Suap Meikarta, KPK Duga Ada Keterlibatan Korporasi

Media Online Republika Online
2018-11-08


KPK mendapatkan bukti percakapan antara Bupati Bekasi dengan petinggi Lippo.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah mengantongi komunikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta. Termasuk, percakapan petinggi Lippo Group dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

"KPK telah mendapatkan bukti komunikasi sejumlah pihak terkait dugaan suap proyek Meikarta ini," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Rabu (7/11).

Febri menuturkan dari bukti komunikasi tersebut, semakin memperkuat dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, terkait dengan kepentingan Lippo Group, selaku pengembang megaproyek \'Kota Baru\' itu. Proyek Meikarta digarap oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk.

"Dari rangkaian pemeriksaan KPK terhadap lebih dari 40 saksi dan tersangka, sejumlah keterangan terus menguat, bahwa dugaan suap yang diberikan terkait dengan kepentingan perizinan Meikarta sebagai proyek Lippo group," ujarnya.

Adapun, pada Rabu (7/11), penyidik KPK juga memeriksa Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Selain dimintai keterangan, penyidik juga mengambil sampel suara Neneng. Untuk keperluan pembuktian. Usai menjalani pemeriksaan, Neneng menyatakan bakal mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus suap Meikarta tersebut. Diketahui, Neneng telah mengajukan permohonan sebagai Justice Collaborator (JC).

Terkait, pengambilan sampel suaranya, menurutnya diperlukan untuk mengungkap pihak lain yang terlibat, termasuk korporasi. Mengingat, sejumlah petinggi Lippo Group beberapa kali melakukan pertemuan dengan Neneng. "(Soal keterlibatan pihak lain) Lihat faktanya saja, cuma cek voice," kata Neneng.

KPK baru saja menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Selain Neneng dan Billy, juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

pihak yang diduga pemberi suap, Billy, Taryadi, Fitra dan Henry Jasmen disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara yang diduga menerima suap, Neneng, Jamaludin, Sahat, Dewi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Neneng mendapat pasal tambahan yakni diduga penerima gratifikasi dan disangkakan melanggar Pasal 12B -Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/11/08/phu387354-suap-meikarta-kpk-duga-ada-keterlibatan-korporasi




Original Post

Advokat Lucas Bantah Menjadi Pengacara Bos Lippo Group

Media Online Republika Online
2018-11-08


Pengacara Lucas diduga membantu Eddy Sindoro melarikan diri ke luar negeri.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lucas membantah dirinya adalah pengacara petinggi Lippo Group Eddy Sindoro. Ia pun membantah telah membantu Eddy untuk keluar dari Indonesia secara ilegal.

"Eddy (Sindoro) sudah menyatakan melalui pengacaranya bahwa Lucas itu tidak terlibat dan bukan pengacara Eddy dan tidak pernah jadi penasihat hukum Eddy, itu tertuang berkas perkara Eddy," kata Lucas seusai mendengarkan pembacaan dakwaan di pengadilan Tindak Pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (7/11).

Lucas pun mengaku tidak terlibat dan tidak melakukan apa yang dituduh KPK. "Tempat yang ditunjukkan bahwa mempunyai pertemuan tidak benar. Nanti akan kami buktikan dibuka persidangan saat saksi," tambah Lucas.

Ia pun merasa ada keanehan luar biasa saat membaca berkas perkara dan dakwaan. Lucas menjelaskan bahwa ia sebenarnya masih mengajukan praperadilan namun praperadilan itu gugur otomatis dengan dibacakannya materi dakwaan.

"Eddy Sindoro dan kawan-kawan jelas terang benderang yang membantu Eddy, Jimmy dalam dakwaan demikian disebut dan dalam berkas perkara demikian. Pertanyaan besar dalam keadilan kenapa Jimmy tidak pernah dipanggil dan diperiksa KPK? Ada apa dibalik ini semua?" ungkap Lucas.

Dalam berkas dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) KPK, Lucas disebut sebagai orang yang menyarankan Eddy melepas status warga negara Indonesia untuk membuat paspor negara lain yaitu agar lepas dari jerat hukum sejak Eddy ditetapkan sebagai tersangka paa 21 November 2016. Eddy yang ketahuan menggunakan paspor palsu di Bandara Internasional Kuala Lumpur pada 7 Agustus 2018 pun dikembalikan ke Indonesia pada 29 Agustus 2018.

Lucas lalu mengatur agar saat Eddy mendarat di bandara Soekarno Hatta langsung dapat melanjutkan penerbangan keluar negeri tanpa melalui proses pemeriksaan Imigrasi. Lucas menghubungi Dina Soraya untuk mengatur hal tersebut. Dina lalu menghubungi Dwi Hendro Wibowo alias Bowo.

"Bersamaan dengan mendaratnya pesawat AirAsia yang membawa Eddy Sindoro dengan Michael Sindoro (anak Eddy) dan Chua Chwee Chye alias Jimmy alias Lie (warga negara Singapura), Bowo memerintahkan Staff Customer Service Gapura M Ridwan mencetak boarding pass atas nama Eddy, Jimmy dan Michael tanpa kehadiran yang bersangkutan untuk diperiksa identitasnya," kata JPU KPK Abdul Basir.

Bowo memerintahkan Andi Sofyar selaku petugas Imigrasi bandara Soetta untuk stand by di area imigrasi Terminal 3 dan melakukan pengecekan status pencegahan/pencekalan Eddy Sindoro. Bowo dan Duty Executive PT Indonesia Air Asia Yulia Shintawati lalu menjemput Eddy, Jimmy dan Michael di depan pesawat menggunakan mobil AirAsia langsung menuju Gate U8 terminal 3 tanpa melalui pemeriksaan imigrasi, dimana Ridwan telah mempersiapkan boarding pass mereka.

"Sekira pukul 09.23 WIB, Eddy Sindoro dan Jimmy dapat langsung terbang ke Bangkok tanpa diketahui pihak Imigrasi sebagaimana yang diinginkan terdakwa, sedangkan Michael Sindoro membatalkan penerbangannya," ungkap jaksa.

Lucas juga menginformasikan kepada Deborah Mailool yang merupakan istri Eddy Sindoro bahwa Eddy Sindoro sudah berada di luar negeri. Setelah Eddy Sindoro berhasil meninggalkan Indonesia, Bowo memberikan sebagian uang dari Lucas kepada orang-orang yang telah membantunya.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/11/07/phtfh1409-advokat-lucas-bantah-menjadi-pengacara-bos-lippo-group




Original Post

Fayakhun Heran belum Ada Politisi Lain yang Ikut Ditahan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-11-8


Fayakhun Heran belum Ada Politisi Lain yang Ikut Ditahan

MANTAN anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi, merasa sendirian di pusaran kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap dalam pengurusan anggaran di Badan Keamanan (Bakamla) APBN Perubahan 2016.

"Majelis Hakim Yang Mulia, sejak saya ditahan 23 Maret 2018 untuk menjalani proses hukum sampai sekarang, kok saya merasa sendirian dalam pusaran kasus yang membelit saya ini." kata Fayakhun dalam sidang pembacaan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta, kemarin.

Fayakhun dituntut 10 tahun penjara ditambah denda Rpl miliar subsider 6 bulan ditambah pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok karena dinilai terbukti

menerima suap US$911,480 dari Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah untuk mengurus pengadaan satelit monitoring dan drone dalam anggaran Bakamla APBN Perubahan 2016.

"Belum ada rekan DPR yang menjalani ditahan seperti saya, belum ada pengusaha yang ditahan dalam kasus ini, belum ada birokrat yang ditahan seperti saya. Saya merasa sendirian," tambah Fayakhun.

Fayakhun menyiratkan tidak bisa sendirian melakukan penambahan anggaran karena hanya anggota DPR dan anggota Badan Anggaran biasa. Status itu membuat dia tidak punya kewenangan untuk mengatur rapat, memimpin rapat, dan memutuskan hasil rapat.

Ia bahkan mengaku tidak berwenang menandatangani dokumen apa pun menge-

nai penambahan anggaran Bakamla. "Saya bukan siapa-siapa dalam konteks penambahan anggaran Bakamla APBN-P 2016," ungkap Fayakhun.

Dalam pleidoinya, ia mengaku menyesal menerima suap tersebut. "Saya mengakui bersalah telah menerima uang bantuan logistik politik. Saya menyesal setelah kejadian ini dan introspeksi," tuturnya.

Ia juga berharap mendapat keringanan hukuman, mengingat sudah bersikap kooperatif dengan mengembalikan uang suap ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saat ini saya menanggung tiga anak. Tuntutan 10 tahun dan denda Rpl miliar sangat berat. Mohon majelis hakim keringanan dan justice collaborator saya bisa dikabulkan," tuturnya.

(*/P-3)







Original Post

Sinyal Keterlibatan Lippo kian Kuat

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-11-8


Sinyal Keterlibatan Lippo kian Kuat

KPK sebelumnya mengisyaratkan Lippo Group dan PT Mahkota Sentosa Utama dapat ditetapkan sebagai korporasi tersangka tindak pidana korupsi.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi, Jawa Barat, demi kepentingan Lippo Group. Suap diberikan agar Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin melapangkan izin pembangunan Meikarta.

"Sejumlah keterangan terus menguat bahwa dugaan suap yang diberikan terkait dengan kepentingan perizinan Meikarta sebagai proyek Lippo Group," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, kemarin.

Menurut Febri, penyidik telah mengantongi bukti, termasuk percakapan CEO Lippo Group James Riady dan petinggi Lippo Group lain dengan Neneng. "KPK telah mendapatkan bukti komunikasi sejumlah pihak terkait dugaan suap Proyek Meikarta ini," ujarnya.

KPK mengambil sampel suara Neneng untuk keperluan pembuktian komunikasi dalam kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. "Diambil contoh

suara untuk keperluan pembuktian," kata dia.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Kabupaten Bekasi, 14 Oktober lalu. Dari penindakan tersebut, penyidik antirasywah mengamankan Rpl miliar dan membawa 10 orang.

Sehari kemudian, KPK resmi menetapkan Bupati Bekasi 2017-2022 Neneng Hassanah Yasin bersama delapan orang lainnya sebagai tersangka dugaan suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Meikarta digarap PT Mahkota Sentosa Utama yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Adapun PT Lippo Cikarang Tbk merupakan anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk.

Dalam kasus ini, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan Rpl3 miliar.

Tidak hanya membidik orang per orang, KPK membuka peluang untuk menetapkan Lippo Group dan PT

Mahkota Sentosa Utama sebagai korporasi tersangka korupsi terkait kasus dugaan suap perizinan Meikarta.

Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

"Ada kemungkinan untuk itu ya (menetapkan Lippo Group dan PT Mahkota Sentosa Utama sebagai tersangka korporasi)," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, beberapa waktu lalu.

Kembalikan duit

Neneng mengembalikan uang sebesar Rp3 miliar kepada penyidik KPK terkait kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

"Jumlah itu merupakan sebagian dari yang diakui pernah diterima yang bersangkutan terkait perizinan proyek Meikarta. Secara bertahap akan dilakukan pengembalian berikutnya," imbuh Febri.

Tersangka lainnya, yaitu Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR), juga telah mengembalikan uang SS90 ribu. "NR juga telah mengembalikan uang yang pernah diterima pada IS Oktober 2018 sebelum peristiwa OTT," tutup dia.

(P-3/ M Taufan SP Bustan )







Original Post

Moral Runtuh, Bangsa Jatuh

Media Cetak Media Indonesia Halaman 9
2018-11-8


Moral Runtuh, Bangsa Jatuh

BARU-BARU ini KPK merilis laporan semester awal tahun 2018 atas tindak pidana korupsi di Indonesia. Per 30 Juni 2018, KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian penyelidikan 84 perkara, penyidikan 93 perkara, penuntutan 63 perkara, inkrah 55 perkara, dan eksekusi 54 perkara.

Korupsi masih menjadi budaya laten dan kejahatan yang sangat susah untuk diberangus sampai saat ini. Dari angka tindak pidana korupsi semester satu 2018,19 di antaranya ialah kepala daerah, anggota DPR, DPRD, dan yang terbaru ialah ditahannya Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, atas kasus korupsi pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen dalam APBN Perubahan 2016.

Setidaknya menurut Hegel, seorang pemikir politik dan filsuf Jerman, korupsi dikelompokkan menjadi dua bagian, arti sempit dan luas. Arti sempit,

korupsi mengacu pada penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Pejabat publik atau para elite politik memperoleh keuntungan dari kekuasaannya untuk memperkaya atau menguntungkan kelompoknya atau dirinya sendiri.

Sementara itu, dalam arti luas, korupsi menghambat negara untuk menjadi kendaraan utama dalam menjalankan fungsi distribusi akses bagi kemaslahatan masyarakat.

Bangsa ini dibangun para founding father, tetapi dihancurkan oleh segelin-. tir elite yang bermoral busuk meraup keuntungan pribadi. Korupsi menjadi sebuah ancaman yang serius seperti halnya narkoba. Korupsi menggerogoti bangsa dari atas sampai bawah, yang kaya semakin kaya, yang menderita semakin menderita.

Ketidakmampuan institusi-intitusi formal membentuk karakter yang bermoral bagi penerus bangsa juga menjadi

salah satu penyebabnya. Sekolah tidak mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada atas budaya korupsi di RI. Para koruptor itu bukanlah indvidu yang dungu, melainkan individu yang pintar karena syarat pertama untuk menjadi koruptor ialah pintar mencari celah, kesempatan, dan pintar mengelabui.

Menurut Hegel, korupsi merupakan sebagai kegagalan negara- demokrasi liberal untuk menegakkan secara memadai cita-cita yang dijadikannya. Negara harus segera turun tangan dalam permasalahan korupsi ini. Perlu sebuah hukuman yang berefek panjang bagi para koruptor. Atau, para koruptor yang merugikan negara berat dan berefek luas, diberikan hukuman mati saja seperti bandar narkoba.

Reza Maulana







Original Post

12 Tahun, Korban Salah Tembak Dapatkan Hak

Media Cetak Media Indonesia Halaman 11
2018-11-8


12 Tahun, Korban Salah Tembak Dapatkan Hak

KEPALA Kepolisian Sumatra Barat (Sumbar) Fakhrizal mengambil keputusan berani dan penting. Dia menyerahkan secara langsung uang ganti rugi imateriil Rp300 juta kepada Iwan Mulyadi sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT), kemarin. Iwan Mulyadi merupakan korban salah tembak anggota Polsek Kinali, Pasaman Barat, pada 2006. Akibat penembakan itu, Iwan Mulyadi lumpuh permanen.

Kuasa hukum Mulyadi, yang merupakan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Sumbar, Wengki Purwanto, mengatakan tindakan Kapolda Sumbar sangat berarti bagi penegakan hukum dan HAM di Indonesia. "Setelah bertahun-tahun diperjuangkan, akhirnya Polri taati hukum. Iwan Mulyadi mendapatkan haknya," ujarnya, kemarin.

Secara hukum, jelas Wengki, Briptu

Nofrizal yang menembak Iwan Mulyadi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Secara pidana, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan kepada yang bersangkutan.

Secara perdata, Iwan Mulyadi menggugat Kapolri cq Kapolda Sumbar cq Kapolres Pasaman Barat cq Kapolsek Kinali (tergugat I) dan Briptu Nofrizal (tergugat II). Para tergugat menyebabkan kerugian materiil dan imateriil bagi Iwan, yaitu kelumpuhan permanen, mengalami penderitaan, traumatis, dan kehilangan masa depan.

"Kami menang sejak di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Padang, hingga kasasi di MA. Namun, kepolisian tidak kunjung melaksanakan keputusan tersebut," ungkap Wengki.

Pihaknya mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Pasa-

man Barat. Pengadilan sudah empat kali memberikan aanmaning (teguran) kepada Polri agar mematuhi putusan berkekuatan hukum tetap tersebut. Secara mengejutkan, pada 16 April 2915, Kepolisian mengajukan peninjauan kembali. Polri masih berupaya mencari celah tidak mematuhi putusan BHT.

Akhir 2017, Kabidkum Polda Sumbar menyatakan pembayaran ganti rugi imateriil masuk DIPA Polda Sumbar 2018, tinggal asese dari Asrena Mabes Polri. Lalu, Kapolda Sumbar Fakhrizal meminta pertemuan dengan Iwan Mulyadi dan kuasa hukumnya pada 6 November 2018. Setelah mendengar keterangan dari Kabidkum Polda Sumbar dan penjelasan dari kuasa hukum Iwan, Fakhrizal menyatakan ganti rugi imateriil Rp300 juta harus dibayarkan hari itu juga sekalipun secara administrasi masih ada proses.

(YH/N-3)







Original Post

KPK DALAMI PERAN LAIN NURHADI

Media Cetak Koran Tempo Halaman 1
2018-11-8


KPK DALAMI PERAN LAIN NURHADI

Penyidik menduga ada aktor intelektual di balik kaburnya Eddy Sindoro.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelusuri informasi dugaan peran lain mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrahman, dalam kasus yang melibatkan perusahaan Lippo Group. Salah satunya kemungkinan adanya kaitan Nurhadi dalam skenario pelarian mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro, tersangka kasus suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang tak menampik adanya arah penyelidikan dan penyidikan terhadap aktor intelektual kaburnya Eddy. Saut mengatakan penyidik akan mendalami peran dan hubungan antara Nurhadi dan pengacara Lucas dalam pelarian Eddy.Apakah ada pihak lain (selain Lucas) di dalamnya. Nanti penyidik yang akan mendalaminya," kata Saut kepada Tempo, kemarin. Nama Nurhadi dan Lucas beberapa kali muncul dalam kasus suap Panitera PN Jakarta Pusat. Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan terhadap mantan Panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution; dan anak buah Eddy, Doddy

Aryanto Supeno; 20 April 2016.

Dalam persidangan sebelumnya, sejumlah saksi menyatakan Eddy meminta Doddy menyerahkan duit suap kepada Edy untuk mengurus perkara yang melibatkan anak usaha Lippo Group di pengadilan dan Mahkamah Agung. Suap itu juga diduga mengalir ke Nurhadi.

Seperti kesaksian pegawai legal Lippo Group, Wresti Kristian Hesti, yang menyebutkan adanya sejumlah memo untuk Nurhadi terkait dengan kasus anak usaha Lippo Group di pengadilan. Anak buah Eddy itu juga mencatat sejumlah perkara yang ditangani Lucas. Sopir Doddy, Darmaji, juga mengatakan sering mengantar bosnya ke kantor Lucas.

Belakangan, nama Nurhadi dan Lucas kembali muncul saat Eddy kabur ke Bangkok, Thailand, setelah dideportasi pemerintah Malaysia ke Indonesia, Agustus lalu. Ia kabur beberapa saat setelah pesawatnya mendarat di Indonesia.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan penyidik mengantongi sejumlah bukti komunikasi pengaturan pelarian Eddy Sindoro ke luar negeri. Menurut dia, persi-

dangan Lucas akan membongkar sejumlah nama dan aktor lain yang menginisiasi pelarian Eddy. "KPK memiliki bukti terpenuhinya unsur Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (upaya menghalangi penyidikan)," ucap Febri.

Nurhadi membantah terlibat dalam kasus suap Panitera PN Jakarta Pusat serta pelarian Eddy. "Tidak ada," kata dia setelah diperiksa penyidik KPK, Selasa lalu. Ia mengklaim namanya dicatut dalam kasus itu.

Dalam persidangan kemarin, Lucas membantah terlibat dalam upaya melarikan Eddy. Ia bahkan mengaku tidak pernah berkomunikasi dan menjadi pengacara Eddy. "Kami akan buktikan dalam persidangan nanti," kata Lucas.

Sedangkan Eddy akan mengikuti proses hukum. "Saya siap menjalani proses hukum," ujarnya setelah menyerahkan diri ke KPK, 12 Oktober lalu.

Tersandung Kasus Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi tetap berkukuh ada peran mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrahman, dalam kasus suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berikut ini beberapa informasi dan bukti yang muncul selama proses hukum dan persidangan tentang dugaan peran Nurhadi.

Nurhadi diduga sembilan kali bertemu dengan Eddy Sindoro. Pertemuan dilakukan di rumah Nurhadi ataupun di rumah Eddy.

Penyidik KPK menyita memo dari pegawai legal Lippo Group, yang berisi 14 perkara anak usaha Lippo Group yang ditangani Nurhadi.

Nurhadi diduga menghubungi Edy Nasution untuk mengatur sejumlah perkara anak usaha Lippo Group.

Doddy Aryanto, anak buah Eddy, diduga membawa dua koper berisi uang ke rumah Nurhadi pada 12 April 2016.

Doddy diduga kembali menyerahkan

uang dalam tas jinjing hitam kepada sopir pribadi Nurhadi, Royani, di gedung MRCC, Jakarta Selatan, pada 13 April 2016.

KPK menyita uang Rp 1,7 miliar dari penggeledahan rumah Nurhadi pada 20-21 April 2016.

FRANSISCO ROSARIANS | WAWANCARA DAN DAKWAAN KPK

AJI NUGROHO/ARKHELAUS WISNU/AGUNG S/FRANSISCO ROSARIANS







Original Post

Tjahjo Minta Penjelasan Mundurnya Bupati Indramayu

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2018-11-8


Tjahjo Minta Penjelasan Mundurnya Bupati Indramayu

Anna Sophanah menyatakan tak sanggup mengatur waktu untuk tugas dan keluarga.

Maya Ayu Puspitasari

maya.puspitasari@tempo.co,id

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengirim tim untuk meminta penjelasan kepada Bupati Indramayu Anna Sophanah ihwal surat pengunduran dirinya. Meski pengunduran diri di tengah masa jabatan adalah hak kepala daerah, Tjahjo tetap perlu mendengar kan pertimbangan keputusan tersebut. "Karena dia kan dipilih oleh rakyat, kok dia mundur, masalahnya apa?" kata Tjahjo di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, kemarin. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indramayu menerima surat pengunduran diri Anna sebagai Bupati Indramayu periode kedua pada Senin lalu. Pada surat bernomor 131/1462/OTDA yang ditandatangani pada 30 Oktober itu, Anna mengaku tidak mampu melanjutkan

jabatannya karena ingin berfokus mengurus rumah tangga dan ayahnya yang sakit-sakitan. Bupati yang dilantik pada 10 Februari 2016 itu mengatakan tidak sanggup mengatur waktu untuk tugas dan keluarga. "Saya sudah tidak sanggup melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban sebagai Bupati Indramayu," katanya seperti dikutip dalam surat pengunduran bupati yang salinannya diperoleh Tempo.

Anna Sophanah memulai karier politiknya sebagai kader Partai Golkar. Bersama Supendi, ia memenangi pilkada Indramayu 2010 menggantikan suaminya, Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin alias Yance, Bupati Indramayu duaperio-de sebelumnya. Mengikuti jejak suaminya, Anna kembali terpilih sebagai bupati untuk periode kedua pada pilkada 2015.

Anna pindah ke Partai NasDem pada 2016 setelah suaminya divonis 4 tahun penjara karena menggelem-

bungkan anggaran pembebasan lahan proyek pembangkit listrik tenaga uap di Sumuradem, Indramayu. Pada tahun yang sama, Anna pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus pencucian uang yang dilakukan panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi.

Pengunduran diri Anna mengejutkan anggota Dewan. Menurut anggota DPRD Indramayu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Solihin, sepekan sebelum surat tersebut diterima badan legislatif, Anna sama sekali tak menyinggung soal rencana mundur. Padahal pekan itu Anna sempat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Indramayu dengan agenda penyerahan nota pengantar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sehari setelah menerima surat, DPRD Indramayu meminta Anna menjelaskan alasan pengunduran dirinya di depan semua

anggota Dewan. Namun Anna tak datang karena tengah menunggui orang tuanya yang sedang sakit di Jakarta. DPRD Indramayu menggelar rapat paripurna untuk membahas pengunduran diri Anna, kemarin.

Ketua DPRD Indramayu Taufik Hidayat menyatakan keputusan Dewan mengenai surat pengundur-

an diri Anna akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat. Sesuai dengan peraturan, keputusan pengunduran diri kepala daerah ada di tangan Menteri Dalam Negeri.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, jika pengunduran diri disetujui, posisi Anna

akan diisi oleh wakilnya, Supendi. Sedangkan pemegang jabatan wakil bupati akan dipilih oleh partai pendukung pasangan tersebut. Pada pilkada 2015, pasangan Anna-Supendi diusung oleh Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Demokrat, dan Golkar.

VINDRY FLORENTIN /AHMAD FIKRI/ Maya Ayu Puspitasari







Original Post

Mahfud Putusan MA atas Permohonan Oesman Janggal

Media Cetak Koran Tempo Halaman 10
2018-11-8


Mahfud Putusan MA atas Permohonan Oesman Janggal

JAKARTA - Putusan Mahkamah Agung atas permohonan uji materi Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dinilai j anggal.Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud M.D., mengatakan putusan atas permohonan uji materi yang dilayangkan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, itu

tidak wajar meski belum bisa dikatakan salah. "Seharusnya MA tak bisa mengabulkan gugatan Oso (Oesman Sapta Odang), karena PKPU dibuat berdasarkan putusan MK," kata dia, kemarin.

Mahfud mengaku belum mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Oesman. Tapi ia mengingatkan terdapat putusan Mahkamah Konstitusi

sebelumnya dengan materi serupa. Jadi, apabila MK sudah melarang, berarti undang-undang juga tak membolehkan.

Pada 25 Oktober lalu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materi terhadap PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD. Mah-

kamah menyatakan setiap orang berhak mencalonkan diri sebagai anggota DPD meski merangkap pengurus partai politik.

Padahal, pada 23 Juli lalu, MK menegaskan calon anggota DPD adalah perseorangan yang tak merangkap pekerjaan lain, termasuk menjadi pengurus partai politik. Putusan atas Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu se-

cara tak langsung melarang Oesman maju menjadi calon anggota DPD.

Meski begitu, Mahfud menilai MA pasti memiliki alasan khusus untuk mencabut PKPU yang telah sesuai dengan putusan MK itu. Sementara itu, MA sampai saat ini belum mengeluarkan salinan putusan yang dibacakan pada 25 Oktober lalu.

Juru bicara Mahkamah Agung, Abdullah, menga-

takan lembaganya mengabulkan permohonan Oesman bukan berdasarkan alasan dan tendensi politik. Menurut dia, pembatasan hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD seharusnya tak diatur dalam aturan turunan dari undang-undang. "Pembatasan hak itu harus diusulkan ke DPR untuk dibuatkan undang-undang," kata dia.

SYAFIUL HADI/DANANG FIRMANTO







Original Post

Peraturan Baru Taksi Online Terbit Bulan Ini

Media Cetak Koran Tempo Halaman 22
2018-11-8


Peraturan Baru Taksi Online Terbit Bulan Ini

Pemilik aplikasi dinilai masih mematok tarif secara liar.

Andi Ibnu

andi. ibnu@tempo. co. id

JAKARTA - Kementerian Perhubungan segera merilis peraturan baru tentang taksi dalam jaringan (daring). Beleid ini akan menggantikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, yang dibatalkan Mahkamah Agung pada September lalu. "November ini akan keluar, paling lambat tanggal 20," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, kemarin.

Meski belum mau merinci, Budi mengatakan beleid baru ini akan menitikberatkan pada kepatuhan pemilik aplikasi ihwal tarif. Menurut dia, dari tinjauan kementerian di lapangan, pemilik aplikasi mematok tarif secara liar pada waktu-waktu tertentu. Pada periode jam ramai, seperti jam berangkat dan pulang kerja, tarif argo taksi daring amat tinggi. Padahal, Budi meng-

klaim, urusan tarif batas atas Rp 6.500 dan batas bawah Rp 3.000 tak dibatalkan Mahkamah Agung. "Nanti kami juga akan giat mengawasi secara acak di lapangan," ujarnya.

Selain itu, aspek identitas khusus taksi online, penunjang keselamatan, keamanan, dan kenyamanan juga akan disusun dalam aturan yang memuat 29 pasal tersebut. Aspek kenyamanan dan keamanan yang dimaksudkan ialah adanya tombol darurat bagi penumpang jika terjadi hal yang tidak diinginkan ketika sedang bepergian.

Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan gugatan yang diajukan oleh Daniel Lukas Rorong, Herry Wahyu Nugroho, dan Rahmatullah Riyadi untuk membatalkan Peraturan Nomor 108 Tahun 2017. Mahkamah menilai beberapa butir aturan itu, seperti penggunaan stiker khusus, penyediaan fasilitas pemeliharaan kendaraan, hingga uji kelayakan kendaraan rutin, harus dibatalkan.

Budimengatakan, agar hal

itu tidak kembali dibatalkan, pemerintah bakal rajin menggelar uji publik dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemilik aplikasi dan asosiasi sopir mitra. Penerbitan beleid ini juga dipercepat dari rencana sebelumnya pada 20 Desember atas instruksi langsung Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Direktur Jenderal

Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan siap mendukung niat Kementerian Perhubungan. Seperti yang diketahui, dalam beleid baru kelak, Kementerian Komunikasi dan

Informatika akan menjadi badan yang memberikan hukuman bagi pemilik aplikasi yang kedapatan menyalahi aturan. "Kami hanya sebagai pendukung, karena transportasi urusan sektor tertentu/ujarnya.

Dia tak menampik, memang sulit menyetarakan aturan bisnis online dan konvensional secara apple to apple. "Mitra di bisnis

digital merupakan skema yang baru sama sekali," kata Semuel. Dashboard pengawasan pemilik aplikasi yang digunakan sebagai pemantau taksi daring sudah diberikan sejak jauh hari.

Sejak 2016, pertumbuhan taksi daring di Indonesia amat pesat hingga menggerogoti pangsa pasar taksi konvensional dengan kehadiran tiga entitas online Go-Jek, Grab, dan Uber. Sejak awal tahun ini Grab mengakuisisi Uber. Laba perseroan dua perusahaan taksi konvensional terbesar Tanah Air, Bluebird dan Express, tertekan. Bahkan Taxi Express terus berdarah-darah hingga menderita rugi bersih Rp 528 miliar pada kuartal III tahun ini.

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono menyambut baik percepatan aturan tersebut. Menurut dia, pemerintah perlu memperlihatkan bahwa kesetaraan beroperasi taksi online dan konvensional diawasi dan diatur oleh pemerintah. "Kalau tidak ada kepastian

dan kesetaraan, ya, pasti jomplang pasarnya," kata Ateng.

Adapun Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, mengatakan siap bekerja sama dan mematuhi aturan pemerintah. "Prosedur

kenyamanan bagi penumpang dan kesejahteraan mitra terus jadi prioritas kami," ujarnya. Per bulan lalu, Grab mensuspensi belasan ribu mitra yang kedapatan atau dilaporkan berbuat curang dengan berbagai modus.

CHITRA P







Original Post

API DI KEMIRI MUKA

Media Cetak Koran Tempo Halaman 31
2018-11-8


API DI KEMIRI MUKA

PASAR Kemiri Muka menampung 1.500 pedagang di area seluas 2,6 hektare. Lokasinya di sisi rel kereta listrik Bogor-Jakarta. Sengketa kepemilikan lahan PT Petamburan Jaya Raya dengan Pemerintah Kota Depok membuat nasib pedagang tidak menentu.

Berikut ini catatan sengketa pasar tradisional yang sebelumnya adalah aset milik Kabupaten Bogor itu

1978

Pengelolaan Pasar Kemiri Muka dilakukan oleh PT Petamburan Jaya Raya berdasarkan Hak Guna Bangunan Nomor 68/Desa Kemiri Muka atas nama pemegang hak PT Petamburan.

1997

PT Petamburan tidak lagi mengelola Pasar Kemiri Muka.

1999

Kepemilikan Pasar Kemiri Muka diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Kota Depok seiring dengan perubahan status dari kota administratif menjadi kota.

2008

Masa berlaku HGB PT Petamburan berakhir per 4 Oktober.

April 2018

PT Petamburan akan mengeksekusi Pasar Kemiri Muka berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 29 Maret 2010 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 256/Pdt/2010/PT.Bdg, tanggal 5 Oktober 2010 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 695 K/Pdt/2011, tanggal 9 Februari 2012 juncto Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 476 PK/Pdt/2013, tanggal 4 April 2014.

11 April 2018

Pedagang Kemiri Muka mengajukan gugatan pihak ketiga (derden verzet) terhadap PT Petamburan di Pengadilan Negeri Depok untuk membatalkan eksekusi lahan.

12 November 2018

Dijadwalkan pembacaan putusan derden verzet di Pengadilan Negeri Depok.

IRSYAN HASYIM







Original Post

Swasta Tolak Mediasi Sengketa Lahan Pasar Kemiri Depok

Media Cetak Koran Tempo Halaman 31
2018-11-8


Swasta Tolak Mediasi Sengketa Lahan Pasar Kemiri Depok

Pedagang menuntut agar putusan pengadilan berpihak kepada mereka.

Jobpie Sugiharto

jobpie@tempo.co.id

DEPOK - Sengketa kepemilikan Pasar Kemiri Muka, Kota Depok, terus berlanjut. Menjelang putusan gugatan pedagang di Pengadilan Negeri Kota Depok, PT Petamburan Jaya Raya menolak tawaran mediasi dengan pemerintah daerah dan para pedagang.

Pengacara PT Petamburan, Romulo Silaen, menyatakan putusan Mahkamah Agung atas sengketa tersebut

Nomor 476 PK/Pdt/2013 memenangkan kliennya. "Seharusnya Pemkot Depok menghormatiputusanpeng-adilan dengan menjalankan isi putusan," kata Romulo kepada Tempo, kemarin.

Tawaran mediasi disampaikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Depok, Sutanto, ketika menerima perwakilan 1.500 pedagang yang berunjuk rasa di kantornya, kemarin. Dia menuturkan, selama ini belum ada pembahasan bersama di antara tiga pihak, yakni swasta, pemerintah daerah, serta pedagang Pasar Kemiri Muka.

"Belum pernah ada duduk bareng-bareng. Masih sendiri-sendiri, makanya susah" ujarnya.

Menurut Sutanto, meski nantinya muncul putusan dari Pengadilan Negeri Depok atas gugatan derden verzet atau perlawanan pihak ketiga, mediasi masih bisa dilakukan. Kesepakatan kedua belah pihak yakni swasta dan pedagang setara dengan aturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Depok kalah dalam gugatan PT Petamburan di Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor. Petamburan mengklaim sebagai pemilik lahan Pasar Kemiri Muka seluas 2,6 hektare. Sedangkan Depok berpendapat lahan

itu aset dari Pemerintah Kabupaten Bogor ketika Kota Administratif Depok ditetapkan menjadi kota pada 1999.

Menurut Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Unit Pengelola Teknis Pasar Kemiri Muka, Januario Do Camo Pinto, pada 1996 lahan pasar digarap PT Petamburan berdasarkan hak guna bangunan. Tapi, pada 2008, masa berlaku HGB berakhir sehingga lahan tersebut menjadi milik negara, dalam hal ini Kabupaten Bogor. "Saya kurang paham kenapa pengadilan mengabulkan gugatan, jelas-jelas mereka hanya punya HGB," katanya.

Sebanyak 1.500 pedagang Pasar Kemiri Muka galau. Koordinator Gabungan Pedagang, Karno Sumardjo, bersama 200 perwakilan pedagang mendatangi Pengadilan Negeri Depok dan Kantor BPN Depok, kemarin. Mereka mendesak pengadilan agar putusan derden verzet yang akan dibacakan pada 12 November nanti tak merugikan pedagang. Gugatan pihak ketiga itu diajukan oleh pedagang.

Adapun tuntutan mereka terhadap BPN Depok, Karno menjelaskan, agar diterbitkan surat keputusan ihwal status tanah Pasar Kemiri Muka. Para pedagang khawatir BPN tidak memiliki arsip tentang kepemilikan lahan pasar tersebut.

Menurut pengacara PT Petamburan, Romulo, BPN Depok juga dihukum untuk mencabut blokir HGB yang dilakukan Pemerintan Kota Depok.

Bahkan dia meminta agar sertifikat HGB diperbarui untuk menghormati putusan kasasi. "Sudah kedua kali dilakukan perlawanan oleh pihak ketiga (derden verzet)," ujarnya.

Ia menjelaskan, gugatan derden verzet di Pengadilan

Negeri Depok diajukan oleh pihak yang sama, yakni pedagang. Bahkan bukti yang diajukan sama dengan peninjauan kembali yang pernah diajukan oleh Kota Depok. "Ada apa ini?"

IRSYAN HASYIM

API DI KEMIRI MUKA

PASAR Kemiri Muka menampung 1.500 pedagang di area seluas 2,6 hektare. Lokasinya di sisi rel kereta listrik Bogor-Jakarta. Sengketa kepemilikan lahan PT Petamburan Jaya Raya dengan Pemerintah Kota Depok membuat nasib pedagang tidak menentu.

Berikut ini catatan sengketa pasar tradisional yang sebelumnya adalah aset milik Kabupaten Bogor itu 1978

Pengelolaan Pasar Kemiri Muka dilakukan oleh PT Petamburan Jaya Raya berdasarkan Hak Guna Bangunan Nomor 68/Desa Kemiri Muka atas nama pemegang hak PT Petamburan.

1997

PT Petamburan tidak lagi mengelola Pasar Kemiri Muka.

1999

Kepemilikan Pasar Kemiri Muka diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Kota Depok seiring dengan perubahan status dari kota administratif menjadi kota.

2008

Masa berlaku HGB PT Petamburan berakhir per 4 Oktober.

April 2018

PT Petamburan akan mengeksekusi Pasar Kemiri Muka berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 29 Maret 2010 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 256/Pdt/2010/PT.Bdg, tanggal 5 Oktober 2010 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 695 K/Pdt/2011, tanggal 9 Februari 2012 juncto Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 476 PK/Pdt/2013, tanggal 4 April 2014. 11 April 2018

Pedagang Kemiri Muka mengajukan gugatan pihak ketiga (derden verzet) terhadap PT Petamburan di Pengadilan Negeri Depok untuk membatalkan eksekusi lahan.

12 November 2018

Dijadwalkan pembacaan putusan derden verzet di Pengadilan Negeri Depok.

IRSYAN HASYIM/ Jobpie Sugiharto







Original Post

Jaksa Senior Diperiksa Sebagai Tersangka

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-11-8


Jaksa Senior Diperiksa Sebagai Tersangka

JAKARTA - Mantan ketua Tim Sat-gasus Barang Rampasan Chuck Suryo-sumpeno diperiksa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) sebagai tersangka korupsi barang rampasan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Rabu (7/11). Jaksa senior itu diperiksa dari pukul 9.00 WIB hingga pukul 18.30 WIB.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, Chuck sudah dipanggil tiga kah. Namun, Chuck menolak hadir. "Kasus itu sudah lama dilakukan penyidikan dan penyelidikan, hanya yang bersangkutan berulang kali diundang dimintai keterangan selalu beralasan untuk tidak hadir," kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Rabu (7/11).

Chuck adalah jaksa yang sempat bertugas sebagai ketua tim Satgasus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi pada Kejaksaan Agung. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada akhir Oktober lalu karena diduga berupaya menyita dan melelang aset tanpa prosedur yang benar.

Tim Satgasus Kejaksaan Agung yang saat itu dipimpin Chuck telah menyita barang rampasan berupa tiga bidang tanah di wilayah Jatinegara, Puri Kem-bangan, dan Cisania milik Bank Harapan Sentosa (BHS) dengan nama terpidana Hendra Rahardja. Sitaan itu terkait perkara korupsi pengemplangan BLBI.

Penyitaan itu dinilai tidak sesuai dengan prosedur. Penyitaan lahan di wilayah Jatinegara yang di atasnya berdiri sejumlah rumah mewah dilakukan tanpa melalui pembentukan tim. Tim Satgasus juga langsung melelang aset tersebut tanpa sepengetahuan Kejaksaan Agung.

Kejakgung menilai hasil penyitaan aset berupa tanah di wilayah Jatinegara, Cisarua, dan Puri Kembangan itu tidak memberikan pemasukan yang maksimal bagi negara. Salah satunya, aset di wilayah Jatinegara dijual Rp 25 miliar. Sesuai prosedur, barang rampasan berupa tanah itu seharusnya disita terlebih dahulu, lalu dilelang. Kemudian, dari uang muka Rp 6 miliar penjualan di Jatinegara itu, tim

Satgasus hanya menyetorkan Rp 2 miliar.

Selain terhadap Chuk, Kejakgung juga menetapkan tiga jaksa lainnya sebagai tersangka, yaitu Ngalimun, Albertus Sugeng Mulyanto, dan Zainal Abidin. Kejaksaan Agung juga mengagendakan pemeriksaan terhadap ketiganya pada Rabu (7/11). Namun, ketiganya tidak hadir.

Kejaksaan belum memerinci hubungan dan peran Chuck dengan tiga tersangka lainnya. Namun, ketiganya juga diduga turut berperan dalam korupsi aset rampasan tersebut.

Setelah diperiksa. Chuck enggan menyampaikan sepatah kata pun. Kuasa hukum Chuck, Sandra Nangoy, membantah Chuck mangkir selama tiga kali seperti yang dikatakan Jaksa Agung Prasetyo. "Jadi, kita dipanggil hari Jumat lalu, sedangkan kan harus cari pengacara. Pak Chuck akan datang sendiri, tapi saya baru ketemu saja Kamis. Akhirnya, (kami) kirim surat lagi minta Senin ternyata mereka (Kejakgung) minta Rabu," kata dia.

Sandra juga menduga penetapan Chuck sebagai tersangka berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) atas gugatan Chuck pada Kejaksaan Agung. Chuck menggugat Kejakgung yang mencopotnya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku.

Pada 23 Oktober 2018, MA mengung-gah vonis dengan mengabulkan gugatan Chuck dan memerintahkan Kejakgung membatalkan surat keputusan tentang pencopotan Chuck dari jabatan Kajati Maluku. Namun, Kejakgung menjerat Chuck sebagai tersangka.

Sandra menilai seharusnya Kejakgung mengapresiasi Chuck dalam pengembalian aset rampasan. Selama Chuck memimpin Satgasus Barang Rampasan dan Sita Eksekusi Kejakgung, aset rampasan bernilai total lebih dari Rp 3,5 triliun. "Dugaan kami ini bentuk kriminalisasi oleh petinggi Kejagung," kata Sandra.

HM Prasetyo membantah telah melakukan kriminalisasi. Menurut dia, penetapan tersangka tidak ada hubungannya dengan putusan MA. "Oh tidak ada bertepatan, sudah lama lebih duluan," katanya.

ed ilham tirta/ ARIF SATRIO NUGROHO







Original Post

PERSIDANGAN

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-11-8


PERSIDANGAN

Terdakwa kasus tindak pidana korupsi pengadaan pupuk di Kementerjan Pertanian iKementan). Eko Mardiyanto menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Rabu 17/11). Mantan staf Subbagian Rumah Tangga Bagian Umum Sekretaris Ditjen Hortikultura itu dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan. Eko diyakini bersalah melakukan korupsi dari pengadaan pupuk di Kementan.

IMAN FIRMANSYAH/REPUBLIKA







Original Post

KPU Akan Umumkan 40 Caleg Eks Napi

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-11-8


KPU Akan Umumkan 40 Caleg Eks Napi

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum berencana mengumumkan sebanyak 40 nama calon anggota legislatif yang pernah menjadi narapidana korupsi kepada publik. Pengumuman ini dilakukan dengan pertimbangan agar masyarakat mengetahui rekam jejak sosok yang akan mewakilinya, baik di pusat maupun daerah.

Rencana untuk memublikasikan nama-nama tersebut muncul dari hasil diskusi antara KPU dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diwakili Wakil Ketua KPK Alexander Marwaa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/11/2018). Langkah ini dilakukan mengingat larangan bekas napi korupsi menjadi caleg dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 telah dibatalkan Mahkamah Agung pada September lalu.

"Ada saran kepada KPU untuk mengumumkan kepada publik 40 mantan narapidana korupsi yang sekarang menjadi calon anggota DPR, DPRD, dan DPD. Selanjutnya, kami akan segera membahas dalam rapat pleno KPU dan kemungkinan kami

akan mengumumkan 40 calon anggota legislatif yang pernah dijatuhi sanksi pidana karena kasus korupsi tersebut," kata komisioner KPU, Wahyu Setiawan, seusai bertemu pimpinan KPK.

Mengacu pada data KPK, anggota parlemen yang pernah diproses hukum berjumlah 69 anggota DPR dan 149 anggota DPRD. Namun, tak semua bekas anggota parlemen tersebut kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019. Dari 40 nama yang hendak diumumkan KPU, tidak semua kasus pidananya ditangani KPK. Ada pula perkara yang ditangani kejaksaan dan kepolisian.

Wahyu mengatakan, pihaknya tidak khawatir jika pengumuman caleg eks napi korupsi itu bakal menimbulkan polemik. Pasalnya, hal itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu.

"KPU berpandangan bahwa hak politik pemilih harus dilindungi Melindungi hak politik pemilih itu tidak hanya mencatat pemilih dalam daftar pemilih. Namun, KPU juga wajib memberikan informasi yang memadai terkait dengan tahapan pemilu,

khususnya dengan calon yang akan dipilih, baik itu calon presiden dan calon wakil presiden maupun caleg di tingkat DPR, DPRD, dan DPD. Jadi, itu bagian dari pelayanan KPU untuk menjaga hak politik pemilih dalam Pemilu 2019," tutur Wahyu.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, pengumuman nama-nama caleg eks napi perlu dilakukan untuk menjamin kualitas demokrasi. Selain itu, diharapkan hasil pemilu legislatif nantinya tidak menambah deretan pelaku korupsi. Untuk itu, KPK mendukung gerakan antipolitik uang yang juga disampaikan KPU.

"Jadi, seharusnya tidak ada lagi adagium-adagium yang menyatakan terima uang, tetapi jangan pilih calonnya. Justru saatnya masyarakat menolak uangnya dan tidak memilih calon yang memengaruhi lewat uang atau berupaya membeli suara masyarakat Sebab, praktik politik uang berisiko melahirkan pelaku korupsi yang baru, nanti setelah mereka menjabat," ujar Febri.

(IAN)







Original Post

Lucas Diduga Menyuap Petugas Bandara

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-11-8


Lucas Diduga Menyuap Petugas Bandara

JAKARTA, KOMPAS - Advokat Lucas melakukan berbagai cara untuk mencegah kembalinya mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro, ke Indonesia. Bahkan, Lucas menyerahkan uang senilai 46.000 dollar Singapura melalui stafnya. Dina Soraya, kepada sejumlah pihak pemegang otoritas bandar udara dan imigrasi yang bersedia membantu pelarian Eddy.

Hal ini terungkap saat jaksa membacakan dakwaan milik Lucas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (7/11/2018). Padahal, Eddy berniat kembali ke Indonesia pada 4 Desember 2016 untuk menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 21 November 2016 untuk perkara suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

"Namun, terdakwa justru menyarankan tidak kembali ke Indonesia Terdakwa juga menyarankan Eddy agar melepas status warga negara Indonesia dan membuat paspor negara lain agar dapat melepaskan diri dari proses hukum di KPK. Terdakwa pun berjanji akan membantu." kata jaksa Abdul Basir.

Dengan dibantu Chua Chwee Chye alias Jimmy, Eddy dibuatkan paspor palsu Re- \

publik Dominika bernomor RD4936460 dengan nama baru Eddy Handoyo Sindoro. Setelah hampir dup tahun dalam pelarian, Eddy akhirnya menggunakan paspor tersebut untuk berangkat dari Bangkok ke Malaysia pada 5 Agustus 2018 dan berniat kembali ke Bangkok pada 7 Agustus 2018. Akan tetapi, ia justru ditangkap petugas imigrasi Bandara Internasional Kuala Lumpur sebelum menuju Bangkok karena diketahui menggunakan paspor palsu.

Eddy menyerahkan diri

Eddy pun dinyatakan bersalah dan dijatuhi denda sebesar 3.000 ringgit Malaysia atau pidana penjara selama 3 bulan. Setelah membayar denda, Eddy juga wajib keluar dari Malaysia untuk kembali ke Indonesia sesuai dengan kewarganegaraan aslinya. Mengetahui rencana

deportasi terhadap Eddy, Lucas menyiapkan rencana agar Eddy kembali lagi ke Bangkok tanpa melewati imigrasi yang ada di Indonesia

Atas perintah Lucas, Dina berkoordinasi dengan anak Eddy serta meminta bantuan petugas Bandara Soekarno-Hatta, Dwi Hendro Wibowo; petugas imigrasi Andi Sofyar; dan tenaga staf customer service, M Ridwan. Dari kerja sama pihak-pihak ini. Eddy berhasil terbang kembali ke Bangkok tanpa melalui imigrasi setelah dipulangkan dari Malaysia pada 29 Agustus 2018. Bowo pun memperoleh 33.000 dollar Singapura dari Lucas dan sisanya diberikan kepada petugas lain yang membantu.

Pada pertengahan Oktober 2018, Eddy akhirnya memilih menyerahkan diri dan dibawa pulang ke Indonesia untuk segera menjalani proses hukum. Penyerahan diri ini dilakukan setelah Lucas menjadi tersangka dalam kasus merintangi penanganan perkara dan ditahan pada 1 Oktober 2018.

Atas dakwaan ini, Lucas mengajukan eksepsi. Ketua Majelis Hakim Franky Tumbuwun pun menjadwalkan sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi pekan depan.

(IAN)







Original Post

Tindak Pidana Korupsi

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-11-8


Tindak Pidana Korupsi

Sidang perdana dengan tersangka pengacara Lucas digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (7/11/2018). Sidang mengagendakan pembacaan dakwaan terhadap Lucas. Sebelumnya, Lucas ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena dinilai menghalangi proses hukum terkait penyidikan kasus Eddy Sindoro.

KOMPAS/ALIF ICHWAN







Original Post

Bupati Bekasi Cicil Pengembalian Uang Suap

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-11-8


Bupati Bekasi Cicil Pengembalian Uang Suap

JAKARTA, KOMPAS - Sejumlah tersangka dalam perkara suap terkait pengurusan perizinan proyek Meikarta mulai mengembalikan uang yang pernah mereka terima. Selain Bupati Bekasi, Jawa Barat, Neneng Hasanah Yasin; Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi juga menyerahkan uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/11/2018), Neneng Hasanah sudah mengembalikan uang dengan cara mencicil. Pengembalian tahap pertama sebesar Rp 3 miliar diserahkan kepada penyidik KPK. Diduga, total dana suap yang diterimanya mencapai Rp 7 miliar. "Secara bertahap akan dilakukan pe-

ngembalian berikutnya," kata Febri.

Neneng Rahmi sebelumnya juga telah mengembalikan uang sebesar 90 dollar Amerika Serikat saat KPK melakukan penangkapan pada 15 Oktober lalu. "Kami hargai sikap kooperatif ini dan mengingatkan pihak Lippo atau Pemerintah Kabupaten Bekasi agar bersikap kooperatif dalam proses pemeriksaan yang masih berlangsung dan tidak menyembunyikan informasi sebenarnya," ujar Febri.

Sikap kooperatif, tambah Febri, akan membantu meringankan siapa pun, baik perorangan maupun korporasi. Sejauh ini, dari rangkaian pemeriksaan KPK terhadap lebih dari 40 saksi dan tersangka, sejumlah keterangan yang disampaikan menguatkan indikasi dugaan suap yang di-

berikan terkait kepentingan perizinan Meikarta sebagai proyek atas nama korporasi.

Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 15 Oktober 2018. Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro diduga berupaya memuluskan perizinan pembangunan Meikarta seluas 774 hektar yang dikerjakan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), anak perusahaan Lippo Group. Upayanya dilakukan dengan menyuap pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Dari total komitmen Rp 13 miliar, realisasi pemberian diduga baru Rp 7 miliar. Dana tersebut diberikan kepada Kepala Dinas Kabupaten Bekasi dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Pemberian dilakukan sejak April hingga Juni 2018.

Saat proses pemeriksaan saksi, sejumlah pejabat dari Lippo Group dan PT MSU turut dimintai keterangan oleh KPK terkait persoalan pemberian uang dalam pengurusan izin yang mengacu pada aturan perusahaan. Bahkan, CEO Lippo Group James Riady pun dimintai keterangannya pekan lalu.

Secara terpisah, Rimawan Pra-diptyo dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, mengatakan, mengacu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya jika tak ada upaya pengendalian antikorupsi di perusahaan.

"Dari kecenderungan suap mengindikasikan tidak adanya sistem pengendalian," kata Rimawan,

(IAN)







Original Post

Data tentang Korupsi

Media Cetak Kompas Halaman 7
2018-11-8


Data tentang Korupsi

Dua tulisan berturut-turut di Kompas (26-27/10/2018) yang menyoroti gejala korupsi di Indonesia sangat menarik dijadikan autokritik dalam perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Kedua tulisan itu memaparkan data tentang koruptor yang, pada hemat kami, pantas dijadikan tonggak perjuangan para pemimpin, calon pemimpin, dan warga masyarakat membangun masa depan yang bermartabat dan berkesejahteraan.

Kompas menyebutkan sumber informasi data korupsi tersebut adalah KPK dan Litbang Kompas. Dari KPK diperoleh data; dari 2004 sampai sekarang (14 tahun), koruptor berjumlah 554 orang, terdiri dari anggota badan legislatif pusat dan daerah, kepala daerah, swasta, hakim, jaksa, dan pengacara Dari Litbang Kompas diperoleh data tindak pidana korupsi dari 2009 sampai dengan 2018 (9 tahun) menyangkut 731 koruptor yang terdiri dari anggota DPR dan DPRD, swasta, pegawai negeri eselon I/II/III, wali kota/bupati dan wakil, kepala lembaga/kementerian, hakim, gubernur, pengacara, jaksa, polisi, dan duta besar.

Jumlah tersebut diduga belum final karena angka itu baru berdasarkan koruptor "yang kebetulan" tertangkap atau "yang kurang lihai". Barangkali masih ada "yang belum atau susah ditangkap". Sungguh sangat memalukan dan memilukan bangsa.

Sebelum bertambah parah, kondisi demikian seyogianya harus menjadi perhatian semua pihak dan mesti ada upaya perbaikan yang signifikan dari semua unsur bangsa. Upaya yang dapat dilakukan antara lain merevisi undang-undang antikorupsi ke arah yang membuat koruptor jera menghukum berat koruptor seperti teroris, menyita semua harta yang dikorupsi, memberlakukan denda sebanyak 50 persen dari jumlah yang dikorupsi, mencabut hak dipilih, memberikan sanksi yang sama kepada keluarga (istri/suami/anak) apabila ada indikasi keterlibatan langsung ataupun tidak langsung.

JUMRONI Tangerang Selatan, Banten

JUMRONI







Original Post

Pedagang Pasar Kemiri Muka Takut Digusur

Media Cetak Media Indonesia Halaman 17
2018-11-8


Pedagang Pasar Kemiri Muka Takut Digusur

RATUSAN pedagang Pasar Kemiri Muka, Kecamatan Beji, mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok, kemarin, untuk mendesak lahan pasar itu dikembalikan kepada negara. Pasalnya hak guna bangunan yang dipegang PT Petamburan Jaya dan berlaku selama 25 tahun sudah berakhir.

"Kami akan terus menggelar demo karena nasib kami terancam jika tanah pasar tidak dikembalikan kepada negara. Jika tanah ini dikuasai PT Petamburan Jaya Raya, kami berisiko tidak bisa berdagang lagi di Pasar Kemiri Muka," papar koordinator aksi, Sriyono.

Lahan di Pasar Kemiri Muka menjadi objek sengketa antara PT Petamburan dan Pemerintah Kota Depok. PT Petamburan membeli lahan itu dari masyarakat dan mendapat status HGB selama 25 tahun.

Saat masa kepemilikan HGB habis, Badan Pertanahan Nasional Depok menolak memperpanjang. PT Petamburan pun menggugat ke pengadilan dan menang hingga kasasi di Mahkamah Agung.

"Kami minta BPN segera menuntaskan masalah aset milik pemerintah ini sehingga kami tidak terancam tergusur dan tidak bisa berdagang," tuntut Sriyono, pedagang lain.

(KG/J-3)







Original Post

Kejutan Lanjutan dari Yusril Ihza Mahendra

Media Online detikcom
2018-11-08


Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra membuat kejutan setelah kini menjadi pengacara pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-KH Ma\'ruf Amin. Tak sampai di situ, Yusril lantas mengungkapkan \'kejutan\' lainnya yang menyebut nama pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Saat ini Habib Rizieq pun tidak bisa menelepon Pak Prabowo, jadi emang agak susah dihubungi, bagaimana diharapkan jadi ketua koalisi," kata Yusril bicara soal hubungannya dengan Prabowo-Sandi. Yusril diwawancara di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/11/2018).

Yusril menganggap Prabowo sulit dihubungi. Meski demikian, Yusril mengaku pernah diajak berkomunikasi oleh Sandiaga.

"(Misal) Saya Anda minta jadi timses kampanye Prabowo-Sandi, misalnya, dari Papua sampai Aceh tiap hari dan malam (kampanye), tapi saya caleg, mendukung Anda jadi capres, tapi di lapangan digergaji Gerindra kan saya bisa dipermalukan sebagai ketua partai. Pak Sandi bilang ya nanti akan bicarakan dengan Prabowo tapi sampai hari ini tidak dijawab," ujar Yusril.

Yusril lantas menyinggung hasil Ijtimak Ulama, dia juga pernah mengutus dua kadernya untuk bertemu Habib Rizieq Syihab. Dia kemudian menawarkan bentuk koalisi seperti di Malaysia.

"Mau saya tidak hanya koalisi presiden, tapi untuk pileg seperti Malaysia, Barisan Nasional, sudah bagi kursi. Di sana maju A dan B kalau pemilu selesai jelas pembagian kursi. Kalau sekarang Prabowo terpilih Gerindra menang DPR kita dihabisin di DPR gimana ini, take and gift di mana? Itu sudah dirumuskan setelah ketemu Rizieq dan disampaikan. Prabowo tetapi tidak ada respons, jangan salahkan saya tidak menghormati ulama, tapi sudah," tutur Yusril.

Sandiaga membenarkan jika dirinya pernah mengajak Yusril. Namun ajakannya adalah untuk berkoalisi, bukan untuk menjadi lawyer.

"Waktu itu saya mengajak dan diskusi. Ya alhamdulillah berlangsung sangat hangat, bersahabat. Tapi Pak Yusril belum menentukan pilihan waktu itu untuk PBB dan menunggu dan sekarang akhirnya menjadi sebagai pengacara, tentunya kita hormati," kata Sandiaga di Hutan Kota Pesanggrahan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Namun, kata Sandiaga, karena ada ketidakcocokan, baik PBB maupun Yusril batal bergabung. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu pun menghormati keputusan tersebut.

"Kami mengajak PBB bergabung dengan kita tentunya dengan format yang kita sepakati bersama. Tapi ya memang formatnya tidak sampai ketemu dan itu juga harus kita hargai perbedaan, kita hormati keputusan Pak Yusril," ujar Sandiaga. (bag/gbr)

https://news.detik.com/berita/d-4292257/kejutan-lanjutan-dari-yusril-ihza-mahendra




Original Post

20 November, Aturan Baru Angkutan Online Berlaku

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 6
2018-11-8


20 November, Aturan Baru Angkutan Online Berlaku

Oleh Thresa Sandra Desfika

JAKARTA- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan beleid pengganti Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 108/2017 yang mengatur soal angkutan sewa khusus/o/?///?e, terbit pada 20 November 2018. Saat ini, rancangan peraturan tersebut sedang dalam tahap diuji ke publik.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi telah menginstruksikan jajarannya untuk menyelesaikan penyusunan peraturan baru angkutan sewa khusus pada pertengahan bulan ini atau selambat-lambatnya pada 20 November 2018. Uji publik draf peraturan pun sudah dilakukan di tiga kota, yakni Makassar, Surabaya, dan Medan. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan mengadakan uji publik di tiga kota lainnya, yaitu Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta.

"Pak Menteri memberikan arahan agar peraturan cepat selesai pada pertengahan November atau paling lambat tanggal 20 November selesai dan sudah tanda tangan Pak Menteri, lalu langsung sosialisasi. Jadi, 20 November itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan sudah berlaku," kata Budi di Jakarta, Rabu (7/11).

Dalam penyusunan beleid anyar itu, kata Budi, pihaknya lebih akomodatif dalam mendengar masukan semua pihak, termasuk dari perusahaan penyedia aplikator, para mitra aplikator, Organisasi Angkutan Darat (Organda), hingga akademisi. Nantinya, peraturan baru akan langsung berlaku tanpa adanya masa transisi.

"Kami sekarang begitu akomodatif dalam merespons berbagai pemikiran dan kepentingan baik dari operator, mitra, Organda, dan akademisi. Ini supaya bagaimana caranya peraturan baru begitu diimplementasikan tidak ada gejolak, seperti peraturan-peraturan sebelumnya," imbuh Budi Setiyadi.

Dia mengungkapkan, salah satu hal baru yang akan tercantum dalam peraturan baru adalah adanya lampiran mengenai standar pelayanan minimal (SPM) angkutan sewa khusus. Dengan demikian, seluruh aspek pelayanan, termasuk di

dalamnya terkait keselamatan dan keamanan angkutan sewa khusus sudah diatur dan ditetapkan dalam beleid anyar.

"Komponen lain yang disempurnakan adalah keamanan, keselamatan terkait fisik pengemudi dan waktu kerja, kenyamanan terkait kapasitas angkut kendaraan, fasilitas utama, dan pakaian pengemudi, keterjangkauan seperti aksesibilitas, keteraturan, dan kesetaraan terkait waktu pelayanan atau jam kerja pengemudi," katanya.

Budi menegaskan, putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pasal yang sudah dibatalkan tidak akan diatur kembali dalam peraturan yang baru. Sedangkan terkait masalah tarif dan kuota nanti dikendalikan langsung oleh Kemenhub bagi wilayah yang beririsan langsung oleh dua provinsi.

"Dalam peraturan yang akan kami buat, jika dalam suatu daerah itu meliputi dua provinsi nanti dari pusat yang menentukan dengan peraturan direktur jenderal, tetapi jika hanya satu provinsi dapat melalui gubernur nanti yang menentukan," imbuhnya.

Selain itu, Dirjen Budi mengatakan, penandaan kendaraan bermotor tidak akan diatur kembali ke dalam peraturan menteri yang akan dibuat. Hal tersebut menjadi kewenangan Kepolisian.

"Kami serahkan kepada Kepolisian untuk mengatur itu dan saya lihat Kepolisian sudah siap karena saya sudah diskusi dengan Kakorlantas," ucapnya.

Terakhir

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno berharap beleid aturan sewa khusus yang saat ini tengah diuji publik tersebut nantinya menjadi yang terakhir dan tidak akan digugat lagi sehingga bisa diterapkan di industri transportasi.

"Apa pun sebenarnya bisa dituntut, kan sesuatu ada juga celahnya, tapi saya berharap ini yang terakhir. Kan bisa rugi juga kalau aturannya tidak ada karena operasinya bisa dihentikan," papar Djoko kepada Investor Daily kemarin..

Djoko juga menuturkan, aturan baru sudah mengakomodasi hal yang diizinkan untuk diatur dan tidak sesuai keputusan MA. Hal yang diatur dalam beleid baru antara lain kuota, tarif (batas bawah/atas), wilayah operasi (kawasan perkotaan), pengusahaan (badan hukum usaha UMKM diakomodasi), kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor/TNKB (diatur Polri), izin (diatur dalam PM 88/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat), asuransi (diatur UU 33/1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang), dan SIM umum (diatur Polri). Sedangkan yang tidak diatur adalah pool, bengkel, persyaratan minimum kendaraan, KIR, dan stiker.

"Jadi, kita tunggu saja satu minggu ini seperti apa masukan-masukan dari tahapan uji publik," ujar dia.

Thresa Sandra Desfika/ (tm)







Original Post

Jaksa Ada Persekongkolan dalam Pengadaan Alat Kesehatan

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 5
2018-11-8


Jaksa Ada Persekongkolan dalam Pengadaan Alat Kesehatan

BANDUNG, (PR).-

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Ade Rusyana menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Rabu (7/11/2018). Agenda sidang kemarin adalah pembacaan dakwaan Jaksa penuntut umum.

Ade adalah terdakwa kasus korupsi pengadaan alat kesehatan pada RSUD Pameungpeuk Kabupaten Garut dengan total anggaran Rp 14 miliar berupa dana hibah Kemenkes bersumber dari APBN 2013. Kasus itu terjadi saat dia menjabat Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemkab Garut.

Pada proyek tersebut, Ade berperan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Dia ditangkap penyidik Polda Jabar saat menjabat Kadinkes Subang pilihan Bupati Imas Aryumningsih yang kini sudah berstatus terpidana kasus suap perizinan.

Terdakwa lainnya dalam kasus ini yakni mantan Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Garut Iman Firmanullah yang berperan sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA).

Dalam dakwaan yang dibacakan secara bergantian oleh jaksa penuntut umum, Leli Nilamsari dan Yosep, diketahui bahwa kedua terdakwa melakukan

perbuatan melawan hukum dengan cara menandatangani setiap surat-surat kontrak pengadaan alat kesehatan.

"Sebagai PPK dan KPA, terdakwa tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian, meskipun tidak tahu spesifikasi teknis pengadaan barang dan jasa, terdakwa tidak menolak dan tetap menandatangani paket pekerjaan," ujar jaksa Yosep dalam dakwaannya.

Dalam dakwaannya itu pula terungkap bahwa Ade tidak mengetahui penunjukan dirinya sebagai PPK. "Terdakwa baru tahu jadi PPK di tengah-tengah proses. Meskipun demikian, terdakwa tetap melakukan penandatanganan terhadap paket-paket kontrak pengerjaan," ujarnya.

Kerugian negara

Terhadap terdakwa Iman, hal serupa terjadi. Jaksa menyebut terjadi persekongkolan perbuatan tindak pidana korupsi sejak perencanaan pengadaan alat kesehatan ini.

"Meskipun ada perbuatan melawan hukum, Iman tetap menandatangani setiap kontrak yang persekongkolannya su-

dah direncanakan sehingga tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa," ujar jaksa.

Akibat perbuatannya itu, jaksa menyebut bahwa negara dirugikan miliaran rupiah dari total anggaran sebesar Rp 14 miliar. "Berdasarkan audit BPKP Jabar, kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp 4 miliar lebih," kata Yosep.

Keduanya didakwa melakukan tindak pidana korupsi menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana diatur di Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Jaksa menyebut dua orang dari unsur swasta selaku pemenang tender pengadaan alat kesehatan yang juga terdakwa dalam kasus ini. "Dua orang dari swasta selaku pemenang tender pengadaan alat kesehatan," ujarnya. Hanya saja, tidak menutup kemungkinan Ade dan Iman menerima uang hasil tindak pidana itu.

"Karena dari sejak perencanaan sudah ada persekongkolan," ujar Yosep.

(Yedi Supriadi)







Original Post

MA Tolak Permohonan Membramo Alasmandiri

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-11-8


MA Tolak Permohonan Membramo Alasmandiri

JAKARTA - Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh PT Membramo Alasmandiri melawan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Gugatan itu berkaitan dengan surat keputusan perihal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam di Provinsi Papua yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 20 Januari 2016 yang dianggap merugikan PT Membramo Alasmandiri.

Berdasarkan risalah putusan yang dipublikasikan Selasa (6/11), majelis hakim yang terdiri dari Supandi dan didampingi oleh Yodi Martono Wahyunadi serta Is Sudaryono mengatakan, alasan pengajuan peninjauan kembali (PK) yang disebutkan oleh Membramo Alasmandiri tidak dapat dibenarkan.

"Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya karena tergugat atau termohon peninjauan kembali dalam

menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik."

Dengan mendasarkan pada pertimbangan itu, majelis memutuskan permohonan PK yang diajukan oleh PT Membramo Alasmandiri harus ditolak dan biaya perkara dibebankan kepada pemohon PK.

Perkara ini bermula ketika BKPM menerbitkan Surat Keputusan Kepala BKPM tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) di Provinsi Papua kepada PT Membramo Alasmandiri pada 2016.

Surat tersebut berisi tentang penolakan permohonan perpanjangan dan berakhirnya IUPHHK-HA PT Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua.

Membramo mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dan meminta majelis menunda pemberlakuan SK tersebut. Dalam pokok perkara, meminta majelis mengabulkan gugatan dan menyatakan batal atau tidak sahnya SK itu dan mewajibkan BKPM mencabut SK itu.

Pada 26 Oktober 2016, majelis

hakim PTUN memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan dengan nomor perkara 78/G/2016/ PTUN-JK tersebut. BKPM kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tetapi di tingkat tersebut, majelis tetap menguatkan putusan pengadilan sebelumnya.

BKPM lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan pada 14 September 2017, majelis hakim pada badan kehakiman tertinggi tersebut kemudian memutuskan untuk membatalkan putusan PTUN Jakarta dan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. Adapun, perkara tersebut teregister dengan No. 410 K/TUN/2017.

PT Memrabo Alasmandiri kemudian mengajukan permohonan PK pada 10 November 2017 dan pada April 2018 majelis hakim PK menolak permohonan tersebut.

Penerbitan IUPHHK-HA diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor register P9/Menlhk-II/2015, khususnya pada Pasal 14 ayat 1 dan 2 yang berbicara mengenai areal perpanjangan IUPHHK-HA.

(M. G Noviarizal Fernandez)







Original Post

MA Sadari Benturan dengan Putusan MK

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-11-8


MA Sadari Benturan dengan Putusan MK

PENGURUS PARPOL JADI ANGGOTA DPD

JAKARTA - Mahkamah Agung menyadari anggapan perbenturan kompetensi dengan Mahkamah Konstitusi kala mengadili perkara uji materi larangan pengurus partai politik mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Semenjak mencuat isu bahwa MA mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, timbul kritik bahwa lembaga tersebut melawan putusan MK Pasalnya, larangan penguins parpol menjadi calon anggota DPD dinyatakan dalam Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 pada 23 Juli.

Putusan MK lantas dieksekusi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan menerbitkan PKPU No. 26/2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD pada 6 Agustus.

Namun, Putusan MA No. 65 P/ HUM/2018 yang diumumkan, Rabu (7/11), menyatakan Pasal 60A PKPU 26/2018 yang mengatur larangan tersebut tidak dapat diberlakukan bagi peserta Pemilu Anggota DPD 2019.

Dalam pertimbangannya, MA mengakui bahwa putusan MK sederajat dengan UU dan bersifat final serta mengikat sejak diputus. Dengan demikian, KPU tidak melanggar kewenangan kala membentuk PKPU 26/2018 berdasarkan

putusan MK.

Menurut MA, masalah mendasar dari gugatan Oesman Sapta adalah mengenai waktu pemberlakuan larangan tersebut. Mengacu pada asas kepastian hukum, MA memandang larangan pada Pemilu 2019 tidak efektif karena menimbulkan kewajiban baru yang sebelumnya tidak diatur.

Dasarnya adalah jadwal pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD dimulai dari 26 Maret-8 April 2019. Dengan demikian, Putusan MK No. 30/ PUU-XVI/2018 maupun PKPU 26/2018 berlaku ketika tahapan tersebut sudah berlangsung.

MA bukannya tidak menyadari bakal dihadap-hadapkan dengan MK. Oleh karena itu, MA menjamin telah berhati-hati mengadili perkara Oesman Sapta.

"Hal tersebut perlu dilakukan guna menghindari konflik kompetensi antara MK dengan MA," tulis Putusan MA No. 65 P/HUM/2018.

Di satu sisi, tambah MA, KPU memang menjalankan putusan MK. Namun, di sisi lain OSO berhak menguji PKPU 26/2018 karena dirugikan dengan peraturan yang berlaku surut Untuk itu, MA merasa berkewajiban memeriksa dan mengadili permohonan sosok yang

biasa dipanggil OSO.

(Samdysara Saragih)







Original Post

Niat Baik Eddy Ditolak Lucas

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-11-8


Niat Baik Eddy Ditolak Lucas

JAKARTA - Lucas, seorang advokat dan Chairman

di lembaga hukum Lucas SH Partners, benar-benar menjadi otak pelarian tersangka Eddy Sindoro. Berbagai upaya menghindari pemeriksaan dan

mengalihkan kewarganegaraan sempat disarankan.

Rahmad Fauzan Stefanus Ariel Setiaji

Eddy Sindoro menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak pertengahan November 2016 dalam kasus dugaan suap panitera Edy Nasution di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Saat menjadi tersangka, Eddy Sindoro

berkepentingan dalam kasus yang melibatkan Grup Lippo.

Eddy Sindoro dikenal sebagai satu orang kepercayaan Grup Lippo. Dia juga memiliki bisnis properti dengan mengusung bendera PT Paramount Enterprise International.

Dari surat dakwaan KPK dalam sidang perdana terhadap terdakwa Lucas yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, sejatinya Eddy Sindoro sempat memiliki niat baik untuk pulang ke Indonesia menjalani proses hukum di KPK.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka, keberadaan Eddy Sindoro memang hampir tidak pernah terlacak di dalam negeri. KPK dalam beberapa kali kesempatan juga menyatakan sudah mendeteksi keberadaan Eddy Sindoro di luar negeri.

ke Tanah Air, Lucas yang juga seorang pengacara justru menyarankan agar yang bersangkutan tidak pulang. Bahkan, Lucas menyarankan Eddy Sindoro menanggalkan kewarganegaraan Indonesia.

"Pada 4 Desember 2016, Eddy Sindoro menghubungi terdakwa [Lucas] menyampaikan akan kembali ke Indonesia untuk menghadapi proses hukum di KPK, namun terdakwa justru menyarankan Eddy Sindoro tidak kembali ke Indonesia. Selain itu terdakwa juga menyarankan Eddy Sindoro melepas status warga negara Indonesia dan membuat paspor negara lain," bunyi dakwaan KPK yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, Abdul Basir, Rabu (7/11).

Jika merunut dakwaan KPK, kasus pelarian Eddy Sindoro melibatkan banyak pihak. Setidaknya, Lucas juga meminta bantuan oknum petugas di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk mengatur pejemputan Eddy Sindoro.

Selain petugas bandara, ada juga petugas maskapai penerbangan yang diminta menjemput Eddy Sindoro dari dalam pesawat, lalu melakukan proses keberangkatan lagi ke luar negeri tanpa melalui pintu imigrasi.

Dalam proses penjemputan Eddy Sindoro inya di bandara dari Malaysia dan

diberangkatkan lagi ke Bangkok, Thailand, Lucas melalui kaki tangannya bernama Dina Soraya melakukan penyuapan sebesar Rp250 juta.

Mereka yang menerima uang dari membantu pelarian Eddy Sindoro seperti yang disebut dalam dakwaan KPK di antaranya Yulia Shintawati yang menerima imbalan Rp20 juta, M. Ridwan menerima imbalan Rp500.000 dan ponsel merek Samsung dpe A6, Andi Sofyar menerima imbalan Rp30 juta dan ponsel Samsung jenis A6, serta David Yoosua Rudingan menerima imbalan Rp500.000.

KASUS MEIKARTA

Sementara itu, terkait dengan perkembangan kasus suap perizinan proyek hunian Meikarta yang juga melibatkan Grup Lippo, tersangka penerima suap Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hassanah Yasin mengembalikan uang sekitar Rp3 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan uang tersebut merupakan sebagian dari yang diakui Neneng pernah dia terima terkait perizinan proyek Meikarta.

"Secara bertahap akan dilakukan

pengembalian berikutnya," ujar Febri, Rabu (7/11).

Selain Neneng Hasanah Yasin, tersangka lain kasus Meikarta Neneng Rahmi telah mengembalikan uang ke KPK sejumlah 90.000 dolar Singapura.

Uang tersebut merupakan yang pernah diterima oleh Neneng Rahmi pada 15 Oktober 2018 sebelum peristiwa operasi tangkap tangan dilakukan. "Kami hargai sikap koperatif tersebut," lanjut Febri.

Dari rangkaian pemeriksaan KPK terhadap lebih dari 40 saksi dan tersangka, sejumlah keterangan terus menguat, terutama dugaan suap yang diberikan terkait dengan kepentingan perizinan Meikarta sebagai proyek Grup Lippo.

Lucas Kendalikan Eddy

Lucas, seorang advokat menjalani sidang perdana sebagai tersangka terkait dengan menghalang-halangi pemeriksaan terhadap Sindoro, bos Paramount Enterprise International yang juga mantan petinggi Grup Lippo. Eddy Sindoro dijadikan tersangka dalam kasus suap pengurusan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Eddy Sindoro sempat menjadi buronan KPK dan berikut kronologinya.

O 21 November 2016

KPK menerbitak surat perintah penyidikan terhadap Eddy Sindoro. KPK menerbitkan beberapa kali surat panggilan.

O 4 Desember 2016

Eddy Sindoro menghubungi Lucas ingin kembali ke Indonesia. Namun, Lucas menyarankan Eddy Sindoro tidak kembali ke Indoneisa dan melepas kewarganegaraannya dan membuat paspor negara lain agar dapat melepaskan diri dari proses hukum di KPK.

5 Aqustus 2018

Eddy Sindoro menggu-

nakan paspor palsu berangka ke Bangkok, Thailand melalui Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia.

O 7 Agustus 2018

Sepulang dari Bangkok, Eddy Sindoro ditangkap petugas Imigrasi Bandara Internasional Kuala Lumpur karena ketahuan menggunakan paspor palsu.

O 12 Agustus 2018

Lucas menghubungi anak Eddy Sindoro, Michael Sindoro untuk mengetahui proses hukum di . Malaysia.

O 16 Agustus 2018

Eddy Sindoro divonis bersalah dan dijatuhi hukuman denda 300.000 ringgit dan harus

keluar dari Malaysia karena yang bersangkutan merupakan warga negara Indonesia.

O 18 Agustus 2018

Lucas membuat skenario untuk mengantisipasi kepulangan Eddy Sindoro ke Indonesia dan mengeluarkan lagi dari Indonesia. Lucas sudah mengondisikan semuanya di Jakarta, termasuk di bandara Soekarno-Hatta.

O 28 Agustus 2018

Malaysia mengusir Eddy Sindoro. Eddy Sindoro pulang ke Indonesia menggunakan pesawat Air Asia. Lucas memerintahkan untuk pengurusan tiket Jakarta-Bangkok keberangkatan 29 Agustus 2018.

Rahmad Fauzan/Stefanus Ariel Setiaji







Original Post

Petugas Imigrasi Bantu Loloskan Eddy Sindoro

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-11-8


Petugas Imigrasi Bantu Loloskan Eddy Sindoro

ADVOKAT Lucas didakwa merintangi penyidikan KPK terhadap Eddy Sindoro, tersangka suap pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Telah melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka ataupun saksi dalam perkara korupsi." Jaksa KPK Abdul Basir membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

Pada 4 Desember 2016, Eddy menghubungi Lucas dan menyampaikan akan menjalani proses hukum di KPK. Lucas menyarankan Eddy tak kembali dan melepaskan status warga negara Indonesia. Kemudian membuat paspor negara lain agar terbebas dari proses hukum di KPK.

Atas saran Lucas, Eddy membuat paspor palsu Republik Dominika dengan nama Eddy Handoyo Sindoro. Ia dibantu Jimmy.

Pada 5 Agustus 2018. Eddy berangkat dari Bangkok,Thailand ke Malaysia. Ketika akan kembali ke Bangkok pada 7 Agustus 2018. ia ditangkap petugas imigrasi Bandara Internasional Kuala Lumpur, karena ketahuan pakai paspor palsu.

Eddy dinyatakan bersalah dan dihukum 3 bulan penjara atau bayar denda 3 ribu Ringgit. Eddy juga bakal dideportasi ke Indonesia.

Lucas menyusun rencana menerbangkan Eddy ke Bangkok-setelah dideportasi-tanpa diketahui imigrasi. Ia minta bantuan Dina Soraya menyiapkan tiket Jakarta-Bangkok untuk Eddy, Jimmy dan Michael, anak Eddy.

Untuk menjemput Eddy dan menerbangkannya ke luar negeri tanpa lewat imigrasi. Dina minta bantuan Dwi Hendro Wibowo alias Bowo, bekas Passenger Officer Angkasa Pura II.

Dina menjanjikan imbalan Rp250 juta. Dina lalu menyerahkan 33 ribu dolar Singapura kepada Bowo. Uang itu dari staf Lucas.

Pada 29 Agustus 20 18, Eddy dideportasi dengan pesawat AirAsia. Dina menyuruh Bowo membeli tiket penerbangan Garuda GA 0866 untuk Eddy, Jimmy dan Michael.

Bowo menyuruh M Ridwan , staf Customer Service Gapura mencetak boarding pass untuk Eddy, Jimmy dan Michael. Bowo juga mengatur petugas imigrasi Andi Sofyar stand by di area imigrasi Terminal 3 untuk pengecekan status cekal Eddy.

gpg







Original Post

KPK Tetapkan Tiga Tersangka Baru Kasus Suap Izin Tower Mojokerto

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-11-8


KPK Tetapkan Tiga Tersangka Baru Kasus Suap Izin Tower Mojokerto

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan kasus suap pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Komisi antirasuah menetapkan tiga tersangka baru. Yakni mantan Wakil Bupati Malang, Ahmad Subhan; Direktur PT Sumawijaya, Achmad Suhawi dan Nabiel Titawano.

"KPK meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan sejalan

dengan penetapan tiga orang lagi sebagai tersangka," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, kemarin.

Nabiel diduga bersama-sama Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group), Ockyanto memberi hadiah atau janji kepada Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa.

Sementara Subhan dan Suhawi diduga bersama-sama Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

(Protelindo), Onggo Wijaya diduga memberi hadiah atau janji kepada Mustafa.

Mustafa diduga menerima sebesar Rp2,75 miliar terkait pengurusan IPPR dan IMB pada Juni 2015. Dengan rincian dari Tower Bersama Group sebesar Rp2,2 miliar dan dari PT Protelindo sebesar Rp550 juta.

"Setelah fee diterima, IPPR dan IMB diterbitkan," ujar Febri.

Febri mengatakan untuk kepentingan penyidikan. Nabiel, Subhan, dan Suhawi telah dice-

gah berpergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan. KPK sudah mengirimkan surat pencegahan itu kepada pihak imigrasi sejak 8 Oktober 2018. Atas perbuatannya itu, ketiga tersangka dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka dalam dua sangkaan, yakni dugaan suap terkait izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada 2015 dan grati fi kasi.

KPK juga menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto, Zainal Abidin; Permit and Regulatory Division Head PT Tower Besama Group, Ockyanto; dan Direktur Operasi PT Protelindo, Onggo Wijaya sebagai tersangka.

GPG







Original Post

Caleg PBB Protes, Ada Juga Yang Desak Gelar Munaslub

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-11-8


Caleg PBB Protes, Ada Juga Yang Desak Gelar Munaslub

Sejumlah caleg Partai Bulan Bintang (PBB) kecewa atas gabungnya Yusril Ihza Mahendra ke kubu petahana, Jokowi. Manuver politik Ketua Umum PBB ini bisa mengganjal partai lolos ambang batas atau parliamentary threshold (PT) 4 persen. Bahkan, ada caleg menyuarakan segera menggelar munaslub.

CALEG PBB dari Dapil II Parepare, Abdul Rahman Saleh mengatakan, bergabungnya Yusril ke Jokowi-Maruf sebagai musibah, khususnya bagi caleg PBB untuk tingkat DPR. Manuver politik Ketua Umum PBB ini dikhawatirkan menggerus elektabilitas caleg tingkat pusat sehingga tidak bisa memenuhi PT 4 persen.

"Paling terkena dampak adalah caleg pusat, karena terkait ambang batas 4 persen yang harus dipenuhi secara nasional," ujarnya, kemarin.

Rahman menduga, hal ini akibat virus pragmatisme sehingga garis partai atau ideologi dikorbankan. "Kami harus ber-

sabar hadapi musibah ini," tandasnya.

Caleg PBB dari Dapil 8 DKI Jakarta, Novel Bamukmin menyebut, langkah yang diambil Yusril untuk menjadi pengacara Jokowi-Maruf telah mencederai amanat dan marwah PBB. Novel menginginkan digelar Munaslub untuk mengganti posisi Yusril dari jabatan Ketua Umum PBB.

"Kalau memang benar dan ini bukan baru sekali saja Yusril Ihza Mahendra bermanuver politik dengan sangat mencederai para ulama, amanat partai, ruh partai dan para kadernya. Sebagai caleg, kami dan kawan-kawan menguruk keras dan akan

melakukan perlawanan dan mendesak segera digelarnya Munaslub untuk segera melengserkan Yusril dari ketum secara tidak hormat," ujarnya.

Meski sejak awal belum memutuskan langkah politiknya dalam pilpres, tapi langkah ditempuh Yusril ini dianggap telah membohongi para caleg. Sebab, Yusril sejak awal masif mengkritik pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Direktur Eksekutif Populi Center, Usep S Ahyar mengatakan, cukup wajar jika di interal PBB saat ini ada gejolak-gejolak. Namun, di meyakini bergabungnya Yusril tidak akan sampai menimbulkan "tsunami" elektoral.

"Tapi saya kira ini tidak akan berpengaruh banyak, yang sampai menyebabkan tsunami elektoral, apalagi PBB bukan partai besar," ujar Usep.

Sementara, mantan Ketua

Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD tak mau banyak berkomentar seputar bergabungnya Yusril sebagai pengacara Jokowi-Maruf.

"Ya terserah Pak Yusril saja, saya kan tidak boleh nilai Pak Yusril, silakan saja," kata Mahfud di Universitas Al Azhar, Jl Sisingamangaraja, Jakarta, kemarin.

Bagi Mahfud, Yusril tahu batasan moralnya. "Ya tidak apa-apa, itu kan urusannya. Pak Yusril tahu batas aturannya, tahu batas moralnya, tahu batasnya, dia sendiri tahu. Kalau jadi terserah dia saja," imbuh Mahfud.

Diektahui, Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra setuju menjadi pengacara pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin.

Yusril menegaskan bertindak sebagai pengacara pasangan-capres-cawapres, bukan pengacara presiden.

"Saya bukan lawyer presiden, tapi pasangan calon. Jadi harus jernih memahami ini," kata Yusril di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Yusril bukan pengacara Jokowi dalam konteks sebagai kepala negara ataupun kepala pemerintahan. Yusril jadi pengacara Jokowi, dan Maruf Amin, sebagai capres-cawapres di Pilpres 2019. Dia bertindak sebagai pengacara profesional.

Yusril mengaku, Timses Jokowi memintanya tak bicara soal partai, hanya mengurus masalah hukum. PBB, kata Yusril, belum menentukan dukungan di Pilpres 2019.

"Waktu ketemu Pak Erick, "ini gimana maksudnya, saya ketua partai jadi lawyer terkait PBB. gimana? Pak Jokowi bilang yang penting Pak Yusril tidak ngomong partai sama sekali. PBB saat ini belum memutuskan support paslon," ujar Yusril.

ssl







Original Post

Fayakhun Merasa Sendirian Dalam Pusaran Kasus

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-11-8


Fayakhun Merasa Sendirian Dalam Pusaran Kasus

NERACA

Jakarta - Anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi merasa sendirian di pusaran kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap dalam pengurusan anggaran di Badan Keamanan (Bakamla) APBN Perubahan 2016.

"Majelis hakim yang mulia, sejak saya ditahan 23 Maret 2018 untuk menjalani proses hukum sampai sekarang, kok saya merasa sendirian dalam pusaran kasus yang membelit saya ini," kata Fayakhun dalam sidang pembacaan nota pembelaan (ple-doi) di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (7/11).

Fayakhun dituntut 10 tahun penjara ditambah denda Rpl miliar subsider 6 bulan ditambah pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok karena dinilai terbukti menerima suap 911.480 dolar AS dari Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah untuk mengurus pengadaan satelit monitoring dan "drone" dalam anggaran Bakamla APBN Perubahan 2016.

"Belum ada rekan DPR yang menjalani ditahan seperti saya, belum ada pengusaha yang ditahan dalam kasus ini, belum ada birokrat yang ditahan seperti saya. Saya merasa sendirian," tambah Fayakhun.

Fayakhun pun berusaha membalikkan logika penerimaan tersebut "Apa iya saya sendirian bisa melakukan penambahan anggaran? Saya cuma anggota DPR biasa, anggota badan anggaran biasa, saya tidak punya kewenangan untuk mengatur rapat, memimpin rapat dan memutuskan hasU rapat. Bahkan saya tidak berwenang menandatangani dokumen apapun mengenai penambahan anggaran Bakamla. Saya bukan siapa-siapa dalam konteks penambahan anggaran Bakamla APBNTP 2016," ungkap Fayakhun, lirih.

Ia mengaku bahwa seniornya di Komisi I DPR TB Hasanudin yang mengenalkannya dengan Kepala Ba-

kamla Arie Soedewo dan staf ahli Bakamla Ali Fahmi Habsyi. Kemudian ada juga Erwin Arief, seorang pengusaha yang merupakan kawan karib Fayakhun yang mengenalkannya dengan Fahmi Darmawasyah.

"Envin yang berkepentingan dengan karir politik saya menawarkan membantu biaya logistik saya. "Itu lah gunanya teman kata Erwin. Saat itu tidak ada terbesil sedikitpun niat jahathari, saya bukan orang jahat, saya tidak mau mengambil yang bukan hak saya apalagi merugikan negara sama sekali tidak pernah ada niat," tambah Fayakhun.

Kesalahan yang diakui Fayakhun hanyalah menerima uang dari Erwin."Uang yang saya terima dari Erwin ternyata diminta Erwin dari Fahmi Darmawansyah, tidak ada yang saya berikan ke teman DPR, juga tidak ada yang digunakan untuk keperluan pribadi saya. Uang itu sepenuhnya saya gunakan sesuatu tujuan awal yaitu kegiatan politik di partai, tidak ada untuk menggerakkan penambahan anggaran Bakamla sepeti yang dituhduh-kan ke saya," tegas Fayakhun.

Ia juga berharap permohonannya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau "justice collaborator" (IC) dapat dikabulkan."Sejak saya mengajukan IC dengan segala risiko yang saya dankelu-arga hadapi. Saya kehilangan teman, saya dimusuhi dan bahkan keluarga saya ikut dijauhi teman. Saya mengakui perbuatan saya, saya bukanlah pelaku utama, saya kooperatif memberikan keterangan kepada penyidik dan penuntut umum, saya mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar dan saya beritikad baik mengembalikan sebagian bantuanyangsayaterimadari Erwin Ariefc" jelas Fayakhun.

Mantan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta itu juga berharap agar hakim dapat memerintahkan jaksa untuk mengusut keterlibatan Ali Fahmi."Saya mohon majelis hakim juga mmpertimbang-kan," tambah Favakhun.

ANT







Original Post

KPU Akan Umumkan 40 Caleg Eks Koruptor

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 11
2018-11-8


KPU Akan Umumkan 40 Caleg Eks Koruptor

JAKARTA, (PR).-

Komisi Pemilihan Umum berencana mengumumkan 40 calon legislatif eks narapidana korupsi yang maju pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Teknis pengumumannya segera dibahas di internal KPU.

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Wahyu Setiawan seusai melakukan diskusi bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Wahyu mengatakan, rencana mengumumkan 40 caleg mantan koruptor itu merupakan saran dari KPK. KPU, tutur dia, menyambut baik hal tersebut dan akan dibahas teknis pengumumannya secara internal. "Kami hadir dalam rangka memenuhi undangan diskusi dari Pak Alex terkait dengan calon anggota legislatif yang mantan napi korupsi," katanya.

Hasil diskusi memberikan saran ke KPU untuk mengumumkan kepada publik 40 mantan napi korupsi yang sekarang menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. "Kami akan segera membahas dalam rapat pleno KPU dan kemungkinan kami akan mengumumkan 40 calon anggota mantan napi tersebut," ujarnya.

Berikutnya, KPU dan KPK akan bekerja sama memberikan sosialisasi dan pendidikan bagi masyarakat luas terutama pemilih agar bersama-sama memerangi politik uang dalam Pemilu 2019. "Kami akan bekerja sama dengan

KPK memberi tahu kepada masyarakat, hal ihwal di mana politik uang itu merupakan cikal bakal korupsi," ucapnya. Wahyu menuturkan, mengumumkan 40 caleg mantan koruptor merupakan bagian dari kewajiban KPU guna memenuhi hak politik pemilih. KPU wajib memberikan informasi yang memadai terkait dengan tahapan pemilu, khususnya dengan calon-calon yang akan dipilih baik itu calon presiden/wakil pre-

siden maupun calon anggota legislatif.

"Jadi ini bagian dari menjaga hak politik pemilih. Memberikan informasi kepada pemilih merupakan kewajiban KPU," tuturnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, koordinasi dan penguatan kerja sama perlu dilakukan, termasuk memberikan pemahaman ke publik terkait dengan mantan napi korupsi yang kembali menjadi calon legis-

latif. Pun soal kesadaran tentang politik uang.

"Dari data KPK, sekitar 69 anggota DPR RI yang sudah diproses, DPRD ada sekitar 150 orang. Kami berharap hasil pemilu legislatif nanti tidak menambah deretan pelaku korupsi," katanya.

Terkait dengan sosialisasi dan pendidikan bagi pemilih, tutur dia, publik perlu memahami politik uang tak hanya berisiko jangka pendek tetapi berisiko melahirkan korupsi yang baru setelah pejabat menjabat.

"Jadi tidak ada lagi seharusnya adagium di masyarakat terima uangnya, tapi jangan pilih calonnya. Justru sekarang sudah saatnya menolak uangnya dan tidak memilih calon-calon yang berupaya memengaruhi suara atau membeli suara," ujarnya.

Seperti diketahui, pertengahan September 2018 lalu Mahkamah Agung membolehkan eks koruptor menjadi calon anggota legislatif, baik tingkat daerah maupun pusat, pada Pemilihan Umum 2019. Larangan itu seperti diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pertimbangan hakim bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017.

"Itu bertentangan dengan UU Pemilu. UU Pemilu membolehkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu," kata Juru Bicara MA, Suhadi, saat itu.

(Ira Vera Tika)







Original Post

Kemenhub Bakal CabutAplikator Mainkan Tarif

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 13
2018-11-8


Kemenhub Bakal Cabut Aplikator Mainkan Tarif

DIREKTUR Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi memastikan regulasi taksi online baru akan rampung pertengahan b ulan November.

"Pak menteri (Budi Karya Sumadi) minta dengan cepat menyelesaikan dan harapan beliau sekitar pertengahan bulan ini atau mungkin paling lambat tanggal 20 November kita sudah bisa kita sosialisasikan," ungkap Budi di Jakarta, kemarin.

Budi menerangkan, peraturan tersebut untuk menggantikan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang sebagian isinya dibatalkan Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu.

Budi memastikan, di dalam peraturan baru akan tetap mengatur masalah tarif dan aspek lainnya seperti keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.

Soal tarif. Budi menyebutkan tarif batas bawah Rp 3.500. Dan, untuk batas atas Rp 6.500.

Dia mewanti-wanti agar operator taksi online mematuhi ketentuan tarif.

Pihaknya akan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar. Pertama, akan diberi-

kan berupa surat peringatan (SP). "Surat peringatan tentu akan memberikan pengaruh terhadap operator," ungkapnya.

Jika masih mengulanginya, Kemenhub akan meminta Kementerian Komunikasi dan informatika untuk menutup aplikasi tersebut.

Bagaimana soal kuota taksi online? Budi menyerahkannya kepada pemerintah daerah. Kecuali untuk daerah yang bersinggungan. Misalnya, seperti Jawa Tengah dan Yogyakarta, kewenangannya akan diambil pemerintah pusat.

Budi mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang melakukan uji publik regulasi taksi online baru. Hal itu dilakukan di beberapa provinsi. seperti Makassar. Surabaya, dan Medan.

"Dalam uji publik ini kami melibatkan perwakilan aliansi, sehingga mereka bisa menyampaikan ke komunitasnya," ucapnya.

Direktur Angkutan Multi Moda Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani menegaskan, pihaknya akan bersiap tegas terhadap pelanggaran tarif. Karena, selama ini taksi online terindikasi melakukannya. Menurutnya, biasanya pelanggaran tarif dilakukan pada waktu tertentu. Seperti pada saat jam sibuk, aplikator taksi online akan menetapkan tarif di atas ketetapan tarif batas atas.

KP J







Original Post

KPK Didesak Jemput Paksa Plt Bupati Lampung Selatan

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-11-08


RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi didesak menjemput paksa Pelaksana Tugas (Plt), Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto. Tak hanya itum KPK juga didesak memeriksa Ketua DPRD serta Kepala Dinas PUPR, Hermansyah Hamidi.

Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) menggelar aksi saat sidang fee proyek Dinas PUPR Lampung Selatan di Kejaksaan Negeri Tinggi Lampung, Rabu (7/11). Saat itu, Nanang Ermanto tak hadir dalam persidangan.

Ketua Geram, Anto mengatakan tindak pidana korupsi telah menggurita hingga setiap pelosok negeri. Untuk Kabupaten Lampung Selatan, korupsi menjadi momok bagi masyarakat dan mencoreng nama baik Provinsi Lampung.

"Karena sangat membahayakan negara, tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa sehingga pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa juga," ujar Anto, dilansir RMOLLampung .

Menurut dia, akibat dari tindak pidana korupsi selain merugikan keuangan negara juga merampas hak-hak rakyat serta bisa menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan.

Anto mengajak elemen pemuda, mahasiswa, buruh tani, kaum miskin kota, khususnya masyarakat Provinsi Lampung, kuatkan barisan jangan takut mengkritisi kibijakan yang merugikan rakyat.

"KPK hendaknya segera memeriksa Kepala Dinas PUPR Hermansyah Hamidi karena diduga kuat terlibat melakukan pengondisian dan menerima suap fee proyek, semasa menjabat sebagai kepala Dinas PUPR Lampung Selatan pada tahun 2016 sampai 2017," ujarnya. [lov]

https://hukum.rmol.co/read/2018/11/08/365319/KPK-Didesak-Jemput-Paksa-Plt-Bupati-Lampung-Selatan-




Original Post

Perlukah larangan legislator bertemu konstituen selama kampanye?

Media Online Antara
2018-11-08


Semarang (ANTARA News) - Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak ada larangan bagi calon anggota legislatif petahana untuk bertemu konstituennya selama reses meski pada masa kampanye Pemilu 2019.

Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dalam UU No. 2/2018 mewajibkan wakil rakyat menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.

Dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan "kunjungan kerja secara berkala" adalah kewajiban anggota DPR untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPR.

Dalam penjelasan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan kepada pemilih di daerah pemilihannya pada setiap masa reses dan masa sidang melalui perjuangan politik yang menyangkut aspirasi pemilihnya.

Akan tetapi, bila dalam kunjungan kerja secara berkala itu melakukan kampanye, caleg petahana terancam pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta. Dia dianggap berkampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya, misalnya, menemukan sejumlah pelanggaran selama reses (masa istirahat dari kegiatan bersidang) anggota DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, karena ada dugaan mereka berkampanye.

Bahkan, kata anggota Bawaslu Hadi Margo, Rabu (7/11), warga sempat mengusir anggota pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan di kawasan Gunung Anyar yang sedang bertugas melakukan pengamatan pada saat caleg petahana melakukan kegiatan selama reses.

Sementara itu, di Jawa Tengah, menurut Ketua Bawaslu Provinsi Jateng M. Fajar Saka, tidak ada kejadian seperti itu. Namun, ada beberapa yang diberi arahan oleh bawaslu kabupaten/panwaslu kecamatan agar selama reses tidak dimanfaatkan untuk kampanye Pemilu 2019.

Bahkan, Bawaslu Provinsi Jateng tidak melakukan pengawasan secara khusus terhadap calon anggota legislatif petahana yang melakukan kegiatan selama reses. Pihaknya melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan peserta pemilu, baik caleg petahana maupun baru.

Ia mengatakan bahwa pihaknya memedomani Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Perbawaslu ini menjadi landasan hukum bagi jajarannya, mulai dari panwaslu desa/kelurahan, kecamatan, bawaslu kabupaten/kota, hingga Bawaslu Provinsi Jateng, ketika menemukan pelanggaran pemilu.

Tidak Masalah

Bagi calon anggota DPR RI Dewi Aryani tidak masalah kehadiran panwaslu di setiap kegiatannya sebagai wakil rakyat di Daerah Pemilihan Jateng IX (Kabupaten Brebes, Tegal, dan Kota Tegal) selama reses.

Dewi Aryani yang maju kembali sebagai caleg dari PDIP di Dapil 9 Jateng pada Pemilu Anggota DPR RI 2019 malah mempersilakan panwaslu untuk mengikuti acaranya.

Mereka menjalankan tugas dan Dewi Aryani menghormatinya selama mereka juga menjaga etika, kecuali mereka membuat masalah atau mencari-cari masalah, barulah dia protes.

Dewi juga meminta Bawaslu harus bisa membedakan antara kegiatan dewan dan kampanye oleh sejumlah caleg petahana agar tidak terburu-buru menyangka mereka melanggar aturan main pemilu.

Dewi yang maju kembali sebagai caleg di Dapil 9 Jateng pada Pemilu Anggota DPR RI 2019 menekankan bahwa Bawaslu harus menelusuri temuan itu tanpa tebang pilih.

Ia lantas mencontohkan aktivitasnya sebagai anggota Komisi IX (Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan) di Kabupaten Brebes, Senin (15/10), ketika menyosialisasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Acara yang bertempat di Gedung PGRI, Jalan Taman Siswa, Saditan, Brebes dihadiri pejabat Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Bupati Brebes Idza Priyanti, pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, dan pejabat BPJS.

Keberadaan aparatur sipil negara (ASN) ini bukan menghadiri kampanye, melainkan menghadiri sosialisasi Germas dan penyerahan secara simbolis Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kartu ini dialokasikan untuk 1.231.044 jiwa penduduk Kabupaten Brebes.

Dengan demikian, kata Dewi, Bawaslu harus dapat membedakan mana kegiatan kemitraan komisi dan kampanye karena pada dasarnya calon presiden petahana maupun caleg patahana "lmasih melaksanakan kegiatan kenegaraan dan kemitraan hingga masa tugasnya berakhir.

Taat Aturan

Kendati demikian, Dewi sebagai caleg petahana tetap memperhatikan aturan-aturan kampanye, baik UU No. 7/2017 tentang Pemilu maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No. 23/2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dewi mengetahui ada larangan bagi pelaksana dan/atau tim kampanye melibatkan aparatur sipil negara dalam kegiatan kampanye, sebagaimana ketentuan di dalam UU Pemilu maupun PKPU Kampanye Pemilu.

Mereka juga dilarang melibatkan ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.

Larangan lainnya, melibatkan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Aturan tersebut juga melarang tim kampanye melibatkan pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural, anggota TNI/Polri, kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Sepanjang calon anggota DPR RI petahana tidak meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu, kegiatannya selama reses yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu tidak melanggar undang-undang.

Jika ada larangan caleg petahana melakukan kegiatan selama reses pada masa kampanye, tampaknya tidak perlu kehadiran jajaran bawaslu di setiap aktivitas wakil rakyat menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.*





Pewarta: KliwonEditor: Erafzon Saptiyulda ASCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/766159/perlukah-larangan-legislator-bertemu-konstituen-selama-kampanye




Original Post

Dicari, Pahlawan Hukum

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 22
2018-11-8


Dicari, Pahlawan Hukum

INDONESIA lahir sebagai negara bukanlah hasil dari pemberian atau hadiah dari penjajah. Indonesia lahir berasal dari rahim para pahlawan yang telah berjuang tanpa lelah dan rasa takut, bahkan mengorbankan harta benda sampai nyawa hanya untuk mengejar dan melahirkan negara yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan negara-negara lain. Indonesia lahir didasarkan keluhuran martabat para pahlawan yang bergerak di segala medan perjuangan.

Pahlawan kemerdekaan sudah kita tempatkan dalam suasana yang penuh penghormatan dan rasa takzim. Kini kita bertekad mempertahankan, mengisi, dan membangun Indonesia supaya harapan para pahlawan dapat terwujud yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bangunan Indonesia telah ada dan terisi dengan berbagai keberhasilan yang dilakukan oleh para putra putri terbaiknya. Seluruh elemen masyarakat berusaha mengembangkan bangunan Indonesia ini supaya lebih maju lagi.

Sudah banyak prestasi yang diraih oleh bangsa Indonesia, tetapi persoalan terbesar dari bangsa Indonesia saat ini selain dari masalah ekonomi adalah masalah pembangunan Hukum yang termasuk masalah penegakan hukum. Penegakan hukum telah menampakkan wajah bengis terhadap the power less, tetapi lemah terhadap the power. hukum seolah-olah melindas golongan yang tidak punya kekuatan baik kekuatan ekonomi, sosial maupun politik. Akan tetapi, hukum sangat lemah apabila berhadapan dengan orang-orang yang punya kekuatan tadi. Hukum

seolah-olah telah kehilangan tajinya untuk menancapkan kukunya. Equality before the law telah menjadi jargon kosong dan merupakan teori hampa yang diajarkan di fakultas-fakultas hukum seluruh Indonesia.

Kondisi berhukum kita yang terjadi sekarang ini betul-betul sangat memprihatinkan. Cara berhukum yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan elemen bangsa lainnya telah mengarahkan pada suasana berhukum yang tidak tertib. Statement hukum yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum dalam menanggapi suatu kejadian di dalam masyarakat kadang-kdang menghina akal sehat, sedangkan masyarakat juga senang menciptakan kegaduhan sehingga benar-benar telah tercipta apa yang disebut dengan suasana disorder.

Kehidupan berhukum kita yang seperti sekarang ini di samping menimbulkan antipati dari masyarakat, juga rasanya tidak salah apabila kita merindukan kembali sosok pahlawan di bidang hukum. Sejak Indonesia merdeka, tokoh hukum kita tidak pernah beranjak dari tiga legenda pendekar hukum yaitu Hakim Agung Subekti, Jaksa Agung Sugiarto, dan Kapolri Jenderal Hoegeng, walaupun dalam dekade yang lalu ada juga tokoh hukum kita yaitu Hakim Agung Bismar Siregar dan Jaksa Agung Baharudin Lopa. Mereka inilah yang telah menorehkan tinta emas di belantika hukum dengan sepak

terjangnya yang mementingkan etika, keadilan, integritas, dan tanggungjawab kepada keluhuran jabatannya. Hukum benar-benar mereka ciptakan bak dewi keadilan yang mengayomi seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, di bidang pembangunan hukum kita mengenal sosok Mochtar Kusumaatmadja yang telah mengegolkan konsep hukum laut kepulauan sehingga kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan hukum yang di dalamnya termasuk lautan yang berada di antara dan/atau pulau-pulau di sekitarnya.

Perlu revolusi

Menghadapi suasana

berhukum kita seperti sekarang, diperlukan revolusi di bidang hukum. Hukum sebagai entitas atau institusi netral harus dikembalikan kepada wujudnya yang semula yaitu sebagai instrumen atau alat menjaga ketertiban masyarakat. Tanpa hukum, masyarakat akan menjadi seperti serigala liar yang kerjanya membinasakan, tanpa hukum masyarakat akan chaos dan akhirnya akan terjadi disintegrasi, intoleran, dan revolusi sosial yang hanya akan menghancurkan bangsa dan negara.

Hukum tanpa kekuasaan adalah hanya angan-angan. Oleh karena itu, dalam berhukum diperlukan legal apparatus (sebagai alat perlengkapan negara) yang akan menjalankan hukum itu

sendiri. Penegakan hukum hanya akan berjalan baik manakala dilaksanakan oleh penegak hukum yang baik walaupun hukum yang dijalan-kannya itu masih kurang baik. Taverne dari Belanda pernah mengatakan beri aku polisi, jaksa, dan hakim yang baik, dengan hukum yang jelek pun akan diciptakan hasil yang baik. Jadi, faktor aparatur penegak hukum inilah yang menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum.

Berhukum yang baik perlu dilakukan oleh lembaga penegakan hukum, negara, dan masyarakat. Masing-masing tidak boleh melakukan obstructing justice. Penegak hukum harus betul-betul menegakkan hukum tanpa diskriminatif, dan selalu berpedoman kepada doktrin supremacy of moral, negara juga jangan melakukan apa yang disebut obstructing justice dan masyarakat jangan sampai melakukan ketidak-taatan kepada hukum atau menerabas hukum. Hukum harus mejadi panglima bagi siapa pun yang ada di Indonesia dalam menyelesaikan berbagai persoalan

masyarakat.

Pahlawan di bidang hukum sungguh sangat dinantikan. Lembaga penegakan hukum harus dengan kesadaran sendiri melakukan reevaluasi, reorientasi, dan reengineering terhadap mekanisme kerja dan praktik-praktik penegakan hukum yang dilakukan karena sudah banyak kririk yang dilontarkan masyarakat atas ketidakpuasan melihat penegakan hukum yang jauh dari cita-cita. Aparatur pemerintah lainnya juga harus betul-betul menghindarkan diri dari perilaku yang melawan hukum, praktik korupsi yang selama ini terjadi betul-betul sudah

sangat akut. Bayangkan, berdasarkan rilis KPK telah ditangkap dan diadili 100 kepala daerah karena melakukan korupsi, belum lagi anggota legislatif dan yudikatif. Praktik korupsi telah meruntuhkan moral masyarakat untuk taat kepada hukum.

Pahlawan hukum tidak per-lulah digambarkan seperti Rambo, tetapi cukup mereka dapat menjalankan hukum dengan cara yang baik (due process of law}, orientasinya adalah keadilan bagi semua orang dan selalu menjaga keluhuran serta martabat profesinya. Masyarakat juga harus dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik menerabas hukum, ketidakpuasan terhadap hukum haruslah dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum. Semua elemen masyarakat harus bersepakat tegakkan hukum walaupun dunia akan runtuh, fiatjustitita roeat coulum.***

Edi Setiadi







Original Post

Bupati Purbalingga Pakai Uang Suap untuk Wayangan

Media Online Okezone
2018-11-08


SEMARANG — Perantara suap terhadap bupati nonaktif Purbalingga Tasdi, Librata Nababan, mengungkap permintaan sejumlah uang oleh mantan politikus PDI Perjuangan itu untuk kegiatan wayangan yang akan digelar di kabupaten tersebut.

Hal tersebut diungkap Librata saat menjadi saksi dalam sidang dugaan suap terhadap Bupati Purbalingga, di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (7/11/2018).

Menurut Librata, ungkapan itu disampaikan Tasdi saat bertemu di Stasiun Gambir Jakarta. Ia menjelaskan saat bertemu itu Tasdi mengatakan, "Pusing gue ada wayangan".

Permintaan tersebut oleh Librata disampaikan kepada Hamdani Kosen, Direktur Utama PT Buaran Megah Sejahtera yang merupakan pelaksana proyek Islamic Center Kabupaten Purbalingga. Saksi sendiri mengungkapkan besaran uang yang disepakati akan diberikan sebesar Rp25 juta.

Saksi juga mengungkapkan permintaan uang sebesar Rp500 juta yang disebut sebagai bagian dari fee proyek Islamic Center. "Terdakwa juga pernah menyampaikan permintaan untuk meminjam uang, besarnya Rp300 juta," kata saksi dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Antonius Widijantono itu, dikutip dari semarangpos.com.

Saksi lain yang diperiksa dalam sidang tersebut, Hamdani Kosen mengakui pernah memberikan uang Rp100 juta yang merupakan permintaan Librata Nababan. Ia juga mengakui uang tersebut akan diberikan kepada terdakwa Tasdi.

Sebelumnya, bupati nonaktif Purbalingga Tasdi didakwa menerima suap serta gratifikasi dari pengusaha serta bawahannya di pemerintah kabupaten tersebut.

(Baca Juga : )

Jaksa Penuntut Umum dari KPK mendakwa mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, itu dengan dakwaan kumulatif. JPU Kresno Anto Wibowo mengatakan pada dakwaan pertama, Tasdi didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU No. 31/1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut dia, terdakwa menerima suap Rp115 juta yang merupakan fee dari pelaksana proyek pembangunan Islamic Center Purbalingga Tahap II.

(Baca Juga : )

(erh)

https://news.okezone.com/read/2018/11/08/512/1974877/bupati-purbalingga-pakai-uang-suap-untuk-wayangan




Original Post

KPK Hargai Sikap Kooperatif Bupati Bekasi

Media Online Republika Online
2018-11-08


eneng telah mengembalikan uang suap perizinan proyek pembangunan MeikartaREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai sikap kooperatif dari Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yassin. Diketahui, Neneng telah mengembalikan uang suap perizinan proyek pembangunan Meikarta kepada KPK sekitar Rp 3 miliar.

"Yang bersangkutan telah mengembalikan uang pada KPK sekitar Rp 3 miliar. Jumlah itu merupakan sebagian dari yang diakui pernah diterima yang bersangkutan terkait perizinan proyek Meikarta. Secara bertahap akan dilakukan pengembalian berikutnya," kata jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Rabu (7/11).

Selain Neneng Hasanah Yassin, tersangka Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi juga telah mengembalikan uang yang pernah diterima pada tanggal 15 Oktober 2018 sebelum peristiwa tangkap tangan dilakukan, yaitu sejumlah 90 ribu dollar Singapura.

"Kami hargai sikap koperatif tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan telah mengantongi komunikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta. Termasuk, percakapan petinggi Lippo Group dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. "KPK telah mendapatkan bukti komunikasi sejumlah pihak terkait dugaan suap proyek Meikarta ini," kata Febri.

Febri menuturkan dari bukti komunikasi tersebut, semakin memperkuat dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, terkait dengan kepentingan Lippo Group, selaku pengembang megaproyek \\'Kota Baru\\' itu. Proyek Meikarta digarap oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk.

"Dari rangkaian pemeriksaan KPK terhadap lebih dari 40 saksi dan tersangka, sejumlah keterangan terus menguat, bahwa dugaan suap yang diberikan terkait dengan kepentingan perizinan Meikarta sebagai proyek Lippo group," jelasnya.

Adapun, pada Rabu (7/11), penyidik KPK juga memeriksa Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Selain dimintai keterangan, penyidik juga mengambil sampel suara Neneng. Untuk keperluan pembuktian.

Usai menjalani pemeriksaan, Neneng menyatakan bakal mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus suap Meikarta tersebut. Diketahui, Neneng telah mengajukan permohonan sebagai Justice Collaborator (JC).

Terkait, pengambilan sampel suaranya, menurutnya diperlukan untuk mengungkap pihak lain yang terlibat, termasuk korporasi. Mengingat, sejumlah petinggi Lippo Group beberapa kali melakukan pertemuan dengan Neneng.

"(Soal keterlibatan pihak lain) Lihat faktanya saja, cuma cek voice," kata Neneng.

KPK baru saja menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Selain Neneng dan Billy, juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

pihak yang diduga pemberi suap, Billy, Taryadi, Fitra dan Henry Jasmen disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara yang diduga menerima suap, Neneng, Jamaludin, Sahat, Dewi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Neneng mendapat pasal tambahan yakni diduga penerima gratifikasi dan disangkakan melanggar Pasal 12B -Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/11/08/phumhy354-kpk-hargai-sikap-kooperatif-bupati-bekasi




Original Post

Media