Wakil Ketua DPRD Lamteng Divonis 5,5 Tahun Penjara

Media Online Metro TV News
2018-11-06


Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 5,5 tahun penjara terhadap Wakil ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) Natalis Sinaga. Dia juga didenda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim Ni Made Sudani di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 5 November 2018.



Untuk yang memberatkan, hakim menilai perbuatan Natalis tidak mendukung pemerintah dan masyarakat yang giat memberantas korupsi. Namun, Natalis sopan dan berterus terang di persidangan.

Hal yang meringankan lainnya Natalis belum pernah dihukum serta memiliki tanggungan keluarga. Natalis juga mengembalikan uang Rp590 juta dari uang suap yang telah diterimanya.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Natalis terbukti menerima uang secara bertahap Rp9,6 miliar. Uang agar Natalis menandatangani surat pernyataan kesediaan pimpinan DPRD Lampung Tengah memotong Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Kabupaten Lampung Tengah gagal bayar. Termasuk, agar DPRD Lampung Tengah menyetujui rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT MSI sebesar Rp300 miliar TA 2018.

Baca: Legislator Lampung Tengah Divonis 4 Tahun Penjara

Natalis juga dianggap melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 dan Pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP.

Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yaitu delapan tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan. Natalis dan jaksa penuntut KPK mempertimbangkan melakukan banding atas putusan tersebut. (AGA)

http://news.metrotvnews.com/hukum/0k8Y8J9K-wakil-ketua-dprd-lamteng-divonis-5-5-tahun-penjara




Original Post

Sopar Siburian dkk akan Segera Disidang

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-11-6


Sopar Siburian dkk akan Segera Disidang

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas perkara empat mantan anggota DPRD Sumatra Utara yang menjadi tersangka suap.

Penyidik pun dalam waktu dekat segera melimpahkan berkas dan barang bukti ke penuntutan tahap 2.

Juru bicara KPK Febri Dian-syah menyebutkan, setelah pelimpahan dilakukan, KPK tinggal menunggu waktu sidang. "Sidang akan dilaksanakan di PN Tipikor Jakarta," terangnya dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, kemarin.

Menurut Febri, keempat mantan anggota DPRD Sumatra Utara periode 2014-2019 itu ialah Mustofawiyah, Arifin Nainggolan, Sopar Siburian, dan Analisman Zalukhu. Dalam proses pemeriksaannya, penyidik telah memintai keterangan 175 saksi.

Keempat tersangka juga sudah dua hingga tiga kali diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka pada kurun Juli-Oktober 2018.

"Unsur saksi mulai dari anggota DPRD, kepala biro keuangan, kepala biro hukum, kepala dinas kesehatan, dosen UIN Sumut, dan pihak swasta," ungkapnya.

Dengan selesainya berkas penyidikan empat tersangka, total penyelesaian penyidikan sudah mencapai 12 orang.

Delapan orang sudah lebih dulu diselesaikan penyelidikannya, yakni Rizal Sirait, Fadly Nurzal, Rooslynda Marpaung, Rinawati Sianturi, Tiaisah Ritongan, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, dan Helmiati.

"Dalam waktu dekat, 12 berkas tersangka akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, untuk disidang," paparnya.

Salah satu tersangka, yakni Sopar Siburian telah mengajukan diri sebagai justice collaborator (JO. Pengajuan tersebut sedang dalam proses pertimbangan. "Karena yang bersangkutan selama proses hukum ini cukup kooperatif dan telah mengembalikan uang yang diduga pernah ia terima," pungkasnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 38 tersangka.

(Opn/P-3)







Original Post

Anggota DPRD Lampung Tengah tidak Banding

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-11-6


Anggota DPRD Lampung Tengah tidak Banding

ANGGOTA DPRD Kabupaten Lampung Tengah Rusliyanto mengaku menerima putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta berupa vonis 4 tahun penjara. Rusliyanto beserta tim penasehat hukumnya tidak akan banding.

"Setelah berkonsultasi dengan kuasa hukum, kami memutuskan untuk menerima putusan tersebut," tutur Rusliyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

JPU KPK menyatakan pihaknya akan meminta waktu untuk mempertimbangkan vonis tersebut.

Dalam sidang yang mengagendakan putusan, terdakwa Rusliyanto divonis secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta sobsider 1 bulan kurungan," ujar Ketua Majelis Hakim Ni Made Sudani.

Terdakwa juga diputus oleh majelis hakim dengan dicabut hak dipilihnya untuk jabatan publik selama 2 tahun. Hukuman tersebut terhitung sejak terdakwa selesai menjalani hukuman pidananya.

Majelis hakim juga tetap memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan hingga status hukum berkekuatan hukum tetap.

Majelis hakim berpendapat tidak ada alasan menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terdakwa. Untuk itu, terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

"Menimbang dengan ter-buktinya seluruh unsur dari

dakwaan, maka pembelaan terdakwa dan kuasa hukum ditolak oleh majelis hakim," terang Ni Made.

Terkait dengan permohon an justice collaborator, maje lis hakim sependapat dengan permohonan jaksa penuntut umum yang menolak status justice collaborator.

Ni Made Sudani yang juga menyidangkan perkara dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah Natalis Sinaga mengatakan permohonan Natalis Sinaga sebagai justice collaborator tidak dapat diterima.

"Majelis hakim sependapat dengan penuntut umum untuk menolak permohonan justice collaborator," tegas Ni Made.

Natalis divonis hukuman pidana 5,5 tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan. Hakim juga mencabut hak politik Sinaga selama 2 tahun. Atas vonis itu, Natalis masih pikir-pikir.

Natalis terbukti menerima uang secara bertahap sekitar Rp9,6 miliar untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan Pimpinan DPRD Lampung Tengah memotong Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Lampung Tengah.

(Dro/P-3)







Original Post

KPK Buka Peluang Bidik Lippo Group

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-11-6


KPK Buka Peluang Bidik Lippo Group

Subjek hukum pelaku korupsi tidak saja orang, tetapi juga badan hukum atau

korporasi. Korporasi bisa dijerat bila mendapatkan keuntungan, membiarkan

tindak pidana, dan tidak mencegah terjadinya tindak pidana.

dero@mediaindonesia.com

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk menetapkan Lippo Group dan PT Mahkota Sentosa Utama sebagai tersangka korupsi terkait kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta milik Lippo Group di Bekasi, Jawa Barat.

Meikarta digarap PT Mahkota Sentosa Utama yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Adapun PT Lippo Cikarang Tbk merupakan anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk.

"Semuanya ada kemungkinan untuk itu ya (menetapkan Lippo Group dan PT Mahkota Sentosa Utama sebagai tersangka korporasi)," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarief di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa subjek hukum pelaku korupsi tidak saja orang, tetapi juga badan hukum atau korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi ikut mendukung hal itu. Korporasi dijerat bila mendapatkan keuntungan, membiarkan terjadinya tindak pidana, dan tidak mencegah terjadinya tindak pidana.

Sumber uang

Laode menambahkan, pihaknya masih mendalami lebih jauh asal uang suap untuk memuluskan proyek Meikarta. Informasi itu dibutuhkan sebagai bukti kuat untuk menjerat Lippo Group atau PT Mahkota Sentosa Utama sebagai tersangka.

"Iya, sampai sekarang kita masih berupaya untuk mengetahui asal muasal uang suap tersebut. Saya belum bisa jelaskan sekarang,"

tutur Laode.

Lembaga antirasywah telah memanggil sejumlah pihak untuk menelusuri sumber uang suap Meikarta yang diduga berasal dari Lippo Group. Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, CEO Lippo Group James Riady, dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Toto Bartholomeus, telah diperiksa penyidik.

Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk Ketut Budi Wijaya, Corporate Affairs Siloam Hospital Group Josep Christoper Mailool, Direktur Keuangan PT Lippo Cikarang Tbk Soni, dan Direktur Keuangan PT Lippo Karawaci Tbk Richard Setiadi juga sudah diperiksa.

Dalam kasus ini, Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rpl3 miliar

terkait dengan pengurusan izin proyek Meikarta.

Kemarin, penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan Direktur Keuangan PT Mahkota Sentosa Utama Hartono. Dari Hartono, penyidik ingin mengonfirmasi proses hingga uang suap yang diduga berasal dari sejumlah korporasi.

"Itu pasti akan diteliti karena berdasarkan informasi-informasi itulah kita akan tetapkan langkah berikutnya," kata dia.

Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bekasi Darmizon membenarkan tiga pejabat eselon II dan III Kabupaten Bekasi yang berstatus tersangka kasus suap proyek Meikarta masih menerima gaji pokok sebesar 50%.

"Dengan menyandang status tersangka jelas sudah nonaktif (PNS) sejak mereka ditetapkan. Untuk gaji pokok," ketiganya hanya diberikan gaji sebesar 50%. Itu tidak ada tunjangan atau fasilitas lainnya," kata Darmizon di Cikarang, kemarin.

MTVN/P-3/ Dero Iqbal Mahendra







Original Post

Abubakar Dituntut 8 Tahun Penjara

Media Cetak Media Indonesia Halaman 11
2018-11-6


Abubakar Dituntut 8 Tahun Penjara

MANTAN Bupati Bandung Barat Abubakar dituntut 8 tahun penjara karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana gratifikasi senilai Rp860 juta kepada para PNS Pemkab Bandung Barat untuk biaya keikutsertaan istrinya Elin Suhariiah di Pilkada Serentak 2018 lalu.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Nugraha mengatakan Abubakar terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana tersebut sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 12-huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Menuntut majelis hakim yang kami muliakan, kami menuntut pengadilan agar memutuskan Abubakar untuk dihukum 8 tahun penjara denda Rp400 juta subsider empat bulan dan dibebankan uang pengganti Rp601 juta," ujar Budi di Ruang 1 Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, Bandung, Jawa Barat, kemarin.

Abubakar dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Weti Lembanawati dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Adiyoto dianggap terbukti bersama-sama telah melakukan pengumpulan uang dari Desember 2017 sampai Maret 2018. "Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Uang total Rp860 juta yang merupakan uang pemungutan dari kepala dinas dilakukan secara bertahap," ujarnya.

Adapun hal yang memberatkan terdakwa selaku kepala daerah tidak berperan aktif mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tidak memberikan teladan kepada ASN. "Untuk hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya serta memiliki tanggungan keluarga," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Weti Lembanawati dituntut 7 tahun penjara, sedangkan Adiyoto dituntut 6 tahun penjara. Keduanya dinyatakan terbukti bersalah dalam dakwaan alternatif pertama.

(EM/N-1)







Original Post

Vonis Empat Tahun Penjara

Media Cetak Kompas Halaman 4
2018-11-6


Vonis Empat Tahun Penjara

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (5/11/2018), memvonis anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Rusliyanto, dengan pidana empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider satu bulan kurungan. Rusliyanto terbukti bersalah menerima suap Rp 1 miliar dari Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa

KOMPAS/ALIF ICHWAN







Original Post

Jual Beli Jabatan

Media Cetak Kompas Halaman 7
2018-11-6


Jual Beli Jabatan

Emerson Yuntho

Anggota Badan fekerja Indonesia Corruption Watch

Komisi

Pemberantasan Korupsi kembali menangkap tangan kepala daerah yang nekat melakukan korupsi. Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra adalah kepala daerah yang baru saja ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada 24 Oktober 2018, KPK juga menyita uang tunai Rp 385 juta dan bukti transfer Rp 6,4 miliar yang diduga merupakan suap berkaitan dengan jual beli sekitar 400 jabatan di pemerintahan Kabupaten Cirebon.

Penangkapan Sunjaya tidak saja menambah panjang deretan kepala daerah yang terjerat KPK, tetapi juga mengungkap kembali praktik jual beli jabatan di pemerintahan daerah. Sebelum Sunjaya, KPK telah menangkap tiga kepala daerah lain yang terlibat dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah.

Salah satunya adalah Bupati Klaten Sri Hartini yang ditangkap KPK karena menerima suap Rp 12,8 miliar dalam mutasi dan promosi pejabat di pemerintahan Kabupaten Klaten. Sri Hartini yang pernah menandatangani pakta integritas pada akhirnya dinyatakan bersalah dan divonis 11 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang.

Bupati Nganjuk Taufikurrahman juga tertangkap menerima suap Rp 298 juta terkait pengisian sejumlah posisi, seperti

SUPRIYANTO

kepala sekolah SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Nganjuk pada 2017.

Taufikurrahman kemudian dinyatakan bersalah dan divonis oleh hakim selama tujuh tahun penjara. Awal 2018, Bupati Jombang Nyono Suharli terjaring OTT KPK karena menerima suap Rp 275 juta terkait perizinan pengurusan jabatan di Pemerintah Kabupaten Jombang. Pada September 2018, Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara dan pencabutan hak politik kepada Nyono Suharli.

Praktik jual beli jabatan ditengarai tidak saja terjadi di empat daerah yang telah terbongkar oleh KPK. Sesuai data, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada 2017 menerima 278 peng-aduan dari U daerah yang terindikasi kuat melakukan jual beli jabatan. Dalam setahun, KASN memperkirakan ada potensi jual beli jabatan pada 29.113 jabatan di instansi pemerintah.

Menurut KASN, bentuk jual beli jabatan tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi bisa dalam bentuk lain, misalnya janji ketika menjabat sehingga pejabat tersebut akan membuat kebijakan

yang menguntungkan kepala daerah.

Modus suap

Jual beli jabatan adalah salah satu modus korupsi yang lazim dilakukan oleh oknum kepala daerah. Modus lain adalah suap dalam bidang perizinan, menerima komisi (fee) dari proyek pengadaan barang dan jasa, serta suap dalam penerbitan peraturan. Selain untuk memperkaya diri, faktor pendorong korupsi kepala daerah adalah karena tidak berjalannya fungsi pengawasan internal . pemerintahan daerah dan untuk membiayai ongkos politik dari kepala daerah saat proses pilkada ataupun mengamankan posisi selama menjabat.

Bentuk korupsi dalam jual beli jabatan adalah suap atau pemerasan. Suap bisa terjadi atas inisiatif dari calon pejabat atau karena kepala daerah yang berupaya memeras bawahan untuk kepentingan mempertahankan posisi atau promosi. Nilai suap bisa mencapai puluhan juta hingga miliaran rupiah tergantung posisi dan nilai strategis jabatan yang dikehendaki.

Bahkan, dalam posisi yang strategis praktik jual beli jabatan tak ubahnya seperti "balai lelang". Siapa yang mampu membayar tinggi akan berpeluang menempati posisi tersebut Semakin besar anggaran yang dikelola oleh pemegang jabatan, semakin tinggi nilai jual posisi tersebut

Lingkaran setan

Maraknya fenomena jual beli jabatan tidak saja memprihatinkan, tetapi juga berdampak buruk bagi tata kelola pemerintahan. Birokrasi cenderung korup dan tidak akan berjalan secara optimal karena dijalankan oleh orang yang bukan ahlinya. Tugas melayani rakyat akhirnya ter-

bengkalai karena birokrasi digunakan untuk melayani atasan atau kepala daerah.

Ibarat lingkaran setan, ketika seseorang memperoleh atau mempertahankan jabatan dengan cara menyuap kepala daerah, untuk mengembalikan uang suap tersebut sang pejabat akhirnya memanfaatkan kedudukan untuk melakukan korupsi. Dengan kondisi demikian, sulit berharap pejabat daerah akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat atau mendorong pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Praktik kotor jual beli jabatan pada dasarnya tidak perlu terjadi jika saja pemerintah daerah menerapkan aturan tentang pengisian suatu jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Berdasarkan aturan, pengisian jabatan seharusnya dilakukan melalui lelang terbuka untuk mendapatkan pejabat yang kredibel dan kompeten di bidangnya.

Agar korupsi jual beli jabatan tidak terjadi lagi di masa mendatang, KASN sebagai lembaga pengawas seleksi pejabat perlu dilibatkan dalam proses lelang atau penempatan jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Mekanisme seleksi harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan menggunakan pihak ke-, tiga yang kompeten atau panitia yang independen.

Sistem ini dipercaya mampu mencegah proses rekrutmen atau mutasi pejabat yang didasari pada jual beli jabatan dan konflik kepentingan, seperti atas dasar agama, suku, ataupun kepentingan politik.

Regulasi yang berkaitan dengan seleksi pejabat pemerintah sebaiknya ditinjau ulang dan jika perlu diperbaiki untuk menutup peluang terjadinya jual beli jabatan. Kerja sama KASN dengan KPK dan Kementerian Dalam Negeri perlu ditingkatkan, khususnya ketika melakukan pengawasan kinerja kepala daerah dalam pengangkatan dan penempatan pejabat daerah.

Emerson Yuntho







Original Post

Terdakwa mantan

Media Cetak Kompas Halaman 17
2018-11-6


Terdakwa mantan

Terdakwa mantan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jatim Samsul Arifien saat sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (5/11/2018).

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI







Original Post

1,5 Tahun Penjara untuk Dua Mantan Kadis di Jatim

Media Cetak Kompas Halaman 17
2018-11-6


1,5 Tahun Penjara untuk Dua Mantan Kadis di Jatim

Total terdakwa yang diadili dalam kasus suap berlanjut di Komisi B DPRD Jatim sebanyak sembilan orang. Permintaan dua terdakwa sebagai "justice collaborator" ditolak jaksa KPK.

SIDOARJO, KOMPAS - Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim Ar-dhi Prasetyawan dan Kepala Dinas Perkebunan Samsul Arifien dituntut pidana masing-masing satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan. Mereka dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap anggota Komisi B DPRD Jatim untuk memengaruhi fungsi pengawasan.

Dua kepala dinas itu merupakan pejabat keempat yang ditangkap KPK dalam kasus suap berkelanjutan terhadap semua anggota Komisi B DPRD Jatim. Sebelumnya adalah Kepala Dinas Peternakan Rochayati serta Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bambang Heryanto.

Tuntutan terhadap terdakwa Ardhi dan Samsul disampaikan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Senin (5/11/2018). Sidang diketuai Rochmad.

"Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP," ujar jaksa Wawan Yunarwanto.

Kasus suap terhadap Komisi B DPRD Jatim terungkap setelah operasi tangkap tangan KPK pada Juni 2017. Rochayati terbukti memberi Rp 175 juta, sedangkan Bambang Heryanto memberi Rp 300 juta. Uang diberikan melalui mantan Wakil Komisi B Kabil Mubarok dan Ketua Komisi B Mochammad Basuki.

Pemberian itu terkait komitmen pengawasan penggunaan anggaran 2017 dan penyusunan peraturan daerah tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina di Provinsi Jatim. Dalam sidang terungkap, Komisi B tak hanya menerima uang dari Dinas Pertanian dan Dinas Peter-

nakan, tetapi juga dari Dinas Perindag dan Dinas Perkebunan.

Wawan mengatakan, pada 2017, Dinas Perindag Jatim mendapat dana pelaksanaan anggaran Rp 200 miliar dari APBD Jatim. Komisi B meminta komitmen fee 10 persen dari plotting anggaran dinas atau Rp 2 miliar. Namun, Ardhi menolak dan akhirnya disepakati Rp 200 juta setahun. Uang diberikan setiap tiga bulan atau empat kali setahun masing-masing Rp 50 juta.

Tahap pertama, Ardhi memberikan Rp 30 juta, tetapi Basuki mengaku menerima Rp 50 juta. Tahap kedua, Ardhi memberikan Rp 50 juta sehingga totalnya Rp 80 juta," kata Wawan.

Menurut jaksa KPK, Mochamad Wiraksajaya, Samsul Arifien memberi Rp 140 juta dari total

komitmen triwulanan Rp 350 juta. Uang diberikan dua tahap, Rp 40 juta dan Rp 100 juta. Catatan Basuki, total uang pencairan triwulan pertama yang diterima dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jatim Rp 485 juta.

OPD yang merealisasikan komitmen triwulanan pada triwulan pertama adalah Dinas Perkebunan Rp 40 juta, Dinas Peternakan Rp 40 juta, Disnaker Rp 150 juta, Dinas Pertanian Rp 80 juta, Dinas Perdagangan Rp 50 juta, Dinas Kehutanan Rp 30 juta, Dinas Koperasi dan UMKM Rp 50 juta, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp 20 juta, dan satu dinas lagi Rp 25 juta

Tradisi lama

Menurut Kabil dan Basuki, uang setoran dari sembilan OPD

Jatim dibagikan ke semua anggota Komisi B yang berjumlah 19 orang. Pemberian uang komitmen itu tradisi lama DPRD yang dilestarikan meski besarannya berbeda dan mekanisme pencairan tidak sama.

Terdakwa Ardhi Prasetyawan dan Samsul Arifien mengajukan permohonan sebagai terdakwa yang bekerja sama dengan penegak hukum atau justice collaborator (JO. Namun, permohonan sebagai JC ditolak jaksa KPK karena tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan.

Alasannya, antara lain, terdakwa tak memberi keterangan andal dan signifikan untuk mengungkap fakta baru. Bahkan, saat jadi saksi dalam perkara terdakwa Basuki, terdakwa Ardhi tak memberikan semua keterangan.

Selain itu, terdakwa pelaku utama pemberi suap.

Menanggapi tuntutan jaksa KPK, Ardhi dan Samsul akan mengajukan nota pembelaan bersama kuasa hukum masing-masing. Sidang lanjutan penyampaian nota pembelaan dijadwalkan pekan depan.

Jaksa Wawan mengatakan, total terdakwa yang diadili dalam kasus suap berlanjut di Komisi B DPRD Jatim ada sembilan orang. Ketua Komisi B DPRD Jatim Muhammad Basuki dihukum tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider lima bulan kurungan serta uang pengganti Rp 225 juta subsider setahun penjara. Kabil Mubarok dihukum enam tahun enam bulan penjara dan denda Rp 350 juta subsider tiga bulan kurungan.

(NIK)







Original Post

KPK Bidik Anggota DPR Lain

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-11-6


KPK Bidik Anggota DPR Lain

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak menutup kemungkinan akan menjerat anggota DPR lainnya dalam kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2016. Saat ini KPK telah menetapkan dan menahan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dalam kasus tersebut.

"Ya semua proses penyidikan sedang berlangsung, tapi tentunya kalau mencukupi semua alat bukti ya kita akan lanjut ke sana (anggota DPR lain)," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jakarta, Senin (5/11).

Namun, kata Syarif, saat ini pihaknya masih fokus menuntaskan perkara yang sudah lebih dahulu menjerat Taufik. "Untuk sementara yang Kebumen itu sampai dengan yang terjaring sekarang saja," katanya.

KPK menetapkan Taufik sebagai tersangka dugaan suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2016. Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan perkara operasi tangkap tangan (OTT) pada pertengahan Oktober 2017 di Jawa Tengah.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ito diduga menerima suap sebesar Rp 3,65 miliar terkait pengurusan pengalokasian DAK untuk Pemkab Kebumen. Suap itu diduga merupakan bagian dah fee sebesar 5 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen.

Taufik disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara, PAN sudah menyepakati satu nama untuk menggantikan posisi Taufik dari kursi wakil ketua DPR perwakilan PAN. Hal itu disampaikan Ketua DPP PAN Yandri Susanto saat ditanyai rencana PAN mengajukan pergantian Taufik ke pimpinan DPR.

"Jadi, posisi Mas Taufik untuk penggantinya sudah ada satu nama. Jadi, di internal kami sudah mufakat untuk pengganti Mas Taufik, tinggal dikirim ke pimpinan DPR," ujar Yandri.

Menurut Yandri, nama yang telah disepakati tersebut urung dikirimkan ke pimpinan DPR karena lembaga legislatif itu masih dalam tahap reses hingga 20 November. "Walaupun kami kirim pekan ini tetap juga tertunda sampai pertengahan November dan rapat Bamus (Badan Musyawarah) terakhir itu hanya mengagendakan penutupan masa sidang," kata Yandri.

Badan Musyawarah DPR perlu mengagendakan rapat kembali untuk agenda pelantikan dan pengambilan sumpah pimpinan DPR baru. Artinya, kata Yandri, kalau pada 19 November suratnya masuk maka ketika masa sidang dibuka. Bamus perlu rapat kem- bali untuk menentukan kapan pelantikan dan pengambilan sumpah pimpinan DPR yang baru.

Ia menegaskan, proses pemilihan satu nama pimpinan DPR pengganti juga berlangsung mufakat. "Kalau dari PAN sudah clear, tidak ada tarik-menarik, silang sengketa di internal, mufakat dengan satu nama," kata Yandri.

Saat ditanyai siapa satu nama tersebut, Yandri enggan mengungkapnya. Menurut dia, satu nama tersebut adalah pengurus fraksi PAN sekaligus DPP PAN yang akan diumumkan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. "Satu nama sudah ada. Tapi siapa orangnya, bukan wewenang saya mengumumkan. Nanti biar Ketum," katanya.

ilham tirta/ FAUZIAH MURSID/DIAN FATH RISALAH







Original Post

Terkait Korupsi, Lima ASN Dipecat

Media Cetak Media Indonesia Halaman 19
2018-11-6


Terkait Korupsi, Lima ASN Dipecat

LIMA aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, diberhentikan tidak dengan hormat alias dipecat terhitung sejak 31 Oktober 2018. Mereka merupakan ASN aktif yang pernah terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. "Sebetulnya ada enam ASN yang diberhentikan. Lima ASN putusannya sudah inkracht. Satu lagi masih dalam proses hukum di pengadilan. Jadi status ASN yang satu orang masih diberhentikan sementara," terang Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur, Tohari Sastra, di ruang kerjanya, kemarin.

Pemberhentian enam ASN itu merupakan tindak lanjut terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Men-

teri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15/2018, dan Nomor 1S3/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, karena Melakukan Kejahatan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.

Poinnya, kata Tohari, SKB Tiga Menteri itu memerintahkan agar pejabat pembina kepegawaian di daerah harus segera memberikan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ASN yang terlibat kasus tindak pidana korupsi. "Kami diberikan waktu hingga 30 Desember 2018. Jika dalam waktu itu pejabat

pembina kepegawaian di daerah tidak melaksanakannya, kami nanti yang diberikan sanksi pemberhentian," ujar Tohari.

Berdasarkan catatan BKPPD Kabupaten Cianjur, terdapat lima ASN yang pernah tersandung masalah hukum gara-gara korupsi dan satu orang ASN dalam proses peradilan.

Lima ASN yang sudah diberhentikan itu berinisial EI, HK, A, GJ. dan MJ. Adapun satu ASN yang masih dalam proses peradilan berinisial DAH.

Dengan sanksi ini, ujar dia, berarti mereka tidak mendapatkan dana pensiun.

Dalam PP Nomor 11/2017 dijelaskan bahwa ASN yang terlibat korupsi tidak ada batasan berapa tahun mereka mendapat hukuman dana pensiun hilang.

(BB/N-3)







Original Post

Eks Bupati Bandung Barat Dituntut 8 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-11-6


Eks Bupati Bandung Barat Dituntut 8 Tahun

JAKSA KPK menuntut mantan Bupati Bandung Barat. Abubakar dihukum penjara 8 tahun, membayar denda Rp400 juta dan uang pengganti Rp601 juta.

Tuntutan dibacakan di Pengadilan Tipikor Bandung, kemarin. Menurut jaksa, Abubakar terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Korupsi,juncto Pasa] 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa juga meminta hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Abubakar berupa pencabutan hak politik selama 3 tahun. "Kita minta hak dipilih dan untuk memilih dicabut karena walau bagaimanapun yang bersangkutan sebelumnya menjabat ketua DPC PDIP dan setelah itu menjabat Bupati Bandung Barat. Untuk memberi contoh yang baiklah," jelas Jaksa Budi Nugraha setelah pembacaan tuntutan.

Seusai sidang Abubakar mengatakan akan membahas tuntutan ini dengan penasihat hukumnya kepada penasehat hukumnya. "Itu kan baru tuntutan, nanti dipertimbangkan," kata Abubakar yang berjalan dengan tumpuan tongkat.

Pada sidang kemarin, jaksa KPK juga membacakan tuntutan terhadap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bandung Barat. Weti Lembanawati dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bandung Barat, Adiyoto.

Jaksa meminta Weti dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp9 juta. Adapun Adiyoto 6 tahun penjara. Keduanya terbukti terlibat dalam kasus suap Abubakar.

Perkara ini juga menyeret Asep Hikayat, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bandung Barat. Asep lebih dulu divonis 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Majelis hakim menyatakan Asep terbukti memberikan setoran Rpl 10 juta kepada Abubakar. Perbuatan Asep memenuhi unsur Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Pemberantasan Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-I KUHP, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Aset menyetor uang untuk membantu keperluan istri Abubakar, Elin Suharliah yang mencalonkan diri sebagai Bupati Bandung Barat pada Pilkada 2018.

byu







Original Post

Hukuman Dokter Bimanesh Ditambah Jadi 4 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-11-6


Hukuman Dokter Bimanesh Ditambah Jadi 4 Tahun Penjara

PENGADILAN Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding jaksa KPK dalam perkara Bimanesh Sutardjo. Hukuman dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau itu pun diperberat.

Majelis hakim banding sepakat menambah hukuman bagi Bimanesh, baik pidana penjara maupun denda. Dari semula pidana penjara 3 tahun menjadi 4 tahun.

Adapun denda dari semula Rp 150 juta subsider 1 bulan kurungan, menjadi Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Putusan itu dibacakan bergantian ketua majelis Hakim Ester Siregar dan para hakim anggota I Nyoman Sutama, James Butar-butar, Anthon R Saragih, Jeldi Ramadhan.

"Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 Juli 2018 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PNJkt.Pst yang dimintakan banding tersebut," kata Hakim Ester.

Majelis menyatakan Bimanesh terbukti bersama-sama Fredrich Yunadi merintangi penyidikan KPK terhadap Setya Novanto. Fredrich adalah mantan pengacara Novanto.

Novanto beberapa kali mangkir pemeriksaan KPK. Keberadaan mantan Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar juga tak diketahui.

Belakangan, Novanto dirawat di RS Medika Permata Hijau. Sebelum Novanto dirawat Fredrich

sudah berkoordinasi dengan Bimanesh. Keduanya memanipulasi data medis Novanto dengan keterangan sakit akibat kecelakaan.

Majelis menilai Bimanesh menyadari bahwa Novanto saat itu sedang dalam pencarian KPK. Namun Bimanesh tidak memberi tahu KPK bahwa Novanto tengah dirawat. Hal ini menyebabkan pemeriksaan terhadap Novanto terhalang.

Bimanesh juga sengaja menonaktifkan ponsel pribadinya setelah memeriksa Novanto. Penyidik KPK jadi kesulitan memantau kondisi Novanto.

"Menyatakan terdakwa dokter Bimanesh Sutarjo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi," putus majelis hakim.

Bimanesh terbukti melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menurut majelis, hal yang memperberat hukuman karena Bimanesh menyalahgunakan wewenangnya sebagai dokter. Perbuatannya mencoreng dunia kedokteran Indonesia.

Meski vonis Bimanesh diperberat, jaksa KPK masih menimbang-nimbang putusan ini. "Kami pelajari dulu salinan putusan lengkapnya, untuk upaya hukum selanjutnya," kata Jaksa Takdir Suhan.

byu







Original Post

Anggota DPR Tagih "Fee" Untuk Bayar Saksi Pilkada

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-11-6


Anggota DPR Tagih "Fee" Untuk Bayar Saksi Pilkada

Kasus Percaloan Anggaran Perimbangan Daerah

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menggabungkan sidang tiga terdakwa kasus suap pengurusan anggaran perimbangan keuangan daerah.

PENGGABUNGAN sidang untuk mendengarkan keterangan Direktur CV Iwan Binangkit, Ahmad Ghiast, saksi di perkara Amin Santono (mantan anggota Komisi XI DPR), Eka Kamaluddin (orang dekat Amin Santono), dan Yaya Purnomo (pejabat Kementerian Keuangan).

Di awal sidang, jaksa penuntut umum KPK menanyakan uang yang pernah diberikan Ghiast kepada kepada ketiga terdakwa. Ghiast menuturkan, Eka menawarkan bantuan agar Kabupaten Sumedang mendapat tambahan anggaran dari APBN Perubahan 2018.

Sebagai kontraktor rekanan

Pemkab Sumedang, Ghiast tertarik dengan tawaran itu. Ia berharap jika berhasil, perusahaannya bisa menggarap proyek infrastruktur dari anggaran tambahan itu.

Ghiast kemudian menyerahkan proposal permohonan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp25,8 miliar untuk Kabupaten Sumedang, kepada Eka. Eka meneruskan ke Amin Santono.

Amin akan mengusulkan tambahan DAK Kabupaten Sumedang sebagai program aspirasi anggota DPR. Namun ia meminta imbalan "fee" 7 persen dari anggaran yang disetujui.

Amin lalu menyuruh Eka menagih uang panjar. Eka mengontak Ghiast via WhatsApp. "Katanya, Pak Amin minta bantuan uang Rp 500 juta untuk bayar saksi anaknya yang mencalonkan diri di pemilihan Bupati Kuningan 2018," tutur Ghiast.

Anak Amin, Yosa Octora Santono maju sebagai wakil bupati Kuningan. Ia berpasangan dengan Toto Taufikurohman Kosim.

Ghiast bersedia membantu keperluan Yosa. Uang Rp 100 juta ditransfer ke rekening Eka. Sisanya Rp400 juta diserahkan tunai ketika bertemu Amin dan Eka di restoran kawasan Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. "Saya mau bantu, ya mudah-mudahan saling bantu

agar proposal saya disetujui," kata Ghiast.

Tak hanya itu. Eka juga menghubungi Ghiast meminta Rp 10 juta untuk Yaya Purnomo. "Minta bantuan ke saya untuk biaya persalinan istri Yaya Purnomo," sebut Ghiast.

Kesaksian sama disampaikan Idawati, PNS Pemerintah Kota Bandar Lampung. Menurutnya, Eka pernah meminta uang untuk keperluan kampanye anak Amin. "Dia (Eka) bilang ada keperluan anaknya Pak Amin. Tolong Lampung Tengah itu dimintain dana itu," ungkapnya.

Ida menjadi penghubung Eka dengan pejabat Pemkab Lampung Tengah dalam pengurusan anggaran tambahan untuk daerah itu di APBN 2018.

Kabupaten Lampung Tengah

akhirnya mendapat tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp79,775 miliar dan Dana Insentif Daerah (DID) Rp8,5 miliar.

Amin menyuruh Eka menagih "fee" pengurusan anggaran itu. Eka meminta kepada Ida, yang kemudian meneruskannya ke pejabat Pemkab Lampung Tengah.

Jaksa KPK lantas bertanya kepada Ida berapa uang yang diberikan kepada Amin melalui Eka. Menurut Ida, jumlahnya Rp3,175 miliar. "Tiga kali (penyerahan), Rpl miliar, terus Rp 1,5 miliar dan terakhir Rp675 juta," sebut Ida.

Jaksa meminta penegasan pemberian ke berapa yang dipakai untuk keperluan anaknya Amin. Ida tak ingat.

byu







Original Post

Kementerian Agama Bentuk Satgas Umroh

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 6
2018-11-6


Kementerian Agama Bentuk Satgas Umroh

Cegah Jamaah Kena Tipu

Kementerian Agama (Kemenag) bakal membentuk satuan tugas penanganan masalah penyelenggaraan umrah (Satgas Umrah) bersama lintas kementerian dan lembaga.

"SATGAS umroh ini untuk mencegah penyalahgunaan investasi dama umroh. Koordinasi dan konsolidasi penting dilakukan untuk pencegahan dan penanganannya." ujar Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim, kemarin.

Kementerian dan lembaga yang dilibatkan adalah Kementerian Perdagangan, Pariwisata, Luar Negeri, Hukum dan HAM, serta Kementerian Kominfo.

Selain itu, juga dilibatkan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PPATK dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Menurut Arfi, satgas umroh diperlukan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam melakukan penanganan masalah umroh. Harapannya, penanganan masalah bisa lebih terintegrasi dan sistematis sehingga potensi permasalahan bisa diminimalisir.

Arfi menjelaskan, bahwa kerja sama ini bersifat khusus menyangkut persoalan penyelenggaraan umroh.

"Kerja sama ini bersifat khusus, dibentuk untuk lebih fokus pada penanganan masalah umroh. Kalau Satgas Waspada Investasi (SWI) lebih umum, menyangkut beragam bentuk penghimpunan dana masyarakat dan investasi," ujarnya.

Ia berharap dengan adanya satgas umroh bisa dilakukan deteksi dini terkait aktivitas investasi dalam pengelolaan dana umroh yang dihimpun dari masyarakat.

Faktanya, di antara persoalan yang muncul adalah aktivitas Non penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU) yang melakukan penggalangan dana umroh.

"Kerja sama ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Agama dengan K/L (Kementerian/Lembaga, Red) terkait," tuturnya.

Rizal dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengapresiasi. Menurutnya, upaya Kemenag perlu didukung dalam rangka mengefektifkan koordinasi dan sinergi lintas kementerian/ lembaga dalam penanganan permasalahan umroh.

"Saya melihat, kerja sama ini mengusung semangat untuk meminimalisir masalah umroh yang mengganggu masyarakat," ujarnya.

Usulan lain yang berkembang dalam pembahasan ini adalah kemungkinan untuk melibatkan Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan.

Kasi Pengawasan Umroh Kemenag Ali Makhzumi mengatakan, satgas umroh ini diorientasikan untuk deteksi dini dan pencegahan persoalan umroh. Adapun MA dan Kejaksaan pada aspek penegakkan hukum.

"Ruang lingkup satgas umroh ini adalah pencegahan dan penanganan masalah umroh," ujar Ali.

Tahun lalu, Kementerian Agama mencabut izin dua travel umroh, yakni First Travel dan PT Biro Perjalanan Wisata Al Utsmaniyah Tour (Hannien Tour). Kedua travel itu menawarkan promo paket umroh murah dengan skema MLM.

Nasabah korban First Travel telah mengajukan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Belakangan, muncul lagi kasus biro perjalanan umroh nakal dan meresahkan, seperti PT Solusi Balad Lumampah (SBL). Biro umroh ini masuk radar pengawasan Kemenag lantaran menunda pemberangkatan umroh.

SBL memiliki sekitar 15.619 calon jemaah umroh. Perusahaan ini menunda keberangkatan mereka dari yang semula pada Desember 2017 dan Januari 2018 menjadi Februari, Maret, April dan Mei 2018. Kemenag telah mengirim teguran tertulis dan memerintahkan SBL memberangkatkan 3.000 calon jamaah yang sudah ditunda.

qar







Original Post

Taspen Siap Cairkan Jaminan Kematian Kecelakaan Kerja

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 18
2018-11-6


Taspen Siap Cairkan Jaminan Kematian Kecelakaan Kerja

4 Hakim Agung Jadi Korban Lion Air JT-610

PERISTIWA memilukan jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 pada Senin lalu (29/10), meninggalkan duka bagi keluarga korban. Salah satu bentuk tanggung jawab sebagai pengelola perusahaan asuransi dan dana pensiun milik negara, PT Taspen Persero mengaku siap dan proaktif membayarkan jaminan kematian dan kecelakaan kerja, yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 6,12 miliar kepada 47 aparatur sipil negara (ASN), yang turut menjadi korban jatuhnya pesawat tersebut.

Diketahui, dari 189 manifest penumpang pesawat Lion Air JT-610 yang jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, terdapat 47 orang pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi korban. Sekitar 21 PNS berasal dari Kementerian Keuangan. 10 PNS dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 5 PNS, 4 orang Hakim Agung dari Mahkamah Agung (MA), 3 orang dari Migas, 1 orang masing-masing dari Kementerian Kehutanan dan Kesehatan.

Jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 lalu, ikut menewaskan empat orang Hakim Agung. Di antaranya Hasnawati, Yuning-tyas Upiek Kani ka wati. Rijal Mahdi dan M Ikhsan Riyadi.

Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro menuturkan, pihaknya turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada keluarga korban, atas kejadian nahas tersebut.

"Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan semoga alhamarhum maupun almarhumah diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Semog.- ipa yang kami lakukan dengan memberikan kewajiban pertanggungan kepada korban, dapat meringankan beban keluarga," ucap Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Iqbal menuturkan, seluruh pegawai negeri sudah diasuransikan

oleh negara. Negara membayar jaminan para PNS dan aparatur sipil negara. Selain iuran pokok sampai empat bulan pertama, pemegang polis dari korban, juga memperoleh jaminan kematian serta kecelakaan kerja yang jumlah mencapai sekitar Rp 136 juta rata-rata per orang.

Jumlah itu masih ditambah, jika korban memiliki anak, dengan pertanggungan mencapai Rp 15juta per anak, dengan maksimal dua anak yang akan diberikan melalui asuransi beasiswa oleh anak usaha Taspen, yaitu PT Taspen Life.

"Kami melakukan inisiatif pengembalian premi kepada anak korban melalui pemberian beasiswa. Hal ini atas pertimbangan manfaatnya yan bisa dua kali lipat dari premi. Sehingga bisa mencapai Rp 30 juta per anak. Dan nanti ketika lulus SD, SMPdan SMA, mudah-mudahan sampai kuliah, bisa dicairkan untuk membiayai sekolah," imbuh bekas Bos BTN ini.

Namun untuk proses pencairan. Iqbal menyatakan, hal itu masih menunggu keputusan pasti dari pemerintah dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basamas), terkait status para korban jatuhnya pesawat Lion A ir JT-610.

Pasalnya, dalam pemberian asuransi jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja, jumlah premi dibedakan menjadi kategori kematian meninggal biasa, atau tewas dalam arti dalam menjalankan tugas.

Tak hanya menunggu kepastian dari status korban dari Basamas, status tewas korban itu ditentukan oleh pejabat pembina kepegawaian dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), terkait adanya surat SPD (Surat Perjalanan Dinas). ""Berdasarkan surat pembina kepegawaian yang hari ini (kemarin) belum ada suratnya," kata Iqbal.

DWI







Original Post

BERI PENJELASAN

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 18
2018-11-6


BERI PENJELASAN

Direktur Utama PT Taspen Iqbal Latanro (kiri) berbincang dengan Direktur Utama Taspen Life Maryoso Sumaryono di sela penyerahan santunan kepada ahli waris Hakim Agung yang menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air di Jakarta, kemarin.

MOHAMMAD QORI/RM







Original Post

Bandung Barat Kini Punya Pengadilan Agama

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 4
2018-11-6


Bandung Barat Kini Punya Pengadilan Agama

NGAMPRAH Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna meresmikan kantor Pengadilan Agama Ngamprah yang berlokasi di lantai dasar Masjid Ash-Shiddiq. Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, Senin (5/11/2018). Umbara menyatakan, peresmian PA itu adalah salah satu satu program 100 hari kerja dia bersama Wakil Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan. "Dengan PA Ngamprah ini, warga dimudahkan dalam mengurus sejumlah sengketa. Dulu, warga Rongga dan Gununghalu harus menempuh 4-5 jam buat mencari keadilan. Kini, warga KBB tak perlu lagi ke Soreang. Tinggal dadang ke Masjid Ash-Shiddiq," katanya. Ke depan, Pemkab Bandung Barat akan membantu pembangunan gedung khusus untuk PA Ngamprah, setelah ada anggaran dari pemerintah pusat. Jadi. PA Ngamprah bisa lebih representatif. "Kami juga ingin memfasilitasi pembangunan kantor polres, kejaksaan, dan kodim. Itu semua diharapkan bisa dibangun di sekitar kompleks pemerintah, sehingga pelayanan buat masyarakat pun bisa lebih mudah," katanya. Ketua Pengadilan Ngamprah, Senen mengungkapkan, pendirian PA Ngamprah telah diresmikan Mahkamah Agung pada 22 Oktober lalu. Senen mengapresiasi upaya Pemkab Bandung Barat untuk menghadirkan Kantor PA Ngamprah sehingga penanganan perkara bisa lebih mudah. "Kami siap melayani warga. Saat ini kami punya enam hakim. Perkiraan, untuk KBB, ada 4.000 perkara per tahun. Memang masih ada sejumlah kekurangan sarana dan prasarana di PA Ngamprah," katanya.

(HH)







Original Post

Bupati Bandung Barat Dituntut 8 Tahun Penjara

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 10
2018-11-6


Bupati Bandung Barat Dituntut 8 Tahun Penjara

BANDUNG -Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut mantan Bupati Kabupaten Bandung Barat Abubakar dengan hukuman penjara selama delapan tahun dan denda sebesar Rp 400 juta.

"Abubakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar salah satu jaksa, Budi Nugraha, saat membacakan tuntutannya, di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (5/11).

Jaksa juga menuntut Abubakar untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 601 juta. Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa.

"Seluruh harta benda dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dijatuhi pidana penjara enam bulan," kata dia.

Jaksa juga menuntut pencabutan hak untuk memilih dan dipilih selama

tiga tahun sejak keputusan dinyatakan inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Tuntutan bukan hanya ditujukan kepada Abubakar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adityo, dituntut hukuman penjara masing-masing selama tujuh dan enam tahun serta denda Rp 200 juta.

Usai membacakan tuntutan, sidang dengan agenda pembelaan atau ple-doi ditunda hingga tiga minggu ke depan. Penundaan ini berdasarkan permintaan kuasa hukum Abubakar serta majelis hakim.

"Persidangan ditunda hingga Senin tanggal 26 November untuk pembacaan pledoi," kata hakim Fuad Muhammadi.

Usai mendengar tuntutan tersebut, Abubakar yang akan keluar ruangan tidak memberikan banyak keterangan.

"Nanti akan dikoordinasikan dulu," katanya,

(ant)







Original Post

Kasus Taufik Kurniawan, KPK Telusuri Anggota DPR Lain

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-11-6


Kasus Taufik Kurniawan, KPK Telusuri Anggota DPR Lain

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menelusuri dugaan keterlibatan anggota DPR lain dalam kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2016. Jika mempunyai alat bukti, KPK akan mengungkapkan dugaan keterlibatan anggota DPR lain khusus dari dapil yang sama dengan Taufik.

"Semua proses penyelidikan sedang berlangsung. Tapi tentunya kalau mencukupi semua alat bukti, kita akan lanjut ke sana," ujar Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif di KPK, Jakarta, Senin (5/11).

KPK, kata Laode, masih fokus pada pemeriksaan orang-orang terjerat kasus tersebut sehingga bisa mengungkap keterlibatan pihak lain yang ikut bertanggung jawab. "Sementara untuk Kebumen itu sampe yang terjaring sekarang saja," tutur dia.

Sebagimana diketahui, KPK telah menetapkan Taufik sebagai tersangka suap terkait perolehan anggaran DAK Kabu-

paten Kebumen yang bersumber dari APBN Perubahan tahun anggaran 2016. Taufik diduga membantu perolehan anggaran itu. Dia diduga menerima Rp3,65 miliar dari Bupati nonaktif Kebumen Muhamad Yahya Fuad.

Setelah adanya penyerahan uang, dalam pengesahan APBN Perubahan tahun anggaran 2016, Kabupaten Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan sebesar Rp 93,37 miliar. DAK itu direncanakan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Kebumen.

Proses penyelidikan terhadap Taufik telah dilakukan sejak Agustus 2018. Dia telah diminta keterangan saat proses penyelidikan pada awal September 2018. Taufik pun telah dicegah berpergian keluar negeri untuk enam bulan ke depan.

Tetapkan Satu Nama

Ketua DPP Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan, partainya telah menetapkan satu nama pengganti

Taufik Kurniawan sebagai wakil ketua DPR.

Penggantian itu menyusul setelah ditetapkan Taufik sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen Jawa, Tengah.

Namun Yandri enggan menyebutkan sosok pengganti Taufik karena akan disampaikan Ketua Umum DPP PAN.

"Posisi Taufik Kurniawan untuk penggantinya sudah ada satu nama. Jadi di internal kami sudah mufakat untuk pengganti Taufik tinggal dikirim ke pimpinan DPR," kata Yandri.

Dia menegaskan PAN tidak dalam posisi silang sengketa di internal terkait posisi wakil ketua DPR karena secara mufakat sudah disetujui satu nama.

Terkait beredarnya nama Mulfachri Harahap dan Hanafi Rais sebagai kandidat pengganti Taufik, Yandri enggan menanggapinya karena ketua umum PAN yang berwenang mengumumkannya.

(bI /ant)







Original Post

Taspen Siap Santuni 47 PNS Korban Lion Air JT-610

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 21
2018-11-6


Taspen Siap Santuni 47 PNS Korban Lion Air JT-610

JAKARTA - Peristiwa memilukan jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 pada Senin (29/10) meninggalkan duka bagi keluarga korban. Salah satu bentuk tanggung jawab sebagai pengelola perusahaan asuransi dan dana pensiun milik negara, PTTaspen (Persero) mengaku siap dan proaktif membayarkan jaminan kematian dan kecelakaan kerja yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 6,12 miliar kepada 47 aparatur sipil negara, yang turut menjadi korban jatuhnya pesawat tersebut.

Diketahui, dari 189 manifest penumpang pesawat Lion Air JT-610 yang jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, terdapat 47 orang pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi korban. Sekitar 21 PNS berasal dari Kementerian Keuangan, 10 PNS dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lima PNS, empat orang Hakim Agung dari Mahkamah Agung (MA), tiga orang dari Migas, satu orang masing-masing dari Kementerian Kehutanan dan Kesehatan.

Direktur Utama Taspen Iqbal La-tanro menuturkan, pihaknya turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada keluarga korban, atas kejadian nahas tersebut.

"Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan semoga alhamarhum maupun almarhumah diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Semoga apa yang kami lakukan dengan memberikan kewajiban per-

tanggungan kepada korban, dapat meringankan beban keluarga," ucap Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Senin (5/11).

Iqbal menuturkan, seluruh pegawai negeri sudah diasuransikan oleh negara. Negara membayar jaminan para PNS dan aparatur sipil negara. Selain pokok sampai empat bulan pertama, pemegang polis dari korban, juga memperoleh jaminan kematian serta kecelakaan kerja yang jumlahnya mencapai sekitar Rp 136 juta rata-rata per orang.

Jumlah itu masih ditambah, jika korban memiliki anak, dengan pertanggungan mencapai Rp 15 juta per anak, dengan maksimal dua anak yang akan diberikan melalui asuransi beasiswa oleh anak usaha Taspen, yaitu PT Taspen Life.

"Kami melakukan inisiatif pengembalian premi kepada anak korban melalui pemberian beasiswa. Hal ini atas pertimbangan manfaatnya yang bisa dua kali lipat dari premi, sehingga bisa mencapai Rp 30 juta per anak. Sehingga nanti ketika lulus SD, SMP dan SMA, mudah-mudahan sampai kuliah, bisa dicairkan untuk membiayai sekolah," imbuh bekas bos BTN ini.

Namun untuk proses pencairan, Iqbal mengatakan, hal itu masih menunggu keputusan pasti dari pemerintah dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), terkait status para korban jatuhnya pesawat Lion Air JT-610.

(ks)







Original Post

Abubakar Dituntut 8 Tahun

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 4
2018-11-6


Abubakar Dituntut 8 Tahun

Jaksa juga Meminta Hak Pilih dan Memilih Dicabut Selama 3 Tahun

BANDUNG, (PR). Jaksa penuntut umum dari KPK menuntut mantan Bupati Bandung Barat Abubakar berupa pidana penjara 8 tahun, denda Rp 400 juta, dan harus membayar uang pengganti Rp 601 juta. Jaksa juga meminta hak pilih dan memilih Abubakar dicabut selama 3 tahun sejak ada keputusan inkrah.

Hal itu terungkap dalam sidang tuntutan yang digelar di Ruang I Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Senin (5/11/-2018). Sidang dipimpin ketua majelis hakim Fuad Muhammady.

Dalam surat tuntutannya, jaksa dari KPK, Budi Nugraha menilai Abubakar terbukti bersalah dan meyakinkan telah menerima uang dari para kepala SKPD untuk kepentingan istrinya, Elin Suharliah, dalam Pilkada 2018. Untuk uang pengganti Rp

601 juta, apabila Abubakar tak bisa membayar, harta bendanya disita. Apabila tidak punya harta benda, harus diganti hukuman pidana selama 6 bulan pidana.

Selain Abubakar, dalam sidang itu jaksa juga menyampaikan surat tuntutan untuk dua terdakwa lainnya yaitu mantan Kadis Indag Weti Lembanawati dan mantan Kepala Bapelitbangda Adiyoto. Untuk Weti, jaksa menuntutnya dengan hukuman pidana 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, subsider 3 bulan kurungan. Sementara Adiyoto dituntut hukuman 6 tahun penjara, denda Rp 200 juta, subsider 3 bulan penjara.

Dalam pertimbangan surat tuntutan setebal 500-an halaman itu, jaksa menyatakan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemberantasan korupsi. Atas tuntutan itu, ketiga terdakwa akan menyampaikan nota pembelaan atau pledoi.

Dalam paparannya, jaksa membeberkan, pada Januari hingga April 2018, Abubakar telah menerima uang secara* bertahap dengan total

Rp 860 juta. Uang itu hasil urunan dari 17 kepala SKPD di Pemkab Bandung Barat. Uang tersebut dipakai untuk keperluan pencalonan Elin Suharliah (istri Abubakar) dan Maman S Sunjaya yang maju dalam Pilkada KBB 2018. Salah satunya dipakai untuk membayar survei In-dopoling. Uang itu diterima melalui Weti Lembanawati dan Adiyoto.

"Potensi"

Lebih lanjut, jaksa memaparkan sejumlah kode yang digunakan para terdakwa terkait pengumpulan uang. Salah satu kata yang kerap digunakan Abubakar yaitu "potensi" yang merujuk pada uang. Kata itu beberapa kali diucapkan Abubakar saat berkomunikasi dengan Weti dan Adiyoto.

Rekaman percakapan pernah beberapa kali diperdengarkan di persidangan. Selama sidang, terungkap juga bahwa Abubakar sempat menyuruh anaknya, Aulia Hasan Sumantri mengambil "potensi" Rp 100 juta dari Weti Lembanawati.

Jaksa juga mengungkit tentang pernyataan Abubakar yang dianggap sebagai ancaman bagi para kepala

SKPD agar memberi uang membantunya. Abubakar sempat mengeluarkan pernyataan "jika tidak bisa dibina, maka binasakan".

Seusai sidang, tim kuasa hukum Abubakar, Iman Nurhaeman mengaku keberatan dengan tuntutan jaksa KPK terhadap kliennya. Soalnya, selama ini Abubakar tidak aktif terkait semua tuduhan yang dilontarkan KPK di persidangan. "Pak Abu, dari berbagai sadapan yang diperdengarkan KPK, tidak menyatakan langsung soal permintaan uang ke setiap kepala SKPD," katanya.

Iman menuturkan bahwa di persidangan ada fakta soal ungkapan Abubakar yang meminta bantuan. Namun, semua itu ditafsirkan setiap SKPD berupa bantuan secara materi.

Selain itu, kata dia, semua SKPD yang dihadirkan ke persidangan, tak mengonfirmasi kepada Abubakar soal permintaan uang itu.

"Abubakar tak mungkin meminta bantuan dana di forum umum. Itu hanyalah penafsiran yang salah para SKPD. Kesalahan mereka juga tidak mengonfirmasi ke Abubakar," ujarnya.

(Yedi Supriadi)







Original Post

Kabut Polusi sebelum Pesta Kembang Api

Media Cetak Jawa Pos Halaman 7
2018-11-6


Kabut Polusi sebelum Pesta Kembang Api

NEW DELHI Masyarakat Hindu di India merayakan Diwali alias Festival Cahaya besok (7/11). Dalam perayaan tahunan tersebut, biasanya ada begitu banyak kembang api yang dibakar, lilin yang dinyalakan, dan obor yang dijadikan hiasan.

Dampak pembakaran itu akan membuat India berselimut asap. Namun, sejak pekan lalu India berselubung asap. Bukan gara-gara Diwali, melainkan polusi.

Dalam laporannya kemarin (5/11), Reuters menyebut kadar partikel PM 2,5 di udara New Delhi mencapai 400 per meter kubik. Kondisi tersebut 24 kali lipat dari batas normal yang 25 per meter kubik. "New Delhi merupakan kota dengan tingkat polusi udara tertinggi ke-6 di dunia." Demikian bunyi keterangan tertulis Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Tahun ini WHO kembali merilis daftar kota-kota dengan udara terburuk di dunia. Total ada 20 kota. Ironisnya, 14 kota di antaranya berada di India. Di negara PM Narendra Modi tersebut, penyebab utama polusi udara adalah pembakaran lahan dan sisa panen.

"Tingkat polusi seperti ini bakal memperpendek umur Anda," ujar Krishan Kumar Aggarwal, ketua Heart Care Foundation India, kepada Al Jazeera.

Lantas, bagaimana dengan Diwali yang identik dengan api dan asap? Modi tetap memperbolehkan warganya bersenang-senang dengan kembang api. Bulan lalu, Mahkamah Agung (MA) India mengimbau masyarakat untuk hanya menyalakan kembang api yang ramah lingkungan.

(bil/c144/hep)







Original Post

Dua Eks Kadis Dituntut 1,5 Tahun

Media Cetak Jawa Pos Halaman 9
2018-11-6


Dua Eks Kadis Dituntut 1,5 Tahun

Kasus Suap Komisi B DPRD Jawa Timur

SIDOARJO Dua eks kepala dinas provinsi yang terkait kasus suap kepada Komisi B DPRD Jawa Timur dituntut 1 tahun 6 bulan. Tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu terungkap di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo kemarin (5/11). Keduanya dianggap bersalah lantaran memberikan uang dengan maksud memengaruhi fungsi pengawasan dari DPRD.

Mereka adalah eks Kepala Perindustrian dan Perdagangan M. Ardi Prasetyawan dan eks Kepala Dinas Perkebunan M. Samsul Arifin. Yang menjalani sidang Pertama adalah Samsul. Menurut jaksa KPK, dia terbukti telah memberikan uang Rp 140 juta.

"Uang tersebut diberikan dua tahap, yakni Maret Rp 40 juta dan Juli Rp 100 juta," ujar jaksa KPK Mochammad Wiraksaj aya.

Caranya, Samsul menyanggupi adanya uang triwulanan yang dibe-

rikan kepada M. Basuki, eks ketua Komisi B DPRD Jatim. Dalam kasus tersebut, Basuki sudah divonis tujuh tahun penjara.

Selain itu, jaksa menuntut Samsul membayar denda Rp 50 juta. Apabila tidak sanggup, dia harus mengganti dengan hukuman penjara selama tiga bulan.

Setelah sidang Samsul, eks Ka-disperindag Ardi juga dituntut hukuman yang sama. Dia dinyatakan terbukti memberikan uang kepada Komisi B DPRD Jatim. Uang yang diberikan Ardi melalui dua tahap. Totalnya Rp 80 juta. Dana pertama Rp 30 juta diberikan langsung kepada

DENNY MAHAADKA/JAWA POS

M. Samsul Arifin

Basuki. Kedua, melalui staf komisi yangmenjadi terpidana,yakni Rahman Agung, sebesar Rp 50 juta.

Uang suap itu kemudian diberikan kepada bendahara komisi, yakni Atika Bonowati. Lalu, uang tersebut, menurut beberapa keterangan saksi selama persidangan, dibagi ke semua anggota komisi B. "Hal tersebut merupakan tradisi," ujar Wawan Yunarwanto, jaksa KPK lainnya.

Di sisi lain, Wawan tidak mengabulkan permohonan dua terdakwa sebagaijustice collaborator karena keterangannya dianggap tidak membantu membuka kasus korupsi.

M Ardi Prasetiawan/ (den/c10/end)







Original Post

Kasus Eddy Sindoro, KPK Panggil Mantan Sekretaris MA

Media Online KOMPAS.com
2018-11-06


JAKARTA, - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, Selasa (6/11/2018).

Ia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Selasa, 6 November 2018 diagendakan pemeriksaan terhadap Nurhadi sebagai saksi untuk tersangka ESI (mantan petinggi Lippo GroupEddy Sindoro)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/11/2018).

KPK, kata Febri, juga berencana memanggil istri Nurhadi, Tin Zuraida.

Baca juga:

Namun, Tin meminta penjadwalan ulang karena sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.

Tin saat ini merupakan staf ahli bidang politik dan hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"KPK telah menerima surat dari Kementerian PAN RB yang menginformasikan Tin Zuraida sedang melaksanakan tugas perjalanan dinas di luar negeri dari tanggal 3 sampai 7 November 2018, sehingga ada permintaan penjadwalan ulang setelah itu," kata dia.

Dalam kasus ini, Eddy Sindoro ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Baca juga:

Kasus ini sudah bergulir sejak tahun 2016. Eddy sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2016.

Eddy diduga terkait penyuapan dalam pengurusan sejumlah perkara beberapa perusahaan di bawah Lippo Group, yang ditangani di PN Jakarta Pusat.

Kasus suap terkait pengurusan sejumlah perkara beberapa perusahaan di bawah Lippo Group, berawal dari penangkapan terhadap pegawai PT Artha Pratama Anugerah, Doddy Aryanto Supeno dan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, pada April 2016.

Pada Agustus 2018, Nurhadi menjadi saksi bagi terdakwa Doddy Aryanto Supeno.

Nurhadi mengakui bahwa mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro, pernah memintanya untuk membantu mengurus salah satu perkara pengajuan peninjauan kembali (PK).

Baca juga:

Meski demikian, Nurhadi menyatakan tidak dapat mengingat perkara apa yang dimintakan oleh Eddy Sindoro.

Menurut Nurhadi, seingat dia perkara yang dimaksud Eddy terkait upaya PK salah satu pihak ke Mahkamah Agung.

Pengajuan PK dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Nurhadi mengakui bahwa ia dan Eddy merupakan teman dekat yang sudah kenal sejak tahun 1975.

Setelah mendapat keluhan dari Eddy Sindoro, Nurhadi kemudian menghubungi panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Nurhadi meminta agar berkas perkara sesuai yang diminta Eddy Sindoro, segera dikirimkan ke Mahkamah Agung.

"Memang, jadi Sekretaris MA saya punya kewenangan dan tanggung jawab terhadap aparatur, untuk menghindari keluhan atau pengaduan, inilah yang kami lakukan," kata Nurhadi saat menjadi saksi.

http://nasional.kompas.com/read/2018/11/06/06194551/kasus-eddy-sindoro-kpk-panggil-mantan-sekretaris-ma




Original Post

LBH Jakarta Tagih Ganti Rugi Salah Tembak Pengamen Cipulir

Media Cetak Koran Tempo Halaman 29
2018-11-6


LBH Jakarta Tagih Ganti Rugi Salah Tembak Pengamen Cipulir

JAKARTA- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menilai pemerintah telah lalai karena tak kunjung membayar ganti rugi kepada tiga pengamen Cipulir korban salah tangkap dan salah tembak. Mereka adalah Andro Supriyanto, Nurdin Priyatno, serta Iwan Mulyadi.

"Kelalaian nyata-nyata ada di Presiden RI dan Kementerian Keuangan," kata Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana, kepada Tempo, kemarin.

Arif menjelaskan, sebagai kuasa hukum tiga korban itu, LBH Jakarta belum

menerima pemberitahuan dari Kementerian Keuangan ihwal pembayaran ganti rugi yang telah dijanjikan. Padahal putusan pengadilan atas dua kasus tersebut sudah dijatuhkan beberapa tahun lalu.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Andro dan Nurdin pada 9 Agustus 2016 atas perkara salah tangkap Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus pembunuhan. Hakim mengabulkan gugatan kerugian materiil Rp 36 juta per orang. Gugatan Iwan, atas kasus salah tembak terha-

dap dirinya, pun menang hingga kasasi pada Oktober 2015 dengan ganti rugi Rp 300 juta. Menurut Arif, merujuk

pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ten-

tang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ganti rugi seharusnya dibayarkan dalam kurun 14 hari kerja sejak permohonan ganti rugi diterima oleh Kementerian Keuangan.Per-aturan itu dibuat oleh Presiden Joko Widodo untuk memudahkan pembayaran ganti rugi kepada korban.

"PP itu dikeluarkan oleh Presiden sebagai kado Hari HAM pada 2015," ucapnya.

Nyatanya, Arif meneruskan, pelaksanaan di lapangan tak sesuai dengan harapan munculnya peraturan presiden tersebut.

Dia menuturkan bahwa LBH Jakarta terus menagih Kementerian Keuangan, tapi mereka selalu mengelak." Kementerian Keuangan beralasan tidak ada peraturan menteri yang mengaturnya," kata Arif.

Beredar surat dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, kepada Asisten Kepala Polri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran mengenai penyelesaian pembayaran ganti rugi. Tempo belum mendapatkan penjelasan dari Askolani perihal pembayaran ganti rugi.

M YUSUF MANURUNG







Original Post

Jaksa KPK Tuntut Dua Mantan Kadis Pemprov Jatim Masing-masing 1,5 Tahun Penjara

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-11-06


RMOL . Dua mantan kepala dinas di pemerintahan provinsi Jawa Timur menjalani kembali sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (5/11).

Adalah mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadis Perindag) Jatim, Mochamad Ardi Prasetyawan dan Mantan Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Pemprov Jatim, Syamsul Arifien.

Keduanya menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di waktu berbeda. Syamsul Arifien menjalani sidang lebih awal, kemudian Ardi Setyawan. Oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi keduanya dituntut dengan hukuman 1,5 tahun penjara.

"Menjatuhkan tuntutan 1,5 tahun dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap terdakwa Ardi Setiawan," ucap Jaksa pada KPK, Wawan Yunarwanto.

Kemudian Jaksa Penuntut Umum pada KPK yang menangani mantan Kadisbun Jatim, Syamsul Arifien dikomandoi Jaksa Tri Anggoro.

"Uang sebesar Rp 100 juta itu diberikan terdakwa (Syamsul Arifien) ke Muhammad Basuki. Menjatuhkan tuntutan terdakwa dengan pidana penjara selama 1,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan" kata Jaksa Tri Anggoro dikutip Kantor Berita RMOLJatim saat membacakan surat tuntutannya.

Seperti diketahui, Kasus suap ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada terdakwa lainnya pada kasus ini.

Setelah melalui pengembangan penyidikan, barulah ditemukan adanya aliran dana yang diberikan terdakwa Ardi ke Muhammad Basuki, yang telah divonis 7 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.

Selain Ardi dan Muhammad Basuki, kasus suap ini juga menjerat terdakwa lainnya yakni Staf DPRD Jatim Rahman Agung dan Muhammad Santoso, anggota DPRD Jatim Mohammad Kabil Mubarok, Kepala Dinas Pertanian Jatim Bambang Heriyanto, PNS Dinas Pertanian Jatim Anang Basuki Rahmat dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim Rohayati. Mereka telah divonis oleh Pengadilan Tipikor Surabaya.

Sedangkan perkara dengan terdakwa Kadis Perkebunan, Syamsul Arifien masih beragenda tuntutan. Ia dituntut sama dengan terdakwa Adri, yakni 1,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Pada kasus suap ini diketahui, jika setiap kadis diduga berkomitmen membayar Rp 600 juta pertahun kepada DPRD, Pembayarannya dilakukan dengan mencicil setiap tiga bulan. [jto]

https://hukum.rmol.co/read/2018/11/06/364981/Jaksa-KPK-Tuntut-Dua-Mantan-Kadis-Pemprov-Jatim-Masing-masing-1,5-Tahun-Penjara-




Original Post

Dua Jurnalis Reuters di Myanmar Ajukan Permohonan Banding

Media Cetak Koran Tempo Halaman 2
2018-11-6


Dua Jurnalis Reuters di Myanmar Ajukan Permohonan Banding

YANGON - Dua jurnalis kantor berita Reuters di Myanmar, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, mengajukan permohonan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama. Keduanya divonis 7 tahun penjara karena dianggap bersalah membocorkan rahasia negara dengan liputan pembantaian 10 lelaki Rohingya oleh tentara Myanmar.

"Kami mengajukan per-

mohonan banding hari ini atas nama Wa Lone dan Kyaw Soe Oo karena putusan pengadilan salah," kata pemimpin redaksi Reuters, Stephen J. Adler, dalam sebuah pernyataan, kemarin. "Dengan menyebut mereka sebagai mata-mata, berarti mengabaikan adanya bukti kuat dari polisi, pelanggaran proses hukum yang serius, dan kegagalan penuntut untuk membuktikan salah satu elemen kunci dari kejahatan."

Pengadilan Tinggi mungkin memakan waktu hingga lima atau enam bulan untuk memutuskan permohonan banding. Selama kurun waktu tersebut, para wartawan akan tetap berada di penjara. Wa Lone, 32 tahun, dan Kyaw Soe Oo, 28 tahun,

dinyatakan bersalah pada September lalu. Keputusan itu menuai kecaman keras dan dianggap sebagai pengadilan untuk meng-intimidasi wartawan di Myanmar.

Saat persidangan, seorang petugas kepolisian mengatakan bahwa atasannya telah memberikan perintah membuat operasi jebakan untuk menjerat keduanya. Namun hakim mengabaikan kesaksian tersebut. Liputan keduanya berkaitan dengan operasi militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine sejak Agustus 2017 yang menyebabkan ribuan warga Rohingya tewas dan ratusan ribu orang lainnya melarikan diri ke Bangladesh.

REUTERS/SITA PLANASARI AQUADINI







Original Post

Berawal dari Sidang

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-11-6


Berawal dari Sidang

Komisi Pemberantasan Korupsi baru membuka penyelidikan kasus dugaan suap penganggaran dan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen setelah sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah. Dalam sidang tersebut, terpidana kasus suap Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad mengaku telah memberikan uang kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Taufik Kurniawan. Berikut ini sejumlah keterangan Yahya:

1.Yahya mendekati tujuh anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah untuk membantu golnya anggaran DAK Kabupaten Kebumen senilai Rp 100 miliar.

2.Yahya mengatakan hanya Taufik yang bersedia memberikan bantuan untuk mengawal dan mendorong disetujui dan dicairkannya DAK Kebumen.

3.Yahya diduga berkomunikasi beberapa kali dengan Taufik Kurniawan di Semarang dan Jakarta.

4. Berdasarkan laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kabupaten Kebumen mendapatkan total DAK 2017 sebesar Rp 106,067 miliar.

5.Yahya mengatakan Taufik meminta kesepakatan fee sebesar 5 persen dari total DAK Kabupaten Kebumen.

6. KPK menduga Taufik telah menerima fee sebesar Rp 3,7 miliar dalam dua tahap melalui orang kepercayaan Taufik. Pemberian terhenti setelah KPK menangkap Yahya.

PROFIL TAUFIK:

1. Wakil Ketua DPR dan Wakil Ketua PAN

2. Anggota legislatif dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII, meliputi Banjarnegara, Purbalingga, dan Kebumen

3. Lolos menjadi anggota DPR bersama dua anggota legislatif lainnya, yaitu Utut Adianto dan Ketua DPR Bambang Soesatyo

SUMBER DIOLAH TEMPO/ FRANSISCO ROSARIANS







Original Post

PAN Siapkan Pengganti Taufik Kurniawan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-11-6


PAN Siapkan Pengganti Taufik Kurniawan

Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami peran anggota legislatif asal Jawa Tengah lainnya.

Fransisco Rosarians

francisco@tempo. co. id

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) telah menetapkan satu nama sebagai pengganti Taufik Kurniawan di kursi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Partai berlambang matahari tersebut memutuskan melengserkan anggota legislatif asal daerah pemilihan Jawa Tengah VII itu meski tinggal menyisakan kurang dari satu tahun masa jabatan.

"Satu nama sudah ada, akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN, Yandri Susanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Posisi Taufik sebagai pimpinan DPR mendapat sorotan setelah dia menjadi tersangka kasus korupsi, 10 Oktober lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat politikus PAN tersebut dalam kasus dugaan suap penganggaran dan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.

Yandri mengklaim tak ada polemik di lingkup

internal PAN saat memutuskan pengganti Taufik yang telah ditahan KPK pada 2 November lalu. Dia membantah adanya tarik-menarik sejumlah tokoh untuk duduk di kursi pimpinan DPR tersebut. "PAN sudah clear, tidak ada silang sengketa di internal. Mufakat dengan satu nama," ujar dia.

Sebelumnya, ada dua nama yang mencuat sebagai pengganti Taufik, yaitu Sekretaris Fraksi PAN Mulfachri Harahap dan Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Hanafi Rais. Dua nama tersebut, menurut Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN

Drajad Wibowo, muncul dalam obrolan informal sejumlah elite partai tersebut.

"Satu nama calon pengganti Taufik sudah resmi diputuskan. PAN sudah siap mengirimkan nama itu kepada pimpinan DPR," kata Drajad.

Kasus suap yang melilit Taufik terungkap saat Bupati Kebumen (nonaktif), Muhammad Yahya Fuad, menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, September lalu. Di dalam sidang tersebut, Yahya mengakui peran Taufik dalam mengegolkan anggar-

an DAK Kebumen senilai Rp 100 miliar.

Menurut Yahya, sebelumnya dirinya mencoba mendekati tujuh anggota DPR untuk membantu penganggaran dan pencairan DAK Kebumen. Dia menambahkan, dalam proses itu, Taufik meminta jatah 5 persen dari total anggaran. Hingga penangkapan Yahya, KPK menilai Taufik telah menerima duit sekitar Rp 3,65 miliar.

KPK masih berharap Taufik kooperatif dalam proses hukum kasus suap anggaran DAK Kebumen. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan penyidik masih mendalami

sejumlah nama yang mungkin turut terlibat dalam pengelolaan anggaran DAK yang diajukan Yahya. Hal ini termasuk tujuh nama anggota parlemen Senayan lainnya yang diduga dimintai bantuan oleh Yahya. Meski demikian, Febri

mengklaim penyidik masih berfokus pada proses hukum terhadap Taufik. "Silakan saja kalau tersangka mau terbuka. Karena proses pembahasan itu tak hanya satu orang," kata Febri.

BUDIARTI UTAMI PUTRI







Original Post

Empat Tersangka Suap APBD Sumatera Utara Segera Disidangkan

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2018-11-6


Empat Tersangka Suap APBD Sumatera Utara Segera Disidangkan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melimpahkan perkara empat tersangka suap pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Sumatera Utara Tahun 2012-2014 yang melibatkan mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan empat tersangka tersebut adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera utara periode 2009-2014 dan 2014-2019, yaitu Mustofawiyah, Arifin Nainggolan, Sopar Siburian, dan Analisman Zalukhu.

"Kami limpahkan berkas dan barang bukti ke penuntutan tahap kedua," katanya kemarin.

Menurut Febri, KPK sebelumnya juga melim-

pahkan berkas perkara delapan anggota DPRD Sumatera Utara. Mereka adalah Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Helmiati, Rijal Sirait, Fadly Nurzal, Rooslynda Marpaung, Rinawati Sianturi, dan Tiasiah Ritonga. Belasan tersangka yang sudah siap diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut merupakan bagian dari 38 tersangka lain dari unsur anggota DPRD Sumatera Utara.

Lembaga antirasu-ah mensinyalir puluhan anggota DPRD Sumatera Utara menerima duit suap dari Gatot. Suap dilakukan untuk melancarkan pembahasan APBD dan persetujuan laporan pertanggungjawaban APBD 2012-2014. Selain itu, suap diberikan guna membatalkan pengajuan hak

interpelasi anggota DPRD Sumatera Utara pada 2015. KPK mencatat total duit Gatot yang mengalir ke mereka mencapai Rp 61 miliar. Setiap anggota diduga menerima jatah Rp 300-350 juta.

Gatot telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi 4 tahun 2 bulan penjara. Selain itu, Gatot wajib membayar denda Rp 250 juta. Meski demikian, kasus ini masih dalam tahap penyidikan terhadap tersangka lain.

Satu dari 38 tersangka kini masih menjadi buron. Dia adalah bekas anggota DPRD Sumatera Utara, Ferry Suando Tahuray Kaban. KPK telah mengirim surat tentang daftar pencarian orang atas nama Ferry kepada kepolisian.

TAUFIQ SIDDIQ/ANDITA RAHMA







Original Post

Zigzag Yusril: Bela Prabowo, Advokasi HTI, Kini di Jokowi

Media Online detikcom
2018-11-06


Jakarta - Sepak terjang Yusril Ihza Mahendra sebagai advokat sudah tak diragukan lagi. Namun perjalanan Yusril yang zig zag berpindah kubu cukup menarik perhatian.

Yusril yang juga merupakan Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) selama ini terkesan satu barisan dengan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ia juga menjadi kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengajukan judicial review Perppu 2/2017 tentang Perubahan UU Nomor 17/2013 tentang Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lewat Perppu ini, pemerintah membubarkan HTI.

Yusril ikut mendampingi eks juru bicara HTI Ismail Yusanto saat mengajukan gugatan ke MK pada Selasa (18/7/2018) lalu. HTI meminta MK membatalkan Perppu tersebut karena dinilai bertentangan dengan Pasal 22 ayat 1 UUD 1945.

"Sebagai sebuah badan hukum publik yang mengajukan permohonan ke MK untuk menguji beberapa pasal maupun keseluruhan dari ketentuan dalam Perppu 2/2017 yang kami anggap seluruhnya bertentangan dengan UUD 1945," ujar Yusril.

Dalam perjalanan kasus ini, Yusril disebut membawahi 1.000 advokat pembela HTI. Lewat Perppu itu, pemerintah membubarkan HTI karena organisasi itu dianggap ingin mengubah Pancasila.

Namun MK mementahkan gugatan Perppu Ormas yang diajukan sejumlah pemohon. Pihak Yusril mengajukan kasasi perkara HTI itu ke Mahkamah Agung (MA) RI pada 19 Oktober 2018. Menurut Yusril, perkara gugatan HTI melawan Menkumham masih berlanjut dan belum ada putusan hukum tetap.

Meski saat membela HTI posisi Yusril bertentangan dengan pemerintah, kini ia berbalik arah membela Presiden Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai capres di Pilpres 2019. Yusril menyebut tak ada masalah kini dirinya menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma\'ruf Amin.

"Tidak masalah. Dalam perkara HTI yang kami gugat adalah Menkumham, bukan Presiden RI," kata Yusril kepada detikcom, Senin (5/11/2018).

Yusril mengatakan ia bersedia menjadi lawyer untuk Jokowi-Ma\'ruf setelah diminta oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma\'ruf, Erick Thohir. Lobi-lobi Erick tampaknya berhasil membuat eks Menkum itu berbalik arah.

"Minggu yang lalu saya bertemu Pak Erick Thohir di Hotel Mulia, Jakarta. Pak Erick adalah ketua timses-nya Pak Jokowi. Pak Erick menyampaikan salam Pak Jokowi kepada saya, dan saya pun menyampaikan salam saya kepada Pak Jokowi melalui Pak Erick," ungkap Yusril.

Yusril dan Erick lalu berbincang-bincang dalam pertemuan tersebut. Pada kesempatan itu, Erick menanyakan apakah Yusril bersedia menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma\'ruf dalam kedudukan capres-cawapres.

"Maka saya katakan pada Pak Erick, setelah cukup lama hal ini didiskusikan dengan saya, akhirnya saya memutuskan untuk setuju dan menjadi lawyer-nya kedua beliau itu," ujar Yusril.

Menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma\'ruf, Yusril bersedia tidak dibayar. Ia memberikan jasanya secara cuma--cuma.

"Pak Erick mengatakan bahwa jadi lawyer Pak Jokowi dan Kiai Ma\'ruf ini prodeo alias gratis tanpa bayaran apa-apa. Saya bilang saya setuju saja," kata Yusril.

Foto: Yusril Ihza Mahendera bersama Erick Thohir, pada Jumat, 2 November 2018. (Dok Yusril Ihza Mahendra)Nantinya Yusril akan menghadapi segala permasalahan hukum yang dihadapi Jokowi-Ma\'ruf. Jadi bukan hanya gugatan hasil Pilpres 2019, apabila memang ada.

"Lawyer dalam semua hal terkait dengan posisi kedua beliau sebagai paslon capres-cawapres. Jadi tidak terbatas pada perkara di MK nantinya, jika sekiranya ada," sebut Yusril.

Meski menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma\'ruf, ia mengaku tidak akan masuk jajaran timses. Yusril membantu Jokowi-Ma\'ruf sebagai kapasitas seorang advokat.

"Sebagai profesional lawyer, saya tidak menjadi bagian dari timses Pak Jokowi- Pak Kiai Ma\'ruf Amin. Saya baca di dalam struktur timses sudah ada divisi hukum dan pembelaan. Divisi ini kalau dalam perusahaan bisa dikatakan sebagai \'in house lawyer\', sedangkan saya adalah professional lawyer yang berada di luar struktur," paparnya.

Manuver zig zag Yusril juga dapat dilihat dari posisinya pada pilpres sebelumnya. Ia ikut tergabung di kubu Prabowo Subianto saat Pilpres 2014 ketika gugatan pilpres di MK. Ketika itu ia juga memberikan jasanya secara gratis.

"Dalam Pilpres 2014, saya juga pernah dimintai menjadi ahli dalam gugatan Pak Prabowo kepada KPU tentang hasil pilpres di MK dan itu saya lakukan, gratis juga, he-he-he..., tanpa bayaran apa pun dari Pak Prabowo," urai Yusril.

Walau kini menjadi lawyer Jokowi-Ma\'ruf, ia mengaku berdiri dalam posisi profesional. Mengenai sikap PBB, Yusril mengaku baru akan diumumkan pada Desember mendatang.

PBB sampai saat ini belum memutuskan memberikan dukungan ke paslon yang mana. PBB memang tidak dalam posisi bisa mencalonkan paslon. Kalau memberi dukungan, sifatnya informal. Masalah itu akan dibahas dan diputuskan bulan Desember nanti dalam Rakornas PBB," tegas Yusril.

Meski begitu, Yusril memastikan siap memberikan pembelaan terkait hak-hak Jokowi-Ma\'ruf. Ia akan membela pasangan nomor urut 01 itu terkait urusan hukum.

"Jika ada hak-hak Pak Jokowi dan Pak Ma\'ruf yang dilanggar, beliau dihujat, dicaci, dan difitnah, misalnya, tentu saya akan melakukan pembelaan dan menunjukkan fakta-fakta yang sesungguhnya atau sebaliknya agar segala sesuatunya dapat diletakkan pada proporsi yang sebenarnya," kata Yusril. (elz/tor)

https://news.detik.com/berita/d-4289014/zigzag-yusril-bela-prabowo-advokasi-hti-kini-di-jokowi




Original Post

Ponakan Novanto Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Proyek e-KTP Hari Ini

Media Online detikcom
2018-11-06


Jakarta - Keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi menghadapi sidang tuntutan kasus korupsi proyek e-KTP pada hari ini. Sidang tuntutan kasus tersebut digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Iya betul (sidang tuntutan Irvanto Hendra Pambudi)," ujar pengacara Irvanto, Soesilo Aribowo saat dihubungi detikcom, Senin (5/11/2018).

Selain Irvanto, orang kepercayaan Novanto, Made Oka Masagung juga menghadapi sidang tuntutan kasus tersebut.

Menurut Soesilo, Irvanto selama persidangan sudah mengungkap fakta yang diketahuinya. Dia berharap permohonan justice collaborator dikabulkan KPK agar bisa mendapatkan hukuman ringan.

"Pak Irvanto selama persidangan sudah mengungkapkan semua yang dia ketahui, kooperatif, harapannya KPK akan mengabulkan permohonan JC-nya (justice collaborator) dan hukuman yang paling ringan," jelas dia.

Irvanto dan Made Oka didakwa turut melakukan korupsi proyek e-KTP. Keduanya juga disebut berperan sebagai perantara pembagian duit \'haram\' dari proyek itu. Baik Irvanto maupun Made Oka disebut jaksa menerima uang yang ditujukan bagi Novanto. (fai/knv)

https://news.detik.com/berita/d-4289015/ponakan-novanto-hadapi-sidang-tuntutan-kasus-proyek-e-ktp-hari-ini




Original Post

TASPEN Siap Berikan Santunan setelah Evakuasi Selesai

Media Cetak Jawa Pos Halaman 23
2018-11-6


TASPEN Siap Berikan Santunan setelah Evakuasi Selesai

PT TASPEN (Persero) bakal memberikan santunan bagi keluarga aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610. Santunan tersebut merupakan bentuk dari Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi ASN.

Direktur Utama PT Taspen Iqbal Latanro menyatakan semua ASN di-cover oleh jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Pada kecelakaan pesawat rute Jakarta-Pangkalpinang itu terdapat 47 ASN yang menjadi korban. Di antaranya, ASN dari Mahkamah Agung empat orang, Kementerian Keuangan 21 orang, tiga orang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Minera], dan 10 ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Santunan yang akan diberikan PT Taspen terhadap masing-masing korban sekitar Rp 139 juta. Namun, jumlah itu sementara berdasarkan status jaminan kematian. Bila ASN meninggal akibat kecelakaan saat dalam perjalanan tugas, jumlah santunannya akan bertambah. Itu baru bisa dipastikan setelah keluar surat dari pejabat pembina kepegawaian.

"Jumlahnya bisa bertambah jika sudah ada lampiran surat perjalanan dinas (SPD) dari kementerian atau lembaga tempat masing-masing korban bekerja. Bila ada surat itu, artinya ASN tersebut meninggal saat menjalankan tugas," kata Iqbal di Hotel Borobudur kemarin (5/11).

Meski demikian, pemberian santunan tidak akan langsung dilakukan karena pencairannya menunggu instruksi dari

pemerintah dan selesainya proses pencarian korban. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menyatakan bahwa proses evakuasi korban bakal diperpanjang tiga hari, atau akan berakhir pada Rabu (7/11). "Santunan dilakukan setelah ada pengumuman resmi dari pemerintah. Kalau sudah resmi, kami akan membayarkan santunan kepada keluarga," ungkapnya.

Iqbal menyatakan, TASPEN siap setiap saat mencairkan santunan untuk keluarga korban. Apalagi, TASPEN juga memiliki layanan satu jam pencairan. Proses pencairan nantinya akan cepat apabila proses administrasi dan pengecekan sudah selesai. Setelah itu, TASPEN bisa langsung mencairkan dana santunan.

Pencairan Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja bisa disalurkan secara tunai maupun transfer ke rekening bank. Beberapa pihak keluarga pun sudah meminta untuk ditransfer lewat rekening bank. "Setengah sampai satu jam, jika administrasinya lengkap, langsung bisa diterima keluarga korban," sebutnya.

Santunan yang diberikan Taspen kepada keluarga korban Lion Air JT 610 merupakan hak keluarga korban. Sebab, sejak 2015 yang lalu, pemerintah membayarkan premi setiap ASN sebesar Rp 30 ribu per orang setiap bulan.

Lebih lanjut Iqbal menerangkan, santunan tidak hanya akan diberikan saat itu saja. TASPEN lewat TASPEN life juga memberikan beasiswa kepada anak korban yang diberikan sampai si anak lulus perguruan tinggi. Maksimal untuk dua anak"Untuk ASN di

MA, ada tiga anak dari dua korban yang berhak mendapat beasiswa itu. Karena, korban yang lain tidak memiliki anak yang masih usia sekolah," tambahnya.

Terkait hal itu, istri korban lion Air JT 610, Septiana Damayanti mengapresiasi pemerintah yang memberikan perhatian kepada keluarga korban. Baginya, yang terpenting saat ini adalah suaminya bisa segera ditemukan dan diidentifikasi. Dengan begitu, keluarga bisa segera memakamkan suaminya, Muhammad Ikhsan Riyadi.

Ikhsan meninggalkan dua putri yang masih kecil. Saat kejadian, Ikhsan akan berangkat bertugas ke pengadilan negeri Koba, Pangkalpinang, Bangka Belitung. Semestinya, itu menjadi hari pertamanya menjadi hakim di PN tersebut setelah sebelumnya dia bertugas di PN Marabahan, Barito Kuala, Kalimantan Tengah.

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Sunarto turut menyampaikan bela sungkawanya terhadap keluarga korban yang ditinggalkan. Dari 181 penumpang Lion Air JT 610, empat di antaranya merupakan ASN Mahkamah Agung. Keempat orang itu adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung Rijal Mahdi, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Hasnawati, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Kartika Ayuningtyas Upiek, dan Hakim Pengadilan Negeri Koba Ikhsan Riyadi."Semoga keluarga korban diberikan ketabahan. Kami dari MA juga urunan untuk memberi tali asih kepada keluarga korban," pungkasnya.

(gln/tih/c5/wir)







Original Post

India Larang Umat Muslim Sholat di Taj Mahal Kecuali Hari Jumat

Media Online Prospecting Journal
2018-11-06


Salah satu keajaiban dunia, Taj Mahal

Jakarta - Muslim di kota Agra India tidak lagi dapat melakukan sholat di masjid yang terletak di tempat landmark Taj Mahal kecuali pada hari Jumat.

Menurut arahan yang dikeluarkan oleh Survei Arkeologi India, umat Islam akan diizinkan untuk melakukan doa di masjid Taj Mahal hanya pada hari Jumat.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle[]).push({});

Menurut Vasant Swarankar, arkeolog superinten di bab Agra ASI bahwa keputusan itu diambil sesuai dengan perintah Mahkamah Agung India.

"Namaz (doa) hanya bisa dilakukan pada hari Jumat dan itu juga, oleh penduduk setempat saja," kata Swarankar.Baca juga : Budayawan Nilai Kongres Kebudayaan Kurang Mendesak Kontra Inter, Valverde Ogah Ambil Resiko Mainkan Messi Penyebab Jatuhnya Pesawat Lion JT-610 Masih Jadi Misteri

Syed Ibrahim Hussain Zaidi, presiden komite manajemen masjid, menyebut keputusan itu merupakan langkah "anti-Muslim".

"Ini menunjukkan pola pikir mereka. Perintah itu ilegal dan Anda tidak bisa melarang warga untuk shalat pada hari-hari lain, "kata Zaidi.

Sebelumnya pada bulan Juli, Mahkamah Agung India telah menolak untuk mengizinkan doa oleh orang luar di masjid di tempat Taj Mahal, mengatakan pelestarian monumen adalah yang terpenting.

Pengadilan telah mengatakan bahwa Taj Mahal adalah salah satu dari tujuh keajaiban dunia dan orang-orang memiliki beberapa masjid lain untuk melakukan doa-doa mereka.

Taj Mahal adalah sebuah makam marmer abad ke-16 yang dibangun oleh kaisar Mughal Shah Jahan untuk mengenang istrinya. Ribuan orang mengunjungi Agra setiap tahun untuk melihat Taj Mahal yang terkenal.

Masjid di sana tetap ditutup pada hari Jumat untuk masyarakat umum. Penduduk setempat diperbolehkan untuk melakukan doa di masjid antara tengah hari dan 14:00 pada hari Jumat setelah menunjukkan bukti identitas.

http://www.jurnas.com/artikel/43416/India-Larang-Umat-Muslim-Sholat-di-Taj-Mahal-Kecuali-Hari-Jumat/




Original Post

MA Tolak Kasasi Pusaka Iwan Tirta

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-11-6


MA Tolak Kasasi Pusaka Iwan Tirta

SENGKETA MEREK

JAKARTA - Mahkamah Agung menolak kasasi PT Pusaka Iwan Tirta terkait dengan sengketa merek batik Iwan Tirta.

Berdasarkan hasil musyawarah yang diputuskan 10 Juli 2010, majelis hakim yang terdiri dari Yakup Ginting dan didampingi oleh Zahrul Rabain serta Sudrajat Dimyati menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum ketika mengabulkan gugatan PT Iwan Tirta (penggugat) terhadap PT Pusaka Iwan Tirta (tergugat), terkait dengan sengketa merek dan logo yang diusung oleh tergugat ketika itu.

"Merek milik penggugat adalah benar merupakan merek terkenal, terutama pada Kelas 24 dan 25, sehingga pendaftaran merek tergugat dengan memakai/menggunakan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya adalah beriktikad tidak baik dan dilarang oleh undang-undang," ujar majelis hakim dalam salinan putusan yang diunduh dari laman resmi MA, Senin (5/11).

Majelis juga menilai bahwa merek Iwan Tirta milik PT Iwan Tirta sudah terdaftar sejak 2006, sedangkan PT Pusaka Iwan Tirta mendaftarkan mereknya pada 2009. Dengan demikian pendaftaran tersebut, menurut majelis, jelas beriktikad tidak baik. "Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi PT Pusaka Iwan Tirta haruslah ditolak,"

papar majelis.

Sebelumnya, dalam gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 51/PdtSus.Merek/2017/PN.Niaga Jkt. Pst., majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan PT Iwan Tirta dengan menyatakan bahwa pendaftaran merek Pusaka Iwan Tirta beserta logo yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kelas 35 dengan nomor pendaftaran IDM000209085 pada 2 Juli 2009, mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek-merek Iwan Tirta milik PT Iwan Tirta untuk barang sejenis.

Majelis juga menyatakan bahwa pendaftaran merk tersebut dilakukan atas dasar iktikad tidak baik karena dilandasi untuk meniru merek Iwan Tirta dan logo Iwan Tirta milik penggugat dan menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya pendaftaran merek tergugat. Majelis memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM untuk mencoret, membatalkan, dan mencoret merek tersebut.

Kasubdit Pemeriksaan Merek Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Didik Taryadi menyatakan bahwa sengketa merek Iwan Tirta terjadi karena ketidakjelasan siapa ahli waris pascameninggalnya perancang kenamaan tersebut.

"Supaya tidak terjadi sengketa semacam ini, harus jelas dahulu siapa sebenarnya ahli warisnya," ujarnya dalam seminar mengenai hak kekayaan intelektual, belum

lama ini.

(M.G. Noviarizal Fernandez)







Original Post

Putusan Janggal Mahkamah Agung

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2018-11-6


Putusan Janggal Mahkamah Agung

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya mengabaikan putusan Mahkamah Agung yang membolehkan pengurus partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Putusan tersebut bertabrakan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Pada Juli lalu, Mahkamah Konstitusi meluluskan uji materi atas Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan melarang pengurus partai politik menjadi anggota DPD.

Pasal 182 huruf I mengatur tentang persyaratan calon anggota DPD. Pertimbangan para hakim konstitusi sudah terang-benderang, yakni menghindari perwakilan ganda dari partai. Sebab, kalau pengurus partai boleh mencalonkan diri menjadi anggota DPD, tujuan pembentukan lembaga tersebut tidak tercapai.

DPD merupakan lembaga perwakilan yang didirikan untuk mengakomodasi aspirasi daerah atau semacam kamar kedua di parlemen. Mereka berfungsi sebagai penyeimbang terhadap suara partai di legislatif. Faktanya saat ini, jumlah pengurus partai yang menjadi anggota DPD malah lebih banyak dari perwakilan murni daerah. Hal ini jelas merisaukan. Para politikus tersebut akan lebih patuh terhadap keputusan partai. Padahal anggota DPD seharusnya hanya setia kepada suara masyarakat di daerahnya.

Kekacauan hukum ini bermula dari keinginan Ketua DPD Oesman Sapta Odang kembali mengajukan diri sebagai anggota DPD, tapi tak mau melepaskan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Pemilu pasca-uji materi menghalangi niat tersebut.

Sebenarnya KPU telah cukup bijak. Dengan pertimbangan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi keluar setelah proses pendaftaran calon DPD berjalan, KPU membolehkan pengurus partai yang telanjur mendaftar untuk mempertahankan status pencalonannya, asalkan mereka mundur dari kepengurusan partai. Namun Oesman menolak. Selain menggugat ke Mahkamah Agung, dia bersama pengacaranya mengancam akan meneruskan sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika KPU tak menjalankan putusan Mahkamah Agung.

Komisioner KPU tidak perlu khawatir akan ancaman Oesman dan pengacaranya. Bagaimanapun, derajat putusan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi karena merujuk pada undang-undang. Jika diperlukan, KPU bisa menyiapkan peraturan baru soal pencalonan anggota DPD menggantikan PKPU yang telah dianulir Mahkamah Agung.

Di sisi lain, putusan Mahkamah Agung yang seolah-olah melawan putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan preseden buruk bagi penyelenggaraan hukum. Sebuah aturan perundang-undangan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi kini dapat dilawan dengan uji materi atas peraturan turunannya di Mahkamah Agung. Kalau hal ini dibiarkan, kekacauan hukum semacam itu akan terus berulang.

Mahkamah Agung seharusnya tidak mempermainkan hukum. Keputusan janggal seperti yang terjadi dalam sengketa PKPU yang melibatkan Oesman ini, selain merusak tatanan hukum, bisa menggerus kepercayaan publik.

REDAKSI







Original Post

Menang Lawan Jaksa Agung, Jaksa Senior Malah Jadi Tersangka

Media Online detikcom
2018-11-06


Jakarta - Mahkamah Agung (MA) memenangkan jaksa senior Chuck Suryosumpeno menang lawan Jaksa Agung. MA memerintahkan Jaksa Agung untuk mencabut SK pencopotan Chuck sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati). Namun, Chuck malah jadi tersangka kasus penggelapan.

Kasus bermula saat Ketua Satgassus Kejaksaan Agung, Chuck melakukan negosiasi penjualan aset Hendra Rahardja pada 2012. Sebab, di Korps Adyaksa, Chuck salah satu ahli pemulihan aset Indonesia yang diakui dunia internasional. Negosiasi itu berjalan sesuai prosedur.

Versi Jaksa Agung, penjualan aset itu bermasalah sehingga Chukc dicopot dari posisi Kajati Maluku. Ia keberatan dengan pencopotan itu dan menggugat ke PTUN Jakarta. Setelah bertarung di pengadilan, ia menang dengan vonis MA yaitu mencabut SK pencopotan itu.

Mendapati kekalahan itu, Jaksa Agung mengeluarkan penetapan tersangka atas Chuck dengan tuduhan penggelapan di kasus penjualan aset Hendra Rahardja di atas.

"Penetapan tersangka atas Chuck Suryosumpeno diketahui bertepatan saat Mahkamah Agung mengunggah Putusan PK atas pemohon Chuck Suryosumpeno pada laman websitenya, yaitu tanggal 23 Oktober 2018," kata kuasa hukum Chuck, Sandra Nangoy kepada detikcom, Selasa (6/11/2018).

Sandra mengatakan tindakan kriminalisasi yang dilakukan Jaksa Agung secara tidak langsung bisa menurunkan elektabilitas Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 nanti.

"Saya katakan demikian karena masyarakat pasti ragu jika memilih Presiden Jokowi kembali. Sebab putusan PK Mahkamah Agung saja tidak dipatuhi oleh seorang Jaksa Agung. Jadi tidak ada jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi rakyat Indonesia jika penegakan hukumnya saja gelap mata seperti preman ini," kata Sandra. (asp/rna)

https://news.detik.com/berita/d-4289123/menang-lawan-jaksa-agung-jaksa-senior-malah-jadi-tersangka




Original Post

Yusril Jadi Pengacara Prodeo Jokowi-Ma\;ruf, Apa Maksudnya?

Media Online detikcom
2018-11-06


Jakarta - Yusril Ihza Mahendra menyatakan kesiapannya menjadi pengacara Jokowi dan Ma\'ruf Amin di Pilpres 2019. Yusril menyebut dia tak menarik bayaran terhadap jasanya tersebut, alias gratis.

"Saya memutuskan untuk setuju dan menjadi lawyer-nya kedua beliau itu. Pak Erick mengatakan bahwa jadi lawyer Pak Jokowi dan Kiai Ma\'ruf ini prodeo alias gratis tanpa bayaran apa-apa. Saya bilang saya setuju saja," ujar Yusril lewat pesan singkat, Senin (5/11).

Kata \'prodeo\' yang diucapkan Yusril selama ini kerap dipakai untuk menyebut para pengacara yang memberi jasanya secara cuma-cuma. Namun, selain prodeo juga ada istilah probono. Apa bedanya?

Ahli Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda menyatakan hal tersebut hanya perbedaan istilah saja. Bergantung mana yang dipilih untuk dipraktikan.

"Itu hanya istilah saja, artinya sama-sama nggak bayar," kata Chairul saat dihubungi, Selasa (6/11/2018).

"Sebenarnya semua pengacara itu harus dibayar, cuma ada yang dibayar oleh klien ada yang bukan. Kalau orang miskin tidak mampu ya seharusnya mendapat bantuan hukum itu dari negara, jadi negara yang membayar. Tapi ada kalanya tidak dibayar sama sekali," jelasnya.

Aturan mengenai bantuan hukum kepada orang tidak mampu tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (MA) nomor 1 tahun 2014. Hanya saja di Perma tersebut sama sekali tak tercantum istilah prodeo maupun probono.

"Itu hanya istilah praktik saja seperti sebutan pengacara, kuasa hukum, advokat, sama saja. Dua-duanya (prodeo dan probono) tidak bayar. Bisa dibayar pemerintah, Mahkamah Agung, bisa oleh yayasan sosial, atau tidak dibayar sama sekali," tutur Chairul.

Sebelumnya Keputusan Yusril menjadi kuasa hukum pasangan nomor urut 01 itu diambil setelah bertemu dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma\'ruf Amin, Erick Thohir.

Saat Pilpres 2014, Yusril menjadi kuasa hukum Prabowo Subianto, yang kala itu berpasangan dengan Hatta Rajasa. Ketum Partai Bulan Bintang tersebut juga tidak meminta bayaran.

"Dalam Pilpres 2014, saya juga pernah dimintai menjadi ahli dalam gugatan Pak Prabowo kepada KPU tentang hasil pilpres di MK dan itu saya lakukan, gratis juga, he-he-he..., tanpa bayaran apa pun dari Pak Prabowo," ucap Yusril, Senin (5/11).

Ia pun menyatakan menjadi lawyer Jokowi-Ma\'ruf sebagai seorang profesional. Meski siap membela Jokowi-Ma\'ruf, Yusril memastikan tidak masuk timses. Partainya, PBB, hingga kini masih memutuskan netral. (rna/asp)

https://news.detik.com/berita/d-4289075/yusril-jadi-pengacara-prodeo-jokowi-maruf-apa-maksudnya




Original Post

Media