OSO Menang di MA, Lantas?

Media Online JPNN.COM
2018-11-01


jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan uji materi Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 yang mengakibatkan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dicoret dari daftar calon anggota DPD. Namun, KPU belum memutuskan apakah nama OSO bisa kembali masuk daftar calon tetap (DCT) anggota DPD atau tidak.

Sebagaimana diketahui, nama OSO tidak masuk DCT berdasar PKPU 26/2018. Salah satu klausul dalam peraturan itu berisi larangan bagi pengurus partai politik untuk menjadi calon anggota DPD. Aturan tersebut merupakan turunan putusan MK yang mewajibkan pengurus parpol mundur bila masih ingin melanjutkan pencalonan sebagai anggota DPD.

Pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin mengingatkan, putusan MK memiliki keistimewaan di antara produk-produk hukum perundang-undangan yang lain. Khususnya dalam pelaksanaannya. "Putusan MK itu self executing (mengeksekusi dengan sendirinya). Itu bisa langsung diterapkan," terangnya saat dimintai konfirmasi oleh Jawa Pos.

Putusan MK, lanjut Irman, merupakan adik kandung konstitusi. Dengan posisi itu, kedudukan putusan MK bisa dikatakan lebih tinggi daripada UU. "Karena undang-undang sekalipun tidak boleh bertentangan dengan putusan MK," tutur Irman.

Artinya, dengan atau tanpa dibuatkan peraturan teknis di bawahnya, putusan MK tetap berlaku dan bisa dieksekusi.

Dalam kasus OSO, lanjut Irman, KPU sebenarnya tidak wajib membuat aturan turunan. KPU bisa langsung menjadikan putusan MK sebagai rujukan hukum untuk menyatakan bakal calon anggota DPD memenuhi atau tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi KPU untuk memasukkan OSO dalam DCT anggota DPD karena akan bertentangan dengan putusan MK.

Saat dimintai konfirmasi, Kabiro Hukum MA Abdullah menjelaskan, dalam perkara OSO, yang sudah bisa dipublikasikan baru amar putusannya, yakni mengabulkan permohonan. "Minutasinya belum selesai. Jadi, kami juga belum bisa mengetahui bagaimana putusan itu. Pertimbangannya bagaimana," terangnya.



Menurut dia, putusan tersebut sedang dalam proses penyelesaian. "Saya tidak boleh mengomentari putusan. Hanya boleh menyampaikan apa adanya," lanjut Abdullah.

Dia meminta semua pihak menunggu kepastian dari MA, kapan putusan lengkapnya dikeluarkan. Sebab, dia juga tidak bisa memastikan kapan majelis hakim menuntaskan putusan tersebut.

https://www.jpnn.com/news/oso-menang-di-ma-lantas




Original Post

Hari Ini Taufik Kurniawan Dipanggil ke KPK

Media Online Republika Online
2018-11-01


Taufik sudah ditetapkan tersangka sejak Selasa (30/10).REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (1/11) memanggil Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan (TK) yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen. KPK berharap Taufik akan bersikap kooperatif.

"Kami imbau agar saudara TK kooperatif dan datang pada pemeriksaan besok," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/10).

Namun, Febri belum bisa menjelaskan lebih lanjut dalam kapasitas apa pemeriksaan untuk Taufik Kurniawan tersebut. "Kapasitasnya apakah sebagai saksi untuk tersangka yang lain atau sebagai tersangka nanti perlu saya pastikan dulu, tetapi yang pasti besok diagendakan pemeriksaan yang bersangkutan," ucap Febri.

KPK pada Selasa (30/10) resmi menetapkan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai tersangka. Penerimaan hadiah atau janji oleh Taufik Kurniawan terkait perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016.

Diduga Taufik Kurniwan menerima sekurang kurangnya sebesar Rp 3,65 miliar.

Atas perbuatannya tersebut, Taufik Kurniawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/10/31/phh2z8328-hari-ini-taufik-kurniawan-dipanggil-ke-kpk




Original Post

Kostum Azhari Bersaudara saat Perayaan Halloween

Media Online Okezone
2018-11-01


JAKARTA - Halloween merupakan sebuah budaya Barat yang belakangan ikut dirayakan oleh masyarakat Indonesia. Berasal dari kata All Hallows Evening, Halloween sendiri merupakan sebuah perayaan yang didedikasikan untuk mengenang orang yang telah meninggal dunia.

Digelar setiap akhir bulan Oktober, perayaan Halloween sangat identik dengan kostum lucu dan unik. Bahkan Azhari sekeluarga, juga diketahui ikut merayakan Halloween lho.

Berikut kostum Azhari bersaudara saat merayakan momen Halloween:

1. Sarah Azhari

Nama Sarah Azhari menjadi satu dari sekian banyak aktris yang ikut merayakan momen Halloween. Bukan di Jakarta, Sarah justru diketahui merayakan Halloween di sebuah hotel kawasan New York.

Dalam unggahannya di akun Instagram Pribadinya, adik dari Ibra Azhari ini nampake membagikan foto saat dirinya berdandan dan berpakaian ala Cleopatra. Bahkan dalam pesta Halloween yang dilakukannya beberapa waktu lalu, dirinya juga nampak berpose bersama teman-temannya.

"Untuk Halloween tahun ini saya ingin menjadi Cleopatra ratu Firaun. Saya sangat mengagumi dia karena dalam masa hidupnya, dia membuat beberapa kontribusi untuk kekaisarannya dan membuktikan dirinya sebagai penguasa independen, bertekad untuk memperjuangkan negaranya di dunia yang didominasi oleh laki-laki. Dia terbukti sebagai salah satu penguasa Mesir terbesar," tulisnya.

2. Rahma Azhari

Berbeda dengan kakaknya yang merayakan halloween dengan mengenakan kostum Cleopatra, Rahma Azhari justru memilih untuk mendandani putrinya, Caly AJ Azhari di momen halloween. Bahkan si kecil Caly, nampak cantik saat berdandan seperti tokoh Aladin dalam dongeng 1001 malam.

Melalui akun Instagram Storiesnya adik dari Ayu Azhari ini nampak membagikan momen tersebut.

3. Tia Azhari

Adik dari Sarah Azhari, Tia Azhari, juga ikut serta dalam perayaan halloween tahun ini. Bersama sang kakak, Tia nampak menyulap dirinya sebagai Marilyn Monroe.

Mengenakan gaun berwarna putih dengan belahan dada rendah, serta wig berwarna putih, Tia nampak asyik merayakan momen halloween bersama sang kakak. Bahkan ia juga diketahui bertindak sebagai makeup artist untuk Sarah lho?!

(LID)

BERITA FOTO

Siti Khadijah Azhari atau akrab disapa Ayu Azhari saat menjadi saksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2013).

https://celebrity.okezone.com/read/2018/11/01/33/1971723/kostum-azhari-bersaudara-saat-perayaan-halloween




Original Post

DPD Klaim Tinjau Ulang Keberadaan MK Didukung MPR dan DPR

Media Online CNN Indonesia
2018-11-01


Jakarta, CNN Indonesia Wakil KetuaDewan Perwakilan Daerah (DPD) Nono Sampono menjelaskan surat permintaan peninjauan ulang keberadaan lembagaMahkamah Konstitusi (MK) bukan hanya keinginan lembaganya saja, melainkan juga dari MPR dan DPR.

"Yang membuat pernyataan itu tidak hanya DPD, DPR juga membuat dan MPR juga, tiga lembaga yang membuat," kata Nono di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (31/10).

Permintaan tinjau ulang pelaksanaan tugas dan kewenangan MK itu tertuang dalam surat yang ditandatangani Wakil Ketua DPD Nono Sampono bernomor HM.02.00/601/DPDRI/IX/2018. Surat tertanggal 21 September 2018 itu beredar di kalangan awak media.



Dalam surat itu, MK dianggap telah mengeluarkan putusan yang inkonstitusional Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang larangan pengurus partai politik menjadi senator DPD. Surat itu ditujukan kepada Presiden, MPR, DPR, MA, MK, BPK dan Komisi Yudisial.

Menurut Nono, permintaan dari tiga lembaga negara kepada MK baru sekali terjadi dalam sejarah. Untuk itu, dia berharap surat tersebut segera direspons.

"Itu ada tiga lembaga bikin surat. Jadi jangan dilihat hanya satu lembaga, dan tanda tangan saya itu mengatasnamakan pimpinan secara keseluruhan," kata Nono.

Sementara itu, terkait putusan Mahkamah Agung (MA), Nono berkata DPD menghormati segala putusan hukum yang telah diputuskan. Dia meminta semua pihak patuh dan menghargai hasil keputusan tersebut.

"Tentu kita sangat bergembira bahwa akhirnya juga MA memutuskan seperti itu, dari saya sebetulnya marilah sama-sama menghargai proses hukum itu," katanya.

Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) terkait larangan pengurus partai menjadi calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pileg 2019.

"Iya, benar dikabulkan," ujar Juru Bicara MA Suhadi saat dihubungi, Selasa (30/10).

Namun Suhadi belum mengetahui secara rinci putusan MA tersebut, apakah membolehkan OSO yang notabene pengurus Hanura menjadi caleg DPD atau ada implikasi lainnya dalam putusan tersebut.

(swo/pmg)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181031192234-32-343027/dpd-klaim-tinjau-ulang-keberadaan-mk-didukung-mpr-dan-dpr




Original Post

Wali Kota Kendari Divonis 5,5 Tahun

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-11-1


Wali Kota Kendari Divonis 5,5 Tahun

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis 5,5 tahun penjara kepada mantan wali kota Kendari, Asrun, dan Wali Kota Kendari periode 2017-2022, Adriatma Dwi Putra, pada Rabu (31/10). Hakim menilai ayah dan anak tersebut terbukti menerima suap Rp 6,8 miliar dari pengusaha Hasmun Hamzah.

"Menjatuhkan hukuman pidana selama lima tahun dan enam bulan ditambah denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan," kata ketua majelis hakim Hariono saat membacakan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, hakim mencabut hak politik Adriatma dan Asrun selama dua tahun setelah masa hukuman selesai.

Vonis itu lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK selama delapan tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subisder enam bulan. Hariono mengatakan, vonis tersebut berdasarkan dakwaan pertama pasal 12 huruf b UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-i pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam perkara ini, Adriatma dan Asrun menerima suap sebesar Rp 6,8 miliar dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp 2,8 miliar. Uang itu diterima Adriatma karena memenangkan PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) yang dimiliki Hasmun Hamzah dalam lelang pekerjaan pembangunan Jalan Bungkutoko-Kendara New Port tahun 2018-2020.

Pada Februari 2018, Adriatma meminta Has-mum membantu biaya kampanye Asrun sebesar Rp 2,8 miliar. Permintaan itu disanggupi dan diserahkan pada 26 Februari 2018.

Suap tahap kedua sebesar Rp 4 miliar ditujukan agar Asrun memenangkan PT SBN dalam lelang pembangunan kantor DPRD Kendari tahun anggaran 2014-2017. Kemudian, suap juga ditujukan untuk pembangunan Tambat Labuh Zona III Taman Wisata Teluk Ujung Kendari Beach tahun anggaran 2014-2017.

Suap ini dimulai dengan penawaran dua proyek tersebut oleh Fatmawati Faqih yang saat jtu menjabat kepala BPKAD Kota Kendari kepada Hasmun. PT SBN pun ikut dan memenangkan kedua proyek itu.

Pada Juni 2017, Fatmawati mendatangi rumah Hasmun dan meminta commitment fee sebesar t-ujuh persen. Pemberian uang dilakukan dua kali, yaitu pada 15 Juni 2017 sebesar Rp 2 miliar secara tunai dan 30 Agustus 2018.

Fatmawat sendiri dituntut tujuh tahun penjara. Sementara, Hasmun sudah divonis dua tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Dana pencalonan

Dalam persidangan pada Rabu (3/10), JPU KPK, Roy Riady, mengatakan, Asrun pernah menyerahkan uang sebesar Rp 5 miliar ke kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta pada 2017. Penyerahan itu dilakukan melalui Hasmun bersama Fatmawati.

"Bahwa fakta di persidangan saksi menyatakan sekitar akhir tahun 2017 setelah adanya penukaran uang dolar AS. Saksi Hasmun Hamzah bersama saksi Fatmawati menyerahkan uang dolar AS tersebut senilai Rp 5 miliar kepada seseorang di kantor DPP Partai PDIP di Jakarta," kata Roy.

Berdasarkan fakta di persidangan, Asrun yang merupakan calon gubenur Sulawesi Tenggara diusung oleh beberapa partai politik, antara lain, PDIP, PAN, PKS, Hanura, dan Gerindra. Asrun mengakui pada sekitar Desember 2017, dia dan calon wakil gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, menghadap ketua umum DPP PDIP. "Keduanya kemudian menerima rekomendasi sebagai pasangan yang sah calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh Partai PDIP," kata Roy.

antara ed ilham tirta







Original Post

SAKSI SIDANG PENINJAUAN

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-11-1


SAKSI SIDANG PENINJAUAN

Mantan hakim mahkamah konstitusi Hamdan Zoelva dalam sidang peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana Irman Gusman pada kasus suap kuota pembelian gula impor di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (31/10). Hamdan Zoelva dihadirkan pemohon untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli meringankan.

IMAN FIRMANSYAH/REPUBLIKA







Original Post

Payakhun Dituntut 10 Tahun Penjara

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-11-1


Payakhun Dituntut 10 Tahun Penjara

JAKARTA -Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andna-di. dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Fayakhun didakwa menerima suap 911.680 dolar AS dari

Direktur Utama PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah, terkait proyek pengadaan sateltit monitoring dan drone di Badan Keamanan-Laut (Bakamlal.

"Kami menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa." kata JPU KPK, Anto Wibowo, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 131/10).

JPU juga meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan

hak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak selesai menjalani pidana pokok. JPU menilai terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan korupsi secara berlanjut.

Suap proyek itu berawal saat Fayakhun bertemu Ali Fahmi. Dia meminta Fayakhun mengupayakan usulan penambahan alokasi anggaran di Bakamla. Fayakhun kemudian meminta commitment fee untuk pengurusan tambahan anggaran tersebut.

dian fath risalah ed ilham tirta







Original Post

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-11-1


PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Peneliti Formappi Lucius Karus (kanan) berbicara terkait putusan Mahkamah Agung tentang larangan pengurus partai menjadi anggota DPD RI di ICW, Jakarta, Rabu 131/10).

WIHDAN HIDAYAT/REPUBLIKA







Original Post

Putusan MA Dinilai Rancu

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-11-1


Putusan MA Dinilai Rancu

DPD minta semua pihak hormati putusan MA.

JAKARTA -Sejumlah lembaga swadaya masyarakat maupun pegiat demokrasi menilai putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembolehan pengurus partai menjadi calon anggota DPD RI rancu. Mereka menganggap putusan tersebut tidak bisa digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meneliti syarat pencalonan anggota DPD.

Koordinator Bidang Politik dan Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz meminta KPU konsisten terhadap putusannya mencoret caleg DPD dari partai meski ada putusan MA ini. Sebab, menurut ICW, putusan MA terkait gugatan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tersebut rancu. Donal mengatakan, jika putusan MA memang benar menyatakan pengurus partai dibolehkan nyalon DPD, ini men-jungkirbalikkan logika hukum dan logika demokrasi.

Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juli lalu sudah memutuskan bahwa pengurus parpol tidak bisa menjadi calon anggota DPD. MKjuga secara tegas menjelaskan jika putusannya mulai berlaku untuk Pemilu 2019 dan bukan untuk Pemilu 2024. "Namun, kami harap KPU konsisten menyikapinya dengan tetap menggunakan dasar peraturan yang ada soal pencalonan anggota DPD. Putusan MA ini rancu dan tidak bisa digunakan," ujar Donal di kantor ICW, Kalibata, Selasa (31/10).

Donal menambahkan, jika merujuk pada proses pencalonan DPD saat itu pun putusan MK sudah bisa diberlakukan. Pada Juli lalu, KPU belum menetapkan daftar calon tetap (DCT) peserta Pemilu 2019. Maka MK berpendapat masih ada waktu bagi bakal calon anggota DPD untuk melepas baju parpol dan bisa resmi menjadi calon anggota DPD. "Semangatnya apa, untuk memurnikan DPD sebagai lembaga yang merepresentasikan daerah. Dengan demikian, tidak bertabrakan dengan peran DPR RI yang merepresentasikan parpol," ujarnya.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perlu-dem) Fadli Ramadhanil mengatakan, dasar KPU mencoret para pengurus parpol yang tidak menyerahkan .surat pengunduran diri saat mendaftar sebagai calon anggota DPD adalah putusan MK, sehingga putusan itu bersifat final, mengikat, dan derajat penggunaannya sama dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Sementara itu, MA dalam memproses uji materi PKPU Nomor 26 Tahun 2018 menggunakan batu uji UU Pemilu. Perlu-dem mempertanyakan batu uji yang digunakan MA dalam memutuskan pengajuan gugatan larangan pengurus partai nyaleg DPD tersebut. "Putusan MK sendiri mengacu pada uji materi atas UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017," ujar Fadli.

Dengan demikian, tidak ada celah atau ruang hukum untuk mengatakan bahwa PKPU ber-

tentangan dengan undang-undang. Fadli berharap kekuasaan kehakiman tetap merujuk pada ketentuan hukum serta prinsip- prinsip hukum yang berlaku agar tidak ada kekacauan dalam bernegara. Perludem juga meminta MA segera memublikasikan pu-

tusan terkait PKPU larangan pengurus partai nyalon DPD. Jika tidak, putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Fadli menyebut putusan MA atas perkara uji materi yang diajukan oleh Oesman Sapta Odang (OSO) ini sebagai "duga-

an putusan". "Sebab, sampai saat ini belum diketahui putusannya seperti apa. Petikan dari putusan sendiri juga belum keluar. Baru ada pernyataan singkat dari juru bicara MA yang membenarkan bahwa uji materi itu dikabulkan," ujar Fadli.

Oleh karena itu, dia menilai kondisi saat ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Baik penyelenggara pemilu maupun masyarakat tidak tahu bagian mana saja dari uji materi yang dikabulkan oleh MA. Hal ini harus menjadi evaluasi dari MA agar semua hasil putusan jelas dan terang, apa pun amar putusannya. "Segera saja publikasikan supaya masyarakat tahu, penyelenggara pemilu juga tahu. Jika tidak segera dipublikasikan justru semakin membuat ketidakpastian hukum," ujarnya.

Sementara, Juru Bicara MA Suhadi mengatakan, minutasi terhadap putusan MA terkait la-

rangan pengurus partai jadi anggota DPD masih belum selesai. Pihaknya memahami jika penyelenggara pemilu sangat membutuhkan salinan putusan itu. Tetapi, sejumlah proses harus dilakukan sebelum salinan putusan bisa dipublikasikan.

"Tapi saya rasa mereka mengerti bahwa untuk mengeluarkan informasi itu Aran juga lewat koreksi yang berlapis-lapis, yakni dari panitera pengganti, pembaca satu, pembaca dua, pembaca tiga. Dari panitera muda sendiri menyatakan salinannya belum ada. Mudah-mudahan bisa keluar pekan ini," ujarnya.

Wakil Ketua DPD Nono Sampono meminta semua pihak untuk menghormati putusan MA tersebut. "Kita harus menghargai proses yang sudah berjalan, baik mulai dari Bawaslu sampai di MA, bahkan yang di PTUN juga berjalan, jadi ini proses hukum,"

kata Nono.

ed agus raharjo/ DIANERIKANUGRAHENY/FEBRIANTO ADI SAPUTRO







Original Post

Kemenangan OSO Sulit Dinalar

Media Cetak Media Indonesia Halaman 3
2018-11-1


Kemenangan OSO Sulit Dinalar

PUTUSAN Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan uji materi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 dinilai sulit untuk dinalar. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengaku terkejut dengan putusan tersebut.

Uji materi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 diajukan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). MA kemudian mengabulkan gugatan OSO yang juga Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Ini putusan aneh bin ajaib," kata Donal pada diskusi yang digelar di Kantor ICW, Jakarta, kemarin.

Dengan keluarnya putusan MA itu, KPU harus memasukkan kembali nama OSO dalam daftar calon tetap anggota DPD RI pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

KPU juga harus membatalkan keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Donal menambahkan putusan MA itu bertabrakan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 30/PUU-

XVI/2018 yang melarang anggota DPD melaksanakan pekerjaan lain yang menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan fungsi anggota DPD.

Menurut Donal, larangan MK tersebut memurnikan fungsi kelembagaan DPD sebagai representasi daerah di tingkat pusat. Selain itu, muruwah DPD juga harus dipisahkan dari kepentingan partai politik yang sejatinya telah ada di DPR.

Dengan memurnikan DPD dari kepentingan politik,

Donal juga mengatakan dapat menghidupkan kembali fungsi DPD untuk fokus kepada isu-isu di tingkat konstituen. "Kalau mau, ya lepas baju partai dan silakan maju sebagai calon DPD," tandas Donal.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan dengan dikabulkannya uji materil yang diajukan Oesman Sapta Odang akan membuka jalan bagi pengurus partai politik lain untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

"Perhatiannya bukan saja kepada OSO, melainkan pada pengurus partai lain yang maju sebagai calon anggota DPD dan terdaftar dalam pengurus partai," kata Fadli.

Yang patut diperhatikan pengurus partai politik jika tetap ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD ialah mengundurkan diri dari kepengurusan partai melalui keterangan tertulis dan dibubuhi tanda tangan di atas meterai.

"KPU harus menerima surat keputusan parpol terkait hal itu," kata Fadli.

(/P-3)







Original Post

PERESMIAN 85 PENGADILAN NEGERI

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-11-1


PERESMIAN 85 PENGADILAN NEGERI

Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali melihat desain bangunan Pengadilan Negeri Melonguane saat peletakan batu pertama pembangunan gedung tersebut seusai peresmian.secara serentak 85 pengadilan negeri se-Indonesia di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Senin (22/10). MA meresmikan 85 pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, yang secara simbolis diselenggarakan di Kabupatena Kepulauan Talaud.

Ml.USMAN ISKANDAR







Original Post

Momentum Mewujudkan Peradilan Cepat

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-11-1


Momentum Mewujudkan Peradilan Cepat

Dipilihnya Melonguane karena memiliki nilai strategis dan berada di ujung wilayah Indonesia, yakni berbatasan dengan negara Filipina.

Putri Rosmaua putri@mediaindonesio. com

SEBANYAK 85 pengadilan negeri diresmikan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Muhammad Hatta Ali bersama Gubernur Sulawesi Utara Oily Dondokambey di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, daerah perbatasan dengan Filipina.

"Peresmian serentak 85 pengadilan negeri ini menjadi momentum bagi perwujudan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan," kata Hatta Ali di Melonguane, ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaud.

Menurut Hatta, dibangunnya gedung pengadilan di setiap daerah sebagau upaya mem-

permudah akses masyarakat terhadap peradilan. Selain itu, dipilihnya Melonguane menjadi pusat peresmian karena memiliki nilai strategis

dan berada di ujung wilayah Indonesia, berbatasan dengan negara Filipina.

Hatta optimistis dibukanya pengadilan negeri di daerah

pinggiran NKRI seperti di Melonguane akan mendorong langkah pemerintah lebih dekat dengan para pencari keadilan yang ada di wilayah

pinggiran Indonesia.

Kebijakan pemerintah membangun dari perbatasan memacu daerah untuk terus berkembang, serta merupakan

bagian dari pemerataan pembangunan berkeadilan.

"Disadari, interaksi sosial dan ekonomi tidak lepas dari gesekan sehingga ada masalah dalam hukum. Untuk itu, lembaga formal perlu menyelesaikan sengketa. Pengadilan menjadi kebutuhan agar ketertiban di perbatasan dapat terjaga dan kesejahteraan rakyat dapat terjaga," ujarnya.

Dengan adanya pengadilan itu, hak dasar masyarakat terhadap hukum dan hak asasi harus terpenuhi dengan baik. "Masyarakat harus paham dan sadar hak hukum, akses keadilan harus berfokus dalam sistem hukum dan dapat diakses semua orang dari berbagai kalangan."

Hatta juga berharap lembaga peradilan dapat diakses semua masyarakat sebab keputusan yang adil harus dirasakan semua kalangan masyarakat. Lembaga peradilan sebagai bagian struktur hukum memiliki peran strategis dalam pemenuhan hak dasar yakni perlindungan dan kepastian hukum.

Siapkan SDM

Saat ini, MA menyiapkan 977 aparatur peradilan sebagai

sumber daya manusia (SDM) yang akan ditempatkan untuk mengisi dan menjalankan operasional 85 pengadilan baru yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebanyak 977 orang aparatur pengadilan itu terdiri atas 283 hakim dan 694 pegawai tenaga teknis serta kesekretariatan sehingga setiap pengadilan baru sudah mempunyai minimal jumlah SDM agar dapat beroperasi melayani kebutuhan pencari keadilan.

Menurut Sekretaris MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo, terkait dengan sumber daya hakim, 283 hakim disiapkan termasuk dengan hakim yang akan menduduki posisi pimpinan ataupun hakim yang akan menangani perkara.

"Untuk sumber daya 694 orang pegawai, itu sudah termasuk untuk tenaga kepani-teraan, seperti panitera, panitera muda, juru sita, juga tenaga kesekretariatan, seperti sekretaris dan parerkasubbag," kata Pudjo.

Sebanyak 85 pengadilan baru yang diresmikan itu terdiri atas 3 badan peradilan, yaitu 30 pengadilan negeri, 50 pengadilan agama, 3 mahkamah syariah, sena 2 pengadilan tata usaha negara.

(P-l)







Original Post

BAPAK DAN ANAK DIVONIS 5,5 TAHUN PENJARA

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-11-1


BAPAK DAN ANAK DIVONIS 5,5 TAHUN PENJARA

Mantan Wali Kota Kendari Asrun (kanan) bersama anaknya yang juga Wali Kota nonaktif Kendari Adriatma Dwi Putra menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Hakim memvonis keduanya hukuman 5,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kota Kendari.

ANTARA/APRILIO AKBAR







Original Post

Skandal Korupsi Korporasi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 8
2018-11-1


Skandal Korupsi Korporasi

Reza Syawawi

Peneliti Hukum dan Kebijakan Transparency International Indonesia

KASUS yang menyeret (petinggi) korporasi dalam pusaran korupsi seharusnya semakin memperkuat asumsi bahwa korporasi sebagai "badan hukum patut diseret ke pengadilan sebab keterlibatan aktor-aktor strategis dalam korporasi yang berimplikasi terhadap adanya transaksi uang/aset yang sangat besar tidak mungkin terjadi tanpa melalui persetujuan di internal korporasi.

Selain itu, dampak yang akan ditimbulkan kasus korupsi yang melibatkan korporasi tentu jauh lebih besar, baik kerugian bagi negara, lingkungan, maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin pembangunan proyek Meikarta, keterlibatan korporasi setidaknya bisa dimulai dari penetapan tersangka terhadap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS). Dalam kasus ini diduga BS memberikan suap Rp7. miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (NHS). Suap itu diduga menjadi

bagian dari fee sebesar Rpl3 miliar terkait dengan proses perizinan proyek Meikarta.

Korupsi korporasi sebetulnya tidak hanya yang terkait dengan korporasi swasta. Ada korporasi negara (BUMN) yang juga tidak luput dari praktik semacam ini. Sebut saja kasus terakhir dalam dugaan suap dalam proyek PLTU Riau-1 yang melibatkan anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih (EMS) dari Partai Golkar dan pihak korporasi/pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK).

Dalam perkembangan terakhir Idrus Marham (IM), mantan anggota DPR dari Partai Golkar sekaligus mantan menteri sosial, telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi tersebut (24/8). IM diduga bersama-sama EMS menerima hadiah atau janji dari JBK yang terkait dengan proyek PLTU Riau-1.

Korupsi sektor swasta

Korupsi yang melibatkan politisi dan pengusaha semakin memperkuat fakta tentang lemahnya mekanisme

pencegahan korupsi di internal korporasi. Jika melihat data statistik dalam laporan tahunan KPK tahun 2017 selama kurun waktu 2004-2017, jumlah pelaku tindak pidana korupsi yang berasal dari swasta menduduki peringkat pertama yakni sebanyak 184 pelaku.

Jika dilihat tren kasus dari tahun ke tahun, memang menunjukkan kenaikan yang signifikan. Di 2016 dan 2017 saja ada 56 pelaku korupsi dari sektor swasta.

Di level pencegahan, upaya untuk menekan dan memitigasi korupsi di internal korporasi agaknya hanya dilakukan melalui event publik seperti seminar, sosialisasi, imbauan, surat edaran, dsb. Akan tetapi, ndak sampai menilai sejauh mana korporasi itu mendesain sistem antikorupsi di internalnya. Khususnya terhadap BUMN ataupun bagi korporasi swasta yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah.

Senada dengan di atas, laporan Transparency in Corporate Reporting (2017) yang dikeluarkan Transparency International Indonesia (TID mengungkapkan bahwa sebagian besar dari 100 perusahaan (Fortune Top Hundred) terbesar di Indonesia

dinilai tidak cukup terbuka kepada publik dan berpotensi gagal membuktikan program antikorupsi di internal perusahaan (www.ti.or.id/ transparency-ih-corporate-reporting). Hal ini mengindikasikan bahwa korporasi tidak cukup memiliki modali-tas untuk terlibat dalam mencegah korupsi, bahkan di internal mereka sekalipun.

Dalam, konteks ini negara sebetulnya dapat membuat kebijakan untuk mewajibkan korporasi mendesain sistem antikorupsi di internalnya. Mandat ini sesungguhnya telah menjadi kewajiban Indonesia menurut Konvensi Antikorupsi (UNCAC, 2003) yang telah diratifikasi melalui UU 7/2006.

Dalam Pasal 12 {private sector) ayat (2) huruf (b) konvensi itu secara jelas disebutkan bahwa untuk mencegah korupsi negara dapat membuat regulasi mengenai tata cara dan standar untuk menjaga integritas badan swasta. Termasuk kode etik dalam pelaksanaan usaha, pencegahan benturan kepentingan, serta bagi peningkatan penggunaan praktik komersial yang baik dan dalam hubungan kontraktual usaha dengan negara.

Instrumen hukum

Dari segi hukum, korporasi adalah subjek hukum tindak pidana korupsi. Hal itu diatur dalam UU 31/1999 jo UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor, yang diperkuat melalui Peraturan MA (Perma) Nol 3/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Belakangan pemerintah memang telah mengeluarkan Peraturan Presiden No 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenah Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme.

Dari sisi penindakan, perpres ini ditujukan agar dalam proses pemidanaan yang terkait korporasi dapat mengidentifikasi, memverifikasi, dan menjangkau pemilik manfaat dari suatu korporasi. Korupsi sebagai salah satu tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang tentu akan saling terkait untuk menelusuri pihak-pihak yang ikut menikmati hasil tindak pidana korupsi.

Selain itu, dalam konteks pencegahan, ada kewajiban bagi korporasi untuk memublikasikan informasi yang terkait dengan pemilik manfaat dari suatu korporasi. Regulasi ini di satu sisi memang memberikan kontribusi pencegahan korupsi dalam konteks keterbukaan informasi. Na-

mun, tidak diikuti dengan kebijakan lain yang mewajibkan adanya kebijakan antikorupsi yang-lebihJkompre-hensif di internal korporasi.

Pemidanaan terhadap korporasi memang masih sebatas tersedianya aturan, belum menjadi bagian dari strategi untuk mengungkap kasus korupsi yang lebih besar. Maraknya kasus korupsi yang melibatkan korporasi seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera mendesain sistem yang memitigasi terjadinya korupsi.

Sebagai langkah awal, pemerintah perlu meninjau ulang korporasi swasta yang bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan proyek infrastruktur. Penilaian itu tidak sebatas komitmen antikorupsi korporasi, tapi juga memberikan tenggat untuk mendesain sistem antikorupsi di internalnya ses.uai standar pemerintah.

Terakhir dari segi penegakan hukum, pemidanaan terhadap korporasi sudah sangat layak dan mungkin dilakukan. Ketersediaan instrumen hukum sudah sepatutnya dimanfaatkan untuk memberikan pembelajaran dan efek jera bagi korporasi untuk menghindari praktik korupsi dalam proses bisnis mereka. Keuntungannya tentu saja bagi keberlangsungan bisnis korporasi ataupun dalam rangka melindungi kepentingan publik yang jauh lebih besar.

Reza Syawawi







Original Post

Terdakwa kasus dugaan suap

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-11-1


Terdakwa kasus dugaan suap

pengadaan satelit monitoring di Bakamla, Fayakhun Andriadi, hadir dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (31/10/2018). Ia dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

KOMPAS/ALIF ICHWAN







Original Post

Hak Politik Fayakhun Terancam Dicabut

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-11-1


Hak Politik Fayakhun Terancam Dicabut

JAKARTA, KOMPAS - Anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi, terancam dicabut hak politiknya selama lima tahun karena diduga menerima suap dari proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut RI. Pidana tambahan ini dinilai sesuai meski yang bersangkutan mengakui dan menyesali perbuatannya, bahkan mengembalikan sejumlah uang yang diterimanya.

Dalam agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (31/10/2018), Jaksa Kresno Anto Wibowo menyampaikan hukuman tambahan tersebut berfungsi guna melindungi masyarakat untuk sementara waktu serta memberikan efek jera kepada terdakwa. "Agar masyarakat tidak memilih kembali pejabat publik yang pernah berperilaku koruptif," ujar Kresno.

Sementara untuk pidana pokok, Fayakhun dituntut pidana 10 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurung-

an. Ia dinilai terbukti menerima uang terkait proyek pengadaan satelit monitoring bernilai Rp 222,4 miliar.

Sebelumnya, Fayakhun didakwa menerima 911.480 dollar AS dalam beberapa tahap melalui sejumlah rekening luar negeri. Dari penerimaan yang nilainya setara dengan Rp 12 miliar tersebut, Fayakhun telah mengembalikan Rp 2 miliar kepada KPK. Sisanya diungkapnya telah digunakan untuk keperluan pemenangan dirinya menjadi Ketua DPD Golkar DKI Jakarta dan sebagian ada yang mengalir untuk Musyawarah Nasional Golkar di Bali pada 2016.

Atas tuntutan ini, Ketua Majelis Hakim Franky Tumbuwun memberikan waktu sepekan untuk menyusun nota pembelaan. Fayakhun berencana menyampaikan pleidoi pribadi, begitu pula dengan penasihat hukum yang akan mengajukan nota pembelaan.

Di hari yang sama, Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi Jakarta melalui Ketua Majelis Hakim Hariono menjatuhkan hukuman pidana 5 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan ayahnya, Asrun, yang merupakan mantan Wali Kota Kendari.

Keduanya dinyatakan terbukti menerima suap Rp 6,8 miliar untuk keperluan pemilihan Asrun sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara pada Pilkada 2018. Suap tersebut juga sebagai pelicin bagi kontraktor untuk memperoleh proyek infrastruktur di Kendari.

(IAN)







Original Post

Terlibat mafia, mantan pesepak bola Vincenzo Iaquinta dibui dua tahun

Media Online Antara
2018-11-01


Jakarta (ANTARA News) - Mantan pesepak bola Vincenzo Iaquinta dijatuhi hukuman penjara dua tahun atas kepemilikan senjata api oleh pengadilan yang tengah menangani kasus mafia besar-besaran, pada Rabu waktu setempat.

Mantan penyerang Juventus serta bagian dari skuat tim nasional Italia yang menjuarai Piala Dunia 2006 itu merupakan satu dari 148 orang yang diadili terkait keterlibatan mereka dengan Ndrangheta, sebuah klik mafia besar di Italia selatan, Calabria.

Pengadilan membebaskan Iaquinta atas keterlibatan langsung dengan mafia, namun ayahnya divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 19 tahun. Ayah Iaquinta merupakan satu dari sedikitnya 120 orang yang divonis bersalah.

Pengadilan menganggap Iaquinta secara ilegal menyerahkan dua pucuk senjata api kepada ayahnya, yang pada saat itu di bawah putusan pengadilan dilarang memiliki senjata api.

Pengacara bapak anak yang berasal dari Calabria itu menyatakan akan mengajukan banding, sementara Iaquinta menyangkal melakukan kesalahan sebagaimana putusan pengadilan.

"Mereka merusak hidup saya hanya karena berasal dari Calabria," seru Iaquinta sembari meninggalkan gedung pengadilan, demikian dikutip Reuters.

"Kami tidak melakukan apa-apa dan tak ada sangkut pautnya dengan Ndrangheta. Saya menderita seperti anjing...akibat sesuatu yang tidak jelas," ujarnya menambahkan.

Menurut Iaquinta senjata api yang diberikan ke ayahnya demi keamanan karena berencana pindah rumah.

Di Italia, seorang terdakwa bisa mengajukan dua kali banding sebelum putusan inkracht. Pun ketika putusan sudah inkracht, kecil kemungkinan Iaquinta harus mendekam di penjara untuk kasus jenis yang dihadapinya.

Ndrangheta berkembang menjadi jaringan mafia kuat dalam satu dasawarsa terakhir di Italia selatan, dengan aktivitas utama menyelundupkan kokain dan berbagai obat terlarang lainnya ke Eropa dari Afrika Selatan.Pewarta: Gilang GaliarthaEditor: Irwan SuhirwandiCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/763912/terlibat-mafia-mantan-pesepak-bola-vincenzo-iaquinta-dibui-dua-tahun




Original Post

Merawat Ingatan untuk Masa Depan

Media Cetak Kompas Halaman 5
2018-11-1


Merawat Ingatan untuk Masa Depan

Ikrar Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, memang dicetuskan para pemuda di bangunan yang berada di Jalan Kramat Raya 106, Jakarta, yang kini telah menjadi Museum Sumpah Pemuda Namun, kelahiran ikrar itu tak bisa dipisahkan dari Gedung Katholieke Jongelingen Bond atau Perhimpunan Pemuda Katolik dan Oost Java Bioscoop.

Hal ini karena rangkaian kongres yang menghasilkan Sumpah Pemuda terjadi di tiga gedung tersebut

Jika selama ini hanya gedung di Kramat Raya 106 yang banyak diingat dalam lahirnya Sumpah Pemuda, hal itu antara lain karena di gedung tersebut memori tentang Sumpah Pemuda dirawat dan dijaga dengan optimal. Adapun Gedung Katholieke Jongelingen Bond (KJB) dan Oost Java Bioscoop saat ini telah dibongkar.

Di atas tanah tempat bekas Gedung KJB, kini berdiri Gedung Pertemuan Gereja Katedral Jakarta Gedung pertemuan itu berada persis di belakang Katedral.

Dari Memoar Alumni Pemuda Katolik yang disusun Djoko-pranoto, Lahur, dan Soedjoed, Gedung KJB diupayakan pendiriannya oleh Pastor Jan van Rijkervosel yang juga inisiator terbentuknya KJB. Gedung itu mulai digunakan pada 1918.

Sejak dua tahun lalu, Gereja Katedral mencoba menghidupkan memori itu. Sumber dan bukti-bukti sejarah pun ditelusuri. Kemudian, saat pihak gereja membangun Museum Katedral, disediakan ruang khusus untuk menghidupkan memori Kongres Pemuda II di KJB.

Saat Kompas mengunjungi ruang itu. Jumat (26/10/2018), van-del dengan lambang KJB telah dipajang. Warna kain yang sudah memudar menunjukkan usia vandel yang diperkirakan puluhan tahun. Di vandel itu tertera tanggal lahir KJR 19 September 1914. Di samping kiri dan kanan vandel terpampang sejarah singkat KJB dan Kongres Pemuda II, termasuk pertemuan di Gedung KJB. Mulai Sabtu (27/10), museum tersebut sudah bisa dikunjungi.

Pihak gereja berupaya meng- usulkan agar lokasi KJB menjadi situs cagar budaya. "Ini upaya kita merawat ingatan. Merawat ingatan itu penting agar kita bisa melangkah maju dengan lebih baik karena telah diperkaya oleh pengalaman sejarah," tutur Pastor Paroki Katedral Hani Rudi Hartoko.

Tak diketahui persis

Sementara itu, keberadaan Gedung Oost Java Bioscoop saat ini tak diketahui secara pasti. Sejumlah sejarawan, seperti Anhar Gonggong dari Universitas Indonesia dan pendiri Komunitas Histeria Indonesia, Asep Kam-bali, sebatas mengetahui jika gedung itu berada di Jalan Medan Merdeka Utara

Dari koran Persatoean Indonesia yang menginformasikan rencana tentang Kongres Pemuda II disebutkan bahwa Oost Java Bioscoop ada di Koningsplein Noord. Koningsplein Noord adalah nama jalan di era Hindia Belanda yang setelah Indonesia

merdeka diubah menjadi Medan Merdeka Utara

Dalam tulisan Haris Jauhari di Layar Perak. 90 Tahun Bioskop di Indonesia, bioskop disebut berada di pojok pertemuan Jalan Medan Merdeka Utara dengan Jalan Veteran III. Maka, bisa jadi bioskop itu ada di area yang kini berdiri Gedung Mahkamah Agung (MA) atau Kompleks Istana Merdeka

Informasi lain dari Peranan Gedung Kramat Raya 106 Dalam Melahirkan Sumpah Pemuda yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1998 disebutkan, bioskop ada di Medan Merdeka Utara Nomor 14 dan pernah digunakan menjadi Gedung Pemuda

Harian Kompas, pada 14 Oktober 1965 menyebutkan, Gedung Pemuda yang ada di Merdeka Utara menjadi sasaran amuk massa Hal ini karena kelompok pemuda yang beraktivitas di gedung itu diafiliasikan menjadi bagian dari Gerakan 30 September 1965.

Jika bioskop disebut beralamat di Medan Merdeka Utara 14, bisa jadi bangunan itu dahulu ada di sebelah timur Istana Merdeka atau di sebelah barat Gedung MA. Sebab, alamat dari Gedung MA saat ini adalah Medan Merdeka Utara Nomor 9-13.

Sulitnya mencari sebagian dari lokasi Kongres Pemuda II itu semoga tak ikut memudarkan memori akan pentingnya kongres dan Sumpah Pemuda Pasalnya, politisi, wartawan, dan pengusaha asal Jamaika, Marcus Mosiah Garvey (1887-1940), pernah mengingatkan, "Mereka yang tidak memiliki pengetahuan akan sejarah, asal-usul, dan budaya mereka, seperti pohon tanpa akar."

(APA/BOW)







Original Post

Lindungi Pekerja Migran

Media Cetak Kompas Halaman 6
2018-11-1


Lindungi Pekerja Migran

Satu lagi pekerja migran Indonesia dihukum mati di Arab Saudi. Yang memprihatinkan, Pemerintah Arab Saudi tidak mengirim notiflkasi hukuman mati tersebut.

Tuti Tursilawati, asal Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sebagai pekerja rumah tangga di Thaif, tahun 2010 diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana atas orangtua majikannya. Vonis hakim dijatuhkan tahun 2011.

Pemerintah Indonesia mengklaim telah berupaya keras membebaskan Tuti dari hukuman mati. Upaya itu, antara lain, mengajukan tiga kali banding yang semuanya dipenuhi dan dua kali peninjauan kembali walaupun hanya satu yang dikabulkan.

Lembaga advokasi hak-hak pekerja migran, Migrant Care, menyebut hukuman terhadap Tuti tanpa pemberitahuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi pekerja migran. Organisasi ini menuntut Pemerintah RI meminta Arab Saudi memenuhi syarat perlindungan pekerja migran seperti tercantum dalam nota kesepahaman tentang sistem satu pintu yang ditandatangani menteri ketenagakerjaan kedua negara dua pekan lalu.

Kita masih ingat bagaimana Pemerintah Indonesia menyambut hangat kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia pada Maret 2017. Kunjungan itu seyogianya menjadi modal lebih meningkatkan diplomasi untuk melindungi pekerja migran kita. Jika perlu, pemerintah memiliki utusan khusus untuk menyelamatkan pekerja migran mengingat hingga Oktober tahun ini dua pekerja dihukum mati, pada 2015 juga dua pekerja, dan pada 2011 satu pekerja bernasib sama di Saudi.

Menurut Kementerian Luar Negeri RI, masih terdapat 13 warga negara Indonesia terancam hukuman mati di Arab Saudi dengan satu orang di antaranya. Eti bin Toyib, sudah mendapat keputusan tetap. Sementara Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menyebut 19 pekerja terancam hukuman mati.

Sejumlah pekerja migran berhasil dibebaskan dari hukuman mati dan kembali ke Tanah Air. Karena itu, kita menginginkan pemerintah bekerja lebih keras lagi melindungi pekerja migran, terutama perempuan pekerja dalam rumah tangga. Perempuan pekerja rumah tangga, terutama di negara dengan norma budaya sangat konservatif seperti Arab Saudi, rentan mengalami kekerasan sebab ada relasi sangat timpang antara majikan dan pekerja serta antara perempuan dan laki-laki.

Perlindungan terhadap pekerja migran seharusnya dilakukan sejak perekrutan di daerah asal, terutama dari manipulasi dan penipuan calo. Calon tenaga kerja harus mendapat pengetahuan mengenai hak dasar mereka, termasuk saat mengalami kekerasan dari majikan dan saat berhadapan dengan hukum.

Dengan masih banyaknya pekerja migran Indonesia terancam hukuman mati, pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi lagi secara menyeluruh terhadap jumlah dan status seluruh pekerja migran Indonesia.

Evaluasi juga dilakukan terhadap sistem perekrutan dan perusahaan pengerah tenaga kerja dan memberi sanksi tegas apabila ada yang tidak memenuhi kewajibannya. Kita juga menginginkan perjanjian antara Pemerintah RI dan negara penerima TKI dapat dijalankan sungguh-sungguh sebagai wujud kehadiran negara melindungi warga negaranya.

REDAKSI







Original Post

Pidana Korupsi Korporasi

Media Cetak Kompas Halaman 6
2018-11-1


Pidana Korupsi Korporasi

Eddy OS Hiariej

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Pada Kamis, 11 Oktober 2018, untuk pertama kalinya Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa korporasi sebagai pelaku korupsi.

Dalam sidang perdana, KPK mendakwa PT Duta Graha Indah yang telah berganti nama menjadi PT Nusantara Konstruksi Enjiniring yang diwakili Djoko Eko Suprastowo sebagai direktur utama. Bahkan, saat ini, KPK mencoba membidik korporasi yang acapkali melakukan penyuapan terhadap penyelenggara negara

Sebenarnya hal ihwal pertanggungjawaban pidana korporasi telah menjadi perdebatan sejak awal abad ke-19. Namun, sampai dengan abad milenial ini, ada beberapa negara yang secara tegas tidak menganut pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidananya, seperti Jerman, Italia, Yunani, Portugal, dan Spanyol.

Negara-negara ini berpegang teguh pada dua doktrin yang dikemukakan oleh Friedrich Cari von Savigny dan Malblanc. Pertama, universitas delinquere non potest (korporasi tidak dapat dipidana) dan kedua, societies delinquere non potest (korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana). Di negara-negara itu, pertanggungjawaban korporasi hanya dikenal dalam lapangan hukum perdata dan administrasi.

Lima teori

Dalam doktrin hukum pidana, paling tidak kita mengenal ada lima teori pertanggungjawaban korporasi Pertama, teori identifikasi yang menyatakan bahwa suatu korporasi dapat melakukan kejahatan melalui individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang memiliki posisi tinggi atau memainkan suatu fungsi kunci dalam pengambilan keputusan korporasi. Teori ini juga disebut sebagai alter . ego. Kedua, vicarious liability yang menyatakan bahwa seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Dalam konteks korporasi, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus korporasi sebagai "agen" dari korporasi tersebut Vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti pada awalnya diterapkan dalam kejahatan terhadap lingkungan. Perkembangan lebih lanjut dari vicarious liability, ada yang dikenal dengan absolut liability dan strict liability. Perbedaan prinsip keduanya dalam absolut liability tidak diperlukan adanya kesalahan atau mens rea, tetapi yang dibutuhkan adalah pembuktian bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Sementara dalam

strict liability mensyaratkan pembuktian bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang diragukan. Artinya, terdakwa berhak untuk dilakukan due diligence berkaitan dengan kasus tersebut

Ketiga, teori delegasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diletakkan kepada orang yang oleh direksi diberi delegasi untuk melaksanakan kewenangan korporasi. Teori ini sebagai jalan tengah antara teori identifikasi yang sempit dan teori vicarious liability yang terlalu luas manakala berhadapan dengan struktur korporasi yang rumit Keempat, teori agregasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi jika perbuatan tersebut dilakukan sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan tidak berdiri sendiri.

Kelima, teori model budaya kerja yang menyatakan bahwa kebijakan korporasi yang tersurat dan tersirat memengaruhi cara kerja korporasi dan dapat dimintakan pertanggungjawaban jika tindakan seseorang memiliki dasar rasional bahwa korporasi memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut

Ketentuan korporasi

Pertanyaan lebih lanjut, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) kita mengikuti teori yang mana? Pasal 20 Ayat (1) dah Ayat (2) UU a quo secara eksplisit menyatakan (1) "Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya". (2) "Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama".

Ketentuan tersebut sepintas kilas seolah-olah antara Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal a quo berhubungan. Namun, jika dikaji lebih mendalam, antara Ayat (1) dan Ayat (2) menggunakan dua teori yang berbeda. Pasal 20 Ayat (1) menggunakan teori identifikasi. Di sini yang didakwa dan dituntut adalah pengurus untuk dan atas nama korporasi sekaligus untuk dan atas nama individu. Sementara Ayat (2) menggunakan teori agregasi. Artinya, yang didakwa dan dituntut adalah korporasi.

Ketentuan lebih lanjut perihal pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016. Berdasarkan perma itu, ada tiga kemungkinan tanggung jawab pidana oleh korporasi. Pertama, jika kejahatan memberikan manfaat atau keuntungan atau memenuhi kepentingan korporasi. Kedua, jika korporasi membiarkan tindak pidana Ketiga, jika korporasi

tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar tidak terjadi tindak pidana, termasuk dampak besar setelah tindak pidana tersebut terjadi.

Perma itu perlu diapresiasi sebagai pedoman (guidance) bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penuntutan terhadap korporasi. Adapun kelemahan mendasar pada perma itu adalah pada kemungkinan kedua dan ketiga yang menghendaki crime by omission pada rumusan delik korupsi. Tegasnya, jika rumusan delik korupsi tidak mencantumkan secara eksplisit perbuatan negatif dalam rumusan delik, kemungkinan kedua dan ketiga tidak dapat dijerat terhadap korporasi.

Praktik penegakan hukum

Pertanyaan lebih lanjut, apakah terhadap suatu korporasi penuntutan dapat dilakukan terhadap pengurus sekaligus terhadap korporasi? Secara tegas ya. Artinya, Pasal 20 Ayat (1) UU Tipikor dapat diterapkan kepada pengurus, sedangkan Pasal 20 Ayat (2) UU Tipikor dapat diterapkan terhadap korporasi.

Perkaranya pun dapat dipisah, tergantung tingkat kerumitan dan penilaian subyektif penuntut umum. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah putusan hakim. Jika putusan hakim telah menghukum pengurus dan juga korporasi, padahal penuntutan hanya dilakukan terhadap pengurus, korporasi tidak dapat lagi dituntut karena asas nebis in idem (seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan dengan perkara yang sama).

Kalaupun korporasi tetap dituntut secara terpisah, padahal telah ada putusan yang memidana pengurus dan korporasi, putusan bersalah terhadap korporasi tidak diikuti oleh pemidanaan. Pada titik yang paling ekstrem, jika ada pemidanaan, maka pemidanaan terdahulu harus tetap diperhitungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 KUHP sebagai perbuatan pidana tertinggal.

Hal lain yang perlu diperhatikan Polri,

Kejaksaan, dan KPK untuk menjerat korporasi adalah dengan, meneliti terlebih dulu kejahatan yang terjadi, apakah crimes for corporation, crimes against corporation ataukah criminal corporations. Crimes for corporation diartikan sebagai korporasi yang melakukan kejahatan untuk kepentingan dan keuntungan korporasi.

Sebagai misal, korporasi yang acap kali melakukan penyuapan miliaran rupiah kepada penyelenggara negara dalam beberapa kasus. Dalam konteks tni, sulit dikatakan kalau korporasi tidak terlibat secara terstruktur dan sistematis. Jika terjadi demikian, Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Tipikor dapat diterapkan terhadap korporasi. Lain halnya jika yang terjadi adalah crimes against corporation atau juga disebut employes crimes. Di sini kejahatan dilakukan oleh karyawan terhadap korporasi. Tegasnya, korporasi adalah korban. Dalam konteks yang demikian, korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana

Lain halnya pula jika yang terjadi adalah criminal corporations, yaitu korporasi yang dibentuk dengan sengaja dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Dalam beberapa kasus korupsi di Indonesia,-ada beberapa korporasi yang sengaja dibentuk untuk menampung kickbacks atau uang suap dari sejumlah pembangunan megaproyek. Dalam konteks ini, terhadap korporasi tidak hanya diterapkan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Tipikor, tetapi juga harus dibubarkan.

Hal terakhir yang penting diperhatikan oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK ketika akan menjerat korporasi dalam konteks crimes for corporation adalah memitigasi dua persoalan penting. Pertama, sesaat korporasi dinyatakan sebagai tersangka serta-merta berbagai pihak yang sedang atau akan melakukan transaksi bisnis dengan korporasi tersebut akan berhenti seketika Sebab, pandangan masyarakat kita, penetapan tersangka telah memberi stigma bersalah dan mengesampingkan presumption of innocent.

Pihak mana yang mau atau melanjutkan transaksi dengan korporasi yang dinyatakan tersangka? Belum lagi, jika semua rekening korporasi diblokir atas perintah aparat penegak hukum. Secara mutatis mutandis, income korporasi akan menurun padahal penjatuhan pidana maksimal hanya berupa denda dan uang pengganti. Kedua, konsekuensi logis dari yang pertama, income perusahaan akan menurun drastis, bahkan korporasi tidak dapat menjalankan usahanya. Dalam konteks ini, bagaimana dengan nasib ratusan atau mungkin ribuan karyawan yang berada di ambang pemutusan hubungan kerja? Sebab, bagaimanapun kejamnya hukum pidana, pemidanaan harus tetap mendatangkan manfaat, tidak hanya bagi korban, tetapi juga terhadap pelaku dalam rangka fungsi rehabilitatif dan yang terdampak dari pemidanaan itu sendiri.

Eddy OS Hiariej







Original Post

Mahkamah Agung Pakistan Bebaskan Asia Bibi

Media Cetak Kompas Halaman 8
2018-11-1


Mahkamah Agung Pakistan Bebaskan Asia Bibi

ISLAMABAD, RABU - Mahkamah Agung Pakistan kemarin membebaskan Asia Bibi,, perempuan Nasrani yang dijatuhi hukuman mati karena dituduh menista agama pada 2010.

Ketua MA Mian Saqib Nisar mengumumkan keputusan itu di pengadilan yang disesaki pengunjung. Ia memerintahkan pembebasan Bibi yang selama delapan tahun ditahan di tempat yang dirahasiakan karena alasan keamanan.

Bibi dituduh melakukan penistaan agama pada 2009 ketika ia akan mengambil air minum. Saat itu, ada dua perempuan

Muslim menolak untuk minum dari kontainer yang digunakan Bibi. Sampai saat ini tidak jelas apa yang persis terjadi setelah itu. Namun, beberapa hari kemudian segerombolan orang mendatangi kediaman Bibi dan menuduhnya melakukan penistaan agama Bibi kemudian diadili, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi hukuman mari.

Gubernur Provinsi Punjab Salman Taseer, yang memberikan komentar yang membela Bibi dan. menyebutkan bahwa hukum penistaan agama telah disalahgunakan, ditembak mati oleh salah satu pengawalnya, Mumtaz

Qadri, pada 2011. Kelompok radikal menyebut Qadri yang dihukum mati sebagai martir.

Sebelum keputusan MA dibacakan, tokoh radikal Khadim Hussain Rizvi yang sebelumnya memimpin aksi-aksi protes menyerukan pendukungnya agar berkumpul untuk berunjuk rasa seandainya Bibi dibebaskan.

Blokade

Seusai MA menyampaikan putusannya, ratusan anggota Partai Tehreek-e-Labaik memblokade jalan kereta api yang menghubungkan Rawalpindi dengan Islamabad. Namun, pihak keaman-

an telah mengantisipasi situasi ini dengan mengerahkan penjagaan di berbagai pelosok kota

Bibi, pengacaranya, dan keluarganya berkeras tidak pernah menyatakan kata-kata penistaan. Kedua perempuan yang melaporkan Bibi pun keterangannya bertentangan. Hal ini dijadikan salah satu pertimbangan MA.

"Saya tidak percaya akan apa yang saya dengar, apakah saya bisa keluar sekarang? Mereka benar akan membebaskan saya? Saya sangat bahagia, saya sulit rae-mercayainya," kata Bibi.

Ketua MA Saqib Nasir mengatakan bahwa "toleransi adalah

prinsip dasar dalam Islam". Ia juga menyebutkan bahwa Islam menolak ketidakadilan dan penindasan.

"Ini berita baik untuk Pakistan. Asia Bibi memperoleh keadilan. Mahkamah Agung Pakistan harus diapresiasi karena tidak tunduk pada tekanan," tutur pengacara Bibi, Saiful Mu-look.

Februari lalu, suami Bibi, As-hiq Masih, dan salah satu putrinya bertemu dengan Paus Fran-siskus di Vatikan. "Saya sering memikirkan ibumu dan berdoa untuknya," kata Paus.

(AP/AFP/REUTERS/MYR)







Original Post

Kementerian Perhubungan Kebut Aturan Baru

Media Cetak Kompas Halaman 16
2018-11-1


Kementerian Perhubungan Kebut Aturan Baru

JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Perhubungan berupaya mempercepat penyelesaian aturan baru taksi daring agar keberadaannya mempunyai payung hukum dan melindungi masyarakat Aturan baru ini dibuat untuk menggantikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Sewa Khusus Tidak dalam Trayek yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

"Seharusnya, berdasarkan keputusan MA, PM No 108/2017 mulai tidak berlaku Desember (2018) nanti. Namun, kami ingin

sebelum Desember aturan baru sudah selesai sehingga proses bisnis taksi daring tetap ada payung hukumnya," kata Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi di Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Menurut Budi, aturan yang telah dibatalkan MA tidak akan disentuh lagi. Namun, untuk tarif, kuota, dan wilayah operasi tetap akan diatur. "Kalau lokasinya di kota/kabupaten, diatur oleh pemerintah daerah setempat Namun, kalau kotanya bersinggungan, akan diatur oleh provinsi. Demikian juga untuk provinsi yang bersinggungan, seperti

Jabodetabek, maka yang mengatur tarif dan kuota adalah Kementerian Perhubungan," tutur Budi.

Terkait tarif, pemerintah me- netapkan tarif batas bawah Rp 3.500 per kilometer (km) dan batas atas Rp 6.500 per km. "Terkait tarif, kami akan mengeceknya langsung di lapangan," ujar Budi.

Jika ada operator yang melanggar, operator akan diberi peringatan I dan II. Jika tetap melanggar, Kementerian Perhubungan akan menulis surat permohonan ke Kementerian Ko-

munikasi dan Informasi (Kem-kominfo) untuk memberikan sanksi. "Jadi, kewenangan kami hanya meminta untuk diberikan sanksi, tetapi yang memberikan sanksi adalah Kemkominfo," ujarnya.

Terkait pasal-pasal, seperti uji kir dan garasi, tidak diatur kembali. Namun, akan ada pasal mengenai standar pelayanan minimum (SPM). SPM ini untuk memberikan jaminan keamanan, keselamatan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan kepada penumpang.

Sementara itu, Direktur Ang-

kutan dan Multimoda Dirjen Perhubungan Darat Ahmad* Yani mengatakan, aturan baru ini sudah hampir selesai. "Minggu ini selesai aturannya dan minggu depan akan diuji publik di enam kota, yakni Surabaya, Medan, Makassar, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta," kata Yani.

Setelah uji publik, aturan diharapkan bisa segera diundangkan sebagai pengganti PM No 108/2017. "Aturan ini dibuat bersama oleh para pihak yang berkepentingan. Kami harap tidak ada penolakan lagi," kata Yani menegaskan.

(ARN)







Original Post

Hak Politik Ayah dan Anak Dicabut

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-11-1


Hak Politik Ayah dan Anak Dicabut

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 5,5 tahun kepada Wali Kota Kendari nonaktif Adriatma Dwi Putra dan ayahnya, Asrun, dalam kasus korupsi penerimaan suap proyek multiyears di Kendari.

Keduanya juga diwajibkan membayar denda Rp2S0 juta subsider 3 bulan kurungan. "Menyatakan bahwa terdakwa satu (Adriatma) dan terdakwa dua (Asrun) terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim Tipikor Jakarta, Hariono, kemarin.

Vonis yang diterima ayah dan anak ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yakni 8 tahun penjara. Hakim juga memutuskan mencabut hak politik Asrun dan Adriatama selama dua tahun sejak keduanya selesai menjalani pidana pokok.

Pertimbangan hakim, keduanya dinilai tidak mendukung pemerintah yang sedang gencar memberantas tindak pidana korupsi. "Pencabutan hak dipilih untuk melindungi hak publik agar yang terpilih tidak berperilaku koruptif," ujar hakim.

Majelis hakim dalam putusan menyatakan Adriatma dan Asrun terbukti menerima uang Rp2,8 miliar dari Direktur PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah. Uang itu dimaksudkan agar Adriatma selaku Wali Kota Kendari menyetujui Hasmun mendapatkan jatah proyek multiyears pembangunan Jalan Bungkuto-Kendari Newa Port Tahun Anggaran 2018-2020.

Menurut hakim, Asrun juga menerima uang sebesar Rp4 miliar dari Hasmun saat menjabat sebagai Wali Kota Kendari. Uang itu dimaksudkan agar Hasmun mendapatkan jatah proyek multiyears pembangunan Kantor DPRD Kota Kendari Tahun

Anggaran 2014-2017. Ia juga pernah menerima suap proyek Tambat Labuh Zona HI Taman Wisata Teluk (TWT)-Ujung Kendari Beach Tahun Anggaran 2014-2017.

Saat menerima suap, kata hakim, Adriatma dan Asrun yang juga merupakan menggunakan perantara Fatmawati Faqih yang menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Pikir-pikir

Saat ditanya apakah banding, baik Adriatma maupun Asrun mengatakan akan berpikir-pikir selama

seminggu ke depan. "Setelah berdiskusi dengan penasihat hukum, saya pribadi minta waktu satu minggu dengan keluarga. Hukuman yang saya terima ini tentu berdampak terhadap keluarga saya," ujar Adriatma kepada majelis hakim.

Adriatma terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Asrun pun terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Adriatma pada 28 Februari 2018. Lembaga antira-sywah juga menciduk Asrun yang ketika itu berstatus sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara.

Terkait perkara itu, pemilik PT SBN Hasmun Hamzah sudah divonis 2 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

(P-3)







Original Post

Mengadili Penyalahgunaan Wewenang Pajak

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 2
2018-11-1


Mengadili Penyalahgunaan Wewenang Pajak

Oleh Umbaran Atmojo, Praktisi Perpajakan

Sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, perlindungan bagi warganyayangmerasahakcjgn kepentingannya telah dirugikan akibat dari tindakan pemerintahan merupakan sesuatu yang sangat mendasar. Salah satu sarana perlindungan hukum bagi warga negara tersebut adalah keberadaan lembaga peradilan.

Keberadaan lembaga peradilan di Indonesia tidak terlepas dari pasal 24 UUD 1945, di mana disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usahanegara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Lingkungan peradilan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, be-kaitan dengan kewenangan mengadili. Dari lingkungan peradilan yangdisebutkan dalam UUD 1945 tersebut, badan peradilan manakah yang berwenang untuk mengadili persengketaan mengenai pajak?

Dalam peraturan perundang-undangan, definisi mengenai sengketa pajak hanya terdapat dalam UU Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak, berdasarkan pasal 27 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya, adalah pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan tata usaha negara.

Pasal 9A ayat (1) Undang-undangNomor51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986TentangPeradilanTata Usaha Negara menyebutkan bahwa di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khususyang diatur dengan undang-undang.

Penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak. Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Di dalam konsiderannya, Undang-undang Pengadilan Pajak dibentuk untuk menyelesaikan sengketa pajak secara adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Pasal 2 Undang-undangPengadilan Pajak menyebutkan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehaki-manbagiWajibPajakataupenang-gung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.

Kemudian, pasal 31 menyebutkan bahwa Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Jadi, Pengadilan Pajak, yang merupakan pengadilan khusus di bawah lingkungan peradilan tata usaha negara, adalah pengadilan yang memiliki kompetensi absolut untuk mengadili pokok masalah sengketa di bidang perpajakan.

Pengertian sengketa pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal langka 5 Undang-Undang Pengadilan Pajak, apabila dijabarkan dalam bentuk unsur-unsur adalah sebagai berikut sengketa yang timbul dalam bidang perpajakanantara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusanyang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.

Berkaitan dengan upaya hukum Banding dalam pengertian sengketapajaksebagaimanaterse-but di atas, pasal 31 Undang-undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Pajak dalam hal Gu-gatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pem-betulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut menyebutkan bahwa Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak; keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain surat keputusan keberatan; atau penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Dengan demikian, pada dasarnya semua tindakan Direktur lenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan/Ketetapan Pajak dapat diajukan upaya hukum ke Pengadilan Pajak. Bagaimanakah apabila keputusan/ketetapan yang terbit berasal dari penyalahgunaan wewenang?

Berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan kompetensi absolut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili penyalahgunaan wewenang. Sebelum berlakunya Undang-undang ini, wewenang untuk mengadili penyalahgunaan wewenang merupakan milik pengadilan di lingkup peradilan umum. Pasal 21 Undang-undang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa yang bewenang untuk menyatakan suatu keputusan dan/atau tindakan pejabat tata usaha negara terdapat penyalahgunaan wewenang atau tidakadalah peradilan tata usaha negara.

Pengadilan Pajak adalah pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan tata usaha negara. Hakim-hakimnya memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu yaitu perpajakan. Dengan kekhususan pengetahuan dan pengalamannya, hakim Pengadilan Pajak memiliki kompetensi lebih dalam mengadili persengketaan yang berkaitan dengan pajak.

Penyalahgunaan prosedur dalam menerbitkan surat ketetapan juga merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang. Secara limitatif, undang-undang telah membatasi bahwa surat ketetapan pajakatausuratkeputu-san keberatan yang penerbitkan-nya tidak sesuai prosedur hanya dapat diajukan gugatan ke badan peradilan pajak. Oleh karena itu, sudah pada tempatnya apabila penyalahgunaan wewenang di bidang perpajakan diadili di Pengadilan Pajak.

Umbaran Atmojo







Original Post

KPK Narogong Bayar Uang Pengganti 2,15 Juta Dolar

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-11-1


KPK Narogong Bayar Uang Pengganti 2,15 Juta Dolar

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikanbahwa terpidana perkara korupsi proyek KTP-elektronik (KTP-e) pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong telah membayar uang pengganti sebesar 2,15 juta dolar AS.

"Sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah A-gungNo. 1429K/Pid.Sus/-2018tanggal 17September 2018, jaksa eksekusi pada unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK telah menerima pembayaran uang pengganti 2,15 juta dolar AS ke rekening penampungan KPK dari terpidana Andi Agustinus," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (31/10).

Febri menyatakan bahwa uang pengganti ter-sebut disetor oleh istri Andi Narogong ke rekening penampungan KPK. "Istri yang bersangkutan menyetorkan ke reken -ing penampungan KPK melalui BRJ," ucap Febri.

Sebelumnya, kata Febri, Andi Narogong telah mengembalikan uang dalam proses hukum sejumlah 350 ribu dolar AS, membayar denda Rpl miliar serta menyicil uang pengganti Rp 1,186 miliar.

Dengandemikian, KP-K total melalui Unit Labu-ksi telah melakukan eksekusi dan penyelamatan uang negara total Rp2,286 mili ardan 2,5 juta dolar AS un tuk terpidanaAn di Agustinus dalam kasus KTP-e ini."Asset recovery" ini kami pandangpentingun tuk mengembalikan ke ma-syarakatuangyangpernah diambil oleh para pelaku korupsi KTP-e ataupun kasus lainnya," ucap Febri.

Untuk diketahui, KPK pada Kamis (4/10) telah mengeksekusi Andi Narogong ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang guna menjalani hukuman setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Sebelumnya, Mahkamah Agung memperberat putusan Andi Narogong menjadi 13 tahun penjara dalam perkara korupsi KTP elektronik. Berdasarkan laman kepanitera-an.mahkamahagung.go.i d, putusan kasasi itu diputuskan pada 16September 2018 oleh majelis hakim Mohamad Askin, Leopold Hutagalung dan Surya Java.

Majelis hakim memutuskan bersalah melakukan tindak pidana korupsi KTP-e dan menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara ditambah denda Rpl miliar subsider 6 bulan ku-rungan serta wajib membayar uang pengganti sebesar 2,15 juta dolar AS dan Rpl,186 miliar subsider 3 tahun kurungan.

Vonis kasasi itu lebih berat dibanding dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada 28 Maret 2018 yang memvonis Andi selama 11 tahun penjara ditambah denda Rpl miliar subsider6 bulan kurungan serta wajib membayar uang pengganti sebesar 2,15 juta dolar AS dan Rpl,186 miliar subsider 3 tahun kurungan.

Padahal pada pengadilan tingkat pertama 21 Desember 2017, Andi "hanya" divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rpl miliar subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar 2,15 juta dolar AS dan Rpl,186 miliar,

ant







Original Post

Fayakhun Andriadi Dituntut 10 Tahun Penjara

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 11
2018-11-1


Fayakhun Andriadi Dituntut 10 Tahun Penjara

JAKARTA-Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Fayakhun Andriadi dihukum dengan 10 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rpl miliar subsidair 6 bulan kurungan.

Jaksa meyakini Fayakhun telah menerima suap dari Direktur Utama PT Medal Esa, Fahmi Darmawansyah untuk memuluskan penambahan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang rencananya dipergunakan untuk pengadaan satelit monitoring dan drone.

"Menyatakan terdakwa Fayakhun Andriadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," kata Jaksa KPK Ikhsan Fer-nandi saat membacakan surat tuntutan terhadap Fayakhun di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (31/10).

Tidak hanya pidana penjara dan

denda, Jaksa KPK juga menuntut hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Fayakhun. Jaksa menuntut Majelis Hakim untuk mencabut hak politik mantan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta itu untuk dipilih menduduki jabatan publik selama lima tahun setelah menjadi masa hukuman pokok.

Tuntutan ini diajukan Jaksa atas sejumlah pertimbangan. Untuk hal-hal yang memberatkan tuntutan, Jaksa

menilai perbuatan Fayakhun tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

Selain itu, perbuatan Fayakhun dinilai telah mencederai amanat yang diembannya sebagai wakil rakyat di DPR. Sementara untuk hal yang meringankan, Jaksa berpandangan Fayakhun bersikap sopan selama menjalani persidangan, belum pernah dihukum dan masih punya tanggungan keluarga.

(b1)







Original Post

PAN Evaluasi Posisi Taufik sebagai Wakil Ketua DPR

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-11-1


PAN Evaluasi Posisi Taufik sebagai Wakil Ketua DPR

JAKARTA - Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan, partainya akan mengevaluasi posisi Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua DPR yang berasal dari Fraksi PAN, karena posisi tersebut simbol DPR sebagai lembaga legislatif.

"Pesan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno, posisi Taufik Kurniawan akan kami evaluasi di Pimpinan DPR," kata Yandri di Jakarta, Rabu (31/10).

Dia mengatakan, posisi Taufik saat ini bukan hanya kader PAN, namun juga simbol DPR sehingga pihaknya tidak mau kasus yang dihadapi Taufik ikut menyandera DPR secara institusi.

Menurut dia, proses pergantian posisi Taufik sebagai Wakil Ketua DPR akan diputuskan DPP PAN sehingga dirinya tidak bisa menjawab menyangkut siapa sosok pengganti Taufik dan kapan waktu pergantiannya.

"DPP PAN tentu perlu rapat resmi dahulu siapa yang akan menggantikan Taufik atau kapan pergantiannya. Kami tidak ingin

DPR tersandera atau terseret-seret kasus tersebut dan kami juga ingin Taufik bisa konsentrasi serta fokus pada persoalan yang membelitnya," ucapnya.

Selain itu, dia mengaku prihatin atas kasus yang menjerat Taufik dan berharap Wakil Ketua Umum PAN itu tetap sabar dan mengikuti proses hukum secara kooperatif.

Dia mengatakan, PAN memiliki protap tetap apabila ada kadernya yang diduga terlibat kasus korupsi, di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, kabupaten/ kota maupun kepala daerah.

Di tempat terpisah, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai Taufik Kurniawan tidak perlu mundur sebagai Wakil Ketua DPR meskipun telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jateng.

"Saya harapkan beliau bisa tetap hadir dan aktif di DPR dan tidak perlu mundur sambil melaksanakan proses hukum yang berjalan," kata Bambang

di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (31/10).

Ia menjelaskan, Taufik tidak perlu mundur karena belum ada putusan tetap dari pengadilan. Hal ini ada aturannya.

Namun, dia mengakui bahwa nasib posisi Taufik Kurniawan di kursi pimpinan DPR tergantung pada PAN dan Fraksi PAN DPR RI.

"Pimpinan DPR sebagai kolega Taufik sangat kaget dan prihatin, serta mendoakannya bisa menjalankan proses hukum dengan sabar dan tabah. Kami hanya berharap seluruh pihak mengedepankan asas praduga tidak bersalah," ujarnya.

Pimpinan DPR akan melakukan koordinasi mengenai posisi Taufik yang sudah beberapa waktu tidak hadir di DPR agar tugas Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan tetap berjalan.

Menurut dia, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sudah berkomunikasi dengan Taufik untuk membesarkan hatinya dan tetap tabah menjalani proses hukum yang berjalan.

(b1/ant)







Original Post

Wali Kota Kendari dan Ayahnya Dihukum 5,5 Tahun Penjara

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-11-1


Wali Kota Kendari dan Ayahnya Dihukum 5,5 Tahun Penjara

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman lima tahun enam bulan pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsidair tiga bulan kurungan terhadap Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra dan ayahnya Asrun.

Majelis Hakim menyatakan Adriatma yang menjabat periode 2017-2022 dan Asrun yang merupakan Wali Kota Kendari periode 2012-2017 bersalah karena sama-sama menerima suap dari pengusaha.

"Menyatakan terdakwa Adriatma dan Asrun telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim Haryono saat

membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (31/10).

Tak hanya pidana penjara dan denda, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Adriatma dan Asrun. Hakim memutuskan mencabut hak politik ayah dan anak itu untuk dipilih menduduki jabatan publik selama dua tahun setelah menjadi masa hukuman pokok.

Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan yang diajukan Jaksa KPK. Sebelumnya, Jaksa menuntut Adriatma dan Asrun dijatuhi hukuman delapan tahun pidana penjara serta denda Rp 500 juta subsidair enam bulan kurungan.

Dalam menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan perbuatan Adriatma dan Asrun tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sedangkan hal-hal yang meringankan keduanya masih memiliki tanggungan terhadap keluarga.

Majelis Hakim menyatakan Adriatma dan Asrun terbukti menerima suap dari Direktur PT Sarana Bangun Nusantara, Has-mun Hamzah. Uang itu diberikan Hasmun agar Adriatma selaku Wali Kota proyek pekerjaan multiyears pembangunan jalan

Bungkutoko-Kendari New Port tahun 2018-2020 diberikan kepada perusahaan Hasmun.

Sementara ayahnya terbukti menerima Rp 4 miliar dari Hasmun Hamzah. Uang itu diberikan karena ketika Asrun menjabat Wali Kota, dia menyetujui Hasmun mendapat jatah proyek multiyears pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari tahun anggaran 2014-2017.

Selain itu, Asrun juga membantu Hasmun untuk memenangkan proyek pembangunan Tambat Labuh Zona III Taman Wisata Teluk (TWT) - Ujung Kendari Beach. Proyek itu menggunakan anggaran tahun 2014-2017.

(b1)







Original Post

Presiden Sesalkan Eksekusi Tuti Tanpa Notifikasi

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-11-1


Presiden Sesalkan Eksekusi Tuti Tanpa Notifikasi

Oleh Imam Suhartadi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyesalkan eksekusi mati terhadap tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia Tuti Tursilawati di Arab Saudi tanpa notifikasi (pemberitahuan).

Tuti Tursilawati dieksekusi oleh pemerintah Arab Saudi pada 29 Oktober 2018 di Thaif, Arab Saudi sebagai hukuman dalam kasus pembunuhan majikannya pada 2011 di Arab Saudi. Eksekusi itu dilakukan tanpa ada notifikasi kepada perwakilan Pemerintah Indonesia sebelumnya.

"Ya memang itu patut kita sesalkan. Itu tanpa notifikasi," kata Presiden Joko Widodo di Jakarta, Rabu (31/10).

Arab Saudi memang tidak menganut kewajiban memberikan notifikasi kepada keluarga atau pemerintah terpidana hukuman mati, namun pemberitahuan tersebut dianggap penting untuk mempersiapkan mental keluarga terpidana.

Saya dapat informasikan bahwa ada tenaga kerja kita, itu Bu Tuti dieksekusi 29 Oktober karena kasus pembunuhan ayah majikan pada Mei 2010 dan seperti yang lalu, KJRI kita tidak mendapat pemberitahuan awal tentang akan dieksekusinya ibu Tuti," tambah Presiden.

Berdasarkan data Migrant Care setidaknnya ada lima TKI di Arab Saudi yang dieksekusi mati tanpa pemberitahuan resmi kepada pemerintah yaitu Zaini Misrin, Yanti Irianti, Ruyati, Siti Zaenab dan Karni.

"Kita sudah menelepon menteri luar negeri Arab Saudi untuk protes soal eksekusi itu. Saat ke

sini minggu lalu sampaikan ke Menlu Arab soal ini, juga perlindungan TKI di Arab Saudi," ungkap Presiden.

Menurut Presiden, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah bertemu dengan menlu Arab Saudi dan sudah memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama Mohammed Al-Shuaibi untuk menyampaikan protes karena tidak adanya notifikasi.

"Kemudian juga Kementerian Luar Negeri saya perintahkan untuk memberi fasilitas bagi keluarga Ibu Tuti Tursilowati untuk ke sana sebanyak tiga kali, sudah," tegas Presiden.

Presiden pun mengaku sudah menyampaikan soal ketiadaan notifikasi ekesekusi mati tersebut langsung kepada Sri Baginda Raja Salman, Pangeran Muhammad bin Salman al-Saud serta Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir berkali-kali.

"Saya ulang-ulang terus, jangan dipikir kita ini tidak melakukan upaya politik. Menteri luar negeri juga sama. Kedutaan tiap hari lakukan hal yang sama," ungkap Presiden.

Pelecehan Tuti Tursilawati dijatuhi hukuman mati pada 2011 atas dakwaan pembunuhan berencana terhadap ayah majikannya, Suud Mulhak Al Utaibi, pada 2010.

Menurut keterangan yang

diperoleh dari sang ibu yang sempat menemui Tuti di Arab Saudi pada April 2018, Tuti melakukan pembunuhan karena ayah majikannya melecehkan Tuti.

Meski kasus Tuti telah memiliki keputusan hukum tetap pada 2011, pemerintah RI terus melakukan upaya untuk meringankan hukuman dengan pendampingan kekonsuleran sejak 2011, tiga kali penunjukan pengacara, tiga kali permohonan banding.

Tidak berhenti sampai di situ, pemerintah juga telah dua kali mengajukan peninjauan kembali dan dua kali Presiden RI mengirimkan surat kepada Raja Saudi.

Namun, berbagai upaya tersebut tidak dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Tuti yakni mati mutlak (had gillah) artinya tidak bisa dimaafkan oleh siapa pun baik oleh keluarga ahli waris korban maupun oleh raja dan yang bisa memaafkan hanya Allah SWT.

Saat ini menurut data Migrant Care ada 20 TKI di Arab Saudi yang terancam hukuman mati, di mana dua di antaranya sudah berkekuatan hukum tetap.

Harus Komunikatif

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai pemerintah Arab Saudi harus lebih komunikatif terkait tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ada di negara itu sehingga apabila ada permasalahan harus dibicarakan dahulu dengan pemerintah Indonesia.

Hal itu dikatakannya terkait langkah pemerintah Arab Saudi mengeksekusi mati TKI asal Indonesia Tuti Tursilawati tanpa memberitahu kepada pemerintah Indonesia.

"Saya turut berbelasungkawa

atas wafatnya Tuti, TKI yang dieksekusi mati di Arab Saudi. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (31/10).

Sukamta yang merupakan Sekretaris Fraksi PKS DPR RI itu menilai pemerintah Arab Saudi harus lebih komunikatif karena kasus eksekusi mati itu terkait nyawa manusia yang bisa berpengaruh terhadap kelangsungan hubungan diplomatik kedua negara.

Menurut dia, seharusnya kasus yang dialami almarhumah Tuti semakin menguatkan alasan agar pemerintah tidak mencabut moratorium TKI ke Timur Tengah, termasuk ke Arab Saudi dan juga menutup pintu pengiriman TKI ilegal.

"Apalagi beberapa saat lalu ada rencana pengiriman 30 ribu TKI ke Timur Tengah," ujarnya.

Selain itu, dia menilai pemerintah harus menjamin terlebih dulu terpenuhinya parameter pengiriman TKI seperti amanat UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran.

Sukamta mengatakan pemerintah Indonesia harus menjamin terlebih dulu terpenuhinya parameter pengiriman TKI seperti amanat UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran.

Pasal 31 UU Tenaga Migran menyebutkan bahwa negara tujuan TKI harus memenuhi tiga syarat seperti memiliki hukum yang melindungi tenaga kerja asing, memiliki perjanjian bilateral tertulis dan memiliki sistem jaminan sosial. "Selama tiga syarat parameter ini belum terpenuhi, moratorium pengiriman TKI tetap pilihan bijak," ujarnya.

Imam Suhartadi/ (b1/ant)







Original Post

Terpidana e-KTP Setor Uang Pengganti

Media Cetak Harian Kontan Halaman 20
2018-11-1


Terpidana e-KTP Setor Uang Pengganti

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pembayaran uang pengganti dari terpidana kasus korupsi KTP Elektronik (e-KTP) Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Juru Bicara KPK, Febri Di-ansyah mengatakan, jaksa eksekusi pada unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK telah menerima pembayaran uang pengganti sebesar US$ 2,15 juta ke rekening penampungan KPK dari Andi Agustinus.

Pengembalian uang tersebut disetorkan oleh istri Andi ke rekening penampungan KPK. Ini merupakan pelaksanaan atas putusan Mahkamah Agung (MA) dengan nomor 1429K/Pid.Sus/2018.

Dalam putusan tersebut, MA memperberat hukuman Andi dari pidana Andi dari 11 tahun menjadi 13 tahun, membayar uang pengganti yang sebesar US$ 2,15 juta atau sesuai putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Sebelumnya, Andi juga telah mengembalikan uang sebesar US$ 350.000 sebagai uang pengganti, kemudian membayar denda Rp 1 miliar dan juga telah menyicil uang pengganti Rp 1,286 miliar.

Total yang telah diterima KPK kini adalah Rp 2,286 miliar dan US$ 2,5 juta melalui Unit Labuksi dalam rangka melakukan eksekusi dan pe-

nyelamatan uang negara. "Penggantian uang negara ini kami pandang penting untuk mengembalikan ke masyarakat uang yang pernah diambil oleh para pelaku korupsi e-KTP ataupun kasus lainnya," terang Febri, Rabu (31/10).

Jika merunut kasus korupsi e-KTP,Andi Narogong divonis karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi e-KTP dalam proyek Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Selain Andi, dalam kasus yang sama, pembayaran uang pengganti juga tengah dilakukan terpidana lainnya yang juga kolega Andi sekaligus mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto.

Novanto divonis 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan membayar uang pengganti US$ 7,3 juta. Novanto juga telah melakukan pengembalian dengan cara mencicil atas pidana uang pengganti tersebut. Novanto menyerahkan uang senilai Rp 1,1 miliar dan berencana untuk menjual aset miliknya, yakni rumah di kawasan Cipete, Jakata Selatan dan tanah di kawasan Bekasi.

Febri menyebut, istri Novanto Deisty pekan lalu telah menyerahkan laporan aset sekaligus surat kuasa atas aset untuk uang pengganti.

Muahammad Afandi







Original Post

Aturan Baru Taksi Daring Melaju ke Tahap Finalisasi

Media Cetak Harian Kontan Halaman 20
2018-11-1


Aturan Baru Taksi Daring Melaju ke Tahap Finalisasi

Dari 29 pasal yang tercantum, Kembuh mengklaim tersisa 8 pasal yang masih belum dibahas

JAKARTA. Aturan taksi aplikasi alias taksi daring bakal kelar Kementerian Perhubungan (Kemhub) mengaku segere mengeuarkan aturan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permen-hub) tentang Angkutan Taksi Berbasis Aplikasi dalam Jaringan (daring/online).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemhub Budi Setiadi mengatakan, aturan SPM merupakan aturan turunan dari Undang Undang (UU) no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Ada enam poin yang menjadi aturan utama SPM. Antara lain aturan tentang kemanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan dari taksi daring. Dari sisi keamanan, semisal, pemerintah ingin adanya kewajiban pemasangan panic button bagi penumpang untuk memberikan keaman-

an.

Dari aspek keselamatan, menyangkut kondisi fisik, kompetensi, dan waktu kerja pengemudi. Sedangkan, kenyamanan akan diatur soal daya tampung mobil, pakaian supir, dan temperatur AC sehingga dapat menjaga pelayanan ke penumpang.

Kemhub menyebut, Per-menhub tentang taksi daring tersebut tengah dikebut untuk segera diselesaikan. "Harapan kami, pada pertengahan November akan selesai semua dan ditandatangani menteri dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham)," terang Budi, Rabu (31/10).

Budi bilang, saat ini, calon beleid ini sudah masuk dalam tahap finalisasi. Dari sekitar 29 pasal, saat ini hanya tinggal 8 pasal yang masih dalam pembahasan. Pasal yang masih dalam pembahasan tersebut merupakan pasal akhir seperti pengawasan dan peran masyarakat atas keberadaan taksi daring ini.

"Sementara pasal krusial seperti kuota dan tarif telah selesai pembahasan," ujar dia. Adapun, aturan penandaan pada plat nomor taksi daring tidak akan diatur dalam beleid baru ini.

Menurutnya, aturan tersebut nantinya akan diatur oleh Kepolisian Republik Indone-

sia (Polri).

Budi menyebut, minggu depan Permenhub baru tentang taksi online tersebut akan dilakukan uji publik. Uji publik akan dilakukan di enam kota besar yaitu Makassar, Surab-ya, Semarang, Bandung, Medan, hingga Yogyakarta.

Ingat putusan MA

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Christiansen FW mengatajan, ADO akan memastikan aturan taksi daring baru ini tidak kembali memuat pasal yang bisa digugat ke Mahkamah Agung (MA).

"Kami menegaskan bahwa pasal yang telah dicabut MA

agar tidak dimasukkan lagi," ujarnya.

Sebelumnya, MA memang telah menganulir alias menghapus sejumlah pasal. Beberapa diantaranya adalah pertama, mengenai kewajiban penggunaan stiker sebagai penanda taksi daring serta kewajiban uji kendaraan berkala alias uji KIR bagi pemilik taksi daring ini.

Poin Aturan Taksi Berbasis Aplikasi

Tarif

Bakal diatur agar penyedia jasa aplikasi menerapkan aturan ini. Caranya, dengan tidak lagi memperkenankan dibuat promo atau gimmick tertentu yang memotong biaya tarif

Kuota

Bakal diatur bahwa penyedia jasa aplikasi mesti memastikan kuota pengemudi yang aktif harus seimbang antara pagi-sore dan siang-malam. Selama ini kecendurangan kuota pengemudi lebih banyak saat pagi-sore

Pembekuan atau pemutusan Kerjasama pengemudi dan Aplikator

Bakal diatur lebih jelas, terutama soal pembekuan status pengemudi oleh aplikator secara sepihak. Pemerintah ingin ada lembaga gabungan agar ada kejelasan soal pembekuan atau pemutusan kerjasama pengemudi dan penyedia jasa aplikasi

Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah ingin agar ada standar baku yang diterapkan oleh taksi berbasis aplikasi untuk menunjang sisi keamanan dan keselamatan.

Sumber Kemhub dan Riset KONTAN

Abdul Basith Bardan







Original Post

Indorub Menolak Pailit

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-11-1


Indorub Menolak Pailit

JAKARTA. PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wa-dung mengajukan kasasi setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 16 Oktober 2018. Indorub bersama PT Sariwangi Agricultural Estate Agency jatuh pailit atas permohonan pembatalan homologasi yang diajukan PT Bank ICBC Indonesia.

Kuasa hukum Indorub Iim Zovito Simanungkalit dari Kantor Hukum Iim Zovito Rekan menjelaskan ada dua poin utama dalam memori kasasi. "Pertama, kami sudah membayar (utang). Kedua, sebelum ada permohonan pembatalan homologasi, juga sedang ada perkara lain Pengadilan Negeri Bandung," kata Iim, Rabu (31/10).

Perkara itu terkait permohonan eksekusi yang diajukan ICBC atas jaminan Sariwangi dan Indorub. Nah, ICBC pun melakukan perlawanan atas kepailitan tersebut. Kuasa Hukum ICBC Swandy Halim dari Kantor Hukum Swandy Halim Partners klaim sudah kirim memori kontra kasasi.

Anggar Septiadi







Original Post

Sidang Kasus Gula

Media Cetak Harian Kontan Halaman 21
2018-11-1


Sidang Kasus Gula

Terpidana kasus suap kuota pembelian gula impor di Perum Bulog untuk terpidana Irman Gusman (kanan) menyimak keterangan mantan Hakim MK Hamdan Zoelva (tengah) dalam sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (31/10/2018). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan pemohon.

ANTARA/Aprillio Akbar







Original Post

Putusan PKPU Internux Ditunda

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-11-1


Putusan PKPU Internux Ditunda

JAKARTA - PT Inlemux, anak usaha PT First Media Tbk. harus bersabar menanti putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat terkait dengan proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Pasalnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat yang diketuai oleh Abdul Kohar menunda putusan hasil pemungutan suara (voting ) perusahaan itu.

Abdul mengatakan bahwa hakim menerima salinan materi rekomendasi dari Hakim Pengawas pada Rabu (31/10) pagi, sehingga tidak cukup waktu membuat persiapan putusan. Selain itu, jelasnya, pihaknya juga belum mendapatkan laporan kepastian fee pengurus dari debitur (Intermix) di dalam kesepakatan homologasi perdamaian.

"Sidang ditunda hingga 13 November 2018 nanti karena laporan yang diserahkan kepada kami sangat mendadak. Jadi nanti-nanti [laporan rekomendasi selanjutnya] bikin laporan jangan mepet," kata Abdul sambil mengetuk palu persidangan, Rabu (31/10) sore.

Dari pantauan Bisnis, ketika Abdul Kohar hendak menyampaikan persidangan putusan homologasi perdamaian Internux diterima atau tidak oleh majelis hakim, kuasa hukum internal Bima Saputra MAC Sarana Jaya dan PT Sentra Tama mengajukan penolakan hasil pemungutan suara yang berlangsung Selasa (30/10).

Di ruang persidangan, Bima Saputra mengatakan bahwa pihaknya menolak hasil pemungutan suara karena tidak ada jaminan dari debitur untuk melaksanakan homologasi perdamaian.

"Tidak ada jaminan dari debitur di dalam proposal perdamaiannya [membayar utang kepada kreditur). Alasan lain, masa pembahasan proposal perdamaian dalam PKPU juga dibuat mepet [terbatas), berikutnya ada dugaan kecurangan makanya kami mengajukan penolakan hasil pemungutan suara tadi," kata Bima kepada Bisnis.

MAC dan Sentra Tama adalah perusahaan provider di Indonesia yang turut menyewakan tower kepada Intemux. Kedua perusahaan itu, kata Bima, belum menerima tagihan pembayaran dari Internux yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

"Utang mereka ke kami itu Rp35 miliar, tetapi setelah diverifikasi saat PKPU menjadi Rp 16 miliar."

Terkait dengan upaya kreditur lain ingin menolak hasil pemungutan suara, Pengurus PKPU Internux Tommy Sugih mengatakan bahwa hal itu adalah hak dari para kreditur.

Namun, menurutnya, hasil pemungutan suara dalam PKPU sudah mengikat dan sah. Selanjutnya, hakim pengawas menyerahkan atau merekomendasikan hasil wting kepada Hakim Pemutus untuk disahkan.

"Kami pengurus sudah melaksanakan tugas sesuai UU Kepailitan dan PKPU. Kalau ada kreditur lain tidak menerima hasil voting, ya silakan dipergunakan haknya. Saya pikir, noting sudah mengikat tetapi hasil homologasinya tergantung majelis hakim nanti," kata Tommy.

Presiden Direktur Intemux Dicky Moechtar saat dimintai tanggapan usai persidangan, menolak berbicara kepada Bisnis. Dia enggan menyampaikan argumennya perihal adanya penolakan dari kreditur terhadap proposal perdamaian yang diajukannya.

(Yanuarius Viodeogo)







Original Post

SAKSI AHLI KASUS IMPOR GULA

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-11-1


SAKSI AHLI KASUS IMPOR GULA

Mantan Hakim mk Hamdan

Zoelva (kiri) menjadi saksi ahli dalam sidang peninjauan kembali (PK) kasus suap kuota pembelian gula impor di Perum Bulog untuk terpidana Irman Gusman [kanan) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (31/10). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan pemohon.

Antara/Apriliio Akbar







Original Post

Nasib Taufik Kurniawan Menunggu PAN

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-11-1


Nasib Taufik Kurniawan Menunggu PAN

JAKARTA - Status tersangka yang saat ini disandang oleh Wakil Ketua DPR Taufik

Kurniawan berpotensi memunculkan

kegaduhan baru di lembaga wakil rakyat.

Perdebatannya, perlukah Taufik mundur dari

posisi yang diembannya tersebut?

John A. Oktaver Rahmad Fauzan

Status tersangka yang disandang politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengingatkan pada peristiwa yang pernah dialami oleh mantan Ketua DPR Setya Novanto. Saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka, muncul banyak suara di parlemen.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ikut turun untuk mene-lisik kasus yang dialami Setya Novanto, apakah perlu atau tidak mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR saat itu.

Mekanisme pelanggaran etik oleh anggota DPR nqpmang ha-rus melalui keputusan di MKD. Pertanyaannya, apakah MKD DPR juga akan mengambil langkah serupa, ikut cawe-cawe untuk urusan kursi wakil ketua yang

kini diduduki oleh Taufik Kurniawan itu?

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa Taufik Kurniawan tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR yang membidangi masalah ekonomi dan keuangan.

Hanya saja, kata Bambang, keputusan mundur atau tidak nantinya diserahkan kepada mekanisme internal PAN, apakah perlu untuk melakukan penggantian atau tetap mempertahankan hingga ada keputusan atau berhalangan tetap.

"Saya harapkan beliau bisa tetap hadir dan aktif di DPR dan tak perlu mundur sambil melaksanakan proses hukum yang berjalan," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (31/10).

Menurutnya, Taufik tidak perlu mundur karena belum ada putusan tetap dari pengadilan. Namun dirinya mengakui bahwa nasib posisi Taufik Kurniawan di kursi pimpinan DPR tergantung pada PAN.

"Kami Pimpinan DPR sebagai kolega Taufik sangat kaget dan prihatin, serta mendoakan beliau bisa menjalankan proses hukum dengan sabar dan tabah. Kami hanya berharap seluruh pihak mengedepankan asas praduga

tidak bersalah," ujarnya.

Dia mengatakan Pimpinan DPR akan melakukan koordinasi mengenai posisi Taufik yang sudah beberapa waktu tidak hadir di DPR.

Para pimpinan DPR juga telah melakukan rapat pimpinan untuk menyikapi perkembangan terakhir dari dugaan kasus suap terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah yang menimpa Taufik tersebut.

PEMERIKSAAN

Hari ini, KPK berencana melakukan pemeriksaan terhadap Taufik Kurniawan untuk diperiksa dalam statsunya sebagai tersangka.

"Kami imbau agar saudara TK kooperatif dan datang pada pemeriksaan besok [hari ini]," ujar Juru bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (31/10).

Taufik Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembahasan DAK untuk Kebupaten Kebumen yang dibahas dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) perubahan tahun anggaran 2016.

Taufik yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Tengah yang meliputi wilayah Banjarnegara, Kebumen, dan Purbalingga diduga menerima suap dari Mohammad Yahya Fuad, Bupati Kebumen periode 2016-2021.

Saat ini, Mohammad Yahya Fuad sudah divonis 4 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah. Saat masih menjabat bupati, Mohammad Yahya Fuad melakukan pendekatan kepada Taufik Kurniawan agar bisa meloloskan DAK untuk Kebumen.

Taufik diberi iming-iming fee sebesar 5%. Dalam APBN Perubahan 2016, Kabupaten Kebumen memperoleh alokasi DAK seni-lai Rp93,37 miliar. Taufik diduga menerima uang Rp3,65 miliar dari urusan pencairan anggaran tersebut.

Selain Taufik Kurniawan, KPK juga menetapkan Cipto Waluyo, Ketua DPRD Kabupaten Kebumen periode 2014-2019 sebagai tersangka.

Cipto diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengesahan atau pembahasan APBD

Kabupaten Kebumen periode 2015-2016, pengesahan atau pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Kebumen periode 2015-2016, dan pokok pikiran DPRD Kebumen 2015-2016.

"Diduga jika uang ketok atau uang aspirasi tidak diberikan, DPRD akan mempersulit pembahasan APBD mumi TA 2015. Merespons hal tersebut, Pemkab Kebumen, menyetujui akan memberikanuang aspirasi," ujar Wakil Pimpinan KPK Basaria Panjaitan, Selasa (30/10).

Hal tersebut juga diduga di-

sampaikan oleh pihak Pemerintah Kabupaten agar anggota DPRD tidak ikut-ikut mengurus proyek. Jika demikian, dewan akan menerima mentahan.

Selain itu, dalam rapat badan anggaran pembahasan APBD P Tahun 2016, Anggota DPRD pernah meminta "Gaji ke-13" pada pihak Pemkab karena yang diberikan pemerintah pusat terlalu kecil.

"Diduga CW selaku ketua DPRD Kabupaten Kebumen periode 2014 -2019 menerima sekurangnya Rp50 juta," papar Basaria. Ea

BAGAIMANA MKD HARUS MEMUTUS?

Pasal 122

Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas perpaduan terhadap anggota karena

a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon anggota DPR yang diatur dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau

d. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalarr undang-undang ini

Pasal 124

(1) Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR berupa

a. ketidakhadiran dalam rapat DPR yang menjadi kewajibannya.

b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau

c. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

(2) Penanganan pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan

a. hasil verifikasi; dan

b. usulan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan.

John A. Oktaver/Rahmad Fauzan







Original Post

Wali Kota Kendari Ayahnya Divonis 5,5 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-11-1


Wali Kota Kendari Ayahnya Divonis 5,5 Tahun Penjara

WALI Kota Kendari Ad-riatma Dwi Putra dan ayahnya.Asrun divonis masing-masing 5.5 tahun penjara.

Keduanya juga dikenakan denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan, serta dicabut hak politik 5 tahun.

"Menyatakan terdakwa Asrun dan Adriatma Putra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama," ketua majelis hakim Haryono membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

Asrun dan Adriatma terbukti menerima suap Rp 6,8 miliar dari Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah.

Uang suap dimaksud agar Asrun - semasa jadi Wali Kota Kendari-memberikan proyek kepada Hamzah. Yakni, proyek pembangunan Gedung DPRD Kota Kendari, Tambat Labuh Zona III TWT. dan Ujung Kendari Beach.

Di era Wah Kota Adriatma, Hasmun meminta proyek pembangunan Jalan Bung-kutoko Kendari New Port.

Asrun mengumpulkan uang dari kontraktor melalui orang kepercayaannya. Fatmawati Faqih. Uang itu untuk kampanye Asrun sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara.

"Fatmawati minta Hasmun menyiapkan dana Pilgub

Sultra butuh biaya banyak dan Hasmun menyanggupinya," kata hakim membacakan fakta persidangan.

Hakim menyebutkan Hasmun memberikan Rp 4 miliar untuk Asrun melalui Fatmawati. Sedangkan uang yang diserahkan melalui Adriatma Rp 2,8 miliar.

"Atas uraian diatas, unsur menerima hadiah atau janji terpenuhi," kata hakim.

Perbuatan Asrun dan Adriatma memenuhi unsur Pasal 12 huruf b UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, yang diubah dengan UU 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Kemarin, Fatmawati juga menjalani sidang pembacaan putusan. Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun 8 bulan kepada mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari itu.

Fatmawati juga dikenakan denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan. Ia terbukti menjadi perantara pemberian uang dari Hasmun kepada Asrun dan Adriatma.

"Menyatakan terdakwa Fatmawati Faqih telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," putus hakim Haryono.

byu







Original Post

Terima Rp12 Miliar, Fayakhun Dituntut 10 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-11-1


Terima Rp12 Miliar, Fayakhun Dituntut 10 Tahun Penjara

JAKSA Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi dihukum penjara 10 tahun penjara. Politisi Partai Golkar itu dituntut membayar denda Rpl miliar subsider 6 bulan kurungan dan dicabut hak politiknya.

"Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun, yang dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok," Jaksa KPK Kresno Anto Wibowo membacakan tuntutan pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

Menurut jaksa, Fayakhun terbukti menerima suap 911.480 dolar Amerika atau sekitar Rp 12 miliar dari Direktur PT Merial Esa Fahmi Darma wansyah.

Jaksa meminta uang Rp2 miliar dikembalikan Fayakhun kepada KPK agar disita dan dirampas untuk negaraSementara sisanya Rp 10 miliar tidak diminta karena dinilai bukan kerugian negara.

Jaksa menjelaskan, pemberian uang kepada Fayakhun lantaran telah membantu Badan Keamanan Laut (Bakamla) mendapatkan tambahan anggaran pada APBD Perubahan 2016. Termasuk anggaran proyek pengadaan satelit monito-

ring dan drone.

"Terdakwa telah menerima uang dari Fahmi Darma wansyah sekitar Rp 12 miliar dalam dua tahap," sebut Jaksa Kresno.

Uang Rpl2 miliar tersebut merupakan fee 1 persen dari total anggaran Rp 1.2 triliun yang bakal diterima Bakamla. Kasus ini bermula saat Komisi I melakukan kunjungan kerja ke Bakamla pada 2016. Saat itu Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin mengenalkan Fayakhun dengan Ali Fahmi Habsy.

Kemudian, Ali Fahmi meminta Fayakhun membantu Bakamla mendapatkan tambahan anggaran untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone.

Ali Fahmi menjanjikan fee 6 persen dari anggaran yang disetujui. Permintaan sama disampaikan Erwin Arief. Managing Director Rohde Schwarz Indonesia.

"Arief minta bantuan untuk bantu anggaran Bakamla yang nantinya akan digarap Fahmi Darmawansyah menggunakan produk Rohde Schwarz," sebut jaksa.

Fayakhun -yang sedang butuh dana untuk jadi Ketua Golkar DKI Jakarta-menyatakan siap membantu. "Terdakwa juga mengatakan akan mengawal usulan alokasi tambahan anggaran itu," kata jaksa.

byu







Original Post

BATIKAN MEMJALANI SIDANG

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-11-1


BATIKAN MEMJALANI SIDANG

Mantan Wali Kota Kendan Asrun (kanan) bersama anaknya yang juga Wali Kota Kendan nonaktif Adnatma Dwi Putra (kiri) menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

ANTARA FOTO/APRILLIO AKBAR/AMA







Original Post

OSO Menang di MA, Ini Langkah KPU

Media Online JPNN.COM
2018-11-01


jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Selasa (30/10) belum berani mengambil sikap atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Oesman Sapta Odang (OSO). Alasannya, selain belum menerima salinan putusan, KPU tidak full team. Adapun sikap KPU harus diputuskan dalam rapat pleno komisioner.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menuturkan, pihaknya akan mempelajari isi putusan MA jika salinan tersebut sudah diserahkan. Proses selanjutnya adalah rapat pleno untuk mengambil sikap bulat.

"Dalam pandangan KPU, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pokok yang diuji materi di MA itu sebenarnya berkategori terang benderang," terangnya saat ditemui di KPU.

KPU, menurut dia, sedang mempertimbangkan langkah untuk menemui pihak MK atau setidaknya bersurat kepada majelis hakim konstitusi untuk meminta pertimbangan atas putusan MA tersebut. Apalagi, MK juga sempat membuat sesi konferensi pers untuk memperjelas makna putusan tersebut.

"Putusan itu cukup mengagetkan kami. Bagi KPU, putusan MK sudah sangat jelas. Lalu, ada putusan MA yang sangat jelas pula," kata mantan komisioner KPU Jawa Tengah itu.

Opsi-opsi yang ada akan dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno. Dua produk hukum dengan substansi yang berbeda itu, bagaimanapun, harus tetap dipatuhi KPU. Hanya, soal cara mematuhinya, KPU akan berkonsultasi. Selain berkonsultasi kepada MK, KPU mempertimbangkan opsi menemui MA.

BACA JUGA: OSO Menang di MA, Lantas?

Diharapkan, setelah berkonsultasi dengan dua lembaga itu, menjadi jelas bagi KPU putusan yang harus dipatuhi.

https://www.jpnn.com/news/oso-menang-di-ma-ini-langkah-kpu




Original Post

Baru Bebas dari Bui, Sudah Jadi Buron

Media Cetak Jawa Pos Halaman 8
2018-11-1


Baru Bebas dari Bui, Sudah Jadi Buron

Setelah delapan tahun mendekam di penjara, Aasia Noreen segera bebas. Dia tak perlu menghadapi tiang gantungan setelah MA Pakistan mengabulkan permohonannya. Sayang, terhindar dari hukuman gantung tak menjamin nyawanya 100 persen aman.

GELAP. Noreen menutup rapat kedua matanya dengan menggunakan tangan. Dia menangis sejadi-jadinya di ruang pengadilan Sheikhupura. Dia tidak sanggup bersitatap dengan mata para pengunjung sidang. Dia tidak kuasa menyaksikan kegembiraan mereka karena hakim menjatuhkan vonis bersalah kepadanya. Terbukti menistakan agama, dia harus berakhir di tiang gantungan.

"Bunuh dia! Bunuh dia!" Dua kata itu terekam di telinga Noreen. Perempuan 47 tahun tersebut juga mendengar tepuk tangan dan sorak-sorai massa. Menurut Catholic Herald, warga merayakan vonis mati untuk warga Ittan Wali di Provinsi Punjab tersebut.

Vonis untuk Noreen itu juga menggema di seluruh dunia. Sejak itu, istri Ashiq tersebut populer. Media internasional menyebut ibu lima anak itu sebagai Aasia Bibi. Bibi adalah bahasa Urdu yang berarti nyonya..

Noreen adalah perempuan pertama Pakistan yang dinyatakan bersalah dalam kasus penistaan agama. Dia dianggap menghina Nabi Muhammad saat adu mulut dengan seorang teman. Penyebabnya sepele. Berebut air minum di sumur desa.

Noreen dan keluarganya merupakan keluarga Kristen satu-satunya di Ittan Wali. Dia bekerja sebagai pemetikbuah buru di lahan seorang juragan. Pada

suatu hari yang terik, perempuan tuna-aksara tersebut menimba air dari sebuah sumur, lantas meminumnya.

Tiba-tiba pekerja kebun yang lain senewen. Menurut mereka, Noreen

menodai sumber air mereka. "Mereka bilang tak bisa minum dari sumur itu lagi karena saya ikut meminum airnya," ujarnya. Noreen dan teman sesama pemetik

buah buni itu cekcok. Semakin lama pertikaian semakin serius. Mereka lantas saling menyerang kepercayaan masing-masing. Saat itulah Noreen dianggap menghina Nabi Muhammad. Perkara itu berlanjut ke ulama lokal, kepolisian, dan pengadilan. Noreen dijerat pasal 295 C KUHP Pakistan. Di antara semua jenis penistaan agama, pasal penistaan terhadap Nabi Muhammad mengandung hukuman terberat. Yakni, hukuman mati.

Setelah putusan hakim Muhammed Iqbal itu, Noreen langsung masuk bui. Upaya bandingnya berkali-kaii kandas. Di lapas dia menghuni sel isolasi. Dia dikucilkan demi kesela-matannya sendiri. Delapan tahun berlalu. Kemarin (31/10)

ketok palu Ketua Mahkamah Agung Saqib Nisar menghapus kemalangannya. Bersama dua hakim agung lainnya, dia menyatakan bukti yang dibawa jaksa tidak meyakinkan. Karena itu, Noreen bebas. "Saya bisa bebas?Mereka benar akan melepaskan saya?" tanya Noreen saat menerima kabar itu. Delapan tahun menjadi pesakitan membuatnya putus asa. Karena itu, saat MA berpihak kepadanya, dia nyaris tidak percaya.

"Saya ingiimemeluknya," ujar Eisham Ashiq, anak Noreen. Sama seperti sang ibu, dia pun tidak sabar bertemu. Namun, begitu vonis MA tersebar, ratusan orang turun ke jalan. Para pendukung Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) berunjuk rasa di Kota Karachi, Lahore, dan Islamabad. Mereka mendesak pemerintah tetap menghukum mati Noreen. TLP juga akan memburu Noreen. Bahkan, jika perlu, menghabisi nyawanya.

(bil/c4/hep)







Original Post

Belajar dari Negara Gemuk yang Ambruk

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 20
2018-11-1


Belajar dari Negara Gemuk yang Ambruk

RODA kehidupan selalu berputar,

kadang kita berada di bawah, di lain

waktu kita pun akan berada di puncak.

Pepatah ini sungguh mencerminkan

keadaan yang dialami negara Venezuela.

Sebuah negara yang gemuk dengan

cadangan minyak terbesar di dunia, saat

ini mengalami krisis ekonomi.

VENEZUELA adalah negara suplier minyak terbesar di dunia, sehingga pendapatan mereka 90% bergantung pada industri minyak. Namun sejak tahun 2013 harga minyak dunia terus menurun, dimulailah krisis ekonomi yang sampai tahun ini mencapai puncaknya, produksi minyak dalam negeri berkurang, diperparah dengan kesalahan pengelolaan ekonomi, membuat negara ini terbelit krisis.

Venezuela mengalami Inflasi besar-besaran, menyebabkan kebutuhan pokok tidak bisa lagi dijangkau. 1 kg tomat dihargai 5 juta bolivar atau sekitar 300.000, ada lagi ayam utuh seharga 14 juta bolivar atau sekitar 850.000, sampai pada kondisi para pekerja tidak lagi meminta uang namun menghendaki makanan sebagai gaji mereka.

Pemadaman listrik, menipisnya BBM, bangkrutnya berbagai badan usaha seperti PDVSA yaitu perusahaan minyak milik negara, serta hengkangnya perusahaan asing yang

memproduksi kebutuhan pokok, seperti Coca-Cola; Kimberly Clark yang memproduksi popok, kertas toilet, dan produk kesehatan wanita; Bridgestone perusahaan ban, serta perusahaan lainnya semakin mempersulit masyarakat untuk bertahan hidup.

Tumbangnya negara kaya tidak hanya terjadi pada Venezuela, kisah tragis inijuga terjadi pada Zimbabwe, sebuah negara yang kaya akan berlian, batu bara, tembaga, dan bijih besi. Selain itu hasil pertanian dan peternakan berkembang pesat Dimulai dari kepentingan politik, Robert Mugabe, Presiden Zimbabwe melakukan reformasi pertanian dengan memaksa petani kulit putih menyerahkan tanah mereka, hasil produksi pertanian di Zimbabwe tumbang dalam satu malam.

Kondisi ini diikuti oleh musim kemarau panjang selama 2 tahun sehingga kelaparan terjadi di mana-mana. Lalu pemerintah melakukan impor bahan pokok serta obat-obatan secara besar-besaran untuk mengatasi bencana kelaparan dan menyebarnya wabah penyakit kolera. Imbasnya adalah inflasi merajalela. Kebutuhan dasar sulit didapat dan sektor pertanian juga hancur lebur karena Reformasi Mugabe menyebabkan pasokan bahan pangan menurun drastis.

Setelah sektor pertanian memburuk pemerintah mencoba cara lain dengan berfokus pada sektor pertambangan, Mugabe memerintahkan semua penambang berlian untuk menghentikan aktivitas dan meninggalkan area tambang, sementara negara akan mengambil alih operasi pertambangan.

Dengan peraturan keras yang ditetapkan oleh Mugabe banyak perusahaan penggali tambang pergi, sehingga pencarian berlian pun tidak maksimal. Sektor pertambangan juga tidak berhasil menyelamatkan Zimbabwe hingga krisis memuncak saat dolar Zimbabwe dihapuskan dan masyarakat beralih pada dolar Amerika dan pemerintahan Mugabe digulingkan oleh militer. Sampai saat ini Zimbabwe masih belum bisa pulih dari keterpurukan.

Pemimpin Venezuela sudah berganti dari Hugo Chaves ke Nicholas Maduro sementara Zimbabwe sudah mengganti presidennya menjadi Emmerson Mnangagwa. Maduro belum bisa mengembalikan Venezuela bahkan beberapa kebijakannya justru memperparah ekonomi negaranya, seperti mendevaluasi mata uang sebesar 96% dan menaikkan upah minimun sampai 60 persen. Hingga akhirnya Maduro menambah utang dengan meminjam kepada China, sampai saat ini belum terlihat signifikansinya.

Sementara itu satu juta penduduk Zimbabwe masih terancam kekurangan pangan hingga 2019 . Zimbabwe masih berjuang melawan kekurangan dana, tingginya pengangguran, dan minimnya investasi.

Terlihat di Indonesia

Pola-pola ini sudah mulai terlihat di Indonesia. Beberapa masalah baik dari dalam maupun luar negeri memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Mulai dari pembangunan infrastruktur yang terlalu cepat Contohnya

saja pembangunan jalur bawah tanah Mass Rapid Transit Indonesia yang harus mengimpor mesin bor dari Jepang dan tenaga kerja yang diimpor dari Thailand.

Lalu ada perang dagang antara AS dan China, dan infrastruktur sistem perbankan yang kurang memadai, hingga krisis yang terjadi di Turki dan Argentina juga mengakibatkan rupiah melemah, sampai per tanggal 24 Oktober 2018 mencapai Rp 15.202/USD. Selain itu keputusan Mahkamah Agung untuk memperbolehkan mantan koruptor bisa kembali mengajukan diri dalam badan legislatif semakin memperbesar kemungkinan tindak korupsi terjadi.

Jika hal ini terus berlanjut bukan tidak mungkin inflasi parah terjadi di Indonesia. Dan Indonesia akan menjadi salah satu tikus yang mati di lumbung padi selanjutnya.

Setelah suatu negara jatuh atau terjebak dalam krisis atau konflik, rakyat akan memaksa rezim yang berkuasa untuk turun dengan harapan dengan bergantinya pemiripin maka perbaikan akan terjadi. Namun, sampai detik ini belum ada negara yang berhasil pulih dengan bergantinya rezim.

Kita bisa menyimpulkan sumber dari semua masalah ini adalah sistem yang melanggengkan penyimpangan-penyimpangan yang melahirkan kesengsaraan rakyat Sudah saatnya masyarakat cerdas dan mengganti sistem bobrok ini dengan yang lebih baik.**"

Penulis, Mahasiswa Prodi TV dan Film Fakultas Ilmu KomunikasiUniversuitas Padjadjaran

ADINDA HANIFAH







Original Post

KPK Berharap Taufik Kurniawan Kooperatif Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Media Online KOMPAS.com
2018-11-01


JAKARTA, - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah mengatakan, KPK berharap agar Wakil Ketua DPRTaufik Kurniawan memenuhi panggilan pemeriksaan, Kamis (1/11/2018).

Taufik dijadwalkan menjalani pemeriksaan perdana pada hari ini setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen pada APBN Perubahan Tahun 2016.

"Agendanya proses pemeriksaan dan kami berharap yang bersangkutan kooperatif dan datang memenuhi pemeriksaan tersebut," kata Febri, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (31/10/2018) malam.

Baca juga:

Febri mengungkapkan, KPK telah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan kepada Taufik.

"Ya (sudah dikirim). Agenda pemeriksaan TK besok (Kamis) dalam kapasitas sebagai tersangka," kata Febri.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Taufik diduga menerima fee sekitar Rp 3,65 miliar terkait pengurusan DAK tersebut.

Dalam pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, DAK untuk Kabupaten Kebumen sebesar Rp 93,37 miliar.

"Diduga TK menerima sekurang-kurangnya sebesar Rp 3,65 miliar," kata Basaria dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Baca juga:

Basaria mengatakan, saat M Yahya Fuad dilantik sebagai Bupati Kebumen, ia diduga melakukan pendekatan kepada sejumlah pihak termasuk Taufik.

Pendekatan tersebut mengingat posisi Taufik sebagai Wakil Ketua DPR bidang ekonomi keuangan yang membawahi ruang lingkup tugas Komisi XI dan Badan Anggaran DPR.

"TK diduga juga dianggap mewakili Dapil Jawa Tengah VII, Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga," kata Basaria.

Menurut Basaria, penerimaan fee oleh Taufik diduga dilakukan secara bertahap.

Taufik disangka melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 hurut b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Taufik Kurniawan Tersangka KPK

http://nasional.kompas.com/read/2018/11/01/06084671/kpk-berharap-taufik-kurniawan-kooperatif-penuhi-panggilan-pemeriksaan




Original Post

Bertentangan dengan MK, Putusan MA soal OSO Bisa Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Media Online KOMPAS.com
2018-11-01


JAKARTA, - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai, putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan Ketua Umum Partai HanuraOesman Sapta Odang (OSO) bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menyatakan anggota DPD tidak boleh pengurus parpol.

Menurut Refly, dikabulkannya gugatan uji materi oleh MA itu akan mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Kan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, tapi kemudian putusan bawahnya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Maka akan ada dua putusan yang eksis kan, kata Refly saat dihubungi Kompas.com, Rabu (31/10/3018) malam.

Baca juga:

Dengan putusan MK itu, jelas Refly, larangan bagi pengurus partai politik untuk menjadi calon DPD adalah konstitusional dan posisinya sederajat dengan Undang-Undang.

Kalau saya yang harus dilaksanakan ya Undang-Undang, putusan Mahkamah Konstitusi setingkat Undang-Undang karena lebih tinggi derajatnya, ujar Refly.

Refly mengatakan, batu uji dalam sebuah proses uji materi di Mahkamah Agung adalah UU. Oleh karena itu, menurut dia, Putusan MK adalah bagian yang wajib diperhatikan oleh MA.

Sementara, menurut Refly, KPU harus tunduk dan konsisten menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pengurus parpol menjadi caleg DPD.

Kalau misalnya ada yang bertentangan di bawahnya kita harus mengacu kepada putusan yang lebih tinggi, kata dia.

Baca juga:

Refly berpendapat, ke depannya, untuk mengatasi ketidakpastian hukum ini, MA harus jeli dalam mengabulkan setiap permohonan gugatan.

MA mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan oleh OSO.

Uji materi dilakukan terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 yang memuat larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Selain mengajukan gugatan ke MA, OSO juga melakukan gugatan atas putusan KPU ke PTUN.

KPU mencoret OSO sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik. OSO dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.

http://nasional.kompas.com/read/2018/11/01/06042201/bertentangan-dengan-mk-putusan-ma-soal-oso-bisa-timbulkan-ketidakpastian




Original Post

Setya Novanto dan Idrus Marham Giliran Jadi Saksi Sidang Kasus PLTU Riau-1

Media Online KOMPAS.com
2018-11-01


JAKARTA, - Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, akan kembali bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (1/11/2018).

Kali ini, mantan Ketua Umum Golkar itu akan bersaksi dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunanPLTU Riau-1.

Selain Novanto, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan menghadirkan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar,Idrus Marham.

Pengacara Idrus, Samsul Huda membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi, Rabu (31/10/2018) malam.

Baca juga:

Novanto dan Idrus akan menjadi saksi untuk terdakwa Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd.

Dalam kasus ini, Kotjo didakwa memberikan uang Rp 4,7 miliar kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih.

Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan dengan maksud agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau-1.

Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.

Baca juga:

Menurut jaksa, Eni beberapa kali mengadakan pertemuan antara Kotjo dan pihak-pihak terkait, termasuk Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Hal itu dilakukan Eni untuk membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU. Keterlibatan Novanto

Nama Setya Novanto disebut dalam surat dakwaan terhadap Johannes Budisutrisno Kotjo.

Menurut jaksa, Novanto rencananya akan mendapat jatah sebesar 24 persen, atau sekitar 6 juta dollar AS dari proyek PLTU yang akan dikerjakan perusahaan yang diwakili Kotjo.

Menurut jaksa, awalnya Kotjo meminta bantuan Novanto agar dapat dipertemukan dengan pihak PLN.

Baca juga:

Novanto mempertemukan Kotjo dengan Eni yang merupakan anggota Fraksi Golkar yang duduk di Komisi VII DPR, yang membidangi energi.

Dalam pertemuan di Gedung Nusantara DPR, Novanto menyampaikan kepada Eni agar membantu Kotjo dalam proyek PLTU.

Kemudian, Novanto memberitahu bahwa Kotjo akan memberikan fee. Keterlibatan Idrus

Menurut jaksa, penyerahan uang dari Kotjo kepada Eni atas sepengetahuan Idrus Marham. Idrus saat itu mengisi jabatan ketua umum Golkar, karena Setya Novanto tersangkut kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Baca juga:

Idrus diduga berperan atas pemberian uang Rp 4 miliar dari Kotjo yang diduga digunakan untuk membiayai musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Idrus juga disebut meminta agar Kotjo membantu keperluan pendanaan suami Eni Maulani saat mengikuti pemilihan kepala daerah.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

KPK Usut Korupsi Proyek PLTU Riau-1

http://nasional.kompas.com/read/2018/11/01/06010071/setya-novanto-dan-idrus-marham-giliran-jadi-saksi-sidang-kasus-pltu-riau-1




Original Post

Pelukan Terakhir Bulan April

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 1
2018-11-1


Pelukan Terakhir Bulan April

SEJUMLAH pelayat, dari berbagai kalangan, terus berdatangan ke kediaman Tuti Tursilawati (33) di Blok Manis RT 1 RW 1 Desa Cikeusik, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Rabu (31/10/2018). Tuti merupakan tenaga kerja Indonesia yang dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi, Senin (29/10/2018).

Iti Sarniti, ibu kandung Tuti, terlihat tegar ketika menyambut para tamu yang datang, seperti dari BNP2TKI, anggota Koramil Sukahaji, dan sejumlah kerabat. Sesekali, ia juga menerima telefon dari karib baid yang menyampaikan belasungkawa. Meskipun demikian, tak jarang, air matanya jatuh.

Tolong doakan anak saya, semoga diampuni dosanya, diterima amal baiknya oleh Allah swt. Seingat saya, dia orang

baik, pendiam. Jadi, sangat kaget ketika dulu mendengar dia mengalami musibah di tempat kerja," katanya kepada wartawan Kabar Cirebon Tati Pur- nawati.

Ia mengungkapkan, Tuti berangkat ke Arab Saudi pada tahun 2009 melalui PT Arundabayu di Jakarta dengan kontrak kerja selama tiga tahun. Kala itu, Iti juga berangkat ke sana untuk kali kedua. Mereka ditempatkan di kota yang sama, Thaif, tetapi berbeda majikan. Tuti bekerja untuk keluarga Munif Al-Utaybi.

Meski bekerja di kota yang sama, kata Iti, ia tak pernah berkomunikasi dengan Tuti. "Baru setahun bekerja, saya pamit pulang. Kebetulan majikan baik sehingga diizinkan," tuturnya.

Tak lama setelah pulang ke kampung halaman, Iti mendapat kabar dari Migrant Care bahwa Tuti tertimpa masalah. Ia dituduh terlibat kasus pembunuhan yang terjadi pada bulan keenamnya di Arab Saudi.

Mendapat kabar demikian, Iti segera menghubungi BNP2TKI, Kementerian Luar Negeri, dan perusahaan penaja (sponsor). Ia berada di Jakarta, ditemani petugas dari Migrant Care, hingga memperoleh kejelasan tentang apa yang sebenarnya dialami Tuti. "Saya terkadang menginap hingga berminggu-minggu di Jakarta untuk mengurus anak saya tersebut," Ucapnya.

Kronologi Kasus Tuti Tursilawati

11 Mei 2010

Tuti Tursilawati dituduh membunuh Suud Mulhaq Al-Utaybt, ayah majikannya, warga Thaif. Tuti melarikan diri ke Kota Mekah.

12 Mei 2010

Tuti ditangkap polisi Arab Saudi atas tuduhan pembunuhan. Ia diduga membawa kabur perhiasan dan uang 31.500 riyal milik majikan. Versi lam menyatakan, ketika di Mekah. Tuti diperkosa 9 pemuda Arab dan barangnya diambil.

2011

Tuti divonis had gillah

(mati mutlak), hukuman

mati tertinggi setelah qisas

dan tadzir. Hukuman itu tak

berampun, baik oleh raja maupun keluarga korban.

2011

KJRI Jeddah mendampingi proses investigasi, menunjuk pengacara Abdurahim M Al-Hindi. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengirim surat kepada Raia Saudi. Presiden ke-3 BJ Habibie bertemu Pangeran Walid bin Talal

2013

KJRI Jeddah menunjuk pengacara Khudran Al-Zahrani untuk membela Tuti.

2016

Presiden Joko Widodo melayangkan surat kepada Raja Arab Saudi. Jokowi juga membujuk Raja Salman

saat ia berkunjung ke Indonesia

2017

KJRI Jeddah menunjuk pengacara Mazin Al-Kurdi untuk membantu pembebasan Tuti.

2018

Pengacara Mazin Al-Kurdi menyerahkan Peninjauan Kembali ke Mahkamah di Thaif. Menlu Retno Marsudi menyampaikan kasus Tuti kepada Menteri Luar Negeri Arab Saudi di Bali.

29 Oktober 2018

Tuti dieksekusi tanpa notifikasi kekonsuleran kepada perwakilan RI. Tuti dieksekusi mati di Kota Thaif pada pukul 9.00 waktu Arab Saudi.

TUTI berangkat ke Arab Saudi setelah menikah dengan Asori dan punya anak bernama Ara Herlina (yang kini telah berumur 12 tahun). Ia memilih bekerja di luar negeri untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, sebagaimana dilakukan oleh banyak penduduk Desa Cikeusik. , Tuti merupakan lulusan Akademi Farmasi Cirebon. Sebetulnya, begitu lulus, ia akan bekerja di RS Hasan Sadikin Bandung atas ajakan seorang pegawai asal Cikeusik. Belakangan, Tuti memilih menikah dan bermukim di Cirebon. Iti menerima kabar, kini Asori telah menikah lagi.

Selama enam bulan bekerja di Arab, kata Iti, tak sekali pun Tuti memberi kabar kepada keluarga, apalagi mengirim uang. Iti sempat menanyakan soal itu kepada perusahaan penaja, tetapi tak beroleh jawaban. Direktur perusahaan itu tak pernah bisa ditemui. Kini, perusahaan sang memberangkatkan Tuti telah tutup.

Setelah lama menanggung rindu. Iti akhirnya dapat menemui sang buah hati. Mereka bertemu selama 1,5 jam di penjara, April 2018 lalu, difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri.

Iti mengisahkan, semua teman Tuti di dalam penjara mengaku akan sangat kehilangan jika Tuti tidak ada.

"Saat itu, kami berpelukan. Dia tidak menceritakan sedikit pun kisah pilu yang dialaminya, seolah-olah tidak ingin orangtuanya sedih, apalagi menderita. Teman-temannya sangat baik, ikut berkumpul dan ngobrol dengan kami," ujarnya.

Saat berkunjung ke Arab, Iti mengaku membawa sejumlah makanan kesukaan Tuti dan tak dapat ditemui di Arab, seperti rengginang, rempeyek, dan opak. Tuti mengajak teman-temannya di penjara agar ikut menikmati makanan," tuturnya.

Terakhir, pada bulan Agustus 2018, petugas dari Kementerian Luar Negeri mengunjungi putra Tuti di Cirebon. Saat itu, Tuti meminta untuk dikirimi dua potong baju. "Saat terakhir menghubungi, melalui video call pada 19 Oktober 2018 pukul 22.00, Tuti menunjukkan bahwa bajunya sudah dipakai. Salah satunya

sedang dikenakannya," kata Iri.



SEMUA warga di Desa Cikeusik memberikan kesan

baik terhadap Tuti. Mereka menyebutnya sebagai anak pendiam, tidak pernah menyinggung teman, apalagi orang yang lebih tua darinya. Tak heran jika mereka kaget ketika mendengar bahwa Tuti diadili atas pembunuhan. Mereka menganggap itu mustahil karena jauh dari peran-gainya yang dapat dikatakan tidak pernah marah.

Citra itulah yang juga diterima oleh Direktur Perlindungan TKI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhamad Iqbal. Ia menyatakan bahwa tidak ada hal buruk yang dilakukan Tuti selama ini. Malah, ia sangat baik terhadap siapa pun dan tekun beribadah. Buktinya, selama delapan tahun menjalani masa tahanan, dia mampu menghafal Alquran hingga 12 juz. "Kebaikan seperti dia sangat jarang dilakukan TKI lain," katanya.

Beberapa warga yang pernah bekerja di Arab mengatakan, banyak majikan yang bersikap kurang baik terhadap pembantu. "Di Arab, memang banyak majikan yang bersikap menjengkelkan. Seolah-olah pembantu telah dibeli hingga (dianggap) menjadi budak mereka," ucap Juma, Kepala Urusan Umum Desa Cikeusik, yang juga pernah bekerja di Arab.

Meskipun demikian, hingga kini, tetap banyak warga Desa

Cikeusik yang bekerja di Arab Saudi. Bahkan, Tuti bekerja di sana mengikut jejak kedua orangtuanya.

Kepala Desa Cikeusik Jaenudin mengungkapkan, penduduk desanya berjumlah 925 keluarga atau 2.710 jiwa. Ia memastikan, di semua keluarga, pasti ada anggotanya

yang pernah bekerja di Arab Saudi. Bahkan, Jaenudin bersama tiga aparatur Desa Cikeusik pun pernah bekerja di sana.

"Saat ini, lebih dari 200 warga Cikeusik masih bekerja di Arab. Mereka masih pulang pergi ke sana, memperpanjang kontrak," tuturnya.







Original Post

Usulan DPD

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 7
2018-11-1


Usulan DPD

Tinjau Ulang Wewenang MK. 1

DPD membuat usulan yang cukup mengagetkan. Lembaga negara yang diisi para senator ini meminta agar tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) ditinjau ulang.

USULAN itu disampaikan melalui surat bernomor HM .02.00/601/DPDRI/IX/2018, tertanggal 21 September 2018. Surat yang diteken Wakil Ketua DPD Nono Sampono itu dikirim ke Presiden,MPR, DPR, Mahkamah Agung (MA). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Yudisial (KY).

"Tanda tangan saya. Di situ (surat DPD) mengatasnamakan Pimpinan (DPD) secara keseluruhan." ujar Nono, di Gedung Nusantara III. Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Kenapa tugas dan wewenang MK perlu ditinjau ulang? Se-

nator asal Maluku itu menyatakan, MK diduga telah melanggar UUD 1945 serta tidak mengawal penegakan hukum dan konstitusi. Salah satu buktinya, MK mengeluarkan putusan inkonstitusional. Yakni, putusan Nomor 30/PUU-XVI/20I8 tanggal 23 Juli 2018 tentang larangan pengurus partai politik menjadi anggota DPD.

Menurut Nono, dalam usulan ini, DPD tidak sendirian. DPR dan MPR juga menyatakan agar tugas dan wewenang MK perlu ditinjau ulang. Ketiga lembaga legislatif itu memiliki pandangan sama sama bahwa MK telah melanggar ketentuan

Nono Sampono

Pasal 281 UUD 1945 lantaran mengeluarkan putusan Nomor 30/PUU-XV1/2018. "Yang membuat pernyataan

itu tidak hanya DPD. DPR dan MPR juga. Tiga lembaga yang membuat. Ini peristiwa pertama dalam sejarah ketatanegaraan, keputusan lembaga peradilan direspons tiga lembaga, bukan hanya DPD," jelasnya.

Nono memastikan, usulan peninjauan kembali tugas dan kewenangan MK bukan berarti meminta lembaga tersebut dibubarkan. Sikap politik lembaga legislatif itu hanya bertujuan memperbaiki sistem kerja MK. Agar pelanggaran konstitusi di lembaga tersebut tidak terulang kembali.

"Hakim MK bukan malaikat, bukan Tuhan, bukan manusia yang tidak bisa salah. Buktinya, bekas Ketua MK ada yang pernah terjerat kasus korupsi di KPK. Karenanya, MK tidak boleh memiliki kewenangan seperti malaikat, sebab lembaga

tersebut diisi manusia biasa," bebernya.

Dia mengakui,setelah Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 terkait larangan anggota DPD rangkap jabatan, pihaknya mengadakan pertemuan. Kesimpulannya, putusan tersebut harus direspons. Ia mengaku terkejut karena MPR dan DPR juga melakukan hal yang sama, yaitu mengirimkan surat dengan isi yang tidak jauh berbeda dengan surat DPD.

"Tiga lembaga yang ada di Senayan membuat respons terhadap sebuah keputusan pengadilan. Berarti ada sesuatu. Ada pertimbangan tertentu sehingga ketiga lembaga membuat respons. Surat MPR ditandatangani Ketua MPR Zulkifli Hasan dan DPR ditandatangani Sekjen DPR mewakili Pimpinan DPR." jelas Nono. oni







Original Post

Aturan Baru Taksi Daring akan Diuji Publik

Media Online Republika Online
2018-11-01


Aturan baru taksi daring menggantikan PM Nomor 108 Tahun 2017.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini akan mempercepat penyelesaian aturan pengganti Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menungkapkan uji publik aturan yang baru akan segera dilakukan.

"Jadi kemarin (draft pengganti aturan PM 108) sudah kita paparkan, pekan depan sudah mulai melakukan uji publik, kata Budi di Gedung Kemenhub, Rabu (31/10).

Dia menuturkan, Kemenhub menargetkan pada Rabu, draft pengganti PM 108 sudah final. Selanjutnya pekan depan akan dilakukan uji publik di bebrapa kota besar, beberapa di antaranya Makassar, Bandung, Semarang, Surabaya, dan lainnya.

Budi menjelaskan dalam aturan yang baru nanti akan dimasukkan juga standar pelayanan minimum yang harus dimiliki setiap pengemudi takdi daring. "Di dalam itu akan mengatur bagaimana pengemudinya, pakaian, perlengkapan yang ada di dalam kendaraan sehingga intinya semuanya menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang, kata Budi.

Dia menambahkan, sebelumnya Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub akan menyelesaikan aturan penganti PM 108 sampai 2 Desember 2018. Hanya saja, Budi menegaskan akan mempercepat penyelesaian aturan pengganti PM 108.

"Kenapa kami percepat karena sangat dibutuhkan masyarakat. Kemudian apa yang diputuskan Mahkamah Agung (MA) kemarin tidak akan diatur kembali misalnya sticker dan kir, tutur Budi.

Budi mengharapkan tidak akan ada lagi gugatan terhadap aturan taksi daring yang baru nanti. Terlebih saat prosesnya, Budi menegaskan sudah menggandeng semua pihak dan melakukan uji publik terlebih dahulu.

https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/10/31/phglki382-aturan-baru-taksi-daring-akan-diuji-publik




Original Post

Hukuman Mati Tuti,Tragedi Pekerja Migran Zaman Now?

Media Online Republika Online
2018-11-01


Setelah hukuman mati terhadap Tuti Tursilawai mudah-mnudahan menjadi tragedi terakhiroleh: Muhammad Subarkah, Jurnalis Republika

\'\'Janganlah kalian sampai menjadi bangsa kuli yang menjadi kuli di antara bangsa-bangsa\'\'. Pesan ini sudah jauh-jauh hari dikatakan oleh Bung Karno. Dalam pesan tersebut dia ingin agar negara ini menjadi negara mandiri, benar-benar merdeka.

Tapi pada kenyataan makin ke hari masyarakat merasa makin sulit mencari penghidupan yang baik. Solusinya ada yang memilih bekerja di luar negeri menjadi pekerja migran (ada yang menyebut sebagai Pekerja Migran Indonesia/PMI) atau publik akrab menyebutnya sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Dari tahun ke tahun, pekerja migran banyak bertumbangan. Terutama mereka yang bekerja di sektor informal di Arab Saudi yang kebanyakan berasal dari sektor perempuan. Dalam banyak waktu muncul begitu banyak kasus kekerasan dan dalam beberapa tahun terakhir sudah dilakukan moratorium alias meniadakan pengiriman tenaga migram perempuan untuk bekerja di sektor inforlam (menjadi pembantu) di rumah tangga Arab Saudi.

Kepedihan terakhir adalah yang terjadi baru-baru ini, Ada PMI asal Majalengka bernama Tuti Tursilawai (33 tahun) terkena hukuman mati di Arab Saudi. Tak cukup cuma berduka, ini jelas tragedi konyok karena nyawanya sudah melayang karena sepekan silam hukuman mati tersebut sudah dilaksanakan. Banyak pihak yang kaget karena terkesan Arab Saudi melakukannya diam-diam, tanpa memberi tahu pemerintah Indonesia.

Namun, ketika hal itu ditanyakan kepada mantan Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat,dia bicara penuh ironi. Dia mengakan memang dari dahulu Arab Saudi tak pernah memberitahu bila akan melaksanakan hukuman mati kepada TKI asal Indonesia. Hal ini karena kedua negara tak terikat atau belum menandatangi perjanjian yang terkait tentang kewajiban melaporkan kepada negara asal bila ada warga negaranya melakukan tindak pidana di negara tempatan.

\'\'Jadi memang dari dulu tak ada laporan. Jadi kedua belah pihak tak ada kewajiban hukum. Ini karena Indonesia dan Arab Suadi belum menandatangi perjanjian \'Mandatory Consular Notification Agreement\' (MCNA). Hal yang sama juga terjadi antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi memang tak ada aturan hukum yang mengikat antara kedua negara,\'\' kata Jumhur Hidayat, di Jakarta, Rabu (31/10).

Menurut Jumhur, konsekuensi juga terjadi sebaliknya. Bila ada warga negara Arab Saudi melakukan tindak pidana di Indonesia, maka tidak ada warga negaranya melakukan tindak pidana di sini. Jadi Indonesia pun bisa bersikap sama dengan Arab Saudi.\'\'Soal ini beda dengan negara maju lain, Hong Kong misalnya selalu melaporkan setiap kali ada TKI melakukan perbuatan pidana di sana.\'\'

\'\'Untuk kasus hukuman mati kepada TKI bernama Tuti itu sebenarnya kasusnya sudah lama. Berbagai usaha sudah dilakukan. Tapi dia terkena hukuman berat karena terbujti di pengadilan melakukan pembunuhan dan pencurian uang majikannya sebesar 31.000 real Arab Saudi. Tapi Arab Saudi rupanya bergeming karena mereka anggap itu kedualatan hukum dan negaranya. Hal yang sama ketika Indonesia dahulu tetap melaksanakan hukuman mati dalam kasus tindak pidana narkoba dari warga negara asing,\'\' katanya.

Yang penting, lanjut Jumhur, tindakan apa yang harus dilakukan pihak Indonesia untuk kasus hukuman mati TKI yang berada di Saudi Arabia. Apalagi ini penting karena masih ada sekitar 13 warga negara Indonesia terancam hukuman mati di negara itu.

\'\'Jadi kalau dulu kita langsung moratorium pengirim TKI ke Arab Saudi begitu ada pelaksanaan hukuman mati kepada pekereja Indonesia, nah sekarang apa yang harus dilakukan? Apakah kita akan memaksa Arab Saudi menandatangi perjanjian MCNA itu? Apakah hal lainnya, saya tidak tahu,\'\' katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyesalkan eksekusi mati terhadap tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia, Tuti Tursilawati, di Arab Saudi. Presiden mengatakan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia tidak mendapat pemberitahuan awal tentang eksekusi itu.

"Kita sesalkan, itu tanpa notifikasi (pemberitahuan)," kata Presiden Joko Widodo di Jakarta, Rabu (31/10).

Tuti Tursilawati dieksekusi oleh Pemerintah Arab Saudi pada 29 Oktober 2018 di Thaif, Arab Saudi, sebagai hukuman dalam kasus pembunuhan majikannya pada 2011 di Arab Saudi. Eksekusi itu dilakukan tanpa ada notifikasi kepada perwakilan Pemerintah Indonesia sebelumnya. Arab Saudi memang tidak menganut kewajiban memberikan notifikasi kepada keluarga atau pemerintah terpidana hukuman mati, tetapi pemberitahuan tersebut dianggap penting untuk mempersiapkan mental keluarga terpidana.

"Saya dapat informasikan bahwa ada tenaga kerja kita, itu Bu Tuti dieksekusi 29 Oktober karena kasus pembunuhan ayah majikan pada Mei 2010, dan seperti yang lalu, KJRI kita tidak mendapat pemberitahuan awal tentang akan dieksekusinya Ibu Tuti," ujarnya.

Berdasarkan data Migrant Care, setidaknnya ada lima TKI di Arab Saudi yang dieksekusi mati tanpa pemberitahuan resmi kepada pemerintah, yaitu Zaini Misrin, Yanti Irianti, Ruyati, Siti Zaenab, dan Karni. "Kita sudah menelepon menteri luar negeri Arab Saudi untuk protes soal eksekusi itu. Saat ke sini minggu lalu sampaikan ke Menlu Arab soal ini, juga perlindungan TKI di Arab Saudi," ungkap Presiden.

Menurut Presiden, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah bertemu dengan Menlu Arab Saudi dan sudah memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama Mohammed al-Shuaibi untuk menyampaikan protes karena tidak adanya notifikasi.

"Kemudian juga Kementerian Luar Negeri saya perintahkan untuk memberi fasilitas bagi keluarga Ibu Tuti Tursilowati untuk ke sana sebanyak tiga kali, sudah," kata Presiden menegaskan.

Presiden pun mengaku sudah menyampaikan soal ketiadaan notifikasi ekesekusi mati tersebut langsung kepada Sri Baginda Raja Salman, Pangeran Muhammad bin Salman al-Saud, serta Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir berkali-kali. "Saya ulang-ulang terus, jangan dipikir kita ini tidak melakukan upaya politik. Menteri Luar Negeri juga sama. Kedutaan tiap hari lakukan hal yang sama," ungkap Presiden.

Tuti Tursilawati dijatuhi hukuman mati pada 2011 atas dakwaan pembunuhan berencana terhadap ayah majikannya, Suud Mulhak al-Utaibi, pada 2010. Menurut keterangan yang diperoleh dari sang ibu yang sempat menemui Tuti di Arab Saudi pada April 2018, Tuti melakukan pembunuhan karena ayah majikannya melecehkan Tuti.

Meskipun kasus Tuti telah memiliki keputusan hukum tetap pada 2011, Pemerintah RI terus melakukan upaya untuk meringankan hukuman dengan pendampingan kekonsuleran sejak 2011, tiga kali penunjukan pengacara, tiga kali permohonan banding. Tidak berhenti sampai di situ, pemerintah juga telah dua kali mengajukan peninjauan kembali dan dua kali Presiden RI mengirimkan surat kepada Raja Saudi.

Namun, berbagai upaya tersebut tidak dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Tuti, yakni mati mutlak (had gillah), artinya tidak bisa dimaafkan oleh siapa pun, baik oleh keluarga ahli waris korban maupun oleh raja, dan yang bisa memaafkan hanya Allah SWT. Saat ini, menurut data Migrant Care, ada 20 TKI di Arab Saudi yang terancam hukuman mati di mana dua di antaranya sudah berkekuatan hukum tetap.

Data dari mencatat pengiriman uang dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara asalnya (remitansi) hingga periode November 2017 mencapai sebesar USD 8.015.885.120,00. Atau setara Rp 108.326.671.517.984,00. Data remitansi ini diperoleh dari kolaborasi antara BNP2TKI dengan Bank Indonesia (Divisi Statistik Neraca Pembayaran Indonesia dan Posisi Investasi Internasional Indonesia).

Dara remitansi tenaga kerja Indonesia (TKI) pada 2016 terbesar berasal dari Arab Saudi yang dicatat oleh BNP2TKI mencapai US$ 2,78 miliar atau sekitar Rp 36,9 triliun atau sekitar 31 persen dari total remitansi TKI. Jumlah ini mengalahkan remintansi TKI di Malaysia, Taiwan maupun Hong Kong.

Selain itu, khusus untuk Saudi Arabia, jumlah penempatan PMI 2016 sebanyak 13.538, tahun 2017 sebesar 6.471 dan thn 2018 sd September sebanyak 4.524 orang...

Lalu apakah pengirim TKI ke Arab Saudi masih dilarang? Jawabnya, dalam beberapa tahun terakhir sejak era Presiden Susilo Bambang Yuhdono memang masih terjadi penutupan (moratorium). Tapi sumber Republika mengatakan ada kesan kini sudah mulai dibuka kembali. Pada Oktober lalu Menaker mulai membolehkannya dengan dibukanya kembali pengirim TKI ke Arab Saudi termasuk ke Timur Tengah. Programnya melalui program \'One Chanel System\'. Nantinya ada 35 ribu TKI asal Indonesia untuk bekerja di Arab Saudi itu. Mereka bisa bekerja di tujuh jenis pekerjaan rumah tangga, seperti sopir, tukang bersih rumah, tukang masak, penjaga orang tua, dan lainnya.

Adanya informasi itu, kemudian terkonformasi pada sebuah berita di media olnline, misalnya CNN Indonesia. Dalam lamanya situs berita ini menulis, Kementerian Tenaga Kerja berencana melakukan uji coba penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi tahun depan.

Dalam berita itu, Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker, Soes Hindharno, mengatakan uji coba pengiriman yang direncanakan dilakukan tahun depan itu tak melanggar Permenaker tersebut.

Ia mengatakan ada hal-hal berbeda dibandingkan pengiriman TKI sebelumnya dengan yang akan diuji coba tahun depan. Perbedaan yang dimaksud Soes mencakup tiga aspek.

Pertama mengenai jumlah TKI yang akan dikirim. Jumlah TKI yang dikirim pada masa uji coba nanti hanya sekitar 200-300 orang saja. Tidak besar-besaran seperti dahulu.

"Itu pun bakal terdiri dari calon TKI yang terbaik," ujar Soes kepada CNNIndonesia.com lewat telepon, Jumat (15/12) malam.

Terkait soal pelaksanaan hukuman mati terhadap Tuti tersebut, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo pun telah secara serius merespons situasi tersebut. Menurutnya, Belum usai skandal kematian misterius jurnalis Saudi Arabia, Jamal Khashoggie yang diduga melibatkan otritas Saudi Arabia, kemarin 29 Oktober 2018, Saudi Arabia kembali mengeksekusi Tuty Tursilawaty, PRT migran Indonesia dan menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI, pihak Perwakilan RI di Saudi Arabia tidak mendapatkan notifikasi.

"Situasi tersebut memperlihatkan bahwa ketertutupan informasi adalah upaya untuk menutup-nutupi berbagai pelanggaran hak asasi manusia di Saudi Arabia, terutama hak asasi yang paling dasar, hak atas kehidupan.

Migrant CARE mengecam keras eksekusi tersebut dan mendesak Pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah diplomasi yang signifikan untuk memprotes Saudi Arabia yang tetap tidak berubah terkait dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kepatuhan pada tata krama diplomasi internasional mengenai Mandatory Consular Notification,\'\' katanya.

Menurut Wahyu, Presiden Jokowi harus membatalkan MoU RI-Saudi tentang penempatan one channel system ke Saudi Arabia. Ini karena terbukti Saudi Arabia tidak memenuhi syarat dan ketentuan tentang perlindungan hak asasi PRT migran sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen yang ditandangani Menaker RI dan Menaker Saudi Arabia.

Melihat nasib Tuti masihkah kita berdiam diri dengan terus mengirimkan pekerja migran ke sana? Tidak cukupkah sampai di sini? Apakah ini nasib pekerja migran Indonesia di Arab Saudi zaman now? Jangan sampai negara hanya mau urus dan sibuk degan uang remitansinya saja, tapi nasibnya tetap gelap di masa depan. Soalnya ada negara semacam Filipina yang bisa jadi contoh. Di negara itu pekerja migran malah terbukti menghidupkan dan memajukan filipina. Pekerja migran di sana benar-benar jadi tiang negara. Dan di Indonesia sebenarnya pun sudah begitu dengan jumlah remitansi yang mencapai lebih dari Rp 100 triliun per tahun. Sayangnya tragedi semacam yang terjadi pada Tuti sekalu terjadi. Entah kapan kita menghentikannya?

https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/10/31/phgtdo385-hukuman-mati-tuti-tragedi-pekerja-migran-zaman-now




Original Post

Pencabutan hak politik Wali Kota nonaktif Kendari dan ayahnya

Media Online beritagar.id
2018-11-01


Hukuman pencabutan politik kembali dijatuhkan terhadap terpidana korupsi. Wali Kota Kendari 2012-2017, Asrun, dan anaknya yang merupakan Wali Kota Kendari 2017-2022, Adriatma Dwi Putra, menambah jajaran eks pejabat terpidana korupsi yang dicabut hak politiknya.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Korupsi Jakarta, Rabu (31/10/2018) lalu, bapak-anak ini dihukum seragam, yaitu 5,5 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap Rp6,8 miliar dari pengusaha Hasmun Hamzah.

Vonis itu lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut agar Adriatma dan Asrun divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subisder 6 bulan.

Hakim juga mengabulkan permintaan JPU untuk mencabut hak politik Adriatma dan Asrun meski masih di bawah tuntutan JPU KPK yang meminta agar Adriatma dan Asrun dicabut hak politiknya selama 3 tahun penjara setelah menjalani hukuman.

"Mencabut hak terdakwa I Adriatma dan terdakwa II Asrun dalam jabatan publik masing-masing selama 2 tahun dihitung sejak terdakwa selesai jalani pidana pokok," kata ketua majelis hakim Hariono melalui Antaranews.

Asrun, lahir di Kendari, 24 April 1961, sehingga hak politiknya baru pulih ketika memasuki usia 64, kalau vonis itu dijalani penuh dan tidak ada dakwaan baru.

Adriatma masih berpeluang kembali ke jalur politik setelah menjalani hukuman karena usianya yang relatif muda. Adriatma lahir di Kendari pada 28 Mei 1989. Hak politik Adriatma dapat pulih ketika memasuki usia 37, kalau vonis itu dijalani penuh dan tidak ada dakwaan baru.

Adriatma pun menambah generasi milenial (kelahiran tahun 1980-1999) yang terjerat kasus korupsi. Data yang dihimpun oleh Lokadata Beritagar.id, para generasi milenial yang tersangkut kasus korupsi sebanyak 82 orang.

Dalam perkara ini Adriatma dan Asrun dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp6,8 miliar. Uang itu diterima sebagai jatah karena memenangkan PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) milik Hasmun Hamzah dalam sejumlah proyek di Kendari.

Proyek yang dipegang PT SBN adalah pembangunan Jalan Bungkutoko-Kendara New Port tahun 2018-2020 pembangunan gedung DPRD Kendari dan Tambat Labuh Zona III Kendari.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari, Fatmawaty Faqih menjadi perantara Asrun dan Andriatma dalam menerima suap itu. Fatmawaty sedang menjalani persidangan dan dituntut 7 tahun penjara.

Adapun Hasmun telah dihukum 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis Hasmun lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman tiga tahun penjara ditambah denda Rp200 juta.

Keringanan vonis tersebut lantaran hakim sepakat menetapkan Hasmun sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator/JC).

Vonis berupa pencabutan hukum terhadap Asrun dan Adriatma itu menambah jumlah terdakwa yang menghadapi hukuman pidana tambahan.

Dalam catatan KPK, juru bicara Febri Diansyah mengatakan ada 26 orang terpidana korupsi yang dicabut hak politiknya selama 2013-2017.

Para terpidana korupsi itu menjabat ketua umum dan pengurus partai politik anggota DPR dan DPRD kepala daerah serta jabatan lain yang memiliki risiko publik besar jika menjadi pemimpin politik.

Pencabutan hak politik menjadi pidana tambahan bagi terpidana korupsi sejak 2013. Dasar hukum pencabutan hak politik tersebut terdapat pada Pasal 10 KUHP. Demikian pula Pasal 18 UU Tipikor Ayat 1 mengenai pidana tambahan, bisa berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu.

Hukuman tambahan lebih dimaksudkan mencegah seseorang menyalahgunakan hak tersebut, agar kejahatan serupa tidak terulang lagi. Terpidana korupsi pertama yang dicabut hak politiknya adalah mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Irjen Djoko Susilo.

Pencabutan hak politik Djoko diputuskan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Desember 2013. Kemudian pada tingkat kasasi, pencabutan hak politik Djoko tersebut diperkuat.

Terpidana korupsi yang dicabut hak politiknya adalah mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, dan dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Pada 2018, ada beberapa nama yang dicabut hak politiknya seperti eks Ketua DPR, Setya Novanto mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nur Alam eks Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti eks Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari terakhir mantan Bupati Ngada, Marinus Sae.

Terbaru, eks Bupati Kebumen, Jawa Tengah, M Yahya Fuad yang dicabut hak politiknya lewat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, pada Senin (22/10/2018). Yahya divonis empat tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan. Pidana tambahannya adalah pencabutan hak politik 3 tahun setelah menjalani masa pidana.

https://beritagar.id/artikel/berita/pencabutan-hak-politik-wali-kota-nonaktif-kendari-dan-ayahnya?content=all




Original Post

Bapak-Anak

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2018-11-1


Bapak-Anak

Dua terdakwa suap pengadaan barang dan jasa tahun 2017-2018, calon Gubernur Sulawesi, Tenggara Asrun, dan putranya Wali Kota Kendari Inonaktif), Adriatma Dwi Putra (kiri), divonis 5,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

TEMPO/IMAM SUKAMTO







Original Post

Desakan Mundur

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-11-1


Desakan Mundur

Partai Amanat Nasional berencana mengevaluasi jabatan Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Di luar PAN, desakan untuk mundur kepada Taufik sudah dilontarkan para politikus Senayan.

"Marwah dan wibawa partai harus kita tegakkan tentunya. Semua opsi terbuka, termasuk pergantian."

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno

"Kami mendorong segeralah mundur, karena dia pimpinan DPR, dianggap ada hubungannya dengan DPR. Dia mengambil keputusan Ku sebagai pimpinan DPR, padahal itu kan tindakan perseorangan." Sekretaris Jenderal Partai NasDero Johnny G. Plate

"Sebaiknya PAN segera mengganti. Tapi posisinya sebagai anggota DPR tentu-dikembalikan kepada fraksi PAN dan yang bersangkutan." Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy

"Saya harap beliau bisa tetap hadir dan aktif di DPR. tak perlu mundur, sambil melaksanakan proses hukum yang berjalan. Ketua DPR Bambang Soesatyo

Aturan Pergantian Pimpinan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD Pasal 87 ayat PIMPINAN DPR DIBERHENTIKAN APABILA

a.Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan.

b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.

c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

d. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Arkhelaus Wisnu







Original Post

PAN Evaluasi Jabatan Taufik Kurniawan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-11-1


PAN Evaluasi Jabatan Taufik Kurniawan

JAKARTA - Partai Amanat Nasional -mengevaluasi posisi Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Evaluasi ini dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Taufik sebagai tersangka kasus korupsi penganggaran dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen tahun 2016.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan nasib Taufik akan diputuskan melalui mekanisme internal Dewan Pimpinan Pusat PAN. "Marwah dan

wibawa partai harus kami tegakkan. Semua opsi terbuka, termasuk pergantian," ujar Eddy, kemarin. Menurut dia, PAN menghormati proses hukum terhadap kadernya itu dan meyakini KPK akan bekerja secara transparan berdasarkan data dan fakta yang akurat.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Yandri Susanto menyatakan yakin Taufik akan kooperatif dalam menjalani proses hukum. Partai, menurut dia, akan meminta Taufik berfokus menghadapi masalah hukumnya. "Kalau beliau (Taufik) mundur (dari posisi Wakil Ketua DPR), mungkin akan lebih baik," ujar Yandri. Dia meng-imbuhkan, meski masih menunggu keputusan resmi DPP PAN, langkah ini penting agar citra partai dan DPR tidak tersandera.

Posisi Taufik di kursi pimpinan DPR goyang setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi anggaran DAK dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 pada Selasa lalu. Komisi antira-suah menduga Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan itu berperan dalam mengegolkan DAK sebesar Rp 100 miliar sebagai DAK Kabupaten Kebumen.

Peran Taufik mengemuka dalam perkara yang menjerat Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad. Dalam kesaksiannya sebagai terdakwa, Yahya mengaku diminta oleh Taufik untuk memberikan imbalan sebesar 5 persen dari DAK Kebumen. Taufik dianggap mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VTI, yang melingkupi Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. KPK menduga Taufik menerima setidaknya Rp 3,65 miliar.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan pimpinan Dewan akan menunggu keputusan PAN. Ia berharap semua pihak memegang asas praduga tak bersalah dalam kasus ini. Bambang juga ber-

pendapat, Taufik tak perlu mundur dari jabatannya. "Saya harap beliau tetap aktif dan tak perlu mundur karena belum ada putusan hukum tetap," ujar politikus Partai Golkar itu.

Sumber Tempo menyebutkan Taufik telah lama tak tampak dalam rapat-rapat pimpinan. Ketidakaktifan Taufik ini terjadi setelah kabar keterlibatannya dalam perkara korupsi DAK Kebumen beredar. Ia mengatakan Taufik makin jarang berkomunikasi setelah diperiksa KPK pada September lalu. Dalam pembahasan, pimpinan DPR sempat mengeluarkan alternatif agar Taufik mengundurkan diri agar citra DPR terjaga. "Kalau dari sisi hukum, aturannya. menunggu inkracht. Kalau secara etika, etisnya mengundurkan diri "ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, Tempo belum berhasil mendapatkan klarifikasi dari Taufik. Pesari aplikasi WhatsApp tidak mendapat respons dan panggilan tidak dijawab. Taufik juga tak tampak di kantornya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, saat rapat paripurna pengesahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. Menurut Bambang, Taufik telah melapor akan pergi mengunjungi daerah pemilihannya. "Supaya bisa terpilih lagi," katanya.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | FIKRI ABKI

Desakan Mundur Partai Amanat Nasional berencana mengevaluasi jabatan Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Di luar PAN, desakan untuk mundur kepada Taufik sudah dilontarkan para politikus Senayan.

"Marwah dan wibawa partai harus kita tegakkan tentunya. Semua opsi terbuka, termasuk pergantian."

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno

"Kami mendorong segeralah mundur, karena dia pimpinan DPR, dianggap ada hubungannya dengan DPR. Dia mengambil keputusan itu sebagai pimpinan DPR, padahal itu kan tindakan perseorangan." Sekretaris Jenderal Partai NasDera Johnny G. Plate

"Sebaiknya PAN segera mengganti. Tapi posisinya sebagai anggota DPR tentu-dikembalikan kepada fraksi PAN dan yang bersangkutan." Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy

"Saya harap beliau bisa tetap hadir dan aktif di DPR, tak perlu mundur, sambil melaksanakan proses hukum yang berjalan. Ketua DPR Bambang Soesatyo

Aturan Pergantian Pimpinan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD Pasal 87 ayat PIMPINAN DPR DIBERHENTIKAN APABILA

a.Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan.

b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.

c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

d. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ARKHELAUS W

Arkhelaus Wisnu







Original Post

Setya dan Andi Narogong Mulai Membayar Denda

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-11-1


Setya dan Andi Narogong Mulai Membayar Denda

JAKARTA - Dua terpidana kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e- KTP), Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Setya Novanto, mulai melunasi hukuman denda serta uang pengganti. Menurut juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, lembaga antirasuah tersebut telah menerima uang pengganti dari Andi Narogong senilai US$2,15 juta. "Disetorkan oleh istri Andi Narogong ke rekening penampungan KPK," kata Febri.

Febri menyebutkan pembayaran uang pengganti itu sesuai dengan Putusan

Mahkamah Agung Nomor 1429K/Pid.Sus/2018 tanggal 17 September 2018. Dia mengklaim eksekusi akan dilakukan jaksa pada Unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK.

Sebelumnya, menurut Febri, Andi telah mengembalikan uang saat proses penyidikan kasus KTP elektronik sebesar US$ 350 ribu.

Setelah vonis, Andi kemudian membayar denda Rp 1 miliar dan mencicil uang pengganti senilai Rp 1,186 miliar. "KPK total melalui Unit Labuksi telah melakukan eksekusi dan

penyelamatan uang negara total Rp 2,286 miliar dan US$ 2,5 juta untuk terpidana Andi Agustinus," kata Febri.

Saat ini, KPK telah mengeksekusi Andi Narogong untuk menjalani putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, Banten. Pengusaha tersebut harus menjalani hukuman penjara selama 13 tahun sesuai dengan putusan kasasi Mahkamah Agung, 16 September lalu.

Selain dari Andi, KPK menerima cicilan uang pengganti dari mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto,

dalam perkara yang sama. Menurut Febri, kuasa hukum Setya menitipkan sertifikat asli sebidang tanah dan bangunan di Jatiwaringin, Jawa Barat, pada Selasa lalu. Sertifikat itu diklaim sebagai pembayaran cicilan denda uang pengganti dalam kasus KTP elektronik.

Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Setya. Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut diwajibkan membayar denda Rp 500 juta dan uang pengganti US$ 7,3 juta.

Menurut Febri, jaksa

eksekusi KPK nantinya akan diberi kuasa untuk menerima uang ganti rugi atas tanah dan bangunan tersebut. Hal ini berkaitan dengan lokasi tanah dan bangunan yang berada di jalur proyek pembangunan rel kereta cepat Jakarta-Bandung.

Sebelumnya, KPK telah menerima cicilan uang pengganti dari Setya Novanto sebesar Rp 1,962 miliar dan US$ 100 ribu. Setya juga tercatat mengembalikan uang titipan senilai Rp 5 miliar kepada penyidik KPK.

UJI NUGROHO







Original Post

Komisi Yudisial Kaji Pertemuan Hatta Ali dan Sapta Odang

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-11-1


Komisi Yudisial Kaji Pertemuan Hatta Ali dan Sapta Odang

JAKARTA - Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi Hakim Komisi Yudisial, Sukma Violetta, mengatakan tengah mengumpulkan informasi ihwal pertemuan antara Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali dan Ketua Dewan Perwakilan

Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang di Palu, Sulawesi Ifengah, 3 Oktober lalu. Komisi, menurut dia, akan mempelajari dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim dalam peristiwa itu. "Bukan pertemuannya, karena itu pertemuan semua pemimpin lembaga. Ada aspek-aspek lain," katanya kepada

Tempo kemarin.

Pertemuan antara Hatta Ali dan Sapta Odang ramai dibicarakan setelah sebuah foto beredar di media sosial. Foto ini menampilkan gambar sejumlah pemimpin lembaga negara yang tengah berada di sebuah ruangan di Palu. Selain Hatta dan Oesman, dalam foto tersebut tampak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan, dan

Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Muncul pula informasi bahwa rombongan berangkat ke Palu menumpang pesawat pribadi milik Sapta Odang.

Selama di Palu, para pemimpin tersebut terlibat dalam sejumlah kegiatan pengawasan pelaksanaan evakuasi dan rehabilitasi pascabencana alam di Sulawesi Tengah. Namun acara tersebut menjadi polemik setelah Mahkamah Agung pada pekan ini

mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan Sapta Odang terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018. Aturan tersebut melarang pemimpin atau pengurus partai politik maju sebagai calon anggota DPD.

Akibat aturan ini, Sapta, yang menjabat Ketua Umum Partai Hanura, terhalang untuk maju sebagai calon anggota DPD dari Kalimantan Barat. KPU lalu mencoret nama Sapta dari daftar calon tetap pemilihan legislatif 2019 dengan berpegang -pada putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang anggota DPD merangkap jabatan sebagai anggota partai politik. Putusan tersebut diketuk pada 23 Juli lalu.

Kegiatan di Palu kemudian disebut menjadi sarana komunikasi Sapta dengan Hatta, termasuk perihal uji materi Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018. "Kami menyoroti aspek lain tapi belum bisa kami sampaikan apa. Itu yang mungkin termasuk dalam pelanggaran kode etik," Sukma menjelaskan.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA, Abdullah, membenarkan bahwa Hatta Ali melakukan kunjungan kerja bersama sejumlah pemimpin lembaga negara ke Palu. Dia mengklaim acara tersebut adalah kegiatan formal yang didasarkan pada undangan.

Abdullah membantah anggapan bahwa kegiatan dan pertemuan di dalamnya berkaitan dengan penanganan perkara di MA, termasuk uji materi yang diajukan Sapta Odang. Adapun Sapta Odang hingga tadi malam belum memberikan konfirmasi mengenai dugaan pertemuan dengan Hatta. Ia langsung memutus sambungan telepon sebelum Tempo mengajukan pertanyaan. Pesan pendek ke nomor yang sama juga belum direspons.

BUDIARTI UTUH PUTRI/ Fransisco Rosarians







Original Post

Presiden Sayangkan Eksekusi Mati Tuti

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2018-11-1


Presiden Sayangkan Eksekusi Mati Tuti

JAKARTA - Presiden Joko Wi dodo atau Jokowi menyesalkan langkah pemerintah Arab Saudi yang mengeksekusi mati tenaga kerja Indonesia asal Majalengka, Tuti Tursilawati. "Memang itu patut kami sesalkan. Itu tanpa notifikasi," kata Jokowi di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, kemarin.

Pemerintah Indonesia telah menghubungi Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel.untukmenyam-paikan protes kepada pemerintah Arab Saudi soal eksekusi mati Tuti. Selain itu, pemerintah Indonesia akan memanggil Duta Besar Arab Saudi di Jakarta, Osama bin Muhammed Abdullah al-Shuaibi.

Menurut Jokowi, ia beberapa kali membawa isu perlindungan WNI

dari eksekusi hukuman mati saat bertemu dengan pemerintah Arab Saudi. Beberapa di antaranya adalah saat kunjungan Pangeran Muhammad bin Salman pada 2016 dan kedatangan Raja Salman bin Abdulaziz tahun lalu. "Dan terakhir, pekan lalu saya sampaikan juga ke Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengenai ini juga," ucapnya.

Tuti Tursilawati berangkat ke Arab Saudi pada 2009. Ia bekerja sebagai penjaga lansia pada sebuah keluarga di Kota Thaif. Pada 12 Mei 2010, Tuti ditangkap kepolisian Arab Saudi atas tuduhan membunuh ayah majikannya, Suud Mulhaq Al Utaibi. Tuti Tursilawati mengakui pembunuhan ayah majikannya, namun ia melakukannya karena membela diri. Menurut Tuti, ia kerap

mendapat pelecehan seksual dan kekerasan. Gaji dia juga dipotong oleh majikannya.

Permohonan peninjauan kembali terhadap kasus Tuti sempat dikabulkan oleh pengadilan di Arab Saudi. Pemerintah pun mengupayakan pembebasan terhadap Tuti, namun TKI asal Majalengka itu keburu dieksekusi beberapa waktu lalu.

Gubernur Jawa Barat t Ridwan Kamil juga menyesalkan eksekusi mati Tuti. Pemerintah Jawa Barat akan mengkaji kemungkinan menerbitkan aturan yang melarang pengiriman TKI ke negara yang rawan. "Sedang dikaji, karena saya sedih begini-begini terus. Kita harus naik kelas. Itu komitmennya. Beri saya waktu," ujarnya, kemarin.

AHMAD FAIZ/AHMAD FIKRI







Original Post

Dampak kasus Khashoggi dan uang Saudi yang mengalir ke kampus-kampus Amerika

Media Online Merdeka.com
2018-11-01


Sejumlah kampus di Amerika Serikat kini tengah mengevaluasi kembali kesepakatan mereka dengan pemerintah Arab Saudi menyusul dibunuhnya wartawan Jamal Khashoggi pada 2 Oktober lalu.

Kantor berita the Associated Press mengungkap, berdasarkan data dari pemerintah federal, sedikitnya dana USD 354 juta dari pemerintah Saudi mengalir ke 37 institusi pendidikan di Amerika sejak 2011.

Dilansir dari laman Japan Times, Rabu (31/10), data itu diperoleh dari Laporan Kontrak dan Sumbangan Dana Asing Departemen Pendidikan AS. Dalam laporan tersebut dicantumkan data kampus mana saja yang menerima dana sumbangan USD 250 ribu atau lebih dalam rentang waktu sejak 2011 hingga 2017.

Dana Saudi itu sebagian besar mengalir melalui program beasiswa yang membiayai pelajar Saudi untuk studi di Amerika. Namun sedikitnya USD 62 juta mengalir melalui kontrak atau dana hibah dari badan usaha pemerintah Saudi dan lembaga riset.

Sementara itu perusahaan minyak Saudi, Aramco, juga diketahui menggelontorkan dana sebesar USD 20 juta kepada sejumlah univeristas di Amerika, termasuk USD 9 juta ke Univeristas A di Texas serta USD 4 juta ke Institut Teknologi Massachusetts MIT). Perusahaan kimia Saudi juga diketahui mengalirkan dana USD 8 juta ke sejumlah sekolah di AS.

Di tengah kasus pembunuhan Khashoggi, sejumlah sekolah kini mempertimbangkan kembali kerja sama mereka dengan Saudi.

Pekan lalu MIT mengumumkan mereka akan mengambil langkah peninjauan kembali kerja sama kampus dengan Arab Saudi dan menyebut pembunuhan Khashoggi sebagai kasus yang sangat mencemaskan.

MIT sebelumnya sudah banyak bekerja sama dengan sejumlah kampus di Saudi dalam porgram-program riset. Kampus elit itu juga punya catatan kerja sama dengan perusahaan minyak Saudi, Aramco. Maret lalu Aramco menyumbang dana USD 25 juta kepada MIT untuk riset energi terbarukan dan kecerdasan buatan.

Para pejabat Saudi di Kedutaan Washington sejauh ini tidak bisa dimintai keterangan ketika dihubungi kemarin.

Selain dana dari pemerintah Saudi atau lembaga di bawah naungan pemerintah, sejumlah kampus di AS juga menerima dana senilai USD 140 juta dari perusahaan swasta asal Saudi, termasuk universitas dan rumah sakit.

"Menolak dana itu bisa membuat siswa-siwa yang berpotensi kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan," kata Michael Sandler, juru bicara Universitas George Mason yang menerima dana USD 63 juta dari program beasiswa Saudi. [pan]

http://www.merdeka.com/dunia/dampak-kasus-khashoggi-dan-uang-saudi-yang-mengalir-ke-kampus-kampus-amerika.html




Original Post

Pengadilan Pakistan Bebaskan Penista Agama dari Vonis Mati

Media Cetak Koran Tempo Halaman 26
2018-11-1


Pengadilan Pakistan Bebaskan Penista Agama dari Vonis Mati

ISLAMABAD - Mahkamah Agung Pakistan membatalkan hukuman mati terhadap Asia Bibi. Mahkamah menerima permohonan banding yang diajukan terdakwa kasus- penistaan agama itu. "Banding diterima. Keputusan pengadilan tinggi dan pengadilan trial dibatalkan. Vonis mati yang dijatuhkan dibatalkan dan dia dibebaskan dari tuduhan," ujar Hakim Agung Saqib Nisar dalam

putusannya, kemarin.

Asia Bibi, 53 tahun, penduduk Desa Ithan Wali di Pakistan tengah, dituduh menghina Nabi Muhammad dan Al-Quran oleh dua wanita muslim. Bibi dianggap menghina Islam setelah tetangganya berkeberatan dia minum dari gelas mereka karena Bibi bukan muslim. Pengadilan menjatuhkan pidana mati terhadap Bibi pada November 2010.

Pengadilan Tinggi Lahore memperkuat vonis itu pada 2014.

Hakim dalam putusannya menilai jaksa gagal membuktikan kasus tersebut karena didasarkan pada bukti yang lemah. Hakim juga mengacu pada Al-Quran dan sejarah Islam serta perkataan Nabi Muhammad yang menyerukan agar non-muslim diperlakukan dengan baik. "Toleransi adalah prinsip

dasar Islam dan perlu ditegaskan bahwa agama mengutuk ketidakadilan dan penindasan."

Asia Bibi tidak hadir saat putusan dibacakan karena mendekam di penjara. Namun dia bereaksi atas putusan itu. "Saya tidak percaya atas apa yang aku dengar. Apakah saya akan bebas sekarang? Apakah mereka akan membiarkan saya bebas?" ujar Bibi seperti dilansir AFP.

Vonis ini memicu protes hingga melumpuhkan sebagian jftlan kota di Islamabad, Lahore, dan kota lainnya. Beberapa sekolah di Islamabad memulangkan siswa lebih awal karena khawatir ada protes berkepanjangan. Para pendukung partai politik Islam, Tehreek-e-Labaik (TLP), yang mendukung undang-undang antipenodaan agama, mengecam putusan itu.

"Hakim agung dan semua orang yang memerintahkan pembebasan Asia pantas mati," ujar juru bicara partai, Ejaz Ashrafi.

Adapun Saiful Mulook, pengacara Asia Bibi, menilai putusan Mahkamah Agung harus dihargai karena menjunjung tinggi hukum dan tidak menyerah pada tekanan apa pun. "Asia Bibi akhirnya diadili," ujar dia.

AL JAZEERA/REUTERS/BBC/ SUKMA LOPPIES







Original Post

ICMI Minta Eks Anggota HTI Tak Dimusuhi

Media Online CNN Indonesia
2018-11-01


Jakarta, CNN Indonesia Ketua UmumIkatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)Jimly Asshidique meminta masyarakat tak memusuhi eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)yang organisasinya telah dibubarkan pemerintah. HTIsendiri masihmemperjuangkan nasib organisasinya yang saat ini sedang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

"Kalau satu organisasi sudah dibubarkan ya sudah, selanjutnya mantan anggotanya jadi objek dakwah, objek pendidikan, jangan dimusuhi," ujar Jimly usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu (31/10).

Berkaca dari peristiwa 1965, kata Jimly, saat itu terdapat perlakuan yang berbeda pada mantan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurutnya, hal itu tak relevan lagi dilakukan di masa sekarang.

"Dulu bubar partainya, kemudian anggotanya termasuk keluarganya, tetangganya, dicatatin semua. Tidak perlu lagi seperti itu," katanya.

Saat ini, lanjut Jimly, tingkat peradaban manusia sudah semakin modern sehingga tidak perlu menebarkan kebencian terhadap mantan anggota organisasi yang keberadaannyatelah dibubarkan Pemerintah.

Kendati demikian, Jimly mengingatkan para eks anggota HTI agar tak lagi memperjuangkan konsep khilafah karena sudah dilarang untuk mengganti konsensus nasional di Indonesia yakni NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan BhinekaTunggal Ika.

"Jadi tidak boleh lagi itu," imbuhnya.

Dalam pertemuan dengan JK kemarin, Jimly juga menyampaikan perihal pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid beberapa waktu lalu. Ia memuji JK yang dianggap mampu menenangkan masyarakat menyusul pertemuan dengan sejumlah pimpinan rmas beberapa waktu lalu.

"Sesudah pembakaran bendera itu kan panas keadaan, Pak JK ini meredakan. Ya kita memang butuh tokoh seperti Pak JK supaya Islam dan kebangsaan jangan dibentur-benturkan," tuturnya.

Jimly meminta kepada seluruh masyarakat Islam untuk tidak reaktif ketika menemui simbol menyerupai lambang HTI.

Perbedaan pandangan di antara masyarakat merupakan kunci penting dalam membangun hidup berdemokrasi.

"Jadi, hukum negara kita ini membangun pencerahan. Maka semua warga bangsa kita harapkan, biarlah berbeda-beda pendapat, tapi jangan saling bermusuhan. Sepanjang orang berbeda pendapat soal segala sesuatu, tidak apa-apa," tuturnya, menjelaskan.

HTI telah resmi dibubarkan Pemerintah pada 2017 karena tidak sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sebagai pengganti UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

(ugo)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181031204428-32-343050/icmi-minta-eks-anggota-hti-tak-dimusuhi




Original Post

Media