Zumi Zola Akui Hadiah untuk Keluarga

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-10-30


Zumi Zola Akui Hadiah untuk Keluarga

GUBERNUR nonaktif Jambi Zumi Zola mengakui seluruh penerimaan hadiah untuk dirinya maupun keluarganya seperti yang diuraikan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. "Kemarin kepada penyidik saya sampaikan memang semua saya terima, baik untuk pribadi maupun keluarga saya. Saya akui semua," kata Zumi dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, kemarin.

Ia didakwa menerima grari-fikasi Rp40,477 miliar ditambah USS177.300 (sekitar Rp2,594 miliar), sena SSIOO.OOO (sekitar Rp 1,067 miliar) sehingga totalnya mencapai Rp44,138 miliar. Juga, menerima mobil Alphard dan menyuap anggota DPRD Jambi senilai Rpl6,49 miliar.

"Memang untuk kampanye ada baliho untuk adik saya menjadi Ketua DPD PAN dan diajak maju menjadi wakil wali kota. Saya katakan tolong dibantu dengan menyampaikan pesan itu kepada Apif," ungkap Zumi.

Apif merupakan bendahara tim sukses Zumi dalam pilgub Jambi sekaligus sebagai asis-

ten pribadi Zumi. Salah satu tugasnya ialah mencari dana untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan Zumi serta keluarganya.

Terdakwa kasus gratifikasi dan suap dana ketuk palu pengesahkan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018. itu mengatakan semua pihak yang disebutkan menerima suap dan gratifikasi hendaknya menjadi pertimbangan majelis hakim. "Semua yang telah saya ucapkan dan telah saya akui kesalahannya, semoga menjadi pertimbangan bagi hakim," ujar Zumi.

Dia juga berharap usahanya untuk selalu kooperatif dalam kasus itu menjadi pertimbangan hakim dan menjadi faktor yang meringankan baginya.

Setelah sidang selesai, mantan kader PAN itu langsung berjalan cepat menuju pintu keluar pengadil-an tipikor. Ia tidak menggubris pertanyaan pers yang telah mengikuti sidangnya sejak pagi. Sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan tuntutan jaksa akan berlangsung pada 8 November mendatang.

P-2




Original Post

Status Taufik Kurniawan Segera Diumumkan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-10-30


Status Taufik Kurniawan Segera Diumumkan

KOMISI Pemberantasan Korupsi memastikan segera mengumumkan status Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

"Kepastian keterkaitan dalam kasus apa, akan kami sampaikan sore ini (kemarin sore)," kata Wakil Ketua* KPK Basaria Panjaitan di Jakarta, kemarin.

Basaria mengakui bahwa KPK sudah mengirimkan surat pelarangan bepergian ke luar negeri untuk Taufik selaku Wakil Ketua DPR pada Jumat, 26 Oktober 2018. "Pencegahan ke luar negeri tersebut dapat dilakukan terhadap saksi atau tersangka, dan menurut Pasal 12 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, (pencegahan) dapat dilakukan di tahap penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan," jelasanya.

KPK sudah pernah meminta keterangan Taufik pada 5 September 2018 terkait penyelidikan kasus suap dalam pengurusan DAK untuk Kabupaten Kebumen.

Pada sidang 2 Juli 2018 untuk Bupati nonaktif Kebumen Yahya Fuad dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2016, Yahya mengaku bertemu dengan Taufik untuk membahas alokasi DAK Kebumen.

Pertemuan itu terjadi di Semarang dan Jakarta. Yahya menjelaskan ada kewajiban 5% yang harus diberikan jika DAK Rp 100 miliar itu cair. Uang fee diberikan dua kali melalui orang suruhan Taufik di Semarang dengan total pemberian mencapai Rp3,7 miliar.

Kabupaten Kebumen merupakan daerah pemilihan Taufik di Jateng VII yang meliputi Banjarnegara, Purbalingga, dan Kebumen.

Berkenaan dengan kasus tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pim-

pinan DPR hingga kini belum menerima surat resmi ihwal pencekalan Taufik oleh KPK. "Kami belum dapat suratnya. Kita tunggu saja," kata Fahri.

Untuk itu, dia belum mau berbicara banyak soal status Taufik, apakah akan ada pergantian jabatan atau tidak dalam waktu dekat. Sikap itu akan diambil setelah ada pemberitahuan resmi. "Itu kan praduga tak bersalah. Kami belum tahu mekanisme karena belum terima surat. Kita tunggu pemberitahuan resmi," katanya lagi.

Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tidak banyak berkomentar soal Taufik. Ia berharap pengusutan kasus itu berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. "Kita serahkan kepada proses hukum," ujarnya.

(Nic/Mal/Ant/P-2)




Original Post

Cara Luar Biasa Berantas korupsi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 9
2018-10-30


Cara Luar Biasa Berantas korupsi

HANYA dua hari setelah menangkap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan anggota DPRD Kalimantan Tengah dan enam orang dari pihak swasta pada Jumat (26/10) di sebuah hotel di Jakarta.

Tidak berhenti di situ. KPK juga mencegah Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan bepergian ke luar negeri pada Jumat. Sejauh ini belum ada penjelasan resmi terkait dengan pencegahan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) dari daerah pemilihan Jawa Tengah itu.

Taufik pernah diperiksa KPK dalam pengembangan kasus dugaan suap proyek yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) pada APBN 2016 senilai RplOO miliar. Nama Taufik juga pernah disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi dengan terdakwa pengusaha asal Kebumen, Khayub Muhammad Lutfi, di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (4/7). Dalam persidangan, Yahya Fuad menyebut Taufik telah menerima uang sebesar Rp3,7 miliar. Kasus penangkapan Bupati

Cirebon dan anggota DPRD Kalimantan Tengah, serta pencegahan Wakil Ketua DPR, memperlihatkan betapa masifnya praktik korupsi di berbagai bidang. Diakui atau tidak, Indonesia sesungguhnya berada dalam situasi darurat korupsi.

Disebut darurat korupsi karena praktik merampok uang negara itu dilakukan semua profesi terhormat. Sejak berdiri pada 2004, KPK sudah memproses hukum 554 orang dari berbagai kalangan. Mereka antara lain 205 anggota legislatif baik pusat maupun daerah, 100 kepala daerah, 204 orang dari pihak swasta, 22 hakim, 7 jaksa, dan 10 pengacara. Sebanyak empat korporasi juga telah diproses hukum.

Harus tegas dikatakan bahwa korupsi yang berpangkal pada dekadensi moral itu tidak hanya mengancam tata kelola pemerintahan. Korupsi juga berpotensi merusak orientasi nilai generasi muda yang pada 28 Oktober tahun ini memperingati 90 tahun Sumpah Pemuda.

Sudah banyak politikus muda di lingkungan legislatif dan eksekutif yang tergelincir ke dalam kubangan korupsi. Mereka tergelincir karena korupsi telah mematikan persaingan kreativitas. Mereka tidak lagi memuja proses, tapi mengejar hasil akhir dengan mengambil jalan pintas lewat suap.

Suap-menyuap menjadi modus paling banyak dilakukan. Berdasarkan data KPK, sepanjang 2017 ada 93 perkara penyuapan. 15 perkara pengadaan barang dan jasa, serta 5 perkara tindak pidana pencucian uang. Data itu berkorelasi dengan hasil survei Global Corruption Barometer 2017 untuk wilayah Asia-Pasifik. Hasil survei itu menyatakan 32% orang di Indonesia masih memilih melakukan suap untuk melancarkan usaha dan keperluannya saat harus berhadapan dengan lembaga dan birokrasi.

Sudah tiba waktunya untuk mencari kreasi baru memberantas korupsi, jangan menggunakan cara-cara biasa. Hukuman badan sudah tidak mempan lagi sebab vonis yang dijatuhkan pengadilan rata-rata hanya 2 tahun 2 bulan penjara. Sudah mendapatkan vonis ringan, koruptor masih mendapatkan fasilitas mewah di bui, belum lagi dapat diskon hukuman.

Vonis tambahan dengan mencabut hak politik koruptor masih belum efektif. Toh, koruptor bisa melenggang kangkung untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif karena peraturan perundangan memboleh-kannya.

Saatnya diberlakukan hukuman badan, pencabutan hak politik, dan kerja sosial untuk koruptor. Biarkan koruptor menyapu jalan-jalan protokol, dan secara rutin mereka dipamerkan di Monas sambil kerja bakti.

Bila perlu, penjara-penjara koruptor dibangun di pulau terluar. Setiap pejabat, setelah dilantik, bersama pasangan masing-masing diajak berkunjung ke penjara khusus koruptor sebagai peringatan atas hukuman yang akan dihadapi jika mereka melakukan korupsi.

REDAKSI




Original Post

DPRD Aturan Tilang Elektronik Belum Kuat

Media Cetak Republika Halaman 13
2018-10-30


DPRD Aturan Tilang Elektronik Belum Kuat

JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ruddin Akbar Lubis, mengatakan, pemberlakuan electronic traffic law enforcement (ET-LE) pada 1 November 2018 mendatang masih belum memiliki landasan hukum yang kuat. Ia me-ngatakan, Direktorat Lalu lintas Polda Metro Jaya selama ini baru membicarakannya dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa melibatkan DPRD DKI Jakarta.

"Sebenarnya mereka selama ini baru membicarakan dengan Pak Gubernur saja, jadi secara yuridis belum disampaikan kepada kami. Landasan hukumnya masih belum jelas, ya," ujar Ruddin saat dihubungi Republika, Senin (29/10).

Aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), menurut dia, kurang pas untuk dijadikan landasan hukum pemberlakuan ETLE. Lebih lanjut, undang-undang tersebut hanya bisa diterapkan dalam pelanggaran terkait ITE, bukan menjadi landasan hukum suatu aturan.

Kalaupun saat ini kepolisian sedang mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) untuk mengubah jenis pelanggaran lalu lintas menjadi pelanggaran administratif, ETLE tetap harus memiliki aturan hukum sendiri.

"Jangan sampai nanti di pengadilan kalah karena tidak kuat. Sebenarnya perlu dipikirkan kembali soal landasan hukum dari sistem ini," kata Ruddin.

Namun, karena uji coba telah berjalan dan masyarakat mulai paham, ia berharap agar masyarakat dapat menerima dan menjalani aturan ini dengan baik. Aturan ini pun diterapkan agar lalu lintas di DKI Jakarta bisa menjadi lebih tertib lagi. "Semoga masyarakat semua sudah tahu soal ini dan bisa terima aturan tilang elektronik," kata dia.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya masih memproses perubahan sanksi tilang dari pelanggaran pidana menjadi administratif, hal ini pun masih diproses di Mahkamah Agung (MA). Namun, Ditlantas Polda Metro Jaya bersama Dishub-trans DKI Jakarta telah memiliki dasar hukum bagi pemberlakuan ETLE.

Sejumlah undang-undang terdahulu dijadikan dasar hukum bagi jalannya sistem ETLE ini. Pemberlakuan ETLE ini dilakukan dengan rekaman dari kamera ANPR {automatic number plat recognition).

"Sudah ada landasan hukumnya," ujar Kepala Subdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto.

Pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pada pasal 5 ayat 1 disebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kemudian, dalam ayat 2 disebutkan, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya seperti dalam ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 249 ayat 3 menyatakan, kegiatan pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sekurang-kurangnya meliputi dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik dan secara langsung.

Adapun pelanggaran yang akan terdeteksi oleh kamera ETLE adalah pelanggaran lampu merah, melawan arus, memasuki jalur bus, tata cara parkir dan berhenti kendaraan, pelanggaran rambu dan marka jalan, menaik-turunkan penumpang sembarangan, dan pelanggaran bagi yang tidak

menggunakan helm.

ed bilal ramadhan/ RAHMA SULISTYA







Original Post

Jangan Tarik Proses Hukum ke Ranah Politik

Media Cetak Kompas Halaman 5
2018-10-30


Jangan Tarik Proses Hukum ke Ranah Politik

Proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berkaitan dengan dinamika politik yang sedang terjadi. Upaya pencegahan terhadap seseorang untuk tidak bepergian keluar negeri sehubungan dengan penanganan perkara juga sesuai dengan aturan hukum dan kewenangan yang dimiliki KPK. Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Senin (29/10/2018). KPK juga menegaskan, pihaknya tidak tebang pilih perkara. Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais meminta KPK agar tidak tebang pilih dalam penanganan perkara. Ia juga menuding adanya oknum menteri yang tidak tersentuh KPK meski melakukan pelanggaran. Tudingan Amien ini mencuat setelah Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dicegah ke luar negeri oleh KPK. Adapun Taufik dicegah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

(AGE/IAN)







Original Post

Zumi Akui Diancam Anggota DPRD

Media Cetak Kompas Halaman 5
2018-10-30


Zumi Akui Diancam Anggota DPRD

JAKARTA, KOMPAS - Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola mengaku tidak menyepakati keberadaan uang ketok palu untuk pengesahan APBD, tetapi desakan dari para anggota DPRD provinsi dan ancaman tidak menyetujui Rancangan APBD membuatnya terpaksa memenuhi keinginan tersebut Selain itu, Zumi juga mulai mengembalikan uang yang dinikmati untuk keperluan pribadi dan keluarganya melalui Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal ini diungkap Zumi saat menjalani pemeriksaan terdakwa dalam perkara suap dan gratiflkasi yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (29/10/2018).

Awalnya, Zumi mengaku tidak mengetahui mengenai uang ketok palu hingga ada permintaan kepadanya. "Sebagai penyambung lidah terdakwa dengan Dewan adalah Apif Firmansyah. Ada pemberitahuan dari Apif saat itu?" tanya Jaksa Iskandar Marwanto.

"Apif menyampaikan bahwa pimpinan Dewan ada permintaan uang ketok palu dengan jumlah berbeda. Anggota Rp 200 juta, ketua jumlahnya lebih besar. Fraksi juga begitu. Saat itu saya sampaikan dari mana uangnya Saya agak emo-

si waktu itu. Saya bingung. Saya tugaskan kembali untuk bicara dengan pimpinan. Dan itu sudah dilakukan dan katanya mereka tidak mau tahu harus ada uangnya," tutur Zumi.

"Jawaban Apif saat itu?" lanjut Iskandar.

"Sudah usahakan dengan bilang uang enggak ada. Tapi katanya sebelum ini Gubernur bisa ngasih, kok, yang sekarang enggak," jawab Zumi yang akhirnya menyerah dengan meminta Apif agar tidak menggunakan uangnya jika ingin memenuhi permintaan DPRD tersebut. Ia pun mengaku tidak tahu dari mana Apif mengumpulkan uang untuk memenuhi keinginan para anggota Dewan itu.

Ketua Majelis Hakim Yanto pun mempertanyakan kemungkinan menggunakan pagu APBD sebelumnya jika anggota DPRD tidak bersedia menyetujui anggaran tersebut tanpa ada uang ketok palu. "Kenapa Anda mau? Kan, bisa pakai APBD lama daripada begini," ujar Yanto.

"Iya, salah saya, Yang Mulia," jawab Zumi.

Zumi pun mengakui sebagian uang yang diterimanya diperuntukkan untuk kepentingan pribadinya dan keluarga.

(IAN)







Original Post

Gencar Memberi Nasihat Anti-Korupsi Saja Tak Cukup

Media Cetak Harian Kontan Halaman 20
2018-10-30


Gencar Memberi Nasihat Anti-Korupsi Saja Tak Cukup

Upaya pencegahan korupsi di Indonesia ibarat menggarami air laut. Program pencegahan korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini seolah sia-sia. Pasalnya, korupsi yang melibatkan pejabat daerah masih terus terjadi dan jumlahnya akan terus bertambah.

PERANG melawan korupsi tak pernah berhenti. Segala upaya pencegahan korupsi dilakukan, namun hasilnya jauh panggang dari api.

Kini, setiap bulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan pejabat daerah. Baik bupati, wali kota, anggota DPRD, plus Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah.

Sekedar informasi, pada Oktober 2018 saja, ada empat OTT yang melibatkan pejabat daerah, yakni di Pemerintah Kota Pasuruan, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerin-

tah Kabupaten Cirebon, dan beberapa anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Bila dirunut sejak awal 2018, dari 20 kasus OTT oleh KPK, 17 di antaranya melibatkan pejabat di daerah. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyesalkan maraknya pejabat daerah yang terjaring OTT. Sebab, KPK sudah getol menggelar program pencegahan korupsi dan sosialisasi di berbagai daerah.

Namun, ibarat pepatah, nasehat antikorupsi masuk kuping kanan tapi keluar kuping kiri. "Program pencegahan korupsi seakan sia-sia," ujarnya kepada KONTAN, Minggu (28/10).

KPK punya beberapa program pencegahan korupsi. Pertama, Program Tunas Integritas, yang melibatkan anggota legislatif, eksekutif, kementerian dan lembaga (K/L). Tujuannya menjadikan pribadi yang memiliki komitmen dan integritas tinggi.

Kedua, Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah). Korsupgah didasari pada kewenangan KPK yakni koordinasi, supervisi dan monitoring kegiatan pemerintah baik di pusat dan daerah.

Ketiga, kegiatan kunjungan pimpinan ke daerah dalam kasus-kasus khusus. Misalnya kasus pajak, perkebunan, lingkungan hidup, air tanah,

pertambangan, penebangan, kehutanan, juga dana desa.

Keempat, program Komite Advokasi Daerah ( KAD). Pemerintah Daerah (pemda) sebagai regulator pemberi izin usaha kerap mempertemukan KPK dengan pebisnis di forum KAD ini. "Ada yang baru ketemu dua bulan, kepala daerahnya OTT," katanya.

Saut menilai program pencegahan tidak mampu mengikis perkembangan korupsi di daerah. Ia berharap hakim memberikan hukuman berat kepada terdakwa korupsi agar memberi efek jera. Ia juga berharap pemerintah dan DPR memperbaiki Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) agar memberikan sanksi lebih keras kepada pejabat negara yang korup.

Menjamurnya kasus tangkap tangan pejabat daerah juga bikin Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo miris. Dia mengingatkan area pejabat daerah yang rawan dalam kasus korupsi antara lain, pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, dana bantuan sosial, perizinan proyek pembangunan, dan penetapan anggaran.

Menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, akar utama semarak korupsi pejabat

daerah berkaitan dengan biaya pemilihan daerah (pilkada) dan pemilu legislatif (pileg) yang mahal. ICW menilai, sejauh ini penindakan yang dilakukan oleh KPK sudah berjalan baik. Ia menyebut tertangkapnya Bupati Cirebon pada Rabu (24/10) lalu merupakan kepala daerah ke 100 yang terjerat tindakan KPK.

Donal menyebut kunci utama dari pencegahan tindak pidana korupsi ini adalah reformasi total kepartaian. Sepanjang partai masih jual beli pencalonan, ongkos pemilu akan mahal.

Peneliti Pusat Kajian Anti

Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman menyarankan pemerintah lebih serius dalam melakukan pencegahan perilaku korupsi dengan reformasi birokrasi. "Misalnya, pemerintah mewajibkan semua daerah menggunakan sistem e-planning, e-budgeting dan e-procurement," ungkapnya. Pukat mensinyalir bahwa hingga saat ini tindakan korupsi di daerah sangat masif. Contohnya penangkapan Bupati Cirebon beberapa waktu lalu sebagai kepala daerah ke-19 yang terjaring OTT tahun ini.

Muhammad Afandi







Original Post

Pemeriksaan Lanjutan Eddy Sindoro

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-10-30


Pemeriksaan Lanjutan Eddy Sindoro

Mantan Presiden Komisaris Lippo Croup Eddy Sindoro (kiri) tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (29/10). Eddy Sindoro menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

ANTARA/Dhemas Reviyanto







Original Post

MA Empat Hakim Penumpang Lion Air JT-610 - BeritaSatu.com

Media Online beritasatu
2018-10-30


Jakarta - Mahkamah Agung (MA) turut berduka cita atas jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, Senin (29/10) pagi. MA memastikan empat dari penumpang pesawat yang jatuh tersebut adalah hakim.

"Informasi yang kami terima, ada empat orang hakim yang merupakan penumpang pesawat Lion Air tersebut, tiga orang hakim pengadilan tinggi dan satu orang hakim tingkat pertama," ujar juru bicara MA Suhadi di gedung MA, Jakarta, Senin (29/10).

Keempat hakim tersebut adalah hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Rijal Mahdi, Hasnawati, Kartika Ayuningtyas Upiek, dan hakim Pengadilan Negeri Koba Ikhsan Riyadi.

Diketahui, Ikhsan merupakan hakim yang baru saja dimutasi dari PN Marabahan, Kalimantan Selatan ke PN Koba di Bangka Belitung. Ikhsan ke sana untuk melaporkan kepindahannya ke PN Koba.

Menurut Suhadi, keempat korban itu rencananya kembali menjalankan tugas sebagai hakim di Pangkal Pinang. Para hakim yang ditugaskan di luar kota, kata dia, biasa pulang ke Jakarta pada hari libur.

"Jadi mereka akan kembali ke tempat tugasnya setelah hari libur Sabtu-Minggu di Jakarta," pungkas dia.

http://www.beritasatu.com/nasional/519354-ma-empat-hakim-penumpang-lion-air-jt610.html




Original Post

Jangan Ragu Menjerat Korporasi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2018-10-30


Jangan Ragu Menjerat Korporasi

Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat pekan lalu kian memperlihatkan betapa lazimnya kolusi antara pengusaha dan pejabat. Delapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah dan lima petinggi PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) serta induk usahanya, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology, diringkus KPK di empat tempat berbeda di Jakarta. Disita pula Rp 240 juta yang diduga sebagai duit suap untuk menutupi perizinan yang bermasalah.

Dua pekan sebelumnya, KPK menangkap Billy Sindoro, Direktur Operasional Lippo Group, bersama tiga anak buahnya. Para pengusaha itu dituding menyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah dan empat pejabat di kabupaten tersebut. Rasuah sebesar Rp 7 miliar-dari komitmen Rp 13 miliar-diduga diberikan sebagai imbalan atas pengurusan sejumlah izin Meikarta, proyek hunian mewah di Cikarang.

Dalam kasus suap anggota DPRD Kalimantan Tengah, menurut Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, PT BAP mempengaruhi sejumlah anggota Komisi B agar meniadakan rapat dengar pendapat yang membahas laporan masyarakat soal pembuangan limbah pengolahan sawit perusahaan itu di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan. Perusahaan juga meminta DPRD menyatakan bahwa PT BAP telah mengantongi hak guna usaha (HGU). Selain HGU, izin yang diduga bermasalah adalah izin pinjam pakai kawasan hutan dan jaminan pencadangan wilayah.

Sementara itu, menurut kajian Bambang Widjojanto, 90 persen kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan korporasi, baik sebagai pelaku, orang yang bersama-sama melakukan, maupun pihak yang membantu memberi sarana dan prasarana kejahatan. Sayangnya, data Anti-Corruption Clearing House KPK menyebutkan, dari 867 tindak pidana korupsi berdasarkan jabatan/profesi (2004-2018), baru empat korporasi saja yang ditangani oleh KPK.

Semestinya KPK tidak ragu menerapkan delik kejahatan korporasi. Apalagi panduan yang diberikan Mahkamah Agung melalui Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi sudah sangat jelas. Pasal 4 (2 .a) peraturan itu memberikan persyaratan dalam menjatuhkan pidana bagi korporasi, yakni bila korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat atau tindak pidana itu dilakukan untuk kepentingan korporasi.

KPK pun sebenarnya sudah mempunyai preseden dalam menjerat korporasi sebagai subyek hukum, yakni dalam kasus PT Duta Graha Indah (berganti menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring) yang persidangannya kini sedang berlangsung. Perusahaan itu menjadi terdakwa dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun 2009-2010.

Penting untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi karena kejahatan korporasi berkesinambungan dalam waktu yang tak terbatas, melibatkan kemampuan profesional, serta berdampak luas bagi perekonomian negara. Jangan ragu menjerat mereka.

REDAKSI







Original Post

Pendemo Desak KPK Tersangkakan Taufik

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-30


Pendemo Desak KPK Tersangkakan Taufik

RATUSAN massa Komunitas Aksi Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi (KAM-PAK) menggelar unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin.

Massa mendesak KPK segera menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka korupsi pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen.

"KPK harus segera menetapkan tersangka dan menangkap Taufik Kurniawan. Dia selain jadi Wakil Ketua DPR juga menjadi calo anggaran," tuntut koordinator pendemo, Agus Harta.

Menurut dia, sudah banyak bukti untuk menjerat Taufik yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Salah satunya, pengakuan Bupati Bupati Kebumen (nonaktif). Yahya Fuad.

"Yahya Fuad sudah jelas mengatakan bahwa yang bernama Taufik Kurniawan telah menerima uang Rp 3,7 miliar terkait DAK Kebumen yang berasal dari APBN," kata Agus.

Aksi unjuk rasa sempat memanas ketika massa mu-

lai membakar alat peraga. Asap hitam mengepul di depan kantor KPK. Aparat kepolisian yang berjaga berusaha meredam massa dan memadamkan api.

Untuk diketahui, pada sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Bupati Kebumen Yahya Fuad mengungkapkan, adanya pemberian uang Rp3,7 miliar kepada Taufik.

Uang itu bagian dari fee 5 persen atas pengurusan DAK Rp 100 miliar untuk Kabupaten Kebumen. Untuk memenuhi fee itu, Yahya memintanya dari kontraktor calon penggarap proyek DAK.

Uang Rp3,7 miliar untuk Taufik diserahkan dalam dua tahap. Pemberian ketiga batal lantaran KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kebumen.

Taufik pernah dipanggil KPK pada 5 September 2018. Ia mengaku dimintai keterangan soal APBN dalam penyelidikan yang dilakukan komisi antirasuah.

Belakangan, KPK memutuskan mencegah Taufik ke luar negeri untuk keperluan penyelidikan ini. Surat permohonan pencegahan diajukan ke Ditjen Imigrasi pekan lalu,

byu







Original Post

Ada Permintaan Proyek Rp 100 M Untuk Biayai PAN

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-30


Ada Permintaan Proyek Rp 100 M Untuk Biayai PAN

GUBERNUR Jambi Zumi Zola mengaku bersalah mengumpulkan uang dari kontraktor untuk dipakai menyuap DPRD.

Zumi juga mengakui me-n urun orang kepercayaannya. Muhammad Imaduddin alias lim mengumpulkan uang dari kontraktor untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Termasuk untuk keperluan adiknya, Zumi Laza ikut Pilkada Kota Jambi 2018.

"Kemarin kepada penyidik saya sampaikan memang semua saya terima, baik untuk pribadi maupun keluarga saya. Saya akui semua." katanya saat sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin.

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Zumi mengenai penerimaan uang dan penggunaannya. Mulai dari untuk akomodasi pengurus PAN menghadiri pelantikan Zumi sebagai gubernur Rp750juta.

Kemudian Rp 156 juta untuk kurban, Rp6,4 miliar untuk "ketuk palu" APBD 2017, Rp250 juta untuk acara buka puasa. Rpl miliar untuk keperluan pribadi, Rp 150 juta untuk survei elek-tabilitas Zumi Laza.

Pembelian ambulans untuk DPD PAN Kota Jambi Rp340 juta, sewa kantor DPD Kota PAN Jambi Rp60 juta, dan Rp70 untuk bayar spanduk Zumi Laza.

"Memang untuk kampanye ada baliho untuk adik saya menjadi ketua DPD PAN dan diajak maju menjadi wakil wali kota (Jambi)," aku Zumi.

Ia juga membenarkan adanya permintaan proyek Rp 100 miliar untuk membiayai partainya, PAN. Permintaan itu disampaikan Supriono, Pelaksana Harian DPW Provinsi PAN Jambi sekaligus Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi, kepada orang kepercayaan Zumi, Asrul Pandapotan Sihotang.

"Sebenarnya Supriono bisa bilang langsung ke saya kalau ada acara partai. Padahal jumlahnya besar, bukan dianggap ringan. Tapi dia tidak pernah bilang langsung." kata Zumi yang menjabat Ketua DPW PAN Provinsi Jambi.

Ia memastikan belum ada realisasi proyek itu untuk membiayai partai. "Proyek senilai RplOO miliar yang mana juga saya tidak tahu," kilahnya.

Dalam perkara ini, Zumi didakwa menyuap 53 anggota DPRD Provinsi Jambi sebesar Rpl6.5 miliar. Pemberian rasuah itu agar Dewan menyetujui APBD Provinsi Jambi tahun 2017 dan 2018.

Zumi juga didakwa menerima uang Rp40,477 miliar, 177.300 dolar AS, 100 ribu dolar Singapura, serta mobil Toyota Alphard Vellfire, semasa jadi gubernur aktif.

byu







Original Post

Biaya Digelembungkan, Negara Dirugikan Rp 313 Miliar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-30


Biaya Digelembungkan, Negara Dirugikan Rp 313 Miliar

PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek dermaga Sabang 2004-2011.

Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT Nindya, Haedar Andi Karim mewakili perusahaannya dalam pemeriksaan kasus ini di KPK.

Ia datang didampingi Muhammad Ibrahim, Legal PT Nindya Karya dan penasihat hukum Yunianto.

Juru bicara KPK Febri Dian-syah mengungkapkan pemeriksaan terhadap Haedar mengenai pendelegasian wewenang kepada Heru Sulaksono, Kepala Cabang Nindya Karya Sumatera Utara-Aceh.

Heru menjadi ditunjuk sebagai kuasa Nindya Karya untuk berkongsi dengan PT Tuah Sejati. Kedua perusahaan membentuk kerja sama operasi (KSO)

untuk menggarap proyek.

Kongsi ini diberi nama Nindya Sejati Joint Operation (Kerja Sama Operasi/KSO). Pemilihan PT Tuah Sejati sebagai mitra diduga melanggar prosedur. Sebab dilakukan dengan penunjukan langsung.

"Penyidik mengklarifikasi keikutsertaan PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati, standar operasional prosedur (SOP) Nindya Karya dan pendelegasian wewenang perusahaan," ujar Febri.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa General Manager Divisi VI Nindya Karya, Arie Mindartanto. Dalam pemeriksaan yang berlangsung tujuh jam. Arie dikorek mengenai pelaksanaan proyek yang digarap Nindya Sejati KSO.

Proyek pembangunan dermaga Sabang periode 2004-2011 menelan biaya Rp793 miliar dari

APBN. KPK menduga terjadi kerugian negara mencapai Rp313 miliar. Artinya, hampir separuh uang proyek dikampak.

Kongsi Nindya Sejati KSO meraup untung mencapai Rp94,58 miliar. Rinciannya, PT Nindya Karya Rp44.68 miliar. Sedangkan PT Tuah Sejati Rp49,9 miliar.

Kedua perusahaan ditetapkan sebagai tersangka Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2011 juncto Pasa] 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK memblokir dana rekening di PT Nindya Karya sebesar Rp44 miliar pascapenetapan tersangka.

Sementara terhadap tersangka PT Tuah Sejati, dilakukan menyita aset berupa Stasiun Pengisian

Bahan Bakar Umum (SPBU) di Banda Aceh dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Negara (SPBN) di Meulaboh.

Kedua aset itu diperkirakan bernilai Rp20 miliar. Penelusuran terhadap aset PT Tuah Sejati terus dilakukan untuk menutupi kerugian negara di kasus ini.

Untuk diketahui, penetapan dua korporasi sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan sebelumnya.

Saat itu, KPK menjerat empat tersangka. Yakni Kepala Nindya Karya Cabang Sumatera Utara-Aceh, Heru Sulaksono; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Pengembangan Pelabuhan Bebas Sabang, Ra-madhany Ismy; serta dua Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Ruslan Abdul Gani dan Teuku Syaiful Ahmad.

Heru telah divonis bersalah.

Ia dijatuhi hukuman 9 tahun penjara pada 2014 lalu. Selain itu, dikenakan denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan dan membayar uang pengganti kerugian Rp 12,65 miliar subsider 3 tahun penjara.

Dari hasil penyidikan kasus empat tersangka terdahulu, KPK menemukan indikasi penunjukan langsung, konspirasi menyiapkan perusahaan pelaksana proyek, dan dugaan penggelembungan harga.

"Setelah KPK melakukan proses pengumpulan informasi dan data, termasuk permintaan keterangan pada sejumlah pihak dan terpenuhi bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka PT NK dan PT TS," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

gpg







Original Post

BEM Sl Soroti " 4 Tahun Jokowi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-10-30


BEM Sl Soroti " 4 Tahun Jokowi

Peringati 90 Tahun Sumpah Pemuda

DALAM peringatan Sumpah Pemuda ke 90 tahun. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi turun ke jalan serentak di beberapa kota di Tanah Air. Mereka mengusung tag #JokowiJKGagal sebagai bentuk kekecewaan atas kinerja pemerintah.

Koordinator Pusat BEM SI, Muhammad Fauzul Adzim menuturkan, momentum Sumpah Pemuda akan menjadi hari kebangkitan pemuda intelek, kritis, berani dan totalitas. Untuk menyuarakan suara rakyat atas krisis keberpihakan, pemuda seluruh Indonesia perlu membukuan diri.

"Maka dari itu, dalam rangka memperingati 90 tahun Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober yang menjadi refleksi pergerakan dan kebangkitan perjuangan pemuda," ujarnya.

BEM SI menyatakan, selama 4 tahun belakangan pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi - JK telah gagal. "Gagal membuat iklim yang kondusif di negara ini dan gagal menjalankan janji -janjinya," sebutnya.

Di Jakarta, aksi BEM Sl akan dipusatkan di depan Istana Negara. "Dengan aksi geruduk Istana Negara ini, kita akan sampaikan bahwa pada hari ini mahasiswa berpihak kepada rakyat untuk sampaikan janji-janji manis harus direalisasi, bukan hanya dengan pencitraan," tegas Fauzul.

Pihaknya juga mengeluarkan 11 tuntutan yang dirumuskan dari kajian Tuntutan Pembangunan Pro Rakyat. Tuntutan tersebut antara lain, penuhi 20 persen anggaran pendidikan di seluruh Indonesia sesuai amanat UUD dan tingkatkan kesejahteraan guru

hentikan campur tangan negara, dalam hal ini Menristekdikti dan rektor dalam upaya mengakhiri demokrasi kampus; jaminan kesehatan nasional yang berkelanjutan, terjangkau, bermutu dan berkeadilan.

Berikutnya, wujudkan kesejahteraan nelayan dengan menerapkan program poros maritim Indonesia; berantas mafia pertanian dan wujudkan swasembada; tegas dalam implementasi revolusi mental dalam membuat payung hukum perilaku LGBT dan membuat regulasi; laksanakan agenda pemberantasan korupsi dan mafia hukum demi terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Selanjutnya, wujudkan pembangunan infrastruktur yang berpihak pada rakyat kecil; mewujudkan kedaulatan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan mengevaluasi segala kebijakan ekonomi yang tidak pro rakyat; dan menghentikan kegiatan operasional perusahaan-perusahaan dan ekspansi lingkungan yang merugikan rakyat.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan para pemuda untuk mengingat Sumpah Pemuda yang telah di-ikrarkan para pemuda dari berbagai daerah 90 tahun yang lalu. Jokowi yakin di tangan pemuda, masa depan Indonesia akan semakin maju dan mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia, terutama dalam hal prestasi dan inovasi yang menunjang kemajuan bangsa.

"Sangat optimis, bahwa negara ini bisa berkompetisi ke depan. Negara ini bisa memenangkan persaingan dengan catatan pembangunan sumber daya manusia itu diberikan prioritas, digarap secara maksimal," kata Presiden Jokowi.

osp







Original Post

Bersama Bolsonaro, Brasil Masuki Era Baru

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 2
2018-10-30


Bersama Bolsonaro, Brasil Masuki Era Baru

RIO DE JANEIRO - Brasil memasuki era baru awal pekan ini setelah memilih presiden baru, Jair Bol-sonaro, seorang anggota kongres sayap kanan yang bersumpah untuk mengubah arah fundamental bagi negara Amerika Latin tersebut. Bol-sonaro secara terbuka mengagumi gaya kediktatoran militer Brasil dan selama kampanye mengejutkan banyak orang dengan komentarnya yang meremehkan perempuan, kaum gay, bahkan ras kulit hitam.

Ia meraih 55% suara dalam pemilihan putaran kedua pada Minggu (28/10). Raihan suaranya lebih banyak 10 poin dibandingkan lawan politiknya dari kubu sayap kiri Fernando Haddad. Setelah mampu menyalurkan kemarahan pemilih terkait kasus-kasus korupsi, kejahatan, dan kelesuan ekonomi, Bolsonaro akan mulai bekerja mencoba memenuhi janji-janji dalam pidato kemenangannya.

Ia menekankan sasarannya untuk mengubah takdir Brasil. Bolsonaro (63) akan terbang ke Brasilia pada Selasa (30/10) untuk memulai proses transisi, yang akan memuncak dengan pengambilan sumpah pada 1 Januari

2019 mendatang.

Jadwal itu termasuk mengadakan pertemuan dengan Presiden Brasil Michel Temer yang dinilai kurang populer, serta para hakim agung di Mahkamah Agung, dan kepala staf angkatan darat.

Setelah kampanye sengit yang membuat Brasil sangat terpolarisasi, rakyat sekarang menunggu dengan cemas, seperti apa tampuk kepresidenan Bolsonaro. Salah satu penasihat utamanya, guru ekonomi Paulo Guedes, berjanji pada Minggu malam bahwa perubahan akan terjadi dalam pengelolaan ekonomi terbesar kedelapan di dunia tersebut.

"Kami akan mengubah model ekonomi sosial-demokrasi. Ini mengerikan. Kami tersandera oleh pertumbuhan rendah, pajak tinggi, suku bunga tinggi," kata Guedes, seorang ekonom liberal lulusan University of Chicago.

Ia akan memimpin ekonomi super pelayanan di bawah Bolsonaro. Pada konferensi pers ia mengatakan, Brasil telah menghabiskan 30 tahun membiarkan pengeluaran publiknya menggelembung,

(aip/eld)







Original Post

MA Empat Hakim Turut Menjadi Korban JT-160

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-10-30


MA Empat Hakim Turut Menjadi Korban JT-160

JAKARTA - Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI Abdullah mengungkapkan bahwa terdapat empat orang dalam lingkungan MA yang menjadi korban dalam peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 tujuan Jakarta-Pangkal Pinang pada Senin (29/10).

"Diantara 181 orang penumpang pesawat Lion Air JT-610 tersebut, berdasarkan daftar manifest Lion Air, sementara ini terdapat anggota keluarga besar MA," kata Abdullah di Gedung MA Jakarta, Senin (29/10).

Empat orang hakim tersebut adalah Hakim Tinggi PTA Bangka Belitung Rijal Mahdi, Hakim Tinggi PT Bangka Belitung Hasnawati, Hakim Tinggi PT Bangka Belitung Kartika Ayuningtyas Upiek, serta Hakim PN Kona Ikhsan Riyadi bersama keluarganya.

Abdullah menjelaskan, MA masih menunggu kepastian informasi resmi dari pihak terkait perihal kondisi penumpang sampai waktu yang tidak ditentukan.

"Segenap keluarga besar MA mengucapkan duka yang mendalam atas tragedi ini dan berdoa semoga para penumpang dapat ditemukan dalam

keadaan selamat, dan kepada para keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air-610 diberikan ketabahan," tambah Abdullah.

Di tempat terpisah, Kejaksaan Agung mebenarkan lima jaksa dan pegawai di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung menjadi penumpang Lion Air type B737-8 Max dengan Nomor Penerbangan JT 610 yang jatuh, Senin (29/10).

Lima nama itu sesuai dengan manifes penumpang, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kajagung Mukri saat dihubungi melalui telepon selulernya di Mataram, Senin (29/10).

Ia menyebutkan lima jaksa dan pegawai yang menjadi penumpang pesawat nahas itu, yakni Andri Wiranofa (Koordinator pada Kejati Babel), Nia Sugiono (istri Andri Wiranoga), Dody Junaedi (Kasi Pidsus Pangkalpinang) , Shandy Johan Ramadhan (jaksa fungsional Kejati Babel) dan Sastriata (staf Tata Usaha Kejati Babel). Informasi yang diperoleh Andri Wiranofa baru menjabat sebagai koordinator pada Kejati Babel.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo

Wasisto mengatakan, ada tiga polisi tercatat berada dalam data manifest penumpang pesawat Lion Air JT-610 rute Jakarta-Pangkalpinang yang jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Tiga polisi itu adalah AKBP Sekar Maulana, AKBP Mito dan Bripka Rangga Adi Prana.

"Di dalam manifest, ada anggota Polri tiga orang. Sampai sekarang korban belum ditemukan," kata Irjen Setyo saat dihubungi, Senin (29/10).

Pesawat type B737-8 Max dengan Nomor Penerbangan JT 610 milik operator Lion Air dari Bandar Udara Soekarno Hatta Banten menuju Bandar Udara Depati Amir di Pangkal Pinang dilaporkan telah hilang kontak pada 29 Oktober 2018 pada sekitar pukul 06.33 WIB.

Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Sindu Rahayu mengatakan, pesawat dengan nomor registrasi PK-LQP dilaporkan terakhir tertangkap radar pada koordinat 05 46.15 S-107 07.16 E. Pesawat sempat meminta return to base sebelum akhirnya hilang dari radar,

(bl/ant)







Original Post

MA Diminta Eksaminasi Putusan Penjara Kasus Narkoba

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-10-30


MA Diminta Eksaminasi Putusan Penjara Kasus Narkoba

JAKARTA - Vonis 8 bulan penjara dari majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat atas terdakwa kasus narkoba, Lian Kwie alias Awi, pemilik 10 ribu butir pil ekstasi dinilai terlampau ringan. Vonis itu harus diuji ke tingkat lanjut.

Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto menegaskan, vonis yang terlampau ringan tersebut bisa dibilang sangat aneh. Sebab, biasanya, terdakwa pemilik 10 butir pil ekstasi saja divonis jauh lebih berat.

"Agak aneh ini putusan. Masak 10 ribu ekstasi cuma kena bulanan. Harusnya ikut yurisprudensi. Bila barbuk

sudah ribuan mesti kena di atas 10 tahun," katanya, Minggu (28/10).

Ditekankan jika vonisnya terlampau ringan, pelaku sudah pasti tak akan jera dan bakal mengulangi perbuatannya.

Makanya menurut dia, Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Internal Mahkamah Agung (Ba-was MA) harus turun tangan untuk menyelidiki tentang sebab-musabab vonis aneh itu. Kalau memang ditemukan adanya kejanggalan, maka para hakim yang terlibat harus dicopot dari jabatannya.

"MA harus segera bertindak. Harus eksaminasi ini putu-

san. Batalkan, dan copot para hakimnya," desaknya.

Anggota Komisi III DPR, Muhammad Syafii mendesak Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Internal Mahkamah Agung (Bawas MA) untuk turun tangan menyelidiki Keputusan vonis yang dikeluarkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terhadap terdakwa narkoba, Lian Kwie alias Awi.

Sebab, kata dia, Vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa narkoba dengan barang bukti 10 ribu butir ekstasi sangat tidak wajar.

"Selain KY juga pengawas Internal di MA harus memerik-

sa hakim yang bersangkutan. Orang bawa 10 butir saja bisa kena 10 bulan, masa puluhan ribu butir hanya 8 bulan," kata dia.

Ditegaskannya, vonis yang dikeluarkan PN Jakarat Pusat pada 26 Juli 2018 itu tentu bakal menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

"Karena semua pihak pasti bertanya apa ada, ada apa dengan vonis rendah tersebut," ujar dia.

Sebagai wakil rakyat yang membidangi persoalan hukum, dia mengajak penegak hukum untuk bersikap adil dan tak tebang pilih,

(is)







Original Post

Nurhadi Mangkir dari Panggilan KPK

Media Online Metro TV News
2018-10-30


Jakarta: Eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Istri Nurhadi, Tin Zuraida, selaku PNS di MA juga mangkir.

"Tidak hadir karena surat panggilan return artinya belum diterima oleh yang bersangkutan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 29 Oktober 2018.



Keduanya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Eddy Sindoro selaku mantan petinggi Lippo Group. Lantaran mangkir Febri mengatakan bahwa keduanya akan dipanggil kembali.

"Nanti kami akan panggil kembali sesuai dengan kebutuhan penyidikan," tuturnya.

KPK menetapkan Eddy Sindoro sebagai tersangka suap kepada mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, pada akhir 2016. Eddy diduga memberikan sejumlah uang kepada Edy Nasution terkait dengan sejumlah perkara yang berkaitan dengan Lippo Group.

Eddy Sindoro diketahui telah berada di luar negeri sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Dalam proses penyidikan, KPK turut menduga mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman terlibat dalam kasus dugaan suap itu.

Dalam kasus ini, penyidik KPK telah menyita uang sebanyak Rp1,7 miliar dan sejumlah dokumen dari rumah pribadi Nurhadi. Nurhadi pun sudah beberapa kali mondar-mandir ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. (SCI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/ybDz9ORK-nurhadi-mangkir-dari-panggilan-kpk




Original Post

SNP Finance Timbang Langkah Kasasi

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 18
2018-10-30


SNP Finance Timbang Langkah Kasasi

LANJUTAN PUTUSAN PAILIT

JAKARTA - Manajemen PT Sun-prima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance mempertimbangkan upaya hukum kasasi usai dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat pada Jumat pekan lalu.

Sekretaris Perusahaan SNP Finance Ongko Purba Dasuha mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu petikan putusan pailit dari pengadilan.

"Saya masih menunggu petikan putusan. [Upaya hukum kasasi] Masih dalam pertimbangan," kata Ongko kepada Bisnis, Senin (29/10).

Dalam Undang-undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), disebutkan bahwa permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 hari setelah putusan pailit dibacakan.

Dia mengatakan, karena belum menerima petikan putusan tersebut, pihaknya juga belum melapor ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pihaknya berencana akan melapor ke OJK mengenai putusan pailit paling lambat Rabu (31/10), jika hingga kemarin (Senin, 29/10) petikan putusan tak juga diterima.

Sementara itu, Ongko mengaku telah menyampaikan putusan pailit kepada para karyawan perusahaan pembiayaan di bawah Columbia Group tersebut.

"Karyawan prihatin dan menyayangkan putusan pailit dan tunggu langkah kurator," lanjut Ongko.

Menindaklanjuti putusan pailit tersebut, Ongko mengatakan bahwa

perseroan belum akan mengambil keputusan apa pun terkait dengan nasib ribuan karyawannya yang tersebar di sekitar 71 cabang di seluruh Indonesia.

"Kami harus tunggu arahan kurator yang sudah diputuskan pengadilan," katanya.

Sebelumnya, Hakim Ketua Wiwik Suhartoni pada sidang putusan di PN Niaga Jakarta Pusat menyatakan, putusan pailit didasarkan pada hasil voting kreditur pada Kamis (26/10). Dalam wring tersebut, sebagian besar kreditur separatis - yang secara keseluruhan membukukan tagihan senilai Rp3,72 triliun - menolak proposal perdamaian.

Sebanyak 51 % atau 186.320 suara dari kreditur separatis menyatakan ndak menyetujui perdamaian. Kemudian, sebanyak 39% atau 144.328 suara menyetujui perdamaian, dan 10% di antaranya atau 36.498 suara menyatakan abstain. Adapun total seluruh suara berjumlah 372.360.

Berdasarkan Undang-undang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), suara abstain dimasukkan ke kelompok tidak setuju. Oleh karena itu, secara total jumlah kreditur separatis yang tidak menyepakati perdamaian menjadi 61% , dan berarti pula menginginkan SNP Finance dipailitkan.

Adapun 8 kreditur konkuren dengan total tagihan Rp232,33 miliar dan hak suara sebanyak 23.234, seluruhnya menyetujui perdamaian.

(Reni Lestari)







Original Post

Media