PAN Siapkan Bantuan Hukum Jika Diminta Taufik Kurniawan

Media Online Okezone
2018-11-04


JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan siap memberikan bantuan hukum jika diminta oleh Taufik Kuniawan. Taufik sendiri telah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pemulusan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen.

"Iya (akan siapkan bantuan hukum), jika diminta TK (Taufik Ku‎rniawan)," kata Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Drajad Wibowo kepada Okezone, Sabtu, 3 November 2018.

Sebelumnya, PAN telah menon-aktifkan Taufik Kurniawan sebagai ‎Wakil Ketua Umum. Selain itu, PAN juga sedang memproses pergantian Taufik sebagai Wakil Ketua DPR. PAN akan memutuskan pengganti Taufik di DPR pekan depan.

 (Baca juga: )

Dari informasi yang dihimpun, ada dua Politikus PAN yang digadang-gadang‎ akan menggantikan Taufik sebagai Wakil Ketua DPR. Keduanya yakni, Hanafi Rais dan Mulfachri. Namun, hal tersebut kata Drajad baru menjadi wacana belaka.

"Belum ada rapat resmi (pengganti Taufik). Baru dalam obrolan-obrolan," ungkapnya.

 

KPK sendiri telah resmi menetapkan Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Politikus senior PAN tersebut diduga menerima suap sebesar Rp3,65 miliar untuk mengurus APBD Kebumen.

 (Baca juga: )

Uang suap sebesar Rp3,65 miliar tersebut diterima Taufik Kurniawan sebagai fee atas pemulusan perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) ‎fisik pada perubahan APBN tahun anggaran 2016 untuk alokasi APBD Kebumen tahun anggaran 2016.

Awalnya, Bupati Kebumen M. Yahya Fuad (MYF) yang telah menjadi terpidana kasus suap pemulusan APBD Kebumen mendekati Taufik Kurniawan selaku Wakil Ketua DPR RI ‎bidang ekonomi dan keuangan juga dapil Jawa Tengah untuk memuluskan alokasi anggaran Kebumen senilai Rp100 miliar.

 

Diduga, Taufik mematok harga untuk memuluskan alokasi DAK Kabupaten Kebumen tersebut. Anggaran yang dipatok oleh Taufik Kurniawan sebesar 5 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen.

Muhammad Yahya Fuad meminta sejumlah rekanan untuk mengumpulkan uang guna kepentingan pembayaran permintaan fee 5 persen tersebut.

Namun, dalam pengesahan APBN-P 2016, Kebumen hanya mendapat alokasi DAK tambahan sebesar Rp93,37 miliar dari rencana awal Rp100 miliar‎. DAK tambahan tersebut disinyalir akan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan.

Atas perbuatannya, Taufik disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

(wal)

https://news.okezone.com/read/2018/11/04/337/1973009/pan-siapkan-bantuan-hukum-jika-diminta-taufik-kurniawan




Original Post

Bibi Hanya Aman di Dalam Penjara

Media Cetak Jawa Pos Halaman 2
2018-11-4


Bibi Hanya Aman di Dalam Penjara

Statusnya bebas. Tapi,

Aasia Noreen alias Aasia

Bibi masih terkurung.

Harapannya untuk

meninggalkan Pakistan

dan memulai hidup baru

di negara lain pupus.

Jumat (2/11) pemerintah

dan Tehreek-i-Labbaik

(TLP) sepakat mencekal

perempuan 47 tahun itu

ke luar negeri.

RATUSAN orang berbondong-bondong menuju pusat kota Islamabad. Mereka terbakar amarah. Di tangan mereka terselip tongkat dan spanduk. Mereka adalah penduduk Pakistan yang menolak putusan bebas untuk Aasia Bibi. Perempuan Katolik tersebut dituding menis-takan Islam.

Status penista agama melekat pada Bibi sejak pengadilan menjatuhkan vonis bersalah pada November 2010. Tapi, upaya banding ibu lima anak itu membuahkan hasil. Rabu (31/10) Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Bibi dan membebaskannya.

Vonis terbaru tersebut membuat partai politik Tehreek-i-Labbaik (TLP) murka. TLP pun lantas menggerakkan massa untuk berunjuk rasa. Aksi protes pecah di mana-mana. Ketua MA Saqib Nisar pun dicerca. Perdana Menteri (PM) Imran Khan juga kena dampaknya. Dia menuai kecaman.

Pemerintah tak kuasa menenangkan massa. Mereka lantas mengajak TLP berunding. lumat (2/11) kesepakatan tercapai. Bibi yang kebebasannya tertunda tidak boleh meninggalkan Pakistan. Unjukrasa reda. Islamabad berangsur normal. Gejolak di kota-kota besar Pakistan juga surut.

Namun, kesepakatan yang membuat Bibi terpenjara di negara sendiri itu memantik kecaman dari para aktivis HAM. Mereka kecewa karena pemerintah tunduk kepada ekstremis.

Menteri Informasi Pakistan Fawad Chaudhry tidak terima. "Kami berusaha menyelesaikannya lewat negosiasi. Dalam negosiasi. Anda mendapatkan sesuatu, tapi harus merelakan yang lain," ujarnya sebagaimana dilansir BBC.

Menurut dia, pemerintah hanya punya dua pilihan untuk meredam amarah warga. Menggunakan kekuatan atau bernegosiasi. Pilihan pertama jelas tidak diambil. Sebab, risikonya terlalu tinggi. Pertumpahan darah dan korban jiwa. Padahal, negara seharusnya melindungi penduduknya.

Pemerintah Pakistan memang harus merelakan banyak hal demi membuat massa tenang untuk sementara. Kepada TLP, pemerintah berjanji membebaskan semua demonstran yang ditangkap dalam

unjuk rasa. Tapi, aparat tetap akan menyelidiki unsur kriminal yang mewarnai demonstrasi di beberapa kota.

Bagi Bibi dan keluarganya, kesepakatan pemerintah dan TLP itu sama sekali tidak adil. Bibi yang seharusnya sudah meninggalkan penjara dan berkumpul bersama keluarga terpaksa tetap di dalam bui. Bahkan, pemerintan mencantumkan namanya dalam daftar cekal alias exit control list (ECL). "Menempatkan Aasia Bibi drlam daftar ECL sama saja seperti menandatangani surat kematiannya." ujar Chairman British Pakistani Christian Association Wilson Chowdhry sebagaimana dikutip The Guardian.

Bibi yang awalnya tidak percaya bahwa keputusan MA berpihak kepadanya, kini tidak berdaya.

Bibi sadar, saat bebas pun, dirinya tidak akan bisa bertahan di Pakistan. Unjuk rasa yang mewarnai vonis

MA membuatnya bertekad untuk langsung angkat kaki dari tanah airnya. Dia hendak menyusul keluarganya" yang mengungsi ke Inggris. Beberapa negara Eropa juga menawarkan suaka kepadanya. Tapi, kesepakatan pemerintah dan TLP mengandaskan harapannya.

Hingga kemarin (3/11), Bibi masih mendekam di penjara Adiala, Rawalpindi. Mungkin, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat itu. Pengacara Ghulam Mustafa sudah mengajukan petisi untuk menganulasi putusan MA tersebut. Proses itu bisa bertahun-tahun.

Ancaman bertubi-tubi juga membuat pengacara Bibi, Saiful Mulook, ketakutan. Kemarin (3/11) dia meninggalkan Pakistan karena merasa nyawanya terancam. "Saya harus tetap hidup karena saya masih harus memperjuangkan proses hukum Aasia Bibi," tegasnya sebelum bertolak ke Eropa seperti dilansir NDTV.

Peneliti Amesty International Pakistan Rabia Mehmood mendesak pemerintah untuk tegas. Kasus itu sebenarnya bisa menjadi momentum bagus bagi pemerintah untuk menunjukkan keadilannya. Juga kemampuannya melindungi hak seluruh warga.

"Kami harap penganut kepercayaan minoritas akan diperlakukan setara tanpa diskriminasi dan penggunaan undang-undang penodaan agama secara kejam bisa dihentikan," tegasnya sebagaimana dikutip Time.

Berdasar data Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS, saat ini masih ada sekitar 40 warga Pakistan yang dijerat kasus penistaan agama. Mereka masih mendekam dalam penjara dan belum diadili. Salah satunya Junaid Hafeez. Dia dituding mengunggah komentar yang menista agama di akun Face-book-nya.

(sha/c22/hep)







Original Post

Anti Terbungkam demi Lingkungan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-11-4


Anti Terbungkam demi Lingkungan

Kesaksiannya di pengadilan sempat diperkarakan. Namun, itu tidak menghentikan langkahnya untuk menjaga kelestarian lingkungan dari tangan-tangan perusak.

Rizky Noor Alam

riikynoor@mediaindonesia.com

NAMA Bambang Hero Saharjo beberapa minggu terakhir ramai dibicarakan. Ia digugat PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) sebesar Rp510 miliar karena perannya sebagai saksi ahli pada kasus pembakaran hutan dan lahan seluas 1.000 hektare di Rokan Hilir, Riau. Namun, tuntutan itu dicabut sementara pihak penggugat.

Berbagai dukungan untuk Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) ini terus mengalir tanpa henti. Bambang menilai apa yang dilakukannya semata-mata karena tugas dan tanggung jawab moral sebagai pendidik dan membela lingkungan, serta tetap independen dan ilmiah apapun tantangan yang dihadapi.

Lalu apakah kasus itu memegaruhi prinsip Bambang dalam membela li-ngungan? Berikut petikan wawancara eksklusif Media Indonesia dengan Bambang Hero Saharjo di Bogor pada 18 Oktober 2018.

Gugatan terhadap Anda akhirnya dicabut. Bagaimana tanggapan Anda?

Di satu sisi saya senang, tapi juga miris karena pihak PT JJP mungkin akan mencoba lagi menggugat. Beberapa kolega saya di luar negeri juga ikut senang karena ahli sudah sepantasnya tidak digugat apalagi yang bersangkutan itu memang kompetensinya di situ.

Untuk diplomasi luar negeri juga baik, karena bagaimana mungkin perusahaan yang nyata-nyata sudah dinyatakan bersalah meminta untuk membatalkan itu dan itu sama saja ingin melegalkan tindakan pembakaran yang nyatanya berdampak buruk.

Kalau kasus ini dilanjutkan, akan kontra produktif dengan diplomasi pemerintah di luar negeri yang menyatakan akan memberikan sanksi yang berat terhadap para pembakar, artinya dengan melanjutkan sama saja ingin melegalkan pembakaran. Saya rasa para buyer di luar negeri juga paham tentang hal ini.

Bisa Anda jelaskan bagaimana sebenarnya awal mula kasus ini?

Saya pada 2013 diminta KLHK melakukan verifikasi atas kebakaran di PT JJP, permintaan tersebut masuk ke dekan dan kemudian dekan menunjuk saya untuk melakukan tugas tersebut. Akhirnya kami langsung terjun ke lapangan. Saat itu ada dua kasus, yaitu perkara pidananya dan perkara perdatanya yang dikoordinasi KLHK.

Proses untuk perkara pidananya ialah pelaku fungsional (perusahaan), di mana kita tahu pada putusan Pengadilan Negeri (PN)-nya yang tingkat pertama itu bersangkutan divonis lalai, tapi ditingkat banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru putusannya itu dianulir menjadi sengaja melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang mengakibatkan kebakaran seluas 1.000 hektare (ha).

Kemudian, diproses lagi pidananya untuk korporasi dan diwakili salah satu direkturnya. Belakangan kita tahu sudah berkekuatan hukum tetap dan pihak perusahaan JJP itu melakukan PK (Peninjauan Kembali), PN menolak PK itu.

Di sisi lain, gugatan perdata di PN Jakarta Utara berjalan. Pada putusan tingkat pertama, PN mengabulkan hanya 120 hektare dari gugatan 1.000 ha tersebut. Kenapa dia terima 120 ha? Kelihatannya 120 ha itu berasal dari laporan perusahaan di mana indikasi kebakaran hanya terjadi 120 ha, dengan kerugian yang kita ajukan saat itu hampir Rp400 miliar, tetapi untuk 120 ha itu majelis membuat perhitungan sendiri, hanya sekitar Rp20 sekian miliar.

Kemudian, KLHK mengajukan ban-

ding dan akhirnya diputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, jadi 1.000 ha dengan kerugian sesuai hampir Rp400 miliar. Kemudian pihak JJP mengajukan kasasi, pada akhirnya menguatkan putusan pengadilan tinggi.

Saya menemukan informasi saya digugat di PN Cibinong oleh PT JJP pada 17 September 2018. Setelah itu, saya sampaikan ke KLHK dan mendapat respons positif dari kementerian dan mereka men-support penuh atas gugatan ini.

Bagaimana tanggapan Anda terhadap urgensi/tidaknya perlindungan saksi ahli?

Kita berharap tadinya dengan Pasal 66 di UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sudah jelas dikatakan ahli itu tidak bisa dikriminalisasi, dipidana, dan lain sebagainya. Hal itu juga tercantum dalam UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU LPSK tidak ada juga. Jadi, ini sepertidiuji UU tersebut masih dianggap atau tidak dengan adanya kasus ini.

Bagaimana soal tren karhutla di Tanah Air dalam beberapa tahun terakhir?

Saya memberikan apresiasi yag tinggi kepada Pak Presiden melalui KLHK bahwa di tahun-tahun ini kebakaran sudah drop jauh sekali, bahkan 80%-90%. Apakah itu karena disumbang hujan yang banyak, serta di-support pergerakan yang banyak di lapangan, moratorium. Lalu, di 2016 keluar perpres mengenai Badan Restorasi Gambut yang menurut saya pertanggungjawaban luar biasa dari pre-

siden sekarang, karena ditargetkan pada 2030 kita akan mengurangi emisi karbon 29%. Badan itu sampai 2020 bertanggung jawab merestorasi 2 juta ha gambut yang terbakar pada 2015, paling tidak pada tujuh provinsi dan aturan-aturan

turunan yang dibuat. Inilah yang saya sebut penyelesaian yang terencana dan sistematis.

Jadi, sudah mulai tampak hasilnya, walaupun ada kebakaran kalau kita lihat negara lain juga banyak juga, tapi secara keseluruhan tiga tahun belakangan ini sudah sangat jauh sekali menurunnya. Persentase dropnya itu jauh sekali, misalnya 2016 ke 2017 itu maksimum range-nya 80%-90%, bisa turun 60% saja sudah luar biasa, sedangkan ini sampai 80%-90%.

Peran korporasi dan masyarakat lokal dalam karhutla sendiri bagaimana?

Saya terlibat dalam penanganan kasus ini sejak 2000. Kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri, korporasi itu merendahkan masyarakat dengan melegalkan pembakaran. Kenapa saya sebut seperti itu? Biasanya setelah membakar nanti diklaim itu perbuatan masyarakat. Tetapi dengan kecanggihan teknologi.saat ini, baik citra satelit, land sat (land satellite), atau informasi teknik yang lain kita bisa memastikan informasi itu.

Saya tahu sejak kapan terjadi kebakaran di sebuah tempat, pada tanggal berapa, pukul berapa, semuanya bisa terdeteksi, pergerakannya ke mana, termasuk apakah kebakaran tersebut berdiri sendiri atau bagian dari sebuah rekayasa.

Hal-hal ini saya share dengan para penegak hukum yang ikut pelatihan, saya sudah beberapa kali menjadi instruktur dan para penegak hukum ini saya bawa ke laboratorium saya di Bogor, saya per-tontonkan kejadian kebakaran yang ber-

langsung. Jadi, kita bisa merekonstruksi hal itu.

Teknologi itu canggih pakai citra satelit, land sat, bahkan bisa dikoneksikan langsung dengan Badan Ruang Angkasa Amerika, NASA, lalu kita minta data di titik koordinat yang dimau maka mereka akan keluarkan, bisa juga pakai NOAA yang juga merupakan kesepakatan negara-negara ASEAN, atau satelit FEARS yang bekerja pada malam hari seperti kasus kebakaran di Komodo itu tidak terdeteksi dua satelit ini. akhirnya kita pakai cara lain dan ketemu dengan pantauan FEARS ini.

Menurut Anda, apakah Indonesia suatu saat dapat bebas karhutla?

Menurut saya, untuk sampai zero itu tidak mungkin karena orang pasti akan mencoba.Paling kita berikan allowance mungkin sekitar 5%-10% atau maksimum 20% itu batasnya karena penyiapan lahan dengan pembakaran itu masih dilegalkan dan di UU 32 Tahun 2009 dan PP No 4 Tahun 2001 karena hal itu dilegalkan untuk masyarakat adat atau tradisional karena itu bagian dari budaya mereka.

Yang menjadi persoalan sekarang siapa masyarakat adat tradisional itu? Itu yang banyak dipelesetkan di lapangan. Kalau betul-betul mereka itu masyarakat adat tradisional, mereka tidak mau membakar. Saya tahu karena mahasiswa master saya melakukan penelitian tentang itu. Kita tidak hanya percaya begitu saja dengan perkataan mereka kita, kita pergunakan juga data satelit. Mereka, masyarakat adat tradisional itu tidak mau membakar meskipun lahan itu kosong melompong karena mereka tahu akan berdampak pada orang lain.

Yang banyak itu ialah oknum-oknum yang mengaku-na/cu sebagai masyarakat adat tradisional dan itu menarik. Kalau yang benar-benar masyarakat adat tradisional itu mereka tahu cara membakar yang baik seperti apa, kalau target membakarnya 2 ha maka hasilnya akan 2 ha. Kalau yang berbohong itu target membakar 2 ha jadinya 10 ha.

Masyarakat adat tradisional itu tahu bagaimana cara menabasnya, membuat sekat bakarnya, nanti pemadamannya seperti apa, lalu nanti mereka akan baca-baca mantra dan saat membaca mantra itu mereka menggiring api seperti menggiring ternak, apinya berjalan sesuai kehendak mereka, saya melihat hal itu di Sumatera Selatan, di Kalimantan, itulah bagian dari budaya dan religius yang dimaksud. Jadi, UU yang mengaturnya sebenarnya sudah ada cuma implementasi di lapangannya yang sering dipelesetkan.

Bagaimana dengan soal penegakan hukum untuk kasus kejahatan kehutanan (termasuk karhutla)?

Kalau saya melihatnya belakangan ini memang ngebut, saya aktor yang berhadapan langsung. Kalau sekarang itu banyak korporasi yang dulu tidak pernah tersentuh sekarang justru kena, dulu mereka seperti raja.

Artinya, penegakan hukum sekarang lebih hidup dan tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan juga lebih tinggi.

Mereka sudah lebih aware terhadap lingkungan karena mereka sudah merasakan puluh tahun terdampak. Dengan adanya penegakan hukum demi menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat tentunya mereka mendukung. Harapannya dengan seperti ini maka hak konstitusi masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang lebih baik bisa dilaksanakan.

Adakah pesan untuk para saksi ahli lainnya yang menjalankan tugas mereka saat di pengadilan?

Pesan saya laksanakan saja tugas Anda sebagai saksi ahli sesuai dengan prosedur administratif dan kaidah ilmiah. Camkan bahwa Anda ialah ahli independen, sampaikan hal-hal itu semua sesuai dengan kompetensi Anda berdasarkan fakta dan data serta analisis laboratorium, jangan sekali-kali merekayasa hasil penelitian itu karena yang dirugikan bukan hanya masyarakat, tapi juga Anda di masa mendatang. Jadi, maju terus pantang mundur.

(M-3)







Original Post

Retak

Media Cetak Kompas Halaman 18
2018-11-4


Retak

Tak ada gading yang tak retak. Saya yakin Anda tahu apa yang dimaksudkan dengan ungkapan itu. Namun, apakah Anda masih mengeluarkan suara yang mengumandangkan bahwa gading itu harus tidak boleh retak kepada sesama manusia, siapa pun mereka?

Dulu dan sekarang, sekarang dan dulu

Kalau saya. ya. Saya sangat tahu bahwa manusia itu tak ada yang sempurna, bahkan seorang yang dianggap baik banget dan melakukan pekerjaan mulia sekali. Akan tetapi, dengan pengetahuan itu, saya tetap memberi komentar seperti silet dan suka lupa kalau saya sendiri juga gading jng selalu retak. Bahkan, kadang retaknya malah lebih berat dari mereka yang sedang saya tuntut untuk tidak retak.

Itu semakin menjadi-jadi kalau \-ang sedang dibicarakan adalah orang yang saya kenal dan atau figur publik yang superkondang. Penghakiman terhadap

mereka akan makin menjadi-jadi lagi kalau mereka mewartakan soal kebaikan, memotivasi orang lain untuk harus gini dan harus gitu, gak boleh gini, gak boleh ginu, yang mereka komunikasikan dalam pembicaraan sehari-hari, atau membaca caption pada media sosial mereka

Saya ini adalah seorang netizen yang jauh dari sempurna, tetapi menuntut, kemudian menilai, dan berharap orang lain supaya sempurna. Saya ini sudah berusia setengah abad lebih, lebih banyak, maksudnya. Namun, yaaa... masih saja suka lupa bahwa setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang naik dan turun, yang hitam dan yang putih.

Manusia bisa baik. mudah memaafkan dan rendah hati. tetapi bisa jadi dulu pernah songong dan jauh dari baik. Meski dalam keadaan yang baik sekarang ini. kadang adakalanya mulut masih ingin mengumpat. tetapi sekarang umpatannya sudah jauh berkurang.

Dulu pernah punya cerita perselingkuhan, sekarang bisa jadi sudah setia. Kadang berseling-kuhnya di dalam kepala yang mana tak bisa dilihat, tetapi paling tidak su dah berubah dari yang bisa terlihat menjadi tak terlihat. Bukankah perubahan adalah sebuah proses panjang yang tidak semudah menyalakan dan mematikan laptop.

Mungkin dulu mencuri atau korupsi, sekarang malah bisa menasihati sesamanya untuk tidak melakukan hal buruk itu. Atau dulu baik, sekarang malah menjadi songong dan lupa diri. Dulu rajin beribadah, sekarang selalu tak ada waktu untuk beribadah. Dulu tak punya dayang-dayang. sekarang untuk ketemu harus melalui dayang-dayangnya.

Hakim agung

Bahkan, ada kalanya saya berbuat tidak baik karena ketidak-

baikan yang saya buat itu sudah dianggap biasa Seperti lamanya menghabiskan waktu untuk makan siang, misalnya Memang enak kalau ngobrol pada jam makan siang sehingga waktu istirahat yang diizinkan kantor hanya satu jam molor menjadi tiga jam.

Bayangkan kalau korupsi dua jam itu dikalikan tiga kali seminggu, dikalikan lagi empat kali sebulan dan terakhir dikalikan dengan lamanya saya bekerja di

sebuah perusahaan. Dan saya berbohong, bilang kalau saya makan siang dengan klien untuk mendapatkan prospek, padahal makan siang sama teman dan atau sama teman, tetapi yang bisa mesra-mesraan dan saling gemes-geme-san. Dan bon pembayaran makan siang itu ditagihkan ke kantor dengan catatan makan siang dengan klien.

Perjalanan hidup manusia yang memiliki dua sisi bertolak belakang itu tak bisa dihindari atau dihilangkan salah satunya. Namun, dengan pengetahuan bahwa manusia itu seperti gading yang tak pernah tak retak, saya membuat kategori dalam menghakimi.

Penghakiman untuk manusia biasa dan manusia yang berpredikat superkondang. Kalau manusia biasa membuat kesalahan dan perjalanan hidupnya bisa hitam, saya tetap nyinyir. tetapi

dalam kadar yang biasa-biasa saja.

Akan tetapi, ketika manusia superkondang membuat kesalahan, nyinyirnya bisa seperti air panas yang mendidih di temperatur 100 derajat. Saya suka lupa, dengan status kondang atau tidak kondang, mereka itu sama seperti sa) Manusia Manusia yang bisa jadi memiliki perjalanan hidup yang kelam, tanpa melupakan pernah mempunyai hidup yang tidak kelam.

Bahkan, ketika yang tadinya kelam kemudian menjadi tidak kelam, itu tak menjamin bahwa suatu hari mereka tak akan kelam lagi. Manusia itu bukan benda mati. Saya suka lupa ita Namun, sebagai manusia yang sok paling benar, saya tak mau melihat perjalanan hidup mereka yang tidak kelam.

Saya tertarik membicarakan yang kelam dan akan selalu ingat akan kekelaman itu karena yang kelam itu amat sangat enak untuk dijadikan bahan pembicaraan, dijadikan berita dan kega-

duhan dan, terutama, bahan untuk menjadikan saya sebagai hakim agung atas hidup orang lain.

Namun, untuk kekelaman yang ada dalam perjalanan hidup saya sendiri, saya tidak bercita-cita menjadi hakim agung dengan palu yang siap diketokkan. Melainkan, memilih untuk memaafkan diri sendiri dengan mengatakan kalimat klise macam saya ini. kan. manusia Mana ada manusia yang sempurna Kan. katanya tak ada gading yang tak retak. Kemudian, saya menyamakan diri dengan gadingnya gajah yang retak untuk dimaklumi, tetapi sukar untuk memaklumi retaknya gading kehidupan orang lain.

Mungkin satu hal yang harus saya lakukan adalah mengurangi rasa tak tahu malu dan tak tahu diri. Bagaimana mungkin saya yang masih retak bisa-bisanya menghina manusia yang juga sama memiliki keretakan. Apa hebatnya saya kalau begitu, bukan?

SAMUEL MULIA







Original Post

Bongkar Kerugian Negara Rp 185 T

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-11-4


Bongkar Kerugian Negara Rp 185 T

Freeport Tak Pro Ekologis

PEMERINTAH diminta meninjau ulang proses divestasi saham PT Freeport Indonesia. Soalnya, perusahaan itu tidak menunjukkan keberpihakan secara ekologis.

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Lingkungan Hidup Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Abdul Rabbi Syahrir, dalam Diskusi Progres Divestasi PT Freeport Dalam Persfektif Lingkungan, di Jakarta.

Rabbi Syahrir mengatakan, kontrak karya PT Freeport Indonesia akan berakhir pada 2021. Sehingga Indonesia pun tidak perlu lagi divestasi itu. Dalam poin-poin pada skema divestasi saham PT Freeport, sama sekali tidak menunjukkan keberpihakan secara ekologis.

"Kami minta Pemerintah segera menyusun langkah strategis yang lebih berkeadilan secara ekologis dalam proses tersebut." tuturnya.

Rabbi meminta Pemeritah melalui Kementerian terkait, untuk memerintahkan PT Freeport segera menyelesaikan kewajiban lingkungannya. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Freeport memiliki kewajiban yang tidak dilakukannya. Sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 185.01 triliun.

"Kita minta Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, buka kepada publik, dokumen proper terbaru PT Freeport. Dan beri sanksi tegas terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat operasi PT Freeport tersebut." tegasnya.

Rabbi Syahrir juga menyampaikan.dalam temuan BPK, ada sekitar 4.535 Hektar kawasan hutan lindung yang merupakan area operasi PT Freeport tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam urusan perizinannya itu.

"Patut diduga telah terjadi upaya-upaya gratifikasi. suap, dan lain sebagainya dalam hal pemaksaan eksplorasi dan produksi tanpa izin yang dilakukan PT Freeport tersebut," ujarnya.

Rabbi menambahkan, dengan mempertimbangkan kontrak karya PT FI akan segera selesai pada 2021. tidak perlu bertele-tele dan sengaja menggantung nasib Indonesia ke PT Freeport itu. "Kami meminta Pemerintah tidak memperpanjang Kontrak Karya PT Freeport Indonesia itu. Jadi. Pemerintah tidak perlu melakukan divestasi saham lagi. Agar alokasi anggaran divestasi dialokasikan kepada hal-hal lain yang lebih produktif." pungkasnya.

jon







Original Post

Bos MTP Divonis 2 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-11-4


Bos MTP Divonis 2 Tahun Penjara

Perkara Suap Proyek

DIREKTUR Utama PT Moderna Teknik Perkasa (MTP). Susilo Prabowo alias Embun divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Majelis hakim menyatakan Susilo Prabowo terbukti menyuap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Samanhudi, untuk memenangkan sejumlah tender proyek di kedua daerah itu.

Perbuatan Susilo Prabowo, menurut majelis, memenuhi unsur dakwaan Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, yang diubah dengan UU 20 Tahun 2001 .juncto Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Mengadili, menghukum terdakwa Susilo Prabowo dengan pidana penjara selama 2 tahun," ketua majelis hakim Agus Hamzah membacakan amar putusan.

Susilo Prabowo juga dikenakan hukuman membayar denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Susilo Prabowo dan penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir atas vonis hakim. Begitu pula jaksa penuntut umum KPK. Kedua pihak punya waktu 7 hari

mempertimbangkan putusan pengadilan tingkat pertama ini. Apakah menerima atau mengajukan banding.

Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK, yang meminta Susilo Prabowo dihukum 3 tahun penjara.

Berdasarkan dakwaan jaksa KPK, Prabowo menyuap Bupati Syahri Mulyo dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulungagung. Sutrisno untuk mendapatkan proyek-proyek infrastruktur

Penyerahan uang melalui Agung Prayitno secara bertahap. Pertama, Rp 1 miliar, kedua Rp500 juta dan ketiga Rpl miliar. Pada penyerahan ketiga, Prabowo dan Agung dicokok KPK. Bupati Syahri Mulyo menyusul ditangkap.

Adapun pemberian suap kepada Wali Kota Blitar. Samanhudi terkait proyek fasilitas pendukung Stadion Supriyadi dan pembangunan SMP Negeri 3. Uang diserahkan lewat perantara Bambang Purnomo, penjahit pribadi Wali Kota Blitar.

Susilo Prabowo mengeluarkan uang Rpl0,65 miliar untuk Bupati Tulungagung. Kepala Dinas PU Tulungagung dan Wali Kota Blitar.

BYU







Original Post

Tidak Puas Vonis 10 Tahun Penjara, Kejaksaan Banding

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-11-4


Tidak Puas Vonis 10 Tahun Penjara, Kejaksaan Banding

Pembobolan Dana Bapelkes KS

KEJAKSAAN Tinggi Banten mengajukan banding dahuri perkara korupsi Kerja Sama Operasi (KSO) Yayasan Badan Pengelola Kesejahteraan Krakatau Steel (Bapelkes KS) dengan pengusaha Ryan Anthoni.

Kejaksaan tak terima Ryan, Dirut PT Novagro Indonesia (NI) dan PT Lintasan Global Nusantara (LON) hanya divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang.

"Vonis hakim lebih rendah dari tuntutan kami," dalih Kepala Seksi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Banten. Eka Nugraha.

Sebelumnya, kejaksaan menuntut Ryan dijatuhi 16 Ji tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti Rp64 miliar subsider 5 tahun kurungan. Namun. Pengadilan Tipikor Serang hanya menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider4 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti Rp64 miliar subsider 3 tahun kurungan.

Salah satu pertimbangan yang memberatkan vonis Ryan pernah dihukum. "Kami sudah menyampaikan pernyataan banding. Untuk memori banding masih dalam penyusunan." kata Eka Nugraha.

Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Serang. Nur Fuad mengungkapkan, kejaksaan dan terdakwa Ryan sama-sama mengaju-

kan banding.

"Untuk memori banding, sifatnya tidak wajib saat ini." katanya.

Memori banding bisa menyusul setelah pernyataan banding disampaikan ke Pengadilan Tinggi Banten. "Kalau sekarang cukup pernyataan banding-nya saja dikirim ke pengadilan tinggi," ujar Nur Fuad.

Kasus ini bermula ketika Ryan menemui Manajer Investasi Yayasan Bapelkes KS Triono pada Januari 2013 silam. Ia menawarkan KSO penyediaan batu bara untuk bahan bakar pembangkit listrik.

Ketua Yayasan Bapelkes KS Herman Husodo dan Triono sepakat melakukan KSO dengan Ryan. Pada 2013. Yayasan Bapelkes KS mengucurkan dana Rp69 miliar. Kemudian 2014 Rp214 miliar.

Belakangan, Ryan tak bisa memenuhi kewajibannya kepada Yayasan Bapelkes KS. Yayasan lalu lapor polisi. Hasil penyidikan polisi. KSO ini melanggar Surat Keputusan (SK) Dewan Pembina Yayasan Bapelkes KS.

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KSO tahun 2013 merugikan Rp60 miliar. Sedangkan tahun 2014 Rp94 miliar.

Polisi menetapkan Ryan, Herman Husodo dan Triono sebagai tersangka. Kasusnya bergulir sampai meja hijau.

byu







Original Post

Mantan Ketua Tim Satgassus Menang Lawan Jaksa Agung

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-11-4


Mantan Ketua Tim Satgassus Menang Lawan Jaksa Agung

JAKSA senior Chuck Suryosum-peno menang melawan Jaksa Agung terkait pencopotan dirinya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku.

Mahkamah Agung (MA) memerintahkan tergugat Jaksa Agung mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Chuck.

Persoalan ini bermula pada 2012. Saat itu. Chuck menjabat sebagai Ketua Tim Satgassus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi Kejaksaan Agung. Ia menangani negosiasi penjualan aset yang terkait kasus korupsi BLBI Hendra Rahardja. Urusan itu

dianggap beres.

Karier Chuck pun naik, la menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku. Kemudian, keluar Surat Keputusan (SK) Nomor KEP-192/A/JA/l2/2015 pada 2 Desember 2015. Jaksa Agung M Prasetyo membebaskan Chuck dari jabatan struktural. Alasannya. Chuck melanggar prosedur dalam penanganan aset terkait kasus Hendra Rahardja.

Chuck tak terima, la menggugat Jaksa Agung ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Namun ditolak. Begitu pula di tingkat banding hingga kasasi.

Langkah pamungkas dilakukan Chuck dengan mengajukan peninjauan kembali (PK). MA akhirnya mengabulkan gugatan Chuck.

"Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tergugat yaitu Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-186/A/JA/11 /2015 tanggal 18 November 2015. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat kedudukan penggugat berikut segala hak dan kewajibannya sehubungan dengan kedudukan tersebut," demikian bunyi putusan PK yang dilansir MA, 23

Oktober 2018.

Putusan itu diketuk majelis hakim yang diketuai Supandi dengan anggota Yodi M Wahyunadi dan Hary Djatmiko. Majelis menerima novum yang diajukan Chuck.

"Pemohon PK tidak mengambil tindakan sendiri dalam perdamaian dengan para ahli waris Taufik Hidayat (Wing Tau Feng) melainkan sudah dengan persetujuan pimpinan yaitu Jaksa Agung (saat itu) Basrief Arief." demikian pertimbangan majelis.

Sebelumnya. Chuck menegaskan, selalu melaporkan pe-

nanganan aset terkait kasus Hendra Rahardja kepada pimpinan kejaksaan. "Penanganan aset tanah tersebut merupakan hasil penelusuran Tim Satgasus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi, dan tidak berstatus barang rampasan atau barang sitaan. Sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dalam bentuk lelang," jelasnya.

Chuck menegaskan, seluruh dana yang didapat dari hasil penelusuran dan penjualan aset, telah disetor ke kas negara. "Tidak ada satu pun yang masuk ke kantong pribadi." tegasnya.

GPG







Original Post

KPK Belum Temukan Aliran Dana Taufik ke PAN

Media Online Republika Online
2018-11-04


KPK masih fokus pada pokok perkara.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sejak Jumat (2/11) malam. Diperiksa selama 9 jam, Kepala Biro Humas KPK Febria Diansyah mengatakan belum menemui adanya aliran dugaan suap dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Kebumen ke partainya.

"Sejauh ini belum ada," kata Febri saat dikonfirmas wartawan, Sabtu (3/11).

Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan kemarin malam baru sebatas menemukan bukti bahwa politikus PAN tersebut menerima lima persen fee dari total DAK Pemkab Kebumen. Meskipun belum semuanya terealisasi karena yang diduga baru terealisasi baru dua kali dari fee lima persen, yaitu sekitar 3,65 Miliar.

Febri menuturkan hal itu berbeda dengan kasus adik kandung Zulkifli Hasan, Zainudin Hasan yang ditemukan adanya penggunaan dana sebagian untuk pendanaan parpol di lampung.

"Tapi kalau belum ada temuan tentu saja KPK akan fokus pada pokok perkara," tuturnya.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan resmi mengenakan rompi oranye bertuliskan tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan selama sembilan jam di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Jumat (2/11). Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa Taufik langsung menempati Rutan KPK mulai hari ini.

"TK ditahan 20 hari pertama di rutan cabang KPK di Kantor KPK Kavling C-1," kata Febri kepada wartawan, Jumat (2/11).

Taufik diketahui hadir memenuhi panggilan KPK sejak pagi pukul 09.30 WIB dan baru keluar meninggalkan KPK pukul 18.18 WIB. Sesaat setelah dirinya keluar, ia sempat melontarkan pernyataan ke awak media.

"Secanggih-canggihnya rekayasa manusia, rekayasa milik Allah lah yang paling sempurna," kata Taufik.

Ia menegaskan bahwa dirinya tetap akan mengikuti dan menghormati proses hukum di KPK. KPK sebelumnya telah menetapkan Taufik lebih dulu sebagai tersangka atas kasus suap terkait perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pemkab Kebumen.

Taufik diduga menerima fee lima persen dari total anggaran yang dialokasikan.

Atas perbuatannya tersebut, Taufik disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Baca juga: Warga Boyolali Laporkan Prabowo ke Polda Metro Jaya

Baca juga: Jokowi Diserang Isu Agama, TKN Komunikasi dengan Umat Islam

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/11/04/phn8u4430-kpk-belum-temukan-aliran-dana-taufik-ke-pan




Original Post

KPK Belum Temukan Aliran Dana ke PAN

Media Cetak Republika Halaman 1
2018-11-4


KPK Belum Temukan Aliran Dana ke PAN

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sejak Jumat (2/11) malam. Diperiksa selama sembilan jam. Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK belum menemukan aliran suap dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Kebumen ke PAN. "Sejauh ini belum ada," kata Febri saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Sabtu (3/11).

Menurut dia, pemeriksaan yang dilakukan kemarin malam baru sebatas menemukan bukti bahwa politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menerima 5 persen/ee dari total DAK Pemkab Kebumen meski belum semuanya terealisasi karena yang diduga terealisasi baru dua kali dari fcc 5 persen, yaitu sekitar Rp 3,65 miliar.

Febri menuturkan, hal itu berbeda

dengan kasus adik kandung Zulkifli Hasan, Zainudin Hasan, yang ditemukan adanya penggunaan dana sebagian untuk pendanaan parpol di Lampung. Tetapi, kalau belum ada temuan, tentu saja KPK akan fokus pada pokok perkara," tuturnya.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan resmi mengenakan rompi oranye bertuliskan tahanan KPK seusai menjalani pemeriksaan selama sembilan jam di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta, Jumat (2/11). Taufik langsung menempati Rumah Tahanan (Rutan) KPK mulai Jumat. "TK ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di kantor KPK Kavling C-i," kata Febri kepada wartawan, Jumat.

Taufik diketahui hadir memenuhi panggilan KPK sejak pagi pukul 09.30 WIB dan baru keluar meninggalkan KPK pukul 18.18 WIB. Sesaat setelah

dirinya keluar, ia sempat melontarkan pernyataan ke awak media. "Secang-gih-canggihnya rekayasa manusia, rekayasa milik Allahlah yang paling sempurna," kata Taufik.

Ia menegaskan, dirinya tetap akan mengikuti dan menghormati proses hukum di KPK. Atas perbuatannya tersebut, Taufik disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 .tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfraby menilai kritik yang selama ini gencar dilakukan Amien Rais tidak memberikan dampak produktif terhadap partainya. Pasalnya, kritik yang dilakukan Ketua Dewan Kehormatan PAN tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korup-

si beberapa waktu lalu justru berimbas negatif dengan ditetapkannya Taufik Kurniawan sebagai tersangka. "Kita lihat kritik-kritik Pak Amien tidak produktif juga untuk PAN, artinya dari sisi elektoral PAN," kata dia kepada wartawan.

Adjie mengatakan, Amien selama ini merupakan salah satu tokoh senior dari PAN yang paling rajin mengkritik pemerintah. Padahal, menurut dia, kritik itu tidak produktif.

Adjie mengakui, sikap yang diperlihatkan Amien Rais selaku mantan ketua umum PAN memang lebih se-

arah dengan sikap oposisi pemerintah. "Kalau menurut saya, memang sikap Pak Amien ini Aran searah dengan sikap oposisi, artinya dia mengkritik pemerintah karena posisinya berhadapan dengan pejawat untuk saat ini," ujarnya.

Ironisnya, kritik Amien Rais berdampak buruk untuk Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan sekaligus wakil ketua Umum PAN. Taufik kini menjadi tersangka dan ditahan KPK terkait kasus dugaan suap dana alokasi khusus Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada APBN Perubahan 2016.

bayu adji p/tirkah fansuri/ FEBRIANTO ADI SAPUTRO







Original Post

Media