Kasus Eddy Sindoro, KPK Tanggapi Bantahan Ditjen Imigrasi

Media Online Republika Online
2018-11-09


Salah satu pegawai Ditjen Imigrasi disebut ikut membantu pelarian Eddy Sindoro.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pihak Direkotrat Jenderal (Ditjen) Imigrasi yang membantah bahwa pegawainya terlibat membantu pelarian mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro. Salah satu pegawai Ditjen Imigrasi disebut dalam dakwaan Lucas, pengacara Eddy Sindoro.

"Kami membaca informasi bahwa pihak imigrasi membantah keterlibatan salah satu pegawainya yang namanya muncul pada dakwaan terhadap Lucas," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (8/11).

Lucas merupakan seorang pengacara yang menyarankan Eddy melepas status warga negara Indonesia untuk membuat paspor negara lain. Tujuannya agar lepas dari jerat hukum sejak Eddy ditetapkan sebagai tersangka pada 21 November 2016.

"Perlu kami sampaikan bahwa KPK telah menguraikan pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini, termasuk salah satu pegawai imigrasi yang diduga memiliki peran dan menerima sejumlah uang," ucap Febri.

Lebih lanjut, Febri menyatakan, bahwa dalam proses penyidikan di KPK, petugas imigrasi itu telah diperiksa dalam proses penyidikan di KPK dan mengembalikan uang Rp 30 juta yang diduga diterima sebelumnya terkait dengan perkara ini. Pengembalian tersebut, ungkap Febri, masuk sebagai salah satu bukti di mana nantinya pada persidangan akan dibuka bersamaan dengan bukti-bukti lainnya.

"Kami harap hal itu bisa memperjelas informasi terkait perkara ini dan karena proses ini sedang di persidangan, ada baiknya kita hormati dan simak persidangan yang terbuka untuk umum ini," tuturnya.

Dalam dakwaan terhadap Lucas, diketahui petugas imigrasi itu bernama Andi Sofyar. Andi juga pernah diperiksa KPK pada 4 Oktober 2018 sebagai saksi untuk tersangka Lucas saat itu dalam proses penyidikan kasus menghalangi penyidikan perkara suap pengajuan Peninjauan Kembali (PK) pada PN Jakarta Pusat dengan tersangka Eddy Sindoro.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/11/08/phv8mq409-kasus-eddy-sindoro-kpk-tanggapi-bantahan-ditjen-imigrasi




Original Post

KPK: tuntutan Zumi melalui pertimbangan yang cukup

Media Online Antara
2018-11-09


Jakarta (ANTARA News) - Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan, tuntutan delapan tahun penjara terhadap Gubernur Jambi 2016-2021, Zumi Zola Zulkifli, melalui pertimbangan yang cukup.

"Tuntutan itu sudah dengan pertimbangan yang cukup, yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kemudian diusulkan pada pimpinan," kata Febri, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, KPK melihat bahwa dalam beberapa kali pemeriksaan dan pada proses persidangan terhadap Zumi Zola terbaca bahwa yang bersangkutan mengakui beberapa perbuatannya sehingga tuntutannya menjadi delapan tahun penjara.

"Mungkin poin yang juga penting setelah proses hukum terhadap Zumi Zola ini bagaimana dengan pihak lain yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum juga harus dimintakan pertanggungjawabannya itu yang sedang didalami saat ini terkait dengan dugaan aliran dana pada sejumlah anggota DPRD (Provinsi Jambi)," tuturnya.

Selain itu, lanjut Febri, KPK juga akan melihat lebih jauh dari fakta-fakta persidangan yang ada dan juga melihat kesesuaian antara satu bukti dengan bukti yang lain serta dalam putusan hakim nantinya.

"Hakim kan akan menilai juga dari fakta persidangan siapa yang terbukti menerima aliran dana dengan informasi informasi awal yang sudah dibuka di persidangan. Jadi, aliran pada anggota DPRD menjadi salah satu poin yang diperhatikan oleh KPK," ungkap Febri.

Sebelumnya, Zumi Zola Zulkifli dituntut delapan tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Tuntutan itu karena Zumi dinilai terbukti menerima gratifikasi dan memberikan suap kepada anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2017 dan 2018. "Agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Zumi Zola Zulkifli secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 8 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti 6 bulan kurungan," kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Iskandar Marwanto dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis. Tuntutan itu berdasarkan pasal 12 B dan pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP. JPU juga meminta pencabutan hak politik Zumi Zola. "Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Zumi Zola Zulkifli berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," ungkap Iskandar. Terkait permohonan "justice collaborator" (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, JPU KPK menolak permohonan JC Zumi. Terhadap permohonan "justice collaborator" yang diajukan terdakwa Zumi Zola pada 25 Oktober 2018, jaksa berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan, karena terdakwa Zumi Zola adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara tersebut baik sebagai penerima gratifikasi maupun sebagai pemberi suap terkait pengesahan APBD TA 2017 dan APBD TA 2018.Pewarta: Benardy FerdiansyahEditor: Ade P MarboenCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/766536/kpk-tuntutan-zumi-melalui-pertimbangan-yang-cukup




Original Post

MA Perbolehkan Pengurus Parpol Nyaleg Anggota DPD

Media Online Metro TV News
2018-11-09


Jakarta: Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 26 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD. Dengan putusan itu, pengurus parpol boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPD pada Pemilu 2019.

Dilansir dari salinan putusan MA nomor 65/P/HUM/2018 yang diterima Medcom.id, MA menyatakan pasal 60A PKPU 26 tahun 2018 bertentangan dengan peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi.



"Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," bunyi amar putusan dalam salinan tersebut.

Pasal 60A PKPU 26 tahun 2018 merupakan aturan tambahan yang tidak ada dalam peraturan sebelumnya. Pasal itu ditambahkan KPU sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya melarang pengurus parpol mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

Melalui Pasal 60A PKPU 26, KPU mewajibkan calon anggota DPD yang merupakan pengurus parpol agar melepaskan jabatannya yang dibuktikan dengan surat pengunduran diri dari kepengurusan.

Oesman Sapta Odang (OSO), Ketua Umum Partai Hanura yang sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat dan tercantum dalam daftar calon sementara (DCS) dengan aturan sebelumnya, dicoret KPU dari daftar calon tetap (DCT) anggota DPD karena yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dari kepengurusan partai pasca MK mengeluarkan putusan tersebut.

OSO kemudian mengajukan gugatan uji materi PKPU 26 tahun 2018 ke MA. OSO berpendapat PKPU 26 tahun 2018 tersebut melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 5 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

25 Oktober 2018, tiga hakim MA yang menangani perkara ini, yaitu Supandi, Yulius, dan Is Sudaryono memutuskan mengabulkan gugatan OSO. Dalam pertimbangan hukumnya, MA menilai pasal 60A PKPU 26 tahun 2018 tidak mengikuti asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya terkait dengan asasdapat dilaksanakan , dan asasketertiban dan kepastian hukum .

Kedua asas itu tertuang dalam Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, MA juga menilai pasal tersebut bertentangan dengan sifat putusan MK yang memiliki prinsip berlaku prospektif ke depan.

"Menyatakan Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang telah mengikuti Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017."

Putusan MK dan PKPU 26 tahun 2018 yang melarang pengurus parpol nyaleg anggota DPD sendiri baru dikeluarkan setelah proses pendaftaran telah berjalan. Dengan dikeluarkannya putusan MA ini, maka ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada caleg anggota DPD pengurus parpol yang sebelumnya telah mendaftar ke KPU. (JMS)

http://news.metrotvnews.com/peristiwa/yKXQwj4N-ma-perbolehkan-pengurus-parpol-nyaleg-anggota-dpd




Original Post

Jaksa Sebut Semua Anggota DPRD Jambi Terima Suap

Media Cetak Koran Tempo Halaman 5
2018-11-9


Jaksa Sebut Semua Anggota DPRD Jambi Terima Suap

Duit ketuk palu APBD diduga berawal dari permintaan Dewan.

maya.puspitasari@tempo. co. id

JAKARTA Jaksa

penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan semua

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jambi terlibat dalam kasus duit "ketuk palu" pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi. Jaksa penuntut umum KPK, Tri Anggoro Mukti, menyebutkan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli terbukti menyuap semua anggota Dewan untuk mengesahkan APBD tahun anggaran 2017 dan 2018.

"Berdasarkan fakta persidangan, dapat diyakini bahwa para anggota DPRD Provinsi Jambi mengetahui dan menghendaki adanya uang ketuk palu sehingga terhadap mereka patut dimintai pertanggungjawaban," kata Tri saat membacakan tuntutan Zumi Zola di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Dalam surat tuntutan, jaksa mengungkapkan bahwa semua pimpinan dan anggota DPRD Jambi menerima uang ketuk palu Rp 12,94 miliar untuk pengesahan APBD 2017. Menurut jaksa, pembe-

rian suap itu berawal dari permintaan para anggota Dewan.

Dari total 55 anggota Dewan, hanya dua yang tak menerima karena sudah mundur dari DPRD, yakni Masnah dan Bayu Suseno. Sedangkan untuk APBD 2018, Zumi menjanjikan duit senilai Rp 3,4 miliar. Uang itu telah diterima oleh 12 anggota Dewan. Mereka adalah Supriyono, M. Juber, Ismet Kahar, Tartiniah, Popriyanto, Mayloeddin, Sufardi Nurzain, Gusrizal, Elhelwi, Tadjudin Hasan, Parlagutan Nasution, dan Cekman.

Jaksa penuntut umum KPK menuntut Zumi dihukum 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Selain dinyatakan terbukti menyuap, Zumi disebut terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha sebesar Rp 37,478 miliar, US$ 183,3 ribu atau setara dengan Rp 2,6 miliar (kurs Rp 14.500), Sin$ 100 ribu atau sekitar Rp 1 miliar (kurs Rp 10 ribu), dan 1 mobil Toyota Alphard.

Jaksa meminta hakim mencabut hak politik kader Partai Amanat Nasional itu selama lima tahun setelah menjalani masa hukuman. Jaksa menolak permohonan Zumi menjadi justice collaborator atau tersangka yang bekerja sama.

"Alasannya, Zumi adalah aktor utama dan yang paling bertanggung jawab sebagai penerima gratifikasi maupun pemberi suap," kata jaksa Iskandar Marwanto.

Sejumlah saksi dalam persidangan mengaku menjadi perantara suap dan telah menyetorkan uang tersebut kepada para anggota Dewan. Salah satunya mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Arfan, yang telah divonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi pada 25 April lalu. Keterangan itu dibantah sebagian anggota Dewan. Meski begitu, jaksa mengabaikan sangkalan dari anggota DPRD. Jaksa lebih percaya kepada saksi yang menyebut adanya duit pelicin dalam pengesahan anggaran. "Mereka punya

bukti yang kuat dan sudah mengembalikan uang,"ujar Tri.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan lembaganya tengah

mengembangkan kasus ini untuk mencari bukti anggota Dewan yang menerima duit ketuk palu. "Kami akan lihat fakta persidangan dan putusan hakim

nanti," tuturnya.

Anggota DPRD Jambi dari Fraksi Golkar, M. Juber, mengatakan uang ketuk palu di kalangan Dewan sudah biasa. Adapun Zumi mengatakan akan menyiapkan pleidoi atas tuntutan jaksa. "Saya akan ikuti proses hukum berikutnya."

MAYA AYU PUSPITASARI/ ANDITARAHMA / ROSSENO AJI NUGROHO/ Maya Ayu Puspitasari







Original Post

Zumi Zola Dituntut Delapan Tahun Penjara

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-11-9


Zumi Zola Dituntut Delapan Tahun Penjara

DIAN FATH RISALAH

KPK menolak permohonan Zumi sebagai justice collaborator.

JAKARTA - Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola Zulkifli dituntut delapan tahun penjara ditambah denda Rp l miliar subsider enam bulan kurungan. Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyatakan terdakwa terbukti menerima gratifikasi dan memberikan suap kepada anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2017 dan 2018.

Terdakwa Zumi Zola Zulkifli secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata JPU KPK Iskandar Marwanto dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (8/11).

Jaksa juga menuntut hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak terdakwa

selesai menjalani pidana pokok. Selain itu, JPU KPK menolak permohonan Zumi sebagai justice collaborator (JC) atau saksi pelaku.

JPU berpendapat permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan karena terdakwa Zumi Zola merpakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara tersebut, baik sebagai penerima gratifikasi maupun sebagai pemberi suap. "Keterangan terdakwa yang diungkapkan di dalam penyidikan maupun di sidang pengadilan belum signifikan dan belum bersifat menentukan untuk membongkar pelaku tindak pidana lain ataupun untuk membongkar adanya tindak pidana korupsi lain," kata JPU KPK lainnya, Ann Karniasari.

Menurut jaksa, Zumi Zola terbukti melakukan dua dakwaan. Pertama, ia bersama asisten pribadinya, Apif Firmansyah; teman kuliahnya, Asrul Panda-potan Sihotang; dan Kepala Bidang Bina Marga PUPR Jambi, Arfan telah menerima gratifikasi sejumlah Rp 37,478 miliar, 183.300 dolar AS, 100 ribu dolar Singapura, dan 1 mobil Alphard nomor polisi D-1043-VBM.

Hadiah itu diterima dari para rekanan, di antaranya Muhammad Imadudin alias Iim, Agus

Herianto. Endria Putro, Nicko Handi, Rudy Lidra, Jeo Fandy Yoesman alias Asiang, Hardono alias Aliang, Yosan Tonius alias Atong, Andi Putra Wijaya alias Andi Kerinci, Kendry Ariyon alias Akeng, dan Musa Effendi.

Dakwaan kedua, terkait pengesahan APBD TA 2017, terdakwa bersama Apif memberikan uang kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi mencapai Rp 12,94 miliar.

Menanggapi tuntutan itu, Zumi mengaku tetap mengikuti proses hukum selanjutnya. "Terima kasih, kita akan ikuti proses selanjutnya," katanya.

Kuasa hukum Zumi meminta waktu 10 hari untuk menyusun pleidoi yang akan dibacakan oleh Zumi. Ketua majelis hakim Yanto memutuskan akan kembali melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan pleidoi pada Kamis (22/n).

Pada sidang sebelumnya, Senin (29/10), Zumi Zola mengaku menyesal sudah menerima gratifikasi maupun memberikan suap kepada anggota DPRD Jambi. Ia merasa perbuatan itu telah menyusahkan masyarakat Jambi. "Dari awal penyidikan sampai sidang, saya berkomitmen kooperatif dan saya mengakui apa yang saya terima," kata Zumi Zola.

Zumi menjelaskan, dari tahun pertama menjadi gubernur, dia sudah mendapat tekanan dari DPRD. Zumi awalnya menolak untuk memberikan uang ketok palu itu. Namun, ia mengaku kalah posisi dan masalah makin membesar.

"Saya mohon bapak ibu jaksa dan hakim yang mulia mempertimbangkan (pengajuan JC) dan apa-apa yang sudah saya terima akan saya pertanggungjawabkan secara hukum, tapi apa-apa yang tidak saya terima mohon jangan dibebankan ke saya," kata Zumi.

Dalam sidang itu, Zumi Zola juga mengakui seluruh penerimaan hadiah untuk dirinya maupun anggota keluarganya seperti dalam dakwaan. "Kemarin kepada penyidik saya sampaikan memang semua saya terima, baik untuk pribadi maupun keluarga saya. Saya akui semua," kata Zumi Zola.

Zumi juga mengaku menyediakan baliho untuk adiknya, Zumi Laza, yang maju menjadi calon wakil wali kota Jambi. Dia meminta Apif membantu keperluan Zumi Laza tersebut. "Saya katakan tolong dibantu dengan menyampaikan pesan itu kepada Apif," kata Zumi.

Pemberian Untuk Zumi Zola dan Keluarga

1. Biaya akomodasi pengurus DPD PAN Kota Jambi saat pelantikan Zumi Zola pada Februari 2016 senitai Rp75juta. 2. Biaya pembelian dua unit mobil ambulans yang akan dihibahkan Zumi Zola dan Zumi Laza kepada DPD PAN Kota Jambi senilai Rp 274 juta 3. Pembayaran pembuatan 10 spanduk dan sewa 10 titik lokasi billboard sejumlah Rp 70 juta. 4. Pembayaran kekurangan sewa dua tahun kantor DPD PAN Kota Jambi di Jalan M Yamin, Kota Baru, Jambi, pada April 2016 sejumlah Rp 60 juta. 5. Biaya acara Pisah Sambut Muspida pada Mei 2016 sejumlah Rp 500 juta 6. Pembelian 10 hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 2016 sejumlah Rp 156 juta. 7. Kampanye Pilkada Bupati Muaro Jambi yang mengusung Masnah Busro dan Bambang Bayu Suseno sejumlah Rp 3,3 miliar. 8. Membayar jasa event organize(EO] kegiatan buka puasa bersama di Masjid Agung Al Falah senilai Rp 250 juta pada Maret dan April 2017. 9. Biaya survei elektabilitas Zumi Laza sejumlah Rp 150 juta. 10. Biaya notaris pada Februari 2017 sejumlah Rp 64 juta pada Februari 2017. 11. Biaya umrah Zumi Zola dan keluarganya sejumlah Rp 300 juta pada Februari 2017. 12. Uang Rp 600 juta untuk anggota DPRD Jambi agar LPJ Zumi Zola diterima. 13. Biaya sewa 10 unit mobil Mitsubishi Triton untiik sosialisasi/kampanye pasangan Masnah dan Bambang Bayu Suseno senilai Rp 260 juta. 14. Pembayaran baju gamis Muslimah dalam rangka sosialisasi/kampanye pasangan Masnah dan Bambang Bayu Suseno sejumlah Rp 200 juta. 15. Pembelian sapi dalam rangka acara Zumi Zola di Kabupaten Tanjung Jabung sejumlah Rp 50 juta 16. Dana Rp 500 juta untuk melobi Dana Alokasi Khusus IDAK) Provinsi Jambi ke Jakarta. 17. Diberikan kepada Agus Rubiyanto alias Agus Triman selaku Ketua DPRD Kabupaten Tebo sejumlah Rp 2 miliar. 18. Membiayai kampanye pasangan Masnah dan Bambang Bayu Suseno sejumlah Rp 5 miliar pada 2017. 19. Uang Rp 6 miliar diserahkan kepada Zulkifli Nurdin selaku orang tua Zumi. 20. Uang Rp 1 miliar guna keperluan ibunda Zumi Zola. 21. Pembelian hewan kurban atas nama Zumi Zola se^ banyak 25 ekor senilai Rp 400 juta pada Agustus 2017. 22. Biaya operasional Zumi pada Februari 2017 senilai Rp 1 miliar. 23. Membayar uang jahit pakaian yang akan digunakan Zumi untuk pelantikan gubernur pada 12 Februari 2016 sejumlah Rp 48 juta dan biaya hotel Rp 20 juta. 24. Kebutuhan Zumi selama kunjungan ke Amerika Serikat sejumlah 20 ribu dolar Amerika. 25. Uang sejumlah Rp 10 miliar diserahkan kepada Zulkifli Nurdin yang adalah orang tua Zumi Zola. 26. Uang Rp 300 juta untuk ibunda Zumi, Hermina, pada September dan Oktober 2017. 27. Uang sejumlah Rp 20 juta untuk tim media yang diterima oleh istri Zumi Zola. Sherin Taria. 28. Pembayaran action figure seharga Rp 52 juta yang dipesan Zumi pada 2016. 29. Pembayaran 16 itemorderan Zumi di XM Studios seharga 5.600 dolar Singapura. 30. Belanja online istri Zumi, Sherin Taria, sejumlah ' Rp 19,7 juta. Rp 12,55juta, dan Rp4juta 31. Pembayaran pembelian pakaian Zumi Zola di Plaza Indonesia, Jakarta, sejumlah Rp 50 juta pada September 2017. 32. Pembelian dompet dan ikat pinggang sejumlah Rp 40 juta untuk Zumi Zola pada September 2017. 33. Pelunasan pemesanan sembilan patung action figure Marvel dari Singapura seharga 6.150 dolar Singapura pada Juni s.d. November 2017. Sumber: Surat Dakwaan Zumi Zola

antara ed ilham tirta/ DIAN FATH RISALAH







Original Post

KPK Tolak Zumi Jadi JC

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-11-9


KPK Tolak Zumi Jadi JC

Zumi Zola dinilai tidak memenuhi kriteria sebagai justice collaborator karena merupakan pelaku utama dugaan penerimaan gratifikasi dan pemberian suap kepada anggota DPRD Jambi.

JAKARTA, KOMPAS - Permohonan gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola untuk menjadi pelaku yang bekerja sama membongkar kejahatan atau justice collaborator tidak dikabulkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kendati demikian, sikap kooperatif Zumi selama proses penyidikan hingga persidangan, diikuti sejumlah pengembalian uang dan mobil yang diterimanya, dipertimbangkan jaksa dalam mengajukan tuntutan.

Dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/11/2018), Zumi dituntut hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Tim jaksa penuntut umum yang dipimpin Iskandar Marwanto juga meminta majelis hakim mencabut hak politik Zumi selama 5 tahun terhitung sejak masa pidana berakhir.

Zumi dinilai terbukti menerima gratifikasi dan memberi suap kepada para anggota DPRD Provinsi Jambi untuk memuluskan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun pasal yang dilanggar adalah Pasal 12 B dan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 yo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebelumnya, Zumi mengajukan permohonan sebagai justice collaborator (JC) pada 25 Oktober 2018. Namun, setelah mengkaji dan mencermati proses penyidikan serta persidangan, penuntut umum berpendapat permohonan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana yang Bekerja Sama.

Terdakwa adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara tersebut, baik sebagai penerima gratifikasi maupun sebagai pemberi suap. Kemudian ke-

terangan terdakwa yang diungkapkan dalam penyidikan maupun dalam sidang pengadilan belum signifikan dan belum bersifat menentukan untuk membongkar pelaku lain ataupun untuk membongkar adanya tindak pidana korupsi lain," kata jaksa Tri Anggoro Mukti.

Dari total gratifikasi berjumlah lebih dari Rp 40 miliar yang didakwakan, Zumi mengonfirmasi sebesar Rp 17,4 miliar sesuai yang ada dalam catatan Muhammad Imaduddin, salah satu orang kepercayaannya. Sisanya berupa pembelian patung mainan, mo-

bil, serta uang untuk umrah telah dikembalikan secara bertahap kepada KPK.

Bantahan

Dalam sidang tuntutan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yanto, tim jaksa juga mengungkap adanya keterangan tidak benar yang disampaikan sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi. Mereka adalah Cornelis Buston, AR Syahbandar, Chumaidi Zaidi, Zainal Abidin, Effendi Hatta, Su-fardi Nurzain, Gusrizal, Zainul Arfan, Elhelwi, Muhammadiyah, Tdjudin Hasan, Parlagutan Na-

sution, dan Cekman.

Sejumlah anggota parlemen daerah ini membantah telah menerima uang ketok palu. Padahal, menurut kesaksian para kurir pengantar uang hingga sesama rekan anggota DPRD Provinsi Jambi, mereka turut menerima uang ketok palu, baik untuk APBD 2016 maupun 2017, dengan jumlah yang bervariasi

Tidak hanya dalam persidangan untuk Zumi, keterangan yang bertentangan ini juga muncul dalam persidangan para terdakwa yang lain, seperti anggota DPRD Provinsi Jambi, Supriyono, serta

sejumlah pejabat pemerintah provinsi, yakni Erwan Malik, Saifuddin, dan Arfan yang kini telah divonis bersalah.

Atas tuntutan ini, Zumi berencana mengajukan nota pembelaan pribadi yang dijadwalkan pada pekan depan. Begitu puja dengan penasihat hukum yang akan membuat pledi tersendiri atas tuntutan yang diajukan jaksa tersebut. Zumi sendiri menjadi tersangka melalui pengembangan perkara yang dilakukan KPK setelah operasi tangkap tangan terhadap Supriyono, Erwan, Saifuddin, dan Arfan.

(IAN)







Original Post

Kamar Hitam Negosiasi

Media Cetak Kompas Halaman 6
2018-11-9


Kamar Hitam Negosiasi

Ditangkapnya sejumlah pengusaha dan kepala daerah tidak bisa dilepaskan dari kerumitan birokrasi perizinan. Birokrasi telah menjadi kamar hitam negosiasi.

Rumitnya birokrasi izin menjadi kamar hitam tertutup bagi kedua belah pihak-peminta izin dan pemberi izin-untuk bernegosiasi dan kemudian bertransaksi. Kita menggarisbawahi apa yang dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla, orientasi hasil yang dianut pengusaha membuat mereka berharap perizinan dapat dilakukan dengan cepat. Sementara birokrasi yang mengedepankan prosedur. berpandangan harus ada tahapan untuk mengeluarkan izin (Kompas, 8 November 2018).

Data yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengonfirmasi kecenderungan itu. Dari kurun waktu 2004-2018, mayoritas tindak pidana korupsi yang ditangani KPK adalah penyuapan, yakni 474 kasus. Penyuapan itu terkait dengan masalah perizinan. "Mengapa terjadi kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi karena perbedaan sikap antara pengusaha dan birokrasi," kata Jusuf Kalla

Sejumlah kasus yang ditangani KPK, misalnya penangkapan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan sejumlah kepala daerah lain, terkait dengan perizinan. Berdasarkan data dari Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, 28 Oktober 2016 hingga 15 Oktober 2018, ada 36.427 aduan soal pungutan liar dan paling banyak di sektor pelayanan publik (52 persen).

Suap dan korupsi adalah masalah besar bangsa ini. Suap dan korupsi terjadi karena bertemunya dua faktor. Faktor keinginan untuk korupsi dan faktor adanya peluang untuk itu korupsi. Kamar hitam birokrasi perizinan adalah ruang tertutup, di mana negosiasi atau memperdagangkan izin dilakukan. Ketika dua faktor itu bertemu, korupsi atau suap pun terjadi.

Kamar-kamar hitam birokrasi inilah yang harus dibuka. Pendekatan sistem berbasiskan teknologi informasi yang transparan bisa menjadi kunci. Semua persyaratan untuk mendapatkan izin harus transparan bagi publik. Publik akan bisa memantau sampai sejauh mana perizinan itu bergerak, apakah semua persyaratan sudah terlengkapi. Sistem yang transparan akan mengiids asumsi yang sering terdengar dari birokrasi, kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah.

Presiden Joko Widodo memang sudah sering mengungkapkan kegeramannya dengan birokrasi perizinan yang begitu menghambat. Fokus harus ditetapkan. Dan, selayaknya semua hal yang berkaitan dengan pelayanan publik, berkaitan dengan perizinan, haruslah lebih dahulu dibereskan. Yang juga harus dipahami, pemimpin politik boleh saja berganti, tetapi birokrasi tetap saja bertahan. Pembenahan mental birokrasi menuntut kepemimpinan dan komitmen yang kuat.

Kita berharap kontestasi politik Pemilu Presiden 2019 lebih banyak diwarnai dengan tawaran program untuk menyelesaikan masalah bangsa Berkaitan dengan maraknya kasus suap dan korupsi, apa yang mau ditawarkan Presiden Joko Widodo-Maruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Perdebatan soal substansi lebih penting daripada mendiskusikan soal diksi, seperti tampang Boyolali atau politik sontoloyo.

REDAKSI







Original Post

Tuntutan KPK untuk Zumi Zola: Action Figure hingga 8 Tahun Penjara

Media Online detikcom
2018-11-09


Jakarta - Jaksa KPK telah membacakan tuntutannya untuk Gubernur Jambi nonaktif, Zumi Zola. Tidak hanya tuntutan pidana penjara, jaksa KPK juga menuntut agar sejumlah action figure milik Zumi dirampas oleh negara.

Menurut jaksa KPK, Zumi membeli setidaknya 9 action figure menggunakan uang gratifikasi. Namun Zumi telah mengembalikan 5 action figure ke KPK yang turut dijadikan bukti oleh jaksa.

"(Meminta majelis hakim agar) barang bukti nomor 112 (berupa action figure) sampai dengan 116 dirampas untuk negara," ucap jaksa KPK saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018).



Lima action figure Zumi yang diminta KPK untuk dirampas oleh negara sebagai berikut:

- Satu set action figure Electro ¼ Scale Statue XM Studios Marvel - Satu set action figure Cable ¼ Scale Statue XM Studios Marvel - Satu set action figure Vulture ¼ Scale Statue XM Studios Marvel - Satu set action figure Black Panther ¼ Scale Statue XM Studios - Satu set action figure Lizard ¼ Scale Statue XM Studios Marvel

Jaksa KPK juga menuntut agar Zumi mendapatkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Jaksa KPK meminta majelis hakim menjatuhkan pidana itu selama 5 tahun.

"Menuntut supaya majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Zumi Zola Zulkifli berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," ujar jaksa KPK.

Pidana utama yang dituntut jaksa KPK kepada Zumi tentunya pidana penjara. Tak tanggung-tanggung, jaksa KPK menuntut agar Zumi dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

"Menuntut supaya majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana terhadap Zumi Zola Zulkifli berupa pidana penjara selama 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan," terang jaksa KPK.

Jaksa KPK menganggap Zumi terbukti menerima gratifikasi selama menjabat Gubernur Jambi sejak 2016-2018 telah menerima gratifikasi. Besaran gratifikasi yang diterima Zumi sebesar Rp 37.477.000.000, USD 183.300, SGD 100.000 dan satu unit Toyota Alphard.

Jaksa KPK juga menyakini Zumi telah memberikan suap Rp 16,4 miliar kepada 53 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Pemberian suap itu agar DPRD Jambi menyetujui Raperda APBD tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 menjadi Perda APBD 2017 dan 2018. (zak/zak)

https://news.detik.com/berita/d-4293848/tuntutan-kpk-untuk-zumi-zola-action-figure-hingga-8-tahun-penjara




Original Post

Zumi Zola Dituntut 8 Tahun Penjara

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-11-9


Zumi Zola Dituntut 8 Tahun Penjara

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Gubernur non-aktif Jambi, Zumi Zola untuk dihukum 8 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan. Jaksa KPK meyakini Zumi Zola terbukti telah menerima grati-fikasi dan menyuap anggota DPRD Jambi.

"Menyatakan terdakwa Zumi Zola terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan gabungan tindak pidana korupsi," kata Jaksa KPK Iskandar Marwanto saat membacakan surat tuntutan terhadap Zumi Zola di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/11).

Jaksa meyakini Zumi Zola terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi sebesar Rp 44 miliar dan satu

unit mobil Alphard. Gratifikasi ini diterima Zumi Zola dari Afif Firmansyah sebesar Rp 34,6 miliar, Asrul Pandapotan Rp 2,7 miliar, dan Arfan Rp 3 miliar, US$ 30 ribu, serta SG$ 100 ribu.

Sebagian dari gratifikasi yang diterimanya ini dipergunakan Zumi Zola untuk melunasi utang-utang kampanye Pemilihan Gubernur Jambi. Zumi Zola juga dinilai telah mengalirkan uang tersebut untuk keperluan adiknya, Zumi Laza yang akan maju sebagai calon Wali Kota Jambi.

Selain itu, Jaksa juga meyakini Zumi Zola bersalah telah menyuap anggota DPRD Jambi sebesar Rp 16,34 miliar. Uang tersebut diduga untuk memuluskan ke-tok palu Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Jambi tahun anggaran

2017-2018.

Terdapat sejumlah hal yang menjadi pertimbangan Jaksa dalam menjatuhkan tuntutan terhadap Zumi Zola. Untuk hal yang memberatkan, Jaksa menilai perbuatan Zumi Zola tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Selain itu, perbuatan Zumi Zola juga telah menciderai kepercayaan dan amanah masyarakat. Sementara untuk hal yang meringankan Jaksa mengatakan, Zumi Zola telah menyesali perbuatannya melakukan korupsi, kooperatif, berterus terang, sopan selama menjalani persidangan serta belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tuntutan Jaksa KPK, Zola mengajukan nota pembelaan atau pleidoi yang dibacakan pada persidangan berikutnya.

(bI)







Original Post

Proses Hukum Jalan Terus

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2018-11-9


Proses Hukum Jalan Terus

Pengembalian uang suap tidak menghapuskan kasus pidana dugaan korupsi, tapi hanya bisa dijadikan salah satu faktor yang meringankan.

NURJIYANTO

nurjiyanto@mediaindonesia.com

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang menegaskan proses hukum terhadap pelaku tindak korupsi yang mengembalikan uang hasil dugaan korupsinya tidak serta-merta dihentikan.

"Tentu tidak dihentikan dan menghilangkan pidananya karena memang peristiwa pidananya sudah selesai atau voltooid," ujarnya

kepada Media Indonesia, tadi malam, menanggapi maraknya pengembalian uang suap.

Minggu ini, diberitakan ada tiga tersangka kasus korupsi yang mengembalikan uang suap. Dua tersangka terkait dengan kasus suap proses perizinan proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hassanah Yasin mengembalikan uang suap sekitar Rp3 miliar dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi jiiga mengembalikan sekitar S$90 ribu.

Dua hari sebelumnya, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih kembali mengembalikan uang suap Rpl,3 miliar.

Menurut Saut, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pemidanaan

terhadap pelaku tindak pidana.

Terkait dengan mekanisme pengembalian gratifikasi, hal itu dapat dilaporkan sejak awal, dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak gratifikasi itu diterima. Jadi, jika hal itu baru dilaporkan saat proses hukum dilakukan, tetap tidak menghapus jeratan pidananya.

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar juga menuturkan pengembalian uang dari para tersangka kasus korupsi tidak akan menghapus jeratan pidana sehingga proses hukum yang sedang dilakukan KPK harus terus berjalan.

"Kalau di peraturan, kan, jelas tidak, ya. Mengembalikan uang tidak menghilangkan sanksi atau prosesnya. Jadi, kalau dibilang, jelas tidak menghilangkan tuntutan pidananya," ungkap Zainal ketika dihubungi di tempat terpisah, tadi malam.

Namun, ia menilai pengembalian itu dapat diartikan sebagai

adanya pengakuan diri bahwa tersangka memahami ada hal yang tidak seharusnya dilakukan. Hal itu pun sah saja jika nantinya dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus hukuman terhadap pelaku korupsi tersebut.

"Artinya ia paham bahwa itu proses yang keliru. Silakan kalau hakim mau menjadikan itu sebagai unsur meringankan, tapi bukan berarti menghilangkan. Kalau hakim menganggap ini indikasi yang mengembalikan itu merasa bersalah, silakan saja," ujarnya.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menuturkan pihaknya mengapresiasi adanya pengembalian uang dari para tersangka kasus korupsi. Namun, hal itu tetap tidak akan menghilangkan jerat pidana serta proses hukum yang dijalani.para terduga koruptor.

"KPK menghargai pengembalian uang atau barang yang pernah diterima dan juga pengakuan meski tetap tidak menghapus proses dan pidananya," tukas Febri.

(X-10)







Original Post

Jaksa Minta Hak Politik Zumi Zola Dicabut

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-11-9


Jaksa Minta Hak Politik Zumi Zola Dicabut

Selain menuntut 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, jaksa juga meminta hakim mencabut hak politik Zumi Zola.

Atalya Puspa atalyo@mediaindonesia.com

GUBERNUR nonaktif Jambi Zumi Zola Zulkifli dituntut 8 tahun penjara dan denda Rpl miliar subsider 6 bulan kurungan. Dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin, jaksa penuntut umum KPK Iskandar Mar-vvanto menyatakan terdakwa terbukti menerima gratifikasi dan memberikan suap kepada anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019.

Suap itu terkait dengan pengesahan APBD pada Tahun Anggaran 2017-2018. "Agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Zumi Zola Zulkifli secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi," tegas jaksa Iskandar.

Tuntutan itu berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomoro 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Zumi Zola Zulkifli berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," kata Iskandar.

Terkait dengan permohonan menjadi justice collaborator (JO atau saksi pelaku yang

bekerja sama dengan penegak hukum, jaksa KPK menolak permohonan itu. "Permohonan justice collaborator yang diaju kan terdakwa pada 25 Oktober 2018, jaksa berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan karena terdakwa ialah pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara tersebut, baik sebagai penerima gratifikasi maupun pemberi suap terkait dengan pengesahan APBD."

Keterangan terdakwa yang diungkapkan di dalam penyidikan maupun di sidang pengadilan, imbuh jaksa Arin Karniasari, belum signifikan dan belum bersifat menentukan untuk membongkar pelaku tindak pidana lain ataupun untuk membongkar adanya tindak pidana korupsi lain.

Meski demikian, apabila keterangan Zumi Zola cukup berguna untuk pembuktian perkara lainnya yang dilakukan di kemudian hari, terhadap Zumi dapat dipertimbangkan untuk diberikan surat keterangan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Dua dakwaan

Zumi Zola selaku Gubernur Jambi periode 2016-2021 menurut jaksa, terbukti melakukan dua dakwaan. Pertama, bersama-sama dengan bendahara tim sukses pilgub Jambi sekaligus sebagai asisten pribadi Zumi, Apif Firmansyah, teman kuliah dan tim sukses Zumi, Asrul Pandapotan Sihotang, dan Kepala Bidang Bina Marga PUPR Arfan telah menerima gratifikasi Rp37,478 miliar, US$183,300, S$100 ribu, dan 1 mobil Alphard nomor

polisi D-1043-VBM. Gratifikasi tersebut diterima Zumi sejak Februari 2016 hingga November 2017.

Hadiah itu diterima dari para rekanan, yaitu Muhammad Imadudin alias Iim, Agus

Herianto, Endria Putro, Nicko Handi, Rudy Lidra, Jeo Fandy Yoesman alias Asiang, Har-dono alias Aliang, Yosan Toni-us alias Atong, Andi Putra Wijaya alias Andi Kerinci, Kendry Ariyon alias Akeng,

Musa Effendi, serta sejumlah rekanan lainnya.

Dakwaan kedua, terkait dengan pengesahan APBD TA 2017, terdakwa bersama-sama Apif telah memberikan uang kepada pimpinan dan anggota

DPRD Provinsi Jambi mencapai Rpl2,94 miliar. Uang suap itu diserahkan dalam dua tahap.

Tahap pertama untuk 50 anggota DPRD masing-masing Rp200 juta diserahkan Kus-dinar, dan tahap kedua un-

tuk pimpinan DPRD berkisar RplOO juta hingga Rp650 juta. Keseluruhan uang yang diberikan Zumi bersama Apif Firmansyah kepada pimpinan DPRD sebesar Rpl,75 miliar.

(Ant/P-2)







Original Post

PAKE BATIK

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-11-9


PAKE BATIK

Terdakwa kasus suap dan gralifikasi terkait proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Zumi Zola (kanan) bersiap menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A/PRAS







Original Post

Tuntutan Berat KPK untuk Zumi Zola

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-11-9


Tuntutan Berat KPK untuk Zumi Zola

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola dengan hukuman penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rpl miliar atau setara dengan penggantian penjara 6 bulan.

Tuntutan terhadap mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu tergolong cukup berat. Zumi dituntut terkait dengan kasus gratifikasi pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi 2018.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zumi Zola 8 tahun penjara pidana denda Rpl miliar dengan subsider 6 bulan penjara," ujar jaksa KPK Iskandar Marwanto dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (8/11).

Dalam perkara ini, KPK mendakwa Zumi Zola menerima gratifikasi senilai Rp40,44 miliar dan US$177,300 dari para rekanan terkait dengan sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

KPK menyatakan, Zumi menerima gratifikasi dari tiga orang dekatnya, yaitu mantan Kepala Dinas PUPR Arfan, lalu Apif dan Asrul Pandapotan Sihotang selaku mantan bendahara dalam tim kampanye Zumi dalam Pemilihan Gubernur Jambi.

Selain itu, KPK mendakwa Zumi Zola melakukan atau ikut serta memberikan janji kepada jajaran DPRD Jambi

uang di kisaran Rp200juta-Rp250 juta per anggota. Menurut Jaksa, uang tersebut diduga untuk mengesahkan RAPBD Provinsi Jambi.

Kasus suap pem-bahasan RABPB Provinsi Jambi bermula dari operasi tangkap tangan yang digelar oleh KPK. Dalam operasi itu, KPK sempat menciduk Supriyono pada Selasa (28/11) siang tahun lalu, setelah menerima duit suap dari pejabat Pemerintah Provinsi Jambi. Uang tersebut merupakan imbalan bagi anggota DPRD Jambi agar mereka menghadiri pengesahan RAPBD 2018. Dalam kasus ini, Supriyono yang juga kader PAN telah divonis 6 tahun penjara.

Zumi Zola dituntut dengan pelanggaran Pasal 12B Undang-undang No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Dia juga diyakini jaksa telah melanggar Pasal 5 ayat 1 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

(Rahmad Fauzan)







Original Post

Saat Kotjo Curhat Beri Kado ke Pejabat

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-11-9


Saat Kotjo Curhat Beri Kado ke Pejabat

Terdakwa kasus dugaan suap PLTU Riau-1 Johanes Budisutrisno Kotjo mengeluarkan unek-unek tentang penyelenggara negara yang pernah meminta bantuannya.

Kendati tidak menyebutkan kasus secara spesifik, pemegang saham Black-gold Natural Resources lid. tersebut melontarkan pengakuan dirinya pernah dimintai bantuan. Namun, dia tidak tahu apakah pemberian bantuan

itu menyalahi hukum atau tidak. Oleh karena itu, dia meminta pendapat hukum kepada seorang pakar dalam persidangan.

"Bagaimana menyikapi kalau penyelenggara negara minta tolong sumbangan untuk berobat? Bagaimana supaya saya tak bersentuhan dengan hukum?" tanya Kotjo dalam sidang lanjutan perkaranya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/11).

Pertanyaan itu ditujukan kepada Dosen Fakultas Hukum Universitas, Indonesia (UI) Eva Achjani Zulfa yang dihadirkan oleh Kotjo di Pengadilan Tipikor.

Ketika kenjawab pertanyaan sang terdakwa, Eva

berpendapat bahwa pemberian sumbangan diperkenankan sepanjang tidak membuat sang pejabat menyalahgunakan kewenangannya.

Menurutnya, Pasal 13 UU No. 20/2001 jo ITU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memang mengatur hukuman pidana bagi praktik pemberian hadiah atau janji kepada pejabat negara alias graufikasi.

Namun, delik itu juga dapat disangkakan bahwa motif sang pemberi dalam rangka investasi jangka panjang agar kelak sang pejabat menyalahgunakan kewenangannya.

"Itu [dapat disangkakan] ketika yang menerima sumbangan seorang pejabat yang kewenangannya beririsan dengan kepentingan pemberi," ujar Eva.

Pasal 13 UU Tipikor adalah dakwaan kedua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kotjo yang diduga memberikan uang kepada Wakil Ketua Komisi VH Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eni Maukni Saragih.

Duit Rp4,75 miliar diduga mengalir secara bertahap dari Kotjo ke Eni sehingga menjerumuskan keduanya dalam perkara tersebut.

Sementara itu, dakwaan pertama Kotjo adalah Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor. Pasal tersebut mengatur pidana bagi orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya si penerima berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya.

Eva mengatakan bahwa unsur maksud supaya terbukti manakala si penerima benar-benar menyalahgunakan kewenangan sesuai dengan kepentingan pemberi suap. Keberadaan unsur itu menjadi pembeda Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan Pasal 13 yang lebih bermotif jangka panjang.

DUGAAN KPK

Dalam perkara Kotjo, KPK menduga sang penyelenggara negara tersebut adalah Eni Saragih. Sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR yang membawahi sektor energi, Eni dianggap memiliki kewenangan memuluskan konsorsium Blackgold untuk menggarap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Eva menilai tantangan dalam perkara PLTU Riau-1 adalah membukukan bahwa penerima suap memang menyalahgunakan kewenangannya. Namun, pihak nonpejabat negara tetap dapat dijerat apabila diduga turut serta melakukan kejahatan tersebut.

Menurutnya, pembuktian materiel adalah tahapan tersulit dalam perkara tindak pidana korupsi. Apalagi, setiap saksi kerap memberikan keterangan kontradiktif. Belum lagi, keterangan di berita acara pemeriksaan (BAP) dengan persidangan bisa berbeda.

Eva mengibaratkan pembuktian perkara korupsi bak permainan menyusun puzzle atau potongan-potangan gambar. KPK mesti menemukan kepingan-kepingan gambar alias bukti-bukti yang pas guna mengonstruksi sebuah

Pemberian surnbanqan diperkenankan sepanjang tidak membuat sanq pejabat menyalahgunakan kewenangannya.

KPK menduga sang penyelenggara negara yang menerima kado tersebut adalah Eni Saragih.

gambar utuh. "Tidak ada cara lain [menyusunnya] selain dengan kepandaian penyidik dan penuntut KPK, ujarnya.

Samdysara Saragih







Original Post

Ditolak Jadi JC, Zumi Dituntut 8 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-11-9


Ditolak Jadi JC, Zumi Dituntut 8 Tahun Penjara

JAKSA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan tuntutan terhadap Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin.

Jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara terhadap Zumi. "Dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan," kata Jaksa Iskandar Manv anto.

Jaksa juga menuntut Zumi dihukum membayar denda sebesar Rp! miliar subsider 6 bulan kurungan. Kemudian, dicabut hak politiknya 5 tahun setelah menjalani penjara.

Menurut jaksa. Zumi terbukti menerima gratifi; kasi lebih dari Rp40 miliar. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menerima 177 ribu dolar Amerika Serikat (AS), dan 100 ribu dolar Singapura.

Uang itu didapat melalui sejumlah staf pribadi Zumi. yakni dari Apif Firmansyah sebesar Rp34.6 miliar. Kemudian dari Asrul Pandapotan Sihotang sebesar Rp2,7 miliar, 147.300 dolar AS, dan 1 unit Toyota Alphard.

Sementara dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Arfan, Zumi menerima Rp3 miliar. 30 ribu dolar AS. dan 100 ribu dolar Singapura.

Semua uang untuk Zumi diperoleh dari fee proyek yang dibayarkan rekanan Pemerintah Provinsi Jambi. Jaksa juga menyimpulkan

Zumi terbukti menyuap 53 anggota DPRD Provinsi Jambi dengan total uang sebesar Rp 1634 miliar. Uang itu digunakan agar Dewan mengesahkan Rancangan APBD Provinsi Jambi tahun 2017, dan juga Rancangan APBD tahun 2018.

Menurut jaksa, Zumi tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Serta dianggap telah menciderai kepercayaan masyarakat yang memilihnya sebagai Gubernur.

Adapun pertimbangan yang meringankan tuntutan, Zumi sopan selama persidangan, tidak pernah terjerat masalah pidana sebelumnya, menyesali perbuatannya, dan bersikap kooperatif.

Dalam sidang tuntutan ini, jaksa juga menyampaikan menolak permohonan Zumi untuk menjadi justice collaborator (JC). "Terhadap pengajuan JC dari terdakwa pada 25 Oktober 2018, kami berpendapat bahwa terdakwa permohonan JC terdakwa belum dapat dikabulkan." kata Jaksa Ann.

Jaksa menilai, Zumi merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam penerimaan gratifikasi dan pemberian uang suap "kelok palu" kepada anggota DPRD Jambi.

Selain itu. keterangan Zumi juga dianggap belum dapat membongkar pelaku atau kasus korupsi lainnya. Jaksa bakal mempertimbangkan permohonan Zumi jika dianggap keterangannya dibutuhkan lagi nanti.

byu







Original Post

Istri Pejabat Kantor Pajak Madya Semarang Ditangkap

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-11-9


Istri Pejabat Kantor Pajak Madya Semarang Ditangkap

Penyidik Kejaksaan Agung menangkap Sri Fitri Wahyuni, istri pejabat Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang.

SRI dan suaminya, Pranowo Aries Wibowo ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sri ditangkap di rumahnya di Semarang setelah berulang kali tak memenuhi panggilan penyidik. "Dia tidak kooperatif," kata Sugeng Riyanta, Kepala Subdit Tindak Pidana Korupsi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Usai dicokok, Sri diboyong ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung.

Keluar dari gedung bundar. Sri digiring ke mobil tahanan dan dibawa ke Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mukri men-

gatakan, tersangka ditahan untuk mempermudah penyidikan perkaranya. Selain itu, mencegah tersangka melarikan diri maupun menghilangkan barang bukti.

Suami Sri lebih dulu ditahan. Pranoto yang menjabat Pemeriksaan Muda Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang disel sejak 17 September 2018.

Pranoto dituduh melakukan korupsi ketika bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing IV dan Kantor Pelayanan Pratama Jakarta Kebayoran Lama kurun 2007-2015.

Pranoto diduga menerima suap dan gratifikasi dari sejumlah perusahaan mencapai Rp52

miliar. Agar transaksi haram itu tak terendus, Pranoto menggunakan rekening orang Iain.

Uang yang masuk ke rekening di Bank Mandiri itu lalu dipindahkan ke rekening Sri.

"Uang hasil dari tindak pidana korupsi oleh SFW (Sri Fitri Wahyuni) dipergunakan untuk buka deposito atas nama orang lain," ungkap Mukri.

Pasangan ini juga menggunakan uang hasil korupsi untuk membeli aset tanah dan bangunan atas nama sendiri maupun orang lain. "Untuk menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana," ujar Mukri.

Pranoto-Sri dijerat dengan Pasal 3 ayat 1 huruf a atau Pasal 3 ayat 1 huruf b atau Pasal 3 ayat 1 huruf c atau Pasal 4 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Korporasi Jadi Tersangka

Penyidik Gedung Bundar juga menjerat perusahaan-perusahaan yang memberikan suap dan gratifikasi kepada Pranoto.

Sejauh ini sudah dua perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka. Yakni PT Sinar Meadow Internasional Indonesia. Perusahaan patungan Sinarmas Grup dengan Australia itu ditetapkan tersangka sejak 19 Oktober 2018.

PT Zebit Solution menyusul ditetapkan tersangka. "Sangkaan suap dalam perkara ini jelas dan sempurna, karena dua unsur yaitu pemerintah dan swasta telah dijadikan tersangka," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Adi Toegarisman.

Penyidik masih mengusut perusahaan lainnya. "Semua akan kita panggil," tandas.

mantan Jaksa Agung Muda Intelijen itu.

Kasus korupsi Pranoto terungkap dalam pengembangan penyidikan perkara Jajun Jaenudin dan Agoeng Pramoda. Keduanya mantan pejabat pajak.

Jajun akhirnya diseret ke meja hijau dengan dakwaan menerima suap Rp 14.1 miliar. Sedangkan Agoeng menerima Rp7,l miliar.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan Jajun terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang. Jajun dihukum 7 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Agoeng juga terbukti melakukan korupsi dan pencucian. Ia divonis lebih ringan 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan,

gpg







Original Post

Komisioner Komjak Diminta Jaga Etika

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-11-9


Komisioner Komjak Diminta Jaga Etika

SEBAGAI lembaga pengawasan terhadap Korps Adhiyaksa. Komisi Kejaksaan (Komjak) dinilai tercoreng. Lembaga yang diharapkan memiliki integritas dan menjaga etika yang tinggi itu, temyata diisi pejabat seperti Komisioner Pultoni yang diduga sarat pelanggaran.

Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Koordinator Politik. Hukum dan Pertahanan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto diminta segera mencopot atau memecat Komisioner Komjak Pultoni.

Koordinator Pengacara Rakyat (Perak), Charles Huta-haean mengungkap sejumlah kebohongan yang dilakukan Pultoni, sebagai Komisioner Komjak. Antara lain, mengikuti tes atau rekrutmen Hakim Ad Hoc Tipikor. Pultoni yang masih aktif sebagai Komisioner di Komisi Kejaksaan, dengan sengaja mengikuti rekrutmen Calon Hakim Ad Hoc, dengan mengaburkan profesi yang sebenarnya.

"Dia berbohong. Pejabat kok berbohong. Dia menulis, pekerjaannya sebagai dosen dalam proses rekrutmen Hakim Ad Hoc itu. Faktanya, dia adalah pejabat lembaga negara. Yakni masih menjabat Komisioner di Komisi Kejaksaan," ungkapnya, di Jakarta.

Dalam Pengumuman Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor, Nomor 67/Pansel/Ad Hoc TPK/VIII/2018. lanjut Charles, Pultoni mengikuti seleksi yang diselenggarakan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap X Tahun 2018 pada Jumat 3 Agustus lalu.

Setelah dinyatakan lulus, terang Charles, dia diwajibkan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Pultoni juga harus membawa berkas-berkas sebagai bahari pengisian atau lampiran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), ses.uai for-

mulir yang telah disediakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal di situ disebutkan, ujar Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Edukasi dan Advokasi Masyarakat Indonesia (LBH Le-kasia), hasil seleksi yang telah diumumkan tidak dapat diganggu gugat. Artinya, Pultoni kini menjabat sebagai Hakim Ad Hoc dan masih menjadi Komisioner Komjak.

"Dia tidak menjaga integritas, pembohong dan tidak menjunjung etika profesinya sebagai Komisioner di Komisi Kejaksaan. Orang ini harus dipecat dan dihukum," beber Charles.

Komisioner Komjak, jelasnya, diangkat berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres). Maka dia pun harus bertanggung jawab kepada atasannya itu. Pultoni sengaja telah mengangkangi dan melanggar Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 (Perpres 18 Tahun 2011) tentang Komisi Kejaksaan pada pasal 35.

"Jadi sangat jelas, Pultoni itu selagi masih menjadi Komisioner di Komisi Kejaksaan, tidak boleh menjadi hakim," tegas Charles.

Saat dikonfirmasi, Pultoni menampik dirinya berbohong, mengenai profesinya ketika mendaftar sebagai Calon Hakim Adhoc Tipikor 2018. "Saya cantumkan semua profesi saya. Termasuk posisi saya sebagai Komisioner di Komisi Kejaksaan," ujarnya, kepada Rakyat Merdeka.

Menurut Pultoni, tidak ada ketentuan yang dilanggarnya. "Justru grade saya naik dong. Dengan mencantumkan posisi saya sebagai Komisioner di Komisi Kejaksaan," katanya.

Pultoni enggan membahas lebih jauh soal pelanggaran Perpres mengenai Komjak yang tidak memperbolehkan Komisioner Komjak aktif sebagai hakim.

joN







Original Post

MA Anggap PKPU Berlaku Surut

Media Cetak Jawa Pos Halaman 2
2018-11-9


MA Anggap PKPU Berlaku Surut

Alasan Kabulkan Gugatan OSO

JAKARTA - Klaim kubu Oesman Sapta Odang (OSO) tentang kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencantumkan namanya dalam daftar calon tetap (DCT) senator 2019 bukan isapan jempol. Putusan Mahkamah Agung (MA) mendasari klaim tersebut meskipun bunyinya tidak sama persis. MA menyebutkan, boleh saja KPU membuat aturan untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), asalkan tidak berlaku surut.

Kemarin (8/11) MA memublikasikan putusan tentang gugatan uji materi PKPU 26/2018. Dalam putusan itu MA mengabulkan permohonan OSO untuk sebagian. Hanya, PKPU tersebut dicantolkan bukan dengan UU Pemilu, melainkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

MA juga menyatakan, ketentuan pasal 60A PKPU 26/2018 tetap punya kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum. Syaratnya, ketentuan itu tidak | berlaku surut terhadap peserta pemilu DPD 2019.

Pasal 60A tersebut mengatur larangan bagi pengurus parpol untuk menjadi calon senator sekaligus menjadi solusi bagi yang masih ingin melanjutkan pencalonan, yakni mundur dari kepengurusan parpol. Surat pengunduran diri tersebut sudah harus diterima KPU paling lambat H-1 penetapan daftar calon sementara (DCS). Sementara itu, surat keputusan (SK) pemberhentiannya diserahkan paling lambat H-l penetapan DCT.

Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah membantah anggapan bahwa putusan tersebut menentang putusan MK. Buktinya, PKPU dinyatakan tetap berlaku. "Sepanjang tidak diberlakukan surut," terangnya saat ditemui di MA kemarin.

Semua pertimbangan hukum yang berkaitan dengan putusan MK juga disertakan. Termasuk, pemberlakuan putusan itu pada Pemilu 2019. Dia menambahkan, putusan MK tetap berlaku begitu selesai diucapkan. "MA justru memperkuat putusan MK," lanjutnya. Hanya, PKPU itu bertentangan dengan UU tentang

pembentukan peraturan perundang-undangan karena tahapan pemilu anggota DPD sudah berlangsung.

Menanggapi putusan MA itu, pakar hukum tata negara Mar-garito Kamis menyimpulkan bahwa MA keliru dalam memahami proses yang sedang berjalan. "Letak salahnya; proses pendaftaran itu belum berakhir," terangnya saat dikonfirmasi kemarin. Sebab, DCT belum terbit. Karena proses belum berakhir, PKPU sudah benar.

Dia menjelaskan, proses mulai pendaftaran hingga terbitnya DCT merupakan satu rangkaian peristiwa hukum yang utuh. PKPU keluar di tengah-tengah berlangsungnya peristiwa tersebut Karena itu, PKPU tidak berlaku surut. Sebab, masih ada proses yang belum beres. Fasenya belum sampai pada terbitnya DCT. "Di situlah letak legalitas PKPU itu," lanjutnya.

PUTUSAN MA TENTANG GUGATAN OSO Menerima dan mengabulkan sebagian permohonan OSO.

(Menyalakan pasal 60A PKPU 26/2018 bertentangan dengan UU 12/2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Pasal 60A itu bisa tetap berlaku sepanjang tidak berlaku surut terhadap peserta Pemilu 2019

PERTIMBANGAN HUKUM

O Saat pemohon mendaftar sebagai calon senator, dasar hukumnya adalah PKPU 14/2018 yang tidak melarang pengurus parpol mencalonkan diri

O Ketika PKPU 26/2018 diundangkan pasca putusan MK.

pemohon menjadi kehilangan haknya untuk mencalonkan diri.

O MA tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan.

O KPU memberlakukan pasal 60APKPU 26/2018 secara surut.

O Penerapan pasal 60A PKPU 26/2018 tidak efektif karena dapat menimbulkan persoalan hukum baru.

O Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitasnya di masyarakat.

Putusan MA Nomor 65 P/HUM 2018

(byu/c11/fat)







Original Post

Zumi Zola Dituntut 8 Tahun Penjara

Media Cetak Jawa Pos Halaman 3
2018-11-9


Zumi Zola Dituntut 8 Tahun Penjara

Perkara Suap dan Gratifikasi

JAKARTA Gubernur nonaktif Iambi Zumi Zola Zulkifli terancam hukuman delapan tahun penjara terkait kasus suap "ketok palu dan gratifikasi. Hukuman itu berlaku bila majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakan kemarin (8/11).

Selain hukuman badan, JPU KPK menuntut Zumi Zola membayar denda Rp 1 miliar subsider kurungan enam bulan. Mantan artis tersebut juga dituntut hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun. Itu berarti Zumi Zola tidak diperbolehkan menduduki jabatan publik yang dipilih oleh rakyat selama lima tahun setelah menjalani hukuman.

Dalam tuntutan 1.214 halaman itu, jaksa mengurai perbuatan Zumi Zola memberikan suap kepada anggota DPRD Jambi untuk pengesahan Rancangan APBD (RAPBD) Jambi 2017 dan 2018. Tuntutan yang dibacakan secara bergantian oleh JPU KPK tersebut juga memerinci penerimaan gratifikasi Sumi Zola selama menjadi orang nomor satu di Pemprov Iambi. Totalnya, Rp 40,44 miliar dan USD 177.300.

laksa KPK Iskandar Marwanto menyatakan, perbuatan Zumi Zola telah mencederai kepercayaan masyarakat Iambi secara khusus. "Seharusnya terdakwa (Zumi Zola, Red) bisa menyukseskan agenda-agenda pembangunan di Provinsi Jambi yang diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance" ujar Iskandar.

Upaya suami Sherrin Tharia itu untuk meringankan tuntutan dengan cara mengajukan diri sebagai justice collaborator (]C) ditolak jaksa. Menurut jaksa, penolakan itu dilakukan lantaran Zumi Zola merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara tersebut Baik perkara suap uang "ketok palu" kepada 53 anggota DPRD Jambi maupun kasus gratifikasi.

Alasan lain, keterangan terdakwa Zumi Zola yang diungkapkan saat penyidikan maupun di pengadilan dianggap jaksa belum signifikan. Juga belum bersifat menentukan untuk membongkar pelaku lain atau tindak pidana korupsi yang lain.

Dalam kasus tersebut, Zumi Zola didakwa dengan pasal 12 B dan pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tipikor serta pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat ( 1) KUHP.

Di sisi lain, kuasa hukum Zumi Zola Farizi mempertanyakan penolakan jaksa terhadap pengajuan JC tersebut. "Kenapa jaksa menolak status justice collaborator Zumi Zola?" ujar Farizi setelah sidang.

Menurut Farizi, Zumi Zola telah bersikap kooperatif dalam perkara itu. Zumi Zola pun telah membeberkan pihak-pihak lain yang terlibat. Bahkan, kata dia, Zumi Zola telah mengakui kesalahannya.

"Dengan sikap kooperatif tersebut, KPK harus mempertimbangkan memberikan status JC," terangnya. Sementara itu, Zumi Zola hanya tersenyum menanggapi tuntutan jaksa KPK tersebut.

(tyo/c4/fim)







Original Post

Amankan Bibi di Islamabad

Media Cetak Jawa Pos Halaman 7
2018-11-9


Amankan Bibi di Islamabad

SEKILAS DUNIA ISLAMABAD Aasia Noreen alias Aasia Bibi akhirnya benar-benar bebas. Rabu malam (7/11), perempuan 47 tahun itu meninggalkan selnya di penjara khusus perempuan di Kota Militan. Malam itu juga, dia diterbangkan ke ibu kota. Namun, hingga kini, keberadaan ibu lima anak tersebut belum diketahui dengan pasti.

"Saya hanya bisa mengatakan bahwa Bibi sudah keluar dari penjara," ujar Saiful Malook, pengacara Bibi, kepada Reuters. Menurut dia. Bibi masih berada di Pakistan. Sebab, dalam kesepakatannya dengan Tehreek-e-Labaik (TLP), pemerintahan PM Imran Khan mencekal Bibi. Terdakwa penistaan agama yang divonis bebas oleh Mahkamah Agung (MA) itu tidak diperbolehkan meninggalkan Pakistan.

Menurut seorang sumber, Bibi terpaksa dikeluarkan dari penjara karena nyawanya terancam. Karena proses tersebut berlangsung diam-diam, TLP sempat curiga. Mereka khawatir pemerintah melarikan Bibi ke luar negeri. Sebab, ada tujuh negara yang sudah menawarkan suaka untuknya.

Jubir Kementerian Luar Negeri Mohammad Faisal buru-buru meluruskan kabar itu. "Bibi berada di sebuah tempat aman di Pakistan," ucapnya. Menurut dia, yang kini ada di luar negeri adalah Malook. Pengacara Bibi tersebut menetap di Belanda untuk sementara.

(bil/cl8/hep)







Original Post

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2018-11-9


PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

JURUSITA PENGGANTI TSB

IKLAN







Original Post

Kasus Pembobolan 14 Bank, Bareskrim Gandeng BPK

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-11-09


RMOL. Bareskrim Mabes Polri melakukan kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit investigasi. Kerjasama itu terkait pengembangan kasus pembobolan 14 bank oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP).

Audit investigasi bersama dilakukan guna mendalami dugaan tindak pidana korupsi terhadap PT Bank Mandiri (persero) TBK sebagai kreditur yang telah memberikan limit fasilitas kredit kepada PT SNP dari tahun 2004 sampai 2015 sebesar Rp.10,525 Triliyun.

Informasi yang diperoleh Kantor Berita Politik RMOL , Kamis (8/11) malam, outstanding macet PT SNP di Bank Mandiri sebesar 1.403.833.000.000.

Ditemukan, sejak tahun 2010 PT SNP telah bermasalah dengan keuangannya. Itu artinya, sejak 2010 terjadi rill outstanding. Sejak awal, cara PT SNP mencari pinjaman dan mendapat fasilitas kredit sudah tak beres.

Pada kasus ini, selain bekerjasama bersama BPK, Polri juga bekerjasama dengan PPATK guna mengungkap dugaan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pada kasus yang ditangani Ditipideksus Bareskrim Mabes Polri ini, kepolisian telah menangkap dan menahan tujuh orang tersangka dari PT SNP. Masing-masing atas nama Wahyu Handoko (Supervisior Treasury dan Bank Relation), Donni Satria (Direktur Utama), Rudi Asnawi (Direktur Keuangan), Leo Chandra (Komisaris Utama), Sie Lieng (Manager Keuangan), Anita Sutanto (Asisten Manajer Keuangan), Christian D. Sasmita (Manager Akuntansi), dan Andi Paweloi (Direktur Operasional).

Ketika diminta komentarnya, Kasubdit II Ditipideksus Bareskrim, Kombes Pol Golkar Pangarso mengatakan, pihaknya terus mendalami proses pemberian kredit terhadap PT SNP, terutama prinsip nilai kehati-hatian.

"Yang mereka gunakan sebagai jaminan adalah piutang fiktif, artinya ada prinsip kehati-hatian yang tidak diterapkan bank," kata Golkar Pangarso. [dem]

https://hukum.rmol.co/read/2018/11/09/365480/Kasus-Pembobolan-14-Bank,-Bareskrim-Gandeng-BPK-




Original Post

Tuntutan 8 tahun penjara dan pencabutan hak politik Zumi Zola

Media Online beritagar.id
2018-11-09


Tuntutan berupa pencabutan hak politik kembali diajukan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi untuk terdakwa korupsi.Tuntutan pencabutan hak politik kali ini dihadapi Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola Zulkifli.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/11/2018), Zumi Zola dituntut delapan tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Tak cukup hukuman penjara dan denda, jaksa juga meminta pencabutan hak politik Zumi Zola selama 5 tahun selesai menjalani masa pidana.

"Zumi Zola Zulkifli secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi," jaksa penuntut umum (JPU) KPK Iskandar Marwanto melalui Antaranews.

Jaksa juga menolak permohonan justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum yang diajukan terdakwa Zumi Zola pada 25 Oktober 2018.

Jaksa berpendapat bahwa Zumi Zola adalah pelaku utama atau pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara tersebut, sebagai penerima gratifikasi maupun sebagai pemberi suap pengesahan APBD 2017 dan APBD 2018.

Jaksa menjerat Zumi dengan dua dakwaan, yaitu gratifikasi dan memberikan suap kepada anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2017 dan 2018.

Sebelumnya, KPK menetapkan Zumi Zola sebagai tersangka pada 2 Februari 2018 bersama Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Arfan.

Zumi diduga menerima gratifikasi Rp40,477 miliar ditambah $177,3 ribu AS (sekitar Rp2,594 miliar) serta $100 ribu Singapura (sekitar Rp1,067 miliar) sehingga totalnya mencapai Rp44,138 miliar dan mobil Alphard.

Status Zumi Zola bertambah setelah KPK kembali menetapkan Zumi sebagai tersangka pada Selasa (10/7/2018). Zumi didakwa menyuap 53 anggota DPRD Provinsi Jambi senilai total Rp16,5 miliar.

Dalam kasus suap uang ketok palu, Zumi menugaskan orang kepercayaannya untuk mengumpulkan uang dari para kontraktor yang mengerjakan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Jambi. Semua penerimaan dan pemberian uang dari para kontraktor dilakukan atas persetujuan dirinya.

Dua perkara yang melibatkan Zumi itu merupakan pengembangan perkara kasus suap pengesahan Rancangan APBD Jambi 2018. KPK melakukan operasi tangkap tangan di Provinsi Jambi pada 28 November 2017.

KPK menetapkan empat tersangka, yaitu anggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN 2014-2019 Supriono Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan serta Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifuddin.

KPK telah memeriksa 48 anggota DPRD, namun Supriono yang menjadi tersangka. Kasus suap ini berpotensi menyeret anggota DPRD lainnya karena Zumi Zola mengakui adanya pemberian uang itu.

Pada sidang Senin (29/10/2018), mantan politikus PAN itu mengatakan pemberian uang ke anggota DPRD Jambi atas sepengetahuannya. Setiap anggota, kata Zumi, meminta Rp200 juta dan jumlahnya akan lebih besar untuk jatah pimpinan serta ketua fraksi.

Uang itu lazim disebut "uang ketok" alias "uang pelicin" agar para anggota DPRD menghadiri rapat pengesahan RAPBD. Suap diberikan karena ada dugaan para wakil rakyat ini tidak akan menghadiri rapat untuk menghambat pengesahan.

Uang "ketok" itu diakui anggota DPRD dari Fraksi Golkar Mayloedin dalam sidang Senin (17/9/2018). Mayloedin mengatakan uang ketok palu sedianya sudah mengalir sejak 2009. Tradisi uang ketok palu itu, kata Mayloedin, tak pernah menjadi persoalan.

Uang ketok akhirnya menyeret Zumi Zola. Seusai sidang, pengacara Zumi Zola, Handika Honggowongso, meminta waktu menyusun nota pembelaan (pleidoi) selama 10 hari. Pleidoi akan dibuat pengacara. Zumi akan mengajukan nota pledoi (pembelaan) pada 22 November 2018.

Pencabutan Hak politik

Tuntutan pencabutan hak politik terhadap Zumi Zola kian menambah jumlah terdakwa yang menghadapi hukuman pidana tambahan. Dalam catatan KPK, kata juru bicara Febri Diansyah, ada 26 orang terpidana korupsi yang dicabut hak politiknya selama 2013-2017.

Para terpidana korupsi itu menjabat ketua umum dan pengurus partai politik anggota DPR dan DPRD kepala daerah serta jabatan lain yang memiliki risiko publik besar jika menjadi pemimpin politik.

Pencabutan hak politik menjadi pidana tambahan bagi terpidana korupsi sejak 2013. Dasar hukum pencabutan hak politik tersebut terdapat pada Pasal 10 KUHP. Demikian pula Pasal 18 UU Tipikor Ayat 1 mengenai pidana tambahan, bisa berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu.

Hukuman tambahan lebih dimaksudkan mencegah seseorang menyalahgunakan hak tersebut, agar kejahatan serupa tidak terulang lagi. Terpidana korupsi pertama yang dicabut hak politiknya adalah mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Irjen Djoko Susilo.

Pencabutan hak politik Djoko diputuskan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Desember 2013. Kemudian pada tingkat kasasi, pencabutan hak politik Djoko tersebut diperkuat.

Terpidana korupsi yang dicabut hak politiknya adalah mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, dan dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Pada 2018, ada beberapa nama yang dicabut hak politiknya seperti eks Ketua DPR, Setya Novanto mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nur Alam eks Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti eks Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari terakhir mantan Bupati Ngada, Marinus Sae.

Selama Oktober, ada tiga terpidana korupsi yang dicabut hak politiknya. Eks Bupati Kebumen, Jawa Tengah, M Yahya Fuad dicabut hak politiknya lewat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, pada Senin (22/10/2018).

Yahya divonis empat tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan. Pidana tambahannya adalah pencabutan hak politik 3 tahun setelah menjalani masa pidana.

Pada 31 Oktober 2018, hukuman pencabutan politik kembali dijatuhkan kepada Wali Kota Kendari 2012-2017, Asrun, dan anaknya yang merupakan Wali Kota Kendari 2017-2022, Adriatma Dwi Putra. Bapak-anak itu dihukum seragam, yaitu 5,5 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan.

https://beritagar.id/artikel/berita/tuntutan-8-tahun-penjara-dan-pencabutan-hak-politik-zumi-zola?content=all




Original Post

Aspek Desak Gubernur Banten Laksanakan Putusan MA

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-11-9


Aspek Desak Gubernur Banten Laksanakan Putusan MA

NERACA

Jakarta - Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mendesak Gubernur Banten segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan menerbitkan surat keputusan baru terkait denganpenetapanupahmin-imum tahun 2017.

"Hukum harus ditegakkan karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum," kata Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Aspek Indonesia Provinsi Banten Dicky Umaran dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (8/11).

Aspeklndonesiabersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bertekad mengawal seluruh proses penegakan hukum hingga eksekusi dilaksanakan oleh Gubernur Banten. Upaya hukum yang dilakukan oleh perwakilan buruh di Kota Serang, telah dikabulkan seluruhnya oleh pengadilan, mulai dari tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sampai Mahkamah Agung RI dan telah berkekuatan hukum tetap. Namun, hingga saat ini Gubernur Banten belum mau melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut.

Kemudian menyikapi keengganan Gubernur Banten melaksanakan putusan, maka buruh mengajukan permohonan eksekusi ke PTUN Kota Serang, yang penetapannya telah dibacakan oleh hakim padaSe)asa(6/ll).Ha-kim memerintahkan Gubernur Banten untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap serta menegaskan tidak berlakunya SK Gubernur Banten Nomor 561 Tahun 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 20-lT.Hakim juga memerintahkan Gubernur Banten menerbitkan suratkeputusan yang baru, untuk merevisi Upah Minimum Kota Serang Tahun 2017 sesuai dengan

Surat Rekomendasi Wali Kota SerangNomor 561 tertanggal 4 November 2016, yaitu Rp3.108.470,31.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aspek Indonesia Sabda Pra-nawa Djati mendesak Gubernur Banten menjadikan hukum sebagai panglima dengan cara bertanggung jawab melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung RI.

Tidak ada lagi ruang untuk mendiskusikan apakah Gubernur Banten perlu atau tidak perlu melaksanakan putusan eksekusi dimaksud, apalagi harus meminta perstujuan unsur tripartitko ta dan provinsi, karena putusannya sudah berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan seluruh pihak terkait

"Sehingga yang ditunggu saat ini adalah kapan Gubernur Banten akan menerbitkan surat keputusan yang baru untuk merevisi besaran Upah Minimum Kota Serang tahun 2017?" kata Sabda.

Jakwan, Anggota Majelis Nasional KSPI, mengatakan putusan itu membuat seluruh buruh di Kota Serang berhak mendapatkan selisih minimal Rp241,875 per bulan dari UMK 2017 yang ditetapkan gubernur Rp2.866.595,31 dengan UMK 2017 yang diputuskan oleh Mahkamah A-gung RI sebesar Rp3.108-.470,31.

UMK 2017 yang ditetapkan berlaku oleh Mahkamah Agung RI adalah UMK yang dihitung berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kota Serang serta inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Hasil perjuangan dari Aspek Indonesia di Serang, Banten harus menjadi pembelajaran bagi gerakan buruh di seluruh Indonesia, untuk terus menolakpemberlaku an PP 78/2015 yang merugikan kepentingan buruh dan serikat buruh.

Melalui putusan MA itu, kata dia, sesungguhnya menegaskan bahwa hak serikat pekerja untuk berunding upah minimum di Dewan Pengupahan masih dinyatakan berlaku.

ant







Original Post

MA Pasal 60A PKPU Tidak Berkepastian Hukum

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-11-9


MA Pasal 60A PKPU Tidak Berkepastian Hukum

NERACA

Jakarta - Pertimbangan Mahkamah Agung (MA) dalam putusan uji materi yang dimohonkan oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang, menyebutkan bahwa norma Pasal 60A PKPU No. 26/2018 tidak menjamin asas kepastian hukum.

"Menimbang bahwa oleh karena pemberlakuan Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tidak mengikuti prinsip Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku prospektif ke depan sebagaimana tercermin dalam ketentuan pasal 47 UU MK, menurut Mahkamah Ketentuan aquo nyata-nyata bertentangan dengan asas-asas Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan yang baik," sebagaimana bunyi pertimbangan MA dikutip Antara dari putusan yang diunggah di laman resmi MA pada Kamis (8/11).

Kemudian adapun Pasal 60A PKPU 26/2018 mengatur keharusan bagi pengurus partai politikuntuk mengundurkan diri dari jabatannya bila mendaftar sebagai calon senator. Ketentuan dalam PKPU 26/2018 ini diberlakukan menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XV1/2018 yang melarang pengurus partai politik menjadi senator.

Terkait dengan keber-lakukan Pasal 60A PKPU 26/2018, MA menyebutkan bahwa ketentuan a quo tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu harus dapat dilaksanakan karena memperhitungkan e-fektivitas peraturan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Pasal 60A PKPU 26/- 2018 juga dinilai MA bertentangan dengan asas ketertiban dan kepastian hukum, yang artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Meskipun dalam pertimbangan putusan tersebut MA mengakui adanya kewenangan KPU dalam menerbitkan PKPU 26/-2018 setelah Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 pada 23 Juli 2018, MA tetap menilai larangan tersebut tidak tepat diberlakukan pada Pemilu 2019 karena melanggar asas ketertiban dan kepastian hukum.

MA berpendapat kebijakan KPU membentuk PKPU 26/2018 tidaklah efektif karena perubahan aturan tersebut disertai dengan kewajiban yang sebelumnya belum diatur, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan hukum lainnya

Menurut Mahkamah hal ini akan berbeda keadaannya jika putusan MK lebih dulu diputus, kemudian diikuti dengan pembuatan PKPU, dibandingkan dengan pelaksanaan tahapan, program, dan penyelenggaran Pemilu Anggota DPD 2019.

Oleh sebab itu, MA mengabulkan sebagian permohonan Oesman dengan menyatakan Pasal 60A PKPU 26/2018 bertentangan secara bersyarat sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta Pemilu Anggota DPD 2019.

"Mengadili, menerima dan mengabulkan sebagian permohonan Dr Oesman Sapta tersebut," sebagaimana dikutip dari bunyi Amar putusan MA tersebut.

Putusan MA No. 65 P/HUM/2018 diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang diketuai oleh Hakim Agung Supandi dengan anggota Hakim Agung Yulius dan ls Sudaryono pada 25 Oktober 2018, dan selesai proses minutasi serta diunggah di laman resmi MA pada Kamis (8/11).

ANT







Original Post

Zumi Zola Dituntut 8 Tahun Penjara

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-11-9


Zumi Zola Dituntut 8 Tahun Penjara

Jakarta - Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola Zulkifli dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rpl miliar subsider 6 bulan kurun-gan.Dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (8/11), jaksa penuntut umum (JPU) KPK Iskandar Marwanto menyatakan bahwa terdakwa terbukti menerima gratifikasi dan memberikan suap kepada anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 s.d. 2019 terkait dengan pengesahan APBD pada tahun anggaran 2017 dan 2018.

neraca

"Agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Zumi Zola Zulkifli secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata JPU.

Tuntutan itu berdasarkan Pasal 12 B dan Pasal 5 Ayat 1 Huruf a UU Nomoro 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20-/2001 juncto Pasal 55 Ayat (l)ke-l KUHP jo. Pasal 65A-yat(l)KUHP.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Zumi Zola Zulkifli berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," kata JPU Iskandar.

Terkait dengan permohonan "justicecollaborator" (JC)atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, JPU KPK menolak permohonan JC Zumi.

Terhadap permohonan "justice collaborator" yang diajukan terdakwa Zumi Zola pada tanggal 25 Oktober 2018, JPU berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan karena terdakwa Zumi Zola adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara tersebut, baik sebagai penerima gratifikasi maupun sebagai pemberi suap terkait dengan pengesahan APBD TA 2017 dan APBD TA 2018.

"Keterangan terdakwa yang diungkapkan di dalam penyidikan maupun di sidang pengadilan belum signifikan dan belum bersifat menentukan untuk membongkar pelaku tindak pidana lain ataupun untuk membongkar adanya tindakpidana korupsi lain, "kata JPU Arin Karniasari.

Meskipun demikian, apabila keterangan Zumi Zola cukup berguna untuk pembuktian perkara lainnya yang dilakukan di kemudian hari, maka terhadap Zumi dapat dipertimbangkan untuk diberikan surat keterangan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Zumi Zola selaku Gu-bemur Jambi periode 2016 s.d. 2021 menurut JPU terbukti melakukan dua dakwaan.

Pertama, Zumi Zola bersama-sama dengan bendahara tim sukses pemilihan Gubernur Jambi sekaligus sebagai asisten pribadi Zumi Zola, Apif Firmansyah; teman kuliah dan tim sukses Zumi, Asrul Pan-dapotan Sihotang; dan Kepala Bidang Bina Marga PUPRArfantelah menerima gratifikasi sejumlah Rp37-,478miliar, 183.300dolar AS, l00.000 dolar Singapura dan 1 mobil Alphard nomor polisi D-1043-VBM yang telah diterima sejak Februari 2016 s.d. November 2017.

Hadiah dari Rekanan Hadiah itu diterima dari para rekanan, yaitu Muhammad Imadudin alias lim, Agus Hertanto, Endria Putro, Nicko Handi, Rudy Lidra, Jeo Fandy Yoesman alias Asiang, hardono alias Aliang, Yosan Tonius alias Atong, Andi Putra Wijaya alias Andi Kerinci, Kendry Ariyon alias Akeng, Musa Effendi, serta rekanan lainnya

Dakwaan kedua, terkait dengan pengesahan APBD TA 2017, terdakwa bersama-sama Apif Firmansyah telah memberikan uang kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi mencapai keseluruhan berjumlah Rp 12,94 miliar yang terdiri atas Pertama untuk 50 orang anggota DPRD masing-masing sejumlah Rp200 juta diserahkan oleh Kusdinar kepada masing-masing anggota DPRD sebanyak dua kali yang dilakukan secara bertahap mulai Januari hingga Mei 20 1 7. kecuali un-

tuk Masnah dan Bambang Bayu Suseno karena sudah mundur dari DPRD. Selain itu, sebanyak delapan orang tidak menerima penyerahan tahap kedua, yakni Nasrullah Hamka, Supriyono, Muhamadiyah, Hasim Ayub, Wiwit Is\ .a, Rudi Wijaya, Rahmad Eka Putera, dan Suprianto. Supriyono hanya diberikan sejumlah Rp50 juta sehingga jumlah keseluruhan yang diberikan sebesar Rp8,75 miliar. Atas tuntutan itu, Zumi akan mengajukan nota pledoi 22 November 2018.

ANT







Original Post

Saksi Sidang Walikota Blitar Putarbalikan Fakta

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-11-09


RMOL. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dibuat geram oleh saksi Susilo Prabowo dalam sidang lanjutan dugaan suap mantan Walikota Blitar, Samanhudi.

Sebab, saksi Susilo Prabowo memutar balikkan fakta dan mengaburkan kasus suap ke arah hutang piutang.

"Jangan putar balikkan fakta, ini akan menyulitkan Anda sendiri," kata Agus Hamzah, Ketua Majelis Hakim dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (8/11).

Agus kembali bernada tinggi saat Susilo menyangkal pemberian uang suap tersebut untuk mendapatkan sejumlah proyek di Blitar.

"Hutang itu kan untuk dapat proyek, kalau memang hutang apa sudah kamu tagih, kan tidak pernah kamu tagih," tegas Agus Hamzah pada Susilo Prabowo selaku Dirut PT Moderna Teknik Perkasa tersebut.

Tak hanya geram dengan saksi Susilo Prabowo, Hakim Agus Hamzah juga geram dengan beberapa penyangkalan terdakwa Bambang Purnomo (mediator suap), yang mengaku tidak mengetahui uang yang dititipkan saksi Susilo Prabowo itu adalah untuk suap proyek renovasi SMPN 3 Blitar.

"Lalu uang itu untuk siapa, gak mungkin kalau kamu tidak tau kalau uang itu untuk Samanhudi. Kalau memang disuruh nunggu ada yang telpon untuk mengambil uang itu, mestinya kan kamu tanyakan uang untuk siapa, sudahlah saksi ini sudah beberapa kalau mempertahankan keterangannya, jangan dipungkiri," geram Agus Hamzah yang diamini terdakwa Bambang dengan menyebut uang suap itu akan diambil oleh Samanhudi.

Selain itu, terdakwa Bambang juga menyangkal mengetahui adanya rencana suap tapi dia membenarkan adanya pertemuan antara saksi Susilo Prabowo dengan bupati. Saat pertemuan itu ia mengaku tidak begitu jelas perbicaraan antara Saksi Susilo dan Samanhudi.

"Saya hanya mendengar ada pembicaraan fee 8 persen dan saksi berkata kebesaran," kata Bambang yang akhirnya disangkal saksi Susilo Prabowo.

Sidang kasus ini akan kembali digelar satu pekan mendatang dengan agenda keterangan saksi lainnya.

"Sidangnya jam 1 siang ya," kata Hakim Agus Hamzah menutup persidangan.

Untuk diketahui, Jaksa Joko Hermawan dari KPK menghadirkan dua saksi pada persidangan ruang candra Pengadilan Tipikor Surabaya. Dua saksi itu adalah Susilo Prabowo, dan saksi Windha Paramitha, Pegawai May Bank Blitar.

Susilo Prabowo didengarkan keterangannya sebagai pemberi suap, sedangkan saksi Windha Paramitha didengarkan keterangannya terkait adanya pencairan beberapa cek yang terkait kasus suap ini.

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, yang awalnya menangkap Bambang Purnomo dan Susilo Prabowo hingga mengarah ke Samanhudi yang saat itu masih menjabat sebagai Walikota Blitar. [jto]

https://hukum.rmol.co/read/2018/11/09/365482/Saksi-Sidang-Walikota-Blitar-Putarbalikan-Fakta-




Original Post

KPK Dalami Aliran Suap Zumi Zola ke Anggota DPRD Jambi

Media Online Republika Online
2018-11-09


Pengembangan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Zumi ZolaREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan aliran suap dari Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola kepada DPRD Jambi. Pengembangan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Zumi Zola.

"Itu yang sedang didalami saat ini terkait dengan dugaan aliran dana pada sejumlah anggota DPRD. Kami akan melihat lebih jauh dari fakta-fakta persidangan yang ada dan kami lihat kesesuaian antara satu bukti dengan bukti yang lain dan juga putusan nantinya. Hakim kan akan menilai juga dari fakta persidangan Siapa yang terbukti menerima aliran dana dengan informasi informasi awal yang sudah dibuka di persidangan. Jadi aliran pada anggota DPRD menjadi salah satu poin yang diperhatikan oleh KPK," terang Febri di Gedung KPK Jakarta.

Menurut Febri, sangat besar kemungkinan KPK mengembangkan perkara ini seperti korupsi berjamaah di Malang ataupun di Sumatera Utara yang melibatkan seluruh anggota DPRD-nya. "Tuntutan tadi bisa menjadi fondasi KPK untuk mengembangkan keterlibatan anggota DPRD. Mungkin kasusnya mirip Gatot Pujo Nugroho yang juga sama-sama mengalokasikan dana khusus untuk ketok palu hari pemberian kepada sejumlah anggota DPRD bahkan ketua DPRD kemarin mengakui menerima," tutur Febri.

Dalam tuntutan Zumi Zola yang dibacakan pada Kamis (8/11) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jaksa KPK mendapati sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017, adanya pembagian uang kepada anggota DPRD Provinsi Jambi secara bertahap.

Zumi bersama-sama asisten pribadinya Apif Firmansyah telah memberikan uang kepada pimpinan dan anggota DPRD provinsi Jambi. Pertama untuk 50 anggota DPRD masing-masing sejumlah Rp200 juta diserahkan oleh Kusdinar kepada masing-masing anggota DPRD sebanyak 2 kali yang dilakukan secara bertahap dari Januari-Mei 2017, kecuali untuk Masnah dan Bambang Bayu Suseno karena sudah mundur dari DPRD.

Selain itu, sebanyak 8 orang tidak menerima penyerahan tahap kedua yakni Nasrullah Hamka, Supriyono, Muhamadiyah, Hasim Ayub, Wiwit Iswara, Rudi Wijaya, Rahmad Eka Putera, Suprianto. Supriyono hanya diberikan sejumlah Rp50 juta sehingga jumlah keseluruhan yang diberikan, yakni Rp8,75 miliar.

Kedua, pimpinan DPRD masing-masing menerima uang dengan rincian Ketua DPRD Cornelis Buston menerima sejumlah Rp100 juta Zoerman Manap selaku Wakil Ketua DPRD menerima uang sejumlah Rp400 juta AR Syahbandar selaku Wakil Ketua DPRD menerima sejumlah Rp600 juta Chumaidi Zaidi selaku selaku Wakil Ketua DPRD menerima uang sejumlah Rp650 juta, sehingga secara keseluruhan uang yang diberikan Zumi bersama-sama Apif Firmansyah kepada pimpinan DPRD Jambi yakni Rp1,75 miliar.

Ketiga, Zumi bersama-sama Apif Firmansyah memberikan uang tambahan untuk masing-masing 13 Anggota Komisi III DPRD sejumlah Rp175 juta, sehingga keseluruhan berjumlah Rp2,3 miliar. Keempat, Zumi bersama-sama dengan Apif Firmansyah memberikan uang tambahan untuk Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD mendapat sejumlah Rp140 juta yang diperuntukan bagi 27 anggota Banggar DPRD.

, terkait pengesahan APBD TA 2018, Zumi bersama-sama Erwan Malik selaku Plt Sekretaris Daerah, Arfan selaku Plt Kepala Dinas PUPR, dan Saipudin selaku Asisten 3 telah memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang kepada beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi terkait dengan pengesahan dan persetujuan APBD 2018 yang keseluruhan berjumlah Rp3,4 miliar.

Uang tersebut telah diterima oleh Supriyono, M. Juber, Ismet Kahar, Tartiniah, Popriyanto, Mayloeddin, Sufardi Nurzain, Gusrizal, Elhelwi, Tadjudin Hasan, Parlagutan Nasution dan Cekman, sehingga total pemberian suap sebesar Rp16,34 miliar.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/11/09/phwi6l354-kpk-dalami-aliran-suap-zumi-zola-ke-anggota-dprd-jambi




Original Post

Media