Jadi Tersangka Suap, Oknum PNS Kalteng Kejang-kejang

Media Online detikcom
2018-12-02


Palangka Raya - Kejaksaan Negeri Palangka Raya menetapkan oknum ASN di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berinisial DAD sebagai tersangka kasus dugaan suap. Penahanan terhadap oknum BKD Kalteng tertunda karena yang bersangkutan penyakitnya kambuh dan sempat kejang.

"Sementara ini penahanan kami tunda dulu karena yang bersangkutan penyakitnya tiba-tiba kambuh dan sempat kejang-kejang. Saat itu juga kami bawa ke RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya untuk menjalani pengobatan," ujar Kepala Kejari Palangka Raya, Zet Tadung Allo sebagaimana dilansir dari Antara, Sabtu (1/12/2018).

DAD ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Ia dijerat Pasal 12 Huruf e tentang UU Tipikor dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

"Selain Pasal 12 huruf e Undang-undang Tipikor, yang bersangkutan kami kenakan pasal 5 tentang Undang-undang Tipikor dengan ancaman hukuman penjara minimal satu tahun dan maksimal lima tahun penjara serta denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta," jelas Zet Tadung.

DAD sebelumnya terkena operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Kejari Palangka Raya. OTT tersebut dilakukan tim penyelidik di ruang kerja Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Kalteng di Palangka Raya pada Jumat (30/11) sore. Adapun barang bukti yang diamankan Rp 13 juta dan kartu peserta ujian dinas.

Diduga DAD memeras 10 pegawai PNS dari beberapa satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalteng. Pemerasan itu diduga untuk melancarkan ujian dinas kenaikan pangkat dari golongan II ke golongan III tahun 2018 yang diselenggarakan BKD Kalteng.

View in Multi Page

(dkp/dkp)

https://news.detik.com/berita/d-4326468/jadi-tersangka-suap-oknum-pns-kalteng-kejang-kejang




Original Post

Nasdem Minta Prabowo Beri Data Pembanding Soal Korupsi

Media Online LIPUTAN 6
2018-12-02


Liputan6.com, Jakarta Pimpinan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Willy Aditya meminta calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk menyampaikan gagasan pembanding terkait tingkat tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pernyataan Ketua DPP Nasdem Willy Aditya itu disampaikan untuk menanggapi ucapan Prabowo mengenai korupsi di Indonesia sudah seperti kanker stadium empat.

"Sebaiknya Prabowo berhenti cara berkampanye ngawur," kata Willy di Jakarta, seperti ikutip dari Antara, Sabtu (1/12/2018). Willy menyatakan Prabowo harus membedakan sistem pemerintahan di negara otoriter seperti era zaman orde baru dengan zaman demokrasi saat ini.

Willy menyampaikan, kekuasaan pada era orde baru sangat tertutup dan absolut di tangan penguasa, sedangkan era demokrasi kekuasaan tersebar, bahkan pemerintah Indonesia menjalankan otonomi daerah.

Diungkapkan Willy, aparat keamanan bekerja sesuai kebutuhan penguasa ketika era zaman orde baru, kemudian terjadi reformasi yang menata ulang pemerintahan termasuk muncul pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai "ujung tombak" pemberantasan korupsi bersama Kejaksaan dan Polri.

"Di zaman orde baru jika ada orang yang berani kritik karena korupsi maka bisa-bisa orang tersebut akan dibungkam. Berbeda dengan sekarang yang semua harus transparan," ungkap Willy.

Penyebab Korupsi Ketua DPP Divisi Humas Nasdem itu menjelaskan pemberantasan korupsi yang terjadi saat ini di Indonesia disebabkan keterbukaan dan pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, serta yudikatif.

"Dan perlu kita ingat Gerindra itu paling banyak mengajukan caleg mantan koruptor," ucap Willy.

Berdasarkan data yang diumumkan Transparansi Internasional pada 1999, Willy mengungkapkan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia terendah di kawasan Asia, namun saat ini Indonesia hanya berada di Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Saksikan video pilihan di bawah ini Banyak pihak tak terima tampang Boyolali diidentikkan dengan orang susah.

https://www.liputan6.com/pilpres/read/3796986/nasdem-minta-prabowo-beri-data-pembanding-soal-korupsi




Original Post

3 Pejabat BPN Maros Dijebloskan Ke Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-12-2


3 Pejabat BPN Maros Dijebloskan Ke Penjara

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Maros menjebloskan 3 terpidana kasus korupsi pembebasan tahan tahap dua Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, ke penjara.

Mereka adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maros, Andi \u7.ulia; Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah BPN Maros, Hamka dan Hartawan. Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Atas Tanah BPN Maros

Mereka dieksekusi menyusul keluarnya putusan kasasi MA. "Yang dua atas nama Hartawan dengan Hamka dibawa ke Lapas Makassar, sedangkan Andi Nuzulia di Rutan Makassar," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Maros. Agung Riyadi.

Sebelumya. Andi Nuzulia divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider dua bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Makassar. Sedangkan Hamka dan Hartawan divonis masing-masing 2 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider satu bulan penjara.

Tak puas dengan putusan itu. jaksa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan.

"Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim terlalu ringan. Sangat jauh dari tuntutan jaksa. Makanya kami lakukan upaya banding." kata Agung.

Namun pengadilan ban-

ding hanya menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Makassar. Jaksa lalu kasasi. MA hanya memperberat hukuman Hamka dan Hartawan, dari 2 tahun menjadi 4,5 tahun penjara.

Vonis ini masih di bawah tuntutan jaksa yang ingin Andi Nuzulia dihukum 10 tahun penjara dan bayar uang pengganti kerugian negara Rp 9 miliar. Sementara Hamka dan Hartawan dituntut 7 tahun penjara, denda Rp 100 juta subider 6 bulan dan uang pengganti masing-masing Rp 9 miliar.

Kejari Maros juga mengajukan kasasi putusan perkara Kepala Seksi Survei. Pengukuran dan Penataan Kota BPN Maros, Hijaz Zainuddin serta Juru Ukur, Muktar. "Kalau sudah ada, kami juga langsung eksekusi." tandas Agung.

Untuk diketahui. Hijaz dan Muktar juga dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Padahal jaksa menuntut hukuman 7 tahun penjara.

Kelima pejabat BPN Maros ini didakwa menggelembungkan harga tanah yang akan digusur untuk perluasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Awalnya, anggaran pembebasan 60 hektar tanah hanya Rp 168 miliar. Lantaran harga tanah dinaikkan , anggaran pembebasan membengkak menjadi Rp520 miliar.

byu







Original Post

Salah Ketik Tanggal, Jaksa Kembalikan Putusan Kasasi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-12-2


Salah Ketik Tanggal, Jaksa Kembalikan Putusan Kasasi

MAHKAMAH Agung (MA j mengabulkan permohonan kasasi kejaksaan dalam perkara mantan Bupati Pelalawan Tengku Azwan Jafar. Majelis hakim yang diketuai Hakim Agung Surya Jaya menganulir vonis bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru.

Majelis hakim kasasi menyatakan Azmun terbukti melakukan korupsi pembebasan lahan perkantoran pemda Bhakti Praja. Azmun dijatuhi hukuman I tahun 8 bulan dan denda RpSO juta subsider 2 bulan kurungan.

Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Tety Syam mengaku telah menerima putusan kasasi perkara Azmun. Namun putusan itu belum dieksekusi karena ada kesalahan ketik.

Tety mengungkapkan kesalahan ketik terjadi pada tanggal penahanan. Di putusan kasasi disebutkan Azmun mulai ditahan 18 Desember 2015. Yang benar mulai 8 Desember 2015.

Menurutnya, kesalahan ketik ini bisa mempengaruhi masa hukuman yang bakal dijalani terpidana. Kejaksaan sudah meminta Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru memperbaiki putusan itu.

"Kita sudah membuat surat dan mengembalikan

putusan itu ke PN Pekanbaru. Begitu revisinya selesai dan diterima, kita langsung melakukan eksekusi," kata Tery.

Panitera Muda Tipikor PN Pekanbaru Denni Sembiring mengatakan, sudah menindaklanjuti permintaan revisi putusan perkara Azmun. Putusan dikembalikan ke MA.

Dalam perkara ini. jaksa menuntut Azmun dihukum 4.5 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp4318.853.600.

Namun majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru yang diketuai Rinaldi Triandiko, memutuskan Azmun tidak bersalah dan membebaskan dari tuntutan jaksa. Lantaran itu. jaksa mengajukan kasasi.

Azmun merupakan orang kedelapan yang ditetapkan sebagai tersangka kasus ini. Ia dijemput penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau untuk proses penahanan.

Pengusutan terhadap Az-mun merupakan amanat putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru dalam perkara mantan Wakil Bupati Pelalawan Marwan Ibrahim. Menurut hakim, Azmun pihak yang juga bertanggung jawab.

byu







Original Post

Duh, Napi Bukit Semut Nyaris Buta Karena Dianiaya

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-12-2


Duh, Napi Bukit Semut Nyaris Buta Karena Dianiaya

MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly diminta segera turun tangan. Kali ini terkait oknum bawahannya yang diduga menganiaya narapidana (napi) hingga buta permanen di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Penganiayaan yang dialami warga binaan bernama Renhad Hutahaean itu terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bukit Semut-Sungailiat, Bangka. Bangka Belitung.

Pengacara Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Tigor Esron Fernandes mengung-

kapkan, sejak semula. Renhad dikriminalisasi dan dipaksa, dengan tuduhan melakukan tindakan mencabuli anak-anak kecil. Tuduhan itulah yang menjebloskan putra pertama Emita Simanjuntak itu ke penjara.

"Ada dugaan kuat permainan oknum mafia hukum terhadap Renhad. Ini harus diungkap dan diusut tuntas." tuturnya, ketika menyambangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).di Kuningan, Jakarta. Selasa (27/11).

Sudah dua tahun tujuh bulan Renhad menjalani hukuman sebagai warga binaan di Lapas

Ktas II B Bukit Semut Sungailiat. Bangka. Belakangan ada dugaan, dia kembali dikriminalisasi hingga dianiaya. Bahkan, ada dugaan luka-luka parahnya tidak mendapat pengobatan. Akibatnya, kedua matanya nyaris buta.

Esron pun akhirnya mendatangi Kemenkumham. meminta Menteri Yasonna bertindak atas kondisi Lapas yang diduga brutal dan biadab di Sungailiat itu.

Selain ke Menkumham. Esron juga menyiapkan surat dan laporan ke Dirjen Pemasyaratan Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen PAS). Sri Puguh Budi

Utami.

Sementara Emita Simanjuntak, ibunda Renhad Hutahaean mengaku sudah hampir kehabisan kepercayaan terhadap aparatur negara, aparat hukum maupua aparat pemerintahan. Ini akibat dugaan penganiayaan berat yang dialami putranya tersebut.

Secara terpisah, dia juga bertemu pengacara Hotman Pans Hutapea, mengadukan kondisi anaknya. Melalui laman in-stagram. Hotman Paris Hutapea mengungkapkan keluh kesah ibu tersebut kepadanya.

"Salam Kopi Joni. Kepada Bapak Direktur Jenderal Pe-

masyarakatan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. Ibu ini datang ke Kopi Joni. Katanya, anaknya sudah hampir buta, karena dipukul sipir penjara." ujar pengacara nyentrik itu.

Menurut Hotman Paris, anak ibu tersebut tak diberi izin berobat dan menjalani proses operasi. "Tapi sampai sekarang tidak dikasih izin berobat. Kata dokter harus dioperasi mata. Kepada kepala lembaga permasyarakatan sungailiat, Bangka Belitung tolong pengadaan ibu ini. Nama narapi-danya Renhad. Bapak Menteri Hukum dan HAM tolong segera turun tangan." ujarnya.

joh







Original Post

Media