KPK Selisik Peran dan Aliran Dana Nurhadi

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-11-7


KPK Selisik Peran dan Aliran Dana Nurhadi

JAKARTA, KOMPAS - Aliran dana yang pernah diungkap jaksa penuntut umum saat persidangan Edy Nasution dan Doddy Aryanto Supeno untuk mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi kembali dipertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nurhadi diduga memperoleh aliran dana dari perannya mengurus perkara di Mahkamah Agung terkait persoalan hukum yang dihadapi salah satu jaringan konglomerasi besar di Indonesia

Namun, seusai diperiksa sekitar enam jam. Nurhadi tak mau banyak berbicara terkait aliran dana dan hubungannya dengan Eddy Sindoro, yang baru menyerahkan diri ke KPK pada Oktober lalu. Mantan pejabat MA yang tak memenuhi panggilan pertamanya pada 29 Oktober lalu itu hanya menjawab dirinya kembali diminta KPK menjelaskan aliran dana dan hubungannya dengan Eddy Sindoro.

"(Saya) tidak kenal (dengan Eddy). Tanya penyidik saja" ujar Nurhadi. Eddy Sindoro sebelumnya menjadi tersangka kasus suap terhadap mantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Edy Nasution, pada 2016.

Nurhadi berulang kali disebut "Pak Wu" saat persidangan perkara suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2016 dengan terdakwa Doddy Aryanto Supeno dan Edy Nasution. Bahkan, istri Nurhadi, Tin Zuraida, turut disebut saat persidangan itu. Rumah Nurhadi digeledah KPK pada 21 April 2016. beberapa hari setelah operasi tangkap tangan terhadap Doddy dan Nasution.

Dari rumah Nurhadi, KPK menyita uang dalam bentuk dollar Singapura dollar Amerika Serikat, euro, dan riyal senilai Rp 1,7 miliar. Uang tersebut diduga terkait pengurusan perkara perdata yang diajukan ke Mahkamah Agung. Salah satu di antaranya yang tengah diajukan sejumlah anak perusahaan salah satu jaringan konglomerasi besar tersebut.

Secara terpisah. Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan, penyidik mendalami sejumlah fakta persidangan yang muncul dalam perkara Edy Nasution sebelumnya Peran-peran Nurhadi saat pengurusan perkara terkait salah satu jaringan konglomerasi besar tersebut di pengadilan menjadi fokus.

"Didalami juga pengetahuan saksi dan hubungan saksi dengan tersangka ESI (Eddy Sindoro) dalam proses penanganan perkara ini. Apakah pernah berhubungan langsung atau tidak, dan lain sebagainya/] kata Febri.

(IAN)







Original Post

Sidang Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-11-7


Sidang Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta

Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo (kiri) dan Made Oka Masagung, mengikuti sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (6/11/2018), dengan agenda pembacaan tuntutan. Inanto, yang juga keponakan bekas Ketua DPR Setya Novanto, dan Made Oka Masagung dituntut jaksa penuntut umum KPK dengan hukuman masing-masing 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar serta subsider enam bulan penjara

KOMPAS/ALIF ICHWAN







Original Post

Dinilai Berbohong, Irvanto Dituntut 12 Tahun Penjara

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-11-7


Dinilai Berbohong, Irvanto Dituntut 12 Tahun Penjara

KORUPSI KTP ELEKTRONIK

JAKARTA, KOMPAS - Oleh karena keterangan yang disampaikan berbelit-belit dan tidak konsisten sejak dari penyidikan hingga persidangan, mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Inanto Hendra Pambudi Cahyo dan pengusaha Made Oka Masagung dituntut dengan pidana penjara masing-masing 12 tahua Selain itu. keduanya juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Inanto dan Made Oka merupakan terdakwa keenam dan ketujuh yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik yang bernilai Rp 5,9 triliun. Berbeda dengan terdakwa sebelumnya, keduanya tak dibebani tuntutan uang pengganti karena keduanya berperan sebagai perantara pemberian imbalan bagi bekas Ketua DPR Setya Novanto.

"Sesuai dengan fakta persidangan bahwa uang yang diterima para terdakwa yang seluruhnya berjumlah 7,3 juta dollar Amerika Serikat adalah untuk kepentingan Setya Novanto.

Dalam perkara atas nama Setya Novanto, uang tersebut telah dibebankan kepada Setya Novanto untuk membayar uang pengganti. Oleh karena itu. terhadap uang itu. para terdakwa tidak dituntut pidana tambahan uang pengganti." kata jaksa Wawan Yunanvanto saat membacakan berkas tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (6/11/2018).

Uang itu diberikan bertahap, sebesar 3,5 juta dollar AS disalurkan melalui Inanto lewat jasa pertukaran valuta asing. Selanjutnya ada 2 juta dollar AS dari Direktur PT Quadra Solution Anang Sugjana Sudihardja yang dikirimkan ke rekening Delta Energy milik Made Oka Kemudian, uang senilai 1,8 juta dollar AS dari Biomorf Mauritius milik Johannes Marliem disetor ke rekening OEM Investment Ltd. perusahaan Made Oka

Hal ini berulang kali dibantah Inanto dan Made Oka Menurut mereka, uang itu tak berkaitan dengan proyek KTP elektronik. Bahkan, Made Oka sempat mengaku lupa meski akhirnya mengatakan uang dari Anang itu merupakan modal investasi saham.

Begitu pula Inanto yang mengaku tak pernah menerima uang. sampai akhirnya berubah mengonfirmasi dirinya memberikan sejumlah uang ke anggota DPR atas perintah Novanto. Kendati demikian, aliran uang ke Novanto tetap dibantah. Atas tuntutan ini. Ketua Majelis Hakim Yanto pun mengagendakan sidang pada pekan depan adalah pembacaan pleidoi.

(IAN)







Original Post

Alasan Mesti Kuat

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-11-7


Alasan Mesti Kuat

Kemendagri mengecek alasan Anna Sophanah mundur dari jabatan Bupati Indramayu, keputusan mundur itu mesti dengan alasan kuat.

JAKARTA, KOMPAS - Keputusan Anna Sophanah untuk mundur dari jabatannya sebagai Bupati Indramas harus diiringi alasan yang kuat. Hal ini karena ter-pilihm-a .Anna sebagai bupati merupakan amanah rakyat

Terkait hal itu. Kementerian Dalam Negeri mengirim tim untuk memastikan alasan pengunduran diri Anna. "Sedang dicek, mengapa tiba-tiba minta mundur. Alasan (mundur) itu harus kuat karena keterpilihannya adalah amanah rakyat," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Selasa (6/11/2018), di Jakarta

Anggota Badan Musyawarah 1 DPRD Kabupaten Indramayu. M ! Solihin, mengatakan. Badan Musyawarah telah menerima dan membahas pengunduran diri Anna yang diajukan pada 31 Oktober itu. ".Alasan pengunduran dirinya karena hendak fokus mengurus keluarga," ujarnya.

Terkait hal itu. pada Rabu ini DPRD Indramayu akan menggelar rapat paripurna untuk memutuskan menerima atau menolak pengunduran diri Anna. Selanjutnya, berdasarkan rekomendasi dari DPRD. Kementerian Dalam Negeri bakal memutuskan hasil akhimya

Anna menjabat Bupati Indramayu mulai 2010. Dia menggantikan suaminya. Irianto MS Syafiuddin. Tahun 2015, ia kembali mencalonkan diri dan memenangi pemilihan bupati Indramayu periode 2015-2020. Bersama Wakil Bupati Supendi, Anna didukung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, dan Partai Demokrat

Pada 20 September 2016, Anna pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi.

Selain itu, pada April 2016, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara ke-pada suami Anna. yaitu Irianto. Ini karena Irianto dinyatakan terbukti korupsi dalam proyek pembebasan lahan pembangkit listrik tenaga uap di Desa Su-muradem. Kecamatan Sukra, Indramayu, yang merugikan negara Rp 4.1 miliar. Pada September lalu, Irianto mendapat pembebasan bersyarat

Bukan yang pertama

Keputusan .Anna untuk mundur bukan yang pertama kali terjadi Pada 2011, Diky Chandra juga memutuskan mundur dari jabatan wakil bupati Garut Diky mengambu langkah itu karena merasa tak satu \isi dengan bupati Garut saat itu. Aceng Fikri.

Tjahjo mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada tiga hal yang membuat seorang kepala daerah diganti di tengah masa jabatannya, yakni meninggal, mengundurkan diri, dan diberhentikan.

Dengan pertimbangan itu. Anna memang dapat mundur dari jabatannya Namun, hal itu mestinya diiringi dengan alasan yang kuat Ketua DPP Partai Golkar Tubagus Ace Hasan SyadzUy mengatakan akan mengecek kabar mundurnya Anna kepada Ketua Umum Partai Golkar .Airlangga Hartarto. Pasalnya, Anna merupakan kader Partai Golkar.

Menurut Ace, terbuka kemungkinan Partai Golkar berupaya membujuk Anna agar mengubah pikirannya. "Memang hak pribadi beliau untuk mundur. Namun, beliau harus mempertimbangkan, melihat pula keinginan rakyat Menurut kami, sebaiknya beliau menyelesaikan tugas sampai akhir. Ini karena pasti ada harapan rakyat, dan kontrak politik atau mandat yang diberikan rakyat Indramayu sejak awal adalah beliau menjabat hingga akhir masa jabatan," ujarnya

(WIN/CHE/APA/BOW)







Original Post

Kontroversi Putusan MA

Media Cetak Kompas Halaman 7
2018-11-7


Kontroversi Putusan MA

Kardiansyah Afkar

Praktisi Hukum dan Pegiat Hukum Tata Segara. Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP HMPl 2016 2018

Lagi-lagi, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan putusan yang kontroversial dengan mengabulkan permohonan uji materi terhadap PKPU No 26/2018 tentang Pencalonan Anggota DPD, yang diajukan Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai Hanura sekaligus Ketua DPD. Permohonan tersebut menguji ketentuan Pasal 60A PKPU No 26/2018 mengenai larangan terhadap bakal calon anggota DPD yang berasal dari pengurus parpol, baik pada level daerah maupun pusat

Masih hangat di ingatan kita, sebelumnya MA juga mengeluarkan putusan yang kontroversial ketika mengabulkan permohonan uji materi PKPU No 20/2018 terkait larangan bagi bekas narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Suatu putusan yang dirasa di luar nalar dan logika hukum kita, tetapi biarkanlah putusan itu menjadi pertanggungjawaban masing-masing hakim di hadapan Tuhan.

Meminjam istilah Saldi Isra (2009), yang menyebut Mahkamah Agung sebagai "Mahkamah Ajaib", istilah yang disematkan kepada MA tersebut merupakan luapan rasa kekesalan dan kekecewaan terhadap cara berhu-kum MA yang selalu menimbulkan polemik. Dalam mengadili dan memutus suatu perkara, MA terkadang menyimpang, bahkan keluar dari koridor logika dan kaidah hukum. Hal ini ter-nyata tidak bergeser jauh sampai saat ini, yang mana MA dalam memberikan suatu putusan justru menjadi "makin ajaib".

Putusan MA yang mengabulkan permohonan uji materi tersebut secara tidak langsung semakin memperburuk wajah demokrasi parlemen Indonesia di tengah krisis kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan dan parpol karena banyaknya anggota parlemen yang terjerat korupsi. Bukannya MA memperkuat putusan MK terdahulu, tetapi malah mengingkarinya. Alih-alih memberikan putusan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat

justru makin jauh dari harapan.

Putusan "ajaib" MA tersebut bukanlah sesuatu hal baru. Hal ini karena beberapa kali MA dalam memutus suatu uji materi peraturan perundang-undangan, di bawah UU seakan-akan menjadi lembaga banding (melakukan koreksi) terhadap putusan-putusan MK. Misalnya, putusan MK terdahulu sudah menyatakan bahwa calon anggota DPD tidak berasal dari unsur pengurus partai politik, tetapi MA justru mengeluarkan putusan sebaliknya.

Apabila cara berhukum seperti ini terus kita pertahankan, hal itu malah akan merusak tatanan hukum yang kita bangun. Oleh karena itu, gagasan penyatuatap-an pengujian peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting agar, ke depan, tidak lagi terjadi inkonsistensi putusan antara MA dan MK. Selain itu, putusan MA tersebut juga memberikan dampak negatif terhadap tumbuhnya demokrasi parlemen kita karena terlalu memberikan peran yang lebih besar kepada partai politik dengan dibolehkannya pengurus parpol menjadi calon anggota DPD.

Demokrasi parlemen

Kehadiran lembaga parlemen dalam suatu sistem ketatanegaraan tak dapat dilepaskan dari semangat demokrasi. Sebab, lembaga parlemen merupakan salah satu syarat mutlak dari demokrasi karena menyangkut keterwakilan rakyat di parlemen.

Salah satu tugas parlemen dalam menjalankan prinsip kedaulatan rakyat adalah turut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, lembaga parlemen merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis.

Dalam konsep negara kesatuan, keterwakilan daerah di tingkat nasional merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Di mana keterwakilan daerah di tingkat pusat diperankan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Salah satu agenda

amandemen konstitusi Indonesia adalah gagasan pembentukan DPD sebagai salah satu gagasan restrukturisasi sistem parlemen Indonesia menjadi dua kamar, yaitu Kongres (DPR) dan Senat (DPD). Namun, bangunan gagasan tersebut masih menyisakan berbagai persoalan, mulai dari segi kewenangan dan kedudukan DPD secara kelembagaan hingga masalah prasyarat untuk menjadi bakal calon anggota.

DPD sebagai lembaga perwakilan daerah memiliki beberapa kewenangan, yaitu (1) dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah kepada T}% (2) hubungan pusat dan daerah; (3) pembentukan dan pemekaran serta penggabungan.daerah; (4) pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta (5) yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi. pada dasarnya kewenangan yang dimiliki DPD adalah hal-hal menyangkut kepentingan pemerintahan daerah.

Pasca-amandemen konstitusi, salah satu persoalan yang belum tertata rapi adalah mengenai prasyarat bagi calon anggota DPD dalam pemilu Sebelumnya, KPU telah mengatur hal itu dalam Peraturan KPU No 26/2018, yang mensyaratkan calon anggota DPD bukanlah seorang pengurus atau anggota partai politik.

Berbicara dalam konteks pemilu, perlu diketahui bahwa siapa saja yang menjadi peserta pemilu di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945, bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Dari ketentuan tersebut, kita dapat melihat bahwa peserta pemilu Indonesia pada hakikatnya diikuti dua subyek badan hukum, yaitu peserta pemilu dari unsur partai politik dan calon perseorangan.

DPD sebagai salah satu subyek hukum peserta pemilu diatur dalam Pasal 22C Ayat (1) UUD 1945,

yang menyatakan "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum". Artinya, peserta pemilu dalam sistem pemilihan kita diikuti dua subyek hukum DPD dan partai politik.

DPD sebagai peserta pemilu memiliki prasyarat yang mengharuskan calon anggota DPD adalah calon perseorangan. Hal ini diatur dalam Pasal 22E Ayat (4) UUD 1945 bahwa "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan". Maka, secara expresshv verbis, ketentuan tersebut sudah sangat tegas mengatur bahwa syarat untuk menjadi calon anggota DPD haruslah perseorangan (nonpar-pol). Artinya, subyek hukum peserta pemilu DPD adalah perseorangan, bukan subyek hukum badan atau lembaga

Syarat nonpartai bagi calon anggota DPD dimaksudkan agar para anggota senator dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara independen dalam mengawal kepentingan daerahnya. Namun, praktik demokrasi pemilihan calon anggota DPD yang kita praktikkan selama ini telah menjadikan DPD tidak lagi independen karena mayoritas calon anggota DPD berlatar belakang pengurus partai politik.

Selain itu, pemilu anggota DPD juga dapat dikatakan tidak lagi berjalan secara adil antara calon anggota DPD (murni) perseorangan dan calon anggota DPD yang berasal dari pengurus parpol. Hal ini karena dari segi basis kekuatan politik, tentunya calon anggota DPD dari pengurus parpol lebih memiliki peluang besar menang daripada calon perseorangan. Apalagi jika calon anggota DPD adalah pimpinan partai politik, maka dapat dipastikan ia akan terpilih menjadi senator.

Maka, publik sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebaiknya menolak dengan tegas calon anggota DPD yang berbau partai politik. Mari kita kembalikan DPD ke muruahnya sebagai perwakilan daerah, bukan perwakilan parpol.

Fachry Ali







Original Post

Mereka Diduga Terlibat

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-11-7


Mereka Diduga Terlibat

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrahman, dalam kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lembaga antirasuah tersebut mulai mendalami lagi dugaan kaitan dan bukti keterlibatan Nurhadi setelah penyerahan diri mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro. Berikut ini nama-nama yang diduga terlibat.

Tin Zuraida

Istri Nurhadi

Diduga mencoba menghancurkan barang bukti berupa dokumen daftar perkara dan uang saat penggeledahan di rumahnya, di Jalan Hang Lekir, Jakarta Selatan.

Nurhadi Abdurrahman

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Membawahkan seluruh panitera dan

sekretaris pengadilan. Tak menggunakan telepon pribadi. Diduga memerintahkan Edy Nasution,

mantan Panitera Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat, untuk mempercepat

berkas peninjauan kembali perkara

anak usaha Lippo Group. Diduga bertemu dan berkomunikasi

dengan Eddy Sindoro untuk membahas

besaran suap. Diduga memerintahkan sopir pribadinya,

Royani, untuk mengambil sejumlah uang dalam pelbagai transaksi suap.

Royani

Sopir pribadi Nurhadi

Diduga berhubungan dengan pihak yang beperkara di pengadilan.

Diduga bertugas mengambil uang suap yang ditujukan kepada Nurhadi.

Diduga mengambil uang senilai Rp 4 miliar dari Doddy Aryanto Sumpeno, pegawai PT Artha Pratama Anugerah, anak perusahaan Lippo Group, untuk Nurhadi.

Dikabarkan menghilang setelah penyidik KPK menggeledah rumah Nurhadi di Jalan Hang Lekir V, Jakarta Selatan.

Brigadir Ari Kuswanto, Brigadir Dwianto Budiawan, Brigadir Fauzi Hadi Nugroho, dan Inspektur Dua Andi Yulianto

Empat pengawal Nurhadi dari kepolisian

Diduga berperan menjadi penghubung Nurhadi ke beberapa pihak. Hal ini dilakukan karena Nurhadi tak memakai telepon seluler.

Diduga mengetahui pengiriman uang dari Doddy Aryanto Supeno ke rumah Nurhadi.

Terakhir dikabarkan bertugas sebagai anggota satuan Brigade Mobil dalam operasi Tinombala, Poso, Sulawesi Tenggara.

Bantahan

"Saya tidak kenal (Doddy Aryanto Supeno), juga tidak pernah menerima uang," kata mantan Sekretaris MA, Nurhadi.

"Eddy Sindoro sudah lebih dari enam tahun tidak bergabung dengan Lippo," kata Danang Kemayan Jati, Head of Corporate Communication PT Lippo Karawaci Tbk.

"Ini rotasi murni (pemindahtugasan empat anggota Brimob ke Poso)," kata mantan juru bicara Markas Besar Kepolisian, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar.

SUMBER DIOLAH TEMPO

FRANSISCO ROSARIANS







Original Post

KPK Telusuri Peran Nurhadi di Kasus Lippo Group

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-11-7


KPK Telusuri Peran Nurhadi di Kasus Lippo Group

Penyidik KPK juga menanyakan peran Nurhadi dalam pelarian Eddy Sindoro.

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengkonfirmasi mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrahman, tentang hubungan dan komunikasinya dengan mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro. Keduanya diduga terlibat pengaturan penanganan perkara sejumlah kasus yang melilit anak usaha Lippo di pengadilan dan Mahkamah Agung. "Didalami juga pengetahuan serta hubungan saksi (Nurhadi) dengan ESI (Eddy Sindoro) dalam proses penanganan perkara

(pelarian diri Eddy ke luar negeri)," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, kemarin.

Belakangan, nama Nurhadi kembali mencuat saat Eddy menyerahkan diri setelah upaya pelarian ke empat negara Asia sejak April 2016. KPK juga sempat mencurigai kaitan Nurhadi dengan pengacara Lucas yang membantu Eddy ke Singapura setelah dideportasi Imigrasi Malaysia, Agustus lalu.

Kasus yang menyeret nama Nurhadi dan Eddy sendiri berawal saat KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap Panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution dan salah satu pegawai Lippo,

Doddy Aryanto Sumpeno, pada 20 April 2016. Keduanya ditangkap saat bertransaksi suap untuk mengamankan sejumlah perkara yang melibatkan anak usaha Lippo Group di PN Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung. Eddy diduga menyuruh Doddy memberikan suap kepada Edy sesuai dengan perintah Nurhadi.

Seusai OTT, sejumlah penyidik menggeledah kediaman Nurhadi di Jalan Hang Lekir, Jakarta Selatan. Dasarnya, penyidik mengantongi informasi telah terjadi transaksi suap dari Eddy kepada Nurhadi. Dalam penggeledahan, penyidik menemukan sejumlah dokumen catatan

perkara yang dikendalikan Nurhadi. Selain itu, penyidik sempat mencegah istri Nurhadi, Tin Zuraida, yang mencoba menghancurkan barang bukti dan uang suap.

Peran Nurhadi masih sebagai saksi lantaran sejumlah saksi kunci penerimaan duit untuk mantan Sekretaris Mahkamah Agung tersebut menghilang. Sopir pribadi Nurhadi, Royani, yang diduga berperan menerima seluruh pengiriman uang bagi bosnya, menghilang

seusai OTT. Selain itu, KPK kesulitan memeriksa empat polisi mantan pengawal Nurhadi yang diduga mengetahui kegiatan transaksi suap. Keempat polisi tersebut dikirim ke Poso saat KPK hendak memeriksa mereka sebagai saksi.

"Peran-peran Nurhadi didalami penyidik dalam pengurusan perkara yang terkait dengan Lippo Group di pengadilan dalam kapasitas Nurhadi saat itu sebagai Sekretaris MA," kata Febri. Dalam perka-

ra ini majelis hakim telah menjatuhkan vonis kepada Doddy, yaitu 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan penjara, sedangkan Edy divonis 5,5 tahun penjara ditambah denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan.

Dalam putusannya, hakim menyatakan duit suap yang diterima Edy berkaitan dengan pengurusan peninjauan kembali (PK) PT Across Asia Limited (AAL) yang diputus pailit oleh Mahkamah Agung melawan PT First Media. Eddy Sindoro juga disebut pernah bertemu dengan Nurhadi. Seusai pertemuan tersebut, Nurhadi meminta Edy mempercepat proses pengajuan perkara ke MA.

Seusai pemeriksaan, Nurhadi sangat irit bicara kepada awak media. Menurut dia, pertanyaan yang diajukan penyidik KPK sama dengan pemeriksaan awal saat menjadi saksi bagi Edy dan Dody. Dia juga mengklaim tak pernah mengenal dan berkomunikasi dengan Eddy. "Sama sekali tidak ada, tanya penyidik sajalah," ujar Nurhadi.

Kuasa hukum Lippo Group, Denny Indrayana, menyatakan bahwa ia merupakan pengacara nonlitigasi korporasi. "Kantor hukum kami bukan lawyer kasus korupsinya di KPK," katanya. ANDITA RAHMA

Fransisco Rosarians







Original Post

Perantara di Pusaran Kasus E-KTP

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-11-7


Perantara di Pusaran Kasus E-KTP

JAKSA Komisi Pemberantasan Korupsi menuduh mantan Direktur Operasional PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo; dan pemilik OEM Investment Pte Limited, Made Oka Masagung, telah memperkaya diri dan orang lain dalam kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP. Berdasarkan surat tuntutan, keponakan dan rekan bisnis mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto tersebut memperkaya 28 nama, yaitu

1. Mantan Ketua DPR Setya Novanto senilai US$ 7,3 juta. Mantan Ketua DPR Setya Novanto divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

2. Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, sejumlah Rp 2,3 miliar, US$ 877 ribu, dan Sin$ 6.000. Hakim memberi vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 8 bulan penjara.

3. Pejabat Pembuat Komitmen KTP elektronik, Sugiharto, sejumlah US$ 3,4 juta. Hakim menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 8 bulan penjara.

4. Pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong sejumlah US$ 2,5 juta dan Rp 1,18 miliar. Mahkamah Agung mengetok putusan kasasi dengan hukuman 13 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara.

5. Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, senilai Rp 50 juta, satu unit ruko di Grand Wijaya, dan sebidang tanah di Jalan Brawijaya III, Jakarta Selatan.

6. Mantan Sekretaris Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraini, sejumlah US$ 500 ribu dan Rp 22,5 juta.

7. Ketua panitia tender proyek KTP elektronik, Drajat Wisnu Setyawan, senilai US$ 40 ribu dan Rp 25 juta.

8. Anggota panitia pengadaan barang/jasa sebanyak 6 orang masing- masing sejumlah Rp 10 juta.

9. Direktur Utama PT Biomorf Lone, Johannes Marliem, sejumlah US$ 14,8 juta dan Rp 25 miliar. Dikabarkan meninggal akibat bunuh diri di Amerika Serikat.

10. Mantan Komisi Pemerintahan DPR, Miryam S. Haryani, sejumlah US$ 1,2 juta. Dia menjadi terpidana kasus kesaksian palsu dengan vonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan penjara.

11. Mantan Komisi Pemerintahan DPR, Markus Nah, sejumlah US$ 400 ribu. Menjadi tersangka kasus menghalangi penyidik KTP elektronik.

12. Mantan pemimpin DPR, Ade Komarudin, sejumlah US$ 100 ribu.

13. Politikus Partai Demokrat, Jafar Hafsah, sejumlah US$ 100 ribu.

14. Beberapa anggota DPR RI periode 2009-2014 sejumlah US$ 12,8 juta dan Rp 44 miliar.

15. Husni Fahmi senilai US$ 20 ribu dan Rp 10 juta.

16. Tri Sampurno sejumlah Rp 2 miliar.

17. Beberapa anggota Tim Fatmawati, yakni Yimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Supriyantoni, Setyo Dwi Suhartanto, Benny Akhir, Dudy Susanto, dan Mudji Rachmat Kurniawan, masing-masing sejumlah Rp 60 juta.

18. Wahyudin Bagenda, selaku Direktur Utama PT LEN Industri, sejumlah Rp 2 miliar.

19. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mangapara selaku Direksi PT LEN Industri masing-masing mendapat sejumlah Rp 1 miliar serta untuk kepentingan gatheringdan SBU masing-masing senilai Rp 1 miliar.

20. Mahmud Toha sejumlah Rp 3 juta.

21. Charles Sutanto Ekapradja sejumlah US$ 800 ribu.

22. Manajemen Bersama Konsorsium PNRI sejumlah Rp 137,9 miliar.

23. Perum PNRI sejumlah Rp 107,7 miliar.

24. PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp 145 miliar.

25. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PJ Sandipala Artha Putra sejumlah Rp 148 miliar.

26. PT LEN Industri sejumlah Rp 3,4 miliar.

27. PT Sucofindo sejumlah Rp 8,2 miliar.

28. PT Quadra Solution sejumlah Rp 79 miliar.

FRANSISCO LAJI NUGROHO







Original Post

Keponakan Setya Novanto Dituntut Pidana Pencucian Uang

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-11-7


Keponakan Setya Novanto Dituntut Pidana Pencucian Uang

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menolak permohonan menjadi justice collaborator Irvanto Pambudi.

JAKARTA - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menilai mantan Direktur Operasional PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo; dan pemilik OEM Investment Pte Limited, Made Oka Masagung, terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Keduanya terbukti memutar uang korupsi dari proyek kartu

tanda penduduk berbasis elektronik.

"Berdasarkan pola penarikan dan pemberian uang sebesar 383.040 dolar Singapura, menurut penuntut umum identik dengan pola Hawala dalam tindak pidana pencucian uang," kata jaksa penuntut KPK, Abdul Basir, saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Jaksa KPK menuntut keponakan dan rekan bisnis mantan Ketua Dewan Per-

wakilan Rakyat, Setya Novanto, dengan hukuman yang sama, yaitu penjara 12 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara. Keduanya dinilai terbukti menjadi perantara pemberian uang US$ 7,3 juta kepada Setya Novanto sebagai fee pengaturan dan pengesahan anggaran proyek KTP elektronik.

Selama persidangan, menurut Abdul, Made menerima perputaran uang proyek KTP elektronik senilai US$ 3,8 juta yang menjadi jatah Setya. Uang tersebut diterima Made melalui rekening OCBC Center Branch atas nama OEM Investment Pte Ltd sebanyak US$ 1,8 juta dan melalui rekening Delta

Energy Pte Ltd di Bank DBS Singapura sebesar US$ 2 juta. Seluruh uang tersebut diduga berasal dari mantan Direktur PT Quadra Solution, Anang Sudihardj o, yang telah lebih dulu menjadi terpidana kasus KTP elektronik.

Menurut Abdul, Irvanto juga menerima dan menampung uang jatah Setya Sin$ 383 ribu dari Anang yang diputar ke dalam rekening Muda Ikhsan Harahap di Bank DBS Singapura. Pada saat itu, Muda langsung menarik tunaiuangtersebutdanmem-bawanya kepada Irvanto di Indonesia. "Diserahkan ke Terdakwa I (Irvanto) di rumahnya, Jagakarsa," kata dia. Selain itu, Irvanto menampung jatah Setya senilai US$ 3,5 juta yang diberikan Direktur Utama

PT Biomorf Lone Indonesia, Johannes Marliem, melalui transaksi antara money changer, pada 19 Januari-19 Februari 2012.

Jaksa KPK, Ni Nengah Gina Saraswati, juga mengatakan timnya menilai Irvanto tak layak menjadi justice collaborator dalam perkara korupsi proyek KTP elektronik. Jaksa menilai, Irvanto masih terus membantah telah menampung dan memberikan uang kepada Setya dari korupsi proyek KTP elektronik. "Dari hasil penilaian dan hal yang terjadi di persidangan, jaksa berpendapat terdakwa satu Irvanto Hendra Pambudi tidak memenuhi kualifikasi sebagai JC," ujar dia.

Irvanto dan Made selama persidangan memang terus mengklaim

tak pernah memberikan duit secara fisik kepada Setya. Keduanya akan membacakan pembelaan terhadap tuntutan jaksa, pada 21 November mendatang.

Kuasa hukum Irvanto, Soesilo Ari Wibowo, mengatakan tuntutan jaksa terlalu berat untuk seorang terdakwa yang dituduh menjadi perantara dalam kasus korupsi. Ancaman hukuman terhadap kliennya, menurut dia, setara dan lebih berat dibanding terpidana sebelumnya yang memang menerima dan menikmati uang korupsi. "Ini tak adil," kata dia. Bambang Hartono, kuasa hukum Made, juga menilai tuntutan jaksa berlebihan. "Peran Oka (Made) itu sangat kecil," kata Bambang. AJI NUGROHO

Fransisco Rosarians







Original Post

Korban Salah Tembak Diberikan Rp 300 Juta

Media Cetak Kompas Halaman 17
2018-11-7


Korban Salah Tembak Diberikan Rp 300 Juta

PADANG - Polisi akhirnya membayarkan ganti rugi Rp 300 juta kepada Iwan Mulyadi (30), warga Kinali, Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat Iwan lumpuh permanen akibat penembakan pada 2006. Uang itu diserahkan Kapolda Sumbar Irjen Fakhrizal kepada Iwan di Padang, Selasa (6/11/2018). Wengki Purwanto. Ketua PBHI Sumbar, selaku kuasa hukum Iwan Mulyadi, mengatakan, Iwan ditembak Brigadir Satu Nofrizal, anggota Polsek Kinali, terkait laporan warga adanya perusakan rumah. Iwan yang dimaksud bukan Iwan Mulyadi. Briptu Nofrizal divonis 1,5 tahun penjara. Gugatan juga dilayangkan kepada Presiden, Kapolri, Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek untuk membayar ganti rugi Rp 300 juta. Pengadilan Negeri Pasaman mengabulkan. Tergugat melakukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK), dan ditolak MA. Menurut Kabid Hukum Polda Sumbar Komisaris Besar Nina Febri Linda, sudah ada putusan PK. Polri harus memberi ganti rugi.

(ZAK)







Original Post

DIPERIKSA KPK tindak pidana korupsi memberi hadiah

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-11-7


DIPERIKSA KPK tindak pidana korupsi memberi hadiah

DIPERIKSA KPK Mantan sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman bersiap menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (6/11). Nurhadi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro, dalam tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji terkait4)engajuan Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

IMAN FIRMANSYAH/REPUBLIKA







Original Post

Nurhadi Diperiksa Enam Jam

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-11-7


Nurhadi Diperiksa Enam Jam

JAKARTA - Mantan sekretaris Mahkamah Agung IMA) Nurhadi Abdurrachman menjalani pemeriksaan selama enam jam sebagai saksi kasus dugaan suap pengajuan peninjauan kembali IPKI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2016. Keterangan

Nurhadi untuk melengkapi berkas penyidikan Chairman PT Paramount Enterprise Internasional. Eddy Sindoro.

Ditemui setelah pemeriksaan, Nurhadi membantah pernah bertemu Eddy untuk membantu mengurus PK perkara PT Across Asia Limited lAALl meski sudah melewati batas waktu. "Sama sekali enggak ada." kata Nurhadi di gedung KPK. Jakarta. Selasa 16/111.

Nurhadi pun memilih irit bicara saat ditanyai materi

pemeriksaam terhadap dirinya Menurut dia. pemeriksaan dirinya sama seperti yang sebelumnya. "Sama seperti yang dulu, sama." ujarnya.

Nurhadi hanya mengakui dicecar soal dugaan transaksi terkait pengurusan PK yang telah melewati batas waktu itu.

Eddy Sindoro telah menyerahkan diri ke KPK pada Jumat (12/10). Ia mangkir dari kejaran KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka pada November 2016.

dian fath risalah ed ilham tirta







Original Post

Irvanto Dituntut 12 Tahun Penjara

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-11-7


Irvanto Dituntut 12 Tahun Penjara

Jaksa menolak pengajuan justice collaborator dari Irvanto.

JAKARTA - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut hukuman 12 tahun penjara terhadap mantan direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan pengusaha Made Oka Masagung. Kedua terdakwa proyek pengadaan KTP elektonik itu juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

"Kami menuntut agar majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama," kata jaksa KPK Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (6/n).

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan kedua dari Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-i KUHP.

JPU tidak meminta agar Irvanto, yang merupakan keponakan Setya Novanto, dan Made Oka membayar uang pengganti. Sebab, sesuai fakta persidangan bahwa uang 7,3 juta dolar Amerika yang diterima para terdakwa untuk kepentingan Setya No-

vanto. "Uang tersebut telah dibeban-. kan kepada Setya Novanto untuk membayar uang pengganti, oleh karena itu terhadap para terdakwa tidak dituntut pidana tambahan uang pengganti," kata Wawan.

Jaksa menilai, perbuatan Irvanto dan Made Oka tidak mendukung pemerintah yang sedang giatnya memberantas korupsi. Akibat perbuatan keduanya juga bersifat masif, yakni menyangkut pengelolaan data kependudukan nasional, sehingga masih terasa sampai saat ini dan telah merugikan keuangan negara. Kedua terdakwa juga dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan saat penyidikan dan persidangan.

Selama persidangan, Irvanto dinilai terbukti merekayasa proses lelang dalam proyek pengadaan KTP-el. Ia juga dianggap telah menjadi perantara suap untuk sejumlah anggota DPR RI.

Irvanto dinilai ikut andil memenangkan perusahaan tertentu dalam pengadaan KTP-el. Bahkan, Irvanto juga turut menghadiri pertemuan dengan orang-orang yang selanjutnya disebut Tim Fatmawati yang dibentuk untuk memenangkan salah satu perusahaan yang terafiliasi dengan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Irvanto dan Andi Narogong bersama Tim Fatmawati juga terbukti bersepakat mengatur proses pelelangan yang diarahkan untuk memenangkan salah satu konsorsium yang akan dibentuk. Selain itu, ia juga dinilai berperan memberikan uang kepada Setya Novanto.

Irvanto terbukti beberapa kali menerima uang Johannes Marliem selaku penyedia produk biometrik merek L-i yang seluruhnya berjumlah 3,5 juta dolar Amerika. Uang tersebut sebagai/ee sebesar lima persen untuk mempermudah pengurusan anggaran KTP-el.

Sementara, Made Oka terbukti menjadi perantara uang suap untuk Novanto. Diketahui, awalnya Konsorsium PNRI yang memenangkan lelang proyek KTP-el tidak mendapatkan uang muka. Sejumlah pengusaha dalam Konsorsium PNRI, yakni Andi Narogong, Johannes Marliem, Anang Sugiana Sudihardjo, dan Paulus Tan-nos melaporkannya kepada Setya Novanto. Novanto akhirnya memperkenalkan Made Oka untuk mengatasi pendanaan pelaksanaan proyek.

Novanto memperkenalkan Made Oka kepada Paulus Tannos di rumah Novanto dan Made Oka menyanggupi untuk membantu. Saat itu, Novanto pun meminta Made Oka untuk menerima/ee dari konsorsium.

Sesuai kesepakatan di antara pengusaha pada 14 Juni 2012,/ee untuk Novanto dikirimkan melalui Made Oka. Made Oka menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemilik OEM Investment Pte Ltd menerima fee sejumlah 1,8 juta dolar AS. Uang tersebut berasal dari Johannes Mar-liem, salah satu penyedia produk biometrik merek L-i.

Pada 10 Desember 2012, Made Oka kembali menerima fee untuk Setya Novanto dari Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang S Sudihardjo sebanyak 2 juta dolar AS. Me-

nurut jaksa, transaksi disamarkan dengan perjanjian penjualan saham sebanyak 100 ribu lembar milik Delta Energy di Neuraltus Pharmaceutical Incorporation, suatu perusahaan yang berdiri berdasarkan hukum negara bagian Delaware, Amerika Serikat.

Made Oka juga mengirimkan sebagian uang dari Johannes Marliem kepada keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi. Menurut jaksa, uang-uang yang diterima oleh Setya Novanto dari Made Oka dan Irvanto berjumlah 7,3 juta dolar Amerika.

Selain Novanto, perbuatan Made Oka dan Irvanto telah memperkaya sejumlah orang dan korporasi. Perbuatan yang dilakukan bersama-sama itu telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Dalam persidangan, JPU KPK juga menolak permohonan sebagai justice collaborator yang diajukan Irvanto karena tidak memenuhi syarat sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. "Dari hasil penelitian dan hal-hal yang terjadi di persidangan, jaksa berpendapat terdakwa satu Irvanto Hendra Pambudi tidak memenuhi kualifikasi sebagai just ice collaborator," ujar jaksa Ni Nengah Gina Saraswati.

Permohonanjushce collaborator bisa dikabulkan apabila sang pemohon mengakui perbuatan dan memberikan keterangan signifikan untuk mengungkap pelaku lain yang lebih besar. Status itu juga tidak boleh disematkan kepada pelaku utama tin-

dak pidana.

antara ed ilham tirta/ DIAN FATH RISALAH







Original Post

Kasus PLTU Riau, Eni Saragih Serahkan Rp1,3 M ke KPK

Media Online CNN Indonesia
2018-11-07


Jakarta, CNN Indonesia Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPREni Maulani Saragih menyerahkan lagi sejumlah uang kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pada proyek PLTURiau-I.

Kali ini, Eni menyerahkan uang sebanyak Rp1,3 miliar kepada KPK. Sebelumnya, kader Partai Golkar itu telah menyerahkan Rp2,25 miliar secara bertahap.

Uang miliaran rupiah yang diserahkan Eni itu diduga bagian dari suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-I.

"ES (Eni Saragih) telah menyampaikan pengembalian uang Rp1,3 miliar, yang disetor ke rekening bank penampungan KPK pada Senin, 5 November 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/11).

Febri mengatakan bukti pengembalian uang ini akan masuk dalam berkas perkara sebagai barang bukti untuk kepentingan dalam persidangan nantinya. Selain itu, sambung Febri, pihaknya bakal mempertimbangkan sikap kooperatif Eni sebagai alasan yang meringankan dan permohonan menjadi justice collaborator (JC).

"Namun tentu KPK tetap akan melihat sejauh mana tersangka secara konsisten mengakui perbuatannya dan membuka peran pihak lain seluas-luasnya," ujar mantan aktivis antikorupsi tersebut.

Febri menyebut secara keseluruhan total uang yang dikembalikan dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-I mencapai Rp4,26 miliar, dengan rincian Eni sebesar Rp3,35 miliar dan panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar sebesar Rp712 juta.

"Semua masuk dalam berkas perkara. Nanti kalau sudah diputus pengadilan dirampas untuk negara barulah bisa dimasukan ke kas negara," kata dia.

IdrusMarham. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Idrus Mengeluh Sakit

Febri melanjutkan penyidik KPK juga memeriksa Eni dan mantan Sekretaris Jenderal Golkar sekaligus mantan Menteri Sosial Idrus Marham. Eni diperiksa selaku tersangka, sementara Idrus sebagai saksi untuk Eni.

"Pemeriksaan ini perlu dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan petunjuk JPU (jaksa penuntut umum) untuk mempertajam sejumlah bukti yang sudah didapatkan penyidik KPK," kata Febri.

Namun, kata Febri, di tengah pemeriksaan Idrus mengeluh sakit. Tim dokter KPK lantas memeriksa kondisi Idrus. Namun, Febri menolak menyampaikan sakit yang diderita Idrus.

Sementara itu, usai diperiksa, Idrus menolak memberikan keterangan kepada wartawan. Dia mengaku tengah tak enak badan dan langsung masuk ke dalam mobil tahanan KPK.

"Saya lagi enggak enak badan," kata mantan menteri sosial itu singkat.

(fra/kid)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181106190805-12-344491/kasus-pltu-riau-eni-saragih-serahkan-rp13-m-ke-kpk




Original Post

Nurhadi Bantah Bahas Perkara dengan Eddy Sindoro

Media Online CNN Indonesia
2018-11-07


Jakarta, CNN Indonesia Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi Abdurrachmanselesai menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan suap pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada 2016 lalu.

Dia diminta keterangannya guna melengkapi berkas penyidikan tersangka Eddy Sindoro, Chairman PT Paramount Enterprise Internasional.

Usai pemeriksaan penyidik KPK, Nurhadi tak membantah pernah bertemu Eddy. Namun, dia menyangkal pertemuan itu untuk membantu mengurus PK perkara PT Across Asia Limited (AAL) meski sudah melewati batas waktu.

"Sama sekali enggak ada (membahas perkara dengan Eddy)," kata Nurhadi sambil terus berjalan meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/11).

Selesai pemeriksaan sekitar enam jam ini, Nurhadi irit bicara. Suami Staf Ahli Bidang Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tin Zuraida itu mengaku pemeriksaan dirinya sama seperti yang sebelumnya.

"Sama seperti yang dulu, sama," ujar dia.

Nurhadi hanya mengakui dicecar soal dugaan transaksi terkait pengurusan PK yang telah melewati batas waktu itu. Dia pun meminta pertanyaan yang diajukan awak media dikonfirmasi kepada penyidik KPK.

"Tanya penyidik sajalah," kata Nurhadi sambil terus bergegas meninggalkan markas KPK.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Eddy sebagai tersangka dugaan suap kepada mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution. Eddy diduga ikut memberikan sejumlah uang kepada Edy Nasution terkait pengurusan peninjauan kembali (PK) itu.

Namun, Eddy telah berada di luar negeri sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik lembaga antirasuah. Selama dua tahun menghilang, dia kerap pindah-pindah negara, mulai dari Malaysia, Singapura, Thailand, hingga Myanmar.

Akhirnya Eddy menyerahkan diri ke KPK beberapa waktu lalu. Kini, dia telah ditahan penyidik lembaga antirasuah.

Sementara KPK menduga Nurhadi terlibat dalam kasus dugaan suap itu. Dia pernah bersaksi di persidangan dua tersangka lainnya, yakni Edy Nasution dan pegawai PT Artha Pratama Anugerah Doddy Aryanto Supeno beberapa tahun lalu. Saat itu Nurhadi mengaku mengenal dekat Eddy sejak masih duduk di bangku SMA

Tak cuma di persidangan, Nurhadi juga sudah beberapa kali mondar-mandir ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan penyidik. Istrinya, Tin Zuraida juga beberapa kali diperiksa sebagai saksi oleh KPK.

Rumah mereka di bilangan Hang Lekir, Jakarta Selatan juga pernah digeledah penyidik KPK. Saat penggeledahan itu, Tin diduga merobek-robek sejumlah dokumen dan membuangnya ke toilet. Dalam penggeledahan itu KPK juga menyita uang Rp1,7 miliar selain sejumlah dokumen.

(fra/osc)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181106171006-12-344464/nurhadi-bantah-bahas-perkara-dengan-eddy-sindoro




Original Post

JALANI PEMERIKSAAN

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-11-7


JALANI PEMERIKSAAN

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman (kiri) berjalan memasuki Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (6/11). Nurhadi Abdurrachman, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro, dalam tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Antara/Reno esnir







Original Post

Pembahasan di KPPU Belum Final

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-11-7


Pembahasan di KPPU Belum Final

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha masih membutuhkan waktu satu kali pertemuan antarkomisioner sebelum memutuskan upaya hukum perkara dugaan pengafkiran dini ayam potong.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kurnia Toha mengatakan bahwa sebenarnya pihaknya telah menggelar sebuah pertemuan antarkomisioner untuk membahas respons komisi terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan 11 perusahaan terlapor.

"Akan kami rapatkan sekali lagi. Sebenarnya sudah tapi belum final apakah perlu PK [peninjauan kembali] di MA atau tidak," ujarnya kepada Bisnis, belum lama ini.

Dia melanjutkan, KPPU sebenarnya tidak mempersoalkan apakah suatu perkara yang ditangani bisa dikuatkan atau dikalahkan di tingkat banding karena kedua institusi bisa saja memiliki pertimbangan rasa keadilan yang berbeda.

"Pada dasarnya kami tidak ingin banyak melakukan upaya

hukum luar biasa karena kita juga tidak mau ikut latah seperti masyarakat lain pada umumnya yang mengambil upaya hukum apa saja," katanya.

Sebagaimana diketahui, KPPU telah memberikan putusan dengan No. 02/KPPU-I/2016 pada 13 Oktober 2016. Dalam putusan itu, komisi menyatakan bahwa perjanjian pengakfiran parent stock (PS) yang dilakukan oleh PT Charoend Pokhphand Indonesia Tbk., PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk., PT Malindo Fe-edmill Tbk., PT CJ-PIA, PT Taat tadah Bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, PT Hybro Indonesia, PT Wonokoyo Jaya Corporindo, CV Missouri, PT Reza Perkasa, dan PT Satwa Borneo Jaya pada September 2015 telah dibatalkan demi hukum.

Selain itu, KPPU juga menghukum para terlapor dengan denda yang bervariasi mulai dari Rp25 miliar hingga Rpl.2 miliar.

Terhadap putusan KPPU, para terlapor kemudian mengajukan permohonan pembatalan putusan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang kemudian dalam

amar putusan, majelis hakim menilai bahwa para pemohon yang dulunya bertindak sebagai terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta membatalkan putusan KPPU perihal sanksi denda.

Atas "dasar putusan tersebut, KPPU kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dalam putusan yang dipublikasikan pada Senin (10/9) tersebut, majelis hakim menilai bahwa alasan kasasi dari KPPU tidak dapat dibenarkan. Pasalnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dianggap benar karena pengakfiran dini terhadap ternak ayam potong bukan merupakan hasil kesepakatan atau perjanjian para termohon sebagaimana Pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999.

Pengakfiran itu dinilai oleh majelis merupakan perintah Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang mengandung sanksi jika tidak dilaksanakan oleh para

terlapor.

(MG noviarizal fernandez)







Original Post

KPK Sorot Lippo di 2 Kasus

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-11-7


KPK Sorot Lippo di 2 Kasus

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi tidak

main-main dalam mengusut keterlibatan korporasi Lippo

Group milik taipan Mochtar Riady dalam sejumlah

kasus suap yang melibatkan para kaki tangannya.

Saat ini, Grup Lippo sedang menghadapi dua kasus suap sekaligus yang tengah disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus awal menyangkut keterlibatan mantan petinggi Grup lippo Eddy Sindoro, sedangkan kasus lainnya melibatkan keluarga Sindoro lainnya yakni Billy Sindoro.

Lembaga antirasuah itu pada Selasa (6/11) melakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman.

Nurhadi diperiksa untuk tersangka Eddy Sindoro. Eddy Sindoro menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengajuan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 5etelah sempat buron, Eddy Sindoro yang juga pemilik dari perusahaan Paramount Enterprise International, menyerahkan diri pada 12 Oktober 2018.

Seusai menjalani pemeriksaan di KPK, Nurhadi tidak banyak komentar mengenai hubungannya dengan Eddy Sindoro. Dia membantah pernah bertemu dengan Eddy. Pemeriksaan terhadap Nurhadi tadi telah dilakukan sejak pagi sampai sore.

Sementara itu, Juru bicara KPK Febri Diansyah KPK mengatakan bahwa penyidik mendalami sejumlah fakta-fakta persidangan yang pernah muncul di perkara Edy Nasution sebelumnya. Edy Nasution merupakan mantan Sekretaris di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam kasus dugaan suap itu, Edy Nasution sudah divonis dengan pidana 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta.

"Peran-peran Nurhadi didalami penyidik

dalam pengurusan perkara yang terkait Lippo Group di pengadilan dalam kapasitas Nurhadi saat itu sebagai Sekretaris MA," ujar Febri.

Selain itu, KPK juga mendalami dugaan suap terkait dengan proses perkara di pengadilan yang melibatkan kepentingan bisnis kelompok lippo.

"Kami duga ada kaitan dengan kepentingan pihak Lippo Group," katanya.

SUAP MEIKARTA

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan bahwa pihaknya masih mencermati berbagai kemungkinan bahwa kasus dugaan suap perizinan proyek hunian Meikarta berujung sebagai tindak pidana korporasi.

"Va, kan itu adalah proyek yang sangat besar dan ada beberapa perusahaan yang terlibat di situ. Jadi, semua informasi apakah proses suap menyuap itu merupakan bagian dari kegiatan perusahaan, kegiatan individu, asal uangnya dari mana itu pasti akan diteliti karena berdasarkan informasi-informasi itulah kita akan menemukan langkah-langkah berikutnya," ujarnya, Senin (5/11).

Laode menjelaskan pihaknya mencermati berbagai kemungkinan dalam pengembangan penyelidikan kasus korupsi yang turut melibatkan petinggi Grup lippo Billy Sindoro dan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin.

"Semuanya ada kemungkinannya untuk itu. Sampai sekarang kita masih berupaya mengetahui asal muasal [dana]. Kita belum bisa jelaskan sekarang," ungkap

Laode.

Kasus suap perizinan Meikarta melibatkan lingkaran dalam Lippo yakni Billy Sindoro. Dalam kasus itu, sebanyak sembilan orang ditetapkan sebagai tersangka termasuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin.

Proyek hunian Meikarta merupakan bagian dari perencanaan Grup lippo yang diproyeksikan menelan investasi hingga Rp278 triliun. Kawasan Meikarta yang dibangun oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), rencananya dibangun di areal seluas 500 ha.

Sementara itu dalam laporan keuangan kuartal 111/2018, manajemen PT lippo Cikarang Tbk.-induk usaha MSU- melaporkan bah-

wa KPK sedang melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang atas dugaan suap yang berkaitan dengan pengajuan perizinan proyek Meikarta.

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian interim diterbitkan, lippo Cikarang masih melakukan evaluasi atas pemeriksaan itu.

Terdapat ketidakpastian atas potensi dampak hukum yang mungkin dapat ditimbulkan dari pemeriksaan ini terhadap entitas asosiasi," tulis manajemen dalam laporannya.

Sementara itu, PT lippo Karawaci Tbk. yang dalam kasus suap proyek Meikarta turut diperiksa sebagai saksi keberatan dan menyesalkan keputusan lembaga peme-ring-

kat international Fitch Ratings yang menurunkan peringkat kredit perseroan dari B ke CCC + .

William Wijaya Utama, Head of Investor Relations lippo Karawaci, mengatakan bahwa keputusan tersebut tidak berdasar. Menurutnya, perseroan memiliki posisi likuiditas, neraca dan model bisnis serta strategi eksekusi yang kuat untuk menopang kewajiban-kewajibannya.

Perseroan telah menyelesaikan penjualan First Reit Manager serta penjualan sebagian unit First Reit senilai Rp2,2 triliun. Bila sisa unit tersebut dijual dan ditambah penjualan lippo Mall Puri ke lippo Mall REJT serta saham di rumah sakit di Myanmar, dana tunai yang terkumpul akan lebih dari Rp6 triliun.

Meskipun risiko pelaksanaan divestasi tetap ada, tetapi perseroan meyakini tingginya kualitas aset perseroan akan memberikan tingkat kepastian penyelesaian yang tinggi di tengah volatilitas pasar saat ini.

"LPKR akan berada dalam posisi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, dan bahkan dapat memanfaatkan peluang-peluang yang menarik yang sesuai dengan volatilitas pasar," katanya dalam keterangan resmi.

William mengatakan, kesempatan terobosan berikutnya bagi perseroan yakni proyek Meikarta. Persesroan memproyeksikan dengan perkembangan pasar properti di masa mendatang, penjualan LPKR akan meningkat dari sekitar US$500 juta hingga US$1 miliar menjadi sekitar US$3 miliar -US$7 miliar.

Menurutnya, program pemerintah seperti proyek sejuta rumah merupakan peluang terbesar di sektor properti di Indonesia.

Sementara itu, tentang kasus dugaan penyuapan kepada pemerintah Kota Bekasi terkait dengan proyek Meikarta, menurutnya perseroan akan terus mendukung proses penegakan hukum yang tengah berlangsung.

(Emanuel a Caesario) 0

Rahmat Fauzan Stefanus Arief Setiaji







Original Post

Kalahkan Jaksa Agung; Eks Kajati Kini Tersangka

Media Cetak Jawa Pos Halaman 12
2018-11-7


Kalahkan Jaksa Agung; Eks Kajati Kini Tersangka

JAKARTA Kontroversi di dunia penegakan hukum kembali terjadi. Kali ini di Kejagung. Chuck Suryosumpeno, jaksa senior, ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaganya sendiri. Chuck disangka melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan penyelesaian barang rampasan dan barang eksekusi.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Warih Sa-dono membenarkan penetapan tersangka tersebut. Namun, Warih enggan menjelaskan secara detail kronologi penetapan tersangka dan latar belakang kasus yang dituduhkan kepada mantan kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku itu. "Benar (tersangka, Red)," ujar Warih singkat

Di sisi lain, kuasa hukum Chuck, Sandra Nangoy, menduga penetapan tersangka kliennya merupakan efek dari keluarnya putusan MA Nomor 63 PK/ TUN/2018 yang dirilis MA pada

23 Oktober lalu. Putusan itu mengabulkan permohonan PK Chuck atas Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP- 186/A/ JA/11/2015 tertanggal 18 November 2015.

Chuck mengajukan gugatan terhadap Jaksa Agung HM. Prasetyo yang mencopotnya dari jabatan Kajati Maluku. Dengan putusan MA itu, surat pencopotan tersebut dianggap tidak sah alias batal.

Sandra menduga, ada upaya kriminalisasi terhadap Chuck. Hal itu merujuk pada penetapan tersangka yang dilakukan tidak lama setelah putusan MA tersebut keluar.

Menurut Sandra, kliennya merupakan jaksa berprestasi. Sebelum menjabat Kajati Maluku, Chuck merupakan ketua Sat-gassus dan ketua Pusat Pemulihan Aset(PPA)2014-2015. Saat menjabat PPA, Chuck berhasil memulihkan aset lebih dari Rp 3,5 triliun.

(tyo/idr/c6/agm)







Original Post

Anggota DPRD Lamteng Pasrah Divonis 4 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-11-7


Anggota DPRD Lamteng Pasrah Divonis 4 Tahun

Suap Persetujuan Pinjaman Daerah

WAKIL Ketua DPRD Lampung Tengah,Natalis Sinaga divonis 55 tahun penjara. Hak politiknya juga dicabut 2 tahun.

Menurut majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Natalis terbukti menerima suap Rp9,6 miliar dari Bupati Lampung Tengah Mustafa melalui Kepala Dinas Bina Marga Taufik Rahman.

Pemberian rasuah agar DPRD menyetujui pinjaman Rp300 miliar ke PT Sarana Multi Infraktur (SMI), dan menyetujui pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBU) jika gagal mengembalikan pinjaman.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah korupsi secara bersama dan berlanjut," putus ketua majelis hakim Ni Made Sudani.

Natalis juga dikenakan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan. Ia menyatakan pikir-pikir atas vonis hakim.

Berikutnya,majelis hakim membacakan putusan perkara anggota DPRD Lamteng, Rusli yanto. Majelis menyatakan Rusliyanto terbukti menerima suap Rpl miliar dalam perkara yang sama dengan Natalis.

Majelis menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara, denda Rp200 juta, dan pen-

cabutan hak politik 2 tahun. Rusliyanto menerima vonis ini. Sementara jaksa KPK pikir-pikir.

Perkara ini bermula saat Bupati Mustafa meminta bantuan Natalis membujuk anggota DPRD agar menyetujui pinjaman ke PT SMI. Natalis minta RpS miliar untuk dibagikan ke pimpinan dewan, ketua fraksi dan para anggota.

Natalis meminta lagi Rp3 miliar untuk Ketua Partai Demokrat, Ketua PDIP dan Ketua Partai Demokrat Lampung Tengah. Mustafa memerintahkan Taufik mengumpulkan uang dari rekanan proyek. Terkumpul Rp 12.5 miliar.

Uang Rp2 miliar diserahkan ke Natalis. Jatah Natalis Rpl miliar. Sisanya untuk Ketua Partai Demokrat Lampung Tengah, Iwan Rinaldo.

Berikutnya diberikan kepada Ketua Fraksi PDIP Raden Zu gi ri Rpl ,5 miliar. Ketua Fraksi Gerindra Zainuddin Rp 1.5 miliar, Ketua DPRD Achmad Junaidi Sunardi Rpl 2 miliar, dan anggota DPRD Bunyana Rp2 miliar. Dewan akhirnya menyetujui pinjaman ke PT SMI.

Surat persetujuan dilampirkan dalam proposal pinjaman ke PT SMI. Namun terns ata masih kurang surat pernyataan kesediaan pemotongan DAU dan

DBH.

BYU







Original Post

PAKE ID CARD

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-11-7


PAKE ID CARD

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman menjalani pemeriksaan, di Jakarta, kemarin. Nurhadi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro dalam tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

MOHAMAD QORI/RM







Original Post

Keponakan Setnov Dituntut 12 Tahun, JC Tak Dikabulkan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-11-7


Keponakan Setnov Dituntut 12 Tahun, JC Tak Dikabulkan

KEPONAKAN Setya Novanto, Irvan Hendra Pambudi Cahyo dituntut hukuman 12 tahun penjara dan denda Rpl miliar. Tuntutan sama juga ditujukan kepada Made Oka Masagung, karib lama Novanto.

Jaksa penuntut umum KPK menganggap keduanya terlibat korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun.

Irvarno ikut menghadiri pertemuan Tim Fatmawati untuk mengatur proyek e-KTP. Mulai dari standar operasi dan prosedur (SOP) pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, hingga spesifikasi teknis yang kemudian jadi dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

HPS itu akhirnya dipakai panitia lelang e-KTP sebagai patokan. Panitia lelang tidak melakukan survei harga pasar. Sehingga terjadi kemahalan harga perangkat keras (hardware), Automated Fingerprint Identification System (AFIS) dan pencetakan kartu e-KTP.

lrvanto bersama Andi Narogong dan Tim Fatmawati mengatur lelang agar diikuti 3 konsorsium perusahaan. Yakni konsorsium PNRI, konsorsium Astragraphia, dan konsorsium Murakabi Sejahtera.

Pembentukan 3 tira ini agar seluruh Tim Fatmawati masuk menjadi peserta lelang. Akhirnya, konsorsium PNRI yang ditetapkan sebagai pemenang.

Setelah itu, lrvanto dan Made Oka terlibat pengucuran uang kepada pihak-pihak yang terkait proyek e-KTP. Salah satunya Novanto

lrvanto beberapa kali menerima uang dari Johannes Marliem yang menjadi penyedia produk biometrik merek L-1. Totalnya 35 juta dolar Amerika Serikat (AS). Uang itu kemudian diserahkan kepada Novanto sebagai "fee" karena mengatur agar DPR meloloskan anggaran proyek e-KTP.

Made Oka juga berperan sebagai perantara pemberian uang kepada Novanto. Uang 1,8 juta AS diterima dari Johannes Marliem melalui rekening OEM Investment, Pte. Ltd, perusa- , haan Made Oka.

Kemudian, menerima 2 juta dolar AS dari Anang Sugiana Sugihardjo melalui rekening perusahaan Made Oka lainnya. Delta Energy Pte Ltd. Transaksi itu disamarkan sebagai jual-beli saham.

"Kami berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama." Jaksa Wawan Yunarwanto membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin.

Menurut jaksa, perbuatan kedua tersangka memenuhi unsur dakwaan Pasal 3 juncto Pasal 1 8 UU Pemberantasan Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

byu







Original Post

Minta Rp 3 Miliar Ke Asiong Buat Kampanye Djarot-Sihar

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-11-7


Minta Rp 3 Miliar Ke Asiong Buat Kampanye Djarot-Sihar

Pengakuan Bupati Labuhanbatu Di Sidang

Bupati Labuhanbatu nonaktif, Pangonal Harahap mengaku kerap meminta uang kepada pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi, Efendi Syahputra alias Asiong.

"Saya sudah lama mengenal baik Asiong. Bahkan kami sudah duduk bersama membicarakan tentang pembangunan Labuhanbatu ke depannya. Asiong adalah salah satu pemborong besar dan mampu memperbaiki mutu pembangunan di Labuhanbatu dengan bagus," kata Pangonal saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan.

Pangonal meminta uang kepada Asiong untuk membayar utang kampanye pemilihan Bupati Labuhanbatu pada 2015 lalu, dan sebagai fee proyek. Ia mematok fee proyek 15 persen. "Saya suruh Yazid (adik ipar) dan Umar Ritonga (staf) untuk ambil uang dari Asiong," kata Pangonal.

Untuk kampanye pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sitar Sitorus pada pemilihan guber-nur-wakil gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu), Pangonal juga meminta uang ke Asiong. "Saya sebagai ketua partai diberikan tugas untuk memenangkan Djarot-Sihar di daerah Labuhahan Batu saat Pilgubsu lalu. Saat itu saya tidak ada uang, sehingga

meminta Rp3 miliar sama terdakwa (Asiong) untuk kampanye Djarot-Sihar," kata mantan Ketua PDIP Labuhanbatu itu.

Asiong lalu memberikan dua lembar cek. Masing-masing bernilai Rp 1,5 miliar. Sehingga totalnya Rp3 miliar. Namun saat dibawa ke bank, hanya 1 cek yang bisa dicairkan.

"Hanya bisa memenuhi Rpl ,5 miliar. Lalu saya perintahkan Thamrin (Ritonga) untuk menyampaikan ke Asiong untuk memikirkan tambahan uang, minimal Rp500 juta. Thamrin lalu bertemu Asiong dan saya sudah berangkat ke Jakarta," tutur Pangonal.

Keterangan Pangolan sama seperti kesaksiannya anaknya, Baikandi Laodomi Harahap pada sidang Kamis lalu (1/11). Baikandi mengaku ia yang mengambil cek Rp3 miliar dari Asiong.

"Untuk kepentingan tim sukses pemenangan Djarot-Sihar saat Pilgub Sumut yang lalu, serta membangun kantor PDIP Labuhan Batu," ungkapnya.

Thamrin Ritonga-yang juga menjadi saksi-mengaku di-

suruh mengambil kekurangan dana kampanye Pilgub Sumut ke Asiong. "Atas perintah Pangonal Harahap. Uang Rp500 juta," katanya. Asiong memberi cek, yang kemudian dicairkan Thamrin di Bank Sumut.

Dalam sidang ini, Pangonal mengakui kesalahannya menerima uang dari Asiong. "Jadi setiap ada proyek, saya mendapatkan keuntungan 15 persen dan intinya saya tidak pernah memaksa rekanan untuk memberikan fee itu kepada saya," kilahnya.

Pangonal berdalih tidak tahu Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, yang melarang penyelenggara negara menerima suap maupun gratifikasi -

"Saya tak pernah membaca tentang Undang Undang Korupsi, Pak Hakim. Saya tidak memahami itu. Sumpah. Kan memang semua bupati-bupati seperti itu. Yang saya ketahui kontraktor atau pengusaha itu diperbolehkan (kasih fee proyek)," kata Pangonal.

Dalam perkara ini, Asiong didakwa menyuap Pangonal Rp38,882 miliar dan 218 ribu dolar Singapura. Asiong memberikan rasuah untuk menggarap proyek Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2016,2017 dan 2018.

gpg







Original Post

KPK Sita Aset Bupati Labuhanbatu

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-11-7


KPK Sita Aset Bupati Labuhanbatu

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset Bupati Labuhanbatu, Pa-ngonal Harahap. Mulai tanah, ruko hingga pabrik pengolahan sawit.

"Tim KPK menyisir sejumlah aset yang diduga milik tersangka PH (Pangonal Harahap) terkait penanganan perkara yang bersangkutan." kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Dua bidang yang disita terletak dekat Kantor Bupati Labuhanbatu. Sedangkan ruko berada di Jalan Karya Jaya, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Tim KPK telah memasang

plang pemberitahuan penyitaan terhadap aset-aset itu. Pemasangan plang ini juga untuk mencegah aset itu dipindahtangankan.

Pabrik sawit milik Pangonal sempat dijual ke Andi Agustinus alias Andi Narogong, yang kini terpidana kasus korupsi proyek e-KTP. Namun transaksi ini terendus lembaga antirasuah. Pabrik itu pun dibeslah.

Adik Andi Narogong, Vidi Gunawan membenarnya adanya transaksi itu usai diperiksa KPK. Ia tak menyebut di mana lokasi pabrik sawit yang dibeli kakaknya dari Pangonal. Ia hanya bilang di Sumatera Utara.

"Kami mengingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati saat membeli aset dalam harga yang tidak wajar, yang diduga terafiliasi dengan kasus Bupati Labuhanbatu," kata Febri.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar melapor ke KPK jika mengetahui keberadaan aset Pangonal lainnya.

Sebelumnya, KPK telah memanggil istri Pangonal, Siti Awal Siregar terkait kepemilikan aset yang diduga diperoleh dari hasil korupsi.

Korupsi Pangonal terbongkar setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) suap proyek Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD) Rantau Parapat, 17 Juli 2018.

Saat itu, pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi, Efendi Sah-putra alias Asiong menyerahkan Rp500 juta. Uang itu bagian dari Rp3 miliar "fee"proyek RSUD untuk Pangonal.

Dari hasil OTT, KPK menetapkan Pangonal, Asiong dan Umar Ritonga sebagai tersangka. Umar Ritonga, kerabat Pangonal - yang mengambil uang-buron dan masih dicari keberadaannya.

Belakangan, KPK kembali menetapkan kerabat Pangonal, Thamrin Ritonga sebagai tersangka. Ia penghubung Pangonal

dengan Asiong. Thamrin menyusul ditahan pada 9 Oktober 2018 lalu.

Dari hasil penyidikan kasus ini, KPK memperoleh bukti Pangonal mengeruk fulus dari setiap proyek Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Sejak menjabat bupati pada 2016 hingga ditangkap KPK 17 Juli 2018, Pangonal diduga telah menerima Rp50 miliar dari kontraktor proyek.

Hingga kini, penyidikan korupsi Pangonal masih berjalan. Sementara, perkara Asiong sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan.

gpg







Original Post

Mendagri Minta Ormas Pilih Siapa Kawan Siapa Lawan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 6
2018-11-7


Mendagri Minta Ormas Pilih Siapa Kawan Siapa Lawan

Lawan Paham Radikalisme

Seluruh Organisasi Kemasyarakatan (ormas), diminta lawan paham radikalisme, narkoba dan korupsi di Tanah Air. Ormas harus berani menentukan sikap siapa kawan dan lawan.

HAL itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di acara Forum Koordinasi Nasional Ormas dan Anugerah Ormas Award Tahun 2018, di Jakarta, kemarin.

Masalah pertama yang disebutkan Tjahjo adalah radikalisme dan terorisme. "395.454 ormas harus berani menentukan sikap, siapa kawan, lawan, perorangan kelompok golongan yang ingin mengacau NKRI. ingin memecah belah persatuan bangsa. Ini bukan tanggung jawab TNI saja, tapi tanggung jawab kita semua," kata Tjahjo.

Ia meminta ormas-ormas untuk merapatkan barisan dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan tingginya kasus narkoba.

Masalah ketiga adalah korupsi. Tjahjo meminta agar area rawan korupsi diperhatikan sehingga tindak pidana korupsi dapat dicegah.

"Area rawan korupsi tolong dicermati, yaitu perencanaan anggaran, dana hibah, bansos, pajak, retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, dan jual beli jabatan," ujar Tjahjo.

Terakhir, ia mengatakan, ketimpangan sosial di Indonesia juga masih tinggi. Misalnya, angka kematian ibu hamil, penyakit malaria, gizi buruk, dan sanitasi. Karena itu, Menteri

dari PDI Perjuangan ini meminta ormas untuk turut aktif mengatasi masalah-masalah tersebut.

Tjahjo menyebut, konstitusi UUD 1945 tegas menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul yang diatur Iebih operasionalnya melalaui undang-undang.

"Undang-undang memberikan kebebasan untuk berserikat berkumpul sesuai dengan peran dan aspirasi yang ada. Dalam konteks ini kebebasan berserikat dan berkumpul adalah pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 UUD 1945,di mana negara menjamin atas kemenerdekaan berserikat berkumpul mengeluarkan Ukiran secara lisan maupun tertulis," jelasnya.

Lebih lanjut, Tjahjo juga memandang potensi positif dari setiap eksistensi ormas sebagai wadah berserikat dan berkumpul selama menaati Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Ormas merupakan potensi masyarakat yang secara kolektif harus dikelola sehingga menjadi energi positif dalam kehidupan bermasyarakat bernegara dan berbangsa. Dan ini perwujudan kesadaran kolektif setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan," ungkapnya.

Tjahjo memandang bahwa keberadaan ormas itu penting banyak hal yang dapat dijadikan pembelajaran dalam ormas untuk menggerakan dan mengorganisir masyarakat di lingkup yang kecil lewat mekanisme ormas.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemen-dagri Soedarmo menyatakan, pengurus Ormas harus mampu menjalankan tujuan Ormasnya sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ia memaparkan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan memiliki 3 tujuan strategis. Pertama, meningkatkan kualitas, kompetensi, kapasitas kelembagaan dan pengurus ormas sehingga terbentuk kepemimpinan yang berkarakter, memi-iiki jati diri, dan berwawasan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kedua, meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan pengurus ormas agar terwujud ormas yang mandiri, kredibel, dan akunrtabel sehingga dapat secara konsisten menjalankan tujuan, fungsi, dan kewajibannya.

"Ketiga, terjalinnya komunikasi dan sinergisitas dan jaringan kemitraan diantara sesama ormas maupun antara ormas dengan Pemerintah dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan NKRI," imbuhnya.

DIR







Original Post

Nurhadi kembali ke pusaran kasus Eddy Sindoro

Media Online beritagar.id
2018-11-07


Sosok mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi kembali muncul dalam kasus yang menyeret mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro. Nurhadi pernah dicegah ke luar negeri sampai akhirnya menyatakan mundur sebagai Sekretaris Mahkamah Agung dua tahun lalu, tetapi KPK belum menetapkannya sebagai tersangka.

Dua tahun berlalu, Nurhadi pun kembali muncul di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pemeriksaan Selasa (6/11/2018). Penyidik mendalami hubungan antara mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dengan mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro.

"Kami perlu mendalami hubungan langsung atau tidak langsung saksi dengan dengan tersangka dalam konteks kasus ini," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui Antaranews. "Apa yang diketahui dan apa yang pernah dilakukan Nurhadi saat masih menjabat dulu tentu menjadi perhatian kami."

KPK sedianya memanggil Nurhadi dan istrinya Tin Zuraida pada Senin (29/10/2018), tetapi keduanya tidak memenuhi panggilan KPK. Tin Zuraida saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KPK telah menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Tin Zuraida pada Jumat (2/11/2018) lalu, namun yang bersangkutan tidak hadir.

KPK telah menerima surat dari Kemenpan-RB yang menginformasikan bahwa Tin Zuraida sedang melaksanakan tugas perjalanan dinas di luar negeri pada 3-7 November 2018 sehingga ada permintaan penjadwalan ulang setelah itu.

Kasus ini kembali mencuat ketika Eddy Sindoro menyerahkan diri ke KPK pada Jumat (12/10/2018) setelah buron dan tidak berada di Indonesia sejak April 2016.

Sebelum Eddy muncul, KPK menetapkan pengacara Lucas sebagai tersangka dalam kasus menghalangi penyidikan (obstruction of justice). Lucas diduga membantu Eddy Sindoro untuk kabur ke luar negeri.

Eddy Sindoro yang tertangkap otoritas Malaysia, sempat dideportasi ke Indonesia. Namun begitu tiba di Indonesia, ia langsung terbang ke Thailand. Diduga, ia pergi tanpa melalui proses imigrasi. KPK menduga ada peran Lucas terkait hal tersebut.

KPK sudah menetapkan Eddy Sindoro sebagai tersangka sejak November 2016. Perkara yang menjerat Eddy Sindoro itu berawal dari operasi tangkap tangan terhadap anak buahnya, Doddy Aryanto Supeno dan Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution pada 20 April 2016.

Penangkapan dilakukan seusai Doddy memberikan uang Rp50 juta kepada Edy Nasution di hotel Accacia Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat. Jumlah ini bagian dari komitmen seluruhnya Rp500 juta untuk pengurusan perkara di tingkat Peninjauan Kembali.

Doddy sudah divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan sedangkan Edy Nasution sudah divonis 5,5 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 2 bulan kurungan.

Penyidik menemukan indikasi keterlibatan Nurhadi setelah memeriksa Edy Nasution dan Doddy. Nurhadi dicegah bepergian ke luar negeri pada Kamis (21/4/2016).

Penyidik KPK menggeledah rumah Nurhadi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kehadiran penyidik KPK di rumah Nurhadi menimbulkan kepanikan sehingga ada upaya menyembunyikan uang di toilet. Orang yang membuat uang ke toilet itu adalah istri Nurhadi, Tin Zuraida.

KPK telah menyita uang dalam bentuk rupiah dan lima mata uang asing senilai Rp1,7 miliar dari rumah Nurhadi.

Dalam pemeriksaan di MA, Nurhadi menampik keterlibatannya dalam kasus tersebut. Uang yang disita KPK disebutnya sebagai uang pribadi, tak terkait kasus.

Nurhadi pun muncul dalam persidangan dengan terdakwa Doddy dan Edy Nasution. Nurhadi mengakui bahwa mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro, pernah memintanya untuk membantu mengurus perkara pengajuan peninjauan kembali (PK). Nurhadi menyatakan tidak dapat mengingat perkara yang dimintakan oleh Eddy Sindoro.

Dalam putusan Edy Nasution, disebutkan bahwa Eddy Sindoro pernah bertemu dengan Nurhadi menanyakan kenapa berkas perkara belum dikirimkan. Nurhadi sempat menelepon Edy Nasution untuk mempercepat pengiriman berkas perkara PK.

https://beritagar.id/artikel/berita/nurhadi-kembali-di-pusaran-kasus-eddy-sindoro?content=all




Original Post

Yusril di Antara Jokowi dan HTI

Media Online detikcom
2018-11-07


Jakarta - Advokat sekaligus Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra resmi menjadi pengacara pasangan Jokowi-Ma\'ruf Amin di Pilpres 2019. Status Yusril yang merupakan kuasa hukum HTI kini dibawa-bawa.

Yusril mengaku sudah cukup lama mendiskusikan kemungkinan menjadi lawyer Jokowi-Ma\'ruf. Keputusan menjadi lawyer Jokowi-Ma\'ruf itu diambil setelah Yusril bertemu Ketua Tim Kemenangan Nasional (TKN) Erick Thohir.

"Minggu yang lalu saya bertemu Pak Erick Thohir di Hotel Mulia, Jakarta. Pak Erick adalah ketua timsesnya Pak Jokowi. Pak Erick menyampaikan salam Pak Jokowi kepada saya dan saya pun menyampaikan salam saya kepada Pak Jokowi melalui Pak Erick. Kami bincang-bincang dan Pak Erick menanyakan kepastian apakah saya bersedia menjadi lawyer-nya Pak Jokowi-Pak Kiai Ma\'ruf Amin dalam kedudukan beliau sebagai paslon capres-cawapres," ungkap Yusril dalam keterangannya, Senin (5/11).

Cawapres Ma\'ruf mengapresiasi kesediaan mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan itu menjadi pengacaranya. Bergabungnya Yusril disebut Ma\'ruf akan menambah kuat dan menambah dukungan kubunya.

Ma\'ruf pun mengaku tak mempermasalahkan rekam jejak Yusril yang kuasa hukum HTI. Menurutnya, dengan bersedianya Yusri menjadi pengacaranya dan Jokowi, itu jadi pertanda Yusril telah berbeda pandangan dengan ormas yang telah resmi dibubarkan pemerintah itu.

"Artinya, dia berarti sudah tidak sejalan lagi dengan mereka (HTI)," kata Ma\'ruf di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018).

Karena telah menjadi bagian dari Jokowi-Ma\'ruf, Yusril diminta mundur dari kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma\'ruf, Eva Kusuma Sundari mengatakan hal itu agar tidak kontradiktif.

"Saya memohon dan meminta kepada Pak Yusril mundur dari pengacara HTI karena, menurut saya, kontradiktif," kata influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma\'ruf, Eva Kusuma Sundari, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/11/2018).

Eva menuturkan ada nilai-nilai yang saling bertentangan andai Yusril tetap melanjutkan tugas sebagai pengacara HTI. Sebab, pasangan Jokowi-Ma\'ruf, sebut dia, pro-Pancasila.

Meski begitu, Eva memuji sosok Yusril sebagai advokat andal. Eva menilai Yusril mampu bekerja secara profesional.

Menanggapi permintaan itu, Yusril mengatakan tugasnya sebagai kuasa hukum HTI hampir selesai. Menurutnya, perkara HTI tinggal menunggu putusan Mahkamah Agung (MA).

"Sudah boleh dibilang tugas saya ke HTI itu sudah selesai. Artinya memori kasasi sudah saya sampaikan ke MA dan tidak ada lagi perkara, sidang dan lain-lain. Tinggal menunggu putusan akhir dari MA. Tugas saya sebagai profesi sudah saya kerjakan dengan sebaik-baiknya," kata Yusril saat diminta tanggapan, Selasa (6/11).

Yusril menjelaskan, seorang pengacara tidak bisa disamakan dengan kliennya. Selain itu, Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menegaskan tak bisa begitu saja mundur sebagai kuasa hukum HTI.

"Orang itu bisa mundur kalau ada conflict of interest. Itu diatur dalam kode etik advokat. Dalam hal ini kasus HTI yang dituntut adalah Menkum HAM sebagai suatu legal entity yang diatur dalam UU. Jadi antara Menkum HAM dan capres-cawapres Jokowi-Ma\'ruf nggak ada hubungannya. Nggak ada conflict of interest di situ. Kalau saya mengundurkan diri malah saya salah dari segi kode etik advokat. Didudukkan saja persoalannya secara proporsional," tegasnya. (idh/idh)

https://news.detik.com/berita/d-4290587/yusril-di-antara-jokowi-dan-hti




Original Post

Bawaslu Nilai Tepat KPU Tolak OSO \Nyaleg\

Media Online Bisnis.com
2018-11-07


JAKARTA Badan Pengawas Pemilu menilai langkah Komisi Pemilihan Umum yang mencoret nama Oesman Sapta Odang atau OSO sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sudah tepat.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan tugasnya tidak melakukan pelanggaran atas tata cara dan prosedur tersebut. "Bahwa apa yang dilakukan oleh KPU itu sudah benar. Menyatakan calon DPD atas nama Oesman Sapta Odang itu sudah sesuai dengan ketentuan putusan MK Mahkamah Konstitusi," katanya saat ditemui wartawan di ruangannya, Selasa, (6/11/2018).

Sebelumnya Oesman Sapta Odang yang merupakan Ketua Umum Partai Hanura menguji materi Peraturan KPU (PKPU) nomor 26/2018 soal larangan pengurus partai politik menjadi senator ke Mahkamah Agung (MA). Kemudian MA pada Kamis (25/10/2018) memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Padahal, PKPU dibuat berdasarkan putusan MK nomor 30/PUU-XVI/2018 tertanggal 23 Juli lalu yang menyatakan bahwa pengurus partai politik dilarang menjadi anggota DPD.

Sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang (UU) nomor 24/2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 8/2011, MK menjelaskan bahwa putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Itu berarti sejak pemilu 2019 hingga seterusnya pengurus partai tidak bisa mendaftarkan diri sebagai caleg DPD.

Sementara itu MA menolak salinan putusan terlalu lama keluar. Ini disebabkan proses setelah putusan selesai, langsung dikoreksi asisten, setelah itu dikirim ke rumah hakim agung pertama, lalu ke hakim ketiga, dan terakhir ketua majelis.

http://kabar24.bisnis.com/read/20181107/15/857297/bawaslu-nilai-tepat-kpu-tolak-oso-nyaleg




Original Post

PEMERIKSAAN TERSANGKA SUAP MEIKARTA

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-11-7


PEMERIKSAAN TERSANGKA SUAP MEIKARTA

Kepala Bidang Tata Ruang Kementerian PUPR Neneng Rahmi (kiri) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/11/2018). Neneng Rahmi diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah atau janji terkait pengurusan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

NERACA/ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama







Original Post

Jaksa KPK Perbuatan Iryanto - Made Identik Pencucian Uang

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-11-7


Jaksa KPK Perbuatan Iryanto - Made Identik Pencucian Uang

Jakarta - Jaksa penuntut umum KPK menegaskan bahwa perbuatan mantan Direktur Operasional PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan pemilik OEM Investment Pte Ltd Made Oka M % asagung identik dengan pola tindak pidana pencucian uang (TPPU).

NERACA

"Berdasarkan pola penarikan dan pemberian uang sebesar 383.040 dolar Singapura, menurutpenuntut umum identik dengan pola Havvala dalam tindak pidana pencucian uang. Fakta ini memperkuan bahwa uang yang diterima terdakwa II Made Oka Masagung adalah hasil kejahatan," kata JPU KPK Abdul Basir dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (6/11).

Dalam perkara ini, Ir-vanato dan Made Oka sama-sama dituntut 12 tahun penjara ditambah denda Rpl miliar subsider 6 bulan kurungan karena menjadi perantara pemberian uang 7,3 juta dolar AS kepada mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik (KTP-el). Melalui Made Oka Masagung, Setya

Novanto menerima seluruhnya 3,8 juta dolar AS lewat rekening OCBC center branch atas nama OEM Investmen Pte Ltd sejumlah 1,8 juta dolar AS dan melalui rekening Delta Energy Pte Ltd di bank DBS Singapura sejumlah 2 juta dolar AS seolah-olah dilakukan jual beli saham Neuraltus Pharmaceutical bersama dengan Anang S.

Sudihardjo.

"Justru sebagian uang tersebut diberikan kepada terdakwa I Irvanto dengan meminjam rekening Muda Ikhsan Harahap di Bank DBS sebesar 383.040 dolar Singapura, kemudian ditarik secara tunai oleh Muda Ikhsan Harahap untuk dibawa secara tunai dari Singapura ke Jakarta dan diserahkan ke Terdakwa I di rumahnya, Jagakarsa," tambah jaksa Basir.

PenyidikBiro Penyelidik Federal (FBI) Amerika Serikat juga menyatakan bahwa Multicom Investment tidak pernah menjadi pemegang saham di Neuraltus Pharmaceutical."Fakta uang yang dikirim Anang S. Sudihardja ke rekening Deta Energy Pte Ltd di Bank DBS Singapura berasal dari proyek KTP-el serta adanya pengiriman uang kepada terdakwa I Irvanto melalui rekening Muda Ikhsan Harahap yang dananya berasal dari KTP-el. Fakta ini makin memperkuat pembuktian bahwa uang 2 juta dolar AS dikirim oleh Anang ke rekening Delta Energy adalah untuk Setya Novanto," ungkap jaksa.

Selanjutnya, Setnov juga menerima seluruhnya berjumlah 3,5 juta dolar AS melalui Irvanto (keponakan Setnov) pada periode 19 Januari s.d. 19 Februari 2012 yang berasal dari Direktur

Utama PT Biomorf Lone Indonesia Johanes Marliem yang seluruhnya berjumlah 3,5 juta dolar AS melalui transaksi antar-"money changerVPenuntut umum berpendapat transaksi semacam itu pada dasarnya hanya bertujuan untuk memisahkan atau menjauhkan para pelakunya dari kejahatan yang menghasilkan dana kotortersebutsehing-ga diharapkan kejahatan yang telah dilakukannya tidak dapat teridentifikasi," kata jaksa.

Meski kedua terdakwa mengaku tidak pernah memberikan uang tersehut kepada Setnov, hal itu tidak menjadi soal karena ke-hatan koruspi yang melibatkan beberapa pelaku dan jasa keuangan tidak harus hasil kejahatannya benar-benar secara fisik diterima oleh "beneficial owner"-nya.

Menurutdia, tidakmen-jadi soal apakah secara fisik uang tersebut diterima Setnov atau tidak karena dalam prinsip kejahatan keuan-

gan, pemilik manfaat akan berusaha menjauhkan hasil perbuatan dengan dirinya dan- menggunakan pihak lain untuk mengontrol hasil kejahatan tersebut.

"Menurut Nelson Rock-effeler pemilik manfaat (beneficial owner) bagai dalang (puppert master) yang untuk melindungi hasil kejahatannya tidak perlu menguasai secara langsung tetapi mengontrol atas semua hasil kejahatannya atau own nothing but control everything," ucap

juksa Basir.

Nota pembelaan (ple-doi) akan dibacakan Irvanto dan Made Oka pada tanggal 21 November 2018.

Terkait dengan perkara, ini, sudah beberapa orang dijatuhi vonis, yaitu mantan Direktur Pengelolaa" Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kt ,ien-dagri Sugiharto dan mantan Dirjen Dukcapil Iraninas-ing-masing 15 tahun dan denda masing-masing Rp5OO juta subsider 8 bulan kurungan.

ant







Original Post

Satu Terdakwa Divonis Bebas

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 4
2018-11-7


Satu Terdakwa Divonis Bebas

BANDUNG, (PR).

NSF (16), satu dari lima pengeroyok

suporter Jakmania, Haringga Sirla

dinyatakan tidak bersalah dan

dibebaskan dari segala tuntutan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari

Bandung. Atas putusan tersebut, tim

JPU langsung mengajukan kasasi.

Dalam sidang terpisah, tiga pelaku anak divonis 3 hingga 4 tahun penjara. Ketiganya terbukti bersalah melanggar Pasal 170, juncto Pasal 55 (2) ke-3 KUH Pidana, juncto UU Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sesuai dakwaan kedua. Itu terungkap dalam sidang pengeroyokan yang menewaskan The Jakmania Haringga Sirla, di ruang anak Pengadilan Negeri (PN) Kelas lA Khusus Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Selasa (6/11/2018).

Sidang dengan agenda putusan tersebut dibagi dua sesi. Sesi pertama adalah sidang tiga pelaku anak SH, AR, dan TD. Sesi kedua ialah sidang untuk NSF dan AF.

Dalam sidang yang terbuka untuk umum itu, hakim tunggal Suwanto menyatakan NSF tak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 170 sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum. "Membebaskan pelaku anak satu (NSF) dari segala dakwaan dan tuntutan," katanya.

Selain itu, hakim juga memerintahkan agar nama baik, hak, dan martabat NSF dikembalikan serta dibersihkan dari segala tuntutan hukum. Atas putusan itu, NSF dan kuasa hukumnya langsung menerima. Sementara itu tim JPU Kejari Bandung langsung mengajukan kasasi.

Dalam sidang kasus yang sama, pelaku anak AF dinyatakan hakim terbukti bersalah menganiaya Haringga hingga tewas. AF divonis 3 tahun penjara.

Untuk sidang yang terbuka untuk umum, tiga pelaku anak dihadirkan yaitu SH, AR, dan TD. Selama pembacaan fakta persidangan, ketiga anak yang mengenakan koko putih dan peci hitam, terus tertunduk sambil terisak menahan tangis.

Dalam amar putusannya, hakim tunggal Suwanto menyatakan ketiga pelaku anak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal. "Menjatuhkan hukuman terhadap anak satu (SH) 4 tahun penjara, anak dua (AR) 4 tahun, dan anak tiga (TD) 3,5 tahun penjara," ujarnya. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan.

Sebelum membacakan vonis, majelis memaparkan hal yang memberatkan dan meringankan. Yang memberatkan, perbuatan mereka meresahkan warga, memperburuk citra suporter sepak bola, menimbulkan kesedihan dan duka mendalam bagi keluarga korban. Yang meringankan,

belum pernah dihukum, sopan selama persidangan, berjanji tak akan mengulangi, masih muda, dan belum pernah dihukum.

Ajukan kasasi

Sementara itu, kuasa hukum pelaku anak NSF (16), Leksa Sharma menilai hakim telah objektif. Ternyata, masih ada keadilan di sini," ujarnya seusai persidangan.

Dia sangat mengapresiasi keputusan hakim yang telah jeli melihat fakta di lapangan dan terungkap di persidangan. Soalnya, memang tak ada bukti yang menyebutkan kliennya ikut dalam pengeroyokan. "Fakta di lapangan, enggak ada saksi. Hakim pun melihat seperti itu. Inilah keadilan," ujarnya.

Sementara itu Kasipidum Kejari Bandung Agus Alam langsung mengajukan kasasi atas vonis bebas tersebut. Dia yakin berkas perkara yang diajukan sudah sesuai fakta di la pangan.

(Yedi Supriadi)







Original Post

Enam ASN Diberhentikan secara Tidak Hormat

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 8
2018-11-7


Enam ASN Diberhentikan secara Tidak Hormat

CIANJUR, (PR).-

Enam aparat sipil negara (ASN) diberhentikan secara tidak hormat karena diduga terlibat tindak pidana korupsi. Satu di antaranya masih diberhentikan sementara karena sedang menjalani proses hukum atas kasus korupsi selama menjabat sebagai camat.

Kelima ASN yakni adalah EI, HK, GJ, AA, dan MJ diketahui sudah divonis dan putusannya telah inkrah. Mereka sedang menjalani masa tahanannya. "Kelima ASN yang diberhentikan secara tidak hormat pada akhir Oktober 2018. Sementara itu, satu ASN lagi, DM, saat ini dalam proses hukum peradilan tindak korupsi," ujar Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur, Tohari Sastra, Selasa (6/11/2018).

Pengambilan dan penerapan sanksi tegas hingga pemberhentian itu, diakui Tohari, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15/2018, dan Nomor 153/KEP/2018 pada 13 September 2018.

Surat keputusan bersama (SKB) itu menyatakan, penegakan hukum kepada pegawai yang telah dijatuhi hukuman, didasari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hukuman dijatuhkan karena adanya tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Berdasarkan poin kedua huruf a, pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang kepada ASN yang telah dijatuhi hukuman sesuai pengertian di atas, akan dijatuhi sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat sebagai ASN.

"Itu juga berlaku untuk tindak pidana korupsi karena berhubungan dengan jabatan," kata Tohari.

Ia menjelaskan, jika sanksi itu tidak diberlakukan, pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang (Kepala BKPPD, sekda, hingga kepala daerah) akan dijatuhi sanksi. Tohari mengatakan, batas akhir pemberian sanksi bagi para ASN itu adalah pada Desember mendatang.

(Shofira Hanan)







Original Post

Gugatan Tergantung Putusan RPH

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-11-7


Gugatan Tergantung Putusan RPH

MAHKAMAH Konstitusi menggelar sidang lan-jutan dengan agenda perbaikan permohonan terkait dengan uji materi Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Materi gugatan ialah frasa undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut, yang diajukan seorang advokat bernama Alungsyah.

Kuasa hukum pemohon, Hermawanto, menuturkan pihaknya telah memberikan perbaikan kepada mahkamah. la merasa dirugikan oleh aturan itu karena mengalami ketidakpastian hukum saat mengajukan uji materi UU di Mahkamah Agung yang sebetul-nya tidak memiliki keterkaitan dengan peraturan di atasnya yang tengah diuji di MK.

"Setelah diteliti, materi pasal, ayat, dan/atau bagian dari undartg-undang yang sedang diuji di MK tidak berkaitan dengan materi yang diuji ke MA oleh pemohon," ujar Hermawanto seusai persidangan di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Dalam persidangan tersebut, ketua majelis hakim Manahan MP Sitompul menuturkan perbaikan pemohon akan dibawa ke rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk se-lanjutnya diputuskan apakah dilanjutkan ke sidang pleno atau tidak.

"Ini akan kami bawa ke RPH. Nanti bagai-mana kelanjutannya, apakah diteruskan ke sidang pleno atau tidak, nanti di RPH yang memutuskan," jelas Manahan.

Selain itu, kemarin MK juga menggelar sidang perselisihan hasil pilkada Kabupa-ten Deiyai, Papua. Kuasa hukum termohon Agustino R Mayor menyatakan KPU selalu penyelenggara pilkada telah menindaklanjuti Putusan MK Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 dengan melaksanakan PSU di 12 TPS yang di-nyatakan dalam amar putusan tersebut.

Untuk itu, termohon berkewajiban untuk menyampaikan hasil PSU tanpa melahirkan sengketa dan perkara baru. Berpedoman pada asas ne bis in idem serta keputusan MK yang bersifat final dan mengikat, pihaknya menilai adanya perkara Nomor 72/PHP.BUP-XVI/2018 telah melanggar ketentuan PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jad-wal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018.

"Ini melanggar karena jadwal nasional serta tahapan pilkada tidak terdapat lagi waktu bagi upaya pengajuan permohonan baru atas objek sengketa Perkara Nomor 35/ PHP.BUP-XV1/2018 yang telah mendapatkan keputusan berkekuatan hukum tetap," jelas Agustino.

(Nrj/P2)







Original Post

Komunikasi Kunci PTUN Pecahkan Persoalan Internal

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-11-7


Komunikasi Kunci PTUN Pecahkan Persoalan Internal

PENGADILAN Tata Usaha Negara Jakarta berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh persoalan di internal, ter-masuk membahas dan men-cari jalan keluar atas berbagai perkara yang dinilai memiliki tingkat kerumitan. Komunikasi antarhakim dianggap sebagai langkah terbaik guna mendapatkan solusi.

"Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, tetapi harus bersama. Itu karena kami menilai tidak mudah menyelesaikan persoalan orang-orang," ujar Ketua PTUN Jakarta Ujang Abdullah.

Walau demikian, sambung dia, independensi majelis hakim yang diberi mandat me-nangani perkara terkait tata usaha negara tetap dijamin.

Menurut dia, dalam pro-sesnya hakim yang bertugas

tidak boleh diintervensi oleh pihak mana pun.

Ujang mengatakan pihaknya tetap berpegang teguh pada aturan Mahkamah Agung ke-tika menangani perkara.

la mengaku ada kepuasan tersendiri apabila perkara yang ditangani dapat dise-lesaikan tepat waktu dan tercipta rasa keadilan.

Sejak didapuk sebagai orang nomor satu di PTUN Jakarta pada November 2016, Ujang menjanjikan akan membawa lembaga yang dipimpinnya untuk bekerja maksimal dan menghasilkan produk hukum yang berkualitas.

Selain berkomunikasi de-ngan jajaran hakim ataupun panitera, komunikasi dengan seluruh pegavvai juga perlu dilakukan.

la memandang harmonisasi

kerja bakal langgeng jika se-mua pihak ikut memberikan masukan positif.

"Bagi saya, kesan terbaik ialah dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ibarat benang kusut. Ke-tika berhasil, ya tentu ter-jadi pencerahan di situ. Itulah kepuasan batin meski tidak semua senang dengan hasil-nya," kata dia.

Juru bicara PTUN Jakarta Tri Cahya Indra Permana menambahkan kewenangan PTUN juga semakin diperluas, bahkan sebelum lahirnya UU Nomor 14 tentang Adminis-trasi Pemerintahan.

"Antara lain, sengketa tentang keterbukaan informa-si, pengadaan tanah, fiktif-positif, penyalahgunaan we-wenang, dan proses pemilu," jelasTri.

(Gol/Opn/P1)







Original Post

Cara Irvanto dan Made Identik Pencucian Uang

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-11-7


Cara Irvanto dan Made Identik Pencucian Uang

Jaksa menolak permohonan Irvanto sebagai justice collaborator. Justice collaborator merupakan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

GOLDA EKSA

goldo@mediaindonesio.com

JAKSA penuntut uraum KPK Abdul Basir me-negaskan perbuatan mantan Direktur Opera-sional PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan pemilik OEM Investment Pte Ltd Made Oka Masagung identik dengan pola tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Berdasarkan pola penarik-an dan pemberian uang sebe-sar S$383.040 identik dengan pola hawala dalam tindak pidana pencucian uang. Fakta ini memperkuat bahwa uang yang diterima terdakwa II Made Oka Masagung ialah hasil kejahatan," kata Abdul Basir dalam sidang pemba-caan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Dalam perkara ini, Irvanto dan Made Oka sama-sama dituntut 12 tahun penjara ditambah denda Rpl miliar subsider 6 bulan kurungan karena menjadi perantara pemberian US$7,3 juta kepada mantan Ketua DPR Setya No-vanto dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik (KTP-E).

Melalui Made Oka Masagung, Setya Novanto mene-rima seluruhnya US$3,8 juta lewat rekening OCBC center branch atas nama OEM Investment Pte Ltd sejumlah US$1,8 juta. Selain itu, melalui rekening

Delta Energy Pte Ltd di bank DBS Singapura sejumlah US$2 juta seolah-olah dilakukan jual-beli saham Neuraltus Pharmaceutical bersama dengan Anang S Sudihardjo.

"Justru sebagian uang tersebut diberikan kepada terdakwa I Irvanto dengan meminjam rekening Muda Ikhsan Harahap di Bank DBS sebesar S$383.040, kemu-dian ditarik secara tunai oleh Muda Ikhsan Harahap untuk dibawa secara tunai dari Singapura ke Jakarta dan diserahkan ke terdakwa I di rumahnya, Jagakarsa," tam-bah jaksa Basir.

Penyidik Biro Penyelidik Federal (FBI) Amerika Serikat juga menyatakan bahwa Mul-ticom Investment tidak per-nah menjadi pemegam saham di Neuraltus Pharmaceutical. "Fakta uang yang dikirim Anang S Sudihardja ke rekening Dela Energy Pte Ltd di Bank DBS Singapura berasal dari proyek KTP-E serta ada-nya pengiriman uang kepada terdakwa I Irvanto melalui rekening Muda Ikhsan Harahap yang dananya berasal dari KTP-E. Fakta ini makin memperkuat pembuktian bahwa uang US$2 juta dikirim oleh Anang ke rekening Delta Energy untuk Setya Novanto," ungkap jaksa.

Selain itu, jaksa menolak permohonan Irvanto sebagai justice collaborator. Justice collaborator merupakan saksi pelaku yang bekerja sama de-

ngan penegak hukum.

"Irvanto tidak memenuhi kualifikasi sebagai justice collaborator" kata Jaksa.

Berlebihan

Pengacara Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Soesilo Ari-bowo, menilai tuntutan jaksa berlebihan.

Menurut Soesilo, selain be-rat, tuntutan terhadap Irvanto juga tak tepat sebab kliennya bukan sebagai pelaku utama, bahkan hanya sebagai perantara suap kepada pamannya, Setya Novanto, yang juga ter-pidana dalam kasus ini.

"Saya kira bukan hanya berat, tetapi sudah superberat dan menurut saya tidak te-patlah karena ini kan peran Irvan ini, kalau kita lihat tadi sama-sama, ialah sebagai perantara," kata Soesilo.

Menurut Soesilo, beberapa pihak lain yang juga sudah dipidana bahkan hukuman-nya lebih ringan daripada Irvanto, padahal mereka ikut menerima uang hasil proyek KTP-E tersebut.

Oleh sebab itu, pihaknya 1 akan berupaya meringankan vonis hakim lewat pembacaan nota pembelaan atau pleidoi yang akan digelar pada 21 November 2018.

"Kita juga akan jelaskan beberapa perbandingan pu-tusan terdahulu. Memang ini belum putusan, kita berharap majelis hakim melihat ini se-mua sebagai perbandingan," tukasnya.,

(P1)







Original Post

PEMERIKSAAN MANTAN SEKRETARIS MA NURHADI

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-11-7


PEMERIKSAAN MANTAN SEKRETARIS MA NURHADI

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman berjalan memasuki Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, kemarin. Nurhadi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait dengan pengajuan peninjauan kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

ANTARA/RENO ESNIR







Original Post

Eks Pejabat MA Diusut soal Transaksi PK

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-11-7


Eks Pejabat MA Diusut soal Transaksi PK

MANTAN Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman selesai diperiksa penyidik KPK. Dia dicecar soal dugaan transaksi terkait dengan pengurusan peninjauan kembali (PK) perkara PT Across Asia Limited (AAL) yang sudah melewati batas waktu.

Namun, dia menolak men-jelaskan lebih detail isi materi pemeriksaannya. "Tanya pe-nyidiklah," kata Nurhadi.

Nurhadi kemarin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro. Kepada penyidik, dia membantah pernah bertemu dengan Eddy untuk iTiembantu pengurusan PK tersebut.

"Sama sekali enggak ada," kata dia sembari buru-buru meninggalkan markas lem-baga antirasywah itu.

Saat disinggung soal materi pemeriksaan lainnya, suami Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pen-dayagunaan Aparatur Nega-ra dan Reformasi Birokrasi (PAN-Rebiro) Tin Zuraida itu menjawab dengan diploma-tis. "Sama seperti yang dulu, sama," singkat Nurhadi.

KPK menetapkan Eddy Sindoro sebagai tersangka suap kepada mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution. Eddy diduga ikut memberikan sejumlah uang kepada Edy Nasution

terkait dengan pengurusan PK perkara PT AAL.

Eddy sempat ditetapkan sebagai buron KPK setelah dua tahun menghilang. Dia tinggal tak menetap. Bahkan, untuk menghindari KPK, Eddy kerap berpindah-pindah negara, dari Malaysia, Singapura, Thailand, hingga Myanmar.

Eddy akhirnya menyerah-kan diri ke KPK beberapa waktu lalu. Kini, dia telah ditahan penyidik KPK. Dalam kasus ini, Nurhadi diduga kuat ikut terlibat. Dia juga pernah dihadirkan sebagai saksi di persidangan dua tersangka dalam kasus ini, yakni Edy Nasution dan pegawai PT Artha Pratama Anugerah Doddy

Aryanto Supeno.

"Kami perlu mendalami hubungan langsung atau tidak langsung saksi (Nurhadi) dengan dengan tersangka (Eddy Sindoro) dalam konteks kasus ini," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

"Apa yang diketahui dan apa.yang pernah dilakukan Nurhadi saat masih menjabat dulu tentu menjadi perhatian kami," imbuh Febri.

Sebelumnya, Nurhadi dan is-trinya, Tin Zuraida, pada Senin (29/10) tidak memenuhi pang-gilan KPK. Sebagai catatan, kata Febri, pengiriman surat panggilan pertama ke alamat lama rumah Nurhadi tidak sampai.

(Gol/Ant/P1)







Original Post

Terima Uang Fee Proyek Dianggap Hal Biasa

Media Cetak Media Indonesia Halaman 11
2018-11-7


Terima Uang Fee Proyek Dianggap Hal Biasa

KPKperlu terus mendalami pengakuan Pangonal di kasus dugaan korupsi di Labuhanbatu untuk dikembangkan ke daerah lain terkait uang fee proyek.

Puji Santoso

puji@medioindonesio. com

TERSANGKA kasus dugaan korupsi Bu-pati Labuhanbatu (nonaktif) Pangonal Harahap mengaku dirinya tidak memahami Undang-Un-dang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sehingga nekat me-nerima uang fee proyek dari rekanan. Karena, menurut dia, menerima/ee proyek me-rupakan hal yang biasa.

"Saya tidak pernah mem-baca tentang undang-undang korupsi, Pak Hakim. Saya tidak memahami itu. Sumpah, kan memang semua bupati-bupati seperti itu, yang saya ketahui bahwa kontraktor atau pe-ngusaha itu diperbolehkan (memberi/ee proyek)," javvab Pangonal saat menjadi saksi mahkota di persidangan suap terhadap dirinya dengan ter-dakwa Effendi Syahputra alias Asiong, di Ruang Cakra Uta-ma Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan Negeri Medan, Sumatra Utara, kemarin.

Di hadapan Majelis Hakim Tipikor Medan yang dike-tuai Irwan Effendi, Pangonal mengaku bahwa perbuatan-nya itu merupakan kebiasaan yang keliru. Dia mengetahui kalau hal itu merupakan per-buatan yang salah, setelah ditangkap KPK beberapa bu-lan lalu.

"Saya ketahui bahwa kontraktor atau rekanan itu diperbolehkan (memberi fee proyek), makanya saya tidak tahu Pak Hakim," kata Pangonal lagi. Pangonal mengaku sudah lama mengenal baik Asiong, selaku rekanannya di Pemkab Labuhanbatu.

Bahkan, setelah dia terpi-lih kembali menjadi Bupati Labuhanbatu hingga dilantik pada 2015, keduanya sering duduk bersama membicara-kan tentang pembangunan Labuhanbatu ke depannya. "Asiong merupakan salah satu pemborong besar dan mampu

memperbaiki mutu pembangunan di Labuhanbatu dengan bagus Pak Hakim," jelas Pangonal.

Dalam persidangan ini juga terungkap tersangka Pangonal telah menerima uang se-nilai Rp 40 miliar dari Asiong. Namun, menurutnya, uang itu sebagai utang untuk modal di Pilkada Labuhanbatu. "Jadi setiap ada proyek saya men-dapatkan keuntungan 15% dan intinya saya tidak pernah memaksa rekanan untuk memberikan fee itu kepada saya," kata Pangonal lagi.

Seusai sidang, Pangonal Harahap yang sengaja dida-tangkan pihak jaksa penuntut umum KPK dari Jakarta untuk menjadi saksi di persidangan ini terlihat menyalami majelis hakim. Dia juga dia menyalami terdakwa Asiong dan berbicara sangat akrab. Sidang ini pun ditunda untuk mendengarkan keterangan saksi lain pada Kamis (8/11).

Sebelumnya, JPU KPK Dody Sukmono, Mayhardi Indra dan Agung Satrio Wibowo menyebutkan bahwa Pangonal Harahap menerima uang dari Asiong sekitar Rp 38,88 miliar dan S$218 ribu. Uang tersebut diserahkan berta-

hap melalui anak Pangonal, Baikandi Harahap, adik ipar Pangonal, Yazid Anshori, dan stafnya Umar Ritonga, yang kini menjadi buron KPK.

Disita

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun tengah me-nyita tanah dan bangunan serta rumah toko (ruko) dalam penyidikan kasus suap proyek-proyek di Kabupaten Labuhanbatu itu. "Pada Jumat (2/11), penyidik meminta dua bidang tanah yang berlokasi di dekat kantor bupati dan satu unit tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya pabrik sawit," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Febri menambahkan untuk memaksimalkan pengem-balian uang ke negara, KPK terus mencari aset lain yang diduga milik Pangonal. "Karena dugaan penerimaan suap terkait proyek-proyek di Labuhanbatu cukup signi-fikan, sekitar Rp50 miliar, yaitu Rp46,5 miliar dan dalam bentuk dolar Singapura setara Rp3 miliar sampai saat ini serta penerimaan lain yang sedang terus diidentifikasi se-lama yang bersangkutan men-jabat," pungkasnya.

PUJI SANTOSO/(Ant/Nl)







Original Post

Yusril 'mendua' di antara HTI dan Jokowi

Media Online Merdeka.com
2018-11-07


Secara mengejutkan, pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra menjadi penasihat hukum Capres dan Cawapres nomor urut 01, Jokowi-Maruf Amin. Jejak politik Yusril selama ini kerap berseberangan dengan pemerintah Joko Widodo (Jokowi).

Paling keras, saat Yusril membela Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dibubarkan oleh pemerintah Jokowi-JK. Bahkan, tiga hari sebelum keputusan jadi penasihat Jokowi, Yusril masih menggelar konferensi pers membela HTI.

"Kalau ada pihak-pihak mengatakan HTI sebagai organisasi terlarang akan kami somasi. Atas dasar apa Anda menyebutkan bahwa HTI adalah organisasi terlarang. Apa maksud Anda menyamakan HTI dengan PKI. Kami akan bersikap tegas terkait hal ini," kata Yusril 2 November lalu saat jumpa pers bersama HTI.

Selama ini, pemerintah dan partai koalisi kerap menyebut HTI sebagai organisasi terlarang yang tidak pro terhadap Pancasila.

yusril dan HTI 2018 Merdeka.com/liputan6.com

Sehingga, keputusan Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut menjadi penasihat hukum Jokowi-Maruf menjadi sorotan berbagai pihak. HTI dan kubu Jokowi dinilai sebagai sikap yang kontradiktif.

Sekjen Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI), Juju Purwantoro menilai, profesi advokat adalah terhormat (officium nobile), dalam menjalankan peran dan fungsinya secara khusus wajib tunduk dan taat pada UU Advokat No.28/2003, dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)/2002.

Menurut dia, advokat wajib mempertahankan nilai-nilai keadilan publik, memiliki beban untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, masyarakat dan negara (tidak mencederai rasa keadilan publik).

Yusril disebut bisa buat bingung para konstituennya sebagai ketua umum PBB. Sebab selama ini, Yusril dikenal sebagai orang yang berseberangan dengan pemerintah.

"Sementara, ikatan yang paling mendasar dalam hubungan advokat-klien adalah saling percaya (reciprocal trust), yaitu dalam menangani dan melindungi kepentingan (klien) secara profesional. Dengan demikian, hal-hal yang berpotensi menjadi benturan kepentingan (conflict of interest) sudah semestinya dan patut dihindari," kata Juju yang termasuk advokat pendukung Prabowo-Sandi ini.

Sesungguhnya, kata dia, sikap Yusril kurang patut dan etis, jika dalam kasus yang sedang ditangani oleh seorang advokat berpotensi timbulnya conflict of interest, dan melanggar kewajiban untuk tetap menjaga rahasia klien.

"Walau kasusnya (sudah selesai) sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) UU Advokat dan KEAI (pasal 4 huruf.h)," tegas dia.

Saat Pilpres 2014, Yusril memutuskan untuk membela Prabowo-Hatta saat menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Kala itu, Yusril mengkritik MK, dia tak ingin lembaga tertinggi dalam konstitusi itu tak hanya sekadar menjadi kalkulator dalam setiap pemilu.

Selanjutnya, sikap berseberangan Yusril dan pemerintah tampak saat membela Aburizal Bakrie (Ical) dalam perebutan kursi ketua umum Golkar. Saat ini, Kemenkum HAM memilih melegalkan kepengurusan Golkar era Agung Laksono.

Begitu juga di Pilkada DKIJakarta. Saat koalisi pemerintah mendukung penuh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, Yusril bersama PBB membela Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Yusril membela diri

Yusril merasa tak masalah di satu sisi membela Jokowi, tapi tetap menjadi pengacara HTI. Menurut dia, itu adalah profesionalitas sebagai seorang kuasa hukum.

Bahkan sebagai pengacara HTI, dirinya baru saja mengajukan proses kasasi pada 19 Oktober 2018 lalu.

"Masih (pengacara HTI), kita enggak ada sedikitpun kurang dan kami sudah mengajukan kasasi 19 Oktober yang kemarin," kata Yusril kepada merdeka.com, Selasa (6/11).

yusril hadir di ijtima ulama GNPF 2018 Merdeka.com/liputan6.com

Yusril melihat tak masalah dirinya sebagai profesional. Di satu sisi menjadi pengacara HTI, satu sisi menjadi penasihat hukum Jokowi-Maruf.

"Dan kita melakukan pembelaan ini kan dari segi hukum dan enggak jadi masalah pekerjaan saya masih seperti itu sebagai lawyernya membela HTI," ucap Yusril.

PDIP keberatan

Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari meminta Yusril mundur dari tim kuasa hukum HTI. Sebab, status Yusril yang berada di pihak Jokowi-Maruf akan kontradiktif dengan jabatan tersebut.

"Dalam konteks ini saya memohon kepada Pak Yusril mundur dari pengacara HTI karena menurut saya kontradiktif, karena satu membela pasangan Jokowi-Maruf yang sangat pro Pancasila," kata Eva di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/11).

Menurutnya, tim Jokowi-Maruf selalu mengedepankan Pancasila. Sehingga kontradiktif jika Ketua Umum PBB ini masih menjadi kuasa hukum HTI.

"Sementara beliau juga pengacara HTI yang kontradiktif dengan itu karena tidak mau Pancasila dan punya konstitusi sendiri dan seterusnya, biar pas aja. Saya mendukung dan akan lebih sempurna beliau tidak dalam posisi yang kontradiktif," ungkapnya.

Dampak elektoral

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf, Abdul Kadir Karding meyakini gabungnya Yusril memiliki dampak elektoral. Khususnya soal PBB yang dipimpin oleh Yusril, bukan HTI.

Karding memandang bekas anggota HTI tak akan bakal berlabuh ke Jokowi karena perbedaan ideologi dan gerakan. Apalagi hubungan Yusril dengan kelompok HTI adalah untuk pembelaan hukum dengan kapasitas profesional.

"Menurut saya teman-teman HTI dari pengalaman selama ini dan ideologi yang dibangun, isu yang dibangun, dan gerakan yang dibangun sangat kecil dan dapat dipastikan tidak akan memberikan dukungan kepada Pak Jokowi apalagi misalnya karena faktor kehadiran Pak Yusril," kata Karding lewat pesan singkat, Selasa (6/11).

Namun, suara PBB sebagian besar diyakini bakal merapat ke Jokowi. Meski hubungan Yusril dengan Jokowi adalah sebagai pengacara profesional, menurut Karding tak bisa dipisahkan dalam konteks politik.

Sementara bagi koalisi Prabowo-Sandi, hal tersebut tak akan berdampak besar. Terlebih, keluarga Masyumi di PBB disebut masih bersama Prabowo.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo menilai, wajar juga jika ada pihak yang kecewa, marah, atau bahkan merasa dikhianati dengan keputusan Yusril ini. Itu konsekwensi dari sebuah pilihan. Yusril sudah memilih. Dia bukan anak kecil. Dia tahu efek positif dan negatifnya.

"Soal dampaknya terhadap elektabilitas Prabowo-Sandi, saya rasa sangat amat kecil sekali. Saya punya banyak teman dari keluarga Masyumi yang memilih PBB. Mereka tetap konsisten memilih Prabowo," jelas Dradjad. [rnd]

http://www.merdeka.com/politik/yusril-mendua-di-antara-hti-dan-jokowi.html




Original Post

Jaksa Senior Jadi Tersangka Usai Menang PK, Ini Kata Jaksa Agung

Media Online detikcom
2018-11-07


Jakarta - Kejaksaan Agung menetapkan jaksa senior Chuck Suryosumpeno menjadi tersangka korupsi. Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan, kasus yang membelit Chuck sudah lama bergulir.

Prasetyo mengatakan, kasus Chuck tersebut sudah lama ditangani oleh Kejaksaan Agung. Namun prosesnya terhambat karena Chuck selalu mangkir dalam pemeriksaan.

"Sesuai laporan Jampidsus dan Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung RI kasus dugaan korupsi yang dilakukan (secara bersama-sama) oleh mantan jaksa, saudara CS sudah cukup lama ditangani, tetapi tersendat penyelesaiannya lebih dikarenakan saudara CS selalu mangkir dengan berbagai alasan setiap kali diundang untu dimintai keterangan," kata Prasetyo kepada detikcom, Selasa (6/11/2018).

Sementara itu, kata Prasetyo, selama kasus itu bergulir mantan jaksa Chuck dinilai selalu membentuk opini mencitrakan dirinya benar dan menyalahkan lembaga Kejaksaan Agung, tempat yang pernah jadi tempat dia bernaung.

"Bahkan sekarang secara terbuka yang bersangkutan mengkaitkan dan menyatakan bahwa penentuan dirinya sebagal tersangka setelah \'kemenangannya\' melawan JA (Jaksa Agung-red) dengan dikabulkannya PK oleh MA atas putusan PTUN yang di semua tingkatan sebelumnya yang bersangkutan dikalahkan," katanya.

Prasetyo juga menambahkan, berdasarkan laporan perkembangan penanganan perkaranya, para saksi dan tersangka lain telah selesai diperiksa. Alat bukti lain dalam kasus itu juga telah dikumpulkan oleh penyidik pidsus.

"Karenanya pelaku saudara CS tidak harus dilakukan berbeda. Yang bersangkutan telah dipanggil dua kali untuk dimintai keterangan, dua kali pula mangkir dan masih menurut laporan penyidik kepada yang bersangkutan telah dilayangkan surat panggilan ketiga," katanya.

Kasus mantan jaksa ini bermula saat Chuck melakukan negosiasi penjualan aset Hendra Rahardja pada 2012. Sebab, di Korps Adyaksa, Chuck merupakan salah satu ahli pemulihan aset Indonesia yang diakui dunia internasional. Negosiasi itu berjalan sesuai dengan prosedur.

Versi Jaksa Agung, penjualan aset itu bermasalah sehingga Chuck dicopot dari posisi Kajati Maluku. Chuck keberatan atas pencopotan itu dan menggugatnya ke PTUN Jakarta. Setelah bertarung di pengadilan, ia menang dengan vonis MA, yaitu mencabut SK pencopotan itu.

Mendapati kekalahan itu, Jaksa Agung mengeluarkan penetapan tersangka atas Chuck dengan tuduhan korupsi dalam kasus penjualan aset Hendra Rahardja di atas.

"Penetapan tersangka atas Chuck Suryosumpeno diketahui bertepatan saat Mahkamah Agung mengunggah putusan PK atas pemohon Chuck Suryosumpeno pada laman website-nya, yaitu tanggal 23 Oktober 2018," kata kuasa hukum Chuck, Sandra Nangoy, kepada detikcom, Selasa (6/11).

Sandra mengatakan tindakan kriminalisasi yang dilakukan Jaksa Agung secara tidak langsung bisa menurunkan elektabilitas Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

"Saya katakan demikian karena masyarakat pasti ragu jika memilih Presiden Jokowi kembali. Sebab, putusan PK Mahkamah Agung saja tidak dipatuhi oleh seorang Jaksa Agung. Jadi tidak ada jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi rakyat Indonesia jika penegakan hukumnya saja gelap mata seperti preman ini," kata Sandra. (jor/asp)

https://news.detik.com/berita/d-4290699/jaksa-senior-jadi-tersangka-usai-menang-pk-ini-kata-jaksa-agung




Original Post

Media