Membendung Parpolisasi DPD

Media Cetak Republika Halaman 24
2018-12-3


Membendung Parpolisasi DPD

Mengapa KPU tetap memasukkan OSO dalam DCS kendati tak menyerahkan surat pengunduran diri dan pemberhentian sebagai pengurus partai, masih menjadi misteri sampai saat ini.

Oesman Sapta Odang alias OSO. Tokoh asal Kalimantan Barat ini masih betah di pusaran kontroversi politik Indonesia. Kali ini, langkahnya mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menciptakan berbagai komplikasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun bak menelan buah simalakama. Dimakan ayah mali, tak dimakan ibu yang mati.

Betapa tidak, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga Mahkamah Agung (MA) telah memerintahkan KPU untuk memasukkan OSO ke dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD. Tapi, sebelumnya sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (NIK) yang melarang pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD. OSO sendiri adalah ketua umum Partai Hanura periode 2015-2020.

Menghadapi tiga putusan hukum yang sama-sama bersifat final dan mengikat itu, KPU bak dilanda kegalauan. Dalam rapat pleno Kamis. 29 November lalu. KPU pun memilih langkah kompromistis. Untuk melaksanakan putusan PTUN dan MA. KPU memasukkan OSO dalam DCT. Kemudian, untuk menjalankan putusan MK. KPU akan meminta ()S() mengundurkan diri bila kelak yang bersangkutan terpilih sebagai anggota DPD.

Apakah masalah terselesaikan? Temyata tidak. Pihak OSO lidak puas, dan menganggap keputusan KPU itu tidak berdasar. Sedangkan, pihak yang menolak pencalonan "lang partai di DPD. menilai KPU tidak mematuhi putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Sebuah sikap yang dinilai berseberangan dengan kehendak UUD 1945.

Kuasa hukum OS(). media Ridho Putra. seperti dikutip sebuah media, menyatakan peraturan KPU yang memberikan syarat mundur kepada OSO bila kelak terpilih, tidak memiliki dasar hukum. "Ketentuan yag mensyaratkan mundur saat pelantikan tidak ada dasar hukumnya dalam Undang-Undang Pemilu. katanya.

Sementara, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) serta Pusal Studi Ketatanegaraan dan Kepemiluan Pegiat Pemilu Seluruh Indonesia, juga menyampaikan pernyataan akademik bersama memprotes langkah KPU. Mereka menilai sikap KPU tidak tegas.

Setelah turunnya Putusan MK Nomor 30 PI T-XV1 2018. KPU memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bakal

calon anggota DPD tidak "bekerja" sebagai pengurus partai politik. Putusan MK itu membawa konsekuensi untuk segera diterapkan karena sifat Putusan MK yang final dan mengikat. Artinya, seketika setelah Putusan MK dibacakan dalam sidang yang terbuka itu, KPU terikat untuk menjalankannya, baik dengan membentuk peraturan atau tanpa peraturan KPU." demikian pernyataan yang ditandatangani puluhan akademisi seperti Mahfud MD (UII). Denm Indrayana (UGM). Feri Amsari (Universitas Andalas), Bivitri Susanti (STIH .lentera), dan lain-lain.

DPD bukan untuk pengurus partai

Bagaimana sebenarnya persoalan ini terjadi? Mari kita periksa kronologinya, dengan menjadikan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5/2018 tentang Tahapan, Program, danjadwal Penyelenggaraan Pemilu sebagai acuan.

Proses caleg DPD ini terbagi dalam dua tahap. Pertama, pemeriksaan syarat dukungan. Kedua, pemeriksaan syarat calon.

Syarat dukungan --yang dibuktikan dengan KTP-- harus dikumpulkan calon, seperti diatur dalam Pasal 183 UV No 7/2017 tentang Pemilu. Di provinsi berpenduduk satu juta, calon harus mengumpulkan minima] seribu dukungan, dan di provinsi berpenduduk di atas 15 juta, harus mengumpulkan lima ribu dukungan. Proses ini berlangsung sejak 2h Maret sampai dengan 1 Juli 2018.

Selanjutnya, KPU memeriksa syarat calon, seperti yang diatur dalam Pasal 182 Ul Pemilu. Prosesnya berlangsung sejak 2 Juli sampai dengan 31 Agustus 2018.

Selesai dengan kedua proses tersebut. PKPU Nomor 5 2018 menyatakan bahwa pada 3] AgUStUS-2 September 2018 dilakukan penyusunan, penetapan, dan pengumuman daftar calon sementara (DCS). Sedangkan, penetapan daftar calon tetap (DCT) dijadwalkan 14-20 September 2018. Selanjutnya. 2l September, penetapan nomor urut, dan 21-23 September DCT tersebut diumumkan.

Tapi, di tengah proses tersebut, yaitu 23 Juli 2018. turun Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI 2018 yang melarang pengurus partai menjadi calon anggota DPD. Putusan ini merupakan permohonan dari Muhammad Hafidz, warga Kabupaten Bogor, yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPD pada Pemilu 2014 untuk Provinsi Jawa Barat. Dia mendaftarkan permohonannya ke MK pada 4 April 2018, untuk menguji norma sepanjang frasa "pekerjaan lain" pada Pasa! 182 huruf 1 IT No 7/2017 tentang Pemilu yang menyatakan "Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah me- menuliipersyaratan I. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang ilan jasa yana berhubungan denyun keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan ilengan tugas, wewenang, dun hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dalam amar putusannya MK menyatakan frase "pekerjaan lain" dalam Pasal 182

huruf 1 UU No 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

Dalam pertimbangan poin 3.16, MK menyatakan "...pendirian Mahkamah sebagai tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya yang pada intinya menyatakan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari partai politik sesungguhnya tetap berlaku. Sebab, putusan Mahkamah memiliki kekuatan hukum mengikat sederajat dengan undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 UU MK...."

Sebelumnya MK telah mengeluarkan sejumlah putusan terkait DPD. yaitu Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 yang menekankan keanggotaan DPD sebagai representasi teritorial (.regional representation) yang pengisian jabatannya bukan berasal dari partai politik. Sebab, partai politik adalah representasi politik [political representation).

Merespons putusan MK, KPU kemudian merevisi peraturannya. Pada 6 Agustus. KPU menetapkan PKPI Nomor 26/2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPI Nomor 14/2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD. PKPI yang diundangkan 9 Agustus, ini. mensyaratkan bakal calon anggota DPD harus terlebih dulu mundur dari kepengurusan partai politik. Pasal 6A PKPU menyatakan calon anggota DPD dari partai, harus membuktikannya dengan menyerahkan dua surat, yaitu surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik, dan surat keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian sebagai pengurus partai bagi bakal calon anggota DPD.

Misteri OSO di DCS dan DCT

Tapi, yang terjadi kemudian adalah sebuah keganjilan. Karena, pada penetapan DCS 1 September, nama OSO tetap masuk dalam Keputusan KPU Nomor 1071/ PL.O1.4-Kpt 06 KPU IX 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dew,in Perwakilan Daerah Tahun 2019. Keputusan ini mencantumkan nama OSO di nomor urut 38

Mengapa ganjil? Karena. OSO sama sekali tidak pernah meyerahka dua surat sesuai Pasal 6A PKPU Nomor 26 2018. Kami sudah cek itu ke KPU Kalimantan Barat dan KPI" RI. Surat itu tidak ada. Pertanyaannya, kenapa nama OSO tetap bisa masuk dalam DCS? KPU telah melakukan mal.idmi- nistrasi," kata Direktur Kksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako). Feri Amsari.

Lalu, mengapa KPU sampai tetap memasukkan nama OSO dalam DCS? Inilah misteri yang belum terungkap.

Belakangan, nama OSO akhirnya dicoret saat penetapan DCT. karena tidak memenuhi syarat. Dalam Keputusan KPU Nomor 1130 Pl.01.4Kpt 06 KPU IX 2018 ten lang Penetapan DCT Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019. nomor 38 yang semula ditempati OSO, telah digantikan oleh Prof Samion AR.

Tapi, di sinilah sesungguhnya letak persoalannya. Kalau KPU mencoret OSO saat penetapan DCS. maka sengketanya akan berakhir di Bawaslu. Dan. di sana, putusan-

nya final mengikat. Tapi, "Kalau pencoretan OSO dilakukan saat penetapan DCT, persoalannya menjadi berbeda. Karena seug-ketanya baru akan berakhir di PTUN," kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini.

Hal itu ditegaskan Pasal 469 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan bahwa putusan Bawaslu mengenai sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan tiga hal. Pertama, verifikasi partai peserta pemilu. Kedua, penetapan DCT anggota DPR. DPD, dan DPRD. Ketiga, penetapan pasanga capres-cawapres.

Pasal 469 ayat (2) menyatakan, jika peserta pemilu tak puas terhadap putusan Bawaslu terhadap tiga hal itu, mereka bisa mengajukan upaya hukum lanjutan ke PTUN. Dan. Pasal 4-1 ayat (7) UU Pemilu menyatakan "Putusan PTUN... bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain." Selanjutnya, Pasal 471 ayat (8) menyebutkan. "KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara... paling lama tiga hari kerja."

Apakah pencoretan OSO yang dilakukan saat penetapan DCT by design untuk membawa kasus ini ke PTUN? Belum jelas benar. Yang jelas. OSO kemudian menggugat Keputusan KPU ke PTUN. OSO juga melayangkan uji materi PKPU Nomor 26/2018 ke Mahkamah Agung.

Pada 25 Oktober. MA mengabulkan uji materi OSO. Dalam Putusan Nomor 65P/HUM/2018, MA menyatakan Pasal 60A PKPU Nomor 26/2018 bertentangan dengan Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayaj ( \) huruf i UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. MA menyatakan Pasal 60A PKPU Nomor 26/2018 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta Pemilu 2019 yang telaTi mengikuti tahapan pemilu.

Selanjutnya, pada 14 November. PTUN Jakarta mengabulkan gugatan OSO. Dalam Putusan Nomor 242/G/SPPU/2018/ PTUN.JKT, PTUN .Jakarta membatalkan Keputusan KPU Nomor 11 3O/PL.O1.4- Kpt/06/KPU. IX 2018. PTUN memerintahkan KPI menerbitkan keputusan baru yang mencantumkan OSO dalam DCT.

Menjalankan putusan yang mana?

Ketiga putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Lalu, putusan mana sang mestinya dijalankan KPU. Direktur Eksekutif Perludem. Titi Anggraini. menyarankan KPU menjalankan putusan MK. Sebab, putusan MK merupakan hasil uji materi LU terhadap UUD. Derajatnya lebih tinggi. "KPU harus tegas, karena KPU adalah alat negara yang keberadaannya dijamin konstitusi. Konstitusi menyatakan KPU adalah lembaga yang mandiri." katanya.

Feri Amsari pun berpendapat serupa. Dia mengatakan, jika KPI lidak melaksanakan putusan MK. dia akan mempersoalkan KPI, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) maupun kepolisian. "Seeara etis maupun secara pidana kami akan persoalkan, terutama soal langkah KPU yang memasukkan OSO ke dala 11 DCS. padahal tidak memenuhi sy alat Ini ada apa?. Litama.

HARUN HUSEIN







Original Post

MA Minta KPK Jangan cuma Bidik Hakim

Media Cetak Media Indonesia Halaman 4
2018-12-3


MA Minta KPK Jangan cuma Bidik Hakim

Sekretaris Mahkamah Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo memandang pengawasan yang dilakukan jangan hanya kepada para hakim.

NURJIYANTO

nurjiyonto@mediaindonesia.com

DALAM menanggapi masih maraknya hakim yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekretaris Mahkamah Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo menuturkan kejadian itu merupakan permasalahan individu hakim.

Pasalnya, sistem pengawasan terhadap tingkah laku hakim sudah dibuat dengan sangat ketat. Dirinya juga memandang pengawasan perlu juga dilakukan bukan hanya kepada para hakim.

"Di dunia peradilan itu tidak hanya hakim, tetapi ada panitera pengganti, jaksa, pengacara, jadi ada pihak-pihak lain. Ini harusnya secara simultan dilakukan pembinanan tidak hanya kepada hakim," ujarnya kepada Media Indonesia, kemarin.

Achmad pun mengklaim sistem perekrutan hakim yang dilakukan oleh pihaknya telah memiliki sistem yang ketat guna menghindari adanya kejadian seperti itu. Selain itu, para hakim yang telah lolos seleksi pun nantinya akan diberikan pembinaan.

Ia menuturkan pembinaan teknis dan nonteknis secara konsisten rutin dilakukan. Para hakim dapat

memahami bidang teknis dan kepemimpinan. Sementara itu, dalam hal regulasi pihaknya menegaskan hakim memiliki batasan, yakni tidak diperkenankan berhubungan dengan pihak luar peradilan, khusunya dalam perkara yang tengah ditangani.

Di sisi lain, Badan Pengawas MA juga turun langsung ke daerah-daerah untuk melakukan evaluasi dan monitoring. Oleh karena itu, ia lebih memandang hakim tertangkap KPK merupakan masalah dari individu itu sendiri.

Dibiasakan

"Saya pikir itu lebih kepada individu, maka bagi pimpinan itu garisnya sudah jelas, (hakim) yang masih main-main bahasa kasarnya kalau tidak bisa dibina, ya

dibinasakan saja. Pada intinya kami terus melakukan pembinaan," ungkapnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Dua di antaranya ialah hakim PN Jaksel, yaitu Iswahyu Widodo (IW) dan Irwan (I).

Tiga tersangka lain ialah panitera pengganti PN Jakarta Timur Muhammad Ramadhan, advokat Arif Fitrawan, dan pihak swasta Martin P Silitonga.

Diduga suap itu berkaitan dengan gugatan pembatalan perjanjian akuisisi PT Citra Lampia Mandiri (CLM) oleh PT Asia Pacific Mining Resources (APMR) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Praktik suap ini terbongkar melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar tim penyidik KPK, Selasa (27/11). Pihak MA pun telah memberhentikan sementara dua hakim dan satu panitera yang telah dijadikan tersangka oleh lembaga antirasywah tersebut.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Abdullah, mengatakan dua hakim dan seorang panitera pengganti yang ditetapkan tersangka diberhentikan sementara hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

"Sampai putusan berkekuat-an hukum tetap baru sebagai dasar pemberhentian secara definitif," ujar Abdullah seusai konferensi pers di Gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (27/11).

(P-3)/ NURJIYANTO







Original Post

Rumusan Korupsi sangat Sempit

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-12-3


Rumusan Korupsi sangat Sempit

Laode M Syarif

Wakil Ketua KPK

KPK tiba-tiba mengusulkan revisi, bahkan perppu tipikor. Mengapa?

Undang-Undang Tipikor kita dibuat se-beium kita meratifikasi UNCAC karena kita ratifikasi itu tahun 2006. Padahal, UU Tipikor ada sejak 1999 dan diperbarui pada 2001. Oleh karena itu, menurut review, putaran pertama dan putaran kedua dari NODC yang di-review empat negara, yakni Usbekistan, Inggris, Ghana, dan Yaman. NODC menemukan bahwa UU Tipikor kita gapnya banyak sekali dengan rumusan pasal yang ada dalam UNCAC.

Gap seperti apa?

Gapnya itu banyak. Misalnya, dalam UU Tipikor belum ada kriminalisasi yang berhubungan dengan hal-hal seperti memperkaya diri secara ilegal (illicit enrichment). Ini belum ada aturannya. Kedua, tentang perampasan aset atau asset recovery belum ada. Ketiga, ada yang berhubungan dengan korupsi di sektor swasta.

Hanya itu...?

Ada juga kewajiban yang sifatnya tidak mandatory, tetapi dianjurkan. Misalnya, memperdagangkan pengaruh. Kita juga banyak melihat orang di Indonesia, khususnya para pejabat yang memperdagangkan pengaruh, tetapi tidak bisa dijerat dengan UU yang ada. Karena itu, kita berharap eksekutif dan legislatif merevisi UU Tipikor agar dalam review putaran ketiga nanti tidak didapati lagi gap antara UU Tipikor kita dan yang ada di UNCAC.

Bisa dijelaskan mengenai korupsi di sektor swasta?

Perlu diketahui masyarakat, kasus korupsi korporasi lebih jelimet jika dibanding (korupsi) orang per orang dan tentunya kita juga harus bekerja sama dengan pengadilan. Ada sejumlah hal yang diperhatikan KPK terkait korupsi korporasi, di antaranya terkait kebiasaan,menyuap atau berbuat curang dalam perusahaan. Selain itu, apakah hal itu hanya insiden atau merupakan kebiasaan yang berulang.

Apa tujuan KPK menyasar sektor swasta?

Tujan kita dalam pidana korporasi bukan untuk menghukum perusahaan. Kita berharap semua perusahaan di Indonesia mengikuti tata kelola perusahaan yang baik.

Persoalan apalagi terkait UU Tipikor yang menjadi concern KPK?

Concern yang berikutnya yang juga ditemukan ialah rumusan korupsi di Indonesia yang sangat sempit. Misalnya, terkait kerugian negara yang diartikan lebih sempit lagi, yakni APBN dan APBD yang mana rumusan seperti itu tidak ada di Inggris, Amerika, Singapura, maupun Belanda. Hal itu akhirnya menyulitkan untuk pemberantasan korupsi yang total.

Sejauh mana langkah KPK untuk mendorong revisi UU Tipikor?

KPK akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang lain. Misalnya, kemaren kita baru melaksanakan fokus group discusion (FGD) dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk merumuskan pasal-pasal yang akan digunakan pada revisi UU Tipikor. Ini tidak hanya menjadi proyek dari KPK tetapi proyek bersama aparat hukum.

(Dro/P-2)/ Laode M Syarif







Original Post

Usulan KPK Bisa Masuk ke RKUHP

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-12-3


Usulan KPK Bisa Masuk ke RKUHP

Arsul Sani

Anggota Komisi III DPR

RENCANA revisi UU Tipikor sudah berulangkali dimunculkan. Kalau boleh tahu, sudah sejauh mana proses pembicaraan atau pembahasannya?

Kita masih dengarkan pendapat dari para pemangku kepentingan. Sekarang muncul-usulan dari KPK, tapi apa yang diminta itu harus kita dengar, tapi output-nya apakah persis seperti yang diminta atau ada pilihan kebijakan lain, nanti kita lihat ke depan.

Apa yang membuat revisi UU Tipikor menjadi begitu berlarut, kendalanya apa saja?

Pada prinsipnya kita ingin mendengarkan seluruh pendapat dari para pemangku kepentingan. KPK kan memang pemangku kepentingan dalam bidang pemberantasan korupsi, tetapi masih ada pemangku kepentingan yang lain yang harus kita tampung dan dengar aspirasi mereka agar UU yang dihasilkan bisa komprehensif. Kalau sekarang KPK minta, menurut saya wajar-wajar saja, hanya tentu kita harus dengar juga dari pihak yang lain. Itu prinsip yang selalu kita tempuh dalam setiap pembuatan UU.

KPK tidak sekadar meminta revisi, tetapi berharap pemerintah mengeluarkan perppu antikorupsi. Bagaimana DRM melihat hal itu?

Perppu itu kan ada syaratnya. Keluarnya perppu itu harus dengan kegentingan yang memaksa. Selanjutnya, setiap perppu yang dikeluarkan pemerintah harus mendapat persetujuan dewan pada masa persidangan berikutnya. Kita tidak bisa pastikan sekarang apakah kalau ada perppu nantinya disetujui oleh DPR atau tidak.

Apakah masalah korupsi sekarang belum genting?

Soal genting dan tidak itu tentu ada pihak yang menilai dan harus ada dasar yang mendukungnya. Namun, saya mau katakan, kita sudah ratifikasi UNCAC, tapi selalu ada perdebatan. Apakah hanya dengan ratifikasi dan UU itu sudah langsung berlaku? Sementara itu, norma-normanya belum diatur dalam pasal UU Tipikor atau KUHP. Jadi poinnya di sana.

Soal pemberantasan korupsi di sektor swasta, apa usul Anda? Poin itu diminta KPK masuk ke revisi atau Perppu tentang Tipikor?

Soal menjerat sektor swasta itu juga tergantung dari apakah UU KPK diubah atau tidak, jadi, kalau ada orang swasta pun itu harus ada penyelenggara negara. Namun, kalau swasta dengan swasta, itu tidak bisa soalnya kan harus ada di situ (undang-undang). Undang-undang yang ada sekarang belum menjangkau itu. Nah, kalau UU KPK mau direvisi, kan biasanya belum apa-apa sudah ada resistensi lebih dahulu. Jadi, sekali lagi, aturan yang kita buat harus komprehensif.

Bagaimana tanggapan DPR perihal usulan revisi UU Tipikor yang justru datang dari KPK, bukan dari pemerintah atau DPR sebagaimana lazimnya?

Usulan mengenai revisi Undang-Undang Tipikor itu satu hal, tidak salah. Namun, kami bisa juga kemudian tidak memilih revisi undang-undang tipikor seperti yang diusulkan itu. Kami memasukkan bab tentang tindak pidana khusus di RUU KUHP yang sedang kita bahas saat ini.

(Njr/P-2)/ Arsul Sani







Original Post

Menjerat Korupsi Swasta Mendesak

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2018-12-3


Menjerat Korupsi Swasta Mendesak

Akmal Fauzi

akmol@medioindonesio.com

KOMISI Pemberantasan Korupsi meng-usulkan agar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) direvisi. Bahkan, lebih dari itu, KPK miminta pemerintah (presiden) mengeluarkan paraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Salah satu hal yang disasar ialah korupsi di sektor swasta. Usulan itu sontak menuai beragam reaksi dan tanggpan, ada yang pro ada pula yang kontra dengan berbagai alasan masing-masing.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai penanganan korupsi di sektor swasta atau korporasi oleh KPK mendesak dilakukan. Pasalnya, sektor swasta kerap bersinggungan dengan kepentingan publik.

"Korupsi oleh korporasi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh subjek hukum manusia karena korporasi juga digerakkan oleh manusia. Penanganan korupsi korporasi bisa memacu recovery kerugian negara karena hukumannya berupa denda dan ganti rugi," kata Fickar di Jakarta, Sabtu (1/12). Oleh karena itu, ia berpandangan revisi UU Tipikor penting dan mendesak.

Pasalnya, UUTipikor yang berlaku saat ini belum sepenuhnya meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003. Salah satu poin penting dari UNCAC yang harus masuk ke revisi UU Tipikor, yakni ko-

rupsi sektor swasta.

"UU Tipikor yang ada sekarang belum sepenuhnya in line dengan UNCAC. Saya kira ini sudah sangat urgen (revisi UU Tipikor) karena korupsi di Indonesia sudah terjadi secara masif di segala sektor. Keadaan ini sudah cukup untuk dinyatakan sebagai situasi darurat korupsi," jelasnya.

Menurutnya, dukungan pemerintah dengan menerbitkan perppu menjadi solusi karena revisi butuh waktu lama, sedangkan situasi sudah mendesak.

"Perppu pilihan paling tepat pada situasi darurat. Demikian juga menghindari degradasi tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana luar biasa, extraordinary menjadi tindak

pidana biasa jika dimasukkan dalam KUHP."

Pemerintah siap

Menteri Hukum dan HAM (Menkum dan HAM) Yasonna Laoly siap memfasilitasi KPK untuk melakukan perbaikan UU Tipikor. Menurutnya, revisi dianggap penting dalam mengatasi korupsi di Tanah Air. "Kami siap, pemerintah siap. Tinggal menyatukan pendapat soal ini," ujarnya.

Untuk itu, Yasonna memastikan usulan KPK soal rekomendasi hasil review implementasi UNCAC akan dipertimbangkan masuk ke revisi UU Tipikor, khususnya poin yang difokuskan KPK, yakni penindakan di sektor swasta.

Pemerintah, kata Yasona,

juga akan mengkaji ulang usulan Perppu Tipikor. Ia berharap usulan perppu akan bisa berjalan lebih cepat tahun depan.

Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter menegaskan KPK harus dilibatkan dalam penanganan pemberantasan korupsi di sektor swasta. Menurutnya, KPK sebagai lembaga independen harus mengawal proses pemberantasan korupsi. "Hal itu tentu akan sejalan dengan fungsi KPK sebagai lembaga supervisi dan koordinasi."

Ia menilai RKUHP cukup mengatur delik korupsi sektor swasta secara umum. Ketentuan lebih detail diatur dalam UU Tipikor.

32 Rekomendasi Hasil Review UNCAC Putaran I

1. Sebanyak 8 rekomendasi terkait dengan kajian, evaldasi, dan kegiatan lain (sudah dilaksanakan), di antaranya

a. Pertimbangkan untuk menggunakan pengadilan pidana untuk mengadili kasus-kasus kecil penyuapan yang dilakukan polisi.

b. Pertimbangkan untuk meneliti implementasi ketentuan tentang penghalang peradilan demi mengidentifikasi masalah penegakan dan persyaratan bantuan teknis.

c. Pastikan perlindungan orang yang melaporkan.

d. Pastikan entitas atau orang yang telah mengalami kerugian sebagai akibat tindakan korupsi memiliki hak memulai proses hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kerusakan itu demi mendapatkan kompensasi.

2. Sebanyak 24 rekomendasi terkait dengan penyesuaian peraturan perundang-undangan (belum dilaksanakan), di antaranya

a. Mengkaji ulang hukuman terhadap suap dan penggelapan.

b. Memidanakan penyuapan aktif terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi publik internasional dan mempertimbangkan pemidanaan penyuapan pasif pejabat-pejabat tersebut.

c. Menghapus pasal 12B dan 12C dari UU 31/1999 jo UU 20/2001 yang menimbulkan masalah dalam kepatuhan terhadap Pasal 15 dan 27 UNCAC.

d. Memastikan aturan penggelapan mencakup juga segala properti atau barang yang bernilai sesuai dengan Pasal 17 UNCAC.

e. Memastikan norma penyalahgunaan kewenangan mencakup juga keuntungan nonmaterial dan mempertimbangkan menghapus klausul kerugian negara.

f. Menggunakan peradilan pidana untuk menuntut korupsi skala kecil yang dilakukan polisi.

g. Mengkaji ulang wewenang pengumpulan data oleh PPATK dalam UU 8/2010 dengan mempertimbangkan praktik unggulan di negara lain.

(Opn/P-2)/ Akmal Fauzi







Original Post

Pengawasan Eksternal Mutlak

Media Cetak Media Indonesia Halaman 11
2018-12-3


Pengawasan Eksternal Mutlak

HAKIM memiliki posisi dan kedudukan yang sangat mulia dalam sistem peradilan. Saking mulianya, maka di dalam sistem tersebut hakim mendapat sebutan wakil Tuhan di muka bumi.

Sebutan itu tentu mengandung pesan intrinsik yang teramat kuat, bahwa posisi hakim sebagai pe-

megang otoritas dalam memutuskan perkara nyaris mutlak seperti Tuhan. Hakimlah yang menentukan seorang terdakwa terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah dalam setiap vonis suatu perkara di pengadilan.

Dengan kekuasaan yang demikian menentukan itu, mereka yang telah menyandang resmi status sebagai hakim pun diharapkan memiliki kualifikasi mendekati Tuhan.

Selain banyak syarat profesional dan formal, termasuk, memiliki gelar sarjana hukum dan lulus pendidikan hakim, ada pula syarat-syarat non-akademis yang menjadi keniscayaan sebelum seseorang mendapat sebutan hakim. Salah satu yang terpenting ialah memiliki sifat-sifat yang menunjang karakter dan kredibilitas. Ia harus berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Ironisnya, syarat-syarat terakhir itu tidak dimiliki oleh semua hakim. Dalam sejumlah kasus, hakim yang semestinya memvonis kasus pelanggaran hukum, justru divonis oleh hakim lain sebagai terpidana..

Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri pada 200S, misalnya," sebanyak 21 hakim telah ditangkap lembaga antirasywah itu karena

terlibat praktik lancung.

Kasus yang terakhir terjadi Selasa (27/11) saat KPK menangkap tangan dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus dugaan suap terkait dengan perkara perdata.

Hakim Iswahyudi Widodo dan Irwan, dalam kasus itu, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama panitera Muhammad Ramadhan karena diduga menerima suap 47 ribu dolar Singapura (sekitar Rp500 juta) dan Rpl50 juta dari advokat Arif Fitrawan (AF) dan seorang pihak swasta Martin P Silitonga (MPS).

Kerapnya hakim menjadi korban OTT KPK membuat efektivitas pengawasan internal oleh Mahkamah Agung (MA) pun dipertanyakan.

Benar bahwa MA memiliki Peraturan MA No 8/2016 yang mengatur pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan MA dan peradilan di bawahnya. Akan tetapi, semakin banyaknya hakim dan panitera yang terjaring OTT KPK memperbanyak fakta empiris yang mengisyaratkan bahwa pengawasan internal MA tidaklah cukup.

Selain pengawasan internal, sejatinya ada pula pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Akan

tetapi, pengawasan eksternal oleh KY ini tidak efektif karena KY tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi.

Apalagi, kewenangan pengawasan KY ini juga sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada 2015, MK mengabulkan gugatan Ikatan Hakim Indonesia untuk tidak memberikan wewenang kepada KY memilih hakim tingkat pertama. Kewenangan itu oleh MK dikembalikan kepada MA.

Tertangkapnya dua hakim oleh KPK dalam kasus yang terakhir menguatkan pesan bahwa alih-alih hanya pengawasan hakim secara internal oleh MA, pengawasan eksternal pun perlu dilembagakan kembali dan bahkan semakin dikuatkan.

Karena itu, kita sepakat dan bahkan mendukung agar dalam RUU Jabatan Hakim yang ditargetkan selesai dibahas tahun depan, KY diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi kepada hakim pelanggar kode etik.

Tidak ada lembaga di mana pun yang mampu mengawasi diri sendiri. Pengawasan eksternal bukan hanya perlu, melainkan juga wajib untuk menjamin efektivitasnya. Itu berlaku pula untuk para hakim tanpa terkecuali.

REDAKSI







Original Post

PT DKI Tolak Banding Modular Alkesindo

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-12-3


PT DKI Tolak Banding Modular Alkesindo

PERKARA WANPRESTASI

JAKARTA - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding PT Modular Alkesindo yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena menghukum distributor alat medis itu dalam kasus wanprestasi melawan United Orthopedic Corporation.

Majelis hakim tinggi diketuai James Butar-Butar menguatkan putusan PN Jaksel No. 57/Pdt.G/2017/PNJkt.Sel. yang diketak pada 19 November 2017 dan membebankan biaya perkara Rpl 50.000 kepada Modular Alkesindo sebagai pihak yang kalah. Modular pun harus tetap membayar US$210,499 kepada United Orthopedic Corporation (UOC).

"Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 57/Pdt.G/2017/PNJkt.Sel harus dipertahankan dan dikuatkan maka pihak pembanding semula turut tergugat harus dihukum dan membayar biaya perkara tingkat peradilan dalam tingkat banding dengan jumlah sesuai amar putusan," kata James dalam putusan yang dibacakan pada 20 Agustus 2018.

"Kami menyambut baik putusan pengadilan tinggi, sudah tepat dan sepatutnya menolak banding dari pihak Modular karena mereka telah melakukan wanprestasi," kata kuasa hukum UOC Michel A. Rako kepada Bisnis, Rabu (28/11). Rako menjelaskan bahwa apabila

Modular Alkesindo akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, pihaknya siap menghadapi.

Perkara ini bermula dari kerja sama antara produsen alat medis dari Taiwan UOC dengan PT Modular Alkesindo, sebagai distributor di Indonesia. Seiring dengan waktu, Modular Alkesindo dituduh tidak membayarkan hasil penjualan terdiri atas 26 faktur kepada UOC senilai US$210,499 dan telah jatuh tempo pembayarannya.

Padahal, sebelumnya penggugat mengakui bahwa tergugat (Modular) selalu membayar tepat waktu seluruh faktur yang dikirimkan oleh penggugat pada awal kerja sama. Namun, belakangan terjadi kemacetan dan tidak ada pembayaran lagi kepada UOC.

Terpisah. Muhammad Ichsan yang sebelumnya menjadi kuasa hukum Modular Alkesindo dalam perkara di PN Jakarta Selatan mengatakan sudah tidak menjadi kuasa hukum dalam perkara banding. "Saya bukan kuasa lagi di (perkara) banding," ujarnya.

Sebelumnya, Modular keberatan atas gugatan karena landasan gugatan UOC ialah minutes of meeting pada 18 Oktober 2016 dengan kesepakatan yang melahirkan kewajiban kepada penggugat untuk mengembalikan hak atas distributor tunggal di Indonesia, kepada tergugat. Hak distributor itu akan berakhir pada 2018.

Yanuarius Viodeogo







Original Post

Memperkuat Kelembagaan di Daerah

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-12-3


Memperkuat Kelembagaan di Daerah

REKOMENDASI PEMBERANTASAN KORUPSI

JAKARTA - Pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar diskusi publik yang memaparkan hasil review putaran pertama dan putaran kedua United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), lembaga PBB yang fokus pada pemberantasan korupsi.

Rahmad Fauzan

Salah satu hasil rekomendasi yang menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni memperkuat kapasitas kelembagaan antikorupsi di semua level, terutama tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Selain itu, KPK juga direkomendasikan sebagai otoritas pusat dalam penanganan seluruh kasus korupsi karena saat ini otoritas pusat dalam kasus korupsi berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Keinginan memperkuat kelembagaan korupsi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tentu saja bukan tanpa alasan. Bukan pula upaya untuk menggemukan kelembagaan lembaga pemberantas kasus korupsi itu.

Upaya itu tentu saja disadari karena semakin banyak kasus-kasus korupsi di tingkat pemerintah daerah. Data KPK mencatat sebanyak 144 anggota DPR/DPRD, 18 gubernur, dan 71 bupati/wali kota terjerat kasus korupsi sejak 2004-2017.

Bahkan, tahun ini saja jumlah kepala daerah yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK tak kurang dari 17 orang.

Kepala daerah terpilih, dipercaya oleh masyarakat, dan bersumpah memegang janji untuk kesejahteraan masyarakat, justru dijerat kasus korupsi.

Padahal, dalam strukturkeuangan negara, alokasi anggaran untuk pemerintah daerah melalui mekanisme transfer

langsung, nilainya tidak sedikit.

Pemerintah daerah yang semestinya mampu menjadi penggerak perekonomian dengan mengoptimalkan belanja daerah, justru acapkali terjebak dalam tata kelola anggaran yang tidak produktif, termasuk masuk ke kantong pribadi para pejabatnya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, alokasi transfer ke daerah sebesar Rp766,2 triliun atau 52,68% dari alokasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rpl.454,5 triliun.

Pendiri Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sudirman Said dalam satu sesi diskusi yang digelar Populi Center pada Sabtu (1/12) menuturkan bahwa kajian KPK pernah menyebut dalam penyusunan APBN, hampir 5%-6% anggaran sudah diambil oleh para pemburu rente.

Dalam gambaran Sudirman, jika APBN Indonesia kira-kira Rp2.000 triliun, hampir RplOO triliun di antaranya sudah masuk ke kantong pribadi.

Terkait dengan kinerja KPK, Sudirman meyakini fungsi penindakan KPK dalam pemberantasan korupsi sudah berjalan cukup efektif.

"Dalam era media sosial seperti sekarang ini, sejatinya semakin transparan karena orang tidak lagi bisa bersembunyi," kata Sudirman.

Sementara itu, Ketua KPK Agus

Rahardjo menilai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah suatu hal yang dapat mengatasi gap tersebut. Terutama, karena gap itu dapat diakomodasi oleh UU yang hingga saat ini masih dalam bentuk revisi dan belum dima-sukkan ke dalam barisan

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tersebut.

"UU Tipikor yang mengakomodasi gap kita dengan UNCAC," ujarnya.

Hingga saat ini Indonesia berada di posisi 96 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi dengan

perolehan angka 37. Meski menggambarkan perbaikan, Agus menilai itu tidak mencerminkan kondisi Indonesia yang masih sangat memprihatinkan dalam hal tindak pidana korupsi.

Pada 1999, IPK Indonesia hanya 17 dan terendah di kawasan Asean, di mana angka tersebut di bawah Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura. i "Kita sekarang di angka 37 itu bagus. Tapi, itu tidak mencerminkan kondisi kita yang masih sangat memprihatinkan," ujarnya.

Dengan kondisi seperti itu, Agus menilai UU Tipikor merupakan hal yang paling mendesak untuk segera direvisi. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly justru menganggap proses politik menjelang Pemilu 2019 membuat beberapa hal akan sulit untuk segera diselesaikan, termasuk RUU Tipikor.

KPK dan Pemerintah, jelasnya, baru akan memasuki tahapan penyusunan naskah, draft, dan harmonisasi rancangan. "Nanti dengan pemerintahan yang baru tahun depan, saya kira ini bisa kita dorong lebih cepat," ujarnya. Namun, apabila RUU Tipikor tersebut nantinya selesai, Yasonna mengatakan UU tersebut akan dijadikan Program Legislasi Nasional Prioritas bersama-sama dengan dua extraordinary crime lainnya yang sudah terlebih dahulu dimasukkan, yakni RUU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan tentang narkotika dan psikotropika. Menambahkan, Deputi Informasi dan Data KPK Hary Budiarto mengatakan sejak enam tahun sejak UNCAC putaran pertama dilaksanakan, Indonesia dinilai masih perlu memperbaiki beberapa hal, bukan hanya UU Pemberantasan Tipikor. "Indonesia dinilai masih perlu memperbaiki beberapa hal, yaitu UU Pemberantasan Tipikor, bantuan hukum-timbal balik dalam masalah pidana, UU Ekstradisi, UU Perampasan Aset, dan UU Hukum Acara Pidana."

Rekomendasi yang Sudah Ditindaklanjuti

Memberlakukan prosedur di mana pejabat publik yang dituduh melakukan tindak Pidana korupsi diberhentikan sementara dalam penyidikan dan diberhentikan setelah

diputus bersalah

Status Ketentuan pemberhentian sementara terhadap ASN yang menjadi tersangka I dan pemberhentian tetap terhadap terpidana telah diatur dalam UU 5/2014.

Mengkaji penerapan aturan terkait menghalangi proses peradilan untuk mengldentifi-

masalah-masalah dalam penegakan hukum dan kebutuhan bantuan teknis Status Difasilitasi oleh UNODC, dikaji oleh PUSAKO Univ Andalas

Memperbolehkan Kejaksaan dan Kepolisian menyidik pejabat tinggi tanpa memerlukan Izin Status Inpres 1/2013. Ketentuan tentang izin Presiden bagi penyidik sudah

dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Pengujian UU No. 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Memastikan beratnya pelanggaran dipertimbangkan dalam memutuskan remisi atau

pembebasan bersyarat bagi terpidana

Status Inpres 1/2013. Sudah terpenuhi. Ketentuan pengetatan remisi bagi koruptor diatur dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Memastikan pelapor terlindungi.

Status Sudah dipenuhi. Lihat Penjelasan Psl. 5 ayat (2) jo. Psl. 5 ayat (1) RUU LPSK Telah dipenuhi dalam UU 31/2014.

Memastikan badan atau perorangan yang menderita kerugian akibat korupsi memiliki hak untuk mengambil upaya hukum terhadap yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut guna mendapatkan ganti rugi tanpa perkara pidana sebelumnya

Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian telah diatur KUHAP Pasal 98, 99,100,101. StatUS. Inpres 1/2013. Kajian dilakukan oleh Kemenkumham

Apabila menolak permintaan ekstradisi terhadap warqaneqara yang terkait pelaksanaan hukuman, memastikan agar pelaksanaan hukuman dapat dilakukan di Indonesia Status Inpres 1/2013. Kajian dilaksanakan oleh Kemenkumham

Menjajaki kemungkinan menjadikan KPK otoritas pusat untuk seluruh kasus korupsi.

Status Saat ini Otoritas Pusat adalah Kementerian Hukum dan HAM

(Steganus Arief Setiaji)







Original Post

Media Indonesia

Media Cetak Media Indonesia Halaman 16
2018-12-3


Media Indonesia

Hakim yang tidak Bisa Dibina akan Dibinasakan

DALAM menanggapi masih maraknya hakim terkena operasi tangkap tangan oleh KPK, Sekretaris Mahkamah Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo menuturkan bahwa kejadian tersebut merupakan permasalahan individu hakim itu sendiri. Ia mengklaim bahwa secara sistem, pengawasan terhadap tingkah laku hakim sudah dibuat secara ketat. (Politik dan Hukum)

Rossi Akui Yamaha Miliki Banyak Pekerjaan Rumah

VALENTINO Rossi (Yamaha Factory Racing) mengatakan bahwa Yamaha masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam pengembangan motor 2019, setelah menyelesaikan dua tes pramusim di Valencia dan Jerez. Namun, bagi juara dunia sembilan kali itu, untuk memilih mesin mana yang akan digunakan musim depan ialah hal yang mudah. (Olahraga)

Pemerintah Kota Malang Dorong Wisata Halal

PEMERINTAH Kota Malang, Jawa Timur, mengembangkan destinasi pariwisata halal untuk meningkatkan wisatawan di daerah setempat. Seluruh mal didorong menerapkan konsep halal, demikian juga dengan pasar tradisional. Dorongan sama ditujukan pada pengelola hotel dan restoran. Bahkan, sudah ada bazar yang menerapkan konsep halal, melibatkan perguruan tinggi, serta UMKM. (Nusantara)

REDAKSI







Original Post

Marak Perkawinan Anak Karena Ketakutan Pada Agama

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-12-03


RMOL. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mendapati sebanyak 418 kasus perkawinan anak sepanjang 2016-2017.

Dari pendalaman pada 117 kasus, sebanyak 50 perkawinan anak dengan selisih usia lebih dari lima tahun antara mempelai laki-laki dan perempuan, sebanyak 48 perkawinan terjadi karena ketakutan akan zina.

"Sangat terlihat agama menentukan. Orang tua khawatir anaknya zina maka dinikahkan meski di bawah umur," kata Koordinator Reformasi Kebijakan Publik Sekretariat Nasional KPI Indry Oktaviani di Jakarta, Minggu (2/12).

Dia menjelaskan, perdebatan mengenai usia perkawinan anak sudah terjadi sejak 1973. Ketika terdapat perumusan RUU Perkawinan, di mana pemerintah mengusulkan batas usia menikah bagi laki-laki adalah 21 tahun dan perempuan 18 tahun.

Penetapan batas usia untuk menjarangkan usia kehamilan dini, menjaga kesehatan anak yang dilahirkan dan menyukseskan program Keluarga Berencana.

"Ada perdebatan terutama dari kelompok agama tertentu. Mereka menolak usulan usia pemerintah dan meminta penurunan batas usia," ujar Indry.

Pengaruh agama juga terlihat ketika pada 2014 KPI mengajukan peninjauan kembali UU Perkawinan 1974, Mahkamah Konstitusi meminta pandangan tokoh agama terkait peninjauan tersebut.

"Maka itu penting melibatkan agama karena menjadi pertimbangan pernikahan dini," ujar Indry.

Pada 22 November lalu, KPI juga menggelar dialog mengenai kebijakan perkawinan anak dan mengeluarkan beberapa kebijakan. Kebijakan diharapkan dapat mendorong pemerintah agar menyadari urgensi perkawinan anak di Indonesia.

Selain itu, KPI juga mendorong adanya kebijakan tingkat nasional dan menguatkan pemahaman Kementerian Agama mengenai bahaya perkawinan anak.

"Kami meminta tanggung jawab tokoh-tokoh lintas agama untuk berperan dan melakukan kajian dengan pemerintah mengenai perkawinan anak dari perspektif agama," demikian Indry. [wah]

https://nusantara.rmol.co/read/2018/12/03/369075/Marak-Perkawinan-Anak-Karena-Ketakutan-Pada-Agama-




Original Post

Kapal Angkut Siswa Pulau Terpencil Dibuat Asal-asalan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-12-3


Kapal Angkut Siswa Pulau Terpencil Dibuat Asal-asalan

Ketua Panitia Lelang Diadili

KETUA Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Lelang III Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Lingga, Jefrizal divonis 1 tahun 8 bulan penjara.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang, Kepulau Riau juga mengenakan hukuman denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ketua majelis hakim Santonius Tambunan membacakan putusan didampingi hakim anggota lriaty Khairul Ummah dan Yon Efry.

Majelis menyatakan Jefrizal terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Vonis hakim terhadap Jefrizal lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan vonis 2.5 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dalam amar putusannya, Jefrizal selaku Ketua Pokja Panitia Lelang IH terbukti melakukan kongkalikong dengan Hemety. pemilik CV Mekar Cahaya. Perusahaan itu kemudian ditentukan sebagai pemenang lelang pengadaan kapal berkapasi-

tas 3 gross tonnage (GT).

Kapal itu menjadi alat transportasi penyeberangan bagi anak sekolah SD dan SMP di pulau-pulau terpencil untuk menuju sekolahnya. Kontrak pengadaan ini Rp537 juta.

Namun, kapal angkut pelajar itu dibuat asal-asalan. Tidak sesuai spesifikasi di kontrak kerja. Akibatnya, negara mengalami kerugian Rp 125 juta.

Saat dinyatakan bersalah, Jefrizal tak kuasa menahan tangis. Sebelumnya, ia berharap majelis hakim bakal membebaskan. Namun anggota majelis sepakat terdakwa terbukti korupsi

Jefrizal dan penasihat hukum menyatakan pikir-pikir atas putusan ini. Majelis hakim memberi waktu 7 hari untuk memutuskan menerima vonis atau mengajukan banding. Waktu yang sama diberikan kepada jaksa penuntut umum.

Saat ini baru perkara Jefrizal yang disidangkan. Sementara perkara Hemety belum dilimpahkan ke pengadilan. Pasalnya tersangka itu buron.

Kejaksaan Tinggi Kepulauan memasukkan nama Hemety dalam daftar pencarian orang (DPO). Kejaksaan meminta bantuan kepolisian untuk melacak buronan itu.

byu







Original Post

Mantan Pejabat Banten Divonis 6 Tahun Penjara

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-12-3


Mantan Pejabat Banten Divonis 6 Tahun Penjara

Korupsi Proyek Tanggul Pantai

BEKAS Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten, ling Suwargi divonis 6 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (VIA).

ling juga dikenakan denda Rp200 juta subsider kurungan 6 bulan dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp215.441.818.

"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, harus diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun," putus majelis kasasi.

Putusan ini dijatuhi majelis hakim yang diketuai Artidjo Alkostar dengan anggota Syamsul Rakan Chaniago dan Krisna Harahap. Majelis menilai. ling terbukti melakukan tindak pidana korupsi proyek Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Normalisasi Karangantu Tahun 2012.

Putusan ini empat kali lipat dari vonis Pengadilan Tinggi (PT) Banten, yang memvonis ling 1,5 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider I bulan kurungan, dan membayar uang pengganti Rp 215 juta subsider I tahun.

Dalam menjatuhkan putusan, majelis MA mempertimbangkan hal yang memberatkan. Yakni, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas korupsi di se-

gala bidang kehidupan dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

"Hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum penan dihukum," timbang majelis.

Dalam pertimbangan putusannya, majelis menyatakan terdakwa merupakan Pengguna Anggaran (PA) merangkap Pejabat Pejabat Komitmen (PPK) dalam proyek pembangunan prasarana pengamanan pantai, ling menandatangani daftar kuantitas dan harga (OE) dengan nilai sebesar Rp4.881.628.000.

Namun, dalam pelaksanaannya terjadi selisih volume pekerjaan. Menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.6l0.567.044.

Lantaran ada selisih itu, ling dianggap memperkaya Komisaris PT Bali Pasific Pragama (BPP), Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan.

Perbuatan ling, menurut majelis memenuhi unsur dakwaan Pasal 2 ayat I UU Tipikor. "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa ter-sebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair," putus majelis.

byu







Original Post

Suami Istri Mantan Caleg PAN Diburu KPK

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-12-3


Suami Istri Mantan Caleg PAN Diburu KPK

Mangkir Jadi Saksi Suap Taufik Kurniawan

Komisi

Pemberantasan

Korupsi (KPK)

memburu dua

politisi Partai

Amanat Nasional

(PAN) Rachmad

Sugiyanto dan

Handriyati.

PASANGAN suami istri itu telah dua kali mangkir menjalani pemeriksaan sebagai saksi perkara suap Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR dari Fraksi PAN.

"Bila tidak kunjung datang juga, penyidik mempertimbangkan tindakan sesuai hukum acara pidana yang berlaku," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah.

Penyidik bisa melakukan jemput paksa. Saksi yang terus mangkirjuga bisa dijerat pidana. Tuduhannya merintangi penyidikan. "Ada ketentuan di Undang Undang Tipikor yang mengatur tentang upaya menghalangi penyidikan," kata Febri.

Apa hubungan pasangan suami-istri itu dengan Taufik? Febri hanya menyebutkan, keduanya memiliki pengetahuan mengenai tindak pidana yang diduga dilakukan Wakil Ketua Umum PAN itu.

Berdasarkan penelusuran, pasangan suami-istri itu pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR pada Pemilu 2014 lalu. Keduanya maju dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII (Purbalingga. Kebumen, Banjarnegara). Sama seperti Taufik.

Taufik menjadi caleg PAN no-

mor urut 1. Rachmad nomor 3. Sedangkan istrinya, Handriyati nomor 6. Dalam dokumen identitas diri yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Handriyati menulis nama suaminya "Antok".

Nama itu ada kesamaan dengan orang disebut-sebut sebagai perantara suap kepada Taufik. Nama Antok terungkap dalam sidang perkara Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad.

Dalam kesaksiannya, Yahya menuturkan panjang lebar soal pemberian uang suap untuk orang pusat. Menurutnya, praktik ini sudah berlangsung lama dan jadi rahasia umum.

Pejabat pusat membocorkan informasi mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) dan menawarkan kepada daerah. Jika daerah ingin mendapatnya, harus memberikan fee sekian persen dari DAK yang bakal diterima.

Sebelum Yahya menjadi bupati, ia pernah menyetor uang Rpl,5 miliar kepada Fraksi PKB DPR agar Kebumen dapat DAK. "Saya ketemu Cahyono, salah satu tenaga ahli di DPR RI. Setahu saya dari Fraksi PKB. Lalu kami dipertemukan, dengan

pejabat Departemen Keuangan (Depkeu) di Hotel Le Meridien Jakarta. Diberitahu akan ada dana turun dari pusat. Kami diminta Rp 1,5 miliar," ungkap Yahya.

Kabupaten Kebumen akhirnya mendapat DAK Rp40 miliar. Yahya juga menyebut, pengusaha Khayub Muhammad Lutfi ikut mengusahakan anggaran dari pusat. Alhasil, Kebumen mendapat bantuan pusat mencapai RplO9 miliar.

Yahya dan Khayub kemudian maju dalam calon bupati. Yahya menang. Ia melepas proyek jatahnya kepada Hojin Ansori. Dengan syarat, Hojin mengganti uang yang sudah dikeluarkan Yahya untuk mengurus DAK. Pada Desember 2015, Hojin mengganti Rp3,O3 miliar. Uang dikirim ke rekening PTTradha, perusahaan milik Yahya.

Setelah jadi bupati. Yahya mencari dana dari pusat untuk memperbaiki jalan rusak di Kebumen. Ia meminta bantuan anggota DPR dari daerah pemilihan Jateng VH Taufik R Abdullah (PKB), Romahurmuzy (PPP). Bambang Soesatyo (Golkar). Amelia Anggraeni (Nasdem), Taufik Kurniawan (PAN). Darori

Wonodipuro (Gerindra) dan Utut Adianto (PDIP).

Namun, hanya Taufik yang bersedia membantu. "Saat itu, Pak Taufik Kurniawan menawarkan ada dana proyek jalan DAK Perubahan(2016) senilai RplOO miliar. Namun dikatakannya, tidak gratis karena ada bagian untuk kawan-kawannya," ungkap Yahya.

Yahya tak langsung menerima tawaran itu. Taufik mendesak, jika Kebumen tak mau, akan dialihkan ke daerah lain. Yahya akhirnya tawaran itu dan menyanggupi memberikan fee 5 persen atau Rp5 miliar. Hojin disuruh mengumpulkan fee proyek dari kontraktor.

Pemkab Kebumen lalu membuat proposal kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Anggarannya disesuaikan dengan tawaran Taufik RplOO miliar. Proposal ini sempat diperlihatkan di persidangan.

Khayub, mantan rival Yahya protes karena tak kebagian jatah proyek DAK. Untuk meredam keributan, Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Adi Pandoyo mengajak Khayub menemui

Yahya di pendopo bupati.

Yahya lalu menawarkan proyek DAK kepada Khayub. Namun ia harus membantu fee pengurusannya. Khayub menyanggupi. Proyek DAK akhirnya dibagi tiga Khayub Rp30 miliar, Hojin RplS miliar, Muji Hartono alias Ebung Rp 15 miliar, sisanya untuk PTTradha dan pihak lain.

Urusan bagi-bagi proyek beres. Yahya mulai menyerahkan fee untuk Taufik. Penyerahan fee dalam tiga termin. "Pertama sepertiga atau sekitar Rp 1.7 miliar. Seminggu kemudian minta lagi Rp 1,5 miliar," ungkap Yahya.

Uang diserahkan Adi Pandoyo kepada orang Taufik di Hotel Gumaya, Semarang. "Kami sudah komunikasi dengan Pak Taufik. Nama, tempat, nomor telepon. Orangnya namanya Antok. Setelah (terima uang) itu dia (Taufik) telepon saya, "Uang sudah sampai.," tutur Yahya.

Rencananya, termin ketiga diserahkan Rp 1.48 miliar. Namun batal, karena KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kebumen. Belakangan, KPK menetapkan Taufik sebagai tersangka suap pengurusan DAK untuk Kabupaten Kebumen.

gpg







Original Post

Ingin Hukuman Kurang Dari 10 Tahun

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2018-12-3


Ingin Hukuman Kurang Dari 10 Tahun

DUA terdakwa kasus First Travel mengajukan kasasi. Menurut Rony Setiawan, kuasa hukum terdakwa, langkah kasasi dilakukan untuk meminta aset yang sebelumnya dirampas untuk negara, dapat dikembalikan kepada jemaah.

"Dikembalikan kepada jemaah. Tujuannya, kita ingin memberangkatkan jemaah, dan salah satunya seperti itu," ucap Rony.

Lebih lanjut, dia menuturkan, dari upaya kasasi tersebut, diharapkan majelis juga memperhitungkan masa hukuman penjara. Pengacara berharap, hukuman bos First Travel diringankan.

"Harapannya, kita upayakan berangkatkan jemaah. Kalau sudah berangkat, pasti ada pandangan dari hakim,efek selanjutnya secara tidak langsung.Terdakwa Andika beriktikad baik dan setidaknya dikurangi jadi lima tahun atau 10 tahun." sambungnya.

Rony menambahkan, dalam memori kasasi ini juga disebutkan, kasus pidana yang menjerat klien) a tersebut sangat tidak tepat. Sebab, antara Andika Surachman dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Agama (Kemenag) disaksikan Polri, memiliki perjanjian akan memberangkatkan seluruh jemaah.

Namun, lanjut Rony, perjanjian itu dibatalkan sepihak oleh Kemenag yang menerbitkan surat pembekuan terhadap agen perjalanan umrah First Travel. Dalam memori kasasi, kliennya mengedepankan masalah pidana ini. karena dalam masalah ini tidak ada unsur pidananya.

"Terdakwa Andika pernah ada perjanjian dengan OJK dan Kemenag, disaksikan Polri." ucapnya.

Kata dia. Andika menandatangani perjanjian dengan OJK 1 Agustus 2017 untuk memberangkatkan jemaah bulan November. "Tapi sebelum November, bulan Agustus tanggal 10. izin First Travel dicabut, inilah permasalahan timbul," tuturnya.

Kata Rony lagi, aset milik First Travel yang dirintis sejak 2009 sampai 2017, bisa mencapai Rp 200 miliar. Namun. hingga persidangan. hanya tersisa Rp 25 miliar. Penyitaan aset milik First Travel dinilai sangat merugikan kliennya dan jemaah.

"Andika pernah bilang, selama 2009-2017, dia mendapatkan keuntungan Rp 200 miliar dari jemaah. Tapi, kita tak tahu jumlah aset secara keseluruhan ada berapa? Kita sudah minta berita acara aset First Travel, tapi belum dikasih." ucapnya.

pyb







Original Post

Kembalikan Dana Kepada Yang Berhak

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2018-12-3


Kembalikan Dana Kepada Yang Berhak

FIRST Travel didakwa mencuci uang jemaah mencapai Rp 90S miliar. Dari jumlah itu, aparat baru menyita aset senilai Rp 60 miliaran. Namun, Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat malah merampasnya untuk negara.

Padahal, dalam penerapan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tujuan utama pelacakan aset hasil kejahatan untuk disita dalam proses pengadilan dan berujung pada putusan pengadilan, yaitu perampasan untuk dikembalikan kepada yang berhak. Demikian Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi I Mahupikn Yenti Gamasih.

Selain itu. tujuan adanya TPPU juga menghukum semua yang turut terlibat menikmati hasil kejahatan, untuk upaya penjeraan. Pengaturan perampasan melalui putusan pengadilan kepada yang berhak, sudah diatur secara baku dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). kecuali ketentuan khusus mengatur sendiri menyimpang dari KUHAP.

"Dalam Undang Undang TPPU, tidak diatur khusus, jadi merujuk kepada KUHAP. Dikembalikan kepada yg berhak, yaitu korban kejahatan tersebut." tandasnya.

Selain itu. penjatuhan putusan pengadilan juga untuk tujuan pemulihan keadaan korban karena kerugian yang muncul (recovery asset). "Dengan demikian logikanya, perampasan aset hasil kejahatan First Travel seharusnya untuk para korban," tegasnya.

Ada dua permasalahan yang timbul ketika putusannya adalah dirampas untuk negara. Pertama, justifikasi mengapa menghadapi masalah, karena terial u banyak korban, sehigga tidak bisa menentukan kepada korban yang mana hasil kejahatan harus dikembalikan.

Padahal, lanjut Yenti, ada korban yang benar-benar sangat dirugikan, yang, harusnya negara melalui pengadilan bisa membantu keadaan itu. misalnya untuk korban yang sudah menabung sekian lama dan keadaan ekonominya tidak terlalu bagus.

"Seharusnya, dipikirkan upaya mediasi untuk pendataan dan skala prioritas, meskipun sulit," sambung Yenti.

Masalah kedua, ketika dirampas negara, hams jelas masuk pada pos apa uang First Travel dan bagaimana transparansi pegangannya. "Bukankah pada prinsipnya negara tidak boleh diuntungkan dari hasil kejahatan?" ucapnya.

PYB







Original Post

Terdakwa Ajukan Kasasi, Minta Aset First Travel Dikembalikan Ke Jemaah

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2018-12-3


Terdakwa Ajukan Kasasi, Minta Aset First Travel Dikembalikan Ke Jemaah

SAAT ini, kasus yang membelit First Travel memasuki proses kasasi di Mahkamah Agung (MA). Langkah itu dilakukan setelah Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat menolak banding yang diajukan para terdakwa kasus tersebut.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok memutus, terdakwa kasus penipuan biro perjalanan umrah "First Travel Andika, Anniesa Hasibuan dan Kiki Hasibuan terbukti bersalah melakukan pidana pencucian uang.

Dalam putusan tersebut. Andika divonis 20 tahun penjara. Anniesa 18 tahun penjara dan Kiki 15 tahun penjara. Namun, ada hal yang menarik pada putusan tersebut, dimana majelis hakim memutus sebagian aset First Travel akan disita untuk negara.

Ketua Majelis Hakim Soebandi menyatakan, jaksa penuntut umum (JPU) meminta supaya

barang bukti tersebut dikembalikan kepada calon jemaah First Travel melalui pengurus aset korban First Travel, tanggal 16 April 2018 yang dimuat dalam akta notaris untuk dibagikan secara proporsional dan merata.

"Namun, hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum terkait barang bukti nomor 1-529," ujar Soebandi di Pengadilan Negeri Depok. Rabu (30/5).

Selain itu. Majelis Hakim menilai akan terjadi ketidakpastian hukum bila aset-aset yang diminta jaksa dalam tuntutan, dikembalikan kepada calon jemaah yang menjadi korban.

"Namun oleh karena pengurus pengelola aset korban First Travel menyatakan menolak, baik melalui surat dan di persidangan, maka untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum atas barang bukti tersebut, maka adil dan patut apabila barang bukti poin 1 -529 dirampas untuk

negara," tegas Soebandi.

Selanjutnya, pada Agustus lalu, dua terdakwa. Andika dan Anniesa mengajukan banding. Namun, banding ditolak PT Jawa Barat. Mereka tetap divonis 20 tahun dan 18 tahun kurungan penjara karena terbukti menipu sekitar 63.310 calon jemaah umrah dan haji dengan nilai total Rp 905 miliar.

Ketua Majelis PT Jabar Arief Supratman didampingi hakim anggota Ade Komarudin dan Abdul Fattah menolak banding yang diajukan dua pelaku dan menguatkan vonis PN Depok, sehingga Andika Surahman tetap divonis 20 tahun penjara dan istrinya Anniesa D Hasibuan divonis 18 tahun penjara, juga dihukum membayar denda masing-masing Rp 10 miliar subsider 3 bulan kurungan.

Keduanya mengajukan banding pada 6 Juli 2018 usai majelis hakim PN Depok memvonis. Sedangkan Kiki Hasibuan yang

divonis 15 tahun kurungan penjara, tidak mengajukan banding.

Tak sampai di situ. Andika dan Anniesa mengajukan kasasi. Permohonan kasasi ke MA telah diajukan sejak September lalu dan kini sedang menunggu putusan MA. Kedua terdakwa keberatan asetnya dirampas negara, dan meminta aset-aset tersebut dikembalikan pada jemaah.

Di sisi lain, ratusan jemaah yang jadi korban, menolak aset First Travel dirampas negara. Jumat lalu, mereka menggelar aksi demonstrasi di MA agar aset First Travel yang disita dikembalikan, agar mereka bisa berangkat ke tanah suci.

Dari pengamatan, massa-korban Fist Travel menggelar aksi di depan Gedung MA. Jalan Medan Merdeka Utara. Massa berdatangan ke lokasi setelah long march dari Masjid Istiqlal.

Massa yang datang kebanyakan mengenakan busana berwarna putih, terdiri dari kaum

pria dan wanita. Mereka juga membawa berbagai poster, memprotes aset First Travel dirampas negara. Polisi terlihat berjaga di lokasi.

Beberapa poster yang dibawa massa bertuliskan, kembalikan aset First Travel kepada kami karena itu adalah hak kami. Massa yang didominasi kaum ibu juga ada yang berdoa dan melantunkan kalimat Labbaik Allahumma Labbaik, labbaika la syarika laka labbaik....

Sejumlah kuasa hukum jemaah First Travel juga hadir di lokasi, salah satunya Riski Rahmadiansyah. Riski mengatakan, penyitaan aset First Travel oleh negara sangat merugikan jemaah. "Itu tak masuk akal, karena memang tindak pidana yang dibuktikan adalah pencucian uang. Tapi pencucian uang itu harus dibuktikan dulu, apa ada kerugian negara di situ. Tem) ata tidak ada kerugian negara." ujarnya.

pyb/net







Original Post

Garasi Rumah Kiki Hasibuan Dijadikan Tempat Parkir

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2018-12-3


Garasi Rumah Kiki Hasibuan Dijadikan Tempat Parkir

Aset First Travel Dirampas Negara

Berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, ratusan aset milik First Travel dirampas negara. Aset tersebut terdiri dari berbagai jenis, termasuk properti atas nama ketiga terdakwa Andika Surachman, Anniesa Hasibuan dan Siti Nuraidah atau Kiki Hasibuan.

SALAH satu properti yang dirampas, yakni sebuah rumah di perumahan bertipe klaster di Vasa Residence RT 10 RW 4 Nomor 55D, Jalan Kebagusan IV Dalam. Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Rumah itu disebut terdaftar atas nama Kiki Hasibuan.

Jumat (30/11), Rakyat Merdeka kembali menyambangi rumah tersebut. Dari pengamatan, hampir tak ada perbedaan berarti sejak pertama kali rumah tersebut disita, sebagai salah satu barang bukti kasus penipuan berkedok biro perjalanan umrah pada tahun lalu itu.

Untuk memasuki klaster tersebut, harus melewati pos keamanan. Rumah milik Kiki tak begitu jauh dari pos keamanan tersebut. Hanya sekitar 15 meter. Rumahnya berada di sisi sebelah kanan dari satu-satunya pintu masuk ke perumahan tersebut.

Tak tampak ada yang istimewa di klaster tersebut. Seluruh model rumah tampak sama dengan desain modern minimalis. Masing-masing rumah terdiri dari dua lantai dengan luas sekitar 122 meter persegi. Kesamaan lainnya adalah, seluruh dinding rumah di klaster tersebut dicat abu-abu dengan variasi putih.

Saat disambangi, pemandangan berbeda ditemui dibanding saat pertama disita. Tak ada lagi garis polisi yang melintang di bagian depan rumah. Garasi rumah terisi beberapa sepeda motor milik warga perumahan itu. Sedangkan sampah dedaunan berserakan di halaman depan, tanda rumah tak berpenghuni.

Lebih ke dalam, terdapat sebuah plang penyitaan dari pihak Kepolisian. Ukurannya tak begitu besar, hanya sekitar 150 x 50 centimeter (Cm). Isinya berupa pemberitahuan mengenai penyitaan rumah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Keberadaan rumah itu pun tampak tak lagi menarik perhatian warga sekitar seperti sebelumnya. Warga setempat melakukan aktivitas seperti biasa. Bahkan, lingkungan di perumahan itu cenderung sepi dari interaksi sesama warga.

Zainal, petugas keamanan setempat menyebut, tak ada kegiatan berarti di rumah tersebut sejak pertama kali rumah itu disita. Kata dia. situasi di rumah itu pun tak banyak berubah. Hanya garis polisi saja yang menurutnya copot karena terjan-

gan cuaca panas dan hujan.

"Kalau rumah dan isinya, tak ada yang berubah. Paling cuma garis polisi itu yang rusak. Itu juga bukan gara-gara dicopot, memang rusak sendiri, kena hujan kena panas," tutur Zainai.

Petugas keamanan lainnya. Naim.mengatakan, rumah tersebut dibeli setahun sebelum Kiki ditangkap polisi. Tahun 2016.

Namun, rumah itu tidak langsung jadi. Meski demikian, kata Naim. Kiki tidak pernah tinggal di rumah tersebut.

"Saya tak pernah lihat dia tinggal atau nginep di rumah itu. Padahal, sudah dibeli dari setahun sebelum ditangkap. Baru benar-benar bisa ditempati sembilan bulan setelah dibeli. Kalaupun dia datang, paling lama cuma satu jam." kata Naim

saat ngobrol.

Karena tidak pernah berbincang dalam waktu lama dengan Kiki. Naim pun tidak terlalu mengenal sosok salah satu bekas direktur First Travel itu.

"Saya dan warga sini tak terlalu kenal karena dia tak pernah tinggal di sini. Kalaupun menyapa, paling kalau keluar masuk saja, pas dia buka jendela mobil," terangnya.

pyb







Original Post

Pembahasan RKUHP Mandek

Media Online Metro TV News
2018-12-03


Jakarta: Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengakui belum ada kelanjutan dari pembahasan RKUHP. Peraturan itu dinilai memiliki banyak masalah, khususnya terkait pemberantasan korupsi.

"Ketika KPK bertemu presiden di Istana bogor (disepakati) pembahasan RUKHP ditunda sampai diwaktu yang belum ditentukan," tutur Saut kepada Media Indonesia,Minggu, 2 Desember 2018.



Lima pimpinan KPK sempat menemui Presiden Joko Widodo untuk meminta agar RKUHP tak segera disahkan. Pada pertemuan tersebut, Jokowi ditemani Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menko Polhukam Wiranto mendengarkan paparan dari para pimpinan KPK.

Saut menjelaskan sejak pertemuan tersebut hingga saat ini, belum ada pembicaraan lanjutan kepada pihak KPK terkait pembahasan dari RKUHP tersebut. Saut menegaskan KPK masih tetap berpandangan sama dengan apa yang disampaikan kepada presiden kala itu, yakni tidak memasukkan pasal tipikor ke dalam RKUHP. KPK, lanjut dia, ingin merevisi UU Tipikor sebagai hal yang terpisah.

KPK menilai kodifikasi melalui RUU KUHP berpotensi mengabaikan sejumlah aturan, seperti Ketetapan MPR tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan melanggar Konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi tahun 2003 yang diratifikasi Indonesia. Berdasarkan aturan-aturan tersebut menegaskan Indonesia harus memiliki lembaga khusus anti korupsi, yang pelaksanaannya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Baca:KPK Usul Delik Korupsi Berada di Luar KUHP

UU Tipikor mengatur 13 jenis tindak pidana korupsi, mulai dari korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara hingga merintangi proses hukum pelaku korupsi. Setidaknya terdapat 10 kelebihan UU Tipikor dibandingkan tindak pidana lain, misalnya tidak dihapuskannya hukuman pidana bagi pelaku yang mengembalikan uang korupsi, KPK bisa menjerat korporasi yang melakukan korupsi, dan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang.

Meski begitu jika dibandingkan dengan ratifikasi UNCAC, UU Tipikor Indonesia masih memiliki banyak celah. Saut menyarankan pemerintah dan DPR segera merevisi UU Tipikor sebelum menuntaskan RKUHP.

"Iya (mengutamakan revisi UU Tipikor) karena ada kewajiban (terkait) UNCAC dalam piagam PBB anti korupsi, dan agar kita (KPK) bisa masuk lewat banyak pintu dalam upaya melenyapkan perilaku korup," jelas Saut.

Menurut dia, saat ini ada 30 negara yang memasukkan pembentukan lembaga anti korupsi khusus, yang memfokuskan diri dalam pemberantasan korupsi ke dalam UU Dasar mereka.

Saut juga membenarkan pandangan yang menyatakan stagnasi dalam indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Hal itu disebabkan belum sesuainya peraturan perundangan di Indonesia dengan ratifikasi UNCAC. Posisi Indonesia saat ini merupakan nilai maksimal yag dapat diberikan dengan berbagai upaya pencegahan, dan penindakan yang dilakukan KPK dan pemerintah.

Sehingga tanpa adanya perbaikan dalam peraturan perundangan terkait pemberantaasan korupsi, posisi nilai IPK Indonesia tidak akan membaik dan akan tetap stagnan hingga kapanpun. (AZF)

http://news.metrotvnews.com/hukum/8kowwD3k-pembahasan-rkuhp-mandek




Original Post

Kasus Jembatan Brawijaya Belum P-21

Media Cetak Jawa Pos Halaman 9
2018-12-3


Kasus Jembatan Brawijaya Belum P-21

SURABAYA Kejati Jatim menilai berkas perkara kasus dugaan korupsi Jembatan Brawijaya di Kediri masih belum lengkap atau belum P-21. Kini kejati masih mempelajari berkas perkara tersebut setelah penyidik Polda Jatim untuk kali kedua menyerahkannya. Sebelumnya jaksa sempat mengembalikan berkasnyakarenamenganggapnya belum lengkap atau P-19.

"Sudah diserahkan kembali. Sekarang masih kami teliti. Tiga minggu lalu memang sempat P-19," ujar Kasipenkum Kejati Jatim Richard Marpaung kemarin (2/12).

Namun, Richard tidak menerangkan kekurangan yang masih harus dilengkapi penyidik. Dia hanya menyatakan, apabila setelah dipelajari dinyatakan lengkap, tidak lama lagi berkas akan P-21.

Sebaliknya, jika masih belum lengkap, masih harus dikembalikan lagi ke penyidik atauP-19. [ika sudah P-21, tidak lama lagi tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke kejati. Dia berharap berkas tersebut lengkap sehingga ketiga tersangka bisa segera disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

"Mudah-mudahan lengkap. Jadi, nanti tinggal menunggu tahap kedua saja. Pelimpahan tersangka dan barang bukti bisa dilakukan," jelas Richard.

Sebelumnya Polda Jatim mulai menyidik kasus itu Agustus lalu. Penyidik menengarai ada dugaan korupsi dalam proyek pem- bangunan jembatan tersebut. Hasil penyidikan, tiga orang dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab dan ditetapkan sebagai tersangka.

Ketiganya berasal dari pihak swasta selaku pengembang proyek jembatan itu. Mereka adalah Direktur PT Surya Gratia Semesta Rudi Wahono, Dirut PT Fajar Parahyangan Yoyo Kartoyo, dan mantan Direktur PT Fajar Parahyangan Menawar. Mereka dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

(gas/c9/dkj)







Original Post

PT DGI Minta Uang Pengganti Hanya Rp5,513 Miliar

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-12-3


PT DGI Minta Uang Pengganti Hanya Rp5,513 Miliar

NERACA

Jakarta - PT Duta Graha Indah (DGI) yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjinee-ring (NKE) meminta pengurangan kewajiban pembayaran uang pengganti kerugian negara hingga hanya sebesar Rp5,513 miliar dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK Rpl88,732 miliar.

"Berdasarkanfaktahu-kum keuntungan/laba bersih terdakwa PT NKE sejumlah Rp 130853 miliar setelah dikurangi hal-hal tersebut di atas maka kewajiban pembayaran uang pengganti PT NKE dari delapan proyek sebesar Rp5,513 miliar," kata pengacara PT NKE Susilo Aribowo dalam nota pembelaan (pledoi) yang sudah dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (29/11).

PT NKE adalah korporasi pertama yang dijadikan terdakwa oleh KPK.

Duduk di kursi terdakwa adalah Djoko Eko Sup-rastowo sebagai wakil dari PT NKE. Dalam dokumen yang didapat Antara pada Jumat, PT NKE menghitung perhitungan uang pengganti dari laba bersih, bukan laba kotor seperti perhitungan JPU KPK.

Menurut Susilo, PT NKE hanya mendapat keuntungan bersih dari delapan proyek pemerintah Rp 130,853 miliar, yaitu proyek pembangunan RS Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana 2009-2010, Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (B-P21P) Surabaya.

Selanjutnya, RS Pendidikan Universitas Mataram, Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang, RSUD Sungai Dareh di Kabupaten Dharmasraya, Gedung Cardiac di RS Adam Malik Medan, paviliun di RS Adam Malik Medan, dan RS Tropis Universitas Airlangga.

"Bukan seperti perhi-

tungan keuntungan kotor yang diperhitungkan oleh JPU KPK sejumlah Rp24-0,098 miliar," kata dia.

Dari jumlah Rpl30,85-3 miliar tersebut lalu dikurangi dari jumlah uang yangsudah dititipkan oleh PT NKE kepada KPK dalam penyidikan perkara pembangunan RS Udayana sejumlah Rp35,732 miliar. Selanjutnya juga dikurangi oleh "fee" dari PT NKE yang telah diserahkan kepada Muhammad Nazaruddin sejumlah Rp? 1,659 miliar, bukan sejurnlah Rp67,51 miliar seperti dalam tuntutan JP-UKPK.

Kemudian masih dikurangi oleh jumlah uang yang telah disetor oleh PT NKE atas temuan BPK dan BPKP sebelumnya yang telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara sejumlah Rpl-7,948 miliar, sehingga totalnya tinggal Rp5,513 miliar.

"Meskipun terdakwa terdakwa PT NKE telah ter-

bukti melakukan tindak pidana, namun penasihat hukum memohon perhatian majelis hakim menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan derita akibat penjatuhan hukuman yang juga akan menjadi beban pihak-pihak lain yang tidak bersalah," ujar dia.

Karena PT NKE selaku suatu perusahaan terbuka memiliki beberapa stakeholder antara lain konsumen, pemegang saham, karyawan dan kreditor dan akibat pemidanaan terhadap PT NKE menyebab-kanparapemegangsaham yang tidak mengetahui keputusan direksi telah menimbulkan kerugian negara terpaksa tidak menerima deviden atau menderita kerugian sebab nilai sahamnya mengalami penurunan, jelas Susilo.

Atas pledoi tersebut, JPU KPK akan menyiapkan replik yang akan dibacakan pada 6 Desember

2018.

ANT







Original Post

ICW: Lembaga Peradilan Miliki Potensi Korupsi Sangat Besar

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-12-3


ICW: Lembaga Peradilan Miliki Potensi Korupsi Sangat Besar

Jakarta - Para peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat bahwa lembaga pengadilan memiliki potensi korupsi yang sangat besar dibandingkan dengan beberapa lembaga lainnya.

neraca

"Potensi korupsi yang sangat besar itu dilihat dari besarnya strukturorganisasi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung," ujar salah satu peneliti korupsi ICW Lalola Easter Kaban di Jakarta, )umat (30/11).

Menurut Lalola bukan hal yang mustahil bila banyak oknum hakim dan petugas pengadilan yang korupsi namun belum tersentuh oleh KPK atau penegak hukum lainnya, mengingat struktur organisasi lembaga ini yangsangatbesar. "Selain itu, potensi tersebut juga diperbesar dengan lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial," tambah Lalola.

"Besarnya struktur organisasi ditambah pengawasan yang lemah menjadikan peluang terjadinya korupsi di tubuh pengadilan semakin terbuka lebar," jelas Lalola.

Sementara itu ICW juga menilai belum ada reformasi yang signifikan yang dilakukan di lingkungan Mahkamah Agung khusus-, nya di bawah kepemimpinan Hatta Ali untuk mengatasi besarnya potensi korupsi di lembaga peradi-lan.Adalah halyanglumrah jika menilai hakim yang telah ditangkap oleh KPK hanya sedang bernasib buruk, namun tidak mem-

berikan efek penjeraan bagi oknum nakal di pengadilan lainnya," kata Lalola.

Perlu Evaluasi di Lingkungan Pengadilan

Kemudian ICWmemin-ta Mahkamah Agung (MA) melakukan evaluasi terhadap ketua pengadilan dan peraturan MA untuk mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan MA dan lembaga peradilan."MA perlu melakukan penilaian ulang terhadap seluruh ketua pengadilan sebagai u-jung tombak pengawasan di pengadilan," ujar Lalola.

Penilaian ulang ini diperlukan untuk memastikan bahwa ketua pengadilan merupakan sosok yang berintegritas dan tidak pernah memiliki persoalan di masa lalu. Evaluasi rekam jejak ini dikatakan Lalola menjadi hal penting untuk menjamin Perma 8 Tahun 2016 dapat berjalan secara efektif.Tanpa adanya kesepahaman dan keterbukaan dari MA tentu perkara korupsi yang melibatkan hakim akan terus terjadi berulang," kata Lalola.

ICW juga meminta MA menerapkan dengan tegas dan konsisten, Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KM-A/Xl/2017 tentang Penga wasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, terhadap oknum-oknum Mahkamah A-gung dan Badan Peradilan

yang diduga terlibat dalam perkara pidana, khususnya korupsi.

LebihlanjutLalolamen-gatakan peran lembaga lain seperti KPK dan Komisi Yudisial (KY) dinilai ICW juga sangat penting untuk membantu MA melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan lembaga peradilan. "Bersama KPK dan KY melakukan pemetaan terhadap ruang potensi terjadinya korupsi di lembaga pengadilan, sehingga dapat dijadikan rujukan pembentukan kebijakan pembinaan dan pengawa-

san," kata Lalola.

Peran KY dan KPK dinilai Lalola juga berguna untuk membantu MA merumuskan kurikulum pembinaan yangdi tujukan khusus untuk meningkatkan integritas aparat pengadilan.

"Selain itu sebaiknya Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pengadilan untuk dijadikan masukan dan kebijakan dalam RUU labatan Hakim," pungkas Lalola.

Pada Rabu (28/11), KPK menetapkan dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Iswahyu Wi-

dodo dan Irwan sebagai tersangka penerima suap bersama panitera Muhammad Ramadhan. Keduanya diduga menerima suap sekira Rp650 juta dalam bentuk 47 ribu dolar Singapura (sekitar Rp500juta)danRpl50ju-tadari advokat Arif Fitrawan (AF) dan seorang pihak swasta Martin P Silitonga (MPS).

KPK kemudian melakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhadap tersangka Iswahyu Widodo dan Irwan yang ditahan di Polres Metro Jakarta Timur, Muhammad Ramadhan di

rutan Pomdam Jaya Guntur, dan Arif Fitrawan di Polres Metro Jakarta Selatan.

Pemberian suap dalam perkara ini terkait dengan penanganan perkara Nomor 262/Pid.G/2018/PN Jaksel dengan penggugat Isrulah Achmad dan tergugat Williem JV. Dr- gen, yang menggugat Pi. Asia Pacific Mining Resources (APMR) dan Thomas Azali. Pemberian suap dimaksudkan supaya majelis Hakim membatalkan perjanjian akuisisi PT Citra Lampia Mandiri (CLM) oleh PT APMR di PN Jakarta Selatan.

REDAKSI







Original Post

Korban First Travel Minta Uang Dikembalikan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2018-12-3


Korban First Travel Minta Uang Dikembalikan

KASUS penipuan biro jasa umrah First Travel belum selesai. Meski tiga petinggi perusahaan itu sudah divonis penjara. Para korban terus menuntut agar uang yang telah disetornya segera dikembalikan. Dalam kasus First Travel, terdapat 63.310 korban dengan nilai kerugian Rp 909333 miliar.

Ratusan jemaah korban First Travel menggelar aksi damai di depan Kantor Mahkamah Agung (MA). Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, kemarin. Mereka mendesak MA agar tidak menyita aset First Travel, melainkan aset tersebut dikembalikan sebagai bentuk ganti rugi kepada para korban.

Massa yang terdiri dari bapak-bapak dan ibu-ibu berpakaian putih-putih membawa sejumlah poster dan tulisan tuntutan mereka. Antara lain, Kembalikan Aset First Travel yang Merupakan Hak Kami, Harap Kembalikan Uang Kami, dan Dahsyat Hukumannya Mengambil Hak Orang Lain.

Kuasa hukum jemaah First Travel, Riesqi Rahmadiansyah menuturkan, hakim MA harus berani memutus agar aset First Travel dikembalikan kepada jemaah. Mengenai aset yang hanya terkumpul kurang dari 5 persen asset yang dihitung dan diperkirakan mesti ditunjuk tim khusus buat mencari kebenaran tersebut.

"Jangan-jangan ada pihak lain yang ambil aset ini untuk kepentingan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, karena nilainya fantastis 600 milyar lebih," ujarnya dalam keterangan persnya, kemarin.

Riesqi menerangkan, penyitaan aset First Travel oleh negara jelas merugikan jemaah. Jika memang ada tindak pidana maka perlu yang dibuktikan adalah pencucian uang. Tapi pencucian uang itu juga harus dibuktikan dulu, apa ada kerugian negara di situ.

"Ternyata kan tidak ada kerugian negara, justru negara bikin rugi dengan tidak mengeluarkan visa," sebutnya. Salah satu penyebab jemaah tidak jadi berangkat adalah prosedur pengurusan visa yang rumit. Dalam Permenag no. 18 tahun 2013 diatur harga visa itu hanya 50 dolar. Tapi saat dicoba dicek lagi harga visa itu tidak 50 dolar ketika dijual para provider.

Riesqi menambahkan, seluruh korban First Travel tetap berharap bisa berangkat ke Tanah Suci. "Kita akan minta aset dikembalikan. Kalau memang nanti dikembalikan ke First Travel, mereka bersedia untuk berangkatkan semua," imbuhnya.

Untuk diketahui. Pengadilan Negeri Depok telah menvonis bos First Travel Andika Surachman dengan hukuman 20 tahun penjara dan istrinya Anniesa Hasibuan 18 tahun, penjara serta masing-masing denda Rp10 miliar subsider satu tahun empat bulan kurungan.

Sedangkan mantan Direktur Keuangan First Travel. Siti Nuraida alias Kiki Hasibuan, divonis 15 tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsider satu tahun penjara. Ketiga terdakwa terbukti melakukan penipuan perjalanan umrah dan pencucian uang yang berasal dari setoran jemaah umrah.

osp







Original Post

Jonan Minta Chevron Segera Percepat IDD

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 13
2018-12-3


Jonan Minta Chevron Segera Percepat IDD

"Isi Batere" Ke Kalimantan Timur

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan melakukan kunjungan duu hari ke Kalimantan Timur, akhir pekan lalu. Hari pertama. Jonan "mengisi batere" dengan memberikan semacam kuliah umum kepada jajaran ESDM, khusus--nya anak usaha Pertamina, di Kaltim.

Hari kedua. Sabtu (1/12), mengunjungi kilang dan perusahaan pengolahan gas alam cair Badak LNG di Bontang. Di Badak LNG, Jonan juga menanam pohon langka sejenis klengkeng Kalimantan.

"Saya lihat, fasilitas yang dibangun 45 tahun yang lalu ini masih terawat baik. Salah satu ukuran disiplin adalah taman. Saya lihat taman di Badak LNG ini terawat. Pertahankan." ujar Jonan seusai meninjau areal Badak LNG menggunakan bus.

Jonan menilai, standar keamanan kilang Badak LNG masih terjaga. "Sama seperti industri migas di seluruh dunia," ujarnya.

Jonan berharap kapasitas Kilang Badak LNG bisa dimaksimalkan. Saat ini, ada tiga train yang aktif. Tahun 2021 atau

2022, delapan train yang ada diharapkan bisa beroperasi semua sehingga Badak LNG bisa optimal.

Efisiensi biaya operasi di Badak LNG, menurut Jonan, salah satu yang efisien di dunia. Karena, lanjut Jonan, secara sederhana intinya dua. tekan cost dan tingkatkan produksi.

Dalam kesempatan yang sama. Jonan juga meminta Chevron Indonesia Corporation untuk segera menyerahkan revisi Plan of Development (POD) proyek Indonesia Deepwater Development (IDD). Menurut Jonan,

proposal proyek tersebut belum diterima Kementerian ESDM.

Jonan mengatakan pihaknya meminta agar Chevron segera mengambil sikap terkait proyek tersebut. Sebab, sudah 10 tahun tidak berjalan. "Kalau sepuluh tahun digantung, kan enggak enak." kata Jonan.

POD proyek IDD telah disetujui pada tahun 2008, namun pada 2012 Chevron Indonesia Company meminta dilakukan peninjauan kembali POD karena ada perubahan nilai investasi yang mencapai USD 12 miliar atau sekitar Rp 168 triliun.

Proyek IDD diharapkan akan menambah pasokan gas hingga 800 MMSCFD.

Adapun tahap pertama proyek IDD, pengembangan Lapangan Bangka, telah berproduksi sejak Agustus 2016 dan telah menghasilkan delapan kargo gas alam cair (LNG) yang dikapalkan dari Terminal LNG Bontang.

President Director Badak LNG Didik Sasongko menjelaskan, produksi Badak LNG diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Kelebihannya diekspor, antara lain ke China, Taiwan, Korsel dan Jepang.

sup







Original Post

Di Pakistan Pemimpin Demo Penuh Ujaran Kebencian Didakwa Pasal Terorisme

Media Online Merdeka.com
2018-12-03


Pakistan mendakwa pemimpin kelompok sayap kanan dengan tuntutan pengkhianatan dan terorisme karena partainya menggagas unjuk rasa besar-besaran menentang keputusan Mahkamah Agung yang membebaskan seorang perempuan Kristen atas tuduhan penistaan agama.

Khadim Hussain Rizvi, pemimpin Tahrik-el Labbaik Pakistan (TLP) dan tiga pemimpin partai lainnya dua hari lalu didakwa mengucapkan ujaran kebencian kepada pengadilan dan kepala militer setelah Asia Bibi dibebaskan oleh Mahkamah Agung.

"Hari ini kami memutuskan mengambil tindakan hukum terhadap pemimpin TLP," kata Menteri Penerangan Pakistan Fawad Chaudhry kepada wartawan, seperti dilansir laman Aljazeera, Minggu (2/12).

"Semua yang terlibat langsung menghancurkan properti, tidak sopan terhadap perempuan, membakar bus, didakwa dengan pasal terorisme di kantor polisi yang berlainan," kata dia.

Sebanyak lebih dari 3.000 orang juga ditangkap dalam aksi unjuk rasa ini.

Rizvi dan beberapa pentolan TLP ditangkap pada 24 November lalu setelah polisi memburu ratusan pendukung mereka di Provinsi Punjab dan Kota Karachi.

Ribuan demonstran yang didukung TLP bulan lalu memblokir jalan-jalan utama, membakar mobil dan bus. Mereka menuntut Asia Bibi dieksekusi.

Mahkamah Agung menolak putusan pengadilan yang memvonis Bibi dengan hukuman mati dan memerintahkan dia untuk dibebaskan dari hukuman penjara delapan tahun.

Demonstrasi demi pembebasan Asia Bibi reuters.dok 2013 Merdeka.com

Dalam demonstrasi ricuh itu salah satu pendiri TLP, Afzal Qadri, menyerukan pembangkangan terhadap panglima militer, Jenderal Javed Bajwa. Dia juga mengajak pendukungnya membunuh hakim Mahkamah Agung dan menyebut Perdana Menteri Imran Khan sebagai budak Yahudi.

Menteri Penerangan Chaudhry mengatakan Qadri juga didakwa dengan pasa terorisme dan penghasutan bersama pemimpin senior TLP Inayatul Haq Shah dan Hafiz Farooqal Hassan.

"Penghasutan bisa terancam penjara seumur hidup. Semua dakwaan akan diserahkan ke pengadilan," kata Chaudhry.

Keputusan pemerintah Pakistan dua hari lalu menunjukkan makin tegasnya aparat terhadap kelompok ekstrem sayap kanan yang akhir tahun lalu menyebabkan Ibu Kota Islamabad lumpuh dengan serangkaian demo dan bentrokan ricuh.

Bibi, 53 tahun, dituduh menghina Nabi Muhammad dan Alquran oleh dua perempuan muslim yang terlibat cekcok dengan Bibi karena mereka menolak minum dari gelas yang sama pada 2009.

Bibi kemudian didakwa bersalah dan divonis hukuman mati oleh pengadilan pada 2010. Pengadilan Tinggi Lahore juga tetap mempertahankan vonis itu empat tahun kemudian sampai dia akhirnya dibebaskan Mahmakah Agung.

Isu penistaan agama menjadi hal yang sensitif di Pakistan dan pelakunya bisa dihukum mati.

Ironisnya tuduhan penistaan agama belakangan meningkat dan memicu tindakan main hakim sendiri hingga menyebabkan banyak korban tewas. [pan]

http://www.merdeka.com/dunia/di-pakistan-pemimpin-demo-penuh-ujaran-kebencian-didakwa-pasal-terorisme.html




Original Post

Sebuah Peninggalan dari Masa Silam

Media Cetak Koran Tempo Halaman 25
2018-12-3


Sebuah Peninggalan dari Masa Silam

Perpustakaan Bebas dan Gedung Opera Haskell adalah peninggalan zaman ketika warga Amerika Serikat dan Kanada dapat menyeberangi perbatasan hanya dengan anggukan dan lambaian tangan kepada penjaga perbatasan kedua negara.

Gedung dengan arsitektur zaman Victoria ini merupakan hadiah dari keluarga setempat pada awal 190Oan untuk melayani komunitas Kanada dan Amerika di dekatnya.

"Apa yang kami banggakan adalah bahwa kami memiliki perpustakaan yang diakses oleh satu pintu tunggal, kata Susan Grantors, mantan anggota dewan perpustakaan, kepada Reuters, Rabu lalu. "Anda tidak pertu paspor. Anda parkir di sisi negara

Anda, saya akan parkir di sisi saya. Tapi kami semua akan berjalan melalui pintu masuk yang sama."

Namun, setelah serangan 11 September 2001, perbatasan makin diperketat dan kehadiran penegak hukum di daerah itu segera terlihat. Pada September lalu, seorang pria Kanada dijatuhi hukuman 51 bulan penjara karena menyelundupkan lebih dari 100 senjata ke Kanada- beberapa dari mereka melalui Perpustakaan Haskell.

Kini, gedung perpustakaan juga menjadi sorotan karena digunakan sebagai tempat pertemuan keluarga Iran dengan anak-anak mereka yang menempuh studi di Amerika. Para mahasiswa yang hanya memiliki visa satu jalan ini tak leluasa kembali ke negaranya karena khawatir

tak bisa kembali ke Amerika menyusul larangan masuk bagi warga dari sejumlah negara muslim. Iran bersama sejumlah negara lain, seperti Yaman, Libya, dan Somalia, masuk daftar hitam setelah Mahkamah Agung Amerika mengukuhkan larangan Presiden Donald Trump tahun ini.

Meski begitu, di dalam gedung perpustakaan, yang dihiasi dengan panel kayu, jendela kaca berwarna, dan di sisi Kanada terdapat kepala rusa, cara lama masih bertahan. Pengelola dan staf perpustakaan bebas melintasi batas internasional, ditandai dengan garfs tipis hitam yang memisahkan ruang baca anak-anak yang berwarna cerah dengan lorong utama.

REUTERS / SITA PLANASARI AQUADINI







Original Post

Ajak Koleganya Mandi Bareng, Hakim Pebinor Juga Diperiksa MA

Media Online detikcom
2018-12-03


Denpasar - Seorang hakim laki-laki di Pengadilan Negeri (PN) di Bali mengajak koleganya mandi. Bukannya menjadi wakil Tuhan di Bumi, ia malah menjadi perebut bini orang (pebinor). Mahkamah Agung (MA) bergerak.

"Yang bersangkutan sedang dalam pemeriksaan Badan Pengawas (Bawas) MA," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah kepada detikcom, Senin (3/11/2018).

Kisah pebinor itu terendus di salah satu Pengadilan Negeri (PN) di Bali. Cerita itu bermula ketika hakim P menikah dengan seorang panitera pengganti berinisial C pada 2011 silam. Pernikahan keduanya berjalan bahagia.

Memasuki akhir 2017, biduk rumah tangga itu mulai terusik dengan kehadiran hakim D. Hakim D yang merupakan teman satu kantor C mulai curi-curi pandang. Biduk rumah tangga hakim P dan panitera pengganti C yang mulanya harmonis mulai dihantam badai.

Mahligai rumah tangga itu makin diuji saat hakim P bertugas di Nusa Tenggara. Sehingga membuat hakim P jauh dari istrinya yang menetap di Bali. Kesempatan itu tak disia-siakan, hakim D menggunakannya untuk terus menggerogoti rumah tangga tersebut.

Perlahan namun pasti wanita yang dikenal kalem itu goyah dan mulai tergila-gila dengan hakim D. Keduanya mulai saling bertukar chat mesra sejak awal 2018 ini, dan saling memanggil papa-mama sebagai panggilan sayang.

"Papa mau mandi? Mama siapin handuknya ya sayang," kata C dalam chat.

"Papa maunya mandi sama mama," jawab hakim D dalam chat tersebut.

Sebenarnya siapakah hakim D? Ternyata dia adalah pria beristri, yang mana istrinya juga bekerja sebagai hakim di Bali.

Selain MA, KY juga lebih dulu menyelidiki kasus di atas. Apakah melanggar kode etik atau tidak.

"Ini Tim sedang jalan," ujar Ketua KY Jaja Ahmd Jayus.

Saat detikcom berusaha meminta konfirmasi perselingkuhan itu, hakim D tidak bisa ditemui di kantornya. Humas pengadilan setempat juga enggan memberikan keterangan dengan alasan itu masalah pribadi. (ams/asp)

https://news.detik.com/berita/d-4327680/ajak-koleganya-mandi-bareng-hakim-pebinor-juga-diperiksa-ma




Original Post

Media