KPU Ingin Segera Dapatkan Putusan MA kasus OSO

Media Online JPNN.COM
2018-11-03


jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan uji materi Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap bisa segera mendapatkan salinan putusan yang membatalkan PKPU 26/2018 itu. Dengan begitu, KPU bisa memutuskan cara menindaklanjuti putusan tersebut.

"Semalam (31/10) Mas Arief (Ketua KPU Arief Budiman, Red) sudah menandatangani surat ke MA untuk meminta salinan putusan itu," terang Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi.

Surat itu juga sudah dikirim ke MA. Pihaknya tidak bisa lagi menunggu inisiatif MA dan memilih proaktif menagih salinan putusan. Sebab, tidak mungkin KPU menindaklanjuti putusan tanpa dasar salinan resmi.

Pramono menjelaskan, KPU menyayangkan cara MA dalam mengumumkan putusan hukum. Alih-alih gamblang, MA justru menyampaikan informasi yang simpang siur. "Ini yang kedua kalinya juga MA memperlakukan KPU dengan cara yang tidak patut," lanjut dia.

Sebelumnya, dalam perkara uji materi PKPU 20/2018 yang memuat larangan nyaleg bagi eks koruptor, KPU juga diperlakukan seenaknya. MA langsung membuat jumpa pers soal putusan itu. Sedangkan salinan putusan tersebut baru diberikan beberapa hari kemudian. Karena itu, KPU tidak bisa langsung bersikap.

Menurut Pramono, tidak seharusnya lembaga sekelas MA melakukan hal semacam itu. Terlebih, KPU merupakan pihak tergugat dalam uji materi tersebut. Dia berharap MA segera menindaklanjuti surat KPU dan memberikan salinan putusan resmi.

Setelah menerima salinan resmi, KPU akan mempelajari putusan itu. Kemudian, KPU akan berkonsultasi ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang cara menindaklanjuti putusan tersebut.

Pramono menambahkan, KPU akan berhati-hati dalam menyikapi putusan tersebut. Bagaimanapun, salah satu tugas KPU berdasar perintah UU Pemilu adalah melaksanakan putusan pengadilan. Bila putusan MA memang bertentangan dengan putusan MK, KPU juga tidak boleh salah langkah dalam bersikap.

Selain berkonsultasi dengan MK, rencananya, KPU meminta pendapat sejumlah pakar hukum tata negara. "Kami mau ngomong apa pun. Putusan MA itu sah. Dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang menguji materi aturan di bawah undang-undang," tambahnya.

https://www.jpnn.com/news/kpu-ingin-segera-dapatkan-putusan-ma-kasus-oso




Original Post

Suap Pemulusan Perkara, Istri Eks Sekretaris MA Mangkir Pemeriksaan KPK

Media Online LIPUTAN 6
2018-11-03


Liputan6.com, Jakarta - Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung (MA) Tin Zuraida mangkir dari pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Istri dari mantan Sekretaris MA Nurhadi itu sejatinya akan diperiksa sebagai saksi, dalam kasus dugaan suap pemulusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Saksi Tin Zuraida tak menghadiri pemeriksaan KPK tanpa keterangan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/11/2018).

Tin juga sebelumnya sempat mangkir pemeriksaan penyidik KPK pada 29 Oktober 2018. Tin saat itu akan diperiksa lembaga antirasuah bersamaan dengan pemeriksaan suaminya.

Tin yang merupakan mantan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum Peradilan MA, sebelumnya sudah pernah diperiksa pada 1 Juni 2018.

Pemanggilan Tin Zuraida kali ini diduga berkaitan dengan dugaan penemuan aliran uang yang mencurigakan. Sepanjang 2004-2009, aliran uang yang masuk di rekening Tin mencapai Rp 1 miliar sampai 2 miliar. Sedangkan periode 2010-2011, ada belasan kali uang masuk ke rekening Tin dengan nilai Rp 500 juta.

Penetapan Tersangka Nurhadi juga terdeteksi pernah memindahkan uang Rp 1 miliar ke rekening Tin. Tin juga pernah menerima Rp 6 miliar melaui setoran tunai pada 2010-2013.

Dalam kasus suap pemulusan perkara di PN Jakarta Pusat, KPK menetapkan Eddy Sindoro sebagai tersangka. Eddy jadi tersangka pada 21 November 2016.

Penetapan tersangka terhadap Eddy Sindoro merupakan pengembangan kasus sebelumnya, yang telah menjerat mantan Panitera Pengganti PN Jakpus Edy Nasution dan karyawan PT Artha Pratama Anugerah Doddy Aryanto Supeno.

Mereka diringkus dalam sebuah operasi tangkap tangan di areal parkir sebuah hotel di Jakarta Pusat pada April 2016. Penangkapan dilakukan sesaat setelah Doddy menyerahkan uang kepada Edy Nasution.

https://www.liputan6.com/news/read/3683170/suap-pemulusan-perkara-istri-eks-sekretaris-ma-mangkir-pemeriksaan-kpk




Original Post

Kronologi kasus yang menjerat Taufik Kurniawan

Media Online Antara
2018-11-03


Jakarta (ANTARA News) - Penyidik KPK memutuskan untuk langsung menahan Wakil Ketua DPR dari fraksi PAN Taufik Kurniawan seusai diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Taufik menjalani pemeriksaan selama sekitar 9 jam pada Jumat (2/11) di gedung Merah Putih KPK dan selanjutnya keluar dengan mengenakan rompi oranye tahanan KPK. Meski mengaku menghormati proses hukum di KPK, dia terkesan menilai perkaranya itu adalah rekayasa. "Satu hal yang ingin saya katakan secanggih-canggihnya rekayasa manusia, rekayasa milik Allah yang paling sempurna. Artinya, saya akan ikuti dan hormati proses hukum di KPK," kata Taufik di gedung KPK Jakarta, Jumat (2/11). Setelah mengatakan hal itu, Taufik pun dibawa ke rutan Cabang KPK di kantor KPK Kavling C-1 Jakarta. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa KPK sudah memanggil Taufik Kurniawan pada 25 Oktober dan 1 November 2018. Taufik lalu meminta penjadwalan ulang pada 8 November, tapi dia lalu datang ke KPK Jumat ini untuk menjalani pemeriksaan. KPK dalam perkara ini menduga bahwa Taufik menerima hadiah sebesar Rp3,65 miliar dari Bupati Kebumen nonaktif Muhammad Yahya Fuad sebagai "fee" lima persen pengurusan anggaran DAK untuk kabupaten Kebumen yang merupakan daerah pemilihan (dapil) Taufik Kurniawan. Dapil Taufik adalah Jawa Tengah Vll yang terdiri dari Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga. Dua kepala daerah kabupaten tersebut, yaitu Bupati Kebumen Yahya Fuad dan Bupati Purbalingga Tasdi juga menjadi tersangka kasus korupsi di KPK. Yahya Fuad menyanggupi "fee" lima persen tersebut dan kemudian meminta "fee" tujuh persen pada rekanan di Kebumen. Saat pengesahan APBN Perubahan Tahun 2015, Kabupaten Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan Rp93,37 miliar yang direncanakan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kebumen.

Dalam surat tuntutan Bupati Kebumen non-aktif Muhamad Yahya Fuad yang sudah divonis selama empat tahun penjara pada Senin (22/10) lalu disebutkan bahwa Yahya Fuad pada Juni 2016 ditawari oleh Taufik Kurniawan sebagai wakil ketua DPR RI dimana ada dana Dana Alokasi Khusus Perubahan tahun 2106 untuk jalan sebesar Rp100 miliar. Taufik mengatakan "Ini tidak gratis, karena untuk kawan-kawan". Yahya saat itu tidak langsung menjawab. Pada waktu pertemuan di pendopo pada 2016 dengan tim pendukungnya, yaitu Hojin Ansori, Muji Hartono alias Ebung dan Khayub Muhammad Lutfi untuk membicarakan mengenai DAK yang belum turun. Tim pendukung lalu mengusulkan untuk "Diambil saja Pak", Yahya juga menyampaikan untuk mendapatkan DAK itu tidak gratis namun mereka tetap mengatakan untuk mengambil saja. Taufik meminta "fee" sebesar 5 persen dari anggaran tersebut adalah sebesar Rp5 miliar, tapi Yahya membujuk agar dibayar sepertiganya saja dulu, yaitu sekitar Rp1,7 miliar. Yang menyiapkan uang tersebut adalah Hojin dan Ebung. Yahya lalu memerintahkan Hojin ke hotel Gumaya untuk bertemu dengan utusan Taufik Kurniawan bernama Ato dan memberikan uang rintisan DAK sebesar Rp1,7 miliar karena saat itu dana belum turun. Beberapa hari kemudian setelah penyerahan uang sebesar Rp1,7 miliar, Taufik meminta kekurangan komitmen unduhan pengurusan DAK Tahun 2016 sebesar Rp1,5 miliar Terhadap permintaan Taufik mengenai kekurangan dana unduhan DAK Tahun 2016, kemudian Yahya menghubungi Adi Pandoyo. Adi meminta tolong ke Khayub Muhammad Lutfi sehingga Yahya meminta Khayub untuk menyiapkan dana tersebut Khayub M Lutfi lalu memberikan dana sebesar Rp2,5 miliar dan Rp500 juta untuk dana operasional sehingga Rp1,5 miliar oleh Adi Pandoyo diserahkan kepada utusan Taufik di Hotel Gumaya. Sebelum menyerahkan uang tersebut, Yahya berkomunikasi dengan Taufik untuk memberitahukan kamar berapa dan orang yang akan mengambil uang di Hotel Gumaya. Setelah itu Yahya memberitahukan hal tersebut kepada Adi Pandoyo

Yahya lalu mengetahui setelah pemeriksaan di KPK bahwa ada uang sebesar Rp1,48 miliar oleh Hojin untuk dana unduhan DAK termin ketiga sebesar Rp40 miliar dan melunasi dana senggetan atau unduhan yang diminta Taufik belum sempat diberikan sudah ada operasi tangkap tangan (OTT) KPK . Saat belum lelang, dana DAK sebesar Rp100 miliar dilakukan pembagian, yaitu pembagian untuk Hojin Ansori dan Muji Hartono alias Ebung sebesar Rp30 miliar, untuk Khayub M Lutfi anggaran sebesar Rp30 miliar dan untuk orang luar adalah sebesar Rp17 miliar. Sisanya masih ada Rp23 miliar untuk PT Tradha milik Yahya. Yahya juga mengaku pernah dipertemukan kepada orang Departemen Keuangan oleh Taufik Kurniawan. Bahwa untuk Kabupaten Kebumen saat Yahya dan Khayub merintis Dana DAK turun sebesar Rp112 miliar. Kemudian untuk DAK Perubahan 2016 merintis melalui Taufik Kurniawan DAK yang turun sebesar Rp93 miliar. Pada tahun 2017 DAK yang turun hanya Rp23 miliar, kemudian DAK Perubahan 2017 tidak dirintis maka tidak ada yang turun atau nihil. Dalam dakwaan itu disebutkan bahwa saat Yahya dilantik menjadi Bupati Kebumen kondisi jalan di Kebumen banyak yang berlubang. Bahkan di media ada julukan untuk Kabupaten Kebumen dengan istilah "Selamat datang di kota jeglongan sewu". Karena itulah kemudian Yahya mencari jalan dengan jalan-jalan formal serta ke hampir semua anggota DPR dari Dapil Kebumen ditemui Taufik Abdullah, Romahurmuzy, Utut Adianto, Bambang Soesatyo, Darori Ronodipuro, Amelia dan Taufik Kurniawan untuk dapat membantu pembangunan Kabupaten Kebumen.

Dalam kasus ini, Taufik Kurniawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Pewarta: Desca Lidya NataliaEditor: Sri MuryonoCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/764595/kronologi-kasus-yang-menjerat-taufik-kurniawan




Original Post

KPK kembali panggil Nurhadi pekan depan

Media Online Antara
2018-11-03


Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Sekretaris Mahmakah Agung (MA) Nurhadi pada pekan depan untuk diperiksa sebagai saksi kasus suap.

Sebelumnya, Nurhadi dan istrinya Tin Zuraida pada Senin (29/10) tidak memenuhi panggilan KPK dalam penyidikan kasus suap terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan tersangka mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro (ESI).

"Untuk Nurhadi sendiri kemarin juga tidak hadir, memang surat yang kami sampaikan itu kembali ke KPK. Itu artinya panggilan pertama belum diterima atau ada informasi lain nanti akan telusuri lebih lanjut. Rencana minggu depan akan dipanggil Nurhadi sebagai saksi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

KPK pun sebenarnya pada Jumat ini memanggil Tin Zuraida sebagai saksi untuk tersangka Eddy Sindoro.

Namun, Tin Zuraida yang saat ini menjabat Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) itu tidak memenuhi panggilan KPK.

"Untuk Tin Zuraida hari ini tidak hadir. Tadi saya cek surat sudah disampaikan sebenarnya secara patut apakah ke rumah ataupun kantor," kata Febri.

KPK pun mengharapkan ada bantuan dan dukungan dari pihak Kemenpan-RB untuk memastikan pegawainya itu bisa hadir diperiksa sebagai saksi.

Sebelumnya, tersangka Eddy Sindoro telah menyerahkan diri ke KPK pada Jumat (12/10) setelah sebelumnya sejak April 2016 sudah tidak berada di Indonesia.

KPK sudah menetapkan Eddy Sindoro sebagai tersangka sejak November 2016 lalu. Eddy diduga memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait pengurusan perkara di Pengadilan Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait dengan permohonan bantuan pengajuan Peninjauan Kemabali di PN Jakpus.

Atas perbuatannya tersebut, Eddy Sindoro disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU tahun 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sudah ada dua orang yang menjalani vonis terkait perkara ini yaitu panitera panitera sekretaris PN Jakpus Eddy Nasution dan perantara suap Dody Arianto Supeno. Doddy sudah divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan sedangkan Edy Nasution sudah divonis 5,5 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 2 bulan kurungan.

Dalam putusan Edy Nasution, disebutkan bahwa uang 50 ribu dolar AS untuk pengurusan Peninjauan Kembali (PK) PT Across Asia Limited (AAL) yang diputus pailit oleh mahkamah agung melawan PT First Media. Edy pun menerima uang dari salah satu kuasa hukum yang baru dari Law Firm Cakra Co yaitu Austriadhy 50 ribu dolar AS yang terbungkus dalam amplop warna coklat

Eddy Sindoro pernah bertemu dengan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi menanyakan kenapa berkas perkara belum dikirimkan dan Nurhadi sempat menelepon Edy Nasution untuk mempercepat pengiriman berkas perkara PK namun Nurhadi mengatakan itu dalam rangka pengawasan. Edy Nasution juga mengakui menerima 50 ribu AS dari Dody dimana uang tersebut ada kaitannya dengan pengurusan dengan perkara Lippo.

Dalam perkembangan penanganan perkara tesebut, KPK juga telah menetapkan advokat Lucas (LCS) sebagai tersangka merintangi penyidikan dengan tersangka Eddy Sindoro.

Pewarta: Benardy FerdiansyahEditor: Sri MuryonoCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/764590/kpk-kembali-panggil-nurhadi-pekan-depan




Original Post

Penahanan empat tersangka suap DPRD Sumut diperpanjang

Media Online Antara
2018-11-03


Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan terhadap empat tersangka tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Empat tersangka itu merupakan anggota DPRD Provinsi Sumut 2009-2014 masing-masing Arifin Nainggolan (ANN), Mustofawiyah (MSH), Sopar Siburian (SSN), dan Analisman Zalukhu (AZU).

"Untuk kasus DPRD Sumatera Utara, hari ini ada perpanjangan penahanan untuk empat tersangka, yaitu ANN, MSH, SSN, dan AZU selama 30 hari mulai 5 November sampai 4 Desember 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, KPK juga telah melimpahkan dari proses penyidikan ke tahap penuntutan atau tahap dua untuk delapan tersangka lainnya dalam kasus itu, yakni Rijal Sirait, Fadly Nurzal, Rooslynda Marpaung, Rinawatu Sianturi, dan Tiaisah Ritonga.

Selanjutnya, Muslim Simbolon, Helmiati dan Sonny Firdaus.

Sidang terhadap delapan tersangka itu direncanakan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dari total 38 tersangka terkait kasus suap itu, total hingga saat ini 29 tersangka sudah ditahan dan sembilan orang tersangka lainnya belum ditahan.

Sembilan tersangka yang belum ditahan itu antara lain Abu Bokar Tambak, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elisier Verawaty Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Ferry Suando Tanuray Kaban dan Taufan Agung Ginting.

Sebelumnya, KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima "fee" masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya, 38 tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pewarta: Benardy FerdiansyahEditor: Sri MuryonoCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/764585/penahanan-empat-tersangka-suap-dprd-sumut-diperpanjang




Original Post

Istri Mantan Sekretaris MA Nurhadi Mangkir Panggilan KPK

Media Online CNN Indonesia
2018-11-03


Jakarta, CNN Indonesia Istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhahadi Abdurrachman, Tin Zuraida mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tin sedianya bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap Chairman PT Paramount Enterprise Internasional, Eddy Sindoro.

"Saksi Tin Zuraida tidak hadir tanpa keterangan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/11).

Febri mengatakan belum mengetahui kapan Tin akan dipanggil ulang untuk diperiksa sebagai saksi. Menurutnya, pemanggilan seseorang sebagai saksi tergantung kebutuhan penyidik KPK.

Tin saat saat ini menjabat staf ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Sebagai staf ahli, Tin diplot untuk urusan bidang politik dan hukum. Tin dua tahun lalu kerap menghiasi pemberitaan. Itu tak lepas dari sengkarut kasus dugaan suap peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyeret suaminya, Nurhadi.

Tin maupun Nurhadi juga beberapa kali mondar-mandir ke KPK untuk memenuhi pemeriksaan penyidik, meski mereka lebih banyak bungkam ketika ditanya awak media.

Selain itu, rumah Tin dan Nurhadi di bilangan Hang Lekir, Jakarta Selatan juga pernah digeledah penyidik KPK terkait kasus dugaan suap PK. Saat penggeledahan itu, Tin diduga merobek-robek sejumlah dokumen dan membuangnya ke toilet. KPK juga menyita uang Rp1,7 miliar.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Eddy sebagai tersangka suap kepada mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, pada akhir 2016. Eddy diduga memberikan sejumlah uang kepada Edy Nasution terkait pengurusan peninjauan kembali (PK).

Belakangan diketahui Eddy telah berada di luar negeri sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik lembaga antirasuah. Selama dua tahun menghilang, Eddy kerap pindah-pindah negara, mulai dari Malaysia, Singapura, Thailand, hingga Myanmar.

Dalam proses penyidikan ini, KPK turut menduga Nurhahadi Abdurrachman terlibat dalam kasus dugaan suap ini.

Nurhadi mengaku mengenal dekat Eddy sejak masih duduk di bangku SMA. Nurhadi juga sudah beberapa kali mondar-mandir ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. (fra/wis)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181102202746-12-343629/istri-mantan-sekretaris-ma-nurhadi-mangkir-panggilan-kpk




Original Post

KPK Buka Peluang Periksa Anggota DPR Bidang Anggaran Terkait DAK Kebumen

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-11-03


RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memanggil anggota DPR bidang anggaran terkait kasus dugaan suap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah yang menyeret Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan sebagai tersangka.

Jurubicara KPK, Febri Diansyah kemungkinan memperluas saksi untuk dimintai keterangan bisa terjadi. Namun ia belum bisa memastikan siapa saja anggota DPR yang akan dipanggil oleh penyidik.

"Terkait dengan proses pembahasan anggarannya siapa yang diperiksa saya belum mendapatkan informasi," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (2/11).

Febri menambahkan selain anggota DPR pihak lain juga masuk dalam agenda pemanggilan. Baik pemberi suap ataupun perantara yang membawa uang suap sampai diterima oleh Taufik.

"Melihat konstruksi perkara ini maka tentu yang akan dipanggil adalah saksi yang relevan misalnya dari pihak Bupati sendiri yang sebelumnya sudah diperiksa," jelasnya.

Taufik yang juga wakil ketua umum PAN itu diduga menerima komitmen komisi lima persen dari Bupati Kebumen, Muhamad Fuad Yahya untuk meloloskan DAK Kebumen yang berasal dari APBN-P 2016.

Taufik disangkakan dengan Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU 20/2001. [nes]

https://hukum.rmol.co/read/2018/11/03/364625/KPK-Buka-Peluang-Periksa-Anggota-DPR-Bidang-Anggaran-Terkait-DAK-Kebumen-




Original Post

Profesionalitas MA Diperkuat Melalui Rapat Pleno Kamar

Media Online Metro TV News
2018-11-03


Bandung: Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali menilai rapat pleno kamar dapat memperkuat profesionalitas kinerja MA. Rapat pleno kamar dapat menjaga kesatuan dan konsistensi MA dalam menegakkan hukum.

"Meningkatkan profesionalitas hakim agung dan mempercepat proses penyelesaian perkara," kata Hatta dalam keterangan resmi yang diterima Medcom.id, Jumat, 2 November 2018.



Selain rapat pleno kamar, lanjut Hatta, MA telah mengambil langkah lain untuk penguatan sistem kamar. MA telah menyusun rencana kerja lima tahun Penguatan Sistem Kamar 2017 hingga 2022.

Langkah lainnya dengan membentuk kelompok kerja pelaksanaan program penguatan sistem kamar yang meliputi bidang teknis pidana, perdata, agama, militer dan tata usaha negara (TUN). Kemudian, bidang seleksi perkara dan pengurangan arus perkara serta bidang pembangunan basis data putusan dan yurisprudensi.

Kelompok kerja ini sudah bekerja sejak Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung,ucap Hatta.

Rapat pleno kamar dilaksanakan secara bertahap dimulai dari rapat masing-masing kamar. Dimulai kamar pidana, perdata, agama, militer dan tata usaha negara. Disamping itu, dibentuk kamar kesekretariatan yang dimaksudkan untuk membahas kebijakan-kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan.

Pada kamar-kamar teknis, tema-tema yang dibahas umumnya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan hukum yang berujung dengan dihasilkannya rumusan-rumusan hukum. Rumusan ini nantinya akan dibawa ke forum pleno lintas kamar untuk didiskusikan lebih lanjut.

Hasil pleno ini yang kemudian ditingkatkan menjadi bahan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) sebagai payung hukum penerapannya. Pola pembahasan bertingkat sebelum menjadi surat edaran ini telah berjalan tidak berubah sejak pertama kali diselenggarakan rapat pleno kamar pada tahun 2011.

Setiap tahun kemudian MA menerbitkan suran edaran mengenai pemberlakukan hasil pleno kamar. Melalui inilah kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan itu dipelihara.

Rapat pleno kamar 2018 diikuti 198 peserta yang terdiri atas pimpinan Mahkamah Agung, hakim agung, askor, panitera pengganti, pejabat eselon 1 dan eselon 2 serta hakim yustisial. Rapat pleno kamar itu diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, 1 hingga 3 November 2018.

(DRI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/8kowRaYk-profesionalitas-ma-diperkuat-melalui-rapat-pleno-kamar




Original Post

Tiga Jaksa Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-11-3


Tiga Jaksa Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi

JAKARTA - Kejaksaan Agung menetapkan tiga jaksa sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi terkait penyelesaian barang rampasan dan barang sita eksekusi di Kejaksaan Agung (Kejagung). Ketiga tersangka yakni Ngalimun, Albertus Sugeng Mulyanto, dan Zainal Abidin.

"Ketiganya sudah dijadikan tersangka beberapa hari lalu," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jam-pidsus) Kejaksaan Agung Adi Toega-risman saat dikonfirmasi, Jumat

(2/11).

Ketiga tersangka itu diduga berupaya sita dan melelang aset tanpa prosedur yang benar. Menurut Adi, ketiga jaksa hanya menyetor hasil sita dan lelang tersebut sebesar

Rp 2 miliar. Padahal, seharusnya Rp 20 miliar ke Kejaksaan Agung.

"Mereka telah menyita dan melelang aset tanpa prosedur. Uang yang disetor juga hanya Rp 2 miliar dari kewajiban Rp 20 miliar," kata Adi.

Tim Satgassus Kejaksaan Agung telah menyita barang rampasan berupa tiga bidang tanah di wilayah Jatinegara, Puri Kembangan, dan Cisarua. Penyitaan itu terkait perkara korupsi pengemplang BLBI berkaitan Bank Harapan Sentosa (BHS) dengan nama terpidana Hendra Rahardja.

Penyitaan tersebut dinilai tidak sesuai dengan prosedur operasional standar (POS). Sebab, penyitaan lahan di wilayah Jatinegara yang di atasnya berdiri sejumlah rumah mewah dilakukan tanpa melalui pembentukan tim. Bahkan, tim Satgassus

langsung melelang aset tersebut tanpa sepengetahuan Kejaksaan Agung.

Negara juga tidak mendapatkan pemasukan yang maksimal dari penyitaan aset berupa tanah di tiga lokasi tersebut. Aset di wilayah Jatinegara hanya dijual Rp 25 miliar dan itu pun tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan prosedur yang berlaku, barang rampasan berupa tanah itu seharusnya disita terlebih dahulu, baru kemudian bisa dilelang. Dari uang muka Rp 6 miliar, tim Satgassus hanya menyetorkan Rp 2 miliar ke Kejaksaan Agung dari hasil penyitaan dan lelang tersebut.

Sedangkan terkait barang rampasan di Jatinegara seluas 7,8 hektare hanya mendapatkan penerimaan Rp 2 miliar dari nilai transaksi Rp 6 miliar.

ed ilham tina/ ARIF SATRIO NUGROHO







Original Post

KPU akan Konsultasi ke MA dan MK soal Beda Putusan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2018-11-3


KPU akan Konsultasi ke MA dan MK soal Beda Putusan

KETUA Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menuturkan pihaknya masih akan melihat terlebih dahulu isi putusan dari Mahkamah Agung (MA) terkait dengan dikabulkannya uji mated Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 yang memuat larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Permohonan itu diajukan Ketua Umum Partai Hanura yang juga Ketua DPD RI periode 2014-2019 Oesman Sapta Odang.

"Ya kita lihat nanti salinan putusannya, jangan-jangan memang di putusan begitu, tapi tidak memerintahkan memasukkan

pengurus parpol dalam DCT (daftar caleg tetap) pemilihan DPD. Kan kita juga tidak tahu," ujar Arief di Kantor KPU, Jakarta, kemarin.

Pihaknya, kata dia, akan berkonsultasi ke MA dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan putusan uji materi tersebut. Pasalnya, aturan larangan anggota DPD merangkap jabatan sebagai pengurus parpol tercantum dalam Putusan MK Nomor 30 PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin (237).

"Kepada MKkami tanyakan bagaimana dengan putusan MA ini. Kepada MA juga kami

bisa meminta penjelasan adanya putusan MK karena yang disengketakan di MA itu kan peraturan KPU (PKPU), bukan putusan MK. Bisa jadi dia (MA) tidak mempertimbangkan putusan MK itu," ungkapnya.

Juru bicara Mahkamah Agung Suhadi menuturkan salinan putusan itu masih dalam tahap minutasi dan diperkirakan proses tersebut akan selesai minggu depan.

"Amar itu berada dalam hal pertimbangan hukum dari putusan itu. Nah. sekarang salinan putusannya belum keluar, bagaimana bisa menilai putusan itu merugikan pihak lain. Jadi, baiknya nanti lihat dulu putusan-

nya," ujarnya seraya menyambut rencana KPU yang akan berkonsultasi.

Juru bicara MK Fajar Laksono menyayangkan jika memang putusan tersebut menggugurkan aturan PKPU. Pasalnya, aturan tersebut merupakan turunan dari UU Pemilu yang sebelumnya telah diputus MK.

Terkait dengan rencana KPU akan berkonsultasi dengan MK. Fajar mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu melihat apa yang dibutuhkan KPU karena MK tidak melakukan konsultasi di luar koridor kewenangan, yakni menjelaskan isi dari putusan MK.

Menurut Fajar, sebaiknya MA dapat segera memberikan salinan putusan tersebut kepada para pihak yang berkepentingan. Dengan salinan itu, kata dia, KPU dapat melihat amar sena pertimbangan putusan sehingga akan memperjelas tindakan hukumke depannya.

(X-4)







Original Post

PTUN Putus Gugatan OSO14 November

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-11-3


PTUN Putus Gugatan OSO14 November

GUGATAN Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terus bergulir.

Sejak dimasukkan pada 25 Oktober, perkara tersebut telah tiga kali disidangkan.

Dalam gugatannya, OSO sapaan akrab Oesman Sapta Odang, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan uji materi atas Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 yang melarang pengurus partai

politik menjadi calon anggota DPD.

Ketua PTUN Jakarta Ujang Abdullah menyebutkan isi gugatan pemohon meminta kepada pengadilan membatalkan keputusan KPU tentang daftar calon tetap (DCT) anggota DPD yang tidak memasukkan OSO selaku calon anggota DPD.

Selain itu. memerintahkan KPU untuk menerbitkan SK daftar calon tetap anggota DPD yang memasukkan OSO selaku calon anggota DPD RJ," kata OSO dimintai keterangan

di PTUN Jakarta, kemarin.

Menurut Ujang, terkait gugatan itu PTUN telah menggelar tiga kali persidangan. Pada Senin (5/11), pihaknya akan menggelar sidang lanjutan dehgan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli.

"Pemeriksaan perkara selama 21 hari kerja dan sesuai jadwal akan diputus majelis hakim pada 14 November." imbuh Ujang.

Sebelumnya, kuasa hukum OSO, Yusril Ihza Mahendra menegaskan penghentian atau tetap melanjutkan gugat-

an yang kini masih bergulir di PTUN Jakarta tergantung sikap KPU apakah akan memasukkan nama OSO dalam DCT atau tidak.

Menurutnya, jika KPU tetap tidak melaksanakan putusan MA, putusan MA yang membatalkan PKPU itu semakin menguatkan argumentasi hukum gugatan kliennya di PTUN Jakarta.

"Argumentasinya semakin kuat. Gugatan OSO melawan KPU di PTUN sangat berpeluang besar dikabulkan," tandas Yusril.

(Opn/Gol/X-3)







Original Post

Elite Miskin Moral

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-11-3


Elite Miskin Moral

MORAL dan etika betul-betul menjadi barang langka bagi sebagian elite di negeri ini. Ketiadaan moral dan etika itu pula yang menyebabkan mereka enggan menanggalkan jabatan publik kendati menyandang titel tersangka kasus korupsi.

Memang, masih ada sebagian elite lagi yang menjunjung tinggi moral dan etika dengan mengundurkan diri dari jabatan mereka begitu menjadi tersangka. Namun, tak sedikit pula yang merendahkan nilai-nilai mulia itu. Taufik Kurniawan ialah salah satu elite yang belum tergugah untuk mengundurkan diri.

Taufik ialah Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN. Pada Selasa (30/10), dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus pencairan anggaran dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada APBN Perubahan 2016.

Taufik diduga memperdagangkan kekuasaannya sebagai Wakil Ketua DPR dengan imbalan Rp3,6 miliar.

Berdasarkan data yang ada. Taufik ialah anggota DPR ke-75 sepanjang sejarah yang menjadi pesakitan KPK. Dia pun menjadi pimpinan DPR kedua yang tersandung perkara korupsi, mengikuti jejak kelam bekas Ketua DPR Setya Novanto. Jelas, apa yang dia lakukan itu merupakan kabar buruk, amat buruk.

Penetapan Taufik sebagai tersangka dalam perkara laknat mempertebal

catatan hitam bagi lembaga wakil rakyat yang katanya terhormat. Ia seakan memperpanjang sekaligus mempertegas julukan bahwa DPR ialah salah satu institusi terkorup di Republik ini.

Kita prihatin, sangat prihatin, lantaran lagi-lagi ada vs-akil rakyat yang seharusnya memperjuangan rakyat justru menyakiti hati rakyat. Kita geram, amat geram, lantaran laku lancung masih saja terjadi di kompleks parlemen Senayan.

Lebih dari itu, kita muak, sangat muak, karena Taufik tak juga menunjukkan kebesaran hati meski diduga kuat telah melakukan praktik deviasi.

Dia belum juga legavva untuk melepaskan jabatan bergengsi di DPR sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan yang dilakukan.

Betul bahwa hukum kita menganut asas praduga tak bersalah, atau presumption of innocence.

Artinya, meski pengalaman membuktikan semua tersang-KPK divonis bersalah oleh Peng-a dilan Tipikor J akarta, Taufik secara hukum memang belum bisa disebut koruptor.

Tidak salah bila undang-undang menggar-

iskan bahwa pimpinan DPR baru bisa diganti antara lain jika meninggal. Atau, diberhentikan karena dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun.

Itulah alasan yang diandalkan sehingga Taufik menolak mengundurkan diri. Dalih itu pula yang dikemukakan Ketua DPR Bambang Soesatyo agar Taufik tak perlu lengser. Pun. itu pula yang dijadikan pembenaran oleh PAN untuk tidak serta-merta memecat Taufik dari keanggotaan partai ataupun menggantinya dari kursi pimpinan dewan.

Dalam kasus Taufik, ketentuan hukum dijadikan benteng perlindungan untuk melanggengkan jabatan kekuasaan. Mereka tak peduli kendati jabatan dan kekuasaan itu telah tercemar hebat oleh noda akibat berperilaku tercela.

Mereka, para elite itu, tiba-tiba amnesia alias hilang ingatan bahwa di atas hukum ada moral dan etika. Meski hukum mengizinkan, secara moral dan etika amat tidak pantas lembaga negara dipimpin tersangka korupsi.

Bagi elite yang miskin moral dan etika, jabatan dan kekuasaan diburu, digunakan, juga dipertahankan dengan segala cara. Mereka tak bermoral tatkala menggasak uang negara, juga tak bermoral ketika tetap ingin berkuasa meski telah menjadi tersangka.

Elite-elite dan partai politik sejenis itulah yang sejatinya ikut melanggengkan praktik korupsi di negara ini. Inilah saatnya rakyat cerdas dengan tak lagi menyerahkan kepercayaan kepada mereka.

REDAKSI







Original Post

9 dari 18 Tersangka Korupsi Tugu Antikorupsi Ditahan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 9
2018-11-3


9 dari 18 Tersangka Korupsi Tugu Antikorupsi Ditahan

SEBANYAK 9 orang dari total 18 tersangka kasus dugaan korupsi proyek ruang terbuka hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas (Tugu Antikorupsi) senllai Rp8 miliar, telah ditahan. Terakhir, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menahan tiga tersangka, yakni Yusrizal selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Ichwan Sunardi sebagai ketua Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Riau, dan Hariyanto yang merupakan sekretaris ULP.

"Penahanan ketiganya dilakukan setelah penyidik merampungkan proses penyidikan. Selanjutnya, tahap dua, penanganan perkara dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU)," ungkap Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau Subekhan di Pekanbaru, kemarin.

Sebelumnya, tiga tersangka lainnya, yaitu Mantan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Sumber Daya Air Riau Dwi Agus Sumarno divonis 17 bulan penjara dalam sidang Tipikor kasus tersebut di PN Pekanbaru. Vonis penjara yang dijatuhkan kepada menantu mantan Gubernur Riau Annas Maamun itu paling rendah jika dibandingkan dengan dua terdakwa lainnya. Rinaldi Mugni sebagai konsultan proyek dan Yuliana J Bagaskoro rekanan proyek.

Rinaldi Mugni dihukum selama 22 bulan, denda Rp50 juta subsider 1 bulan, dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rpl63.708.000, sedangkan Yuliana dihukum tiga tahun penjara dan denda Rp50 juta

subsider 1 bulan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp755.357.542,99 subsider 6 bulan penjara.

Adapun tiga tersangka lainnya, yakni Direktur PT Panca Mandiri Consultant. Reymon Yundra, dan staf ahlinya. Arri Arwin, serta Khusnul (direktur PT Bumi Riau Lestari) juga telah ditahan. Adapun, 9 tersangka lain yang belum ditahan, di antaranya anggota Pokja Desi Iswanti, Rica Mar-tiwi, dan Hoprizal.

Kemudian, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Adriansyah, dan Silvia, serta Akrima akan diputuskan berdasarkan evaluasi penyidik. "Karena ada perbedaan dengan fakta persidangan dan hasil penyidikan," jelasnya.

Proyek RTH Tugu Antikorupsi senilai Rp8 miliar itu telah direkayasa dalam proses tender dan indikasi pengaturan fee proyek sehingga merugikan negara sekitar Rpl,23 miliar. Proyek pada 2016 diresmikan ketua KPK tepat pada saat perayaan Hari Antikorupsi Internasional.

(RK/N-1)







Original Post

KPK dan Momentum Pemidanaan Korporasi

Media Cetak Kompas Halaman 6
2018-11-3


KPK dan Momentum Pemidanaan Korporasi

Momentum pemidanaan korporasi kembali muncul dalam kasus suap Neneng Hasanah, Bupati Bekasi. Personalia perusahaan properti terkenal diduga menyuap bupati dan aparatnya untuk mendapatkan berbagai izin bagi pembangunan dan beroperasinya sebuah kawasan pemukiman. Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanfaatkan momentum ini untuk memidanakan korporasi yang terlibat kejahatan korupsi?

Pertanyaan ini perlu diajukan karena sebelumnya KPK beberapa kali "membiarkan" momentum seperti ini berlalu begitu saja Dalam kasus korupsi e-KTP misalnya, dalam dakwaan ada disebut beberapa perusahaan dan partai politik diduga menerima dana aliran hasil korupsi e-KTP. Demikian juga dalam kasus korupsi reklamasi Teluk Jakarta, KPK enggan mengungkap lebih jauh keterlibatan perusahaan pengembang properti dalam skandal tersebut. Tampaknya KPK juga tak akan memidanakan partai politik iang diduga terlibat

dalam kasus korupsi PLTU-Riau ataupun kasus korupsi Gubernur Jambi Zumi Zola.

Stop pembiaran Sampai kapan KPK akan terus begitu? KPK harus menghentikan pembiaran momentum pemidanaan korporasi. Mulai sekarang KPK harus progresif memidanakan korporasi yang diduga terlibat dalam korupsi atau kejahatan finansial lainnya.

Alasannya, pertama, kerangka kelembagaan untuk memidanakan kejahatan korporasi sudah memadai. Mahkamah Agung (MA) sudah menerbitkan Peraturan MA (Perma) No 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Dengan ini KPK tak bisa berdalih tak bisa memidanakan korporasi karena kerangka hukumnya tidak cukup.

Kedua, KPK bukan hanya harus menjaga, melainkan juga harus "membayar" amanah, kepercayaan, dan dukungan yang selama ini diberikan publik. Amanah, kepercayaan, dan dukungan publik yang kuat itulah yang se-

lama ini telah menyelamatkan eksistensi KPK dari berbagai upaya pelemahan berbagai pihak, terutama pihak penegak hukum dan politisi, seperti tecermin dari rangkaian konflik "cecak versus buaya". Bayarlah "utang budi" kepada publik dengan memidanakan korporasi-partai politik/ perusahaan-yang diduga terlibat dalam korupsi/kejahatan finansial lainnya.

Ketiga, secara internal KPK sendiri, saat ini, perlu membangun legenda yang akan jadi memori kolektif bangsa ini sepanjang zaman. Pemidanaan korporasi-dan bukannya intensifikasi operasi tangkap tangan/OTT- yang akan menjadi legenda kinerja dan capaian pimpinan KPK saat ini. Selain akan melegenda, langkah ini juga akan memperkaya dan memperdalam pengetahuan dan pengalaman KPK dalam memerangi korupsi. KPK akan naik level/maqom dalam memerangi korupsi kalau mau memidanakan korporasi Ini akan memperkuat KPK sebagai pusat pembelajaran antikorupsi bagi KPK negara lain.

Keempat, langkah pemidanaan korporasi potensial menimbulkan efek jera yang lebih dalam dan substansial, baik bagi institusi bisnis maupun politik. Selama ini terus berulangnya kejahatan korupsi dengan modus sama menunjukkan bahwa efek jera pemidanaan personal/indi-vidu koruptor itu sangat minimal.

Kelima, lanskap sosial politik kita saat ini yang lebih demokratis, terbuka, dan kompetitif memungkinkan KPK memidanakan korporasi. Dalam lanskap seperti ini. sikap dan perbuatan yang menghalang-halangi kerja KPK dalam memidanakan korporasi akan menjadi beban/liabi-litas. Sebaliknya sikap dan perbuatan yang suportif akan menjadi aset penting dalam kontestasi sosial, politik, dan kultural.

Langkah KPK memidanakan korporasi bukan hanya akan memberikan kontribusi penting pada pengendalian korupsi, melainkan juga akan menciptakan keadilan ekonomi dan hukum serta penguatan dan pendalaman demokrasi.

Dedi Haryadi







Original Post

Kisah Tiga Sekawan Berakhir di Jeruji

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 20
2018-11-3


Kisah Tiga Sekawan Berakhir di Jeruji

SUAP PLTU RIAU-1

Setya Novanto, Idrus Marham, dan Johanes Budisutrisno

Kotjo adalah tiga sekawan yang tengah terlilit kasus

korupsi. Mereka saling susul masuk bui.

Nasib apes duluan diterima Setya Novanto alias Setnov kala diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta mengko-rupsi proyek KTP-el. Kot-jo menyusul dengan menjadi terdakwa pemberi suap terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Dalam waktu dekat, Idrus tampaknya mengikuti jejak Kotjo karena sudah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka penerima duit proyek PLTU Riau-1. Setnov pun ikut disebut-sebut terkait perkara suap itu meskipun masih bersatus saksi.

Kisah persahabatan Setnov dan Idrus dengan Kotjo melalui jalur berbeda. Untuk Setnov, relasinya dengan Kotjo bermula dari lewat jalur bisnis mengingat keduanya berlatar belakang pengusaha.

"Kenal dengan Pak Kotjo sejak 20 tahun lalu. Beliau pengusaha sukses di bidang pertambangan," katanya saat bersaksi dalam perkara Kotjo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (1/11).

Selama pergaulan dua dekade, Setnov mengaku keluarganya sempat

ada hubungan bisnis dengan Kotjo, tepatnya melalui perusahaan milik sang anak. Salah satu kongsi yang diingat Setnov adalah investasi proyek listrik di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Persahabatan terus terjalin ketika Setnov memasuki dunia politik. Puncak karier pria kelahiran Bandung itu adalah kala menduduki kursi Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar.

Melihat posisi sang sobat, Kotjo berani bertandafig ke Gedung DPR untuk membicarakan program terkait pertambangan pada Desember 2016. Merasa tidak memiliki kompetensi, Setnov memanggil Anggota Komisi VII DPR Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih untuk membicarakan persoalan teknis itu dengan Kotjo. "Silahkan lanjut dengan Kotjo. Soal-soal pekerjaan harus sesuai aturan," katanya kepada Eni kala itu.

SUKA MENYUMBANG

Riwayat pertemanan Idrus Marham dengan Kotjo lain lagi, diawali dari aktivitas sosial. Selain berbisnis Kotjo rupanya seorang penderma yang baik.

"Saya kenal sejak awal 2000-an. Saya kenal beliau seorang pengusaha dan bergerak di bidang sosial," ujar Idrus saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk perkara Kotjo.

Walau kenal dekat, Idrus tidak merasa perlu mencari tahu apa sebenarnya bisnis Kotjo. Hanya kebaikan sang teman yang diingat oleh bekas Menteri Sosial itu.

Ceritanya, menjelang Pemilu Presiden 2004, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang dipimpin Idrus ingin menggelar debat bakal calon presiden. Debat terlaksana karena dihadiri oleh bakal capres Susilo Bambang Yudhoyono dan Amien Rais.

"Pak Kotjo memberikan bantuan

waktu itu. Tanpa diminta," katanya. Seingat Idrus, bantuan pada 2004 itu adalah yang terakhir diterimanya. Sekitar 14 tahun kemudian, terbersit keinginan Idrus agar Kotjo membantunya lagi.

Kesempatan itu datang kala Idrus menemui Kotjo di kantor Blackgold Natural Resources Ltd., perusahaan yang sahamnya dimiliki Kotjo, di Graha BIP pada Maret 2018. Awal berjumpa, Kotjo menyampaikan selamat kepada Idrus yang baru dilantik sebagai Menteri Sosial.

Karena di tempat itu turut hadir Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih, Kotjo tidak malu-malu memuji sang sobat. Idrus disebut sahabatnya itu sebagai orang pintar dan loyal.

"Tapi saya balik lagi [memuji]. Bang Kotjo ini orang dermawan, suka bantu orang," katanya.

Rupanya basa-basi itu berujung todongan kepada Kotjo. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Penasihat Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Idrus meminta sang teman bersedia memberikan bantuan mobil dalam Musyawarah Nasional BKPRMI pada 21-23 April 2018.

"Bang Kotjo kan belum beramal u-ntuk pemuda masjid. Tapi saya tahu Bang Kotjo membina yayasan yatim piatu di masjid di Jawa Tengah," ujarnya.

Kedekatan Kotjo dengan Idrus dan Setnov diduga turut memainkan peranan penting dalam memuluskan penunjukan konsorsium Blackgold sebagai pelaksana proyek PLTU Riau-1. Apesnya, proyek itu berujung tangkap tangan Eni Maulani Saragih di rumah Idrus pada 13 Juli 2018.

Idrus dan Setnov membantah turut berperan dalam proyek tersebut. Setidaknya, menilik pengakuan dua orang bekas bos Golkar itu, Eni-ta/i yang berinisiatif mencatut nama Idrus dan Setnov saat menggarap proyek PLTU Riau-1.

Benar atau tidak pengakuan itu tentu menunggu proses di pengadilan.

Samdysara Saragih







Original Post

Banding, Staf Khusus Bupati Kukar Divonis 9 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-11-3


Banding, Staf Khusus Bupati Kukar Divonis 9 Tahun Penjara

PENGADILAN Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman terhadap Khairudin. Staf khusus Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) itu divonis 9 tahun penjara.

Putusan ini lebih tinggi 1 tahun dari vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Kepala Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Johanes Suhadi menyebutkan.majelis banding mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menolak permohonan banding terdakwa.

Dalam putusannya, hakim menyatakan Khairudin terbukti menerima gratifikasi bersama-sama Bupati Kukar Rita Widyasari mencapai Rp 180,546 miliar.

Penerimaan uang itu terkait pengerjaan proyek-proyek Pemkab Kukar dan penerbitan izin yang dikeluarkan Bupati Rita.

"Mengadili, mengubah sekadar lamanya pidana yang dijatuhkan. Menyatakan terdakwa Khairudin telah terbukti sah dan meya-kinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Khairuddin oleh karena itu dengan pidana penjara 9 tahun," demikian petikan amar putusan majelis banding.

Putusan itu diketuk ketua majelis Daniel Dalle Pai-runan dengan anggota ma-

jelis I Nyoman Adi Juliasa dan Achmad Yusak.

Putusan itu hanya mengoreksi pidana pokok, sedangkan dendanya tetap sama. Dengan demikian, hukuman Khairudin menjadi 9 tahun penjara dengan denda Rp 300 juta subsider 3 buJan kurungan.

Dalam menjatuhkan putusan perkara Khairudin di pengadilan tingkat pertama, dua dari lima anggota majelis hakim menyampaikan berbeda pendapat (dissenting opinion).

Hakim Ketua Sugiyanto dan Hakim Anggota Saifuddin Zuhri berpendapat, Khairudin tidak bisa dikenakan pasal gratifikasi lantaran bukan sebagai pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara.

Dalam perkara ini, Khairudin didakwa dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Salah satu unsur delik pokok dalam pasal itu adalah penyelenggara negara yang menerima suap, sehingga bertentangan dengan kewajibannya. Gratifikasi. termasuk dalam unsur suap dan tindak pidana korupsi. "Karena kedudukan tugas PNS, unsur pokok delik itu sendiri harus memenuhi unsur PNS atau penyelenggara. Kalau tidak terpenuhi menurut hakim, pelaku tidak bisa dipidana," nilai kedua hakim.

BYU







Original Post

Dua Jabatan Taufik Dilengser

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2018-11-3


Dua Jabatan Taufik Dilengser

Setelah KPK Tahan Wakil Ketua DPR Tersangka Kasus Suap DAK

Pencalegan Tak Otomatis Gugur

JAKARTA Karir politik Taufik Kurniawan terancam tamat. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersangka suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Pemkab Kebumen itu baka) diberhentikan dari jabatan wakil ketua DPR. Dia juga akan dilengserkan dari wakil ketua umum PAN.

Petinggi PAN mengambil keputusan tersebut setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Taufik kemarin (2/11)

"Kami nonaktifkan yang bersangkutan (Taufik Kurniawan) dari pengurus DPP PAN dan akan memproses pergantian pimpinan DPR dan PAW (pergantian antarwaktu) di DPR," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno melalui pesan singkat.

Dengan tidak lagi menjabat. Taufik diharapkan bisa lebih berfokus menjalani penyidikan kasusnya di KPK.

Petang kemarin pukul 18.20 penyidik menahan Taufik untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Gedung KPK Kavling C-1 (kantor lama). Taufik ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama hampir 10 jam. Sebelumnya, pimpinan DPR dari daerah pemilihan (dapil) VII Jawa Tengah itu dua kali absen dari pemeriksaan KPK.

Taufik mengenakan rompi oranye dan peci hitam ketika masuk ke dalam mobil tahanan KPK. Sebelum masuk ke mobil

tahanan, Taufik sempat memberikan pernyataan. "Secanggih-canggihnya rekayasa manusia, rekayasa milik Allah-lah yang paling sempurna," ujarnya tanpa menjelaskan lebih lanjut pernyataan tersebut.

Ditanya soal dugaan suap Rp 3,65 miliar terkait dengan pengalokasian DAK Kebumen 2016, Taufik tidak banyak berkomentar. Dia hanya menegaskan bahwa dirinya bakal mengikuti dan menghormati proses hukum di KPK. "Saya akan ikuti dan hormati proses hukum di KPK," ujarnya seraya beringsut masuk ke mobil tahanan dan melewati kerumunan awak media.

Sebelumnya, KPK menetapkan Taufik sebagai tersangka seiring "nyanyian" Bupati (nonaktif) Kebumen M. Yahya Fuad semasa menjadi terdakwa kasus yang sama di Pengadilan Tipikor Semarang. Yahya mengaku menyogok Taufik agar mendapat DAK fisik untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kebumen.

Atas bantuan Taufik, pada 2016 Kebumen mendapat kucuran DAK Rp 93,37 miliar.

Berbeda dengan posisinya di DPR dan DPP PAN, penahanan Taufik kemarin tidak lantas memengaruhi pencalegannya pada Pemilu 2019. Status Taufik sebagai caleg dipastikan aman. Dia mencalonkan diri melalui PAN dan tercatat sebagai caleg nomor urut 1 di dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen.

Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, pada tahap pengumuman daftar calon tetap (DCT) seperti saat ini, posisi seorang caleg tidak bisa diubah. Kecuali ada hal-hal yang memang mengharuskannya untuk mengubah. Misalnya, meninggal atau ada putusan hukum berkekuatan hukum tetap {inkracht).

"Tidak apa-apa itu (menjadi tersangka)," terangnya.

KPU baru mengambil langkah bila kasus Taufik dinyatakan inkracht dalam kondisi dia di-

nyatakan bersalah. Bila demikian yang terjadi, Taufik akan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hanya, KPU tetap harus memperhatikan kapan putusan inkracht itu keluar.

"Kalau sebelum surat suara diproduksi, asal sudah inkracht ya, itu bisa kami keluarkan (dari DCT)," lanjut mantan komisioner KPU Jawa Timur itu. Namun, bila ternyata inkracht saat surat suara selesai diproduksi, nama Taufik tidak akan dicabut. Nanti KPU hanya memberi tahu masyarakat di dapilnya bahwa Taufik bukan lagi caleg.

Bila tenyata masih ada yang mencoblos nama Taufik di surat suara dalam kondisi dia tidak memenuhi syarat, suaranya dianggap tetap sah. Hanya, pria asal Semarang itu tidak akan mendapatkan manfaat. Suara dia akan masuk dan dihitung sebagai suara PAN saja. Sebab, dia bukan lagi caleg bila dinyatakan bersalah dan inkracht.

Kasus yang menjerat Taufik

berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kebumen pada Oktober 2016. Kala itu KPK menetapkan sejumlah anggota DPRD dan aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Kebumen sebagai tersangka. Kasus tersebut berkaitan dengan pengadaan buku, alat peraga, serta sarana informasi dan telekomunikasi dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga.

Dari OTT itu KPK mendalami penyidikan. Sebelum Taufik Kurniawan dan M. Yahya Fuad, KPK lebih dulu menetapkan delapan tersangka. Antara lain

Sigit Widodo (PNS dinas pariwisata), Yudhy Tri Hartanto (ketua komisi A DPRD), Adi Pandoyo (Sekda Kebumen), dan Basikun Suwandin Atmojo (swasta). Yang lainnya adalah Dian Lestari (anggota komisi A DPRD), Khayub M. Lutfi (sekretaris PT KAK), dan Hojin Anshori (timses Yahya Fuad). KPK juga menetapkan perusahaan milik Yahya, PTTradha, sebagai tersangka korporasi dugaan pencucian uang. Perusahaan itu diduga mengerjakan sejumlah proyek fisik di Kebumen yang dibiayai dari DAK tersebut.

Total nilai proyek yang dikerjakan Rp 51 miliar. PT Tradha kerap menggunakan bendera perusahaan lain dalam menggarap proyek itu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, kasus yang menyeret Taufik tersebut menunjukkan betapa sistematisnya praktik korupsi yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa di daerah. Mulai awal, yakni pembahasan anggaran DAK fisik di tingkat pusat, hingga pelaksanaan proyek yang dibiayai APBN tersebut.

(bay/ tyo/byu/c5/c9/agm)







Original Post

Berharap MA Revisi Putusan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 2
2018-11-3


Berharap MA Revisi Putusan

JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menuai banyak kritik. Keputusan mereka yang memenangkan gugatan Oesman Sapta Odang (OSO) terhadap peraturan KPU dikhawatirkan bisa mengancam kelangsungan pemilu. Apalagi, putusan yang membatalkan larangan pengurus parpol menjadi calon senator itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, putusan MA telah membuat bingung penyelenggara pemilu. Namun, jika mengacu kepada hierarki perundang-undangan, putusan MK yang harus menjadi acuan. Sebab, putusan tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu. Sedangkan MA hanya pada tingkat PKPU. "Undang-undang jelas lebih tinggi," papar dia kemarin (2/11).

Menurut dia, putusan MA ibarat memerintah KPU memulai proses pemilu dari awal. Sebab, bukan tidak mungkin peraturan KPU (PKPU) yang lain digugat dan akhirnya kalah. Jika itu terjadi, proses yang berjalan sebelumnya terpaksa dikoreksi. "Seperti halnya putusan MA terkait caleg mantan napi koruptor," katanya.

Dia menerangkan, selain PKPU pencalonan DPR dan DPRD, serta PKPU pencalonan DPD, tidak tertutup kemungkinan PKPU yang lain akan digugat. Gugatan tersebut bakal sangat mengganggu proses pemilu jika putusannya keluar setelah tahapannya sudah berjalan.

Karena itu, dia berharap agar MA merevisi putusan sehingga tidak bertentangan dengan putusan MK.

(Ium/byu/c4/fat)







Original Post

KPK Panggil Kembali Nurhadi Pekan Depan

Media Online Republika Online
2018-11-03


Nurhadi hendak dimintai keterangan dalam penyidikan kasus suap terkait bos Lippo.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil kembali mantan sekretaris Mahmakah Agung (MA) Nurhadi pada pekan depan untuk diperiksa sebagai saksi kasus suap. Nurhadi dan istrinya (Tin Zuraida) pada Senin (29/10) tidak memenuhi panggilan KPK.

Keduanya hendak dimintai keterangan dalam penyidikan kasus suap terkait dengan pengajuan peninjauan kembali (PK) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan tersangka mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro (ESI). "Untuk Nurhadi sendiri kemarin juga tidak hadir, memang surat yang kami sampaikan itu kembali ke KPK. Itu artinya panggilan pertama belum diterima atau ada informasi lain nanti akan telusuri lebih lanjut. Rencana minggu depan akan dipanggil Nurhadi sebagai saksi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK RI, Jakarta, Jumat (2/11).

KPK pun sebenarnya pada Jumat memanggil Tin Zuraida sebagai saksi untuk tersangka Eddy Sindoro. Namun, Tin Zuraida yang saat ini menjabat Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu tidak memenuhi panggilan KPK.

"Untuk Tin Zuraida pada hari Juma tidak hadir. Tadi saya cek surat sudah disampaikan sebenarnya secara patut apakah ke rumah ataupun kantor," ucap Febri.

KPK pun mengharapkan ada bantuan dan dukungan dari pihak Kemenpan RB untuk memastikan pegawainya itu bisa hadir diperiksa sebagai saksi.

Sebelumnya, tersangka Eddy Sindoro telah menyerahkan diri ke KPK pada hari Jumat (12/10) setelah April 2016 sudah tidak berada di Indonesia. KPK sudah menetapkan Eddy Sindoro sebagai tersangka sejak November 2016.

Eddy diduga memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan pengurusan perkara di Pengadilan Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait dengan permohonan bantuan pengajuan Peninjauan Kemabali di PN Jakpus.

Atas perbuatannya tersebut, Eddy Sindoro disangkakan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 64 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta. Sudah ada dua orang yang menjalani vonis terkait dengan perkara ini, yaitu panitera panitera sekretaris PN Jakpus Eddy Nasution dan perantara suap Dody Arianto Supeno.

Doddy sudah divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan, sedangkan Edy Nasution sudah divonis 5,5 tahun penjara ditambah denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan. Dalam putusan Edy Nasution disebutkan bahwa uang 50 ribu dolar AS untuk pengurusan peninjauan kembali (PK) PT Across Asia Limited (AAL) yang diputus pailit oleh Mahkamah Agung melawan PT First Media.

Edy pun menerima uang dari salah satu kuasa hukum yang baru dari Law Firm Cakra & Co yaitu Austriadhy 50.000 dolar AS yang terbungkus dalam amplop warna cokelat. Eddy Sindoro pernah bertemu dengan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi menanyakan kenapa berkas perkara belum dikirimkan dan Nurhadi sempat menelepon Edy Nasution untuk mempercepat pengiriman berkas perkara PK. Namun, Nurhadi mengatakan itu dalam rangka pengawasan.

Edy Nasution juga mengakui bahwa menerima 50.000 AS dari Dody. Uang tersebut ada kaitannya dengan pengurusan dengan perkara Lippo. Dalam perkembangan penanganan perkara tesebut, KPK juga telah menetapkan advokat Lucas (LCS) sebagai tersangka merintangi penyidikan dengan tersangka Eddy Sindoro.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/11/03/phlbxw428-kpk-panggil-kembali-nurhadi-pekan-depan




Original Post

Sinyal KPK 'untuk kawan-kawan' Taufik Kurniawan

Media Online Merdeka.com
2018-11-03


Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) sedang menyidik kasus dugaankorupsi patgulipat Dana Alokasi Khusus (DAK), Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2016 senilai Rp 100 miliar. Dalam kasus ini, Bupati Kebumen Yahya Fuad dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sudah masuk bui.

KPK merasa yakin, ada pihak lain yang juga terbelit duit haram tersebut. Sebab, pengurusan anggaran tersebut dirasa tak mungkin dilakukan oleh Taufik Kurniawan sendiri.

"Karena proses anggaran pembahasan ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang," ujar Febri di Gedung KPK, Kuningan,Jakarta Selatan, Jumat (2/11).

Sementara Taufik, resmi ditahan kemarin setelah menjalani pemeriksaan selama 9 jam lebih. Saat keluar mengenakan rompi oranye, dia tak berkomentar banyak. Taufik ditahan di rutan Cabang KPK di kantor KPK Kavling C-1 Jakarta.

KPK dalam perkara ini menduga bahwa Taufik menerima hadiah sebesar Rp 3,65 miliar dari Bupati Kebumen nonaktif Muhammad Yahya Fuad sebagai fee lima persen pengurusan anggaran DAK untuk kabupaten Kebumen yang merupakan daerah pemilihan (dapil) Taufik Kurniawan. Dapil Taufik adalah Jawa Tengah VII yang terdiri dari Kebumen, Banjarnegara, dan Purbalingga.

"Satu hal yang ingin saya katakan secanggih-canggihnya rekayasa manusia, rekayasa milik Allah yang paling sempurna. Artinya, saya akan ikuti dan hormati proses hukum di KPK," kata Taufik di Gedung KPK Jakarta, Jumat (2/11).

Kronologi

Saat pengesahan APBN Perubahan Tahun 2015, Kabupaten Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan Rp 93,37 miliar yang direncanakan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kebumen.

Dalam surat tuntutan Bupati Kebumen non-aktif Muhamad Yahya Fuad yang sudah divonis selama 4 tahun penjara pada Senin (22/10) lalu, disebutkan Yahya Fuad pada Juni 2016 ditawari oleh Taufik Kurniawan yang merupakan wakil ketua DPR RI, bahwa ada dana Dana Alokasi Khusus Perubahan tahun 2016 untuk jalan sebesar Rp 100 miliar.

Taufik mengatakan, "Ini tidak gratis, karena untuk kawan-kawan,". Yahya saat itu tidak langsung menjawab. Sebelum akhirnya menyanggupi fee lima persen tersebut dan kemudian meminta fee tujuh persen pada rekanan di Kebumen.

Pada waktu pertemuan di pendopo pada 2016, Yahya dengan tim pendukungnya yaitu Hojin Ansori, Muji Hartono alias Ebung dan Khayub Muhammad Lutfi membicarakan mengenai DAK yang belum turun.

Tim pendukung lalu mengusulkan dan mengatakan, Diambil saja Pak. Yahya lalu menyampaikan untuk mendapatkan DAK itu tidak gratis. Namun mereka tetap mengatakan untuk mengambil saja kesempatan itu.

Waketum PAN itu meminta fee sebesar 5 persen dari anggaran tersebut yang adalah sebesar Rp 5 miliar, tapi Yahya membujuk agar dibayar sepertiganya saja dulu yaitu sekitar Rp 1,7 miliar, di mana yang menyiapkan uang tersebut adalah Hojin dan Ebung.

Yahya lalu memerintahkan Hojin ke Hotel Gumaya untuk bertemu dengan utusan Taufik Kurniawan bernama Ato dan memberikan uang yang disebut rintisan DAK sebesar Rp 1,7 miliar karena saat itu dana belum turun.

Sekitar beberapa hari kemudian setelah penyerahan uang sebesar Rp 1,7 miliar Taufik meminta kekurangan komitmen unduhan pengurusan DAK Tahun 2016 sebesar Rp 1,5 miliar.

Terhadap permintaan Taufik mengenai kekurangan dana unduhan DAK Tahun 2016, kemudian Yahya menghubungi Adi Pandoyo dan Adi meminta tolong ke Khayub Muhammad Lutfi yang kemudian Yahya meminta Khayub untuk menyiapkan dana tersebut.

Khayub M Lutfi lalu memberikan dana sebesar Rp 2,5 miliar dan Rp 500 juta untuk dana operasional, sehingga Rp 1,5 miliar oleh Adi Pandoyo diserahkan kepada utusan Taufik di hotel Gumaya.

Sebelum menyerahkan uang tersebut, Yahya berkomunikasi dengan Taufik untuk memberitahukan kamar berapa dan orang yang akan mengambil uang di hotel Gumaya, setelah itu Yahya memberitahukan hal tersebut kepada Adi Pandoyo.

Yahya lalu mengetahui setelah pemeriksaan di KPK bahwa ada uang sebesar Rp 1,48 miliar oleh Hojin untuk dana unduhan DAK termin ketiga sebesar Rp 40 miliar dan melunasi dana unduhan yang diminta Taufik, namun belum sempat diberikan sudah ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Saat sebelum lelang, dana DAK sebesar Rp 100 miliar dilakukan pembagian yaitu pembagian untuk Hojin Ansori dan Muji Hartono alias Ebung sebesar Rp 30 miliar, untuk Khayub M Lutfi anggaran sebesar Rp 30 miliar dan untuk orang luar adalah sebesar Rp 17 miliar, sisanya masih ada Rp 23 miliar untuk PT Tradha milik Yahya.

Dikutip dari Antara, Yahya juga mengaku pernah dipertemukan kepada orang Departemen Keuangan oleh Taufik Kurniawan.

Disebutkannya, untuk Kabupaten Kebumen saat Yahya dan Khayub merintis, Dana DAK bisa turun sebesar Rp 112 miliar, kemudian untuk DAK Perubahan 2016 yang dirintis melalui Taufik Kurniawan DAK turun sebesar Rp 93 miliar, kemudian pada tahun 2017 DAK yang turun hanya Rp 23 miliar, sedangkan DAK Perubahan 2017 karena tidak ada yang merintis maka tidak ada yang turun atau nihil.

Dalam dakwaan itu disebutkan bahwa saat Yahya dilantik menjadi Bupati Kebumen kondisi jalan di Kebumen banyak yang berlubang, sampai-sampai di media massa ada julukan buat Kabupaten Kebumen yakni Selamat datang di kota Jeglongan Sewu (seribu lubang).

Karena itulah kemudian Yahya mencari jalan dengan jalan formal ke hampir semua anggota DPR Pusat yang berasal dari Dapil Kebumen. Ia menemui Taufik Abdullah, Romahurmuzy, Utut Adianto, Bambang Soesatyo, Darori Ronodipuro, Amelia dan Taufik Kurniawan untuk dapat membantu pembangunan Kabupaten Kebumen.

Atas perbuatannya tersebut, Taufik Kurniawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal itu memberi hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. [rnd]

http://www.merdeka.com/peristiwa/sinyal-kpk-untuk-kawan-kawan-taufik-kurniawan.html




Original Post

Kejati Sumut Tangkap Buronan Korupsi Pemberian Kredit

Media Online Okezone
2018-11-03


MEDAN - Tim Pidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menangkap tersangka buronan berinisial BS, kasus dugaan korupsi pemberian kredit BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat senilai Rp11.765.000.000 tahun 2015.

Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian mengatakan, tersangka langsung dijemput dari Rantau Prapat dan dibawa ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjung Gusta Medan untuk dilakukan penahanan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan.

Tersangka, menurut dia, meminjam KTP, Kartu Keluarga, dan buku nikah 22 orang dibitur yang merupakan karyawan dan tukang parkir.

"Selanjutnya, tersangka dengan menggunakan dokomen itu, mengajukan permohonan kredit ke BRI Agroniga Cabang Rantau Prapat, tanpa diketahui para debitur tersebut," ujar Sumanggar.

 

Ia mengatakan, sedangkan persyaratan lainnya berupa NPWP, SIUP TDP yang diterbitkan Badan Penanaman Modal Perizinan dan Pelayanan Terpadu, serta Sertifikat Hak Milik tidak dimiliki debitur tersebut.

Namun pada saat pengajuan dokumen itu, seolah-olah seperti asli. Permohonan tersebut diproses dan pada saat kunjungan ke lapangan terhadap objek yang dijadikan jaminan.

"Ternyata nilai harga objek jaminan tersebut di mark-up, hal itu diketahui saat adanya pemeriksaan intern.Bahwa persyaratan SIUP dan TDP ternyata tidak terdaftar pada Badan Penanaman Modal Perizinan dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Labuhan Batu," ucap mantan Kasi Pidum Kejari Binajai.

 

Sumanggar menyebutkan, besaran kredit yang diberikan kepada masing-masing debitur berbeda, dan tersangka hanya memberikan Rp 1juta hingga Rp1,5 juta kepada mereka. Akibat perbuatan tersangka itu, negara mengalami kerugian kurang lebih Rp10 miliar.

"Tersangka dipersalahkan melanggar Pasal 2 subsider Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUH Pidana," kata juru bicara Kejati Sumut itu.

(wal)

https://news.okezone.com/read/2018/11/03/608/1972769/kejati-sumut-tangkap-buronan-korupsi-pemberian-kredit




Original Post

PAN Kirim Nama Pengganti Taufik Kurniawan ke Pimpinan DPR Pekan Depan

Media Online Okezone
2018-11-03


JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) segera mengirimkan nama pengganti Taufik Kurniawan ke pimpinan DPR RI. Hal ini menyusul Taufik Kurniawan yang menjabat Wakil Ketua DPR ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen.

"Kami untuk kirim nama segera, mungkin Senin, Selasa atau Rabu sudah kirim ke pimpinan DPR," ujar Ketua DPP PAN Yandri Susanto kepada Okezone, Sabtu (3/11/2018).

Yandri mengatakan, keputusan untuk mengganti keanggotaan Taufik di DPR sekaligus posisinya sebagai Wakil Ketua DPR telah disetujui dalam rapat yang dipimpin Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno.

 (Baca juga: )

Namun, proses pergantian ini terkendala masa sidang DPR yang telah berakhir pada Kamis 1 November 2018 kemarin. Sehingga PAN akan menunggu proses pergantian saat masa reses berakhir.

"Kami mungkin bisa menyampaikan atau memasukkan pengganti Mas Taufik ke pimpinan Senin atau Selasa, Rabu ini tapi dalam Uu MD3 bahwa pimpinan atau anggota DPR yang di PAW (Pergantian Antar Waktu) harus dilantik di depan sidang paripurna," ucap Yandri.

"Artinya pergantian sevara resmi mwnunggu masa sidang masuk lagi," imbuh Sekretaris Fraksi PAN DPR ini.

 (Baca juga: )

Disinggung siapakah nama yang akan menggantikan Taufik sebagai Wakil Ketua DPR, Yandri masih merahasiakannya.

"Biarlah ranah ketua umum untuk sampaikan siapa penggamtinya," tegasnya.

Sebelumnya, Taufik Kurniawan telah resmi mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK setelah menjalani pemeriksaan untuk pertama kalinya sebagai tersangka. Taufik Kurniawan sempat mangkir dua kali dari panggilan penyidik lembaga antirasuah.

Usai mengenakan rompi oranye, Taufik memastikan bahwa dirinya akan bersikap kooperatif dan menjalani segala proses hukum yang berlaku.

Uang suap sebesar Rp3,65 miliar tersebut diterima Taufik Kurniawan sebagai fee atas pemulusan perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) ‎fisik pada perubahan APBN tahun anggaran 2016 untuk alokasi APBD Kebumen tahun anggaran 2016.

 

Awalnya, Bupati Kebumen M Yahya Fuad (MYF) yang telah menjadi terpidana kasus suap pemulusan APBD Kebumen mendekati Taufik Kurniawan selaku Wakil Ketua DPR RI ‎bidang ekonomi dan keuangan juga dapil Jawa Tengah untuk memuluskan alokasi anggaran Kebumen senilai Rp100 miliar.

Diduga, Taufik mematok harga untuk memuluskan alokasi DAK Kabupaten Kebumen tersebut. Anggaran yang dipatok oleh Taufik Kurniawan sebesar 5 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen.

Muhammad Yahya Fuad meminta sejumlah rekanan untuk mengumpulkan uang guna kepentingan pembayaran permintaan fee 5 persen tersebut.

Namun, dalam pengesahan APBN-P 2016, Kebumen hanya mendapat alokasi DAK tambahan sebesar Rp93,37 miliar dari rencana awal Rp100 miliar‎. DAK tambahan tersebut disinyalir akan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan.

Atas perbuatannya, Taufik disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

(wal)

https://news.okezone.com/read/2018/11/03/337/1972743/pan-kirim-nama-pengganti-taufik-kurniawan-ke-pimpinan-dpr-pekan-depan




Original Post

KPK Ingatkan Taufik Kurniawan Kooperatif

Media Online Republika Online
2018-11-03


Taufik Kurniawan menjadi tersangka kasus suap dan sudah ditahan.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengingatkan Taufik Kurniawan bersikap kooperatif saat menjalani proses pemeriksaan di KPK. Politisi PAN itu menjadi tersangka kasus suap dan sudah ditahan pada Jumat (2/11) terkait perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen.

"Kami mengingatkan agar yang bersangkutan sebagai tersangka ataupun sebagai saksi ataupun pihak lain yang diperiksa dalam kasus ini agar bersikap kooperatif juga dan secara jujur memberikan keterangan tidak ada gunanya menutupi informasi," kata Febri gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Sebelum dilakukan penahanan, KPK pada Jumat juga telah memeriksa Taufik. Sebelum pemeriksaan kemarin, KPK sudah memanggil 25 Oktober dan 1 November.

Kemudian, Taufik meminta penjadwalan ulang pada 8 November. "Tetapi, tadi yang bersangkutan datang ke KPK dan dilakukan proses pemeriksaan. Saya kira itu cukup baik ya sehingga kami melakukan proses hukum ini bisa lebih efektif," ucap Febri.

Hal tersebut, kata dia, terkait dengan KPK yang sudah mempunyai bukti yang sangat kuat dalam kasus Taufik tersebut. "Kami juga sudah memiliki bukti yang cukup terkait dengan dugaan pertemuan-pertemuan baik di hotel ataupun di kantor DPR dan juga dugaan aliran dana yang kami duga itu ada tiga tahap," kata Febri.

KPK pun juga sudah mengidentifikasi dana suap yang diduga dialokasikan untuk pemberian tahap ketiga terhadap Taufik yang tidak jadi diberikan karena ada kegiatan tangkap tangap pada 2016. "Sudah kami sita dari pihak swasta, jadi sudah teridentifikasi secara lengkap bahkan sembilan orang yang sudah diproses sebelumnya dalam kasus ini juga sudah divonis bersalah di pengadilan, tujuh di antaranya sudah berkekuatan hukum tetap," ujar Febri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan alasan soal penahanan terhadap Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan (TK) yang dilakukan pada Jumat malam. KPK menahan selama 20 hari pertama terhadap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu di di Rutan Cabang KPK di kantor KPK Kavling C-1 Jakarta.

"Kami memutuskan dilakukan penahanan karena memang penyidik sudah meyakini ada bukti yang sangat kuat, jadi sesuai dengan aturan di KUHAP diduga keras melakun tindak pidana dan memenuhi alasan objektif dan subjektif," kata dia.

KPK pada Selasa (30/10) resmi menetapkan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu sebagai tersangka menerima hadiah atau janji. Penerimaan hadiah atau janji oleh Taufik Kurniawan terkait perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016.

Diduga Taufik Kurniwan menerima sekurang kurangnya sebesar Rp3,65 miliar.

Atas perbuatannya tersebut, Taufik Kurniawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/11/03/phle04428-kpk-ingatkan-taufik-kurniawan-kooperatif




Original Post

Pemimpin Spiritual Pakistan Tewas Dibunuh

Media Online Republika Online
2018-11-03


Maulana Sami ul-Haq dikenal sebagai \'Bapak Taliban\' tewas ditikam di rumahnya.REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Seorang pemimpin spiritual Muslim Pakistan, Maulana Sami ul-Haq tewas di rumahnya Jumat (2/11) malam. Para pejabat setempat mengatakan, pemimpin yang dikenal sebagai \'Bapak Taliban\' itu tewas dalam sebuah serangan pisau.

Maulana Sami ul-Haq berusia 81 tahun memiliki pengaruh menyeluruh atas gerakan Taliban di negara tetangga Afghanistan dan di Pakistan. Ia memimpin faksi sendiri dari sebuah partai agama, Jamiat Ulema-e-Islam. "Dia ditikam sampai mati," ujar Menteri Informasi Negara Pakistan Fawad Chaudhry dilansir The New York Times Sabtu (3/11).

Insiden pembunuhan itu dinilai tidak biasa dan pelaku tidak dikenal. Haq berada di dalam rumahnya di kota Rawalpindi yang berdekatan dengan Islamabad ketika dia ditikam oleh seorang penyerang tak dikenal.

Pembunuhan ini mengguncang Pakistan sama seperti pemerintah bergulat dengan protes oleh kelompok garis keras agama. Setelah Mahkamah Agung di negara itu membebaskan seorang wanita Kristen Pakistan atas tuduhan penodaan agama.

Haq mengelola seminari, Darul Uloom Haqqania, di kota Akora Khattak di provinsi Khyber-Pakhthunkhwa di barat laut. Banyak pemimpin Taliban adalah lulusan seminari, termasuk pendiri Taliban, Mullah Muhammad Omar.

Murid-murid pemimpin selalu memanggil Haq sebagai "Bapak Taliban". Haq bangga dengan panggilan itu. Haq pernah mengatakan bahwa dalam tradisi lokal, seorang guru adalah seperti seorang ayah dan seorang pemimpin spiritual.

Bulan lalu, delegasi Afghanistan bertemu dengan Haq. Ia diminta untuk memainkan peran mediasi dalam pembicaraan damai dengan Taliban. Haq setuju memainkan peran itu. Ia mengatakan, Amerika Serikat dan kekuatan internasional lainnya menghalangi upaya perdamaian di Afghanistan.

https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/asia/18/11/03/phlcwq384-pemimpin-spiritual-pakistan-tewas-dibunuh




Original Post

Media