipment (GNCE)- penyedia mobile crane produksi HCM, meski GNCE tidak memenuhi syarat.

"Dengan demikian rangkaian perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp37.970.277.778 sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 761/HPI/ XVI/01/2016, yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi," nilai majelis.

byu







Original Post

Dihukum Bayar 1,15 Juta Dolar AS, Mantan Dirut DPS Ajukan Banding

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-29


Dihukum Bayar 1,15 Juta Dolar AS, Mantan Dirut DPS Ajukan Banding

KILAS BALIK

MAJELIS hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya memerintahkan pengusutan terhadap AE Marine, Pte, Ltd.

Perusahaan asal Singapura itu turut terlibat dalam proyek pembangunan tangki pendam fiktif di Muara Jabak, Tanjung Jabung Timur, Jambi.

Perintah itu disampaikan dalam putusan perkara korupsi mantan direksi PT Dok Perkapalan Surabaya (DPS) Firmansyah Arifin dan Muhammad Yahya.

Ketua majelis hakim I Wayan Sosiawan menilai AE Marine terlibat korupsi bersama-sama terdakwa. Korporasi itu telah menerima transfer uang 3,96 juta dolar Amerika Serikat

(AS) sebagai uang muka pengerjaan proyek.

"PT AE Marine adalah perusahaan subkontrak yang ditunjuk langsung oleh para terdakwa, tapi fakta yang terungkap di persidangan PT AE Marine tidak pernah melaporkan progres atas proyek yang dikerjakannya," kata Sosiawan.

"Memerintahkan jaksa untuk melakukan penuntutan terhadap PT AE Marine supaya ada kepastian hukumnya," tegasnya.

PT DPS mendapat order dari PT Berdikari Petro untuk membangun tangki pendam penyimpanan bahan bakar minyak di Muara Sabak. Nilai proyeknya Rp 179,9 miliar.

Pengerjaan proyek dialihkan

kepada AE Marine. Setelah menerima panjar, perusahaan itu membuat laporan fiktif progres proyek. Padahal, tidak ada pengerjaan di lapangan.

Majelis hakim menilai perbuatan Firmansyah dan Yahya merugikan negara 3,96 juta dolar AS. Firmansyah, mantan direktur utama PT DPS itu dihukum 4 tahun 8 bulan penjara. Adapun Yahya, mantan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT DPS divonis 4 tahun 3 bulan penjara.

Keduanya dikenakan denda masing-masing Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara.

Untuk Firmansyah besarnya

28 persen dari total kerugian negara 1,150 juta dolar AS. Yahya 24 persen atau 951 ribu dolar AS. Jika uang pengganti tak dilunasi, Firmansyah dihukum penjara 2 tahun. Adapun Yahya 1 tahun.

Jaksa Katrin Sunita menganggap vonis hakim terlalu ringan. Sebelumnya, ia menuntut Firmansyah dihukum 7 tahun penjara. Adapun Yahya 5 tahun penjara.

"Semestinya hukumannya ditambah sepertiga, karena dia residivis," nilai Katrin.

Firmansyah dianggap residivis karena pernah korupsi pada proyek pengadaan kapal perang jenis Strategic Sealift Vessel (SSV) untuk Pemerintah Filipina.

Kasusnya diusut KPK.

Kejaksaan akhirnya memutuskan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Surabaya. "Kami sudah nyatakan banding," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjungperak, Surabaya, Lingga Nuarie.

Dengan mengajukan banding, pihaknya berharap Firmansyah divonis lebih berat karena sebelumnya dia pernah dihukum karena korupsi. "Sudah sepantasnya dia dikenakan tambahan pidana sepertiga lagi," dalih Lingga.

Firmansyah juga menempuh banding. Tujuannya berbanding terbalik dengan kejaksaan. Mantan Direktur Utama PT PAL Indonesia berharap hukumannya dikurangi, atau dibebaskan.

gpg







Original Post

Ketika Suap Dianggap Rezeki Halal

Media Online Republika Online
2018-10-29


Sejumlah pelaku korupsi mengaku tidak tahu suap adalah korupsiREPUBLIKA.CO.ID, oleh Muhammad Hafil

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Cirebon menjadi OTT yang ke-100 yang dilakukan oleh KPK sejak lembaga itu berdiri pada 2004 lalu. Dan, seluruh OTT itu terjadi karena adanya transaksi suap yang dilakukan oleh penyelenggara negara (pejabat negara, anggota DPR/DPRD, kepala daerah, hingga ASN/PNS yang digaji oleh negara) dan pihak swasta.

Berdasarkan data acchpk.go.id, sejak 2004 hingga Oktober 2018, KPK sudah menangani 781 kasus. Berdasarkan jenis perkaranya, kasus suap menjadi penyumbang kasus terbanyak yaitu mencapai 474 kasus. Kasus lainnya, pengadaan barang dan jasa (180 kasus), perizinan (22), pungutan (21), penyalahgunaan anggaran (46), TPPU (29), menghalangi proses penyidikan KPK (9).

Ini artinya, kasus suap-menyuap masih sangat banyak dilakukan di negeri ini. Yang jadi pertanyaan penulis, kenapa para pejabat itu sangat suka disuap? Apakah mereka tidak tahu bahwa suap itu adalah bagian dari tindak pidana korupsi?

Jangan-jangan, para penyelengara negara itu hanya memahami korupsi sebagai sebuah tindakan \'mencuri\' uang negara. Padahal, suap itu termasuk perbuatan korupsi. Karena, suap bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan dari seorang pejabat dan menguntungkan pihak yang memberi suap yang bisa merugikan negara.

Kecurigaan penulis soal tidak tahunya para pejabat itu bahwa suap adalah bentuk tindakan korupsi bisa dilihat dari pengakuan mantan wakil ketua Komisi Energi di DPR, Eni Maulani Saragih, yang kena OTT KPK karena kasus suap PLTU I Riau.

Berdasarkan pengakuan dia, suap itu adalah bagian dari rezeki halal yang didapat dari pihak swasta. Dia menilai bahwa uang suap bukan kegiatan mencuri uang negara. "Sehingga, kalau ada rezeki yang saya dapat dari proses ini menjadi halal dan saya niatkan untuk orang-orang yang berhak menerima," kata Eni waktu itu.

Nah, itu salah satu contohnya, para penerima suap itu menganggap uang suap itu adalah halal. Padahal jika dikaji secara hukum, penulis memiliki dua dasar bahwa suap itu sangat dilarang, melanggar hukum, dan bagian dari tindak pidana korupsi.

Pertama, berdasarkan hukum positif negara. Setidaknya, ada tiga Undang-Undang yang menyebut suap adalah sebuah tindak pidana korupsi. Yaitu, KUHP, UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Selain itu, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta diatur pula dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kita ambil satu saja pengertiannya dari UU Pemberantasan Tipikor. Pada pasal 11 Berbunyi hukuman bagi penerima suap: "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya."

Sedangkan dari sisi hukum agama Islam, bisa dilihat dari kisah bagaimana ada seorang pemungut zakat pada zaman Nabi Muhammad SAW. Di mana, suatu ketika Nabi Muhammad mengaudit hasil zakat yang dikumpulkan oleh petugas pemungut zakat tersebut. Kemudian, pemungut zakat tersebut melaporkan kepada nabi bahwa ia menyerahkan zakat yang diperuntukkan untuk kepentingan umat Islam dan hadiah yang diberikan oleh pemberi zakat kepada dirinya selaku pemungut zakat. Kemudian, Nabi berkata: "Kalau engkau benar, mengapa engkau tidak duduk saja di rumah ayah atau ibumu, sampai hadiah itu mendatangimu?"

Artinya, hadiah itu tidak akan datang jika dia tidak mendapat jabatan sebagai pemungut pajak. Kisah ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sangat melarang pemberian hadiah, fee, ataupun suap kepada orang yang diberi jabatan.

Mudah-mudahan, para pejabat, kepala daerah, PNS/ASN, semakin sadar dan mengetahui bahwa pemberian hadiah atau suap terutama yang pemberian itu terkait jabatannya, merupakan sebuah tindakan yang berujung korupsi. Sebagaimana yang diatur oleh hukum negara maupun yang diajarkan oleh ajaran Islam.

) Penulis adalah redaktur Republika.co.id

https://republika.co.id/berita/kolom/fokus/18/10/29/phbcn9318-ketika-suap-dianggap-rezeki-halal




Original Post

Petinggi Anak Usaha SMG Tersangka Suap di Kalteng

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 1
2018-10-29


Petinggi Anak Usaha SMG Tersangka Suap di Kalteng

NERACA

Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan tujuh orang sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana suap terkait fungsi pengawasan DPRD Kalimantan Tengah terhadap pengelolaan limbah ke Danau Sembuluh oleh PT Bina Sawit Abadi Pratama (BSAP). Suap diberikan PT BSAP, anak usaha Sinar Mas Group (SMG), agar pihak DPRD Kalimantan Tengah tidak menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai pencemaran limbah di lokasi tersebut.

Menurut Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, anak perusahaan SMG itu diduga melakukan pembuangan limbah sawit ke Danau Sembuluh. Sehingga danau yang pernah dijadikan arena olahraga air itu tercemar. PT BSAP, menurut dia, kemudian melakukan lobi kepada DPRD khususnya Komisi B

dan muncul pembicaraan ambigu oleh kedua belah pihak. "Muncul pembicaraan kita tahu Sama tahu lah," ujarnya kepada pers lakarta, Sabtu (27/10).

Dijelaskan, lobi-lobi PT BSAP dilakukan setelah masyarakat memprotes dan melaporkan adanya pencemaran di Danau Sembuluh akibat pembuangan limbah sawit yang diduga berasal dari perusahaan tersebut. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh DPRD Kal im antan Tengahdengan memanggil PT BAP. Setelah melakukan klarifikasi diketahui ada permasalahan izin lahan dari anak perusahaan SMG seperti HGU, Izin Pinjam Kawasan Hutan (IPKH), dan jaminan pencadangan wilayah, karena diduga lahan sawit tersebut berada di kawasan hutan.

Lobi PT BSAP kemudian ber-muaradenganpemberianuangRp 240 juta yang saat ini dijadikan

barang bukti. "Diduga selain Rp 240 juta anggota Komisi B Kalimantan Tengah juga menerima pemberian pemberian lainnya dari PT BAP yang sedang dalam proses pendalaman," ujarnya.

Uang Rp 240 juta diberikan oleh perwakilan PT BAP yakni Tira Anastasya sebagai staf keuangan kepada Arisavanah dan Edy Ro-sada di pusat perbelanjaan MH Thamrin, lakarta Pusat Ketiganya kemudian digelandang petugas ke kantor KPK.

Setelahnya, tim bergerak ke kantor Sinar Mas Group di lakarta Pusat dan mengamankan Edy Saputra Suradja sebagai Wakil Dirut PT SMART, dan Willy Agung Adipradhana sebagai CEO PT BAP Kalimantan Tengah bagian utara.

Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam KPK menetapkan Borak Milton Punding, Arisavanah dan Edy Rosada sebagai tersangka penerima suap dan disangkakan

telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Tira, Edy dan Willy disangkakan telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undangnomor20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menurut data di laman perusahaan, PT SMART Tbk adalah perusahaan publik produk konsumen berbasis kelapa sawit yang terintegrasi dan terkemuka di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit SMART mencakup lebih dari 138.000 hektar(termasukplasma). SMART juga mengoperasikan 16 pabrik kelapa sawit, 5 pabrik pen-

golahan inti sawit dan 4 pabrik rafinasi di Indonesia.

SMART merupakan anak usaha melalui Golden Agri-Resources (GAR) Ltd, Uni bisnis Sinar Mas di bidang agribisnis. GAR Ltd sendiri terdaftar di bursa efek Singapura sejak 1999. GAR memiliki beberapa anak perusahaan lainnya, seperti PT Dami Mas Sejahtera, produsen dan pemasokbenih DxP bersertifikat; dan berbagai unit usaha kami di Tiongkok.

Sebelumnya, Waki] Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan pihaknya menduga transaksi yang melibatkan anggota DPRD Kalteng dan pihak PT SMARTTbkdan PT BAP terkait dengan pembuangan limbah sawit di Danau Sembuluh, Seruyan, Kalteng. "Ya, benar (terkait masalah pembuangan limbah PT Bina Sawit Abadi Pratama, anak usaha Sinar Mas)," ujarnya seperti dikutip CNN-Indonesia.com.

mohar/fba







Original Post

KY Indonesia Seharusnya Sudah Selesaikan Isu Independensi Peradilan

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-10-29


KY Indonesia Seharusnya Sudah Selesaikan Isu Independensi Peradilan

NERACA

Palembang - Indonesia sebagai negara demokrasi yang berkembang seharusnya sudah menyelesaikan isu independensi peradilan, sebagaimana dikatakan oleh Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi.

"Sepatutnya Indonesia sudah menyelesaikan isu ini, kar enakalau kita masih bicara independensi peradilan berarti negara ini masih tergolong negara demokrasi baru," jelas Farid dalam diskusi mengenai manajemen kekuasaan kehakiman di Universitas Muhammadiyah Palembang, Jumat (26/10).

Farid berpendapat bahwa Indonesia sesungguhnya termasuk negara demokrasi berkembang, sehingga arah pe-radilannya sudah harus memasuki akuntabilitas peradilan. Farid kemudian mengaitkan kondisi peradilan di Indonesia dengan Rancangan Undang-undang Jabatan Hakim (RUU Jabatan Hakim) yang pada saat ini masih dalam proses di DPR RI.Jadi dalam RUU Jabatan Hakim, substansi isu yang dibangun adalah terkait independensi peradilan, padahal seharusnya kita sudah selesai dengan isu itu," jelas Farid.

Dalam RUU Jabatan Hakim terdapat pembahasan mengenai sistem pembagian tanggung jawab (shared responsibility) dalam peradilan, sehingga bukan lagi peradilan dalam sistem satu atap." Jadi kalau dikatakan dengan peradilan satu atap, mestinyaitu sudah selesai, seharusnya kita sudah masuk dalam tahapan yang berkaitan dengan akuntabilitas peradilan bukan independensi peradilan dalam sistem s.itu atap lagi," kata Farid.

Dalam negara demokrasi berkembang sistem peradilan dikatakan Farid sudah harus lebih terfokus pada akuntabilitas peradilan, yang ukan terlihat dalam proses rekrutmen, rotasi mutasi, serta pengawasan hakim.

Farid kemudian memberikan contoh berkaitan dengan promosi dan mutasi

hakim. Menurut dia, dalam konteks faktual proses mutasi dan rotasi hakim memang menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA)."Namun dalam teorinya, kewenangan ini dapat dibantu oleh lembaga lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang, sehingga sistem peradilan tidak lagi menjadi satu atap namun ada pembagian tanggung jawab," pungkas Farid.

Lalu, RUU JH, kata Farid, hanya akan terfokus pada isu manajemen hakim."RUU JH ini terfokus pada isu manajemen hakim, bukan hanya pada persoalan teknis yudisial," jelas Farid.

Secara substansi, Farid menjelaskan RUU Jabatan Hakim ini berisi pengaturan rekrutmen atau seleksi hakim, serta penilaian profesionalisme termasuk yang dimaknai dengan adanya peri-odeisasi hakim agung.

"Kemudian berkaitan dengan rotasi dan mutasi hakim, serta mengenai jabatan hakim selaku pejabat negara," kata Farid.

Mengenai pemaknaan hakim sebagai pejabat negara, Farid menegaskan hal itu bukan hanya persoalan fasilitas semata. Farid menjelaskan yang paling substansial dari pemaknaan hakim sebagai pejabat negara adalah supaya putusan hakim tidak dijadikan alasan untuk melakukan kriminalisasi terhadap hakim. "Pejabat negara ini tidak hanya berhenti pada atribut yang bersifat sementara, namun hakim tidak dapat dikriminalkan karena putusannya," jelas Farid.

Farid mengatakan hal ini serupa dengan hak imunitas yang dimiliki seorangpejabat ketika menjalankan lugas yang menjadi mandatnya.

"Karena kalau kita bandingkan sekarang, pernah ada hakim yang setelah pensiun digugat secara perdata atas putusannya tutur Farid.

Sejaktahun 2015, pembahasan RUU jabatan Hakim masih terus dilakukan di DPR RI. Dalam kesempatan yang sama,anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan pi- haknya akan berusaha mengesahkan RUU jabatan Hakim.

ant







Original Post

Air Bersih Di Daerah Bencana Dijamin

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 13
2018-10-29


Air Bersih Di Daerah Bencana Dijamin

PASCABENCANA gempa bumi dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah, ketersediaan air bersih menjadi salah satu perhatian utama Kementerian ESDM. Sehari setelah bencana terjadi. Tim Tanggap Darurat (TTD) Badan Geologi telah berada di lokasi untuk melakukan pemboran sumur dangkal untuk ketersediaan sarana air bersih di lokasi-lokasi prioritas, seperti pengungsian, rumah sakit dan kantor pemerintah yang menjadi tempat pengungsian. Selain membangun sarana air bersih yang baru. Badan Geologi juga mengaktifkan kembali empat unit sumur-sumur bor yang sebelumnya telah dibangun oleh Badan Geologi, namun mengalami kerusakan akibat gempa.

Sektor ESDM juga mengirimkan 3 unit Water Treatment untuk mendukung kebutuhan air layak minum dan air bersih di lokasi pengungsian dikirimkan ke lokasi bencana. Water treatment ini ditempatkan di 3 lokasi posko pengungsian. Pertama di Posko Pengungsi Masjid Agung Palu. Yang kedua, di Posko Pengungsi pesantren Majelis Dzikir Habib Sholeh, Jalan Kabonena Palu. Ketiga, di Posko Pengungsi Rumah Sakit Lapangan Bundaran Biromaru. Sigi. Masing-masing unit ini dapat menghasilkan 3.000 liter air layak minum dan 12.000 liter air bersih per hari, yang

diolah dari sumber air ledeng, air sumur air sungai, termasuk jenis air payau.

Saat Jonan melakukan peninjauan kembali untuk memastikan kemajuan pemulihan pascagempa. Jonan berkesempatan mengunjungi Posko Pengungsi Masjid Agung Palu. Tanpa ragu Jonan mengambil segelas air hasil pengolahan dan langsung meminumnya.

"Mengenai instalasi air, kami di Badan Geologi membantu pembuatan sumur bor untuk darurat, sumur bor dangkal sekitar 30-40 meter. Itu untuk melayani kebutuhan air ber-

sih bagi para pengungsi. Kita coba buat paling efisien. Kami juga usahakan ini ada instalasi penyulingan air atau instalasi untuk membuat air itu paling kurang siap masak atau kalau bisa siap minum. Air bersih akan jalan terus sampai dengan hunian sementara terbangun, mungkin dalam 2-3 minggu ke depan, ya sampai akhir bulan," terang Jonan, Jumat (19/10) lalu.

550 Sumur Air Dalam

Sebagaimana diketahui. Kementerian ESDM fokus kepada pemanfaatan anggaran yang

manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, salah satunya adalah pembangunan sumur bor air tanah. Hingga kuartal ketiga tahun 2018, Kementerian ESDM melalui Badan Geologi telah membangun sumur bor air tanah di 2.074 titik di seluruh Indonesia yang diperuntukkan bagi 5,97 juta jiwa yang hidup di daerah sulit air. Untuk tahun 2018 sendiri, sebanyak 550 titik sumur bor akan dibangun di 27 provinsi. Jumlah ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebanyak 237 titik di 27 provinsi.

REDAKSI







Original Post

Jaring KPK untuk Kepala Daerah

Media Cetak sindo weekly Halaman 16
2018-10-29


Jaring KPK untuk Kepala Daerah

BUKANNYA makin berkurang, jumlah kepala daerah yang tersangkut korupsi justru kian membengkak. Sebanyak 19 kepala daerah yang terjaring OTT pada 2018 merupakan jumlah terbesar sepanjang seiarah KPK.

19 OTT Kepala Daerah selama 2018

® Abdul Latif, Bupati Hulu Sungai Tengah

Ditangkap 4 Januari 2018

Modus Menerima suap Rp3,6 miliar

dari proyek RSUD Damanhun Barabai Tuntutan 8 tahun penjara, denda Rp600 juta Vonis 6 tahun penjara, denda Rp300 juta

() Nyono Sunarti, Bupati Jombang Ditangkap 3 Februari 2018 Modus Menerima suap jabatan Rp275 juta

dan Ptt. Kadis Kesehatan untuk kampanye Tuntutan 8 tahun penjara, denda Rp300 juta Vonis 3,5 tahun penjara, denda Rp200 juta

() Marianus Sae, Bupati Ngada

Ditangkap 11 Februari 2018

Modus Menerima suap Rp4,1 miliar dari proyek-proyek di Pemkab Ngada untuk kampanye Pilgub NTT

() Imas Aryuminingsih, Bupati Subang

Ditangkap 13 Februari 2018

Modus Menerima suap Rp410 juta untuk penerbitan izin prinsip dan lokasi proyek properti, terdiri atas uang tunai dan fasilitas kampanye pemilihan bupati

Tuntutan 8 tahun penjara, denda Rp500 juta

Vonis 6,5 tahun penjara, denda Rp500 juta

() Mustafa, Bupati Lampung Tengah

Ditangkap 14 Februari 2018

Modus Menyuap pimpinan DPRD Lampung Tengah Rp9,6 miliar untuk persetujuan piniaman Pemkab Lampung Tengah ke Pt Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp300 miliar

Tuntutan 4,5 tahun penjara, denda Rp250 juta

Vonis 3 tahun penjara, denda Rp100 juta

() Adriatma Dwi Putra, Wali Kota Kendari Ditangkap 27 Februari 2018 Modus Menerima suap Rp6,8 miliar dari kontraktor

pemenang tender proyek jalan PT Sarana Bangun Nusantara Tuntutan 8 tahun penjara, denda Rp500 juta Vonis 8 tahun penjara, denda Rp500 juta

() Abu Bakar, Bupati Bandung Barat

Ditangkap 11 April 2018

Modus Meminta/menerima setoran suap dari sejumlah satuan kerja Pemkab Bandung Barat sebesar Rp860 juta untuk biaya istrinya dalam pemilihan bupati 2018.

Proses Mulai disidangkan di PN Bandung, akhir Agustus

() Dirwan Mahmud, Bupati Bengkulu Selatan Ditangkap 15 Mei 2018

Modus Menerima suap Rp98 juta dari kontraktor proyek infrastruktur Proses Segera disidangkan di PN Bengkulu

() Agus Feisal Hidayat, Bupati Buton Selatan

Ditangkap 23 Mei 2018

Modus Menerima suap proyek infrastruktur sebesar Rp578 juta

Proses Mulai disidangkan pada 17 Oktober di PN Tipikor Kendari

) Sunjaya Purwadi Sastra, Bupati Cirebon Ditangkap 24 Oktober 2018 Modus Diduga menerima suap jabatan RplOO juta untuk posisi Sekretaris Dinas

PUPR dan gratifikasi dan sejumlan proyek sebesar Rp6,4 miliar Proses Penyidikan

) Neneng Hassanah Yasin, Bupati Bekasi Ditangkap 15 Oktober 2018

Modus Diduga menerima suap Rp7 miliar untuk memuluskan perizinan proyek pembangunan hunian Meikarta di Cikarang, Jawa Barat Proses Penyidikan

I Setiyono, Wali Kota Pasuruan Ditangkap 4 Oktober 2018 Modus Diduga menerima fee 10% dari proyek Dinas Koperasi

dan Osaha Mikro pada 2018 Proses Penyidikan

c I Zainudin Hasan, Bupati Kabupaten Lampung Selatan Ditangkap 26 Juli 2018 Modus Menerima suap fee proyek Dinas PUPR hingga

Rp56 miliar selama 2016-2018. Proses . Segera disidangkan

() Pangonal Harahap, Bupati Labuhanbatu Ditangkap 17 Juli 2018

Modus Diduga menerima fee proyek hingga Rp48 miliar selama 2016-2018 Proses Segera disidangkan

) Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh Ditangkap 5 Juli 2018 Modus Diduga menerima gratifikasi Rp32 miliar dari proyek

pembangunan Dermaga Sabang Proses Segera disidangkan

® Ahmadi, Bupati Kabupaten Bener Meriah Ditangkap 5 Juli 2018 Modus Menyuap Gubernur Aceh lebih Rp1 miliar untuk persetujuan pengerjaan

program Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018 Proses Mulai disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat

() Muhammad Samnhudi Anwar, Wali Kota Blitar Ditangkap 8 Juni 2018

Modus Menerima suap izin proyek pembangunan SMP sebesar Rp1,5 miliar Proses Segera disidangkan di PN Tipikor Surabaya

(5 Syahri Mulyo, Bupati Tulungagung Menyerahkan diri 9 Juni 2018 Modus Menerima suap Rp2,5 miliar dari rekanan proyek peningkatan jalan

Segera disidangkan di PN Tipikor Surabaya Proses

( Tasdi, Bupati Purbalingga Ditangkap 4 Juni 2018

Modus Menerima suap Rp115 juta dari proyek Islamic Center dan gratifikasi Proses dari Para kepala dinas sebesar Rp1,465 miliar dan US$20,000. Mulai disidangkan pada 15 Oktober di PN Tipikor Semarang.

REDAKSI







Original Post

Kasus Eddy Sindoro, KPK Panggil Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Istrinya Halaman 1

Media Online KOMPAS.com
2018-10-29


JAKARTA, - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung,Nurhadi Abdurachman, Senin (29/10/2018). Selain Nurhadi, penyidik juga akan memeriksa istri Nurhadi, Tin Zuraida.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, keduanya akan diperiksa terkait kasus suap yang melibatkan mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro.

"Direncanakan pemeriksaan terhadap Nurhadi dan Tin Zuraida untuk tersangka ESI (Eddy Sindoro)," ujar Febri melalui keterangan tertulis, Minggu (28/10/2018).

Baca juga:

KPK mengimbau agar Nurhadi dan istrinya datang memenuhi panggilan sebagai suatu kewajiban hukum.

Eddy Sindoro merupakan tersangka dalam kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution. Kasus ini sudah bergulir sejak tahun 2016. Eddy sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka di bulan Desember 2016.

Eddy diduga terkait penyuapan dalam pengurusan sejumlah perkara beberapa perusahaan di bawah Lippo Group, yang ditangani di PN Jakarta Pusat.

Baca juga:

Meski demikian, Eddy Sindoro belum pernah diperiksa oleh penyidik KPK. Eddy selalu mangkir dalam setiap jadwal pemeriksaan yang diagendakan.

Eddy Sindoro akhirnya menyerahkan diri kepada KPK pada Jumat (12/10/2018). Proses penyerahan diri melalui bantuan pihak otoritas Singapura.

Dugaan keterlibatan Nurhadi

Kasus suap terkait pengurusan sejumlah perkara beberapa perusahaan di bawah Lippo Group, berawal dari penangkapan terhadap pegawai PT Artha Pratama Anugerah, Doddy Aryanto Supeno dan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, pada April 2016.

Pada Agustus 2018, Nurhadi menjadi saksi bagi terdakwa Doddy Aryanto Supeno.

Nurhadi mengakui bahwa mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro, pernah memintanya untuk membantu mengurus salah satu perkara pengajuan peninjauan kembali (PK).

Meski demikian, Nurhadi menyatakan tidak dapat mengingat perkara apa yang dimintakan oleh Eddy Sindoro.

Baca juga:

"Pak Eddy Sindoro mengeluh, kenapa perkara di PN Jakarta Pusat tidak dikirim-kirim. Tetapi, saya tidak tahu detail, itu bisa dikirim atau tidak," ujar Nurhadi kepada Jaksa Penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Nurhadi, seingat dia perkara yang dimaksud Eddy terkait upaya PK salah satu pihak ke Mahkamah Agung. Pengajuan PK dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Nurhadi mengakui bahwa ia dan Eddy merupakan teman dekat yang sudah kenal sejak tahun 1975.

Setelah mendapat keluhan dari Eddy Sindoro, Nurhadi kemudian menghubungi panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution. Nurhadi meminta agar berkas perkara sesuai yang diminta Eddy Sindoro, segera dikirimkan ke Mahkamah Agung.

"Memang, jadi SekretarisMA saya punya kewenangan dan tanggung jawab terhadap aparatur, untuk menghindari keluhan atau pengaduan, inilah yang kami lakukan," kata Nurhadi saat menjadi saksi.

Selanjutnya: Disebut dalam surat dakwaan

Page:

12

Show All

http://nasional.kompas.com/read/2018/10/29/07271281/kasus-eddy-sindoro-kpk-panggil-mantan-sekretaris-ma-nurhadi-dan-istrinya




Original Post

Yusril Tak Ada Keputusan yang Sebut HTI Organisasi Terlarang

Media Online CNN Indonesia
2018-10-29


Jakarta, CNN Indonesia Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia(HTI), Yusril Ihza Mahendra menegaskan belum ada keputusan pengadilan yang menyatakan organisasi HTI menjadi organisasi terlarang di Indonesia.

Menteri Hukum dan Perundang-undangan era Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid(Gus Dur) itu menekankan status badan hukum HTI memang telah dicabut dan dinyatakan bubar oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di rezim Joko Widodopada bulan Juli 2018.

Namun HTI melakukan perlawanan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kalah di pengadilan tingkat pertama dan banding, saat ini HTImengajukan kasasi atas perkara tersebutkeMahkamah Agung (MA).

"Dengan demikian sampai hari ini perkara gugatan HTI melawan Menkumham RI masih berlanjut dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde," kataYusril lewat keterangan tertulis, Minggu (29/10).

"Tidak ada pernyataan atau keputusan yang mengatakan HTI adalah organisasi terlarang," lanjutnya.

Atas dasar itu, Menteri Sekretaris Negara era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) itu meminta semua pihak menghormati proses hukum yang kini tengah berlangsung. Yusril kemudian menegaskan sejauh ini organisasi yang dinyatakan terlarang di negara ini hanyaPartai Komunis Indonesia (PKI) dan underbow-nya.

Bahkan, tambah Yusril, Partai Masyumi yang dipaksa membubarkan diri oleh Presiden ke-1 RI Soekarnopada tahun 1960, juga tidak pernah dinyatakan sebagai partai atau organisasi terlarang.

Kuasa Hukum HTIYusrilIhzaMahendraluruskan bahwa HTIbelum menjadi organisasi terlarang di Indonesia. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa di Indonesia, dalam praktiknya ada organisasi masyarakat (ormas) yang berbadan hukum, dan ada yang tidak. HTI, imbuh Yusril, adalah ormas berbadan hukum \'perkumpulan\' atau vereneging, yang didaftarkan di Kemenkumham.

"Status badan hukumnya itulah yang dicabut," ujarnya.

Untuk itu, Yusril memastikan seluruh kegiatan yang dilakukan mantan pengurus dan anggota HTIuntuk berdakwah, baik secara perorangan atau kelompok, tanpa menggunakan organisasi HTI berbadan hukum akan menjadi legal dan sah.

"Tidak ada yang dapat melarang kegiatan (anggota HTI) seperti itu," kataYusril.

Sengketa antara pemerintah dengan HTI mencapai titik didihpada 19 Juli 2017, atau sehari usai HTI mengajukan judicial review Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada saat itu, Kemenkumham mencabut status badan hukum ormas HTI. Dirjen Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, Freddy Harris menyatakan pencabutan badan hukum HTI merupakan tindak lanjut dari penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. HTI lalu menggugat surat pembubaran Kemenkumham itu PTUN Jakarta.

Pada tanggal 7 Mei 2018, PTUN Jakarta menolak gugatan HTI. HTI lalu mengajukan kasasi ke MA dan hingga kini belum ada keputusan yang inkracht.

(DAL)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181029070441-12-342169/yusril-tak-ada-keputusan-yang-sebut-hti-organisasi-terlarang




Original Post

Media