Empat Cara Pimpinan DPR Bisa Diganti

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-10-31


RMOL. Status tersangka yang melekat pada Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan tidak serta merta membuatnya bisa langsung digeser dari pimpinan DPR.

Taufik ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan bahwa ada empat mekanisme mengganti pimpinan DPR. Pertama, jika yang bersangkutan meninggal dunia.

Sementara mekanisme kedua adalah jika yang bersangkutan mengalami masalah hukum.

"Sesuai aturan UU MD3 itu diganti apabila sudah terdakwa," jelas Fahri di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10).

Mekanime penggantian yang ketiga menyebut bahwa pimpinan DPR bisa diganti jika terbukti melanggar kode etik dewan.

"Jadi Tuhan, negara, dan DPR. Nah, keempat apabila dia mengundurkan diri," sambungnya.

Atas alasan itu, Fahri menyebut bahwa Taufik belum bisa diganti dari pimpinan DPR. Sebab status wakil ketua umum PAN itu masih sebatas tersangka dan belum menjadi terdakwa.

"Nah kita tentu menunggu karena ini semua dalam proses yang belum selesai," tandasnya. [ian]

https://politik.rmol.co/read/2018/10/31/364159/Empat-Cara-Pimpinan-DPR-Bisa-Diganti-




Original Post

Zumi Zola jadi gubernur Jambi karena kemauan ayah

Media Online beritagar.id
2018-10-31


JEJAK Ada banyak cerita perihal Zumi Zola Zulkifli (38), gubernur non-aktif Jambi. Dia pernah main film, antara lain Di Sini Ada Setan, dan sinetron, misalnya Kehormatan 2. Setelah menjadi gubernur dia pernah menggebrak meja dan menendang wadah sampah di rumah sakit karena marah saat inspeksi.

Tentang kasus korupsi yang menjadikannya sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, ada saja berita menarik. Misalnya uang gratifikasi yang dia terima antara lain untuk membeli action figure.

Gaji Zumi sebagai gubernur Rp8 juta. Maka Ketua PAN Zulkifli Hasan pernah memaklumi kenapa kadernya, ya si Zumi itu, melakukan korupsi gajinya kecil. Ketika masih berstatus tersangka, Zumi ditugasi Komisi Pemberantasan Korupsi membuka sebuah acara.

https://beritagar.id/artikel/berita/zumi-zola-jadi-gubernur-jambi-karena-kemauan-ayah?content=all




Original Post

Indonesia Protes Keras Eksekusi Mati terhadap Tuti, TKI di Arab Saudi

Media Online Okezone
2018-10-31


JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan protes kepada Menlu Arab Saudi terkait eksekusi mati terhadap Tuti Tursilawati, yang dipidana atas kasus pembunuhan majikannya di Arab Saudi.

Eksekusi mati terhadap Tuti dijalankan pada 29 Oktober di Thaif, Arab Saudi, tanpa ada notifikasi kepada perwakilan Pemerintah Indonesia sebelumnya.

Meskipun Arab Saudi tidak menganut kewajiban memberikan notifikasi kepada keluarga atau pemerintah terpidana hukuman mati, namun pemberitahuan tersebut dianggap penting untuk mempersiapkan mental keluarga terpidana.

"Ini adalah kebiasaan internasional di kalangan negara-negara yang beradab yakni memberikan notifikasi terlebih dahulu jika ada warga negara asing yang akan dieksekusi. Contoh di Indonesia, paling tidak satu bulan sebelumnya kita sudah menotifikasi kepada perwakilan negara yang bersangkutan bahwa kita akan melakukan eksekusi," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Lalu Muhammad Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/10/2018).

( )

Kemlu telah menyampaikan kabar duka dan belasungkawa langsung kepada keluarga Tuti di Majalengka, Jawa Barat. Tuti dijatuhi hukuman mati pada 2011 atas dakwaan pembunuhan berencana terhadap ayah majikannya, Suud Mulhak Al Utaibi, setahun sebelumnya.

Menurut keterangan yang diperoleh dari sang ibu yang sempat menemui Tuti di Arab Saudi pada April 2018, Tuti melakukan pembunuhan karena ayah majikannya melecehkan Tuti.

Meskipun kasus Tuti telah inkracht pada 2011, pemerintah RI terus melakukan upaya untuk meringankan hukuman dengan pendampingan kekonsuleran sejak 2011, tiga kali penunjukan pengacara, tiga kali permohonan banding.

Tidak berhenti sampai di situ, pemerintah juga telah dua kali mengajukan peninjauan kembali dan dua kali Presiden RI mengirimkan surat kepada Raja Saudi.

( )

Namun, berbagai upaya tersebut tidak dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Tuti yakni mati mutlak (had gillah).

"Untuk kasus Tuti hukuman matinya adalah had gillah, artinya tidak bisa dimaafkan oleh siapapun baik oleh keluarga ahli waris korban maupun oleh raja. Yang bisa memaafkan hanya Allah SWT," ujar Iqbal.

Berkaitan dengan kasus ini, Menlu RI Retno Marsudi telah menghubungi Menlu Arab Saudi Adel Al Jubeir melalui sambungan telepon pada hari Tuti dieksekusi, dan memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama Mohammed Al-Shuaibi agar dapat menyampaikan protes secara langsung.

(Ari)

https://news.okezone.com/read/2018/10/31/337/1971205/indonesia-protes-keras-eksekusi-mati-terhadap-tuti-tki-di-arab-saudi




Original Post

Lolos dari dakwaan primer kasus korupsi, Ketua DPRD Jember cuma divonis 2 tahun bui

Media Online Merdeka.com
2018-10-31


Majelis hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsiSurabaya memvonis Ketua DPRD Kabupaten Jember Thoif Zamroni yang menjadi terdakwa kasuskorupsi hibah dan bantuan sosial tahun 2015 selama dua tahun penjara.

"Terdakwa divonis pidana penjara selama dua tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan," kata hakim ketua Wiwin Arodawanti dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (30/10).

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp 90 juta dengan memperhitungkan uang titipan dari terdakwa sebesar Rp 90 juta, serta mencabut hak politik terdakwa selama satu tahun sejak selesai menjalani hukumannya.

Terdakwa Ketua DPRD Jember itu tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan primer.

"Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai pasal 3 jo pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dakwaan subsider, karena terdakwa mendapat keuntungan dari tindak pidana korupsi dan menyalahgunakan jabatannya sebagai Ketua DPRD Jember," katanya.

Vonis majelis hakim yang diketuai Wiwin Arondawati didampingi anggota Bagus Handoko dan Agus Yunianto lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sebesar tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan, serta pidana denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan. Pertimbangan majelis hakim yang memberatkan yakni terdakwa sebagai pimpinan dewan yang juga anggota forum komunikasi pimpinan daerah Jember yang seharusnya menegakkan pemberantasan korupsi, namun yang terjadi sebaliknya yakni melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara.

Sedangkan pertimbangan hakim yang meringankan adalah terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp 90 juta, mengakui dalam persidangan telah menerima uang hibah bansos, dan yang bersangkutan menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah, dan terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana.

Sementara pihak JPU masih pikir-pikir untuk melakukan banding karena vonisnya sudah lebih dari 2/3 dari tuntutan yang disampaikan JPU. "Kami dari pihak JPU masih pikir-pikir untuk melakukan banding, dalam waktu tujuh hari kedepan," kata JPU Sumartiningsih.

Penasehat hukum terdakwa Thoif Zamroni, M. Nuril mengatakan kliennya tidak terbukti dari dakwaan primernya dan hanya dikenakan dakwaan subsidernya dan sesuai pengakuan menggunakan uang sebesar Rp 90 juta, namun itu sudah dikembalikan.

"Masih ada waktu tujuh hari ke depan untuk melakukan banding, namun saya akan berkonsultasi lebih dulu dengan klien saya," ujarnya. [cob]

http://www.merdeka.com/peristiwa/lolos-dari-dakwaan-primer-kasus-korupsi-ketua-dprd-jember-cuma-divonis-2-tahun-bui.html




Original Post

Kemenlu Sudah Maksimal Bantu Tuty Yang Dieksekusi Mati Di Saudi

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-10-31


RMOL. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sudah berupaya maksimal dalam membantu Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Majalengka Tuty Tursilawati yang dieksekusi mati oleh pemerintah Saudi Arabia.

Direktur Perlindungan Warga Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa kasus Tuty telah ingkrah di pengadilan pada tahun 2011. Namun demikian, pemerintah terus melakukan upaya untuk meringankan yang bersangkutan.

"Upaya yang dilakukan antara lain pendampingan kekonsuleran sejak tahun 2011 sampai dengan 2018," ungkapnya dalam jumpa pers di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (30/10).

Tidak hanya itu, Kemenlu juga sudah tiga kali memberikan pendampingan pengacara kepada Tuty, yang tiga kali mengajukan permohonan banding.

" Alhamdulillah permohonan banding tersebut dipenuhi oleh pengadilan banding di Arab Saudi di Kota Ta\'if, namun keputusan hasil banding pun tetap seperti hasil keputusan semula," lanjut Iqbal.

Dalam perjuangan hukum Tuty, Iqbal menceritakan salah satu dari permintaan banding tersebut bahkan dipenuhi dengan mengganti seluruh majelis hakim, namun hasilnya tetap seperti semula.

"Kemudian dua kali permohonan peninjaun kembali, sekali dipenuhi peninjauan kembali (PK)-nya dan pemenuhan PK-nya dengan pemerintah dari Mahkamah Agung untuk melakukan pemeriksaan kembali," tutur Iqbal.

Selanjutnya dimulai lagi dari nol. Namun begitu, keputusan baik di Mahkamah Umum, Mahkamah Banding, maupun Mahkamah Agung di Arab Saudi tetap pada putusan semula, yaitu menghukum mati Tuty.

Pada 29 Oktober lalu, Tuty akhirnya dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi. Iqbal mengaku langsung mendatangi kediaman keluarga Tuty.

"Tadi malam sekitar pukul 12 malam saya tiba langsung di rumah Tuty di Majalengka dan saya bertemu langsung dengan ibu dari Tuty untuk menyampaikan," katanya.

Standard Operating Procedure (SOP) PWNI-BHI, sambung Iqbal, mengharuskan agar orang pertama yang mengetahui berita tersebut adalah keluarga.

"Karena ibunya yang selalu bersama-sama kita memperjuangkan pengurangan hukuman Tuty," tandasnya. [ian]

https://dunia.rmol.co/read/2018/10/31/364163/Kemenlu-Sudah-Maksimal-Bantu-Tuty-Yang-Dieksekusi-Mati-Di-Saudi-




Original Post

James Riady Tegaskan tak Terlibat Kasus Suap Meikarta

Media Online Republika Online
2018-10-31


James Riady telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi suap proyek Meikarta.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa CEO Lippo Group, James Riady selama sembilan jam dengan mencecar 59 pertanyaan. Usai diperiksa, James menegaskan tak terlibat dalam kasus suap pengurusan izin proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta di Kabupaten Bekasi.

"Izikan saya menyampaikan saya pribadi tidak mengetahui dan tidak ada keterlibatan kasus suap yang di Bekasi yang sedang dibicarakan. Itu saja saya bisa memberikan pernyataan dan selanjutnya silahkan bertanya dengan KPK," kata James di Gedung KPK Jakarta, Selasa (30/10).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan, menjelaskan alasan pihaknya memeriksa CEO Lippo Group, James Riady, pada hari ini. James diperiksa sebagai saksi untuk 9 tersangka skandal suap perizinan proyek Meikarta, di Bekasi, Jawa Barat. "Kalau penyidik memanggil saksi pasti untuk menguatkan penyidikan dari keterangan saksi tersebut. Menguatkan tuduhan yang diberikan kepada tersangka, dan kedua itu kemungikinan pengembangan penyidikan," kata Basaria.

Apalagi, tegas Basaria, James Riady menjabat CEO Lippo Group, induk perusahaan yang menggawangi proyek Meikarta. Ditambah sebelumnya KPK telah menggeledah kediaman James Riady.

"Kebetulan Yang Bersangkutan (James Riady) adalah CEO Lippo Group. Paling tidak apa sih beliau kapasitasnya, lalu kewenangannya apa saja. Batas kewenangannya apa saja. Seperti pengeluaran uang, batasnya berapa miliar, apakah harus sepengetahuan beliau. Jadi intinya kalau dipanggil (KPK) pasti ada keperluan," ujar Basaria.

KPK baru saja menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Selain Neneng dan Billy, juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

pihak yang diduga pemberi suap, Billy, Taryadi, Fitra dan Henry Jasmen disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara yang diduga menerima suap, Neneng, Jamaludin, Sahat, Dewi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Neneng mendapat pasal tambahan yakni diduga penerima gratifikasi dan disangkakan melanggar Pasal 12B -Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/10/31/phez3o354-james-riady-tegaskan-tak-terlibat-kasus-suap-meikarta




Original Post

Taufik DituduhPerdagangkan Kekuasaan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 1
2018-10-31


Taufik DituduhPerdagangkan Kekuasaan

KPK menetapkan Wakil Ketua DPR bidang ekonomi dan keuangan sebagai tersangka dugaan korupsi. Wajah DPR kian tercoreng.

SEHARI setelah Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyambangi KPK pada Senin (29/10), kemarin komisi antirasywah menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka dugaan korupsi Rp3,6 miliar.

Politikus PAN itu diduga menerima /ee miliaran rupiah setelah membantu Bupati Kebumen Muhamad Yahya Fuad dalam proses pencairan dana alokasi khusus (DAK) pada 2016. Muhamad Yahya Fuad teteh terlebih dahulu menjadi tersangka dan divonis empat tahun penjara.

"Taufik Kurniawan berasal dari Fraksi PAN dengan dapil Jawa Tengah VII (Kebumen, Banjarnegara, dan Purbalingga). Penetapan tersangka Taufik bebas dari tekanan politik. Kami tidak terpengaruh. Saya jamin pasti seratus persen," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin.

Basaria melanjutkan, setelah dilantik menjadi Bupati Kebumen, Muhamad Yahya Fuad melakukan pendekatan ke sejumlah anggota DPR. Salah satunya Taufik Kurniawan selaku Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 yang membidangi ekonomi dan keuangan.

Taufik diduga menerima janji terkait dengan anggaran DAK fisik pada APBN Perubahan 2016. Saat itu, dalam rencana alokasi DAK, Kebumen bakal menerima sekitar RplOO miliar. Namun, dalam pengesahan APBN Perubahan 2016, Kebumen hanya mendapat alokasi DAK sebesar Rp93,37 miliar.

Fee untuk pengurusan DAK diperkirakan 5% dari total anggaran. "Fee diberikan dua kali, di Semarang dan Yogyakarta. Penyerahan fee ketiga gagal karena KPK melakukan operasi tangkap tangan. Taufik diduga menerima Rp3,65 miliar," lanjut Basaria.

Oleh karena itu, Taufik disangkakan

melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001.

Selain Taufik Kurniawan, KPK menetapkan Ketua DPRD Kebumen Cipto Waluyo sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Muhamad Yahya Fuad sebesar RpSO juta.

"Terkait dengan pengesahan atau pembahasan APBD Kebumen 2015-2016, pengesahan atau pembahasan APBD dan Pokok Pikiran DPRD Kebumen 2015-2016. Jika tidak diberi uang aspirasi, DPRD akan mempersulit pembahasan APBD murni 2015. Pemkab Kebumen akhirnya menyetujui," ungkap Basaria.

Perkara itu berawal dari operasi tangkap tangan 15 Oktober 2016 yang melibatkan anggota DPRD Kebumen dan staf Dinas Pariwisata Kebumen dengan barang bukti uang Rp70 juta.

Cipto Waluyo disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Kian terpuruk

Dalam menanggapi kedatangan Amien Rais ke Kantor KPK, Senin, Sekjen PAN Eddy Soeparno menyatakan bukan untuk mengintervensi status hukum Taufik Kurniawan. "Saya belum bertemu Pak Amien. Saya hanya bisa menduga kehadiran Pak Amien dalam rangka penguatan KPK."

Namun, penetapan Taufik Kurniawan sebagai tersangka membuat wibawa DPR semakin terpuruk.

Menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus, Taufik merupakan orang kedua dari level pimpinan yang menjadi pesakitan kasus korupsi. "Ini membuat semakin buruk wajah DPR. Kasus ini menjelang pemilu." (Ins/Pro/Ant/X-3)

PAN Mesti... | Hlm 3

Mengendus Korupsi Kader PAN

Sabtu, 15 Oktober 2016

KPK menangkap 6 orang di Kabupaten Kebumen terkait dengan transaksi suap.

Dalam pengembangan KPK menetapkan 9 tersangka dan sebagian sudah divonis bersalah oleh pengadilan.

23 Januari 2018

KPK terus mengembangkan kasus dan menetapkan Bupati Kebumen Muhamad Yahya Fuad sebagai tersangka.

Jumat, 26 Oktober 2018

Politikus PAN yang juga Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dicegah bepergian ke luar negeri atas permintaan KPK.

Selasa, 30 Oktober 2018

KPK menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Dia diduga menerima Rp3,65 miliar dari Bupati Kebumen terkait dengan anggaran dana alokasi khusus fisik pada APBN-P 2016.

sumbertim riset mil-1

Akmal Fauzi







Original Post

Taufik Diduga Terima Suap Rp 3,65 Miliar

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-10-31


Taufik Diduga Terima Suap Rp 3,65 Miliar

DPR tentukan posisi Taufik pada rapat hari ini.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka kasus suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Kebumen pada Selasa (30/10). Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan perkara operasi tangkap tangan (OTT) pada pertengahan Oktober 2017 di Jawa Tengah. -

Wakil Ketua KPK Basaria Pan-jaitan mengatakan, Taufik diduga menerima uangsuap sejumlah Rp 3,65 miliar terkait bantuan untuk memperoleh DAK fisik untuk Kabupaten Kebumen pada 2016. Untuk menyamarkan suap itu, kata Basaria, Taufik menggunakan kode "satu ton".

"Sandi yang digunakan yang mengacu pada nilai uang Rp 1 miliar adalah satu ton," kata Basaria di gedung KPK Jakarta, Selasa (30/10).

Basaria menjelaskan, suap ke-

pada wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu diduga bagian dari/ee sebesar lima persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen. "MYF (M Yahya Fuad) menyanggupi/ee lima per-.sen dan kemudian meminta/ee tujuh persen pada rekanan di Kebumen," kata Basaria.

Menurut Basaria, penyerahan uang suap terhadap Taufik diduga dilakukan secara bertahap oleh bupati Kebumen nonaktif Muhamad Yahya Fuad. Penyerahan pertama di sebuah hotel, di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian di sebuah hotel, di Yogyakarta. "Teridentifikasi penggunaan kamar hotel dengan connecting door," kata Basaria.

Penyidik, kata dia, mengidentifikasi rencana penyerahan uang tahap ketiga. Rencana itu gagal lantaran orang yang diminta Yahya menyerahkan uang ditangkap KPK. "Rencana penyerahan ketiga gagal dilakukan karena pihak terkait saat itu di OTT KPK," katanya.

Basaria menjelaskan, awalnya Yahya meminta bantuan kepada sejumlah anggota DPR. termasuk Taufik, agar Kabupaten Kebumen mendapat alokasi DAK dari APBN perubahan tahunanggaran 2016. Saat itu, ada rencana alokasi DAK sebesar Rp 100 miliar.

Awal September lalu, Taufik sempat diminta keterangan terkait pengembangan kasus DAK tersebut. Namun, dia enggan menjawab semua pertanyaan penyelidik KPK.

Selain Taufik, KPK juga menetapkan mantan Ketua DPRD Kebumen Cipto Waluyo sebagai tersangka. Cipto diduga menerima suap sebesar Rp 5Q juta terkait pengesahan atau pembahasan APBD Kabupaten Kebumen tahun 2015-2016.

Taufik dan Cipto dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sebelumnya, KPK juga sudah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu, yaitu bupati dan sekda Kebumen, anggota DPR, pihak swasta, dan korporasi yang terafiliasi dengan bupati atas dugaan pencucian uang.

Menanggapi status Taufik, Sekretarisjenderal PAN Hdd)Suparno mengatakan, partainya prihatin dengan penetapan status tersangka tersebut. PAN juga menghormati proses hukum terhadap Taufik. "Kita yakin Pak TK (Taufik Kurniawan) akan kooperatif menjalani proses penyidikan yang akan berjalan," katanya.

Meski begitu, Eddy meminta KPK juga menuntaskan kasus-kasus ko-

rupsi yang lain. Hal itu agar keadilan bisa ditegakkan secara sungguh-sungguh dan tidak tebang pilih. "Kami mendukung proses hukum yang berjalan dan berharap seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," kata dia.

DPR tunggu keterangan resmi

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah kepada Taufik. Asas itu harus dilakukan sampai status hukum Taufik ditetapkan oleh pengadilan.

Fahri mengaku akan berkoordinasi dengan pimpinan DPR lain terkait status Taufik sambil menunggu pemberitahuan resmi dari KPK. "Tentu kami akan menunggu selain pemberitahuan resmi tentang status Pak Taufik tentunya kita akan segera mengadakan rapat," kata Fahri.

Menurut dia, rapat akan dilakukan sebelum masa persidangan ini berakhir pada Rabu (31/10). "Kebetulan besok adalah paripurna terakhir di masa sidang ini. .ladi, tentu besok sebelum selesai, kami akan mengadakan rapim setelah paripurna untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan," ujar Fahri.

DIAN FATH RISALAH/FAUZIAH MURSID/ umar mukhtar ed ilham tirta







Original Post

Putusan MA Berbeda dengan Putusan MK

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-10-31


Putusan MA Berbeda dengan Putusan MK

MK menegaskan putusannya melarang pengurus partai nyaleg di DPD.

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku belum bisa menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Oesman Sapta Odang (OSO) soal syarat calon anggota DPD. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menuturkan, ada perbedaan substansi antara putusan MA dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan pengurus partai menjadi anggota DPD.

Dalam putusannya, MA mengabulkan gugatan OSO untuk yang menganulir Peraturan KPU Nomor 26 tentang larangan pengurus partai menjadi calon anggota DPD. Sedangkan, putusan MK pada Juli lalu sudah memutuskan mengabulkan gugatan uji materi Pasal 128 huruf I UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang calon anggota DPD tidak boleh memiliki pekerjaan lain yang mencakup pengurus parpol.

KPU berencana untuk berkomunikasi dengan MA dan MK terkait perbedaan tersebut. "KPU harus mematuhi hukum. Namun, karena ada dua substansi yang berbeda dari dua lembaga peradilan itu, maka KPU akan berkomunikasi dengan kedua-

nya sebab kan ada dua produk hukum," tutur Wahyu kepada wartawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/10).

Komunikasi yang dilakukan, kata dia, bisa dilakukan melalui surat atau datang langsung ke MK dan MA. Dalam pandangan KPU, masing-masing putusan harus ditanyakan secara terperinci kepada lembaga yang mengeluarkan putusan. "Sebaiknya KPU bertanya kepada lembaga yang mengeluarkan, KPU harus menuruti yang mana," ujarnya.

Pihaknya memahami, putusan MA harus segera dieksekusi demi kepastian hukum. Namun, KPU juga harus berhati-hati. Hingga Selasa, KPU belum menerima salinan putusan MA. "Kalau kami bertanya (kepada MA dan MK), itu bukan berarti KPU tidak paruh hukum. Justru kami berhati-hati dalam mematuhi hukum dengan bertanya," paparnya.

KPU menegaskan harus tetap mencermati hasil putusan MA. Untuk saat ini, sikap KPU menunggu dan mempelajari putusan MA. KPU juga akan segera membahas dalam rapat pleno terkait putusan MA tersebut. Dia melanjutkan, KPU akan mencoba membuat kajian terkait dengan putusan MA itu. Sebab, dalam pandangan KPU, pokok perkara yang saat ini diputuskan oleh MA sudah pernah diputus oleh MK.

Juru Bicara MA Suhadi mengatakan, uji materi PKPU Nomor 26 itu diputuskan pada pekan lalu. Namun, MA belum bisa menyampaikanseca-ra konkret dasar dari putusan itu. "Sudah diputuskan dikabulkan pada

Kamis (25/10) lalu. Untuk alasan hukumnya, nanti akan disampaikan secara lengkap oleh direktur perkara MA," ujar Suhadi.

Kuasa hukum OSO, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan akan menunggu sikap KPU terkait putusan MA soal larangan pengurus partai menjadi calon anggota DPD. Yusril menegaskan, pihaknya akan memutuskan untuk melanjutkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PT-UN) atau tidak terhadap larangan tersebut atau tidak tergantung sikap KPU pascaputusan MA. Yusril berjanji pihak OSO akan mencabut gugatan mereka di PTUN jika KPU segera melaksanakan putusan MA.

"Kalau KPU masukkan (terima OSO), gugatan di PTUN kami cabut. Tapi, kalau KPU tetap ngeyel, ya, kami lawan terus," kata Yusril dalam siaran pers, Selasa.

Yusril menambahkan, kliennya merupakan ketua DPD yang juga menjabat ketua umum Partai Hanu-ra. Adanya PKPU Nomor 26 Tahun 2018 membuat nama OSO yang dinyatakan lolos daftar calon sementara (DCS) hilang dari daftar calon tetap (DCT) anggota DPD. Hal itulah yang membuat OSO dan tim kuasa hukumnya menggugat PKPU tersebut ke MA dan PTUN.

Sebelum mengajukan gugatan PKPU ke MA dan PTUN, OSO sudah lebih dahulu mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait ketidaklolosan namanya sebagai calon anggota DPD RI. Hingga saat ini, gugatan di PTUN belum diputuskan. "Adanya putusan MA yang

membatalkan PKPU, maka argumentasi hukumnya semakin kuat," kata Yusril.

Yusril meminta KPU mengembalikan nama Oesman Sapta Odang sebagai calon anggota DPD RI dalam DCT Pemilu 2019. Yusril menegaskan, pihaknya siap kembali bertarung di PTUN jika KPU tetap tidak mengakomodasi OSO dalam DCT. "OSO dan kami pengacaranya punya jiwa yang sama, jiwa petarung," ujarnya.

Sebelumnya, pada Juli lalu, MK telah memutuskan mengabulkan permohonan uji materi atas Pasal 128 huruf I UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Menurut MK, pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonstitusional.

Pasal itu menyebutkan, calon anggota DPD tidak boleh memiliki pekerjaan lain. Adapun pekerjaan lain yang dimaksud yakni tidak mela-, kukan praktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, atau hak sebagai anggota DPD.

Hakim MK I Gde Dewa Palguna dalam pertimbangan putusannya menyebutkan, frasa "pekerjaan lain" harus mencakup makna pengurus parpol. "Maka, mahkamah penting untuk menegaskan bahwa pengurus adalah mulai dari pusat sampai paling rendah sesuai struktur organisasi parpol," ujarnya.

DIANERIKANUGRAHENY/MABRUROH/ ed agus raharjo







Original Post

Ngobrol Pemilu

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-10-31


Ngobrol Pemilu

Anggota Komisi Pemilihan Umum. Wahyu Setiawan, menjadi narasumber dalam acara Ngobrol Pemilu di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (30/10/2018). Dalam acara itu turut dibahas putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan Ketua Umum Partai Hanura dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang.

KOMPAS/ALIF ICHWAN







Original Post

KPU Kaji Putusan MA

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-10-31


KPU Kaji Putusan MA

KPU hati hati menyikapi putusan MA yang mengabulkan uji materi yang diajukan Oesman Sapta Odang terkait syarat calon anggota DPD. KPU masih menunggu salinan putusan itu.

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum akan mengkaji perbedaan substansi putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dengan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan pengurus partai politik. Oleh karena itu, KPU akan hati-hati menyikapi putusan MA yang mengabulkan uji materi atas Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD yang diajukan Ketua DPD sekaligus Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang.

Uji materi dilayangkan terhadap Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD. Dalam Pasal 60A PKPU itu diatur bakal calon anggota DPD tak menjadi pengurus partai politik di tingkat pusat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Bakal calon dengan status itu wajib mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus parpol sebelum masa pendaftaran calon anggota DPD.

Sementara itu, bagi bakal calon yang sedang dalam proses perbaikan syarat calon atau sedang verifikasi syarat calon, bisa tetap menjadi bakal calon sepanjang mengundurkan diri dari kepengurusan parpol.

PKPU ini dibuat berbasis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan 23 Juli 2018, yang menyatakan anggota DPD tidak boleh pengurus parpol.

Anggota KPU, Wahyu Setia-. wan, Selasa (30/10/2018). di Jakarta, menuturkan, KPU belum menerima salinan putusan MA atas uji materi terhadap PKPU Nomor 26 Tahun 2018. KPU baru mendapat informasi mengenai putusan MA yang mengabulkan permohonan Oesman Sapta dari pemberitaan di media. Setelah salinan putusan diterima, kata dia, KPU akan membahasnya dalam rapat pleno.

"KPU akan mengkaji putusan MA karena dalam pandangan KPU, putusan MK soal pokok yang diuji materi di MA itu sebenarnya dalam kategori terang benderang. KPU tentu mempertimbangkan untuk secara resmi bertemu atau bersurat ke MK untuk minta pertimbangan atas putusan MA," kata Wahyu.

Menurut Wahyu, MK sudah jelas menyatakan putusannya berlaku pada Pemilu 2019.

Secara terpisah, Juru Bicara MK yang juga hakim konstitusi, I Dewa Gede Palguna, menyatakan

belum akan berkomentar soal putusan MA itu karena salinan putusan belum diperolehnya.

Sementara itu, Juru Bicara MA Suhadi mengatakan, MA mengabulkan uji materi yang diajukan Oesman, 25 Oktober 2018. Putusan MA ini diketak oleh majelis yang dipimpin hakim agung Yulius dan dua hakim agung lainnya sebagai anggota, yakni Is Sudaryono dan Supandi.

"Putusannya memang kabul, tetapi putusan lengkapnya belum selesai diminutasi. Jadi, untuk tahu apa saja isi pertimbangan majelis hakim sehingga mengabulkan permohonan uji materi itu, masih menunggu selesainya minutasi. Pada pokoknya, ketika suatu ketentuan yang diuji materi di MA dan dikabulkan, berarti ketentuan itu bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi atau UU yang dijadikan dasar rujukan," kata Suhadi

Penambahan syarat

Kuasa hukum Oesman, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan, pi- haknya tak mempersoalkan putusan MK yang dibacakan 23 Juh 2018. Pihaknya mempersoalkan adanya penambahan syarat baru di dalam PKPU Nomor 26 Tahun 2018 yang dinilai bertentangan dengan UU Pemilu.

"Saat keluar putusan MK, Oso (Oesman Sapta) saat itu sudah masuk daftar calon sementara (DCS). Lalu keluar PKPU No

26/2018 yang menambahkan syarat baru, yakni pengurus parpol tidak boleh menjadi calon anggota DPD. Padahal, UU Pemilu menyatakan, ketika orang sudah lulus DCS, tidak ada alasan baginya dicoret dalam DCT kecuali ada laporan masyarakat, misalnya dia dinyatakan pailit atau korupsi.

Laporan itu pun masih harus dikonfirmasi kebenarannya

kepada terlapor dan pelapor. Hanya atas dasar itu orang bisa

dicoret dari DCT, bukan karena ada penambahan syarat baru," katanya.

Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani mengatakan, Oesman Sapta mengapresiasi putusan MA tersebut KPU wajib mencantumkan nama Oesman Sapta dalam daftar calon tetap anggota DPD di daerah pemilihan Kalimantan Barat Tidak ada alasan bagi KPU untuk tak mematuhinya." katanya.

(GAL/REK/APA/AGE)







Original Post

Tokyo

Media Cetak Kompas Halaman 8
2018-10-31


Tokyo

Kalau sudah penggemar berat, apa pun dilakukan agar merasa lebih dekat dengan figur idola. Sekelompok warga Jepang penggemar grup musik Beatles mengajukan tuntutan hukum hingga Mahkamah Agung Jepang. Mereka mendesak polisi merilis rekaman video kunjungan bersejarah Beatles ke Jepang pada 1966. Mereka berargumentasi, rekaman video itu "dokumen bersejarah". Polisi sebenarnya menawarkan merilis rekaman kunjungan Beatles, konon selama sekitar 35 menit, yang dibuat polisi untuk keperluan pengamanan. Syaratnya, seluruh wajah di rekaman video itu. kecuali Beatles, akan dibuat blur demi privasi. Ini yang tidak diterima penggemar Beatles itu. Mereka ingin rekaman video kunjungan Beatles utuh tanpa sensor. Pertarungan panjang di pengadilan berakhir, pekan lala Tuntutan mereka ditolak MA Beatles hanya sekali menggelar tur ke Jepang, tampil di lima konser. Meski begitu. Beatles tetap populer di Jepang. Apalagi, istri kedua mendiang John Lennon, anggota Beatles, adalah warga Jepang, Yoko Ona Wajar banyak penggemar fanatik Beatles di sana.

(AFP/SAM)







Original Post

Putusan MA Korsel Picu Kemarahan Jepang

Media Cetak Kompas Halaman 8
2018-10-31


Putusan MA Korsel Picu Kemarahan Jepang

KOMPENSASI KERJA PAKSA

SEOUL, SELASA - Mahkamah Agung Korea Selatan, Selasa (30/10/2018), memerintahkan perusahaan baja Jepang, Nippon Steel Sumitomo Metal Corp, untuk membayar kompensasi kepada empat warga Korea Selatan yang dijadikan tenaga kerja paksa oleh perusahaan itu pada Perang Dunia II. Keputusan itu dikritik Jepang sebagai hal yang tidak terpikirkan.

Dalam keputusannya, MA Korsel menguatkan putusan tahun 2013 yang memerintahkan Nippon Steel Sumitomo Metal Corp membayar 100 juta won (sekitar 88.000 dollar AS atau Rp 1,3 miliar) kepada masing-masing dari keempat warga Korsel ita Keempatnya mengajukan tuntutan pada 2005, menuntut pembayaran kompensasi dan upah yang belum dibayarkan.

Kantor berita Yonhap melaporkan. MA Korsel menegaskan, hak-hak mantan pekerja untuk mendapat pampasan tidak bisa diakhiri dengan kesepakatan tahun 1965 yang menjadi landasan normalisasi hubungan diplomatik Korsel-Jepang.

Hubungan Korsel dan Jepang pernah memburuk karena perselisihan terkait sejarah masa lalu pada era penjajahan Jepang tahun 1910-1945 di Semenanjung Korea. Era itu ditandai, antara lain, dengan penerapan kerja paksa dan perbudakan seksual di masa perang. Keputusan MA Korsel itu mengakhiri 21 tahun pertarungan hukum empat warga Korsel lawan Nippon Steel.

Satu-satunya penggugat yang masih hidup, Lee Chun-sik, yang sekarang berusia 90-an tahun, menghadiri sidang di kursi roda. "Saya sangat sedih karena saya satu-satunya (dari empat orang) yang masih hidup," kata Lee dengan berlinang air mata.

Dua warga Korsel awalnya membawa kasus ini ke pengadilan Jepang pada 1997 untuk meminta ganti rugi dan upah yang tidak dibayar atas kerja paksa di pabrik baja Nippon Steel. Nippon Steel dimerger dengan Sumitomo Metal Industries pada 2012.

Pengadilan Jepang menolak kasus itu dan menyatakan bahwa hak mereka untuk menuntut telah hangus oleh kesepakatan tahun 1965 yang memulihkan hubungan diplomatik antara Seoul dan Tokyo, termasuk paket reparasi sekitar 800 juta dollar AS (Rp 12,2 triliun) dalam bentuk hibah dan pinjaman murah.

Namun, para korban kerja paksa itu bersama dua orang lainnya, termasuk Lee Chun-sik. mengajukan tuntutan serupa masing-masing secara terpisah di Korsel pada 2005. Pada 2012, MA Korsel memutuskan. Nippon Steel harus bertanggung jawab.

Ancam krisis diplomatik

Keputusan MA Korsel mengundang kemarahan dan respons langsung dari Tokyo. Di sidang parlemen, PM Jepang Shinzo Abe menyatakan, masalah tersebut telah diselesaikan dan dinyatakan selesai melalui kesepakatan tahun 1965.

Menlu Jepang Taro Kono memanggil Duta Besar Korsel di Tokyo Lee Su-hoon untuk memprotes putusan itu. Kono memperingatkan. Jepang akan membawa kasus itu ke pengadilan internasional "jika Korsel tak segera mengambil langkah tepat".

Sejumlah pejabat dan pakar di Korsel khawatir putusan MA yang final dan mengikat itu bisa merusak hubungan bilateral Korsel-Jepang. Jika Nippon Steel menolak membayar kompensasi, penggugat bisa menuntut penyitaan properti perusahaan itu di Korsel, yang bisa berakibat penarikan keluar sejumlah perusahaan bisnis Jepang dari Korsel, pemotongan investasi, dan munculnya sentimen anti-Jepang.

"Kita harus siap menghadapi tidak hanya krisis diplomatik, tetapi penarikan keluar perusahaan-perusahaan Jepang dan merosotnya investasi baru," kata Shin Beom-chuL peneliti senior pada Asan Institute for Policy Studies, SeouL

(AFP/AP/REUTERS/LOK)







Original Post

Suap Izin Meikarta KPK BIDIK KORPORASI

Media Cetak Republika Halaman 17
2018-10-31


Suap Izin Meikarta KPK BIDIK KORPORASI

KPK dalami sejumlah hal krusial dalam suap Meikarta.

Menjadi salah satu proyek prestisius Lippo Group, hunian Meikarta seperti mimpi yang segera dijadikan nyata. Pembangunan permukiman yang disebut bakal menjadi termegah di Asia itu terus dikebut sejak 2016 lalu.

Penggarap proyek Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk adalah anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk. Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta mencapai Rp 278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.

Namun, megaproyek itu kini tersandung masalah hukum. Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Ahad (14/10), ternyata berpangkal pada suap terkait izin pembangunan Meikarta. KPK telah menetapkan tersangka terhadap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin; Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro;

konsultan Lippo Group, Taryadi dan Fitra Djaja Purnama; pegawai Lippo Group, Henry Jasmen; Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat MBJ Nanar; Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Kini, KPK tengah membidik kejahatan korporasi dalam kasus tersebut. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang tak menampik bila KPK membuka peluang Lippo Group sebagai tersangka suap pengurusan izin proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta.

Peluang itu bukan mustahil jika merujuk pada perkembangan kasus korporasi yang ditangani KPK dua tahun belakangan. Setidaknya, KPK sudah menetapkan empat korporasi sebagai tersangka sejak 2017. PT Duta Graha Indah yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring menjadi korporasi pertama yang dijerat hukum.

Kemudian, KPK kembali menetapkan PT Nindya Karya (Persero) dan PTTuah Sejati sebagai tersangka pada April 2018. Sebulan setelah itu, KPK menetapkan PTTradha sebagai tersangka.

Penetapan korporasi sebagai tersangka korupsi ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

"Sudah jadi komitmen KPK, kalau memang pidana korporasinya bisa dikenakan, tentu demi keadilan (Lippo Group bisa ditetapkan sebagai tersangka). Karena sudah ada yang

dikenakan ya, KPK harus prudent," kata Saut, Selasa (16/10).

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Menurut dia, saat ini penyidik sedang mendalami keterkaitan manajeman Lippo Group dengan suap proyek Meikarta. Sepekan setelah tangkap tangan, penyidik KPK memang intensif melakukan pemeriksaan terhadap para pegawai maupun petinggi Lippo Group.

"Yang lebih tahu detil penyidik. Tapi saya meyakini ada alasan cukup untuk memeriksa manajemen Lippo. Terutama dilihat peran korporasinya," kata Alex.

KPK, kata dia, akan melihat sejauh mana korporasi itu berperan, termasuk mendalami kemungkinan suap itu masuk dalam kebijakan manajemen. "Kalau kemarin saat OTT itu Aran petinggi yang jadi tersangka. Kalau dilihat dari pelaku, pemberi suap kan petinggi," katanya.

Namun, di sini seolah-olah perusahaan kurang memiliki unit compliance yang dapat memverifikasi dan mengawasi bagaimana uang perusahaan keluar. Sebab, dalam kasus itu, sudah terbukti ada uang yang dikeluarkan ke pihak lain terkait perizinan.

"Jika ada aturan anti-penyuapan pasti ketahuan. Kalau petingginya memerintahkan memberikan sesuatu. Kalau mengacu pada Perma, korporasi bisa kena kalau tidak mencegah. Mungkin itu yang didalami penyidik ya," katanya.

Hingga Jumat (26/10), KPK telah menggeledah 12 lokasi di Bekasi dan Tangerang. Sebanyak 33 orang saksi juga sudah diperiksa.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menjelaskan, penyidik juga sudah melayangkan surat pemanggilan untuk CEO lippo Group James Riady. "Surat panggilan untuk James Riady sudah dikirimkan untuk jadwal pemeriksaan akhir Oktober 2018 ini." kata Febri.

James Riady dipanggil sebagai saksi untuk sembilan tersangka. Penyidik, kata Febri, mendalami pertemuan antara pihak Lippo Group, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, serta pihak Pemkab Bekasi dalam membahas proyek Meikarta.

KPK akan mendalami sejumlah hal krusial dalam suap tersebut. Di antaranya, alur dan proses perizinan Meikarta dari perspeksif aturan dan prosedur di Pemkab Bekasi. Kemudian, proses rekomendasi tahap 1 dari Pihak Pemprov Jabar pada Pemkab Bekasi terkait proses perizinan Meikarta.

Penyidik juga mendalami alur dan proses internal di Lippo terkait dengan perizinan

Meikarta. "Penyidik juga menelusuri sumber dana dugaan suap terhadap Bupati Bekasi dan kawan-kawan. Selain itu, KPKjuga mendalami apakah ada atau tidak ada perbuatan korporasi dalam perkara ini," kata Febri.

Peneliti ICW, Donal Fariz, menilai, peluang KPK menjerat Meikaarta sangat besar. Menurut dia, KPK tidak boleh pandang bulu dalam menetapkan korporasi sebagai tersangka bila terlibat kasus korupsi. "Menurut saya. KPK penting untuk memikirkan, untuk menjerat korporasinya," kata dia.

Dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016, kejahatan korporasi bisa dijerat secara hukum sepanjang korporasi mau menerima manfaat dari praktek korupsi tersebut. Bahkan, kata dia, sangat mungkin pimpinan korporasi dijerat bila menunjukkan ada potensi korporasi ikut terlibat atau mengetahui. "Paling tidak (kalau petinggi) mengetahui," kata Donal.

Korporasi rawan korupsi

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (Til) Dadang Trisasongko mengatakan, dari pola kasus suap yang dilakukan antara pejabat publik dan swasta, sudah seharusnya upaya pencegahan korupsi tidak hanya bertumpu pada sektor publik sebagai demand side. Perusahaan harus mulai diwajibkan mengimplementasikan sistem pencegahan tersebut.

"Sehingga dari supply side, penawaran atau pemberian suap dapat secara dini dicegah" kata Dadang.

Pada 2017, TH meluncurkan hasil kajian berjudul "Transparency In Corporate Reporting (TRAC) Perusahaan Terbe$ar Indonesia" untuk menilai kesiapan 100 perusahaan terbesar di Indonesia dalam mencegah korupsi berdasarkan pemeringkatan yang dibuat oleh Fortune Top Hundred 2014. Skor teratas TRAC 100 adalah 3,5 dengan rasio o hingga 10 untuk perusahaan sangat transparan.

"Skor ini mengindikasikan bahwa mayoritas perusahaan terbesar di Indonesia belum transparan, gagal dalam membuktikan eksistensi dari sistem pencegahan korupsi perusahaan, kurang transparan dalam menginformasikan struktur grup perusahaan, dan tidak mampu memublikasikan laporan keuangan antarnegara" kata Program Officer TU Ferdian Yazid.

Dadang mengatakan, pola suap korporasi biasanya dilakukan melalui jasa perantara seperti konsultan dan penasihat. Oleh karena itu, perlu dimitigasi oleh perusahaan, sehingga implementasi tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya berlaku ke internal perusahaan, tetapi juga ke pihak yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan.

Perusahaan juga harus memahami UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor dan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang pidana korporasi. Sebab, perusahaan dapat dijatuhi pidana apabila korupsi yang dilakukan personelnya terbukti memberikan keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan juga dapat dipidana apabila tidak mengembangkan sistem pencegahan korupsi yang sesuai dengan profil risiko perusahaan.

DIAN FATH RISALAH/ ed ilham tirta







Original Post

KPU Berkukuh pada Putusan MK

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2018-10-31


KPU Berkukuh pada Putusan MK

KPU menilai putusan MA yang memenangkan Oesman Sapta Odang berlawanan dengan putusan MK.

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum menyatakan bakal membuat kajian terhadap putusan Mahkamah Agung atas permohonan uji materi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan kajian dilakukan karena putusan MA tak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya pada materi serupa. "Dalam pandangan KPU, putusan MK sudah sangat jelas, terang benderang," kata dia di kantornya, kemarin.

Putusan MK atas Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada

Juli lalu menegaskan, calon anggota DPD adalah perseorangan yang tidak merangkap pekerjaan lain, termasuk menjadi pengurus partai politik. MK ketika itu menyatakan, apabila calon anggota DPD boleh diisi oleh para pengurus partai politik, bakal bertentangan dengan hakikat DPD sebagai representasi perwakilan daerah.

Wahyu mengatakan putusan itu sudah sangat jelas. Bahkan MK juga menggelar konferensi pers agar tidak ada persepsi berbeda berkaitan dengan putusan yang dibacakan pada 23 Juli 2018 itu. Menurut dia, langkah yang akan ditempuh KPU selanjutnya adalah melakukan kajian dan mempertimbangkan secara resmi bertemu dengan MK.

Pada 25 Oktober lalu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materi terhadap PKPU Nomor 26 Tahun 2018. Uji materi sebelumnya dila-

kukan oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, setelah lembaga penyelenggara pemilu mencoret namanya dalam daftar calon tetap anggota DPD. Oesman menyoal Pasal 60A yang menyatakan bakal calon anggota DPD tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai politik, baik tingkat pusat maupun daerah.

Juru bicara Mahkamah Agung, Abdullah, mengatakan lembaganya saat ini

tengah menyusun putusan lengkap untuk disampaikan ke publik. Menurut dia, MA mengabulkan permohonan dari Oesman bukan berdasarkan alasan dan tendensi politik. Majelis menilai pembatasan hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD seharusnya tak diatur dalam aturan turunan dari undang-undang. "Kalau ingin begitu, pembatasan hak itu harus diusulkan ke DPR untuk dibuatkan

undang-undang," kata dia.

Kuasa hukum Oesman Sapta Odang, Yusril Ihza Mahendra, masih menunggu langkah selanjutnya dari KPU untuk memasukkan nama kliennya sebagai calon anggota DPD. Ia menjamin, apabila nama Oesman terdaftar, gugatan serupa yang telah masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara bakal dicabut. "Tapi, kalau KPU tetap ngeyel, ya kami lawan terus," kata dia.

Menurut Yusril, larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Pemilu maupun Peraturan KPU. PKPU Nomor 26 Tahun 2018, kata dia, merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan jabatan kepengurusan seseorang dalam parpol sebagai "pekerjaan", sehingga tidak boleh menjadi calon anggota DPD. Ia menilai putusan MA itu bukan membatalkan putusan MK, tapi membatalkan PKPU karena dinilai membuat aturan yang berlaku surut. FRISKI RIANA, SYAFIUL HADI, DANANG FIRMANTO

Danang Firmanto







Original Post

Menang di Mahkamah Agung

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2018-10-31


Menang di Mahkamah Agung

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menuai protes. Setelah aturan itu dikeluarkan, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung. Uji materi itu dilakukan karena dia terganjal tak bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Sebab, dalam PKPU itu, pengurus partai politik tak bisa maju sebagai calon anggota DPD. KPU menyatakan aturan itu disusun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yangjuga melarang pengurus partai menjadi calon anggota DPD.

17 April 2018

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat, Muhammad Hafidz, mengajukan permohonan uji materi Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Frasa "pekerjaan lain" dalam pasal itu bisa diartikan sebagai pengurus partai politik sehingga perlu ditegaskan agar mereka dilarang mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

10 April 2018

Komisi

Pemilihan Umum menetapkan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

23 Juli 2018

Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mahkamah menyatakan calon anggota DPD adalah perseorangan yang tidak merangkap pekerjaan lain, seperti pengurus di partai politik yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

6 Agustus 2018

Komisi Pemilihan Umum menetapkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018. KPU menyisipkan aturan Pasal 60A yang menyatakan bakal calon anggota DPD tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai politik, baik tingkat pusat maupun daerah.

20 September 2018

Komisioner Komisi

Pemilihan Umum

Ilham Saputra

mengatakan KPU telah

mencoret Oesman

dari pencalonannya

sebagai anggota DPD.

Pencoretan itu dilakukan

lantaran Oesman tak

mau mundur sebagai

ketua umum partai.

Sekitar September 2018

Oesman Sapta

Odang langsung

menggugat keputusan

KPU yang menganulir

pencalonannya ke

Badan Pengawas Pemilu

(Bawaslu). Ditolak oleh

Bawaslu, dia kemudian

melakukan uji materi

PKPU Nomor 26 Tahun

2018 ke Mahkamah

Agung.

25 Oktober 2018 |

Mahkamah

Agung mengabulkan

permohonan uji materi

PKPU Nomor 26 Tahun

2018. MA beralasan

pengaturan hak asasi

perihal pencalonan

anggota DPD

seharusnya diatur detail

dalam undang-undang,

bukan pada aturan

turunan.

DANANG FIRMANTO







Original Post

Taufik Diduga Terima Suap dari Bupati Kebumen

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-10-31


Taufik Diduga Terima Suap dari Bupati Kebumen

JAKARTA. Satu lagi pimpinan DPR yang menjadi tersangka dugaan korupsi, yakni Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, Taufik Kurniawan. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini disangka menerima suap Rp 3,65 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen 2016.

Taufik menjadi anggota DPR yang ke-75 dalam daftar

pesakitan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini merupakan pengembangan delik korupsi DAK yang menjerat mantan Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad dengan vonis empat tahun penjara.

Kasus ini berasal usai pelantikan Yahya sebagai Bupati Kebumen tahun 2016. KPK menyebut, usai pelantikan, Yahya mendekati Taufik yang menjabat Wakil Ketua DPR RI periode 2014 - 2019 Bidang

Ekonomi dan Keuangan, yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi XI dan Badan Anggaran. Pendekatan itu dengan tujuan untuk meminta tambahan plafon anggaran DAK bagi Kebumen.

Yahya memilih mendekati Taufik, karena aspek kedekatan. Taufik politisi PAN, Yahya juga diusung PAN. Selain itu, Taufik juga berasal dari daerah pilihan (dapil) Kebumen. "Taufik diduga menerima fee 5% untuk pengurusan anggar-

an DAK Kebumen," jelas Wakil Ketua KPK, Basaria Panja-itan dalam konferensi pers di gedung KPK, Selasa (30/10).

Dalam pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan sebesar Rp 93,37 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan. "Yahya menyanggupi fee 5% tersebut dan kemudian (Yahya) meminta fee 7% pada rekanan di Kebumen," tambah Basaria.

KPK menjerat Taufik de-

ngan pasal 12 huruf a dan b atau pasal 11, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001.

KONTAN mencoba konfirmasi ke Taufik, tapi nomor telepon yang selama ini digunakan menyatakan salah sambung. Pejabat PAN juga lainnya juga belum berkomentar.

Muhammad Afandi







Original Post

RIP Tuti Trending Topic

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-10-31


RIP Tuti Trending Topic

TKW DIPENGGAL SAUDI

EKSEKUSI mati terhadap TKI oleh kerajaan Arab Saudi kembali terjadi. Dan seperti biasa, tak ada pemberitahuan dari Saudi terkait eksekusi tersebut. Pemerintah seperti tak berdaya. Warga dunia maya ikut berbela sungkawa dengan mempo-pulerkan tagar #RJPTuty.

Kabar eksekusi mati itu memang sangat mengejutkan. Pemerintah baru mengetahui setelah proses eksekusi dilakukan. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemenlu Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan, Tuti Tursilawati dieksekusi pada

Senin 29 Oktober sekitar pukul 9 pagi waktu setempat. Proses eksekusi dilakukan di kota Thaif. Tuti adalah WNI asal Majalengka, Jawa Barat.

Iqbal menceritakan, perempuan kelahiran 1984 ini ditangkap otoritas Saudi pada Mei 2010. Tuti dituduh

melakukan pembunuhan berencana terhadap majikannya, Suud Mulhak Al Utaibi. Namun menurut pengakuan Tuti, Suud dikabarkan kerap melakukan pelecehan. Iqbal mengatakan Tuti melakukan pembunuhan terhadap Suud ketika laki-laki itu sedang tidak melakukan kekerasan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pembelaan.

Iqbal mengatakan Tuti membunuh Suud, yang sudah lanjut usia, dengan memukul menggunakan kayu yang disebut sudah disiapkannya. Tuti memukul Suud dari belakang hingga tidak sadarkan diri. Karena itu, hakim memutuskan Tuti telah merencanakan pembunuhan. Pada 2011, hakim memvonis Tuti hukuman mati had gillah atau mati mutlak. Had gillah merupakan salah satu tingkatan hukuman mati tertinggi di Saudi setelah qisas dan takzir lantaran tidak bisa diampuni oleh raja atau bahkan keluarga korban.

Meski vonis Tuti sudah inkrah, pemerintah terus berupaya meminta

Saudi meringankan hukuman Tuti. Iqbal mengatakan KJRI di Jeddah terus melakukan pendampingan ke-konsuleran terhadap Tuti sejak 2011-2018. Diajuga mengatakan KJRI memfasilitasi penunjukan pengacara bagi Tuti sebanyak tiga kali. Selain itu, pemerintah juga telah mengajukan permohonan banding sebanyak tiga kali dan peninjauan kembali (PK) sebanyak tiga kali.

"Permintaan PK juga telah disetujui hakim, penanganan kasus mulai dari awal lagi, namun pada akhirnya keputusan hakim tetap sama yakni memvonis hukuman mati," kata Iqbal, dalam konferensi pers, kemarin.

Tak hanya dari sisi hukum, Presiden SBY pada 2011 dan Presiden Jokowi pada 2016 juga telah mengirimkan surat kepada Raja Salman, meminta keringanan hukuman bagi Tuti. Namun, Saudi tetap mengeksekusi Tuti kemarin. "Yang kami sayangkan adalah eksekusi Tuti dilakukan tanpa pemberitahuan notifikasi kekonsuleran kepada perwakilan RI di Jeddah dan Riyadh," kata Iqbal.

Iqbal mengatakan dia langsung ber-

tolak ke Majalengka setelah mengetahui kabar eksekusi Tuti dan memberitahukan kabar tersebut kepada orang tua TKI tersebut.

Kemarin, Menlu Retno Marsudi sudah memanggil Dubes Arab Saudi untuk Indonesia untuk membicarakan hal ini. Retno juga sudah menelepon Menlu Saudi, Adel al-Jubeir, untuk menyampaikan langsung protes Indonesia atas eksekusi Tuti. "Saya langsung sampaikan protes dan concern kita yang mendalam karena pelaksanaan hukuman mati ini tanpa ada notifikasi resmi ke konsulat kami," tutur Retno. Notifikasi kekonsuleran merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan negara-negara yang tergabung dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Kekonsuleran.

Proses eksekusi ini mendapat sorotan dari pegiat dunia maya. Mereka ikut bersimpati dan menyayangkan sikap Saudi. Sebagian netizen berharap pemerintah bertindak tegas. Mereka yang bersimpati mempopulerkan tagar RIPTuty. "Tuti membela diri dan melawan majikan yang menyiksanya terlebih dahulu! Tuti diperkosa 9

pemuda Arab ketika melarikan diri dari rumah majikan. Tuti dipenjara dan dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi tanpa memberitahu pemerintah Ri keluarga Tuti. Biadab," cuit @ sistersInDanger. "Pulangkan Dubes Saudi segera," timpal @sahromi sambil menyisipkan tagar #RIPTuty.

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan eksekusi mati tanpa notifikasi kali ini bukan yang pertama mengingat telah berulang kali terjadi. Tindakan eksekusi mati tanpa notifikasi jelas menyalahi norma dalam hukum internasional. Namun pelanggaran terhadap hal ini sulit dimintakan pertanggungjawabannya.

Namun Menlu Retno sudah tepat mengambil langkah berupa protes terhadap pemerintah Saudi. Protes wajib untuk terus dilakukan tanpa henti. Protes ini dilakukan sebagai ke-tidak-sukaan pemerintah Indonesia atas perlakukan WNI oleh otoritas di Arab Saudi. "Protes juga memiliki makna agar eksekusi mati tanpa notifikasi tidak terulang kembali," kata Hikmahanto, kemarin.

bcg







Original Post

Satu Gigi PAN Dirontokkan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-10-31


Satu Gigi PAN Dirontokkan

TAUFIK TERSANGKA

SATU gigi Partai Amanat Nasional (PAN) rontok setelah Taufik Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka. Wakil Ketua Umum PAN juga Wakil Ketua DPR ini disebut menerima suap Rp 3,65 miliar. Uang itu merupakan fee pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen tahun 2016.

KPK mengumumkan status tersangka Taufik, kemarin siang, pukul 15.00 WIB. Yang membacakan. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Sebelum membacakan pengumuman, Basaria terlebih dulu menyampaikan belasungkawa terhadap keluarga korban tragedi jatuhnya pesawat Lion Air JT-610. Kemudian dia mengajak

wartawan menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Seharusnya, KPK mengumumkan penetapan tersangka ini Senin (29/10). Namun, ditunda karena ada insiden jatuhnya pesawat Lion Air.

Setelah itu, Basaria menyampaikan pengembangan penanganan dua perkara. Keduanya adalah pembahasan dan pengesahan APBD dan APBD-Perubahan Kabupaten Kebumen periode 2015-2016 dan pokok pikiran DPRD Kebumen, serta perolehan DAK Kabupaten Kebumen tahun 2016. Dalam dua kasus itu, KPK menetapkan dua tersangka. Pertama, Ketua DPRD Kabupaten Kebumen periode 2014-2019 Cipto Waluyo.

Cipto menerima uang ketok atau uang aspirasi untuk mempermulus pembahasan APBD mumi TA 2015. Dalam rapat badan anggaran pembahasan APBDP Tahun 2016, anggota DPRD pernah meminta "Gaji ke-13" pada Pemkab karena yang diberikan pemerintah pusat terlalu kecil. "Diduga CW selaku ketua DPRD Kabupaten Kebumen periode 2014-2019 menerima sekurangnya Rp 50 juta," ungkap Basaria.

Sementara dalam kasus berikutnya, perolehan DAK Kabupaten Kebumen tahun 2016, KPK menetapkan Taufik Kurniawan tersangka. Politikus

PAN itu disebut menerima uang sedikitnya Rp 3,65 miliar dari situ. Basaria mengungkapkan, Taufik didekati Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad yang baru dilantik pada 2016. Jabatan Taufik sebagai Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi Xl dan Badan Anggaran, dibutuhkan Yahya untuk mengurusi anggaran DAK yang alokasinya direncanakan mencapai Rp 100 miliar. Apalagi, Taufik juga dianggap mewakili Dapil Jateng VII yang meliputi Kebumen, Banjarnegara dan Purbalingga dari Fraksi PAN.

Taufik disebut meminta fee 5 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen. Yahya, yang Senin (22/10) kemarin divonis

4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Semarang, menyanggupinya. Dia kemudian meminta fee 7 persen kepada rekanan di Kebumen. "Jadi ada selisih dua persen," tutur Basaria.

Setelah itu, pertemuan dan penyerahan uang dari Yahya kepada Taufik dilakukan secara bertahap. Pertama, di hotel di Semarang. Kedua, di Yogyakarta. "Teridentifikasi penggunaan kamar hotel dengan connecting door, jadi penyerahan dengan pintu bersebelahan," ujarnya. Ketika penyerahan ketiga hendak dilakukan, KPK keburu melakukan OTP. Dalam pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, Kabupaten Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan Rp 93,37 miliar yang direncanakan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kebumen. Basaria mengungkapkan, sandi yang digunakan adalah "1 ton" yang mengacu pada Rp 1 miliar.

Sekjen PAN Eddy Soeparno me-

ngatakan, penetapan tersangka kepada Taufik jadi pukulan buat partai. "Tentu kita prihatin ya dengan kasus ini. Ini pukulan bagi kami, bagaimanapun juga, besar kecilnya kasus korupsi tetap korupsi. Kebijakan partai kita tidak pernah mentolerir kadernya korupsi," ujarnya, kemarin.

Meski begitu, Eddy meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah sebelum kasus itu berkekuatan hukum tetap. "Kami yakin Mas Taufik tak bersalah," imbuhnya. Karena itu, PAN tidak lantas mencopot Taufik dari jabatan Waketum PAN maupun Wakil Ketua DPR. Posisi itu baru akan dievaluasi ketika sudah berkekuatan hukum tetap.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) prihatin dengan penetapan tersangka Taufik. "Kami mendoakan semoga Pak Taufik bisa menjalani proses hukum secara tabah dan sabar," ujarnya di Bandara Soekarno-Hatta,

Tangerang, kemarin. Bamsoet mengatakan, dirinya dan pimpinan DPR yang lain belum berkomunikasi dengan Taufik. Soal pergantian, Bamsoet menyerahkannya pada PAN.

"Yang jelas nggak ada gangguan (kinerja pimpinan DPR). Kami berenam lancar-lancar saja, jadi tidak terganggu," tandasnya.

Pengamat politik dari Universitas Parahyangan Bandung, Prof Asep Warlan Yusuf mengatakan, status tersangka Taufik seperti merontokkan satu gigi PAN. "Satu gigi PAN rontok. Meski begitu saya kira tidak terlalu parah buat PAN. Karena banyak partai pimpinannya terserempet korupsi," ujar Asep kepada Rakyat Merdeka, kemarin. Menurutnya, publik saat ini sudah memisahkan antar figur dengan partai.

"Yang hancur orangnya, politik akan biasa-biasa saja. Tidak pengaruh ke koalisi juga," pungkasnya.

bsh







Original Post

KPK Nggak Melawan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-10-31


KPK Nggak Melawan

"BUKU MERAH" DISITA POLISI

KPK kalah gesit menyikapi skandal "buku merah" yang sempat viral. Bahkan, KPK tak bisa melawan sedikit pun saat buku yang terkait perkara suap bos CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman, dan sempat disebut-sebut nyenggol Kapolri Jenderal Tito Karnavian itu, disita Polda Metro Jaya.

Jubir KPK Febri Diansyah mengungkapkan, "buku merah" itu disita Polisi Senin (29/10) malam. "Benar, tadi malam, Senin 29 Oktober 2018. telah dilakukan penyitaan," ujar Febri, kemarin.

Febri merinci, yang disita adalah satu buku Bank Serang Noor, No Rek 28175574, BCA KCU iSumter Mall, beserta 1 bundel rekening koran PT Cahaya Sakti Utama periode 4 November 2015 sampai 16 Januari 2017. "Kemudian disita juga satu buah buku bank berwarna hitam bertuliskan Kas Dollar PT Aman Abadi tahun 2010," bebernya.

Penyitaan ini berkaitan dengan penyidikan tindak pidana dengan sengaja mencegah dan merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tak langsung penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan sidang perkara korupsi, di Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Untuk diketahui, "buku merah" itu merupakan barang bukti kasus suap hakim MK soal aturan impor daging sapi yang melibatkan CV Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman dan Ng Fenny. Isinya, detail catatan dan riwayat aliran dana dari Basuki kepada sejumlah pejabat. Ada 68 catatan transaksi yang diduga suap kepada sejumlah orang dari instansi seperti Bea Cukai, Balai Karantina, Kepolisian, TNI hingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Nilai totalnya Rp23 miliar. Dari 68 catatan transaksi, 19 di antaranya

terkait dengan institusi Kepolisian. Tertulis dalam dokumen itu bahwa nama Tito Karnavian tercatat paling banyak mendapat duit dari Basuki. Soal ini, polisi sudah membantahnya.

"Kamu sudah periksa Basuki. Berdasar pengakuannya, buku itu tidak ada urusan terkait penyerahan (suap kepada pejabat)," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Adi Deriyan, awal Oktober lalu.

Pimpinan KPK memutuskan memberikan dua barang bukti itu karena adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Oktober 2018 yang dilampirkan Polda Metro Jaya pada KPK. Surat itu dikirim langsung oleh Kapolda Metro Jaya yang ditujukan kepada Ketua KPK pada 24 Oktober 2018. "Pada penetapan pengadilan tersebut dicant-

umkan dua barang bukti yang diberikan izin oleh Pengadilan untuk disita dan dua nama terlapor," imbuh Febri.

Sebelum penyitaan buku merah ini, penyidik Polda Metro Jaya juga pernah memeriksa penyidik KPK dan seorang pegawainya "Satu orang pegawai yang bekerja di labuksi (pelacakan aset, pengelolaan barang bukti dan eksekusi) yang diperiksa dalam proses penyidikan di Polda Metro Jaya," tutur Febri, pekan lala

Yang didalami terkait barang bukti di perkara suap Basuki terhadap Patrialis. Dari surat panggilan yang diterima KPK, tertulis adanya surat perintah penyidikan tanggal 12 Oktober 2018 dan laporan polisi 11 Oktober 2018.

Untuk diketahui, isu ini berawal dari beredarnya artikel di IndonesiaLeaks. Isi dari artikel yang dibuat via kolaborasi 9 media Tanah Air ini, menceritakan adanya perusakan barang bukti yang dilakukan dua eks penyidik KPK Roland Ronaldy dan Harun. Keduanya berasal dari intitusi kepolisian. Roland dan Harun tertangkap kamera CCTV

pada 7 April 2017 tengah merobek 15 lembar buku catatan keuangan warna merah. Keduanya juga menyapu beberapa tulisan di sana dengan tipe-ex.

Selain Tito, beberapa nama pejabat di Markas Besar Kepolisian RI dan Polda Metro Jaya juga tercantum dalam catatan. Tapi tak semua penerima tertulis dengan nama jelas. Sebagian hanya menggunakan inisial.

Roland dan Harun kemudian menjalani pemeriksaan etik oleh internal KPK hingga dinyatakan melanggar kode etik. Tetapi tak ada sanksi berat. Mereka hanya dipulangkan ke Kepolisian pada 13 Oktober 2017. Seharusnya Roland masih bertugas sampai Oktober 2019, sementara Harun sampai 1 November 2017.

Tak sampai enam bulan setelah dicerai KPK, Roland dan Harun justru diganjar promosi. Pada 8 Maret 2018, Kapolri Tito Karnavian mengangkat AKBP Roland Ronaldy sebagai Kapolres Cirebon Kota, Polda Jawa Barat. Sedangkan Kompol Harun mendapat tempat tinggi

di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya per 27 Oktober 2017.

Pengamat Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar menyesalkan KPK yang pasrah dan manut saja menyerahkan buku merah ke Polda Metro Jaya. "KPK sudah kehilangan nyalinya," kata Fickar, semalam. "Lemah ketika ditekan sesuatu yang besar."

Padahal, Fickar menyebut, jika buku merah yang disita merupakan bagian dari barang bukti perkara korupsi di KPK, maka ini merupakan pelanggaran hukum. Sebab, berdasarkan pasal 25 UU Tipikor disebutkan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tipikor harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Jadi UU menentukan bahwa terhadap barang bukti perkara korupsi tidak bisa dilakukan tindakan apapun sebelum perkara korupsinya diselesaikan. "Kalau ada izin PN atas penyitaan tersebut, inilah bukti hukum yang melawan akal sehat," kritik Fickar

okt







Original Post

Kalah Banding, Vonis eks PM Bangladesh Korupsi Ditambah

Media Online CNN Indonesia
2018-10-31


Jakarta, CNN Indonesia Pengadilan Tinggi Bangladeshmenggandakan hukuman bagi mantan Perdana Menteri, Khaleda Zia karena kasus korupsi. Dia diganjar 10 tahun penjara akibat perkara itu.

Dengan putusan itu, Zia juga dipastikan tidak bisa mengikut pemilihan umum yang digelar pada Desember mendatang.

"Khaleda Zia tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan kecuali putusannya dibatalkan," kata Jaksa Agung Bangladesh, Mahbubey Alam, sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (30/10).

Pengacara Khaleda, Sanaullah Mia mengatakan akan mengajukan kasasi atas vonis terhadap kliennya. Dia juga memperkirakan Khaleda tetap bisa ambil bagian dalam pemilihan umum.

"Kami akan pergi untuk banding dan kami percaya bahwa dia bisa mendapatkan keadilan. Dia tidak akan memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam pemilihan karena putusan pengadilan," kata Mia.

Pada Februari lalu, Khaleda bersama anak dan pembantunya dihukum karena mencuri 21 juta taka (sekitar Rp3 miliar) dari dana sumbangan asing untuk yatim piatu, yang ia bentuk saat menjadi perdana menteri. Saat itu, Khaleda membantah melakukan korupsi.

Pada Senin (29/10) kemarin, pengadilan menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara karena adanya penyelewengan dana sebesar 31,5 juta taka (Rp 5 miliar) pada 2005.

Pada bulan ini, pengadilan juga menghukum anak laki-laki Khadela, Tarique Rahman atas rencana pembunuhan Perdana Menteri Sheikh Hasina pada 2004. Saat ini Tarique tinggal di tempat pengasingan di London, Inggris. (cin)

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20181030182754-113-342707/kalah-banding-vonis-eks-pm-bangladesh-korupsi-ditambah




Original Post

KPU Konsultasi ke MK dan MA

Media Cetak Jawa Pos Halaman 2
2018-10-31


KPU Konsultasi ke MK dan MA

HINGGA kemarin (30/10), Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum berani mengambil sikap alas putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Oesman Sapta Odang (OSO). Alasannya, selain belum menerima salinan putusan, KPU tidak/i// team. Adapun sikap KPU harus diputuskan dalam rapat pleno komisioner.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menuturkan, pihaknya akan mempelajari isi putusan MA jika salinan tersebut sudah diserahkan. Proses selanjutnya adalah rapat pleno untuk mengambil sikap bulat. "Dalam pandangan KPU, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pokok yang diuji materi di MA itu sebenarnya berkategori terang benderang," terangnya saat ditemui di KPU kemarin.

KPU, menurut dia, sedang mempertimbangkan langkah untuk menemui pihak MK atau setidaknya bersurat kepada majelis hakim konstitusi untuk meminta pertimbangan atas putusan MA tersebut.

Apalagi, MKjuga sempat membuat sesi konferensi pers untuk memperjelas makna putusan tersebut. "Putusan itu cukup mengagetkan kami. Bagi KPU, putusan MK sudah sangat jelas. Lalu, ada putusan MA yang sangat jelas pula," kata mantan komisioner KPU Jawa Tengah itu.

Opsi-opsi yang ada akan dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno. Dua produk hukum dengan substansi yang berbeda itu, bagaimanapun, harus tetap dipatuhi KPU. Hanya, soal cara mematuhinya, KPU akan berkonsultasi. Selain berkonsultasi kepada MK, KPU mempertimbangkan opsi menemui MA.

Diharapkan, setelah berkonsultasi dengan dua lembaga itu, menjadi jelas bagi KPU putusan yang harus dipatuhi. Menurut dia, bila memutuskan sendiri, KPU dikhawatirkan menyalahi hukum. "Justru kami berhati-hati dalam mematuhi hukum. Maka, kami bertanya," tambahnya,

(byu/cl 1/fat)







Original Post

MA Kabulkan Gugatan OSO

Media Cetak Jawa Pos Halaman 2
2018-10-31


MA Kabulkan Gugatan OSO

Soal Larangan Pengurus Parpol Jadi Calon Senator

JAKARTA Oesman Sapta Odang (OSO) akhirnya menang gugatan. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan uji materi Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 yang mengakibatkan ketua umum Partai Hanura itu dicoret dari daftar caJon anggota DPD. Namun, KPU belum memutuskan apakah nama OSO bisa kembali masuk daftar calon tetap (DCT) anggota DPD atau tidak.

Sebagaimana diketahui, nama OSO ndak masuk DCT berdasar PKPU 26/2018. Salah satu klausul dalam peraturan itu berisi larangan bagi pengurus partai politik untuk menjadi calon anggota DPD. Aturan tersebut merupakan turunan putusan MK yang mewajibkan pengurus parpol mundur bila masih ingin melanjutkan pencalonan sebagai anggota DPD.

Pakar hukum tata negara Irman -putra Sidin mengingatkan, putusan MK memiliki keistimewaan di antara produk-produk hukum perundang-undangan yang lain. Khususnya dalam pelaksanaannya. "Putusan MK itu self executing (mengeksekusi dengan sendirinya). Itu bisa langsung diterapkan," terangnya saat dimintai konfirmasi oleh Jawa Pos kemarin (30/10).

Putusan MK, lanjut Irman, merupakan adik kandung konstitusi. Dengan posisi itu, kedudukan putusan MK bisa dikatakan lebih tinggi daripada UU. "Karena undang-undang sekalipun tidak boleh bertentangan dengan putusan MK," tutur Irman. Artinya, dengan atau tanpa dibuatkan peraturan teknis di bawahnya, putusan MK tetap berlaku dan bisa dieksekusi.

Dalam kasus OSO, lanjut Irman, KPU sebenarnya tidak wajib membuat aturan turunan. KPU bisa langsung menjadikan putusan MK sebagai rujukan hukum untuk menyatakan bakal calon anggota DPD memenuhi atau tidak memenuhi syarat Dengan demikian, tidak ada alasan bagi KPU untuk memasukkan OSO dalam DCT anggota DPD karena akan bertentangan dengan putusan MK.

Meski demikian, Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum OSO meminta KPU melaksanakan putusan MA. Dia masih menunggu apakah KPU memasukkan nama OSO atau tidak dalam DCT. Kalau KPU memasukkan nama OSO, gugatan di PTUN akan dicabut

Sebaliknya, jika KPU tidak melaksanakan putusan itu, pihaknya

akan terus melakukan perlawanan ke PTUN. OSO dan karni pengacaranya punya jiwa yang sama, jiwa petarung," tegasnya Yusril menegaskan, putusan MA tidaklah membatalkan putusan NIK, tapi membatalkan PKPU. Sebab, PKPU dinilai membuat aturan yang berlaku surut Menurut dia, putusan MK maupun PKPU baru terbit setelahpengumuman DCS. Nama OSO yang sudah dinyatakan lolos DCS hilang ketika DCT diumumkan.

Ketua umum PBB itu menyatakan, pemberlakuan surut suatu peraturan bertentangan dengan UUD 45 dan asas-asas hukum universal. Untuk itu, pihaknya akan terus berjuang agar OSO bisa tetap masuk sebagai calon anggota senator.

(byu/lum/c5)







Original Post

Kejaksaan Kembalikan Barang Bukti Ke Polisi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-10-31


Kejaksaan Kembalikan Barang Bukti Ke Polisi

Perkara Pungli Perizinan

KEJAKSAAN mengembalikan barang bukti kasus pungli di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Gianyar, ke penyidik kepolisian.

Penyerahan barang bukti itu keperluan penyidikan terhadap tersangka lain kasus ini oleh Kepolisian Daerah (Polda) Bali.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gianyar, Putu Gede Darmawan mengatakan, penyerahan barang bukti itu perintah hakim. "Sesuai bunyi putusan Pengadilan Tipikor bahwa barang bukti itu untuk dipergunakan dalam perkara lain, yakni tersangka I Ketut Mudana. Karena sedang dalam tahap penyidikan," katanya.

Darmawan mengungkapkan ada 25 barang bukti yang dikembalikan ke penyidik kepolisian. Di antaranya, uang Rp 14,5 juta, laptop, peraturan perizinan, dan sejumlah dokumen pengurusan izin.

"Semua BB (barang bukti) itu di serahkan supaya tidak menjadi tunggakan di kami, makanya kami kembalikan ke Polda," tandasnya.

Di antara barang bukti itu terdapat tiga lembar dokumen bertuliskan angka 15. 50 dan 75 yang diberi stempel Dinas PMPTSP. "Awalnya saya kira angka itu nomor antrean," kata

Darmawan. Ternyata itu jumlah uang yang harus diberikan pengurus izin.

Mengenai kelanjutan kasus mantan Kepala Dinas PMPTSP, I Ketut Mudana yang diduga terlibat pungli. Darmawan menyerahkan kepada kepolisian.

"Itu yang OTT kan Polda Bali, jadi penyidikannya oleh Polda. Kami sifatnya menunggu pelimpahan (perkara) saja," katanya.

Sebagai diketahui, Polda Bali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pungli di kantor Dinas PMPTSP Kabupaten Gianyar pada 16 Juni 2017.

Awalnya, rim Saber Pungli menangkap pejabat Dinas PMPTSPI Nyoman Sukarja. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan B itu kemudian ditetapkan sebagai ter-sangka.Belakangan, Kepala Dinas PMPTSP I Ketut Mudana turut ditetapkan sebagai tersangka pungli.

Perkara I Nyoman Sukarja lebih dulu disidangkan di Pengadilan Tipikor Bali. Majelis hakim menyatakan ia terbukti korupsi.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Nyoman Sukarja dengan hukuman pidana selama I tahun penjara dan membebankan terdakwa membayar denda sebesar Rp 50 juta," ketua majelis hakim I Wayan Sukardja membacakan amar putusan, pada 24 Januari 2018.

Byu







Original Post

Pemerintah Sempat Ajukan Banding dan Peninjauan Kembali Sebelum Tuti Dieksekusi

Media Online KOMPAS.com
2018-10-31


JAKARTA, - Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan, pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk membebaskanTuti Tursilawati dari hukuman mati.

Namun, Pemerintah Arab Saudi tetap mengeksekusi pekerja migran asal Majalengka itu pada 29 Oktober 2018, tanpa notifikasi atau pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia.

Tuti divonis mati oleh pengadilan di Arab Saudi pada Juni 2011 dengan tuduhan membunuh majikannya.

"Pemerintah terus melakukan upaya untuk meringankan hukuman yang bersangkutan," ujar Iqbal saat memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2018).

Baca juga:

Iqbal menjelaskan, sejak 2011 pemerintah telah memberikan pendampingan kekonsuleran terhadap Tuti.

Pemerintah juga telah menunjuk pengacara untuk mendampingi Tuti sebanyak tiga kali.

Setelah vonis mati dijatuhkan, pemerintah mengajukan permohonan banding. Namun pengadilan Arab Saudi tetap berpegang pada putusan semula.

Pemerintah juga sempat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas kasus Tuti sebanyak dua kali.

Selain upaya litigasi, pemerintah juga menempuh upaya non-litigasi.

Pada 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengirimkan surat ke Raja Arab Saudi untuk mengampuni Tuti.

Surat yang sama juga dikirimkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2016.

Baca juga:

Pihak keluarga juga difasilitasi untuk bertemu dengan Tuti, Lembaga Pemaafan dan Wali Kota Ta\'if.

Menurut Iqbal, pihak keluarga telah bertemu Tuti sebanyak tiga kali, yakni pada 2012, 2015 dan 2018.

"Namun demikian keputusan dari Mahkamah Umum, Mahkamah Banding, Mahkamah Agung di arab saudi, tetap menegaskan keputusan sebelumnya," ujar Iqbal.

Tuti Tursilawati merupakan tenaga kerja Indonesia asal Desa Cikeusik, Majalengka, Jawa Barat.

Baca juga:

Tuti divonis mati oleh pengadilan di Arab Saudi pada Juni 2011 dengan tuduhan membunuh majikannya.

Nisma Abdullah, Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia yang mendampingi kasus itu sejak awal,mengatakan, pembunuhan itu tak disengaja lantaran Tuti membela diri dari upaya pemerkosaan majikannya.

Selama bekerja di rumah majikan itu, menurut Nisma, Tuti kerap mendapat pelecehan seksual hingga pemerkosaan.

http://nasional.kompas.com/read/2018/10/31/06020081/pemerintah-sempat-ajukan-banding-dan-peninjauan-kembali-sebelum-tuti




Original Post

Jika Diminta, PAN Akan Beri Bantuan Hukum untuk Taufik Kurniawan

Media Online KOMPAS.com
2018-10-31


JAKARTA, - Sekretaris Jenderal DPPPartai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, partainya akan memberikan bantuan hukum kepada Wakil Ketua Umum PANTaufik Kurniawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Taufik ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

"Kalau Beliau minta bantuan hukum pasti akan dipertimbangkan, namanya juga masih kader PAN," kata Eddy di Jakarta, Selasa (30/10/2018), seperti dikutip dari Antara.

Eddy mengatakan, penetapan tersangka Taufik menjadi keprihatinan dan pukulan bagi PAN.

Baca juga:

PAN akan mengedepankan asas praduga tidak bersalah hingga ada keputusan hukum tetap.

Meski demikian, partainya tidak pernah mentolerir kadernya melakukan korupsi.

"Kami masih menganggap Taufik Kurniawan adalah orang yang tidak melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan," ujar Eddy.

Eddy menyebutkan, PAN menghormati proses hukum yang berjalan. Kasus DAK Kebumen

Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

"KPK menetapkan TK sebagai wakil ketua DPR RI periode 2014-2019 sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (29/10/2018).

Taufik diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016.

Baca juga:

Basaria memaparkan, setelah M Yahya Fuad dilantik sebagai Bupati Kebumen, ia diduga melakukan pendekatan pada sejumlah pihak termasuk Taufik.

"Saat itu terdapat rencana alokasi Dana Alokasi Khusus senilai Rp 100 miliar. Diduga fee untuk kepengurusan anggaran DAK ini adalah sebesar 5 persen dari total anggaran," kata Basaria.

Dalam pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, Kabupaten Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan sebesar Rp 93,37 miliar.

"Diduga TK menerima sekurang-kurangnya sebesar Rp 3,65 miliar," kata Basaria.

Taufik disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 hurut b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

http://nasional.kompas.com/read/2018/10/31/05200091/jika-diminta-pan-akan-beri-bantuan-hukum-untuk-taufik-kurniawan




Original Post

Taufik Kurniawan Menghilang Sejak Dicekal KPK

Media Online Metro TV News
2018-10-31


Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan sejak beberapa bulan terakhir tak mengantor. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga belum muncul ke publik sejak dicekal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jarang memang tampak di kantor belakangan ini. Sudah beberapa bulan ini beliau jarang sekali tampak," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Oktober 2018.



Fahri menambahkan, dalam grup WhatsApp yang beranggotakan para pimpinan DPR pun, Taufik tak lagi aktif. Ia sudah tak merespons diskusi pimpinan DPR di grup aplikasi pesan singkat itu.

"Kita juga ada grup pimpinan, beliau jarang sekali komen (komentar)," kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Namun, Fahri mengaku tak mengetahui pasti alasan Taufik Kurniawan tidak lagi ngantor ke DPR. Yang jelas, Fahri mengaku prihatin dengan penetapan tersangka Taufik Kurniawan oleh KPK terkait kasus dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

"Dan mudah-mudahan dugaan ini tetap kita pandang dengan kacamata hukum yang kita anut yaitu asas praduga tak bersalah sampai ditetapkan oleh pengadilan," ucap Fahri.

KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Elite PAN itu diduga menerima suap terkait pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN.

Taufik diduga menerima duit dari eks Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad. Ini lantaran politikus PAN itu membantu menambah DAK Kabupaten Kebumen untuk fisik sejumlah Rp100 miliar di APBN. "Fee untuk pengurusan anggaran lima persen. TK diduga menerima Rp3,6 miliar," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Akibat perbuatannya Taufik dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (AGA)

http://news.metrotvnews.com/hukum/VNxq6ldb-taufik-kurniawan-menghilang-sejak-dicekal-kpk




Original Post

Taufik Dapat 5%, Bupati Kutip 7%

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-10-31


Taufik Dapat 5%, Bupati Kutip 7%

JAKARTA - Kasus suap dan korupsi yang melibatkan

pimpinan DPR terulang lagi. Kali ini, Wakil Ketua

DPR Taufik Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam urusan fee

anggaran.

Taufik Kurniawan menjadi tersangka dalam dugaan kasus suap pembahasan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk Kabupaten Kebumen. Kasus itu merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang digelar pada Februari 2018.

Dalam CUT tersebut, KPK mengamankan anggota DPRD Kabupaten Kebumen dan Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad. Adapun, Mohammad Yahya Fuad telah divonis hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp300 juta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah pada Oktober silam.

Kasus yang melibatkan Taufik Kurniawan yang juga Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) mengingatkan pada kasus suap yang menimpa pimpinan DPR sebelumnya, Setya Novanto. Saat ini, Setya Novanto mendekam di penjara terkait dengan kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik.

Dalam sejumlah kasus, Setnov- panggilan Setya Novanto- menerima fee dari pengurusan proyek ataupun anggaran. Hal serupa juga dialami oleh Taufik Kurniawan, penghuni Senayan dengan nomor keanggotaan 482.

Dalam rinciannya, Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) menduga Taufik Kurniawan menerima fee sebesar 5% dari Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad untuk meloloskan anggaran DAK Fisik Kabupaten Kebumen yang tengah dibahas dalam APBN Perubahan 2016.

Secara kebetulan, Taufik Kurniawan berasal dari daerah pemilihan (Dapil) VII Jawa tengah yang mencakup wilayah Kebumen, Banjarnegara, dan Purbalingga. Posisi Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua DPR bidang Ekonomi dan membawahi Badan Anggaran, semakin memudahkan lobi itu.

Taufik Kurniawan menyanggupi fee 5% dari sang bupati. Menariknya, bupati mengutip fee 7% pada rekanan lain di Kebumen agar alokasi DAK Fisik bisa mengucur. Adapun, Kabupaten Kebumen memperoleh alokasi DAK senilai Rp93,37 miliar melalui APBN Perubahan 2016.

Taufik diduga menerima uang Rp3,65 miliar dari urusan pencairan anggaran tersebut.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan bahwa Taufik Kurniawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

Peran Taufik Kurniawan dalam kasus pembahasan DAK fisik tahun anggaran 2016 dirinci melalui pedekatan atau pertemuan yang dilakukan dengan Bupati kebumen Mohammad Yahya Fuad.

"Setelah dilantik, MYF [Mohammad Yahya Fuad] melakukan pendekatan pada sejumlah pihak termasuk anggota DPR, salah satunya TK (Taufik Kurniawan] selaku wakil ketua DPR periode 2014- 2019," ujar Basaria saat mengumumkan peningkatan status penyidikan di KPK, Selasa (30/10).

TAK GANGGU KINERJA

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengataan kinerja lembaga DPR tidak akan terganggu meski Taufik Kurniawan ditetapkan tersangka oleh KPK. Menurut Fahri, meski berstatus tersangka, Taufik masih tetap menjadi pimpinan DPR. Untuk itu, dia meminta semua pihak untuk tetap berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah sampai satus hukumnya ditetapkan oleh pengadilan sehingga berkekuatan hukum tetap.

"Tidak masalah dengan kinerja DPR karena ada enam pimpinan meski sebagian imunitasnya berkurang," ujarnya.

Fahri menambahkan hanya dua dari pimpinan yang ada saat ini yang tidak mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPR, yakni dirinya dan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

Fahri menjelaskan bahwa Taufik masih bisa mengambil langkah hukum sehingga pimpinan lainnya juga menunggu keputusan hukum yang dihadapi pimpinan DPR tersebut.

"Kami akan menunggu pemberitahuan resmi soal status beliau. Akan tetapi, kami pimpinan akan melakukan rapat pimpinan besok [hari ini] pada paripurna terakhir."

Rapat itu bertujuan untuk mengambil langkah yang diperlukan terkait perkembangan terbaru

tersebut.

"Sebelum rapim kami akan bertemu dulu dengan Pak Taufik untuk mendengarkan apa yang akan beliau lakukan karena beliau tetap jadi pimpinan DPR meski berstatus tersangka," katanya. 0

TAUFIK KURNIAWAN

DI PUSARAN DAK

Taufik Kurniawan diduga menerima janji atau hadiah terkait dengan perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) lisik tahun anggaran 2016 yang dialokasikan di APBD perubahan Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2016.

Setelah pelantikan, Mohammad Yahya Fuad, Bupati Kebumen periode 2016-2021 melakukan pendekatan ke sejumlah anggota DPR, salah satunya TK [Taufik Kurniawan} Wakil Ketua DPR periode 2014-2019. Taufik dianggap mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Tengah meliputi Kebumen, Banjarnegara, dan Purbalingga.

Rencana alokasi DAK fisik sebesar RplOO miliar.

fee untuk pengurusan anggaran DAK adalah 5% dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen.

Sebagian alokasi DAK untuk proyek diduga dipegang oleh PT Tradha yang telah dijerat kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tradha perusahaan milik bupati yang meminjam bendera sejumlah perusahaan.

Pertemuan dan penyerahan uang dilakukan di sejumlah hotel di Semarang dari Yogyakarta.

Dalam pengesahan APBN Perubahan

2016, Kabupaten Kebumen memperoleh

alokasi DAK tambahan sebesar Rp93,37

miliar.

Sandi yang dipakai untuk penyerahan uang

Rpi miliar dengan Istilah satu ton.

Taufik Kurniawan diduga menerima uang sekurang-kurangnya Rp3,65 miliar.

John A. OktaVErl Rahmad Fauzan







Original Post

Adakah Hari Esok untuk SNP?

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 18
2018-10-31


Adakah Hari Esok untuk SNP?

Sayang sekali, bisnis yang dibangun 40 tahun harus berakhir seperti ini."

Kalimat itu meluncur dari Ongko Purba Dasuha, Sekretaris Perusahaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance, menanggapi putusan pailit yang dijatuhkan kepada perseroan.

Sebelumnya pada Jumat (26/10) Hakim Ketua Wiwik Suhartoni memutus status pailit bagi SNP Finance menyusul hasil voting yang menyatakan sebagian besar kreditur separatis tidak menyepakati adanya perdamaian.

Putusan pailit yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Jakarta Pusat tersebut memang menjadi babak baru bagi eksistensi perusahaan pembiayaan di bawah Columbia Group tersebut. Masih adakah hari esok SNP Finance?

Dengan mengacu pada proses hukum, upaya lanjutan untuk membatalkan putusan pailit sebenarnya masih terbuka. Undang-undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan, setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan, debitur dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, selambat-lambatnya 8 hari usai putusan pailit dibacakan.

Putusan atas permohonan kasas harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA. Bahkan, usai MA menetapkan putusan kasasi, debitur masih bisa mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.

Ongko mengatakan pihaknya masih mempertimbangkan untuk mengajukan kasasi. Selain itu, pihaknya juga belum melapor kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan putusan pailit tersebut.

"Saya masih menunggu petikan putusan. [Upaya hukum kasasi] Masih dalam pertimbangan," kata Ongko kepada Bisnis, Senin (29/10).

Meskipun upaya hukum lanjutan masih terbuka, Ongko mengakui peluang untuk mempertahankan eksistensi SNP Finance sangat kecil. Pesimisme Ongko dilatarbelakangi hasil voting kreditur yang digelar pada Kamis (25/10).

Sebanyak 51% atau 186.320 suara dari kreditur separatis

tidak menyetujui perdamaian. Sementara itu, hanya 39% atau 144.328 suara menyetujui perdamaian, dan 10% di antaranya atau 36.498 suara menyatakan abstain. Suara abstain ini kemudian dikelompokkan ke dalam golongan yang tidak menyetujui perdamaian, yang berarti pula menginginkan SNP Finance dipailitkan.

Secara keseluruhan, total tagihan dari kreditur separatis itu mencapai Rp3,72 triliun.

Para karyawan, yang telah mendapatkan informasi keputusan pailit perseroan menyatakan prihatin.

Ongko mengatakan per 1 Oktober 2018, karyawan SNP Finance di lebih dari 70 kantor cabang di Indonesia mencapai 1.250 orang.

Sebelumnya

saat OJK menjatuhkan sanksi

PKU (Pembekuan Kegiatan Usaha), sekitar 1.000 orang karyawan mengundurkan diri,

"Karyawan prihatin dan menyayangkan putusan pailit dan tunggu langkah kurator," ujarnya.

Lantas, apa yang terjadi setelah putusan pailit? Dalam pembacaan putusan pailit, Hakim Ketua juga sekaligus mengangkat Pengurus PKPU SNP Finance sebagai kurator yang akan menyelenggarakan pengurusan harta pailit.

Kurator dan hakim pengawas dalam forum rapat kreditur akan bersama-sama melakukan pencocokan piutang, sedangkan kurator bertugas melakukan verifikasi terhadap aset debitur untuk kemudian dilakukan pembagian harta pailit kepada kreditur, termasuk juga upah kurator.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK mengaku belum menerima laporan mengenai putusan pailit yang dijatuhkan kepada SNP Finance. Pihaknya mengaku akan menempuh tindak lanjut sesuai ketentuan.

"Saya akan lihat dulu [putusan pailitnya], tetapi sudah ada rencana-rencana, tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Tetapi nanti, kami tunggu

dulu dulu [laporan] resminya," ujar Riswinandi.

Riswinandi enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai tindak lanjut yang akan ditempuh dalam persoalan ini. Adapun sanksi PKU oleh OJK terhadap SNP Finance akan segera berakhir.

Sanksi PKU pertama dijatuhkan pada 14 Mei 2018 karena perseroan tidak menyampaikan laporan keuangan kepada seluruh kreditur dan pemegang medium term notes (MTN) sampai dengan berakhirnya batas waktu sanksi peringatan ketiga. Masa PKU tersebut akan berakhir pada 14 November 2018, atau 6 bulan sejak sanksi dijatuhkan.

Baru-baru ini, pada 27 September 2018, OJK kembali menjatuhkan sanksi PKU kepada SNP Finance yang berkaitan dengan kesehatan keuangan yang memburuk. Masa PKU tersebut akan berakhir 27 Maret 2019. Namun demikian, ancaman sanksi pencabutan izin usaha tetap akan berlaku pada 14 November, sanksi PKU yang pertama.

PENGAWASAN OTORITAS

Dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dan Otoritas Jasa Keuangan, Senin (29/10) nama Columbia Group sempat disebut-sebut sebagai salah satu indikator kinerja otoritas. Anggota Komisi XI Harry Poernomo menyatakan kegagalan OJK dalam mengawasi salah satu pelaku multifinance tersebut merupakan salah satu indikasi otoritas perlu berbenah.

"Banyaknya kegagalan lembaga keuangan nonbank, lembaga pembiayaan, hal itu menunjukkan kinerja OJK masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, kami tidak hanya bisa mengukur keberhasilan OJK hanya dengan realisasi anggaran saja," kata Harry di ruang rapat Komisi XI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/10).

Harry menggarisbawahi perlindungan masyarakat tidak maksimal sebagai imbas langsung dari pengawasan yang lemah terhadap kinerja pelaku usaha.

Ketukan palu hakim atas putusan pailit SNP Finance seolah menjadi titik nadir bagi perusahaan pembiayaan tersebut meski upaya hukum lanjutan masih terbuka. Hari esok bagi SNP Finance akan sangat bergantung pada keputusan manajemen menempuh langkah hukum lanjutan atau tidak.

"Biarlah ini menjadi pelajaran industri pembiayaan dan industri jasa keuangan. Sayang bisnis yang dibangun 40 tahun harus berakhir seperti ini," ujarnya.

Reni Lestari







Original Post

Jadi Tersangka di KPK, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Punya Harta Rp 4 M Lebih

Media Online KOMPAS.com
2018-10-31


JAKARTA, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wakil Ketua DPRTaufik Kurniawan sebagai tersangka. Penetapan itu merupakan hasil pengembangan KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Taufik diduga menerima hadiah atau janji sekitar Rp 3,65 miliar dari Bupati nonaktif Kebumen M Yahya Fuad terkait dengan perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016.

Taufik tercatat melaporkanharta kekayaan sebanyak tiga kali, yaitu 11 Juni 2004, 21 Juli 2010 dan laporan terakhirnya pada 4 November 2014 lalu.

Baca juga:

Dari dokumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Taufik yang diunduh dari situsweb resmi acch.kpk.go.id, ia tercatat memiliki harta kekayaan sekitar Rp 4.005.535.000 dan 5.000 dolar AS.

Angka itu berkembang dibandingkan laporan sebelumnya pada 21 Juli 2010. Pada waktu itu laporan harta kekayaan Taufik sekitar Rp 2.139.864.309.

Dari kategori harta tidak bergerak, Taufik tercatat memiliki aset tanah dan bangunan seluas 500 meter persegi dan 650 meter persegi di Kota Semarang yang berasal dari perolehan sendiri dari tahun 1994 sampai 1998.

Adapun nilainya sekitar Rp 2.725.000.000.

Baca juga:

Sementara harta bergerak, Taufik tercatat memiliki tiga kendaraan. Ketiganya adalah Toyota Innova tahun 2005 senilai Rp 125 juta, Toyota Alphard tahun 2007 senilai Rp 385 juta dan Toyota Camry tahun 2008 senilai Rp 205 juta.

Taufik juga memiliki logam mulia senilai Rp 137 juta, barang-barang seni dan antik senilai Rp 100 juta dan benda bergerak lainnya dengan nilai total Rp 328.535.000.

Politisi Partai Amanat Nasional itu (PAN) tercatat memiliki harta berupa giro dan setara kas lainnya dengan nilai 5.000 dolar Amerika Serikat.

Ia tercatat tak memiliki surat berharga, hutang, dan piutang.

http://nasional.kompas.com/read/2018/10/31/07265431/jadi-tersangka-di-kpk-wakil-ketua-dpr-taufik-kurniawan-punya-harta-rp-4-m




Original Post

BERITA POPULER: Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Tersangka hingga Tangis Haru Al, EL, Dul

Media Online KOMPAS.com
2018-10-31


1. KPK Tetapkan Wakil Ketua DPRTaufik Kurniawan sebagai Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

"KPK menetapkan TK sebagai wakil ketua DPR RI periode 2014-2019 sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (29/10/2018).

Taufik diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016.

Basaria memaparkan, setelah M Yahya Fuad dilantik sebagai Bupati Kebumen, ia diduga melakukan pendekatan pada sejumlah pihak termasuk Taufik.

"Saat itu terdapat rencana alokasi Dana Alokasi Khusus senilai Rp 100 miliar. Diduga fee untuk kepengurusan anggaran DAK ini adalah sebesar 5 persen dari total anggaran," kata Basaria.

Dalam pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, Kabupaten Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan sebesar Rp 93,37 miliar. "Diduga TK menerima sekurang-kurangnya sebesar Rp 3,65 miliar," kata Basaria.

Baca selengkapnya:

Baca juga:

2.Cerita Nelayan Lihat Pesawat Terbang Miring dengan Sayap ke Bawah di Lokasi JatuhnyaLion Air

/FARIDA FARHAN Nelayan di Dusun Pakis II, Desa Tanjungpakis, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Kawa Barat, mengaku melihat pesawat terbang miring sebelum terdengar ledakan keras yang mengejutkan pada Senin (29/10/2018).Pada Senin (29/10/2018) subuh, Samin (38), nelayan di Dusun Pakis II, RT 002 RW 006, Desa Tanjungpakis, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pergi melaut seperti biasa.

Sekira dua jam perjalanan laut dari Muara Tanjungpakis, Samin tiba-tiba melihat ada pesawat dengan posisi miring melewati perahunya. Samin mengaku kerap melihat pesawat terbang saat tengah melaut.

"Saya sering lihat pesawat lewat sini. Tetapi yang ini posisi pesawatnya miring sampai sayapnya ke bawah," ungkap Samin saat ditemui di rumahnya, Selasa (30/10/2018).

Hanya saja, Samin tak sempat menyaksikan pesawat itu terjun ke laut. Pasalnya, saat itu posisinya membelakangi lokasi terjunnya pesawat nahas itu. Dia hanya mendengar suara keras seperti masuk ke laut kemudian meledak.

"Bunyinya keras sekali. Terus tiba-tiba perahu saya terdorong kencang oleh gelombang. Padahal saat itu cuaca tidak ada gelombang kencang," ungkapnya.

Baca selengkapnya:

Baca juga:

3.Jika Tak Diberi Kursi Wagub,PKS DKI Ancam Matikan Mesin Partai pada Pilpres 2019

/NURSITA SARI Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/10/2018). Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan, alotnya pembahasan soal wakil gubernur dengan Partai Gerindra membuat kader kecewa.

Menurut Suhaimi, mesin partai untuk Pemilihan Presiden 2019 bisa mati akibat hal ini.

"Kekecewaan itu sudah terasa di bawah. Kalau kader pada kecewa, otomatis mesin partai pasti matituhkarena PKS itu kan partai kader," ujar Suhaimi ketika dihubungi, Selasa (30/10/2018).

Suhaimi mengatakan, sejak awal kader PKS di tingkat paling bawah memahami pemilihan cawagub sebagai komitmen antara Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Komitmen itu menyebut bahwa posisi wagub DKI Jakarta diserahkan kepada PKS.

Di internal PKS, komitmen apapun yang dibuat pimpinan partai akan langsung diikuti kader di tingkatan bawah.

Hal ini berbeda dengan yang terjadi di internal Partai Gerindra. Komitmen antara Prabowo dan Sohibul tidak bisa serta merta diikuti kepengurusan partai di tingkat DKI Jakarta.

Atas kondisi itu, Suhaimi menganggap wajar jika kader merasa kecewa. Kekecewaan ini bisa berdampak pada upaya pemenangan Prabowo dan Sandiaga di Jakarta.

Baca selengkapnya:

Baca juga:

4.Al, El, dan Dul Menangis Haru Saksikan PernikahanMaia Estianty

/DIAN REINIS KUMAMPUNGDul Jaelani, Al Ghazali, El Rumi dan Maia Estianty di acara peluncuran single terbarunya di Institute Fraincaise DIndonesia (IFI), Kedutaan Besar Perancis, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (30/8/2018).Kebahagiaan turut dirasakan oleh ayah Maia Estianty, Harjono Sigit. Harjono mengungkapkan hal ini di akun Instagram miliknya harjonosigit.

"Bahagia adalah saat mengantarkan anakku maiaestiantyreal melepas masa lajangnya. SAH !!! ????????," tulis Harjono seperti dikutip Kompas.com, Selasa (29/10/2018).

Harjono juga mengungkapkan bagaimana ketiga putra Maia dari pernikahannya dengan artis musik Ahmad Dhani, Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani tak kyasa menahan air mata haru saat menyaksikan pernikahan Maia dengan Irwan.

"Disaksikan cucu2ku yg semuanya menangis terharu pada saat prosesi akad nikah alghazali7 , elelrumi , duljaelani ???? taken by pinkyevianty," tulis Harjono lagi.

Baca selengkapnya:

5.Masih Baru, Kenapa Lion Air JT-610 Terjun Bebas? Ini Kata Ahli

Lion Air (Yosua Sancaka) Lion Air jenis pesawat Boeing 737-900ER berkapasitas 215 kursi.

Pesawat Lion Air JT-610 yang jatuh di perairan Karawang tergolong pesawat sangat baru yang belum lama mengudara.

13 menit setelah lepas landas dari bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, pesawat Lion Air JT-610 rute Jakarta-Pangkal Pinang hilang kontak.

Sebelum kontak terputus, pilot sempat mengontak menara pengawas meminta izin untuk kembali ke bandara Soekarno Hatta karena mendeteksi ada permasalahan teknis.

Petugas menara bandara Soetta sempat memberi arahan kepada pilot. Namun, beberapa saat kemudian pilot mengontak menara ATC bandara Halim Perdana Kusuma sebelum komunikasi terputus pada 6.33 WIB.

Pesawat yang mengakut 178 penumpang, 1 anak, 2 bayi, serta 7 awak itu merupakan pesawat versi terbaru seri Boeing 737, yakni Boeing 737 MAX.

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkap bahwa pesawat Lion Air JT-610 dengan rute Jakarta-Pangkal Pinang baru dua bulan mengudara.

"Itu masih baru Agustus, September, Oktober. Baru dua bulan mengudara," ujar Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono di Kantor Basarnas, Senin (29/10/2018).

Baca selengkapnya:

Baca juga:

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Rangkuman Berita Populer di Kompas.com

http://nasional.kompas.com/read/2018/10/31/07101061/berita-populer-wakil-ketua-dpr-taufik-kurniawan-tersangka-hingga-tangis-haru




Original Post

Taufik Kurniawan Menghilang Sejak Dicegah KPK

Media Online Metro TV News
2018-10-31


Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan sejak beberapa bulan terakhir tak mengantor. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga belum muncul ke publik sejak dicegah bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jarang memang tampak di kantor belakangan ini. Sudah beberapa bulan ini beliau jarang sekali tampak," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Oktober 2018.



Fahri menambahkan, dalam grup WhatsApp yang beranggotakan para pimpinan DPR pun, Taufik tak lagi aktif. Ia sudah tak merespons diskusi pimpinan DPR di grup aplikasi pesan singkat itu.

"Kita juga ada grup pimpinan, beliau jarang sekali komen (komentar)," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Namun, Fahri mengaku tak mengetahui pasti alasan Taufik Kurniawan tidak lagi ngantor ke DPR. Yang jelas, Fahri mengaku prihatin dengan penetapan tersangka Taufik Kurniawan oleh KPK terkait kasus dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

"Dan mudah-mudahan dugaan ini tetap kita pandang dengan kacamata hukum yang kita anut yaitu asas praduga tak bersalah sampai ditetapkan oleh pengadilan," ucap Fahri.

KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Elite PAN itu diduga menerima suap terkait pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN.

Taufik diduga menerima duit dari eks Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad. Ini lantaran politikus PAN itu membantu menambah DAK Kabupaten Kebumen untuk fisik sejumlah Rp100 miliar di APBN. "Fee untuk pengurusan anggaran lima persen. TK diduga menerima Rp3,6 miliar," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Akibat perbuatannya Taufik dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (AGA)

http://news.metrotvnews.com/hukum/VNxq6ldb-taufik-kurniawan-menghilang-sejak-dicegah-kpk




Original Post

Suap Dana Otsus Aceh, Gubernur Irwandi Segera Disidang

Media Online LIPUTAN 6
2018-10-31


Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf, dalam kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun anggaran 2018 dan dugaan gratifikasi Proyek Dermaga Sabang Aceh.

"Hari ini dilakukan pelimpahan barang bukti untuk tersangka IY (Irwandi Yusuf) ke penuntutan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Selain Irwandi, penyidik KPK merampungkan berkas penyidikan dua pihak swasta, yakni Teuku Saiful Bahri dan Hendri Yuzal. Keduanya merupakan tersangka dugaan suap Dana Otsus Aceh.

"Dalam waktu dekat direncanakan akan dibawa ke persidangan. Rencana sidang dilakukan di Pengadilan Tipikor Jakarta," kata Febri.

Dia mengatakan, dalam penyidikan kasus ini, KPK sudah memeriksa 121 saksi. Antara lain Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu Asisten 2 Provinsi Aceh Kepala Bappeda Aceh Periode 2017 s.d Sekarang, Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh PNS pada Dinas Pengairan Aceh Dinas PUPR Dinas Pemuda dan Olahraga Prov Aceh Direktur Utama PT TUAH SEJATI dan Wiraswasta.

4 Tersangka Foto Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf terpampang pada layar handphone saat sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Rabu (24/10). Hakim tunggal Riyadi Sunindyo menolak permohonan praperadilan Irwandi Yusuf. (Liputan6.com/Herman Zakharia)Pada kasus ini, KPK menetapkan Gubernur Irwandi dan dua pihak swasta bernama Hendri Yuzal dan Teuku Syaiful Bahri serta Bupati Bener Meriah Ahmadi sebagai tersangka. Irwandi, Hendri dan Syaiful ditetapkan sebagai pihak penerima suap dari Ahmadi.

Gubernur Irwandi melalui Hendri dan Syaiful diduga menerima suap Rp 500 juta dari total fee yang dijanjikan sebesar Rp 1,5 miliar. Uang tersebut diduga akan digunakan untuk membeli medali dan pakaian atlet dalam ajang Aceh International Marathon 2018.

Dugaan tersebut diperkuat oleh model Fenny Steffy Burase. Steffy yang merupakan tenaga ahli dalam ajang tersebut mengatakan, aliran dana suap tersebut ada. Namun, dia mengaku tak tahu asal-usul dana tersebut. Steffy juga membenarkan pengeluaran untuk membeli medali senilai Rp 500 juta.

Pada kasus kedua, Irwandi diduga menerima gratifikasi bersama orang kepercayaannya Izil Azhar sebesar Rp 32 miliar. Gratifikasi itu berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan Dermaga Sabang tahun anggaran 2006-2011.

Saksikan video pilihan di bawah ini Permohonan praperadilan Gubernur non-aktif Aceh, Irwandi Yusuf ditolak Majelis Hakim.

https://www.liputan6.com/news/read/3680481/suap-dana-otsus-aceh-gubernur-irwandi-segera-disidang




Original Post

Terbukti Korupsi Bansos, Eks Ketua DPRD Jember Divonis 2 Tahun Penjara

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-10-31


RMOL . Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada mantan Ketua DPRD Jember,H.M Thoif Zamroni.

Seperti dilansir Kantor Berita RMOLJatim , politisi Gerindra tersebut divonis atas kasus korupsi dana bantuan sosial.

"Menghukum terdakwa Thoif dengan dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 500 juta rupiah, subsider 2 bulan kurungan," kata Hakim Wiwin Arriwanti di akhir pembacaan putusannya, Selasa (30/10).

Hakim Wiwin menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan penyimpangan dana APBD tahun 2015, yang digunakan untuk Bansos kelompok ternak di Jember.

Untuk diketahui, perbuatan terdakwa Thoif Zamromi ini telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1 miliar. Perbuatan itu terjadi saat terdakwa menjabat sebagai ketua DPRD Jember.

Selain dihukum badan, majelis hakim yang diketuai Wiwin Ardiwanti juga mencabut hak politik Thoif Zamroni selama 2 tahun dan dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 Jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Vonis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya ini lebih rendah dari tuntutan Kejari Jember yang sebelumnya menuntut terdakwa Thoif dengan hukuman 3 tahun penjara.

"Kami masih pikir-pikir," ujar Jaksa Asih usai persidangan.

Sementara terdakwa Thoif menerima atas vonis 2 tahun penjara tersebut.

"Setelah kami berunding dengan klaen kami, kita menerima hasil putusan," kata Muchamad Nurin selaku penasihat hukum terdakwa. [jto]

https://hukum.rmol.co/read/2018/10/31/364180/Terbukti-Korupsi-Bansos,-Eks-Ketua-DPRD-Jember-Divonis-2-Tahun-Penjara-




Original Post

KPU Belum Terima Salinan Putusan MA soal Gugatan OSO

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-10-31


KPU Belum Terima Salinan Putusan MA soal Gugatan OSO

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum bisa menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan uji materi terhadap PKPU NO 26/2018 terkait aturan larangan pengurus partai politik menjadi calon DPD yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

Komisioner KPU Wahu Setyawan mengatakan, pihaknya masih menunggu salinan putusan MA tersebut, sebelum di bawa ke rapat pleno untuk disikapi. "Sikap KPU menunggu dan mempelajari keputusan MA. KPU akan membahasnya dalam rapat pleno. KPU akan mencoba membuat kajian terkait keputusan MA," tuturnya di Jakarta, Selasa (30/10).

Ia menambahkan, pihaknya mempertimbangkan untuk secara resmi beraudiensi dengan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Atau bersurat kepada MK. Meminta pertimbangan atas keputusan MA tentang uji materi yang diajukan Pak OSO. Khususnya terkait persyaratan menjadi calon anggota DPD yang tidak boleh menjadi pengurus parpol," pungkasnya.

Dia mengatakan, putusan MA substansinya tidak sama dengan putusan MK. "Ini kan dua produk hukum, KPU harus mengikuti hukum, putusan yang substansinya berbeda kan kita perlu bertanya, kepada lembaga yang mengeluarkan putusan tersebut," katanya menanggapi putusan MA yang mengabulkan uji materi atas PKPU no 26/2018 tersebut.

Menurut dia, keputusan MK terkait hal itu sudah terang benderang dan tidak multitafsir, sehingga pihaknya cukup kaget dengan keputusan MA tersebut.

Sementara itu, MA mengabul-

kan uji materi PKPU No 26/2018 yang diajukan oleh OSO terkait dengan larangan pengurus partai politik menjadi calon DPD.

PKPU No 26/2018 tersebut merupakan produk peraturan yang merespon atas keputusan Mahkamah Konstitusi terkait hal itu. MK melalui putusannya bernomor 30/PUU-XVI/2018 menegaskan bahwa anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik.

Berdasarkan putusan MK tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian mencoret nama Oesman Sapta dari daftar caleg DPD RI.

Oesman sempat menggugat pencoretan namanya ke Bawaslu namun ditolak. Oesman kemudian mengajukan permohonan uji materi PKPU ke MA dengan nomor perkara dan dikabulkan oleh MA.

(b1/sp)







Original Post

Taufik Kurniawan Tersangka Suap

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-10-31


Taufik Kurniawan Tersangka Suap

KPK GELEDAH PT SMART DAN PT BAP

Oleh Imam Suhartadi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka kasus dugaan suap.

Wakil Ketua Umum DPP PAN itu diduga telah menerima suap dari Bupati nonaktif Kebumen, Yahya Fuad terkait pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN tahun 2016.

"KPK menetapkan TK (Taufik Kurniawan), Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/10).

Taufik diduga menerima suap sebesar Rp 3,65 miliar dari Yahya terkait pengurusan pengalokasian DAK untuk Pemkab Kebumen. Suap itu diduga merupakan bagian dari fee sebesar 5 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen.

"MYF (M. Yahya Fuad) menyanggupi fee 5% dan kemudian meminta fee 7% pada rekanan di Kebumen," kata Basaria.

Pertemuan dan penyerahan uang kepada Taufik ini dilakukan secara bertahap di sejumlah hotel di Semarang dan Yogyakarta. Teridentifikasi transaksi suap dilakukan melalui kamar hotel dengan connecting door.

"Rencana penyerahan ketiga gagal dilakukan karena pihak terkait saat itu di-OTT KPK," katanya.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Taufik di-sangkakan melanggar Pasal

12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Tak hanya Taufik, KPK juga menetapkan mantan Ketua DPRD Kebumen Cipto Waluyo sebagai tersangka suap. Cipto diduga menerima suap setidaknya sebesar Rp50 juta terkait pengesahan atau pembahasan APBD Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2015-2016 atau uang ketok.

Atas perbuatannya itu, Cipto dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Diduga, lanjut Basaria, jika uang ketok atau uang aspirasi tidak diberikan, DPRD akan mempersulit pembahasan APBD murni Tahun Anggaran 2015.

Dalam rapat badan anggaran pembahasan APBD-P Tahun 2016, anggota DPRD pernah meminta gaji ke-13 pada pihak Pemkab karena yang diberikan pemerintah pusat terlalu kecil.

"Diduga CW selaku Ketua DPRD Kabupaten Kebumen periode 2014-2019 menerima sekurangnya Rp 50 juta," ucap Basaria.

Sekretarisjenderal DPP PAN

Eddy Soeparno mengatakan partainya akan memberikan bantuan hukum kepada Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Geledah PT SMART

Sementara itu, KPK menggeledah kantor PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) dan PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) yang berlokasi di Jakarta.

Penggeledahan itu dilakukan dalam penyidikan kasus korupsi di lingkungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan perizinan perkebunan kelapa sawit di sekitar wilayah Danau Sembuluh, Kalteng.

"Sejak Senin (29/10) siang pukul 11.00 WIB hingga dini hari Selasa (30/10) pada pukul 04.00 WIB, tim KPK melakukan penggeledahan di kantor PT SMART, Tbk dan PT BAP yang terdapat di satu gedung," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (30/10).

Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita dua dus barang bukti dokumen terkait dengan perizinan dan dokumen korporasi lain serta barang bukti elektronik berupa laptop dan hardisk.

"Penggeledahan ini dilakukan secara paralel dengan kegiatan penggeledahan di tiga lokasi di Kalimantan Tengah kemarin dan pemeriksaan terhadap tersangka TD yang menyerahkan diri ke kantor KPK," ucap Febri.

TD adalah Teguh Dudy Syamsury Zaldy yang merupakan Manajer Legal PT BAP. Teguh menyerahkan diri ke gedung KPK pada Senin

(29/10) siang.

"Kami akan mempelajari lebih lanjut bukti-bukti yang telah didapatkan dari sekitar lima lokasi sejak kemarin. Kepentingan pihak-pihak yang diduga memberikan uang pada sejumlah anggota DPRD Kalteng, proses persetujuan di dalam korporasi sertai fakta lain yang relevan akan menjadi perhatian KPK," ucap Febri.

Pada Sabtu (27/10) KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi di lingkungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan perizinan perkebunan kelapa sawit di sekitar wilayah Danau Sembuluh, Kalteng.

Adapun tersangka yang diduga sebagai pihak penerima berjumlah empat orang, yaitu Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Borak Milton (BM), Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Punding LH Bangkan (PUN), anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Arisavanah (A), dan anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Edy Rosada (ER).

Sedangkan pihak swasta yang diduga sebagai pemberi adalah Direktur PT BAP atau Wakil Direktur Utama PTSMART.Tbk (PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology) Edy Saputra Suradjat (ESS), CEO PT BAP Wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara Willy Agung Adiprad-hana (WAA), dan Manajer Legal PT BAP Teguh Dudy Syamsury Zaldy (TD).

Ketiga petinggi PT BAP diduga menyuap sejumlah legislator Kalteng sekitar Rp 240 juta. Suap itu terkait dengan rencana DPRD Kalteng membuat press release mengenai izin Hak Guna Usaha (HGU) PT BAR

(b1/ant)







Original Post

Fayakhun Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Suap Hari Ini

Media Online detikcom
2018-10-31


Jakarta - Mantan anggota DPR Fayakhun Andriadi menghadapi sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari ini. Fayakhun merupakan terdakwa kasus suap proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla.

"Sidang tuntutan hari ini sekitar pukul 10.00 WIB," ujar jaksa KPK M Takdir saat dihubungi, Rabu (31/10/2018).

Menurut jaksa, selama proses persidangan keterangan saksi yang dihadirkan mulai eks Ketua DPR Setya Novanto hingga mantan anggota DPR TB Hasanudin, tindakan Fayakhun memenuhi pasal yang didakwa.

Fayakhun didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Selama proses persidangan dari semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tim JPU diantaranya Fahmi Darmawansyah, Setya Novanto, hingga TB Hasanudin, bahwa tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan dan selengkapnya akan kami uraikan dalam surat tuntutan," jelas dia.

Fayakhun didakwa menerima suap berupa USD 911.480 dari mantan Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah. Uang suap itu dimaksud agar Fayakhun menambahkan anggaran Bakamla untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone.

Jaksa mengatakan Fayakhun dihubungi Direktur PT Rohde and Schwarz Indonesia Erwin Arief meminta bantuan untuk mengupayakan alokasi proyek Satelit Monitoring di Bakamla. Sebab proyek itu akan mempergunakan barang atau produk dari PT Rohde and Schwarz Indonesia.

Fahmi Darmawansyah disebut jaksa meminta Fayakhun menambahkan alokasi senilai Rp 1,2 triliun yaitu proyek satelit Rp 500 miliar dan proyek drone Rp 720 miliar. Fahmi pun berjanji segera memberikan komitmen fee kepada Fayakhun.

Atas pemintaan itu, jaksa mengatakan Fayakhun meminta agar commitment fee diberikan secara bertahap ke rekening money changer dan bank di Hong Kong, Belgia, dan Singapura. Setelah diterima, Fayakhun memerintahkan anak buahnya bernama Agus Gunawan untuk mengambil uang tersebut.

Saksikan juga video \'Fayakhun Jadi Tersangka KPK, Agus Gumiwang Pimpin Golkar DKI\': [Gambas:Video 20detik]

(fai/aan)

https://news.detik.com/berita/d-4280750/fayakhun-hadapi-sidang-tuntutan-kasus-suap-hari-ini




Original Post

Media