Teh Tak Lagi Mewangi di Gunung Putri

Media Cetak Tabloid Kontan Halaman 16
2018-11-5


Teh Tak Lagi Mewangi di Gunung Putri

PT Sari Wangi AEA harus menelan pil pahit karena pailit. Eksistensinya sebagai pionir teh kantong celup berakhir di pengadilan.

Sesosok perempuan berumur, dengan langkah gesit memasuki kawasan pabrik PT Sari Wangi Agricultural Estate Agency (SAEA). Namanya Cacah. Ia menghampiri dan menyalami satu per satu orang yang berkumpul di teras pabrik di Gunung Putri, Bogor tersebut. Total ada 25 orang yang sudah hadir.

Cacah dan puluhan rekannya itu tidak asing dengan pabrik Sari Wangi. Perempuan berusia 68 tahun itu sudah bekerja di Sariwangi sejak tahun 1985, semenjak pabrik teh masih berlokasi di Palmerah, Jakarta.

Siang itu, Kamis (1/11), sekitar pukul 10.00 WIB, karyawan Sari Wangi, yang rata-rata perempuan, berkumpul di pabrik. Mereka datang ke pabrik yang tampak kotor dengan daun kering, rumput tinggi, dan berdebu, bukan untuk bekerja mengemas teh seperti masa lalu. Tapi mereka datang untuk pengajian rutin.

Ya, sejak bulan Juli 2017, aro-

ma wangi teh sudah tak tercium lagi di sini. Karyawan sudah berhenti mengepak teh. Seluruh aktivitas pabrik dan sekitarnya mandek. Tutup.

Sejak pabrik tutup, hak Cacah, bersama sekitar 900 karyawan Sari Wangi lain belum dipenuhi oleh manajemen. Mulai Agustus 2017 hingga Oktober 2017, upah yang dibayarkan pada karyawan hanya 15%.

Belakangan, karyawan hanya bisa pasrah, meski juga tidak bekerja. Rata-rata gaji karyawan pabrik sekitar Rp 3,7 juta. "Status kami masih karyawan, sekalipun pabrik sudah tidak produksi. Manajemen tidak memberikan informasi apapun kepada kami," ujar Sutrisno, karyawan Sari Wangi yang bekerja selama delapan tahun di perusahaan ini.

Sejak November 2017, manajemen Sari Wangi AEA seperti menghilang. Mereka tak lagi berkomunikasi dengan karyawan pabrik.

Karyawan tak bisa berbuat banyak. Triherti Romadona, karyawan Sari Wangi yang sudah bekerja selama 8 tahun

berkisah, untuk memperjuangkan hak, karyawan saling berkomunikasi melalui serikat pekerja. Mereka bertemu rutin, setiap Kamis dan Jumat, dengan menggelar pengajian di area pabrik Sari Wangi. "Bagaimana pun kami masih karyawan. Ada hak kami di pabrik ini. Karena itu, kami juga perlu menjaga pabrik ini," tutur Sutrisno.

Sutrisno dan karyawan berupaya agar aset yang tersisa di pabrik tidak hilang. Pria yang mengawali pekerjaan di Sari Wangi sebagai kenek ini menceritakan, dalam beberapa bulan terakhir ada tiga kasus pencurian yang dipergoki karyawan. "Untung pencurinya tertangkap. Mereka beraksi di siang hari. Yang dicuri antara lain kabel-kabel," ujar lelaki berperawakan tinggi kurus ini seraya menunjukkan foto maling tertangkap di ponselnya.

Ketika KONTAN menelusuri area pabrik, memang ada jejak kabel berukuran besar yang berserakan. Menurut Sutrisno, itu ulah pencuri yang tak berhasil mengangkut kabel-kabel keluar pabrik.

Dalam pengamatan KONTAN, memang masih banyak barang yang bisa jadi incaran pencuri. Misalnya peralatan kantor seperti komputer yang masih ada di meja salah satu kantor. "Masih banyak barang yang bisa dikiloin, jadi ya kami jaga betul aset-aset di sini," ujar Sutrisno.

Pabrik telantar

Area pabrik yang mulai ditempati Sari Wangi sekitar tahun 2000 itu, kondisinya sudah tak terurus. Di salah satu bangunannya, mesin-mesin produksi masih bertengger berselimut debu. Sementara bangunan lain sudah banyak yang reyot dengan atap jebol dan kaca-kaca jendela mulai pecah.

Sampah-sampah daun kering juga menumpuk. Rumputan meninggi. "Di area pabrik ini, khusus untuk produksi teh Sariwangi. Sedangkan untuk produk di luar teh Sariwangi, bikin-nya di pabrik yang lama, ada di sebelah kawasan pabrik ini," jelas salah seorang karyawan yang enggan disebut namanya.

Pabrik lama Sari Wangi merupakan pabrik yang ditempati sejak tahun 1996. Tempat ini antara lain untuk mengemas produk teh merek Sedap Wangi dan Teh Saring. Sedangkan di kawasan pabrik yang dipakai karyawan untuk pengajian saat ini, khusus untuk memproduksi teh merek Sariwangi.

Kini, semua aktivitas pabrik total berhenti. Sari Wangi AEA tak lagi mengemas Sedap Wangi, Teh Saring, atau pun Sariwangi. Aroma teh menghilang dari pabrik karena manajemen gagal bayar hutang, hingga dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada Oktober 2018 lalu.

"Kami tidak tahu kalau perusahaan kesulitan keuangan. Bahkan ketika ada kasus PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) tahun 2015, kami tahunya justru dari media," ujar Sutrisno. Ia hanya berharap, manajemen maupun pemilik pabrik ini mau menemui mereka dan memberikan hak atas mereka.

Nama Sari Wangi AEA tiba-tiba mencuat tahun 2015, kala

Sari Wangi AEA dan PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung (Indorub) digugat pailit oleh Bank Commonwealth Indonesia (lihat infografis). Sari Wangi Agricultural Estate Agency punya utang senilai Rp 1,05 triliun. Sementara utang Indorub senilai Rp 35,71 miliar. Pinjaman yang diperoleh Sari Wangi AEA dan Maskapai Perkebunan Indorub ini diberikan oleh 74 pihak.

Atas gugatan pailit itu, mereka menjalani proses PKPU dan mencapai kesepakatan homologasi pada 9 Oktober 2015 dengan para kreditur.

Namun dalam perjalanan, Sari Wangi AEA tak bisa memenuhi kewajibannya. Pada 2016, salah satu kreditur yaitu PT Bank Panin Indonesia Tbk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian. Permohonan itu ditolak Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Alhasil, Sari Wangi SA bebas pailit.

Agustus 2018 lalu, kreditur yang lain, PT Bank ICBC Indo-

nesia mengajukan gugatan yang sama yakni pembatalan homologasi pada Sari Wangi dan Indorub. Gugatan itu dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sehingga Sari Wangi resmi pailit.

Pada Kamis (1/11) pekan lalu, Maskapai Perkebunan Indorub mengajukan kasasi atas putusan pailit itu. Kuasa hukum Indorub menyatakan bahwa sejatinya mereka sudah membayar kewajiban kepada Bank ICBC. "Kedua, sebelum ada pembatalan homologasi, sedang ada perkara lain, di PN Bandung," kata Lim Zovito Simanungkalit, kuasa hukum Indorub.

Dalam penantian

Selain memproduksi teh, sebenarnya, Sari Wangi AEA juga punya bisnis agrosolusi dan perdagangan teh. Agrosolusi yang ditawarkan Sari Wangi AEA, merupakan rintisan dari JA Supit. Rupanya, pendiri Sari Wangi ini prihatin karena la-

dang teh terus berkurang, sedang kebutuhan daun teh selalu bertambah. Maka, ia mengenalkan terobosan untuk memberi nutrisi pada tanaman teh, se-

hingga produktivitasnya meningkat 60%. Terobosan ini berupa sistem irigasi tetes untuk perkebunan, yang menekan konsumsi pupuk sampai 50%.

Di samping menerapkan sendiri, rupanya Sari Wangi menawarkan solusi tersebut bagi segmen perkebunan. Tak heran jika mereka lantas memasarkan sistem irigasi tetes beserta peralatannya. Inilah salah satu ekspansi Sari Wangi AEA.

Menurut sumber KONTAN, ternyata hasil ekspansi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alhasil, produsen teh legendaris di Indonesia ini justru harus kehilangan pabrik yang dijadikan agunan.

Kini para karyawan berharap agar kurator memperhatikan hak-hak mereka. Karena itu sebagian karyawan bertahan tidak mencari pekerjaan di perusahaan lain, agar status mereka di Sari Wangi tidak hilang.

Padahal kalau tidak bekerja tentu mereka tak punya penghasilan. Untuk bertahan, sebagian karyawan menjadi ojek

online, buruh bangunan, atau kupas bawang. "Hasilnya tidak seberapa. Apalagi buruh kupas bawang, satu karung dihargai Rp 15.000," kata Sutrisno.

Sebagian karyawan berinisiatif mendirikan koperasi September 2018 lalu. Namanya Koperasi Al Sawah Dewi Sri. Mereka mengumpulkan iuran pokok Rp 500.000 per anggota. Koperasi ini menjual beras dan kebutuhan pokok. Koperasi ini diurus oleh sekitar 25 orang. Sejak berdiri, setiap bulan mampu menjual 1,5 ton beras. "Saat ini sudah ada 140-an karyawan Sari Wangi yang jadi anggota," jelas Aida, pengurus koperasi.

Koperasi membuat karyawan bisa mendapat sedikit penghasilan. "Yang jelas, dalam penantian ini, kami ada kegiatan. Selain itu, juga bisa beli beras dengan harga karyawan," ujar Sutrisno.

Perjalanan Bisnis Sari Wangi

1964

Johan Alexander Supit mendirikan Sari Wangi di Palmerah, Jakarta

1967

Supit memperkenalkan produk teh celup bikinan Sariwangi. Ini adalah teh celup pertama di Indonesia.

1989

Supit menjual merek Sariwangi kepada Unilever, karena merasa tidak bisa bersaing dengan perusahaan pembuat Lipton tea yang mendunia tersebut. Supit terikat kontrak, selama 12 tahun tidak bisa menjual produk teh ke pasar domestik. Dengan uang penjualan merek Sariwangi, Supit bikin pabrik teh seluas 5,2 hektare di Gunung Putri dan jadi pemasok teh curah untuk produsen mancanegara. Mereka tercatat mengelola 3.500 hektare kebun teh.

2005

Supit mulai memproduksi teh sendiri, setelah lepas dari kontrak dengan Unilever, yakni Sedap Wangi dan Teh Saring.

2013

Untuk meningkatkan produktivitas tanaman teh, Supit menggarap sektor hulu dengan mengembangkan teknik irigasi tetes. Ia bermaksud menyebarkan sistem ini untuk perkebunan lain. Sementara, 1 Oktober 2013, Andrew Supit diserahi jabatan sebagai managing director perusahaan ini.

16 Oktober 2018

Sari Wangi AEA dan Indorub diputus pailit.

1 November 2018

Indorub mengajukan kasasi atas putusan pailit tersebut.

19 Agustus 2018

Bank ICBC menggugat pailit Sari Wangi AEA dan Indorub. Sari Wangi AEA punya utang Rp 288,93 miliar kepada bank tersebut, sedangkan Indorub punya kewajiban Rp 33,827 miliar. Sejak perjanjian perdamaian 2015, Bank ICBC menilai dua pihak itu tidak pernah membayar bunga.

23 November 2016

Bank Panin, sebagai salah satu kreditur Sari Wangi AEA dan Indorub, mengajukan pembatalan

perdamaian, hingga dua perusahaan itu terancam pailit. Namun, gugatan ini ditolak hakim pada Desember 2016.

21 November 201 5

Johan Alexander Supit meninggal dunia.

30 Oktober 2015

70% saham Sari Wangi AEA diambilalih oleh CR Aroma, Andrew Supit tidak lagi menjabat sebagai managing director. Disepakati homologasi antara Sari Wangi AEA dan Indorub dengan para kreditur mereka.

Mei 2015

Bank Commonwealth menggugat pailit Sari Wangi AEA dan Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung atas hutang jatuh tempo US$11,3 juta. Adalah Indorub yang berhutang, tapi Sari Wangi AEA mengikatkan diri sebagai penjamin utang. Total utang Indorub dan Sari Wangi AEA adalah sekitar Rp 1,2 triliun kepada 74 kreditur.

Fransiska Firlana/ Anggar Septiadi







Original Post

Dua Kandidat Kuat Pengganti Taufik Kurniawan

Media Online JPNN.COM
2018-11-05


jpnn.com, JAKARTA - DPP PAN hingga akhir pekan lalu belum memutuskan siapa yang akan menggantikan Taufik Kurniawan di posisinya sebagai wakil ketua DPR, atau bahkan sebagai anggota DPR.

Sebagai wakil ketua DPR, pengganti Taufik tetap harus berasal dari PAN. Sebagaimana Bambang Soesatyo yang menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Keduanya sama-sama dari Golkar.

Sekjen PAN Eddy Soeparno saat dikonfirmasi tidak banyak berkomentar mengenai rencana penggantian Taufik. "Belum kami bahas," terangnya saat dikonfirmasi Sabtu (3/11).

Internal DPP PAN sendiri belum memastikan kapan nasib Taufik di partai berlambang matahari itu diputus. Tidak hanya soal posisinya di DPR, namun juga nasib Taufik pasca penonaktifannya sebagai Waketum DPP PAN,lantaran berstatus tersangka dan ditahan KPK dalam kasus dugaan suap DAK Kabupaten Kebumen.

"Masih menunggu kedatangan Ketua Umum (Zulkifli Hasan) yang sedang bertugas ke luar negeri," lanjut Eddy. Setelah Zul kembali ke Indonesia, barulah DPP bisa membahas perihal kasus Taufik.

Informasi terakhir, sempat muncul suara di internal PAN agar Taufik tetap berada di jabatannya sesuai aturan perundang-undangan.

UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), tidak melarang seorang pimpinan DPR untuk tetap di posisinya bila masih berstatus tersangka. Pimpinan DPR baru diberhentikan dari jabatannya, bila dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu pun hanya berlaku pada tindak pidana yang ancaman hukumannya minimal lima tahun penjara.

Bila PAN jadi menarik Taufik dari Jabatannya, sejumlah koleganya di Fraksi PAN akan disiapkan. Sejauh ini, ada dua nama yang mulai menguat sebagai calon pengganti pria asal Semarang itu. Yakni, Hanafi Rais dan Mulfachri.

https://www.jpnn.com/news/dua-kandidat-kuat-pengganti-taufik-kurniawan




Original Post

Terjerat Kasus Suap

Media Cetak Koran Tempo Halaman 6
2018-11-5


Terjerat Kasus Suap

Penyelidikan terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrahman, terus berlanjut. Pekan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nurhadi sebagai saksi atas tersangka bekas petinggi PT Paramount Enterprise International, Lippo Group, Eddy Sindoro.

25 Juli 2016

KPK memulai penyelidikan terhadap Nurhadi karena diduga terlibat dalam rangkaian proses suap untuk perkara-perkara Lippo Group. Tudingan itu muncul setelah KPK menemukan sejumlah dokumen perkara Lippo dan duit Rp 1,7 miliar saat menggeledah rumah Nurhadi, April 2016.

28 Juli

Nurhadi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya di Mahkamah Agung dan pegawai negeri sipil.

5 Oktober

Saksi di persidangan menyebut Nurhadi meminta Rp 3 miliar kepada Lippo Group untuk acara bulu tangkis di Bali. Namun, dalam persidangan selanjutnya, Nurhadi membantah tudingan itu.

Koran Tempo, 22 April 2016.

Koran Tempo, 28 April 2016.

22 November

KPK menetapkan bekas petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro, sebagai tersangka. Eddy diduga terlibat dalam suap Lippo Group kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.

6 Desember

Surat perintah penyidikan terhadap Eddy Sindoro menjadi benang merah KPK untuk menelusuri lebih dalam peran Nurhadi.

30 Desember

KPK memeriksa Nurhadi berkaitan dengan dugaan suap pengajuan peninjauan kembali perkara perdata yang melibatkan anak usaha Lippo Group di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

18 Januari 2017

KPK menyatakan kesulitan mendatangkan saksi dan mencari barang bukti sehingga penanganan kasus Nurhadi tertunda.

29 Oktober 2018

KPK kembali memanggil Nurhadi untuk diperiksa sebagai saksi atas tersangka Eddy Sindoro.

3 November

KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nurhadi pekan ini. Pemanggilan ulang dilakukan karena Nurhadi mangkir pada pemeriksaan sebelumnya.

DANANG FIRMANTO /SUMBER BERBAGAI SUMBER DIOLAH TEMPO







Original Post

Kasus Taufik Dikembangkan

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-11-5


Kasus Taufik Dikembangkan

Partai Amanat Nasional, pekan ini. akan membahas reposisi Taufik Kurniawan dari berbagai jabatan yang diembannya, termasuk sebagai Wakil Ketua DPR.

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengembangkan penyidikan kasus dugaan penerimaan hadiah atau fee yang melibatkan Waki] Ketua DPR Taufik Kurniawan. KPK pun mempersilakan jika Taufik bersedia membuka peran-peran atau adanya aliran dana ke pihak lain dalam kasus tersebut

Taufik ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima imbalan uang Rp 3,65 miliar saat mengurus dana alokasi khusus (DAK) fisik di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 untuk APBD-P Kabupaten Kebumen 2Q16. Pada Jumat (2/11/2018), Taufik secara resmi ditahan oleh KPK.

"Sejauh ini, bukti yang kami miliki terkait dugaan aliran dananya adalah salah satunya terhadap TK. Kalau memang tersangka ingin membuka ada peran pihak lain, silakan saja karena proses anggaran pembahasan ini tak mungkin dilakukan oleh satu orang," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Minggu (4/11). di Jakarta.

Kasus Taufik bermula dari pendekatan yang dilakukan Bupati Kebumen M Yahya Fuad kepada sejumlah pihak seusai dirinya dilantik pada 2016. Salah satunya adalah Taufik yang merupakan Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan yang membawahkan lingkup tugas Komisi XI dan Badan Anggaran. Taufik pun membantu pengurusan DAK fisik untuk APBD Perubahan Kabupaten Kebumen tahun 2016 dengan fee 5 persen dari total anggaran Rp 73,37 miliar {Kompas, 31/10/2018).

Yahya pun telah dihukum empat tahun penjara dan dicabut hak politiknya selama tiga tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Dalam berkas tuntutan Yahya, jaksa KPK sempat menyebut sejumlah nama anggota DPR lain, yaitu Roma-hurmuziy, Urut Adianto, Bam-

bang Soesatyo, Darori Ronodi-puro. Amelia Anggraini. dan Taufik Abdullah.

Febri enggan berspekulasi mengenai penyebutan nama-nama tersebut. Meski demikian, tak tertutup kemungkinan KPK mengembangkan perkara ini mengingat keterlibatan Taufik didalami setelah disebut dalam persidangan.

Reposisi

Sementara itu, Taufik telah

menyatakan diri mundur dari jabatannya di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Meski demikian, ia masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR dan berstatus anggota DPR

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, pernyataan mundur dari BPN Prabo-wo-Sandiaga disampaikan Taufik secara lisan,.pekan lalu. "Beliau memilih fokus menangani kasus hukumnya," kata Eddy.

Meski demikian, Eddy mengatakan, sejauh ini Taufik belum pernah menyampaikan niat apa pun untuk mundur dari jabatan Wakil Ketua DPR "Belum, belum sampai ke situ," ujarnya.

Menyusul penahanan Taufik, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional pun berencana mengadakan rapat, pekan ini, untuk membicarakan reposisi Taufik dari berbagai jabatan yang ia emban. Eddy mengatakan, langkah pertama sudah dilaku-

kan, yaitu menonaktifkan Taufik dari jabatan Waki] Ketua Umum PAN. Reposisi itu tidak harus menunggu Taufik berstatus terdakwa kasus korupsi.

Sementara langkah berikutnya, mencopot Taufik dari jabatan pimpinan DPR dan status keanggotaan di DPR "Kami akan segera menjalankan proses melakukan reposisi. Namun, proses itu harus menunggu Pak Zulkifli (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan) kembali dari luar negeri," kata Eddy.

Menurut rencana Zulkifli kembali pada Selasa (6/11) mendatang.

Eddy menampik kabar bahwa calon pengganti Taufik sudah mengerucut ke dua elite PAN, yaitu Wakil Ketua Umum PAN dan putra Amien Rais, Hanafi Rais, serta Waketum PAN dan Ketua Fraksi PAN di DPR Mul-fachri Harahap. Menurut dia, saat ini DPP masih menyusun nama 48 anggota Fraksi PAN di DPR untuk mencari pengganti yang terbaik.

"Saya tidak mau berspekulasi nama itu dari mana saya tidak bisa mengonfirmasi hal itu karena proses pembicaraan teknis juga belum kami jalankan," katanya

Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo mengatakan, akhir-akhir ini secara informal muncul usulan terkait sosok elite PAN yang bisa menggantikan posisi Taufik sebagai pimpinan DPR Nama itu mengerucut pada Hanafi Rais dan Mulfachri Harahap.

Wakil Bendahara Umum PAN Asri Anas bahkan mengatakan, rapat harian .DPP PAN, Rabu (31/10) malam, telah merekomendasikan Hanafi untuk menggantikan Taufik (Kompas, 1/11/2018).

Eddy mengatakan, kriteria utama pengganti Taufik adalah sosok senior di partai dan DPR Faktor kedua, komitmen pada partai dan koalisi pemenangan Prabowo-Sandiaga.

(AGE/IAN)







Original Post

Transparansi Uji Materi Jadi Tantangan

Media Cetak Kompas Halaman 5
2018-11-5


Transparansi Uji Materi Jadi Tantangan

JAKARTA, KOMPAS - Selain fokus pada percepatan penuntasan perkara yang menumpuk, Mahkamah Agung dengan sistem kamarnya diharapkan juga mempertimbangkan mekanisme penanganan uji materi yang lebih transparan. Mekanisme uji materi di MA yang tertutup dan tidak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka membuat akuntabilitas putusan uji materi dipertanyakan.

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Binziad Kadafi, Minggu (4/11/2018), di Jakarta, mengatakan, pengaturan mekanisme uji materi itu seharusnya menjadi pemikiran dari kamar tata usaha negara (TUN) yang selama ini memegang perkara-perkara uji materi

Usulan untuk membuat mekanisme uji materi di MA sama dengan mekanisme yang selama ini berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK) mengemuka setelah MA mengabulkan uji materi terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 tentang syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Putusan MA tersebut diduga bertentangan dengan putusan MK yang sebelumnya melarang pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD.

"Perbaikan mekanisme uji materi seharusnya menjadi salah sa-

tu topik perhatian yang dipertimbangkan kamar TUN MA. Apakah pemeriksaan uji materi secara terbuka itu bisa dilakukan di MA ataukah tidak sehingga semua pihak bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengutarakan pendapatnya," ujar Binziad.

Mekanisme uji materi di MA seharusnya mempertimbangkan keseimbangan antara aksesibilitas, transparansi, dan efektivitas penanganan perkara.

"Kalau mau terbuka semua seperti MK, akan cukup menyulitkan karena uji materi di MA dilakukan untuk semua peraturan di bawah UU sehingga sampai peraturan desa pun harus dibawa ke MA jika ada yang tidak setuju. Sebaiknya ada pemilahan perkara, perkara mana saja yang bisa diujikan secara terbuka dan perkara mana yang langsung bisa diputus karena hakim telah memiliki keyakinan," katanya.

Juru Bicara MA Suhadi sebelumnya mengatakan, mekanisme uji materi di MA selama ini pada dasarnya telah memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpendapat Ada waktu masing-masing 14 hari kepada pemohon ataupun termohon untuk menjelaskan pendapatnya secara tertulis mengenai ketentuan yang diuji materi ke MA.

"Apabila pendapat tertulis dari para pihak telah diterima MA, hakim selanjutnya mempertim-

bangkan ketentuan itu, apakah sudah sesuai dengan UU ataukah belum," ujarnya.

Hingga saat ini, putusan uji materi MA terhadap PKPU No 26/2018 belum dipublikasikan oleh MA. Para pihak pun belum mendapat salinan putusan. Putusan itu masih diminutasi.

Penyatuan kewenangan

Deputi Direktur Indonesian Legal Roundtable (1LR) Erwin Natosmal Oemar mengatakan, kelambatan dalam publikasi putusan juga sekali lagi menunjukkan sistem kamar yang berusaha dikembangkan MA masih menghadapi sejumlah kendala Kondisi itu berbeda dengan mekanisme uji materi di MK di mana putusan langsung diserahkan kepada para pihak seusai dibacakan.

Selain mengoptimalkan sistem kamar MA, usulan untuk menempatkan penanganan uji materi di dalam satu lembaga peradilan kembali mencuat

Menyikapi usul tersebut, Juru Bicara MK Fajar Laksono Soeroso mengatakan, hal ini bisa saja dilakukan asal UU mengatur hal tersebut. MK sebagai lembaga peradilan konstitusi menyadari mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan adalah bagian dari upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan amanat konstitusi.

(REK)







Original Post

Kembali ke Gagasan Hukum Progresif

Media Cetak Kompas Halaman 6
2018-11-5


Kembali ke Gagasan Hukum Progresif

Akhir-akhir ini panggilan pihak kepolisian kepada sejumlah elite sering langsung ditolak kendati pemanggilan itu dilakukan belum jelas benar apa substansinya. Sebagai contoh, pemanggilan kepada Amien Rais dan kawan-kawan. Tampaknya para elite ini skeptis atau tidak acuh kepada pihak kepolisian karena mereka menganggap panggilan itu sarat dengan nuansa politis.

Benarkah demikian? Skeptis atau underestimate semacam ini paling tidak bisa didekati dari dua sudut pandang. Pertama, bisa jadi apa yang menjadi alasan para elite ini benar. Namun, kedua, bisa jadi anggapan itu terlalu berlebihan, artinya, sejatinya pihak kepolisian memanggil mereka semata-mata karena tugas yang diberikan undang-undang. Tak ada unsur lain. Ataukah, bisa jadi, cara pendekatan hukum kita memang jauh dari substansinya.

Kenyataannya

Pada akhirnya panggilan pihak kepolisian dihadiri Amien Rais dan kawan-kawan kendati dengan pengawalan yang agak berlebihan. Dalam proses klarifikasi oleh pihak kepolisian, ternyata pihak Amien Rais diperlakukan sangat manusiawi, akrab, dan jauh dari persepsi bahwa kepolisian telah "diperalat" penguasa dan lain-lain.

Acara klarifikasi pun benar-benar semata mencari kebenaran pihak pelapor terkait per-sangkaan yang ditujukan kepadanya, selain itu tidak ada.

Dari kasus semacam ini, sejatinya "dunia hukum" kita memang sedang mengalami degradasi kepercayaan atau kalau kita merujuk kepada pemikiran Jean

Baudrillad (1981) itulah gambaran dari matinya realitas dan kita tengah menuju ke arah pos realitas sebagai dunia baru.

Dunia realitas baru tak lain adalah metamorfosis yang dialami manusia, dari apa yang disebut sebagai kondisi realitas, ke arah apa yang disebut posf-reali-tas (post-reality). Kondisi post- realitas adalah sebuah kondisi yang di dalamnya prinsip-prinsip realitas itu sendiri telah dilampaui, dalam pengertian diambil alih oleh substitusi-substitusinya, yang diciptakan secara artifisial lewat bantuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni mutakhir, yang telah menghancurkan asumsi-asumsi konvensional tentang apa yang disebut yang nyata (the real).

Penulis ingin menyinggung terkait putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 termasuk di antara "model" putusan yang merampas realitas. Padahal, jika saja pendekatan itu tidak semata mengutamakan kenormatifan hukum, tentu putusan itu akan jauh lebih berwibawa dan substantif; jauh lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Memang putusan MA itu tidak salah, tetapi putusan itu menjauhkan dari putusan hukum progresif seperti yang dulu pernah dirintis oleh Profesor Satjipto Rahardjo.

Seperti kita tahu bahwa gagasan hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (analytical jurisprudence) yang dipraktikkan pada realitas empirik tidak memuaskan. Gagasan hukum progresif muncul karena prihatin terhadap

kualitas penegakan hukum di Indonesia sekarang yang sangat bertolak belakang dengan cita-cita hukum progresif.

Progresivisme bertolak bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang, cinta, dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar hukum progresif dimulai dari hakikat dasar manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif, tetapi manusia dalam rangka mencapai kesejahteraannya dan kebahagiaan manusia. Posisi demikian mengantarkan satu predesposisi bahwa hukum itu selalu pada status "law in making" (hukum yang selalu berproses untuk menjadi). Gagasan ini jelas bertolak belakang dengan model legal formal akan halnya putusan MA di atas.

Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat Dalam posisi yang demikian ini, hukum progresif dapat dikaitkan dengan developmental model hukum Nonet dan Selznick, yaitu hukum memiliki tipe responsif. Dalam karakter ini, hukum selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan di luar hukum itu sendiri.

Hukum progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut "logika dan peraturan" ala MA di atas. Hukum progresif tidak hanya berhenti pada kritik atas sistem hukum liberal. Hukum progresif mengetengahkan paham bahwa hukum itu tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan.

tetapi ia juga digerakkan pada arah nonformal. Oleh karena itulah, hukum progresif berasumsi bahwa hukum itu ada dan hadir untuk manusia.

Lembaga hukum kredibel

Sayangnya, gagasan hukum progresif belum mempunyai wadah untuk merealisasikannya, atau minimal ada "aktor" hakim atau penegak hukum yang berani dan dapat menyandang keprog-resifan hukum ini

Jadi, diperlukan sebuah organisasi kredibel yang bisa menerapkan dan mengonkretkan hukum tersebut ke dalam masyarakat seperti kepolisian dan pengadilan. Mengapa demikian, karena esensinya hukum tidak dapat dijalankan tanpa adanya sebuah organisasi/kelembagaan yang berfungsi mewujudkannya.

Seperti dipahami penegakan hukum mengandung supremasi nilai, yaitu keadilan. Namun, di alam hukum modern khususnya di Indonesia, terkesan hukum bukan lagi tempat untuk mencari keadilan, tetapi pengadilan kemudian bergeser dan berkutat pada aturan main dan prosedur. Dengan kalimat lain, pengadilan hanya sebagai lembaga penerapan peraturan undang-undang dan prosedur saja Pada hukum demikian ini, sejatinya hukum telah kehilangan rohnya sebagai house of justice.

Indonesia adalah negara tempat laboratorium hukum. Di sini kita banyak belajar dan mengembangkan berbagai pandangan hukum. Namun, penulis berharap salah satu pandangan yang senantiasa harus kita sokong terus guna mencapai keadilan (house of justice); pengadilan (jaksa, hakim) hendaknya berpegangan ju-

ga pada model hukum progresif, yaitu melampaui sekadar terjemahan teks atau corong undang-undang.

Pengadilan seharusnya menjadi tempat rumah untuk mencari keadilan. Formalisme dan prosedur hukum semata jelas mudah mengabaikan rasa keadilan.

Erwin Moeslimin Singajuru







Original Post

Keadilan yang Merata kepada Seluruh Rakyat Indonesia

Media Cetak Media Indonesia Halaman 3
2018-11-5


Keadilan yang Merata kepada Seluruh Rakyat Indonesia

RASA optimisme terhadap akses Hukum yang lebih baik, hadir seiring dengan Peresmian dan Pembukaan Pengadilan Baru di wilayah perbatasan.

Salah satunya di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Mahkamah Agung (MA) secara resmi membuka Pengadilan Negeri di Melonguane. Ini sekaligus secara simbolis meresmikan mulainya operasional 84 pengadilan baru lain di berbagai wilayah terpencil dan terluar.

Gubernur Sulawesi Utara Oily Dondokambey menjelaskan, keberadaan Pengadilan Baru di wilayah terluar seperti Talaud sangat dibutuhkan masyarakat. Selama ini upaya masyarakat di wilayah terpencil dan terluar dalam mencari keadilan selalu dirasa sulit. Ia sangat mengapresiasi upaya MA menghadirkan keadilan dan akses hukum pada masyarakat terdalam, khususnya di wilayah Sulawesi Utara.

"Harapan kami dengan berdirinya Kantor Pengadilan, termasuk di Sulawesi Utara, Pelayanan kepada masyarakat pencari Keadilan dapat lebih Maksimal, Lebih Cepat, dan Efisien," ucap Oily.

Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Mana Manalip mengim-buhkan, akses keadilan masih menjadi barang mahal bagi warga Kabupaten Kepulauan Talaud selama ini. Di Melonguane, misalnya,

warga harus mengeluarkan biaya tinggi untuk memproses suatu perkara.

"Pengadilan Negeri Kabupaten Talaud sudah lama diimpikan oleh masyarakat," ujar Sri Wahyuni.

Sebagai informasi, selama 16 tahun Kabupaten Kepulauan Talaud menjadi daerah otonomi, yang dimiliki hanya tempat sidang wilayah. Lokasinya pun cukup jauh, masih tergabung di Kabupaten Sangihe, tepatnya di Pengadilan Negeri Tahuna.

"Selama ini masih harus ke Pengadilan Negeri Tahunan kalau ingin mencari Keadilan. Itu sulit dan memakan banyak biaya untuk transportasi. Dari sini harus ke Manado dulu dengan pesawat atau kapal laut, baru ke Tahuna. Ini memakan biaya dan waktu," ujar Sri Wahyuni.

Ia berharap mulai saat ini masyarakat dapat leluasa dan mau berupaya memperjuangkan keadilan dalam kondisi yang Lebih Optimistis, Mudah, dan Efisien. "Semoga yang dicita-citakan masyarakat Talaud pada umumnya untuk mencari keadilan dapat segera terwujud," ujar Sri Wahyuni.

Di Melonguane, Talaud, Pengadilan Negeri Baru tersebut saat ini masih menempati lokasi sementara. Sebelumnya, itu merupakan gedung kantor Kecamatan Melonguane.

Pemerintah Kabupaten kepu-

lauan Talaud telah menghibahkan tanah seluas 11.000 m2 untuk dibangun MA sebagai gedung Pengadilan Negeri yang baru. Pembangunan akan dimulai pada 2019.

Di daerah tempat Pengadilan baru yang lain, 15 Pengadilan dengan tanah berstatus bersertifikat atas nama MA. Sebanyak 26 Pengadilan dengan tanah berstatus hibah pemerintah daerah setempat, 26 Pengadilan dalam proses hibah tanah oleh Pemerintah Daerah, 15 Pengadilan berstatus pinjam pakai tanah dari Pemerintah Daerah, dan tiga Pengadilan masih dalam proses pengadaan tanah dan bangunan.

Untuk prasarana kantor Pengadilan Baru, terdapat 68 Pengadilan dengan gedung berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Daerah. Sebanyak 11 Pengadilan menggunakan aset bangunan dan Pengadilan terdekat (zitting plat), tiga Pengadilan yang berstatus hibah dari pemerintah daerah, tiga Pengadilan berstatus sewa ke pihak lain, dan satu Pengadilan berstatus pinjam pakai dan Kementerian atau Lembaga setempat.

Sepertinya "Langkah Ketua MA Professor DR. H. Muhammad Hatta Ali, SH.MH membuat dan mengambil Inisiatif Besar bersama Institusinya" adalah sebuah Tindakan Nyata Komitmen Reformasi TOTAL dan Pemimpin Tertinggi Institusi Kekuasaan

Yudikatif di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena paham betul bahwa saat ini Rakyat Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari ketidakadilan, yang dapat berdampak pada kesenjangan sosial dan ekonomi serta demi menjaga, melindungi dan mempertahankan Keutuhan NKRI.

Hal ini mengingatkan kita kepada ucapan Pidato Pelantikan John Fitzgerald Kennedy (JFK) sebagai Presiden Amerika Serikat Ke-35 pada Pelantikan tanggal 20 Januari 1961 yang mengatakan

......"Bahwa tugas Nasional kita

tidak akan diselesaikan dalam seratus hari pertama, ataupun dalam seribu hari pertama, juga tidak selama masa pemerintahan atau sepanjang hidup kita di dunia ini.

Tapi, Izinkan kami memulai"......

dengan Pidato Presiden JFK ini melahirkan Undang Undang tentang Hak-Hak Sipil (Civil Rights) yang akhirnya menjadikan Negara Amerika Serikat sebagai Negara terkuat Supremasi Sipil dan Negara Adidaya terkuat dan termaju ekonominya di Dunia karena berhasil membangun Negara Hukum yang kuat terlebih dahulu.

. Semoga Visi MA RI mewujudkan Badan Peradilan yang Agung Terwujud Segera dan menjadikan NKRI sebagai Negara Supremasi Hukum yang Termasyur di muka bumi ini.

(Pro/S4-25)







Original Post

Pembinaan Teknis dan Pelatihan Leadership Hakim dan 4 Lingkungan Badan Peradilan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 3
2018-11-5


Pembinaan Teknis dan Pelatihan Leadership Hakim dan 4 Lingkungan Badan Peradilan

PERESMIAN Pengadilan baru harus diikuti dengan penambahan Sumber Daya Manusia berkualitas yang seimbang. Hal itu disadari Mahkamah Agung (MA) saat meresmikan 85 pengadilan baru di seluruh Indonesia.

Keterbatasan Hakim Dan Sumber Daya Manusia Pengadilan, khususnya yang berkualitas, masih menjadi batu sandungan. Untuk itu, berbagai pelatihan dan pendampingan terus dilakukan di berbagai daerah.

"Memang masalah Sumber Daya Manusia menjadi tantangan dan tugas ke depan. Itu yang harus diselesaikan," ujar Ketua MA Hatta

Ali. Lebih lanjut Ketua MA RI Hatta Ali memiliki 5-Strategi Penguatan Profesionalisme SDM MA RI dan Peradilan Indonesia

Pendidikan

Pelatihan

Pembinaan

0 Pendampingan

Pengawasan

Ke 5 Strategi Penguatan Profesionalisme SDM MA RI dan Peradilan Indonesia menyentuh kepada seluruh Pimpinan dan Pegawai Mahkamah Agung, seluruh Pimpinan, Hakim, Panitera, Jurusita dan Pegawai pada 4 Lingkungan Badan Peradilan di seluruh Indonesia.

Hatta Ali mengatakan, di 85

Pengadilan baru yang didirikan, telah ada penugasan sejumlah Hakim dan Sumber Daya Manusia Pendukung. Akan tetapi, MA akan berupaya memperbanyak jumlah Hakim Dan Sumber Daya Manusia Pendukung tersebut.

"Seperti di Pengadilan Negeri Melonguane, telah ada tiga Hakim. Tapi, istilahnya hakim tidak boleh libur. Jadi, kami akan mengupayakan ada penambahan," ujar Hatta Ali.

Selain itu, pengoptimalan juga dilakukan lewat pelatihan dan pemberian materi oleh MA untuk Sumber Daya Manusia di daerah. Salah satunya pelatihan yang baru saja dilakukan di Manado, Sulawesi

Utara.

MA menggelar kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial dengan para Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. Pelatihan tersebut diikuti Sumber Daya Manusia dari empat lingkungan Peradilan wilayah dari tiga daerah, yakni Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara.

Poin penting dalam Pelatihan itu ialah Pembahasan dalam Penguatan Kemampuan Teknis Penguasaan Ilmu Hukum. Ini terkait dengan penanganan perkara serta proses Administrasi Perkara dan

Pengadilan.

Untuk mengatasi kekurangan Sumber Daya Manusia, MA menempatkan beberapa Hakim, termasuk Ketua di setiap Pengadilan baru. Selain itu, MA memindahkan beberapa pegawai dari berbagai

Pengadilan di sekitar wilayah baru tersebut. Dengan demikian, operasional Pengadilan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Hatta menegaskan, Pengadilan yang baru harus tetap memberikan layanan terbaik kepada masyarakat

meskipun dengan segala keterbatasan. Bersamaan dengan itu, MA akan terus berupaya melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana, serta prasarana pengadilan baru tersebut.

(Pro/S4-25)







Original Post

Melanjutkan Langkah ke Era Reformasi Hukum Jilid - II

Media Cetak Media Indonesia Halaman 3
2018-11-5


Melanjutkan Langkah ke Era Reformasi Hukum Jilid - II

Dibawah Komando Pemimpin Tertinggi Kekuasaan Yudikatif NKRI / Ketua MA RI Profesor Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH,.MH

Melalui Penguatan SDM dan Pembangunan Infrastruktur dimulai dari Gerbang Utara Ke Selatan dan dari Timur Ke Barat Wilayah NKRI.

Putri Rosmalia Octaviyani putri@mediaindonesia. com

Derap langkah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dengan tanda pluit telah ditiup dan bendera start telah dikibarkan menandakan Era Reformasi Hukum Jilid - II telah di mulai oleh Ketua Mahkamah Agung di Melonguane gerbang utara wilayah perbatasan Republik Indonesia - Negara Filipina.

Reformasi Hukum Jilid - I Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Reformasi dan Pembaharuan Sistem Mahkamah Agung dan Peradilan Indonesia telah berhasil dilewati dengan baik. Namun, waktunya telah tiba bagi Rakyat Indonesia harus diberikan keadilan yang merata di seluruh Wilayah Nusantara sebagai bentuk hasil Pembangunan di Bidang Hukum Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia harus

melangkah ke depan......dan hari

ini dengan keyakinan yang baru dan semangat Nasionalisme NKRI saya ingin katakan kepada saudara saudara sebangsaku...... "mari

kita bersama mengukir Perjalanan Sejarah Penegakan Hukum NKRI

dengan melanjutkan Reformasi Hukum Jilid II Mahkamah Agung Republik Indonesia Melalui Penguatan SDM dan Pembangunan Infrastruktur Dimulai Dari Gerbang Utara Ke Selatan dan Dari Timur

Ke Barat Wilayah NKRI......Kami

akan Mempertahankan, Melindungi dan Menegakkan Hukum dengan sebaik - baiknya dan setegak -tegaknya sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi NKRI UUD 1945". Oleh karena itu "Izinkan Kami Memulai Kata Ketua MA RI H.M. Hatta Ali"

Pemerataan pengadilan menjadi salah satu bukti upaya pemenuhan hak warga terhadap akses hukum. Ketiadaan Pengadilan di banyak daerah terluar menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan.

Meminimalkan kondisi tersebut, Mahkamah Agung berupaya dengan gencar membangun Pengadilan baru di seluruh Wilayah NKRI. Tahun ini, MA meresmikan 85 Pengadilan baru di berbagai daerah terpencil dan terluar. Sebanyak 85 Pengadilan baru

tersebut diresmikan secara simbolis oleh Ketua MA Hatta Ali pada Senin (22/10) di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Seluruhnya terdiri atas tiga badan Peradilan, yaitu 30 Pengadilan Negeri, 50 Pengadilan Agama, tiga Mahkamah Syariah, serta dua Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sebanyak 977 Sumber Daya Manusia (SDM) ditempatkan untuk mengisi dan menjalankan Operasional Pengadilan tersebut. Mereka terdiri atas 283 Hakim dan 694 Pegawai Tenaga Teknis dan Kesekretariatan.

Ketua MA Hatta Ali mengatakan, akses terhadap Hukum merupakan salah satu aspek penting dalam Pencapaian Keadilan Dan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan pada 2009 yang dipertajam melalui Strategi Nasional 2016 - 2019 ditekankan agar dapat terpenuhi hak-hak dasar sesuai dengan UUD 1945 dan

Prinsip - Prinsip Universal tentang HAM.

Konsep akses terhadap Keadilan itu berfokus pada Dua Tujuan Dasar dan keberadaan suatu Sistem Hukum. Pertama ialah sistem hukum dapat diakses semua orang dari berbagai kalangan. Kedua, Sistem Hukum seharusnya menghasilkan keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara Individual maupun Kelompok.

"Lembaga Peradilan memiliki peran Strategis dalam pemenuhan Hak - Hak Dasar dan Keadilan. Itu bagian dari pemenuhan akses terhadap Keadilan. Utamanya Hak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil," ujar Hatta.

Tidak Boleh Berhenti Hatta menyebutkan, meski begitu upaya menciptakan keadilan tidak boleh berhenti pada peresmian Pengadilan baru. Namun, jajarannya mesti memastikan sarana tersebut berjalan optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Tugas berat telah menanti para Pimpinan beserta Jajaran Aparatur

Peradilan yang diberikan amanah untuk merintis Pengadilan - Pengadilan yang baru. Ini bukanlah tugas mudah untuk dilaksanakan, tapi tidak pula sulit. Saya yakin mereka mampu melaksanakan tugas tersebut." ujar Hatta.

Dirinya juga menekankan agar Pengadilan Induk beserta Pengadilan Tingkat Banding mampu mendampingi proses operasional Pengadilan baru. MA juga tetap memberikan pendampingan agar pengadilan yang baru dapat beroperasi secara optimal. "Meski masih dalam keterbatasan sarana dan prasarana, semoga ini bisa berjalan maksimal," tutur Hatta.

Peresmian 85 Pengadilan baru merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden RI Nomor 13 sampai 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Baru di Lingkungan Mahkamah Agung. Ini diikuti dengan keluarnya Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kelas. Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan.

Pemilihan lokasi peresmian itu karena Kabupaten Kepulauan Talaud secara geografis merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia. MA bercermin dengan semangat Nawacita kedua dan ketiga, yaitu menghadirkan Negara hingga wilayah - wilayah terluar dan terpencil serta berupaya mengelola membangun tata kelola pemerintahan yang Bersih, Demokratis, dan Terpercaya melalui Lembaga Peradilan.

"MA mau menegaskan dalam kondisi apa pun, di mana pun penegakan Hukum harus selalu ada dan berjalan dengan maksimal," tutup Hatta.

(S4-25)







Original Post

Taufik Kurniawan Mundur dari BPN

Media Cetak Media Indonesia Halaman 4
2018-11-5


Taufik Kurniawan Mundur dari BPN

SEKRETARIS Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno mengatakan Taufik Kurniawan telah mundur sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandi Uno.

Pernyataan mundur tersebut disampaikan Taufik setelah yang bersangkutan menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

"Taufik sudah menyampaikan secara lisan dan kami menerima apa yang disampaikan tersebut," kata Eddy seusai menghadiri deklarasi Komando Ulama untuk Pemenangan Prabowo-Sandi di Jakarta, kemarin.

DPP PAN, lanjut dia, juga akan melakukan reposisi Taufik Kurniawan sebagai wakil ketua DPR. Namun, partai tersebut enggan berspekulasi terkait dengan nama pengganti Taufik yang beredar di masyarakat, termasuk munculnya nama Hanafi Rais.

Anak mantan Ketua Umum PAN, Amien Rais, itu santer disebut-sebut menggantikan Taufik sebagai pimpinan DPR. "Saya tidak tahu itu spekulasi dari mana (Hanafi Rais sebagai calon Wakil Ketua DPR) dan tentu saya tidak bisa konfirmasi hal tersebut karena pembicaraan teknis belum kami jalankan," kata Eddy.

Eddy enggan berspekulasi terkait dengan nama pengganti Taufik sebagai Wakil Ketua DPR karena kepu-

Taufik menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dana alokasi khusus (DAK) Kebumen.

tusan tersebut akan diambil secara kolektif di tingkat DPP PAN.

Ia mengatakan sosok pengganti Taufik di pimpinan DPR ialah seorang yang memiliki senioritas dan

punya rekam jejak yang baik di lembaga legislatif serta komitmen kepada partai serta koalisi.

"PAN harus menjalankan proses internal untuk menentukan pengganti Taufik dan hasil perincinya akan disampaikan kepada publik setelah prosesnya selesai," ujarnya.

KPK resmi menetapkan Taufik sebagai tersangka korupsi DAK Kebumen.

"Karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN 2016." kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK. Jakarta, Selasa (30/10) lalu.

(Ant/P-3)







Original Post

Perkukuh Supremasi Hukum

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-11-5


Perkukuh Supremasi Hukum

BISA dijelaskan apa visi dan misi pasangan calon nomor urut Ol terkait penegakan hukum di Indonesi ake depan?

Secara umum, visi dan misi Pak Jokowi dan Kiai Maruf Amin ialah penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpecaya. Negara mesti hadir dalam penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara, termasuk rasa aman bagi seluruh warga. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan pada hukum.

Angka korupsi di negeri ini masih tergolong tinggi. Seperti apa strategi utama pasangan Jokowi-Amin untuk menekan angka korupsi?

Kami akan melanjutkan pemberantasan mafia peradilan dan penindakan tegas terhadap korupsi di lingkungan peradilan. Ini penting agar yang menegakkan keadilan itu betul-betul orang yang memiliki integritas dan adil dalam mengambil keputusan. Kami juga tidak segan memberantas premanisme dan pungli untuk memberikan rasa aman dan ketertiban hukum di masyarakat.

Apa langkah khusus untuk menekan angka korupsi?

Kami melanjutkan penataan regulasi yang harus sinergis supaya tidak tumpang tindih dan berlebihan. Regulasi harus mendukung kreativitas kinerja agar memberi rasa aman dan adil terhadap masyarakat.

Upaya yang akan dilakukan untuk

mereformasi penegak hukum?

Pertama yang dilakukan ialah reformasi hukum pidana dan acara pidana untuk memastikan penegakan hukum pidana berjalan efisien, manusiawi, dan berkeadilan. Hukum memiliki kontrol yang efektif terhadap penegak hukum. Kemudian ada reformasi sistem dan reformasi internal institusi penegak hukum. Ini penting agar pelayanan dan penegak hukum bekerja secara profesional.

Soal penegakan hukum yang tidak tebang pilih dan transparan?

Dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi kita harus konsisten dan fokus terhadap pencegahan pada perizinan, keuangan negara, serta penegakan hukum birokrasi di setiap kementrian dan lembaga. Kapasitas pengawas aparat internal juga harus ditingkatkan. KPK harus diperkuat dan transaksi nontunai harus dibudayakan untuk mengurangi belanja atau

transaksi tunai.

Bagaimana penyelesaian sejumlah PR di bidang hukum, misalnya kasus HAM masa lalu?

Ada upaya melanjutkan penyelesai-an-penyelesaian kasus HAM masa lalu. Ini termasuk target yang terus dilakukan agar permasalahan itu tidak menjadi beban sejarah. Perlu ada kebijakan yang berko-sentrasi pada HAM dan membangun budaya dengan kurikulum pendidikan yang perlu didorong untuk memperkuat wawasan dan perspektif hukum. Juga, penghormatan dan perlindungan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

(Ins/P-2)







Original Post

Pelapor Korupsi Dijanjikan Imbalan 10 Persen

Media Cetak Jawa Pos Halaman 3
2018-11-5


Pelapor Korupsi Dijanjikan Imbalan 10 Persen

SOSIALISASI bahaya laten korupsi terus dikampanyekan sejumlah lembaga di Aceh. Bahkan, untuk memotivasi masyarakat agar berani melaporkan tindak pidana korupsi, Polres Aceh Tenggara menjanjikan imbalan 10 persen.

Jumlah 10 persen tersebut dihitung dari besaran barang bukti yang diamankan. "Beragam upaya dan program terus kami lakukan dalam pencegahan

tindak pidana korupsi," tegas Kanit Tipikor Polres Aceh Tenggara Ervan Efendi saat melakukan sosialisasi di Gedung Diklat Badar, Aceh Tenggara, kemarin (4/11). Salah satu yang dipelototi aparat kepolisian adalah penggunaan dana desa. Sebab, saat ini setiap desa mendapat kucuran dana miliaran rupiah. Polisi tidak ingin dana tersebut diselewengkan. Mereka berharap desa memanfaatkannya untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Karena itu, penggunaannya betul-betul dikawal. Namun, petugas memiliki keterbatasan. Karena itu, mereka mengharapkan bantuan masyarakat. Termasuk para perangkat desa. Jika mengetahui ada korupsi beserta buktinya, polisi berharap masyarakat segera melapor ke aparat penegak hukum.

"Kerahasiaan pelapor kami jamin dan laporannya tentu harus diikuti bukti pendukung yang kuat," katanya. Dengan begitu, polisi bisa cepat bertindak. Kalau tanpa bukti, hal tersebut tentu menyulitkan kinerja aparat penegak hukum. Juga, bisa menimbulkan polemik di masyarakat.

"Kami siap turun langsung ke lapangan dan kami akan lakukan operasi tangkap tangan (OTT)," jelasnya. Ervan menambahkan, Polres Aceh Tenggara benar-benar berharap pembangunan di wilayahnya berjalan maksimal. Jangan ada anggaran yang disunat untuk kepentingan pribadi.

(val/mai/JPG/c15/fim)







Original Post

PAN Enggan Berspekulasi Pengganti Taufik di DPR

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-11-5


PAN Enggan Berspekulasi Pengganti Taufik di DPR

Oleh Imam Suhartadi

JAKARTA- DPP PAN akan melakukan reposisi Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua DPR. Namun, partai tersebut enggan berspekulasi terkait dengan nama pengganti Taufik yang beredar di tengah masyarakat, termasuk munculnya nama Hanafi Rais.

"Saya tidak tahu itu spekulasi dari mana (Hanafi Rais sebagai calon Wakil Ketua DPR) dan tentu saya tidak bisa konfirmasi hal tersebut karena pembicaraan teknis belum kami jalankan," kata Eddy usai menghadiri deklarasi Komando Ulama untuk Pemenangan Prabowo/ Sandi di Jakarta, Minggu (4/1).

Eddy enggan berspekulasi terkait dengan nama pengganti Taufik sebagai Wakil Ketua DPR, termasuk munculnya nama Hanafi Rais, karena keputusan akan diambil secara kolektif di tingkat DPP PAN.

Ia mengatakan, sosok pengganti Taufik di pimpinan DPR adalah seorang yang memiliki senioritas dan punya rekam jejak yang baik di lembaga legislatif serta komitmen kepada partai serta koalisi. "PAN harus menjalankan proses internal untuk menentukan pengganti Taufik dan hasil perincinya akan disampaikan kepada publik setelah prosesnya selesai," ujarnya.

Terkait dengan nama pengganti Taufik sebagai Wakil Ketua DPR, dia menyebutkan ada 48 nama kader PAN yang saat ini menjadi anggota DPR.

Selain itu, dia mengatakan bahwa partainya telah resmi menonaktifkan Taufik Kur-

niawan sebagai Wakil Ketua Umum PAN setelah KPK menahannya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan DAK untuk Kabupaten Kebumen. "Pertama, kami sudah nonaktifkan Taufik sebagai Wakil Ketua Umum DPP PAN. Setelah ini, kami akan segera melakukan reposisi Taufik dari pimpinan DPR RI," katanya.

Ia menjelaskan, secara internal kebijakan PAN ketika kadernya yang menduduki jabatan publik, terutama di legislatif, terkena kasus hukum, apalagi sudah dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan, partainya akan melakukan reposisi dari jabatannya.

Namun, dia menjelaskan bahwa reposisi tersebut menunggu Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan kembali ke Indonesia karena saat ini masih di luar negeri. "Ketua Umum PAN akan kembali ke Indonesia pada hari Selasa (6/11). Setelah itu, kami akan melakukan rapat secara internal yang lebih teknis lagi untuk mendapat hasil terbaik," ujarnya.

Mundur dari BPN Prabowo

Eddy Soeparno mengatakan Taufik Kurniawan telah menya-

takan mundur sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo/Sandi.

Eddy mengatakan, pernyataan mundur tersebut disampaikan Taufik setelah yang bersangkutan menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. "Taufik sudah menyampaikan secara lisan dan kami menerima apa yang disampaikan tersebut," kata Eddy.

Karena Taufik sudah menyatakan mundur dari BPN Prabowo/ Sandi, lanjut dia, pihaknya tidak ingin berkutat terhadap urusan formal terkait dengan hal itu.

Pernyataan mundur tersebut telah disampaikan Taufik pada hari Minggu lalu dan pihaknya memakluminya karena yang bersangkutan ingin fokus dalam menyelesaikan kasus hukumnya. "Beliau sudah ingin fokus menangani kasus hukumnya sehingga beliau sudah mundur dari BPN Prabowo/Sandi," ujarnya.

Sementara itu, Peneliti Indo nesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menyarankan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan untuk mundur dari jabatannya agar bisa berkonsentrasi dalam menghadapi permasalahan hukumnya. "Kalau punya rasa malu harus mundur dari jabatannya saat ini," kata Emerson.

Dengan mundur dari jabatannya sebagai wakil ketua DPR, lanjut dia, politikus PAN itu bisa konsentrasi dalam menghadapi kasus hukumnya.

Selain itu, menurut dia, jika Taufik tidak mundur, maka bisa sangat mungkin terjadi konflik

kepentingan dalam penanganan perkara ini.

Koordinator Penggalangan Dana Publik ICW itu juga meminta KPK agar menelisik seluruh pelaku lain yang terlibat dalam perkara korupsi terseb

Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait dengan DAK untuk Kabupaten Kebumen.

Taufik Kurniawan yang juga Wakil Ketua DPR RI periode 2014 s.d. 2019 diduga menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.

Pada hari Jumat (2/11), KPK resmi menahan Taufik setelah melakukan pemeriksaan dalam statusnya sebagai tersangka.

Setelah pelantikan, Bupati Kebumen nonaktif Muhammad Yahya Fuad (MYF) diduga melakukan pendekatan pada sejumlah pihak, termasuk anggota DPR RI, salah satunya Taufik Kurniawan selaku Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi XI dan Badan Anggaran.

"TK diduga dianggap mewakili Dapil Jawa Tengah VII (Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga) dari Fraksi PAN. Saat itu terdapat rencana alokasi DAK senilai sekitar RplOO miliar," ujar Basaria.

Diduga, kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, fee untuk pengurusan anggaran DAK ini adalah 5% dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen.

(bl/ant)/ Imam Suhartadi







Original Post

Keberlanjutan Industri

Media Cetak Kompas Halaman 17
2018-11-5


Keberlanjutan Industri

Isu keberlanjutan industri minyak kelapa sawit tidak hanya terkait dengan masalah lingkungan hidup yang sering menjadi sasaran kampanye negatif di Eropa terhadap industri sawit.

Dalam pertemuan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) di Bali, akhir pekan lalu, terungkap bahwa keberlanjutan industri sawit terkait dengan kenyataan bahwa produk minyak sawit dan turunannya terus berlanjut menjadi kebutuhan dunia. Minyak sawit dibutuhkan oleh konsumen dunia, baik untuk produk makanan olahan; produk industri nonpangan, seperti sabun dan kosmetik; maupun produk energi, khususnya biodiesel. Minyak sawit dinilai lebih produktif dan efisien dibandingkan dengan minyak-minyak nabati jenis lainnya.

Produksi minyak sawit Indonesia, kini menjadi negara produsen terbesar, diperkirakan terus tumbuh untuk memenuhi kebutuhan dunia. Sebagai gambaran, produksi produk minyak sawit dan turunannya di Indonesia tahun 2017 mencapai 42,04 juta ton. Tahun lalu, volume ekspor minyak sawit mencapai 31,05 juta ton senilai 22,96 miliar dollar AS atau sekitar Rp 321 triliun dengan nilai tukar rupiah Rp 14.000 per dollar AS. Produksi tahun lalu tercatat naik dibandingkan tahun 2016 yang 35,57 juta ton dengan volume ekspor 25.11 juta ton senilai 18,21 miliar dollar AS. Pada periode Januari-Agustus 2018. produksi produk minyak sawit dan turunannya 30,67 juta ton. Produksi tahun ini diperkirakan tidak bertambah signifikan karena harga sawit masih relatif rendah sehingga insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi atau melakukan panen menjadi berkurang.

Dengan nilai produksi dan ekspor yang cukup besar, serta dampak industri sawit terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan, keberlanjutan industri sawit perlu terus dipertahankan dan dikembangkan. Keberlanjutan tidak hanya dari sisi produksi dan ekspor, melainkan dari pengembangan produk bernilai tambah dengan dukungan riset dan teknologi.

Selama jumlah penduduk dunia bertambah, kebutuhan produk minyak sawit dan turunannya untuk produk makanan dan industri diperkirakan akan terus bertambah. Demikian pula dengan tren penggunaan energi yang lebih bersih di dunia akan mendorong produk sawit untuk biodiesel.

Misalnya, kebutuhan minyak sawit dan biodiesel di China yang semakin besar akibat pengaruh pembatasan impor kedelai dari Amerika Serikat Pasar India sebagai pasar utama produk minyak sawit Indonesia juga masih besar. Indonesia pun berkomitmen tinggi melaksanakan kebijakan perluasan penggunaan solar dengan campuran minyak sawit sebesar 20 persen atau B-20 dengan pangsa pasar sebesar 6 juta ton per tahun.

Bagaimana meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan kelapa sawit untuk bisa menyuplai kebutuhan dunia, baik untuk produk makanan, produk industri, dan produk energi, menjadi tantangan di Indonesia Upaya peningkatan produksi itu tidak hanya bisa semata-mata bergantung pada perkebunan industri, melainkan juta petani swadaya.

Berdasarkan data, dari 14,03 juta hektar kebun kelapa sawit, 5,61 juta hektar (40 persen) di antaranya dikelola oleh petani berskala kecil (smallholders), 0,71 juta hektar (5 persen) dikelola oleh BUMN, dan 7,70 juta hektar (55 persen) dikelola perusahaan swasta.

Oleh karena itu, pemberdayaan petani swadaya menjadi penting. Caranya, perjelas legalitas lahan petani swadaya melalui peninjauan kembali status lahan, termasuk lahan yang dikategorikan sebagai hutan, dan program sertifikasi.

Legalitas lahan menjadi kunci pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan prinsip keberlanjutan. Sebab, dengan legalitas lahan, petani atau kelompok petani sawit dapat mengakses dana perkebunan sawit untuk program penanaman kembali (replanting) ataupun memenuhi standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Melalui berbagai upaya keras untuk memberdayakan petani swadaya, program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pun dapat terimplementasi di industri kelapa sawit Program SDGs itu, antara lain, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses masyarakat terhadap kesehatan dan pendidikan, dan meningkatkan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi yang sangat dibutuhkan Indonesia sebagai negara berkembang untuk memacu ekonomi agar tumbuh lebih tinggi.

(FERRY SANTOSO)







Original Post

Cheetah Mobile Beli Merek Lokal

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-11-5


Cheetah Mobile Beli Merek Lokal

JAKARTA - Pengembang aplikasi utilitas dan keamanan mobile. Cheetah Mobile Inc. akhirnya membeli merek dagang milik pengusaha lokal Roger Tjakra Disurya yang membuat produk dengan nama serupa.

Sebelumnya, perusahaan yang memiliki pasar di Indonesia dengan produk Clean Master, CM Security, CM Browser, Photo-Grid dan Battery Doctor itu melayangkan gugatan perkara merek dengan nomor 34/Pdt. Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Nabil, Kuasa Hukum Cheetah Mobile, mengatakan bahwa kliennya melayangkan gugatan karena merupakan pemilik dan pendaftar pertama di dunia internasional atas nama Cheetah Mobil, yang telah diajukan dalam permohonan pendaftaran ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI.

"[Gugatan] Berakhir damai atas kesepakatan penggugat [Cheetah Mobile) membeli merek tergugat [Roger Tjakra Disurya]. Karena belum masuk agenda jawaban dari tergugat, untuk pencabutan gugatan dilakukan kuasa penggugat tanpa perlu persetujuan dari tergugat," kata Nabil kepada Bisnis, Jumat (2/11).

Dia menjelaskan tergugat memiliki persamaan penulisan dan pengucapan serta persamaan jenis barang dengan

milik kliennya. Selain sebagai merek terkenal, menurutnya, merek penggugat telah digunakan di banyak negara di dunia dan diketahui secara umum oleh masyarakat.

"Merek tergugat Cheetah dan lukisan menyerupai nama atau singkatan nama badan hukum milik penggugat yaitu Cheetah Mobile Inc. tanpa persetujuan tertulis dari yang berhak," ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis diminta untuk menaati atau mematuhi putusan pengadilan dengan melaksanakan pembatalan merek Cheetah dan Lukisan daftar No. IDM00095435 atas nama tergugat dari daftar umum merek.

Selain itu, papar Nabil, penggugat sebagai pemilik telah mengajukan permohonan pendaftarannya ke DJKI tertanggal 13 November 2017 dengan No. Permohonan DID2017059506 di kelas 09 Sistem Klasifikasi Merek (SKM).

Ketika dikonfirmasi Bisnis, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kemen-kum dan HAM Fathlurachman masih belum memberikan keterangan.

Dari catatan Bisnis, Cheetah Mobile merupakan penerbit CM Security, aplikasi antivirus dan antipencurian yang telah tersertifikasi oleh AV-Test.

YANUARIUS VIODEOGO







Original Post

Taufik "Tinggalkan" Prabowo-Sandi

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-11-5


Taufik "Tinggalkan" Prabowo-Sandi

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Taufik

Kurniawan mundur sebagai anggota Badan Pemenangan Nasional

pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua,

Prabowo Subianto-Sandiaga S. Uno.

Taufik Kurniawan menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016 yang dialokasikan untuk Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Wakil Ketua DPR bidang Ekonomi dan Keuangan itu resmi menjadi tahanan KPK pada Jumat (2/11). Dalam kasus itu, komisi antirasuah menduga pria kelahiran Semarang itu menerima aliran uang tak kurang dari Rp3 miliar dalam pembahasan DAK itu.

Keputusan mundurnya Taufik Kurniawan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal PAN Eddy Suparno.

Menurut Eddy, pernyataan Taufik mundur dari tim pemenangan memang baru disampaikan secara lisan.

"Taufik sudah menyampaikan secara lisan dan kami menerima apa yang disampaikan tersebut," kata Eddy usai menghadiri deklarasi Komando Ulama untuk Pemenangan Prabowo-Sandi (Koppasandi), Minggu (4/11).

Dengan mundurnya Taufik, dia berharap konsolidasi di BPN Prabowo-Sandi untuk memenangkan pasangan itu pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 tidak terganggu.

Eddy memaklumi sikap Taufik karena yang bersangkutan ingin fokus dalam menyelesaikan kasus hukumnya. "Beliau sudah ingin fokus menangani kasus hukumnya sehingga beliau sudah mundur dari BPN Prabowo-Sandi," jelasnya.

Adapun untuk posisi sebagai Wakil Ketua DPR, Eddy menyebut partainya sudah mempertimbangkan secara matang untuk melakukan reposisi.

Soal pengganti sebagai Wakil Ketua DPR, dirinya belum mau berspekulasi karena menunggu hasil rapat pimpinan PAN.

Satu nama kader yang mulai disebut untuk menggantikan Taufik yakni Hanafi Rais-putera tokoh pendiri PAN Amien Rais.

Taufik Kurniawan resmi ditahan KPK untuk 20 hari ke depan pada Jumat lalu. Keputusan KPK menahan Taufik karena memiliki bukti yang .cukup kuat terkait dengan aliran dana yang diterima dirinya dari pejabat di Kabupaten Kebumen.

"Kami memutuskan untuk dilakukan penahanan karena memang penyidik sudah meyakini ada bukti yang cukup kuat sesuai dengan aturan KUHAP, " ujar Juru bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (2/11).

Taufik Kurniawan, lanjutnya, diduga keras melakukan tindak pidana korupsi dan memenuhi alasan subjektif dan objektif.

KPK telah memanggil Taufik Kurniawan sebanyak dua kali, yakni pada 25 Oktober 2018 dan 1 November 2018. Pihak Taufik kemudian meminta penjadwalan ulang pada 8 November 2018.

"Tapi tadi datang ke KPK dan memenuhi proses pemeriksaan. Saya kira itu cukup baik sehingga kami melakukan proses hukum ini lebih efektif," ucap Febri.

KPK berharap tersangka Taufik Kurniawan dapat bersikap kooperatif dalam kelanjutan proses hukum yang berlangsung.

Peran Taufik Kurniawan dalam kasus pembahasan DAK fisik tahun anggaran 2016 dirinci melalui pedekatan atau pertemuan yang dilakukan dengan Mohammad Yahya Fuad yang saat itu baru saja

dilantik sebagai Bupati Kebumen periode 2016-2021. Saat ditetapkan sebagai tersangka, Taufik diduga menerima fee sebesar 5% dari alokasi DAK yang mengucur ke Kabupaten Kebumen. Dalam APBN Perubahan 2016, Kabupaten Kebumen mendapat DAK fisik sebesar Rp93,37 miliar.

DUKUNGAN ULAMA

Dalam kesempatan terpisah, Capres Prabowo Subianto menyatakan mobilisasi dukungan ulama untuk pemenangan Pemilu Presiden 2019 didasarkan komposisi umat Islam sebagai segmen terbesar bangsa Indonesia.

"Apakah Prabowo sudah bergerak ke kanan, galang dukungan ulama dan sebagainya? Bangsa Indonesia mayoritas Islam, tapi tak berarti ancam [anak] bangsa lain," katanya dalam deklarasi Komando Ulama untuk Pemenangan Prabowo-Sandi (Koppasandi) di Jakarta.

Prabowo menjamin kelompok Islam pendukung telah memintanya untuk melindungi semua suku dan agama di Tanah Air. Komitmen itu termaktub dalam kontrak politik Ijtima Ulama II Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama beberapa waktu lalu.

Menindaklanjuti Ijtima Ulama U, sejumlah tokoh GNPF lantas mengkonsolidasikan dukungan terhadap kontestan Pilpres 2019 nomor urut 02 dalam wadah Koppasandi. Organisasi tersebut bakal bersinergi dengan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Komandan Jenderal Koppasandi Abdul Rasyid Abdullah Syafi"ie mengatakan organisasinya akan mengajak umat Islam dan eksponen Aksi Bela Islam 212 untuk menjadikan rumah mereka sebagai posko pemenangan Prabowo-Sandi. Menurut Abdul, materi kampanye bakal diarahkan pada tema-tema ekonomi dan hukum.

Visi dan misi di bidang ekonomi dan penegakan hukum kembali diungkit Prabowo dalam forum tersebut. Dia menilai ekonomi Indonesia saat ini dikuasai segelintir kalangan sehingga tidak mampu terdistribusi ke lapisan luas masyarakat.

Prabowo mengaku ikut kontestasi Pilpres 2019 untuk memperbaiki keadaan, bukan dalam rangka mengejar kekuasaan. Dia juga berjanji tidak mencari materi bila mendapatkan mandat kekuasaan.

JOHN A OKTAAVERI /SAMDYARASA SARAGIH/ (Rahmad Fauzan)







Original Post

Pengacara Bibi Kabur dari Pakistan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 7
2018-11-5


Pengacara Bibi Kabur dari Pakistan

ISLAMABAD Tekanan yang dialami Aasia Bibi merembet kepada orang-orang dekatnya. Saiful Malook yang membela Bibi selama proses banding kabur dari Pakistan. Pengacara tersebut mengaku nyawanya terancam sejak putusan Mahkamah Agung dibacakan.

CNN melansir, kolega Malook mengatakan bahwa sang pengacara sudah tak berada di Pakistan. Dia pergi ke Eropa untuk menjauh dari ancaman pembunuhan. Pria tersebut telah melewati Roma, Italia, untuk pergi ke Amsterdam, Belanda. Setelah menghadiri konferensi di kota tersebut, dia bakal menetap di London.

"Saya perlu bertahan hidup untuk terus membela Bibi," ujarnya menurut BBC. Malook bersedia kembali ke Pakistan jika pemerintah mau memberi jaminan keselamatan.

Orang di lingkaran Aasia Noreen, nama asli Aasia Bibi, memang terus mendapatkan ancaman dari sebagian rakyat Pakistan. Terutama warga garis keras yang dinaungi Partai Tehreek-e-Lab-baik Pakistan (TLP).

Banyak kerabat dan pendukung Bibi (perempuan yang pernah dituduh sebagai penghina agama) yang frustrasi karena ibu lima anak itu tak bisa bebas meski palu hakim sudah diketok. Sang suami, Ashiq Masih, terus berusaha mencari cara agar keluarganya bisa keluar dari Pakistan. Dalam sebuah video yang diperoleh The Guardian, Masih meminta Perdana Menteri Inggris Theresa May, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dan Presiden AS Donald Trump untuk membantu mereka.

"Saya meminta kalian untuk membantu kami keluar dari Pakistan. Kami terancam terjebak di sini," ungkapnya. Masih memang putus asa. Pasalnya, putusan Mahkamah Agung tak bisa mengubah tekanan bagi Bibi. Menurut kesepakatan TLP dan pemerintah, Bibi harus dicekal agar tak kabur ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan agar TLP bisa menempuh jalur hukum untuk memprotes putusan Mahkamah Agung.

"Pemerintah Pakistan hams memutuskan apakah ingin taat kepada aturan hukum. Menunda jaminan hukum sangat melukai citra Pakistan bagi dunia," ujar Roman Williams, mantan uskup agung di Canterbury, Inggris.

(bil/c6/dos)







Original Post

Pejabat Depok Digugat Lapor Pengembang ke Ombudsman

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 9
2018-11-5


Pejabat Depok Digugat Lapor Pengembang ke Ombudsman

KEBIJAKAN MORATORIUM PERIZINAN CACAT HUKUM

NERACA

Depok - ?Pengembang yang Kota Depok akan gugat lapor Pejabat Pemerintah Kota Depok yang terkait dengan adanya moratoriun Perizinan. Hal ini terkait adanya putusan Mahkamah Agung (MA) tentang pembatalan RencanaTata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Depok.

Moratoriumnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat Sehingga, kebijakannya cacathukummerugikan kegiatan usaha pengembang yang resmi berbadan hukum. Demikian dijelaskan Pengamat Hukum, Rivalino Albert Rugeberg SH yang juga Pengurus Real Estate Indonesia Jawa Barat dan Kota Depok ini kepada NERACA, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, tidak ada satu pun? dalam amarputu-sanMAyangmengharuskan membatalkan sementara atau moratorium terkait dengan masalah perijinan bagi perorangan maupun perusahaan pengembang yang sah dan resmi terdaftar di REI dan berbadan hukum yang sah secara hukum.

"Kebijakan moratorium justru hanya menguntungkan adanya usaha perorangan membangun Rumah Tumbuh yang dibangun sebagai Rumah Tinggal bukan dari perusahaan properti yang sah dami terdaftar di REI juga berbadan hukum sah," ujar Rivalino kepada NERACA yang juga Pengurus APERSI Kota Depok.

Akibatnya, lanjutnya, upayanya melaporkan ke Ombudsman untuk mengingatkan dinas terkait masa-

lah perizinan dan juga Walikota Depok.?

"Seharusnya kalau tidak berlaku lagi Perda yang ada karena adanya putusan MA, maka Pemkot Depok harus menggunakan ketentuan perundangan lain yang ada diatasnya," tuturnya mengingatkan.

Dikatakan, adanya moratorium yang tidak ada solusi kepastian bagi pengembang, berarti para pimpinan pejabat Pemkot Depok "membiarkan" adanya bertumbuh rumah tinggal yang dibangun oleh pribadi tanpa? ada perizinan alias pengembang tidak berbadan hukum yang sah dan terdaftar di REI yang diwajibkan perundangan.

Ditegaskan Rivalino, pejabat terkait dalam perizinan di dinas bahkan Walikota Depok bisa dikenakan

sanksi? dari ombudsman RI. Hal ini, jika proses moratorium perijinan tidak dengan segera dibuatkan solusi sebelum adanya perda baru yang mengatur RTRW dan perda perizinan lainnya.

"Sanksi adanya mall administrasi, bisa dengan rekomendasi pemberhent-ianjabatanterhadappejabat ASN hingga Walikotanya. Juga bisa jadi bahan bukti permulaan untuk dipidanakan, karena adanya dugaan gratifikasi atau pungutan liar. Jadi, jangan sampai hal ini terjadi dengan membiarkanadanya pembiaran bertumbuhnya rumah tinggal maupun rumah tempat usaha tanpa proses perizinan yang sah sesuai ketentuan perundangan," katanya kepada Neraca.

dasmir







Original Post

Gubernur Jabar Catat 12 Modus KKN

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-11-5


Gubernur Jabar Catat 12 Modus KKN

NERACA

Bandung-Gubemurjawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil berkomitmen untuk terus memerangi dan mencegah bahara laten korupsi dan dia mencatat ada 12 modus dalam tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Gubernur Emil menjelaskan kedua belas modus tersebut, diantaranya siasat suap-menyuap perizinan, bantuan fiktif hibah atau bansos, setoran paksa bawahan, Kutipan paksa bawahan, Proyek fiktif, Jual beli akses layanan, Kutipan paksa proyek, Kutipan paksa kepada warga, Fee proyek, Down-spec proyek, Mark up proyek, dan Jual beli jabatan. Untuk itu, Emil menuturkan pihaknya akan membuat instrumen pencegahan korupsi melalui penguatan Saber Pungli, serta lembaga Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

"Minimal dengan instrumen kami Saber Pungli karena kami tidak ada KPK versi provinsi, akan memperkuat instrumen inspektorat," ujar Emil seusai menghadiri Roadshow Bus Antikorupsi KPK di Plaza Balaikota Bandung, Selasa (30/10).

"Mohon izin kita ingin bersinergi di daerah melakukan penindakan selama lima tahun ke depan," lanjut dia.

Dia menambahkan, hal tersebut menjadi pesan bagi semua kepala daerah dan pejabat yang ada di seluruh Provinsi Jawa Barat. Dukungan teknologi dan partisipasi aktif warga menjadi ancaman bahwa saat ini tindak pidana korupsi mudah untuk diindentifikasi."Ini pesan kepada seluruh kepala daerah atau pejabat, jangan main-main lagi urusan integritas. Teknologi sudah canggih, laporan masyarakat semakin transparan dan makin mudah," kata Emil.

"Sudahlah, kerja sesuai dengan niat, kita saling mengingatkan juga," lanjut dia.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, yang turut hadir dalam

Roadshow Bus Antikorupsi tersebut, menyatakan bahwa tidak banyak kepala daerah yang berani menunjukkan 12 modus tersebut. Saut mengatakan modus-modus ini menjadi pengingat tentang adanya bahaya korupsi;

"Keinginan PakGubemur tadi dijelaskan sangat detail, ada beberapa tempat yang Pak Gubernur sadari betul dimana kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita anggap itu biasa," kata Saut

"Dan saya banyak jalan ke beberapa tempat kayaknya yang berpikiran kayak Kang Emil ini ngga banyak juga temyata. Yang berani menunjukkan 12 poin tadi," tu tur dia.

Buat Bus Antikorupsi KPK

Kemudian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) berencana membuat Bus Antikorupsi seperti yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, nantinya bus ini menjadi sarana edukasi dan pencegahan KKN di Jawa Barat."Isu tentang korupsi ini tidak hanya urusan tentang penindakan atau OTT (Operasi Tangkap Tangan) saja. Isu pencegahan, isu edukasi menjadi penting. Menjadi satu ekosis-temlah," kata Emil.

"Karena ini perjalanan bangsa kita menjadi bangsa yang berintegritas," tambah dia.

Menurut Emil, bus antikorupsi ini inovatif dan mempunyai konten yang menarik. Untuk itu, tahun depan Emil akan membuat bus yang sama sebagai sarana pencegahan dan edukasi tentang bahaya korupsi untuk masyarakat Jawa Barat. "Di level edukasi dan pencegahan, saya lihat bus ini inovatif, disukai, dan penuh konten-konten bermanfaat untukmasyarakat. Tapi kalau cuman satu sementara Jawa Barat sendiri hampir 50 juta penduduknya, 27 wilayahnya, ada 600 lebih kecamatan," kata Emil. "Saya kira tidak akan memadai kalau luinyamengandalkan instrumen atau fasilitas dari KPK," ujarnya.

ant







Original Post

Otto Peradi Organisasi Advokat yang Sah

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-11-5


Otto Peradi Organisasi Advokat yang Sah

NERACA

Jakarta - Mantan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) OttoHasibuanmengkJaim bahwa Peradi merupakan organisasi advokat yang sah sebagaimana diamanatkan oleh UU 18/2003 (UU Advokat).

"Dari sejarah terbentuknya organisasi advokat sudah dapat dipastikan tidak ada maksud lain dari Peradi oleh UU Advokat," kata Otto di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (31/10).

Otto mengatakan hal tersebut ketika memberikan keterangan selaku saksi yang dihadirkan oleh sejumlah advokat yang mengajukan permohonan uji materi UU Advokat di Mahkamah Konstitusi."Peradi yang terbentuk pada tahun 2004 merupakan wadah organisasi advokatyangdiserujuidan dibentuk oleh delapan or-

ganisasi advokat setelah UU Advokat diundangkan," kata Otto.

Namun, Peradi kemudian terpecah menjadi tiga kelompok dan hingga saat ini masih bersengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan dua nomor perkara yang berbeda me

ngen hal tersebuk mah kamah Agung (MA) yang menjadi pihak terkait dalam perkara a quo menilai bahwa parape mohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materi a quo.

"Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk disebut sebagai anggota Peradi, karena Peradi yang mana yang tengah diperjuangkan o-leh para pemohon untuk menjadi wadah tunggal organisasi advokat," jelas Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA Jimmy Maruli yang mewakili MA dalam mem-

berikan keterangan pihak terkait.

Jimmy menjelaskan secara garis besar dalam dua gugatan sengketa Peradi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, masing-masing "kelompokPeradi" mengaku dan bertindak sebagai Teradi yang sah" dengan melakukan rekrutmen anggota, terma-sukpenyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat.

"Dengan demikian, karena kisruh internal Peradi dan sengketa di Pengadilan Negeri masih berlangsung.akan para pemohon sama sekali tidakmemiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo, apalagi untuk mendefinisikan frasa organisasi advokat menjadi Peradi sebagaimana yang dimaksud para pemohon," jelas Jimmy.

Sebelumnya dalam sidang pendahuluan para

pemohon menyatakan tidak mendapat kepastian hukum akan organisasi advokat yang sah dan konstitusional untuk melaksanakan wewenang yang diatur dalam UU Advokat.

Frasa "organisasi advokat" yang diatur dalam Undang-Undang Advokat dinilarpara pemohon bersifat multitafsir.

Sifat multitafsir tersebut dinilai Mahkamah dapat mengakibatkan pihak-pihak tertentu seperti Kongres Advokat

Indonesia (KAI), dan Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), atau Mahkamah Agung memberi tafsiran berbeda atau tafsiran lain yang inkonstitusional karena tidak sesuai dengan original intent atau tujuan teleologis pembentukan norma frasa "organisasi advokat" vang diatur dalam Undang-Undang Advokat,

ant







Original Post

Kejagung Sosialisasikan Pencegahan Korupsi Kepada ASN NTB

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-11-5


Kejagung Sosialisasikan Pencegahan Korupsi Kepada ASN NTB

NERACA

Mataram - Tun Penyuluhan Hukum dari Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan sosialisasi pencegahan korupsi kepada ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NT-B).

Kepala Sub Bidang Media Masa dan Medsos Pusat Penerangan Hukum Kejagung Basril G mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut program Kejagung dalam bidang penerangan hukum yang dilaksanakan di 10 provinsi Indonesia, termasuk NTB. ! Melalui kegiatan ini akan muncul pencerahan hukum kepada masyarakat, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujar dia disela-sela kegiatan Penerangan Hukum Pusat Penerangan Hukum Kejagung di Kantor Gubernur NTB di Mataram, dikutip dari Antara,

Jumat (2/11).

Ia menjelaskan, kegiatan penerangan hukum oleh Kejagung ini, terutama sekali di titik beratkan pada upaya mencegah pe-rilaku-perilaku koruptif di masyarakat, khususnya dikalangan ASN dalam mengelola keuangan ne-gara."Karena ini kaitannya dengan keuangan negara, maka dalam materi pun kita barengi dengan materi tindak pidana korupsi. Supaya ada upaya pencegahan sejak dini perilaku-perilaku koruptif," jelas Basril.

Basril mengungkapkan, dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, 80 persen kasus di antaranya dimulai dari pengadaan barang dan jasa. Dengan menggunakan modus yang bermacam-macam. Mulai memenangkan salah satu rekanan, padahal tidak memiliki kompetensi hingga mark up harga barang dan

masih banyak lagi."Di dalam banyak kasus korupsi ASN itu, mulainya dari aparatur yang mengambil kesempatan dan ndak tahu hukum," ungkap dia.

Menurut dia, perilaku-perilaku korupsi dikalangan ASN sebetulnya bisa dicegah. Apabila ASN taat kepada aturan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangannya.

"Kalau ini kita laksanakan dengan baik, maka perilaku ingin korupsi itu tjdak akan ada," tegas Basril yang juga menjadi narasumber pada sosialisasi penerangan hukum Kejagung.

Karena itu, kata Basril, melalui kegiatan penerangan hukum yang dilaksanakan Kejagung tersebut, diharapkan masyarakat dan ASN melek terhadap hukum dan taat terhadap aturan."Disinilah peran Kejagung membe-

rikan penerangan hukum, sehinggaASN itu terhindar dari pengaruh nepotisme, narkotika, dan korupsi," kata dia.

Acara penerangan hukum ini di ikuti pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, para Camat, bendahara dan ASN.

Sementara itu, Kasi-penkum Humas Kejati NTB Dedy Irawan, mengatakan melalui kegiatan penerangan hukum tersebut, masyarakat dan ASN di NTB diharapkan bisa taat terhadap hukum.

Terutama, dalam menjauhi kasus korupsi dan nepotisme "Perilaku koruptif ini di awali dari orang-orang yang kita kenal," jelas Dedy Irawan.

Untuk itu, ia menyatakan adanya pemberian pemahaman hukum kepada masyarakat dan ASN di NTB. Diharapkan bisa mencegah korupsi

ant







Original Post

PUTUSAN AJAIB MAHKAMAH AGUNG

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 26
2018-11-5


PUTUSAN AJAIB MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung membolehkan pengurus partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Akal-akalan mengakali putusan yang final dan mengikat.

KOMISI Pemilihan Umum semestinya tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari pengurus partai politik. Putusan Mahkamah Agung, yang berkebalikan dan membolehkan rangkap fungsi itu, patut diabaikan. Apalagi putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya berkekuatan final dan mengikat.

Produk dua lembaga hukum yang bertentangan itu bermuara pada satu nama Oesman Sapta Odang, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, yang ingin mencalonkan diri kembali pada Pemilihan Umum 2019 sekaligus tetap mempertahankan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Pada Juli lalu, Mahkamah Konstitu-

si menerima uji materi Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Lembaga ini memutuskan pengurus partai politik dilarang menjadi anggota DPD guna menghindari perwakilan ganda dari partai politik dalam pengambilan keputusan di Senayan. Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan putusan itu, mengeluarkan Peraturan Nomor 26 Tahun 2018 yang mencoret pengurus partai politik dari daftar calon anggota DPD.

Oesman kemudian mengajukan uji materi peraturan itu ke Mahkamah Agung. Anehnya, lembaga ini mengabulkan gugatan Oesman dan membatalkan peraturan yang merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan ini bisa dikatakan ajaib. Sebab, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 telah menyatakan Dewan

Perwakilan Daerah berasal dari calon perseorangan dan bukan dari partai politik. Lembaga ini dibentuk setelah reformasi 1998, sebagai representasi dan penyalur aspirasi daerah. Adapun aspirasi partai politik telah terwakili dalam Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam sistem ketatanegaraan, DPD merupakan kamar kedua dalam parlemen Indonesia. Lembaga ini dibentuk untuk menjar lankan fungsi checks and balances pada legislatif. Sebab, menurut risalah pembahasannya, aspirasi daerah belum tertampung pada anggota DPR sebagai perwakilan rakyat. Dalam hal ini, putusan Mahkamah Konstitusi pada Juli lalu, yang kemudian diterjemahkan KPU dengan mencoret calon anggota DPD dari unsur pengurus partai politik, sebenarnya sudah tepat.

Putusan Mahkamah Agung yang seolah-olah menganulir Mahkamah Konstitusi bisa menjadi preseden buruk. Mereka yang tidak puas terhadap putusan Mahkamah Konstitusi kelak bisa saja kemudian menggunakan jalur Mahkamah Agung untuk melawannya. Putusan yang final dan mengikat di Mahkamah Konstitusi dapat dibelokkan melalui uji materi peraturan di bawahnya ke Mahkamah Agung.

Komisi Pemilihan Umum, yang kebingungan karena dihadapkan pada dua produk hukum yang bertentangan, harus tetap berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi anggota DPD dilarang merangkap sebagai pengurus partai politik. Mengikuti putusan Mahkamah Agung, yang artinya mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi, berarti mengkhianati Undang-Undang Dasar. Kalau masih khawatir dianggap melanggar hukum, Komisi Pemilihan Umum bisa menyusun peraturan baru mengenai pencalonan anggota DPD. Komisioner lembaga itu tidak perlu keder pada ancaman Oesman dan pengacaranya. Politikus ini menyatakan akan menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika tidak kembali mencantumkan namanya di daftar calon tetap anggota DPD.

Mahkamah Agung juga terkesan mengistimewakan Oesman. Pada saat menangani sengketa pemilihan Ketua DPD antara Oesman dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas, tahun lalu, Mahkamah Agung tiba-tiba melantik Oesman sebagai ketua lembaga itu. Bermain-main politik seperti ini sangat tidak patut. Jika terus terulang, tak salah jika lembaga ini kelak dijuluki mahkamah ajaib.

REDAKSI







Original Post

SENGGETAN UNTUK ORANG PUSAT

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 28
2018-11-5


SENGGETAN UNTUK ORANG PUSAT

Wakil Ketua Daman Perwakilan Rakyat Taufik Kurniawan disangka manarlma duit dari Jatah Dana Alokasi Khusus Kabupatan Kabuman lewat orang kepercayaannya, menjajakan Jatah DAK untuk pimpinan DPR.

DUA tahun lebih sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Taufik Kurniawan, Bupati Kebumen Yahya Fuad memanfaatkan masa reses DPR untuk melobi anggota Dewan dari Daerah Pemilihan VII Jawa Tengah, yang meliputi Kebumen, Banjarnegara, dan Purbalingga. Awalnya pertemuan terjadi di Kebumen, saat para legislator turun ke daerah pemilihan. Ketika berdinas ke Jakarta, Fuad pun mencari-cari waktu untuk bertemu dengan mereka.

Beberapa bulan sebelumnya, pada awal 2016, Fuad dilantik sebagai Bupati Kebumen. Ia berniat langsung tancap gas dengan memperbaiki sejumlah jalan rusak di wilayahnya. Tapi ia tak bisa bergerak lan-

Wakil Ketua DPR bidang ekonomi dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Taufik Kurniawan, ditahan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 2 November 2018.

taran kas daerah cekak. Maka Fuad meminta bantuan sejumlah anggota DPR untuk mengawal Dana Alokasi Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi daerahnya.

Dari Daerah Pemilihan VII Jawa Tengah, ada Bambang Soesatyo dari Partai Golkar, Muhammad Romahurmuziy dari Partai Persatuan Pembangunan, dan Utut Adianto dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Taufik Kurniawan dari Partai Amanat Nasional juga melenggang ke Senayan dari sana.

Romahurmuziy mengatakan Fuad pernah menghubunginya, tapi tak membicarakan alokasi DAK untuk Kebumen. "Komunikasi dalam rangka kelanjutan dukungan PPP sebagai partai pengusung Fuad," ujar Romahurmuziy, Rabu pekan lalu. Bambang Soesatyo, kini Ketua DPR, menyanggah pernah dikontak Fuad. "Gue enggak acuhkan. Pokoknya enggak gue la-denin," kata Bambang. Demikian juga Utut, yang merasa tak pernah dimintai bantuan

oleh Fuad untuk mengawal DAK bagi Kebumen.

Hanya Taufik Kurniawan yang merespons. Menurut Fuad, dalam sebuah pertemuan yang terjadi sebelum pertengahan 2016, Taufik menawarkan DAK untuk pembangunan jalan sebesar Rp 100 miliar, yang dijanjikan akan dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Menurut seorang anggota DPR, DAK yang dijajakan Taufik adalah jatah pimpinan DPR sehingga nilainya

jumbo.

Sebagai imbalannya, menurut Fuad, Taufik meminta fee 5 persen dari alokasi tersebut. "Ini tidak gratis," kata Fuad dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, menirukan Taufik.

Pada Senin dua pekan lalu, Fuad divonis 4 tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp 12 miliar dari sejumlah pengusaha yang menggarap beberapa proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan

Terdakwa kasus suap sejumlah proyek senilai Rp 12 miliar Bupati Kebumen nonaktif, Yahya Fuad, setelah menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semaiang, Jawa Tengah, 3 Oktober 2018.

Hojin Ansori setelah diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Februari 2018 (bawah).

Belanja Daerah Kebumen 2016. Dari mereka, Fuad meminta bagian hingga 7 persen dari setiap nilai proyek. Saat memberikan keterangan sebagai terdakwa di persidangan, Fuad membeberkan peran Taufik Kurniawan dalam pengucuran DAK bagi Kebumen.

Mendengar tawaran Taufik, Fuad tak langsung mengangguk. Ia meminta waktu berpikir untuk berdiskusi dengan orang-orang dekatnya.

Beberapa hari setelah pertemuan tadi, Taufik menghubungi Fuad lewat layanan panggilan WhatsApp. Taufik memberi tenggat dua pekan kepada Fuad untuk menyetorkan duit. Menurut Fuad ketika diperiksa penyidik, Taufik mengatakan, bila sampai batas waktu tak ada penyerahan, alokasi DAK untuk Kebumen akan dialih-

kan ke kabupaten lain.

Fuad akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Tapi ia menolak permohonan Taufik yang lain, yakni agar Fuad sendiri yang menenteng duit itu, tak dititipkan kepada orang lain.

Menganggap DAK sudah di pelupuk mata, Fuad memanggil Hojin Ansori dan Muji Hartono ke pendapa Kabupaten Kebumen. Kepada mereka, Fuad mengungkapkan bahwa Kebumen bisa mendapat DAK asalkan menyetorkan upeti kepada Taufik.

Hojin adalah anggota tim sukses Fuad ketika berlaga dalam pemilihan Bupati Kebumen 2015. Jaksa KPK di persidangan Fuad menyebut Hojin sebagai orang yang ditugasi Fuad untuk mengumpulkan duit ijon dari pengusaha yang ingin mendapatkan proyek di Kebumen. Belakangan, Hojin divonis 4 tahun penjara karena terbukti terlibat dalam suap Fuad. Adapun Muji adalah pembantu Arif Ainuddin, anggota tim sukses Fuad lainnya.

Jaksa KPK menyebutkan Hojin menerima duit sedikitnya Rp 1 miliar dari Muji di rumah pribadinya dijalan Cincin Kota, Kebumen, sehari setelah pertemuan di pendapa Kebumen. Hojin membaurkan duit tersebut dengan setoran PT Sarana Multi Usaha pada Februari 2016 sebesar Rp 650 juta. Fulus dari PT Sarana diduga sebagai panjar untuk mendapatkan sejumlah proyek di Kebumen.

Di situs Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Kabupaten Kebumen, PT Sarana tercatat memenangi tiga proyek konstruksi di Kebumen pada 2016. Proyek itu adalah pembangunan tahap kedua Pasar Demangsari, revitalisasi Pasar Rakyat Bocor, dan konstruksi Jalan Rogo-dono-Pringtutul. Total nilai kontraknya mencapai Rp 28 miliar.

Setelah uang terkumpul, Fuad mengontak Taufik. Dalam percakapan itu, Taufik meminta Fuad mencicil sepertiga dari permintaan Rp 5 miliar. Kebetulan nominalnya mendekati jumlah uang yang dikepul Hojin dari setoran Muji dan PT Sarana. Kepada Fuad, seperti pengakuan Fuad kepada penyidik, Taufik mengatakan uang tersebut harus segera diserahkan agar koleganya di parlemen tak terus-menerus menanyakannya.

Fuad lalu memerintahkan Hojin berangkat ke Hotel Gumaya dijalan Gajah Mada,

Semarang, untuk menemui utusan Taufik dengan membawa duit Rp 1,65 miliar. Ketika tiba di lobi hotel, Hojin diberi tahu untuk naik ke sebuah kamar. Di sana, utusan Taufik bernama Anto sudah menunggu. "Saya menyerahkan duit itu sebagaimana perintah Fuad," ujar Hojin saat bersaksi di persidangan Fuad.

Beberapa hari setelah penyerahan duit di Hotel Gumaya, Taufik menagih sisa fee yang belum disetorkan. Menurut Fuad, waktu itu Taufik memberi tahu duit yang harus diserahkan berkisar Rp 1,5 miliar.

Kali ini Fuad menelepon Khayub Muhamad Lutfi, rival Fuad dalam pemilihan Bu-

Dana Alokasi Bancakan

PENGUCURAN dana perimbangan dari pusat ke daerah tak lepas dari campur tangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dari yang seharusnya cuma menyetujui, sejumlah legislator malah menjajakan Dana Alokasi Khusus ke daerah. Pada beberapa kasus, anggota Dewan tersebut bekerja sama dengan pejabat Kementerian Keuangan yang bertugas mengawal penyusunan anggaran.

DANA PERIMBANGAN

DANA ALOKASI UMUM

Dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang ditransfer dari pusat ke daerah untuk pemerataan kemampuan keuangan,

Pembagian DAU

Dialokasikan untuk provinsi dan

kabupaten atau kota. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen dari

pendapatan dalam negeri. Proporsi ditetapkan sesuai dengan

imbangan kewenangan provinsi dan

kabupaten atau kota. Ditetapkan oleh Kementerian

Keuangan dan dirancang sejak

Maret.

DANA ALOKASI KHUSUS

Dana bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu buat mendanai kegiatan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional. Disusun oleh Kementerian Keuangan atas persetujuan DPR.

Cara Mangajukam

Kriteria umum Berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Kriteria khusus Berdasarkan otonomi khusus dan karakteristik daerah, seperti daerah tertinggal dan perbatasan.

Kriteria teknis Berdasarkan kegiatan dengan menggambarkan kondisi sarana dan prasarana di daerah.

lanta

..DAK Fisik -DAK Reguler

Untuk pelayanan dasar. - DAK Penugasan

Untuk mendukung pencapaian

prioritas nasional. -DAK Afirmasi

Untuk mempercepat pembangunan

di daerah perbatasan, kepulauan,

dan daerah tertinggal. ..DAKNon-Fisik

Bldan|i

Pendidikan

Kesehatan

"Infrastruktur Jalan

"Infrastruktur Irigasi

Infrastruktur Air Minum

Infrastruktur Sanitasi

Prasarana Pemerintahan Desa

Sarana dan Prasarana Kawasan

Perbatasan

Kelautan dan Perikanan "Pertanian Keluarga Berencana Kehutanan Sarana dan Prasarana Daerah

Tertinggal

Sarana Perdagangan Energi Perdesaan Perumahan dan Permukiman Keselamatan Transportasi Darat

pati Kebumen 2015. Khay ub pernah dijanjikan Fuad pada Juli 2016 di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, bahwa ia akan mendapatkan proyek senilai Rp 36 miliar dari alokasi DAK Kebumen yang nilainya Rp 100 miliar. Syaratnya, Khayub harus menyisihkan 7 persen dari nilai proyek, yakni sekitar Rp 2,5 miliar.

Fuad meminta Khayub menyerahkan ijon itu kepada Adi Pandoyo, waktu itu Sekretaris Daerah Kebumen. Adi telah divonis 4 tahun penjara dalam perkara suap proyek di Dinas Pendidikan dan Olahraga Kebumen pada tahun lalu. Penyerahan uang

berlangsung dua kali pada Agustus 2016. Di rumah Adi, Khayub menyerahkan Rp 1 miliar. Sedangkan di rumahnya, Khayub memberikan Rp 1,5 miliar.

Dalam serah-terima uang ini, keduanya memakai kode "satu ton". Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, sandi itu merujuk pada nominal duit senilai Rp 1 miliar.

Setelah menghimpun uang dari Khayub, Adi berangkat ke Semarang atas perintah Fuad. Tapi ia hanya membawa Rp 2 miliar dari Rp 2,5 miliar. Menurut Adi dalam persidangan Fuad, sisa uang ia pakai untuk biaya operasional. Adi bergegas ke Se-

marang tanpa tujuan yang jelas. Siapa yang hendak ditemuiny a pun belum ia ketahui.

Setelah berkendara sekitar empat jam dari Kebumen, Adi tiba di kawasan Simpang Lima, Semarang. Di sana, ia baru mengontak Fuad lagi. Di ujung telepon, Fuad mengabari Adi agar menuju Hotel Gumaya. Fuad juga memberi nomor telepon orang yang akan ditemui di hotel tersebut. Orang itu adalah Anto, suruhan Taufik.

Setiba di hotel, Adi mengontak Anto. Pada percakapan pertama di telepon, menurut Adi, Anto seperti sudah memahami maksud kedatangannya. Anto langsung memintanya naik ke lantai lima. "Saya diperintah Pak Fuad mengantarkan uang," kata Adi kepada penyidik.

Anto, menurut Adi, tak banyak bicara. Ia hanya mengucapkan terima kasih ketika menerima duit. Setelah penyerahan, Adi langsung pulang ke Kebumen dan mengabari Fuad bahwa ia sudah menyelesaikan tugas di Semarang. Sampai di sini, dua pertiga jatah Taufik telah diberikan. "Ada uang yang dirintis untuk menyengget anggaran ke pemerintah pusat," ujar Fuad.

Sebenarnya Fuad sudah menyiapkan bagian terakhir untuk Taufik pada akhir September 2016. Nilainya sekitar Rp 1,4 miliar. Jatah itu dikumpulkan Khayub dari sedi-

kitnya tiga pengusaha yang menggarap sejumlah proyek jalan di Kebumen.

Khayub sudah menyerahkan duit itu kepada Hojin.Tapi KI J I lebih dulu melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kebumen Yudhy Tri Hartanto dan pegawai Dinas Pariwisata Kebumen, Sigit Widodo, dalam suap pengesahan APBD Perubahan 2016, yang diduga atas perintah Fuad. Jatah terakhir Taufik Kurniawan akhirnya tak pernah diserahkan.

Pengacara Fuad, Atatin Malihah, membenarkan pernyataan kliennya yang mengatakan Taufik meminta jatah 5 persen dari alokasi DAK untuk Kebumen. "Semuanya sudah disampaikan Pak Fuad di persidangan," kata Atatin.

Pada Jumat dua pekan lalu, setelah dua kali absen dari pemeriksaan penyidik, Taufik Kurniawan mendadak muncul di gedung KPK. Padahal hari itu namanya tak ada dalam daftar pemeriksaan yang dirilis komisi antikorupsi. Empat hari sebelumnya, KPK menetapkannya sebagai tersangka suap DAK. Ia disangka menerima duit sedikitnya Rp3,65 miliar dari Fuad.

Setelah diperiksa, Taufik langsung ditahan. Sebelum menghuni Rumah Tahanan KPK, ia menolak menjawab pertanyaan wartawan ihwal suap dari Fuad, la berujar, "Secanggih-canggihnya rekayasa manusia, rekayasa milik Allah yang paling sempurna."

BESARAN DANA ALOKASI

APBN Rp 2.039.1 triilun

Rp 480,4 triliun

Rp 140,2 triliun

APBN Perubahan Rp 1.986.1 iniiun

Rp462,8triliun

Rp 163,2 triliun

APBN Rp 2.091.7 triilun

Rp491,5 triliun

Rp 208,9 triliun

APBN Perubahan Rp 2.082.9 triilun

Rp 494,5 triliun

Rp 211 triliun

APBN Rp 2.080,1 triilun

Rp 173,4 triliun

Rp 503,6 triliun

APBN Perubahan

Rp 2.133.2 triliun

Rp 184,6triliun

Rp 398,5 triliun

APBN Rp 2.220.7 triilun

Rp 185,9 triliun

Rp 490,7 triliun

APBN Perubahan

Tidak ada perubahan

RAYMUNDUS RIKANG/HUSSEIN ABRI/ROSSENO AJI







Original Post

PUTUSAN SEPULANG DARI LEGIAN

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 36
2018-11-5


PUTUSAN SEPULANG DARI LEGIAN

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Oesman Sapta Odang dan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali bepergian bersama pada saat uji materi peraturan Komisi Pemilihan Umum digugat Oesman ke MA. KPU berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi.

DI sela-sela menerima pawai obor Asian Para Games 2018 di Kompleks Parlemen Senayan pada akhir September lalu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo berbincang dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Oesman Sapta Odang dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan soal bencana yang mcrundung Palu dan sejumlah daerah lain di Sulawesi Tengah. "Sebagai solidaritas, kami berencana mengunjungi Palu," ujar Bambang menceritakan lagi obrolan tersebut, Rabu

pekan lalu.

Ketiganya sepakat mengunjungi Palu tiga hari kemudian dengan mengajak pemimpin lembaga negara lain, seperti Ketua Mahkamah Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Komisi Yudisial. Rombongan terbang menggunakan dua jet pribadi milik Oesman Sapta dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma,Jakarta.

Bambang satu pesawat dengan Oesman, Zulkifli Hasan, Ketua MA Muhammad Hatta Ali, Ketua BPK Moermahadi Soerja Dja-negara, Wakil Ketua DPD Nono Sampono, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan anggota

Oesman Sapta Odang berbincang dengan anggota Dewan di Gedung Nusantara, Gedung MPR/OPR/DPD, lakarta, Oktober 2014.

DPR dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni. Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus batal ikut karena mendadak sakit perut di Halim Perdanakusuma.

Pesawat satu lagi diisi barang bantuan dan beberapa penumpang. "Manifesnya dia (Oesman) yang pegang," ujar Bambang. Ketua Komisi Yudisialjaja Ahmad Jayus menolak mengomentari kunjungan tersebut.

Di Palu, para pemimpin lembaga negara berpisah sesaat. Menurut Bambang, Hatta Ali dan Moermahadi mengunjungi anak buah mereka yang menjadi korban gempa. Sedangkan Bambang cs mendatangi Perumahan Nasional Balaroa dan Kecamatan Petobo, dua daerah yang melesak ke dalam tanah akibat likuefaksi. Beberapa jam kemudian, semua anggota rombongan berkumpul di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri, Palu.

Dari Palu, dua pesawat jet itu tidak ter-

bang langsung ke Jakarta. Bambang menuturkan, mereka terbang ke Bali dan makan di Rumah Makan Nasi Ularn Nusa Dua. Setelah itu, rombongan beranjak ke The Stones Hotel di Legian, hotel bintang lima milik Oesman Sapta. Malamnya, barulah rombongan pulang ke Jakarta.

Selama dalam perjalanan, menurut Bambang, para pemimpin lembaga lebih banyak berbicara soal hal lucu. Adapun Oesman mengatakan kunjungan tersebut tidak perlu dikaitkan dengan perkaranya di Mahkamah Agung, meskipun ada Ketua MA Hatta Ali dalam rombongan. "Itu masalah orang musibah, kok dipersoalkan?" ucapnya.

Lewat kuasa hukumnya, Oesman mendaftarkan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD, yang melarang pengurus partai politik maju sebagai calon anggota DPD, ke MA pada 19 September lalu. Menurut kuasa hukum Oesman, Dodi Abdul Kadir, sidang perdana digelar pada awal Oktober. Oesman mengajukan gugatan karena menganggap KPU telah memotong haknya untuk maju sebagai calon anggota DPD.

Berpegang pada Peraturan KPU Nomor 23, KPU mencoret Oesman dari daftar calon. Peraturan KPU tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Juli lalu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi pasal 182 huruf 1 soal rangkap jabatan anggota DPD. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pengurus partai politik tak boleh menjadi senator. Data Indonesian Parliamentary Center akhir tahun lalu menye-

butkan 78 dari 132 senator adalah anggota dan pengurus partai politik.

Setelah gugatan Oesman masuk ke Mahkamah Agung, DPD ikut bergerak. Pada 21 September lalu, Wakil Ketua DPD Nono Sampono meneken surat permintaan peninjauan kembali keberadaan Mahkamah Konstitusi kepada Presiden Joko Widodo. "Ini berdasarkan rapat pimpinan DPD," ujarnya. Dalam warkat itu, DPD mempersoalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pengurus partai maju sebagai calon anggota DPD sebagai tindakan inkonstitusional. Dalam beberapa kesempatan, Oesman menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi itu mulai berlaku pada Pemilihan Umum 2024.

Pada 25 Oktober lalu, Mahkamah Agung mengabulkan uji materi Oesman. Maka, kata kuasa hukum Oesman, Dodi Abdul Kadir, KPU harus mencabut peraturan yang melarang pengurus partai politik maju sebagai calon anggota DPD. "KPU juga harus memasukkan kembali nama Oesman ke daftar calon tetap," ujarnya.

KPU menyatakan tak akan serta-merta menuruti putusan Mahkamah Agung. Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, mengatakan bakal mengkaji putusan itu karena putusan Mahkamah Agung tak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. KPU pun akan berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi. "Dalam pandangan KPU, putusan MK sangat jelas dan terang-ben-derang," katanya. Juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, mempersilakan KPU jika ingin berkonsultasi dengan lembaganya.

Menyikapi putusan Mahkamah Agung, KPU berdiskusi dengan sejumlah ahli hu-

Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali di gedung MA, Jakarta, Mei 2018.

kum tata negara, di antaranya Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan Feri Amsari dari Universitas Andalas, Padang. Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, menilai Mahkamah Agung kurang transparan karena tak segera mengeluarkan salinan putusan uji materi.

Hingga Jumat pekan lalu, Mahkamah Agung memang belum memberikan salinan putusan kepada KPU meskipun uji materi telah diputuskan sepekan sebelumnya. "Putusan masih diminutasi dan akan dikeluarkan pekan ini," ujar juru bicara Mahkamah Agung, Suhadi, pekan lalu. Diminutasi berarti putusan sedang diberkas oleh panitera.

Zainal Arifin Mochtar mengatakan putusan Mahkamah Agung tidak akan berdampak pada keputusan KPU. Sebab, kata dia, yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung adalah Peraturan KPU. Adapun, di sisi lain, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan maksud dari Undang-Undang Pemilu. "Daftar calon tetap pun tidak bisa diubah," ujarnya. Feri Amsari sependapat dengan Zainal.

Komisi Yudisial rupanya memantau proses sidang uji materi yang dilayangkan oleh Oesman Sapta Odangdi Mahkamah Agung. Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi Komisi Yudisial Sukma Violetta mengatakan sedang mengumpulkan informasi mengenai pertemuan Oesman dan Hatta Alt- apakah mempengaruhi sidang uji materi atau tidak. Komisi Yudisial juga akan mempelajari dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim dalam kasus itu. "Ada aspek-aspek lain," ucap Sukma.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung Abdullah mengatakan kunjungan bersama MPH, DPK, dan DPD semata-mata berdasarkan undangan. Ia menampik jika rangkaian kegiatan tersebut dinilai berkaitan dengan penanganan perkara Oesman Sapta di Mahkamah Agung hanya karena ada Hatta Ali dalam rombongan. "Pimpinan lembaga negara peduli kepada korban bencana," ujarnya.

hussein abri dongoran/budiarti utami putri/ syafiul hadi







Original Post

KABAR OKTOBER MERAH DI MALACANANG

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 90
2018-11-5


KABAR OKTOBER MERAH DI MALACANANG

Presiden Duterte menuding Partai Komunis hendak menggelar kudeta. Dituding cuma fantasi.

POLISI dan tentara Divisi Infanteri Ketujuh Angkatan Bersenjata Filipina mengepung sebuah rumah di pinggiran Barangay Agbannavvag, Kota Madya Rizal, Provinsi Nueva Ecija, di utara Filipina, Sabtu sore pertengahan Oktober. Mereka langsung menangkap empat perempuan yang sedang berada di sana. Karapatan, organisasi pegiat hak asasi manusia negeri itu, menyatakan dua di antaranya mengalami cedera berat dengan luka-luka di wajah.

Mereka adalah Holanda Diamsay, Eula-lia Pangkaliwangan Ladesma, Rachel Aca-na Galario, dan Elaine Ezdel Amocling. Militer menyebut mereka sebagai anggota organisasi terlarang Tentara Rakyat Baru, sayap bersenjata Partai Komunis Filipina. Menurut juru bicara Angkatan Bersenjata Filipina, Brigadir Jenderal Edgard Arevalo, empat orang itu sedang melakukan rekrutmen, propaganda, dan penghasutan di daerah tersebut. Tentara menemukan sepucuk pistol mitraliur 9 milimeter, amunisi, 4 granat tangan, alat peledak, laptop, 10 telepon seluler, 1 printer, dan dokumen subversif.

Namun, menurut Karapatan, para perempuan itu hanya aktivis dan penangkapan tersebut ilegal. Menurut organisasi itu, Diamsay dan Ladesma adalah anggota Anakpawis, partai politik yang berfokus pada petani dan buruh. Adapun Amocling dan Galario anggota Gabriela Women, organisasi kiri yang berfokus pada perjuangan hak-hak perempuan.

"Karapatan sangat mengutuk penangkapan, penahanan, dan penyiksaan ilegal yang dialami empat perempuan pembela hak asasi manusia di Nueva Ecija. Hal ini tak bisa diterima. Inilah yang terjadi ketika Anda memiliki pasukan keamanan yang tidak menghormati hak asasi manusia," kata Sekretarisjenderal Karapatan Cristina Pa-labay kepada The Philippine Star. "Inilah jenis polisi dan militer yang kami miliki

orang-orang berseragam tanpa integritas dan tidak menghormati perempuan serta hak-hak mereka."

Militer menyatakan Amocling adalah mahasiswa Polytechnic University of the Philippines di Manila, satu di antara 18 perguruan tinggi tempat perekrutan personel Tentara Rakyat Baru. Menurut militer, kegiatan di kampus itu, termasuk pemutaran film yang mengkritik masa darurat militer di bawah diktator Presiden Ferdinand Marcos, telah meradikalisasi mahasiswa. Deputi Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina Brigadir Jenderal Antonio Parlade menyebutkan film itu menghasut mahasiswa untuk memberontak dengan menggambarkan Presiden Rodrigo Duterte sebagai pemimpin otoriter seperti Marcos.

Penangkapan tersebut, menurut Edgard Arevalo, adalah bagian dari upaya untuk menggagalkan operasi "Oktober Merah", rencana kudeta oleh Partai Komunis. Militer mengklaim para tokoh komunis sedang mempersiapkan upaya mengkudeta Duterte pada hari peringatan ulang tahun emas Partai Komunis Filipina, 26 Desember mendatang.

"Kami menggambarkan rencana destabilisasi ini bergulir karena pemimpin komunis bermaksud mengadakan gerakan antipemerintah pada Oktober, November, sampai perayaan ulang tahun pendirian mereka pada Desember," ujar Arevalo seperti dikutip The Philippine Star.

Isu kudeta itu pertama kali dilontarkan Presiden Duterte pada 9 September lalu. "Saya kira ada orang-orang dekat Duterte yang menyampaikan hal tersebut kepada Duterte," tutur Richard Javad Heydari-an, akademikus Filipina penulis The Rise of Duterte A Populist Revolt against Elite Democracy, kepada Tempo, pertengahan Oktober lalu.

Menurut Duterte, ada tiga pengkritiknya yangdiduga hendak melakukan hal itu. "Liberal, Trillanes, bahkan Partai Komunis.

Tiga orang ini, awasi mereka," ujar Duterte, merujuk pada Partai Liberal, Senator Antonio Trillanes dari Partai Magdalo, dan Partai Komunis Filipina. "Mereka yang berada di belakang rencana penggulingan yang akan berpuncak pada Oktober. Kalian awasi ketiganya, mereka berkaitan," ucapnya saat berpidato di Istana Malacanang, Manila, seperti dikutip CNN Philippines.

Duterte telah meminta kepolisian dan militer menangani hal ini. Dia mengaku memiliki informasi tentang rencana kudeta, tapi harus berkonsultasi dulu dengan Mahkamah Agung sebelum merilis buktinya kepada masyarakat. Menurut dia, kelompok itu berusaha melawan pemerintah dengan mengangkat sejumlah isu, seperti kenaikan harga barang dan masalah pasokan beras.

Akhir September lalu, Parlade memamerkan segepok dokumen rahasia berisi rencana kudeta itu saat diwawancarai CNN Philippines. Parlade menyatakan komunis hendak menduduki beberapa daerah dan menggalang unjuk rasa di sejumlah tempat. "Mereka mengangkat isu tentangduga-an pembunuhan di luar hukum dan pembunuhan terhadap pribumi di Mindanao oleh pemerintah," katanya.

Ini bukan pertama kalinya Duterte menuding oposisi hendak menggesernya secara paksa. Maret lalu, dia menuduh Tril-

lanes bersama Senator Leila de Lima dan Leni Robredo, Wakil Presiden Partai Liberal, berencana menggusurnya melalui pemakzulan. Leila de Lima kemudian ditangkap polisi dalam kasus narkotik. Trillanes, bekas tentara yang terlibat kudeta gagal pada era Presiden Gloria Maca-pagal-Arroyo, ditahan polisi karena Du-terte mencabut amnesti yang dulu diberikan Arroyo.

Namun militer membantah tuduhan Du-terte terhadap para politikus. "Ini rencana Partai Komunis dan Tentara Rakyat Baru," tutur Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Carlito Galvez dalam dengar pendapat dengan Senat, akhir September lalu. "Mereka ingin bisa berkoalisi dengan oposisi. Itu sebabnya, njat kami adalah benar-

benar melindungi oposisi yang sah."

Parlade menyatakan rencana kudeta itu telah ada sejak September tahun lalu. Militer mengetahuinya setelah menyita sembilan laptop dari orang yang diduga anggota Partai Komunis dalam sebuah penggerebekan di Kota General Santos, Mindanao, Juli tahun lalu.

Namun Ketua Minoritas Senat Franklin Drilon menyebut rencana kudeta tersebut cuma kisah fantasi yang tak bisa dipercaya yang diambil dari novel Tom Clancy, The Hunifor Red October. "Ini lagu lama dan terdengar seperti rekaman rusak," ucapnya kepada Manila Standard.

Francis Pangilinan, senator dari Partai Liberal, menyarankan Duterte memecat orang-orangyang telah memberikan la-

poran intelijen palsu ini. "Siapa pun yang memberi Presiden laporan intelijen palsu dan direkayasa ini harus dipecat," ujarnya dalam sebuah pernyataan.

Namun Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gloria Macapagal-Arroyo menyatakan "Oktober Merah" itu nyata. "Jika Presiden percaya bahwa ini adalah ancaman, itu didasari informasi yang baik. Maka kita harus mempercayai apa pun yang ia katakan," ucap mantan Presiden Filipina ini.

Militer selama ini berusaha memadamkan pemberontakan Jartai Komunis, yang bergerilya di berbagai daerah. Hampir setiap pekan ada laporan pertempuran antara militer dan kelompok pemberontak. Kantor Urusan Publik Angkatan Bersenjata menyatakan, sepanjang tahun ini, militer telah menyita 821 senjata api dan 324 peledak yang didapat dari 131 kamp. Dalam sepuluh bulan terakhir, total 8.665 pemberontak komunis telah menyerah dan akan diproses kelayakannya untuk mengikuti program kembali ke masyarakat.

Petinggi militer Filipina memperkirakan Partai Komunis memiliki 5.000 gerilyawan. Namunjose Maria Sison, Ketua Partai Komunis, mengaku hanya punya HO front gerilyawan. Setiap front berisi 90-120 orang. Artinya, jumlah maksimum gerilyawan 13.200 orang, di luar milisi bentukan organisasi mereka di perdesaan.

Menurut Sison, partainya belum mampu menggulingkan Duterte secara paksa dan syarat perubahan rezim belum terpenuhi saat ini. "Penggulingan Duterte dapat diwujudkan hanya jika ada gerakan masyarakat yang besar dengan dukungan militer," tuturnya, seperti dikutip The Manila Times. "Partai tidak bisa melakukan itu. Tak ada juga rencana koalisi dengan Trillanes dan Partai Liberal."

Duterte mengajak kelompok komunis ini berunding setelah dilantik sebagai presiden. Tapi ia kemudian membatalkan rencana perundingan damai, sementara pejabat pemerintah yang diidentifikasi sebagai anggota kelompok kiri dipecat atau mun-dur.Jumat dua pekan lalu, Duterte kembali menawarkan perdamaian. "Letakkan sen-jatamu dan kita tak ada masalah lagi. Jika kamu ingin masuk politik, itu balk," katanya.

IWAN KURNIAWAN I THE PHILIPPINE S TAR, CNN PHILIPPINES. MANILA STANDARD. THEMANILA TIMES]

IWAN KURNIAWAN







Original Post

Tak Ada Satu Pun Putusan Pengadilan Menyatakan Khilafah Paham Terlarang

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2018-11-5


Tak Ada Satu Pun Putusan Pengadilan Menyatakan Khilafah Paham Terlarang

YUSRIL IHZA MAHENDRA, Kuasa Hukum HTI

BANYAK aparat dan pejabat negara kerap menyebutkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi terlarang. Alasannya karena organisasi ini sudah dibubarkan oleh pemerintah. Pernyataan itu dilontarkan dalam rangka meminta masyarakat untuk tidak mendengarkan bantahan HTI, soal bendera yang dibakar di Garut. Kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra berupaya meluruskan pemahaman terkait status hukum HTI tersebut. Berikut penuturan lengkapnya.

Bisa dijelaskan kenapa Anda menilai HTI tidak bisa dianggap sebagai organisasi terlarang?

HTI ini sebelumnya berbadan hukum dan terdaftar statusnya di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Lalu, melalui Perppu Ormas, pemerintah mencabut badan hukum HTI yang bermakna pembubaran. Dalam pembubaran itu tidak ada penyebutan HTI sebagai ormas terlarang. Jadi, orang-orang yang bilang HTI ormas terlarang itu dasar hukumnya apa? Penegasan yang menegaskan HTI adalah organisasi terlarang, itu tidak ada dasar hukumnya.

Tapi kan HTI sudah dibubarkan. Berarti bisa dong dianggap terlarang?

Terhadap SK Kemenkumham tentang pembubaran HTI itu kan, HTI telah melakukan perlawanan hukum dan kalah di dua tingkatan, yakni di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta dan PTTUN (Pengadilan Tinggi TUN). Tapi, keputusan PTUN itu sebetulnya hanya sekadar menilai, apakah keputusan pencabutan tersebut telah benar secara wewenang, prosedur, dan substansinya menurut undang-undang yang berlaku, dan asas pemerintahan yang baik. Lalu kami ajukan pula kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dengan adanya kasasi ke MA, persoalan pencabutan status badan hukum, kembali ke proses hukum yang sedang berjalan, dan belum ada putusan inkrah.

Banyak yang setuju HTI sebagai ormas terlarang itu karena ideologinya dianggap berbahaya bagi negara, bahkan sebagian men vamakannva dengan IM. Apa tanggapan Anda atas pandangan tersebut?

Perlu diketahui ya, alam sejarah ketatanegaraan RI hanya PKI yang pernah dinyatakan sebagai

organisasi terlarang. PKI dinyatakan terlarang berdasarkan TAP MPRS No XXV/MPRS/1966, tentang pembubaran PKI. Di situ PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh

Indonesia, dan ada larangan menyebarkan ajaran komunisme. Partai Masyumi Indonesia saja, ketika diperintahkan membubarkan oleh Presiden Soekarno, telah membubarkan diri dua hari

sebelum tenggat waktu yang ditetapkan. Sehingga Masyumi juga tidak pernah menyandang status sebagai partai terlarang. Apa maksud anda mengatakan HTI seperti PKI? Kami akan bersikap tegas, karena tidak ada dasar hukumnya.

Paham khilafah yang kerap digaungkan oleh HTI oleh sebagian kalangan dianggap mengancam NKRI. Bagaimana itu?

Kami tegaskan, bahwa tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan paham khilafah yang di dakwah HTI sebagai paham terlarang.

Karena pahamnya belum dinyatakan terlarang dan proses hukumnya juga belum inkrah, berarti pengurus HTI masih bisa menjalankan kegiatan seperti biasa?

Iya, pengurus Hizbut Tahrir Indonesia yang ingin menjalankan kegiatan dakwah secara individu, atau menggunakan perkumpulan tidak berbadan hukum tetap dibolehkan. Hal itu tetap sah dan legal di mata hukum, Karena tidak ada satu putusan pengadilan pun yang menyatakan paham atau ideologi

khilafah itu sebagai paham yang terlarang.

Kalau ada yang masih menyatakan HTI sebagai ormas terlarang bagaimana?

Karena sejauh ini hanya dilakukan pencabutan status badan hukum, jadi kalau ada pihak-pihak mengatakan begitu (HTI organisasi terlarang) kami akan kasih somasi. Kami akan bersikap tegas, karena tidak ada dasar hukum. Kami akan tunjukkan bukti-bukti, bahwa hanya PKI yang dinyatakan partai terlarang.

HTI kan sudah kalah dalam sidang sebelumnya. Apakah upaya hukumnya akan tetap lanjut?

Masih. Memang kami melakukan perlawanan hukum ke PTUN. kemudian kami kalah di tingkat pertama, kemudian gugatan juga ditolak pada tingkat banding. Sekarang, kami sedang melakukan kasasi pada MA.

Kami menyadari bukan kalah argumentasi hukum. Kami menghadapi kekuasaan, itu masalahnya. Di sidang pengadilan ketahuan, berhadapan kekuasaan yang begitu kuat, kami berhadapan dengan negara. Tapi kami

akan terus, kami akan tunggu hingga putusan final di MA.

Kenapa Anda beranggapan begitu?

Selama persidangan pemerintah tidak mempunyai dasar hukum, yang disertai fakta dan data pembubaran HTI. Kami selalu minta di pengadilan yang berlaku sembilan hari,coba sembilan hari itu dibuktikan bahwa HTI ini melanggar. Tetapi yang ditunjukkan hanya Kongres Khilafah di Senayan 2013, ceramah video di tv yang tidak tahu tahun berapa. Dengan kata lain pemerintan telah gagal membuktikan itu. Saksi fakta juga tidak menerangkan apa-apa, HTI hanya dikalahkan di pengadilan dengan pendapat ahli. Jadi pengadilan pendapat ahli.

Meski membela diri sudah terlanjur banyak yang mencap HTI sebagai ormas terlarang. Lalu apa imbauan Anda terkait hal ini?

Kami harap, semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan, karena ini belum final. Pencabutan status badan hukum itu untuk sementara. Ini kami masih menunggu putusan final dari MA.

nda







Original Post

Putusan MA Turun, Pejabat Distamben Digiring Ke Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-11-5


Putusan MA Turun, Pejabat Distamben Digiring Ke Penjara

KEJAKSAAN Negeri Oelamasi, Kabupaten Kupang , N usa Tenggara Timur, mengeksekusi Sem Betty. Terpidana korupsi korupsi pajak galian C itu digiring ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kupang.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Oelamasi. Noven V Bullan, mengatakan pihaknya mengeksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghukum Sem Betty dipenjara 4 tahun.

Pejabat Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Kupang itu dinyatakan terbukti korupsi pengelolaan pajak galian C tahun 2012 dan 2013.

Berdasarkan putusan kasasi MA, Sem Betty juga dikenakan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp280 juta.

"Dengan ketentuan, jika denda tidak dibayar selama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara. Jika harta bendanya

tidak mencukupi makan akan diganti pidana kurungan selama 1 tahun," kata Noven mengutip putusan MA.

Menurutnya, dengan turunnya putusan kasasi dari MA, perkara Sem Betty telah berkekuatan hukum tetap. Di tingkat kasasi, Sem Betty dihukum lebih berat. "Ada penambahan hukuman 1 tahun penjara dari putusan pengadilan tingkat banding." sebut Noven.

Sebelumnya, Sem Betty hanya divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Kupang. Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur menguatkan putusan tersebut.

Noven menjelaskan, majelis hakim dari tingkat pertama hingga kasasi menyatakan Sem Betty terbukti melakukan korupsi penyalahgunaan pengelolaan pajak galian C di kabupaten yang berbatasan dengan Oecusse, Timor Leste. Akibat perbuatan Sem Betty, negara dirugikan Rp280 juta.

Setelah mengeksekusi Sem Betty ke penjara, kejaksaan mengupayakan pembayaran denda dan uang pengganti dari terpidana itu.

byu







Original Post

Pengadilan Tipikor Jambi Gelar Sidang Di Lokasi Proyek

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-11-5


Pengadilan Tipikor Jambi Gelar Sidang Di Lokasi Proyek

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi menggelar sidang lapangan perkara korupsi pembangunan perumahan PNS Pemerintah Kabupalen Sarolangun.

Sidang dipimpin ketua majelis hakim Edi Pramono di lokasi perumahan di Kelurahan Sarkam, Gunung Kembang, Kabupaten Sarolangun. Sidang dihadiri jaksa penuntut umum dan penasihat hukum Muhammad Madel, mantan Bupati Sarolangun yang jadi terdakwa kasus ini.

Dari peninjauan lapangan itu diketahui pembangunan perumahan PNS mang-krak. Hanya sebagian kecil lahan yang sudah diratakan. Selebihnya masih semak belukar.

Kasus ini bermula pada 2005. Pemkab Sarolangun mengalihkan hak atas tanah seluas 241.870 meter persegi kepada Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN Pemkasa), untuk dipakai membangun perumahan.

Sebagai kompensasi pelepasan hak atas tanah itu, Pemkab Sarolangun akan menerima Rp24 miliar dalam tempo 15 tahun. Rencananya di lahan sekitar 24 hektar itu akan dibangun 600 unit rumah. KPN Pemkasa menjalin kerja sama dengan PT NUA.

Namun hanya 60 unit rumah yang dibangun. Jumlah itu berdasarkan jumlah 60

PNS yang menandatangani akad kredit.

Pada 2013, KPN Pemkasa melakukan pemecahan sertifikat tanah. Sertifikat itu lalu diagunkan ke bank.

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus ini merugikan negara sebesar Rp 12.956.240.172.

Kasus ini menjerat mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Hasan Basri Harun. Ia divonis 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider I bulan kuningan.

Kemudian, Ade Lesmana Syuhada, Direktur Utama PT NUA. Ia dihukum 7,5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti Rp20 miliar.

Belakangan, penyidik kejaksaan menetapkan tiga orang lain sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Bupati M Madel, mantan Ketua KPN Pemkasa, Joko Santoso; dan Ferry Nur-santi, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT).

Ferry ditangkap saat hendak terbang dari Bandara Sutan Thaha, Jambi pada 24 April 2018. Saat itu, dia sudah berada di dalam pesawat. Setelah berkoordinasi dengan otoritas bandara, penyidik kejaksaan bisa menurunkan Ferry dari pesawat. Lalu digiring ke Kejaksaan Tinggi Jambi untuk menjalani pemeriksaan,

byu







Original Post

Uang Suap Sebagian Dipakai Buat Bangun Kantor PDIP Labuhanbatu

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-11-5


Uang Suap Sebagian Dipakai Buat Bangun Kantor PDIP Labuhanbatu

KELUARGA dan orang dekat Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap dihadirkan sebagai saksi sidang perkara Efendy Sah-putra alias Asiong di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis lalu.

Mereka adalah dua anak Pangonal Baikandi Laodomi Harahap dan Anggia Harahap; adik ipar Pangonal, Abu Yazid Anshori Hasibuan; mantan tim sukses dan orang kepercayaan Pangonal, Thamrin Ritonga; serta M Iqbal, sopir Baikandi.

"Saya pernah tahun 2016 disuruh Pangonal Harahap ambil cek dari terdakwa (Asiong) sebesar Rp5 miliar. Tahun 2017 ada Rp7 miliar. Itu uangnya atas nama

perusahaan untuk proyek yang dikerjakan," ungkap Yazid.

Sementara Thamrin mengaku kerap bertemu bertiga dengan Pangonal dan Asiong. Di antaranya di Pendopo Bupati dan di Hotel Angkasa, Rantau Parapat, Labuhanbatu.

Ia membantah pertemuan itu membahas proyek yang bakal digarap Asiong. "Enggak ada cerita proyek. Kalau untuk proyek - yang saya tahu - si Rizal yang atur. Si Rizal itu tim sukses juga." sebut Thamrin.

Namun ia mengakui pernah menerima Rp 1,8 miliar dari Asiong. "Saya diperintahkan Pangonal untuk mengambil

uang kepada terdakwa dan uang tersebut saya serahkan kepada Pangonal," ujar Thamrin.

Ia juga pernah mencairkan cek dari Asiong di Bank Sumut. "Atas perintah Pangonal Harahap. Uangnya Rp 500 juta, kemudian saya diberikan Rp 30 juta," sambungnya.

Majelis hakim sempat menanyakan kepada Yazid dan Thamrin mengenai kode-kode huruf yang diduga nama proyek yang bakal diberikan Pangonal kepada Asiong. Namun keduanya berkilah tak tahu.

Usai jeda, sidang dilanjutkan mendengarkan kesaksian Baikandi dan Anggia. Baikandi

mengungkapkan pernah uang Rp3 miliar dari Asiong. Saat menerima uang, Baikandi didampingi sopirnya. Iqbal.

Menurut Baikandi, uang itu untuk keperluan ayahnya. "Ada sisanya, saya ketahui untuk kepentingan tim sukses pemenangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus saat Pilgub Sumut yang lalu, serta membangun kantor PDIP Labuhan Batu," ungkapnya.

Asiong tak membantah kesaksian keluarga dan orang dekat Pangonal. Ia bahkan menjelaskan pemberian Rp7 miliar kepada Yazid. Katanya, uang itu untuk membayar utang Pangonal saat kampanye pemilihan Bupati

Labuhanbatu 2015 silam.

Rencananya, hari ini Pengadilan Tipikor Medan kembali menggelar sidang perkara Asiong. Pangonal bakal dihadirkan sebagai saksi. Dalam perkara ini, Asiong didakwa menyuap Pangonal Rp38,882 miliar dan 218 ribu dolar Singapura. Asiong memberikan rasuah untuk mendapatkan proyek Pemkab Labuhanbatu tahun anggaran 2016,2017 dan 2018.

Asiong dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, yang diubah dengan UU 20 Tahun 2001, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

gpg







Original Post

KPK Sita Tanah, Ruko Hingga Pabrik Pengolahan Sawit

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-11-5


KPK Sita Tanah, Ruko Hingga Pabrik Pengolahan Sawit

Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap. Mulai tanah, ruko hingga pabrik pengolahan sawit.

"Tim KPK menyisir sejumlah aset yang diduga milik tersangka PH (Pangonal Harahap) terkait penanganan perkara yang bersangkutan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Dua bidang yang disita terletak dekat Kantor Bupati Labuhanbatu. Sedangkan ruko berada di Jalan Karya Jaya, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

Tim KPK telah memasang plang pemberitahuan penyitaan terhadap aset-aset itu. Pemasangan plang ini juga untuk mencegah aset itu dipindahtangankan.

Pabrik sawit milik Pangonal sempat dijual ke Andi Agustinus alias Andi Narogong, yang kini terpidana kasus korupsi proyek e-KTP. Namun transaksi ini terendus lembaga antirasuah. Pabrik itu pun dibeslah.

Adik Andi Narogong, Vidi Gunawan membenarnya adanya transaksi itu usai diperiksa

KPK. Ia tak menyebut di mana lokasi pabrik sawit yang dibeli kakaknya dari Pangonal. la hanya bilang di Sumatera Utara.

"Kami mengingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati saat membeli aset dalam harga yang tidak wajar, yang diduga terafiliasi dengan kasus Bupati Labuhanbatu," kata Febri.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar melapor ke KPK jika mengetahui keberadaan aset Pangonal lainnya.

Sebelumnya, KPK telah memanggil istri Pangonal. Siti Awal Siregar terkait kepemilikan aset yang diduga diperoleh dari hasil korupsi.

Korupsi Pangonal terbongkar setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTP) suap proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantau Parapat, 17 Juli 2018.

Saat itu, pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi, Efendy Sah-putra alias Asiong menyerahkan

Rp500 juta. Uang itu bagian dari Rp3 miliar fee"proyek RSUD untuk Pangonal.

Dari hasil OTT. KPK menetapkan Pangonal, Asiong dan Umar Ritonga sebagai tersangka. Umar Ritonga, kerabat Pangonal -yang mengambil uang-buron dan masih dicari keberadaannya.

Belakangan, KPK kembali

menetapkan kerabat Pangonal, Thamrin Ritonga sebagai tersangka. Ia penghubung Pangonal dengan Asiong. Thamrin menyusul ditahan pada 9 Oktober 2018 lalu.

Dari hasil penyidikan kasus ini, KPK memperoleh bukti Pangonal mengeruk fulus dari setiap proyek Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Sejak menjabat bupati pada 2016 hingga ditangkap KPK 17 Juli 2018, Pangonal diduga telah menerima Rp50 miliar dari kontraktor proyek.

Hingga kini, penyidikan korupsi Pangonal masih berjalan. Sementara, perkara Asiong sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan.

gpg







Original Post

FAYAKHUN DITUNTUT 10 TAHUN BUI

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 23
2018-11-5


FAYAKHUN DITUNTUT 10 TAHUN BUI

JAKSA Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Fayakhun Andriadi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar, dihukum 10 tahun penjara. Jaksa KPK, Kresno A. Wibowo, mengatakan Fayakhun terbukti bersalah karena menerima suap US$ 911.480 terkait dengan peningkatan anggaran program penambahan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016.

"Menyatakan terdakwa Fayakhun Andriadi secara sah dan meyakinkan bersa-

lah melakukan pidana korupsi secara berlanjut," kata Kresno di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu pekan lalu. Adapun Fayakhun berkeberatan atas tuntutan ini. "Saya keberatan, Yang Mulia," ucapnya.

Dalam perkara ini, beberapa pejabat Bakamla telah divonis bersalah. Di antaranya Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo 1 ladi, yang dihukum 4 tahun 3 bulan penjara. Pemilik PT Melati Technofo Indonesia, rekanan proyek, Fahmi Darmawansyah, juga telah divonis 2 tahun 8 bulan bui.

REDAKSI







Original Post

PUTUSAN BEBAS PENISTA AGAMA

Media Cetak Majalah Tempo Halaman 94
2018-11-5


PUTUSAN BEBAS PENISTA AGAMA

PAKISTAN

MAHKAMAH Agung Pakistan secara mengejutkan mengabulkan peninjauan kembali Asia Bibi, terdakwa kasus penistaan agama. Panel tiga hakim yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung Mian Saqib Nisar menyatakan Bibi tidak terbukti bersalah menistakan agama Islam dan karena itu harus dibebaskan.

"Putusan pengadilan tinggi dan pengadilan pertama dibatalkan. Hukuman juga dibatalkan," kata Nisar, Rabu pekan lalu, seperti diberitakan Dawn.

Asia Bibi, ibu lima anak dari Provinsi Punjab, dipenjara karena penodaan agama sejak 2010. Perempuan asal Desa Ittan Wali ini divonis mati setelah dituduh mencemarkan nama Nabi Muhammad saat bertikai dengan rekannya sesama buruh tani. Bibi seorang Katolik, rekannya muslim.

Dari balik jeruji besi, Bibi terus memperjuangkan kebebasannya. Ia sempat kalah saat mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi Lahore pada Oktober 2014, yang menegakkan putusan pengadilan pertama pada November 2010, yaitu menjatuhkan vonis mati. Namun upayanya berbuah manis di Mahkamah Agung.

Bibi terperenyak begitu mendengar kabar dari pengacaranya, Saiful Malook, bahwa dia dibebaskan. "Saya tidak percaya pada apa yang saya dengar. Apakah saya akan bebas sekarang? Apakah mereka membiarkan saya bebas?" ujarnya.

Putusan Mahkamah Agung menyulut protes, terutama dari kelompok Islam garis keras Tehreek-e Labbaik. Dalam hitungan jam, para demonstran memblokade jalan tol di Lahore serta jalan penghubung Islamabad dan Rawalpindi. Massa yang marah meneriakkan ancaman membunuh pejabat dan hakim.

REDAKSI







Original Post

Mantan Pimpinan dan Anggota DPRD Lampung Tengah Hadapi Vonis Hakim

Media Online KOMPAS.com
2018-11-05


JAKARTA, - Mantan Wakil Ketua DPRD KabupatenLampung Tengah, Natalis Sinaga dan mantan anggota DPRD Lampung Tengah, Rusliyanto akan menghadapi sidang putusan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (5/11/2018).

Natalis Sinaga dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Natalis juga dituntut membayar denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sementara, Rusliyanto dituntut 5 tahun penjara dan membayar denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Baca juga:

Selain itu, jaksa juga menuntut agar Natalis dan Rusliyanto dihukum pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Menurut jaksa, Natalis dinilai terbukti menerima uang secara bertahap sekitar Rp 9,6 miliar.

Sementara, Rusliyanto dinilai terbukti menerima uang sebesar Rp 1 miliar dari Bupati Lampung Tengah Nonaktif Mustafa melalui Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman.

Uang itu ditujukan agar Natalis menandatangani surat pernyataan kesediaan Pimpinan DPRD Lampung Tengah untuk dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Kabupaten Lampung Tengah dalam hal terjadi gagal bayar.

Baca juga:

Selain itu, agar DPRD Lampung Tengah menyetujui rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 300 miliar pada tahun anggaran 2018.

Natalis dan Rusliyanto dinilai melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam kasus ini,Bupati Lampung Tengah Mustafa dan Taufik Rahman lebih dulu menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Keduanya telah divonis bersalah oleh hakim karena menyuap anggota DPRD.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Pemilu 2019

http://nasional.kompas.com/read/2018/11/05/07340231/mantan-pimpinan-dan-anggota-dprd-lampung-tengah-hadapi-vonis-hakim




Original Post

Media