Putusan Hakim tidak Boleh Diintervensi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-12-4


Putusan Hakim tidak Boleh Diintervensi

PENGADILAN Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Publik diharapkan bisa memahami bahwa pengadilan profesional dan tidak perlu mengkhawatirkan intervensi atas putusan majelis hakim.

Sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, PTUN Jakarta memastikan putusan majelis hakim sejalan dengan UUD 1945. Artinya putusan dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan.

"Maka dari itu, kita berusaha meningkatkan kualitas dan profesionalisme hakim PTUN Jakarta. Itu dilakukan seiring peningkatan integritas moral dan karakter yang harus sesuai kode etik dan Triprasetya Hakim Indonesia," ujar Ketua PTUN Jakarta Ujang Abdullah di Jakarta, kemarin.

Upaya untuk meningkatkan kepemimpinan yang berkualitas membutuhkan proses dan komitmen. Beberapa cara pun diterapkan, seperti menjalankan reformasi birokrasi, akreditasi, sertifikasi ISO, dan mencanangkan zona integritas. Seluruh hakim, panitera, termasuk pegawai yang bertugas di sana, wajib melaksanakannya.

Ujang tidak memungkiri kebijakan yang dibuatnya itu pasti menuai pro dan kontra, terutama bagi mereka yang

selama ini merasa berada di zona nyaman. Menurutnya, pemimpin haruslah tegas dan bijaksana ketika mengambil keputusan.

Apalagi, sambungnya, pimpinan Mahkamah Agung juga menegaskan semua putusan yang dibuat jajaran lembaga yuridis di bawah mereka ha-rus bebas dari intervensi.

"Makanya yang penting itu komitmen dari pimpinan. Intinya, kepercayaan masyarakat akan meningkat jika pelayanan yang diberikan berkualitas. Pada akhirnya putusan yang dikeluarkan juga berkualitas."

Lebih lanjut, kata dia, PTUN Jakarta berusaha menjawab tantangan itu dengan melakukan sejumlah terobosan. Walaupun hanya berstatus sebagai satuan kerja kecil di lingkup Mahkamah Agung, hal itu tidak menjadi kendala untuk terus berinovasi.

Skema ideal untuk meningkatkan citra korps hanya bisa dilakukan apabila seluruh hakim, panitera, dan pegawai bersedia mematuhi kebijakan yang berlaku di instansi. "Disiplin merupakan kunci menjawab persoalan itu," ucap Ujang.

Lebih jauh, terangnya, PTUN Jakarta rata-rata per tahun menangani 300 perkara. Jumlah itu lebih banyak ketimbang yang ditangani PTUN lain. "Walau begitu, putusan tanpa campur tangan pihak maupun."

(Gol/Opn/P-2)







Original Post

UU Tipikor Adopsi Rekomendasi UNCAC

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-12-4


UU Tipikor Adopsi Rekomendasi UNCAC

Indonesia telah meratifikasi rekomendasi UNCAC. Karena itu, UU Tipikor wajib mengadopsi ketentuan tersebut

PENGAMAT hukum pidana dari Universitas Trisakti Yenti Ganarsih menuturkan ratifikasi rekomendasi United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) terhadap pasal-pasal dalam aturan pemberantasan korupsi sudah seharusnya diterapkan.

Menurutnya, hal tersebut merupakan konsekuensi logis ketika Indonesia meratifikasi rekomendasi UNCAC dan telah disahkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesah-

an United Nations Convention Against Corruption.

"Jangan ada lagi kepentingan lain selain kita memerlukan pemberantasan dan pencegahan. Itu konsekuensi logis karena kita telah meratifikasi," ujarnya kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Saat ditanya terkait dengan adanya polemik rencana memasukkan beberapa pasal UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ke draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Yenti menyatakan usul tersebut perlu ditinjau kembali. Alasannya, ia tidak melihat adanya urgensi un-

tuk mengadopsi pasal-pasal terkait tindak pidana korupsi di KUHP.

Ia menuturkan, tindak pidana korupsi memerlukan pengaturan dan penanganan khusus. Pasalnya korupsi merupakan kategori kejahatan luar biasa dan memiliki unsur proses beracara berbeda.

"Harus merevisi UU Tipikor. Saya sendiri termasuk yang berpandangan apa, sih, urgensinya pasal-pasal di UU Tipikor harus dimasukkan semuanya ke KUHP? Yang diberlakukan tetap yang di luar KUHP karena tindak pidana korupsi memerlukan suatu kekhususan beracara," paparnya.

Ia juga menyatakan revisi UU Tipikor lebih tepat ketimbang menggunakan perppu seperti yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Parppu

harus mendapat persetujuan dari DPR," ucapnya.

Yenti berharap ada komitmen dari semua pemangku kebijakan bahwa penguatan dalam pemberantasan korupsi perlu segera diwujudkan. Sesuai dengan ratifikasi UNCAC yang telah disahkan, sebagai negara yang berdaulat Indonesia perlu menghormati hal itu dengan cara mentaatinya.

"Perppu juga tidak aman. Itu kan dibikin oleh Presiden dalam keadaan darurat. Perppu itu berlangsung hanya beberapa waktu dan harus dibawa ke DPR, opsinya bisa menolak atau menerima," jelasnya.

KPK tidak berwenang

Sebelumnya, DPR dan pemerintah menyepakati pasal mengenai korupsi sektor swasta diatur dalam RKUHP. Dengan

demikian, bisa dijerat sanksi pidana. Korupsi sektor swasta sejatinya sudah masuk UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC, tapi legislasi .terkait dengan hal itu masih banyak kekurangan.

Dalam RKUHP yang sedang dibahas, penegak hukum yang berwenang menindak korupsi sektor swasta ialah Polri dan kejaksaan. KPK tidak dimasukkan sebagai penegak hukum yang mengusut korupsi swasta karena UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 hanya memberikan kewenangan mengusut dugaan korupsi oleh penyelenggara negara.

Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Easter menegaskan KPK harus dilibatkan dalam pemberantasan korupsi sektor swasta. Alasannya, sebagai lembaga independen KPK hams mengawal seluruh proses pemberantasan korupsi. "Hal itu sejalan dengan fungsi KPK sebagai lembaga supervisi dan koordinasi," terangnya.

Ia menilai RKUHP cukup mengatur delik korupsi sektor swasta secara umum. Ketentuan lebih detail diatur dalam UU Tipikor.

(Opn/P-2/ NURJIYANTO )







Original Post

Selesaikan Sengketa Tanah dengan Cepat

Media Cetak Media Indonesia Halaman 15
2018-12-4


Selesaikan Sengketa Tanah dengan Cepat

Perlu kesadaran untuk mengelola konflik untuk membangun titik awal hubungan baruyang lebih konstruktif.

SENGKETA konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan sekitar 8.500 kasus di seluruh Indonesia. Ternyata kasus pertanahan tertinggi melibatkan badan usaha (perusahaan) sebagai salah satu pihak sebanyak 18%, instansi pemerintah 15,8%, dan orang perorangan 10%.

Sejumlah penyebab munculnya konflik tanah, antara lain kemiskinan, distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata, dan baru 50% dari 126 juta bidang tanah yang harus didaftarkan, di luar kawasan hutan.

Itu disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ke-pala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dalam sambutannya pada peluncuran Buku Panduan Penanganan Konflik Berbasis Lahan di Jakarta, Kamis (29/11). Pemerintah sejatinya menginginkan penyelesaian sengketa tanah dapat cepat selesai untuk memberikan kepastian berusaha di Indonesia. "Pemerintah memiliki cara

penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang prosesnya dapat lebih cepat. Yang penting tiap-tiap pihak mau menyelesaikan konflik tersebut. Susahnya kalau hal tersebut menjadi komoditas dagang," ujar Sofyan.

Jika di luar mediasi, penyelesaian sengketa melalui pengadilan tata usaha negara atau peradilan umum pada umumnya membutuhkan, waktu

lama. Tidak sedikit salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan pengadilan dan melakukan banding sehingga penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut. Menurut Sofyan, penyelesaian sengketa tanah melalui jalur arbitrase sampai sekarang belum ada yang memanfaatkannya.

Salah satu cara yang digenjot pihaknya untuk mempercepat penyelesaian sengketa lewat pendaftaran tanah

sistematis lengkap (PTSL). Sofyan menjelaskan bahwa sampai sekarang tercatat 46 juta bidang tanah yang terdaftar. Dengan PTSL, pemerintah optimistis pada tahun ini mampu memenuhi target sebesar 7 juta sertifikat dan 9 juta sertifikat pada 2019.

Kerugian

Pasalnya, kerugian akibat konflik berbasis lahan antara masyarakat dan dunia usaha sangat besar, mencapai USS70 ribu sampai US$2,5 juta. Ini berasal dari risiko hilangnya potensi pendapatan dan kesempatan, termasuk kehilangan laba, staf, biaya hukum, kompensasi, atau naiknya biaya produksi.

Selain itu, potensi kerugian tidak berwujud sekitar US$600 ribu sampai US$9 juta. Studi lain memperkirakan kenaikan biaya konsumsi hingga dua kali lipat yang

harus ditanggung masyarakat yang terdampak konflik berbasis lahan. Kenaikan ini terutama dipicu menghilangnya hasil hutan untuk konsumsi yang semula dapat diperoleh secara cuma-cuma.

Angka itu berdasarkan studi yang diinisiasi Conflict Resolution Unit (CRU)-Indo-nesia Business Coalition on Sustainable Business (IBCSD) pada 2006.

Di sisi lain, Presiden Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) Shinta W Kamdani menekankan bahwa Buku Panduan Penanganan Konflik Berbasis Lahan diharapkan menjadi pegangan bagi pengusaha agar lebih mudah menangani masalah pertanahan.

"Perlu kesadaran untuk mengelola konflik agar kerugian dapat diminimalkan dan menjadi titik awal hubungan baru yang lebih konstruktif mengingat konflik menyebabkan kerugian bagi semua pihak," tutur Shinta.

Dengan begitu, bisnis, dapat dijalankan sesuai dengan perencanaan dan berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat.

(S-4/ Ghani Nurcahyadi )







Original Post

Tiga Saksi Diperiksa Terkait Kemah Pemuda

Media Cetak Media Indonesia Halaman 17
2018-12-4


Tiga Saksi Diperiksa Terkait Kemah Pemuda

DUGAAN korupsi kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia masih diperiksa Polda Metro Jaya. Kemarin, tiga saksi dimintai keterangan, yakni Abrar Aziz, Virgo Sulianto Gohardi, dan Nasikhudin.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Komisaris Besar Adi Deriyan menyatakan para saksi itu menjabat bendahara dan sekretaris acara Kemah Pemuda Islam. Penyidik masih berusaha menguak dugaan penggelembungan dana dalam kegiatan tersebut.

Kasubdit Tindak Pidana Korupsi Ajun Komisaris Besar Bhakti Suhendarwan menambahkan, pemanggilan ketiganya bertujuan mengetahui alur pembuatan laporan pertanggungjawaban acara tersebut. "Mereka terlibat dalam penyusunan LPj dan ada tanda tangan salah satu dari mereka. Jadi, kami akan telusuri alurnya."

Dalam kasus dugaan korupsi itu, penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simajuntak, Ketua Pelaksana Ahmad Fanani, panitia dari Kemenpora Abdul Latif, dan panitia dari GP Ansor Safaruddin.Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia dilakukan Pemuda Muhammadiyah dan GP Anshor, Desember 2017.

Kegiatan itu diinisiasi Kemenpora. Kemenpora memberikan anggaran kepada Pemuda Muhammadiyah Rp2 miliar dan GP Anshor Rp3 miliar.

(Fer/J-3)







Original Post

Pengadilan Cabut Hak Politik Bupati Ahmadi

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-12-4


Pengadilan Cabut Hak Politik Bupati Ahmadi

Bupati Bener Meriah ini divonis 3 tahun penjara.

JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mencabut hak politik Bupati Bener Meriah (nonaktif), Ahmadi, selama dua tahun sejak penyelesaian hukuman pidana. Vonis tersebut dijatuhkan setelah majelis menilai Ahmadi terbukti terlibat dalam kasus korupsi suap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. "Hukuman tambahan terhadap terdakwa Ahmadi berupa pencabutan hak untuk dipilih," kata ketua majelis hakim Ni Made Sudani di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Ah-

madi dalam operasi tangkap tangan suap berkaitan dengan penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Ahmadi terbukti memberikan uang secara bertahap kepada Irwandi melalui staf khusus Gubernur Aceh, Hendri Yuzal, dan anggota tim sukses Irwandi, Teuku Saiful Bahri, dengan total Rp 1,05 miliar. Uang tersebut diduga sebagai pemulus pencairan jatah DOKA untuk Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp 108,72 miliar.

Suap tersebut berawal saat Ahmadi menemui Irwandi untuk membahas soal pencairan DOKA pada 14 Februari lalu. Pada saat itu, Ahmadi meminta agar program yang masuk

DOKA untuk Kabupaten Bener Meriah dikerjakan rekanannya. Irwandi kemudian meminta agar program pembangunan dan pengaturan lelang DOKA di Kabupaten Bener Meriah ditangani Teuku.

Suap pertama diserahkan Ahmadi melalui ajudannya, Muyassir, dengan kata sandi "zakat fitrah lebaran" sebesar Rp 120 juta di SMEA Lampineung, Banda Aceh, 7 Juni lalu. Pemberian selanjutnya diserahkan Ahmadi melalui adik iparnya, Munandar, sebesar Rp 300 juta di rumah dinas Bupati Bener Meriah, 8 Juni lalu. Esok harinya, Muyassir menambah uang suap sebesar Rp 130 juta.

Irwandi tercatat meminta Ahmadi menyiapkan uang Rp 1 miliar untuk pelaksanaan Aceh Marathon. Ahmadi merespons

permintaan ini dengan

mengumpulkan uang dari para pengusaha rekanan di Kabupaten Bener Meriah. Namun dia hanya bisa menyediakan uang Rp 500 juta yang diserahkan kepada Teuku di parkiran Hotel Hermes, 3 Juli lalu."Ahmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama tiga tahun penjara ditambah denda RplOO juta subsider satu bulan kurungan," kata Ni Made Sudani.

Ahmadi dan tim kuasa hukumnya juga masih mempertimbangkan langkah hukum lanjutan terhadap vonis yang dijatuhkan majelis hakim tersebut. Dia membantah jika disebut telah terlibat dalam penyuapan Irwandi untuk mendapatkan DOKA dalam pembangunan ruas

Jalan Samar Kilang Semen I dan II. Dia menilai proyek tersebut tak dimenangi kontraktor asal Kabupaten Bener Meriah, melainkan Banda Aceh dan Aceh Tengah. "Bagaimana mungkin membantu

memenangkan (kontraktor Kabupaten Bener Meriah) kalau kontraktor itu saja tak mendaftarkan diri," kata Ahmadi.

Hal yang sama dilakukan tim jaksa penuntut umum KPK yang masih mempertimbangkan langkah hukum lanjutan terhadap vonis tersebut. Sebab, vonis hakim lebih

rendah daripada tuntutan yang diajukan tim jaksa KPK, yaitu hukuman 4 tahun penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan penjara. Hukuman yang sama antara majelis hakim dan tim jaksa adalah pencabutan hak politik terhadap Ahmadi. Namun tim jaksa KPK dalam tuntutannya meminta pencabutan hak politik selama tiga tahun atau satu tahun lebih lama daripada vonis majelis hakim. "Pencabutan hak politik mencegah publik salah pilih kembali," kata jaksa KPK, Ali Fikri.

Fransisco Rosarians







Original Post

Depok Ajukan Gugatan untuk Rebut Pasar Kemiri Muka

Media Cetak Koran Tempo Halaman 31
2018-12-4


Depok Ajukan Gugatan untuk Rebut Pasar Kemiri Muka

DEPOK - Pemerintah Kota Depok menggugat PT Petamburan Jaya Raya dan Kepala Badan Pertanahan agar lahan Pasar Kemiri Muka segera diserahkan. "Sudah didaftarkan sejak Jumat lalu," kata Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok, Kania Parwanti, kepada Tempo, kemarin.

Gugatan dengan Nomor Perkara 272/Pdt.G/PNDpk tersebut didaftarkan pada 30 November lalu oleh Kepala Bagian Hukum Salviadona, yang juga kuasa hukum Pemerintah Kota Depok dalam perkara ini. Dalam petitum atau rumusan dalilnya, Depok meminta PT Petamburan menyerahkan tanah seluas 2,6 hektare di Pasar Kemiri Muka. Alasannya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593.82/SK.216. S/AGR-DA/177-86, tanah eks sertifikat hak guna bangunan (HGB) Nomor 68 Kemiri Muka adalah milik negara.

Sebelumnya, putusan PK MA Nomor 476PK/ Pdt/2013 menyatakan Kota Depok kalah dalam gugatan yang diajukan PT Petamburan, yang mengklaim sebagai pemilik

lahan pasar. Depok berkeras bahwa lahan tersebut diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Bogor ketika Depok ditetapkan menjadi kota pada 1999.

MenurutpengacaraPTPe-tamburan, Romulo Silaen, surat resmi dari PN Depok belum diterimanya, tapi pihaknya menyatakan siap mengikuti proses hukum. "Kami tidak bisa menghindar karena hak setiap orang untuk menggugat," ucapnya, kemarin.

Romulo mengatakan dalil gugatan itu meminta penyerahan sertifikat HGB Nomor 68. Padahal, dalam putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung menyebutkan bahwa lahan itu milik kliennya. Maka dia menilai tidak terdapat bukti baru dalam gugatan terbaru Kota Depok. Romulu bahkan menganggap pemerintah daerah seakan-akan ingin membatalkan putusan dengan putusan lain. "Sementara sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan itu punya kami."

Kepala BPN Kota Depok, Sutanto, menyatakan telah mengetahui bahwa dia menjadi turut tergugat dalam perkara tersebut.

IRSYAN HASYIM







Original Post

Menegakkan Kekuasaan Kehakiman

Media Cetak Media Indonesia Halaman 8
2018-12-4


Menegakkan Kekuasaan Kehakiman

KASUS suap dan korupsi di tubuh lembaga peradilan tak kunjung hilang. Dalam tiga tahun terakhir (2016-2018), setidaknya 14 hakim di lingkungan MA telah tersangkut OTT KPK. Belum lagi, menyaksikan dua kali pucuk pimpinan hakim konstitusi di MK, Akil Mochtar dan Patrialis Akbar, yang pula menjadi terpidana kasus korupsi. Kasus-kasus itu jelas mencoreng integritas kekuasaan kehakiman.

Di sisi lain, sering kali putusan-putusan yang dilahirkan jauh dari cerminan rasa keadilan sosial. Putusan MK soal electoral threshold kurang mencerminkan keadilan publik yang menghendaki calon presiden alternatif, dan justru memperkuat kartelisasi dalam pemilu.

Dalam sebulan terakhir misalnya, kasus putusan MA terkait dengan pemidanaan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Baiq Nuril, memperlihatkan MA tak peka konteks kasus pelecehan seksual yang terjadi pada korban. MA memperberat putusan terhadap pemidanaan Budi Pego yang dinilai telah menyebarkan gagasan komunisme, padahal ia sedang memperjuangkan hak warga menolak tambang emas di

gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi.

MK dan MA sebagai pilar kekuasaan kehakiman men- jadi lembaga negara yang sa- o ngat penting kedudukannya dalam sistem negara hukum RI. Dua puluh tahun pascakepemimpinan Soeharto, harusnya menjadi momentum perubahan agar jajaran di kedua lembaga negara peradilan menjadi lebih dipercaya publik sekaligus menjadi muara keadilan sosial di Republik ini.

Masalahnya, apa hambatan utama yang menyebabkan kasus korupsi yang mendera kekuasaan kehakiman terus menerus terjadi, dan bagaimana sesungguhnya kedua lembaga negara itu merespons upaya perubahan dalam menegakkan kekuasaan kehakiman yang berintegritas?

Problem paradigmatis

Perilaku cela hakim dan putusan-putusan bermasalah ialah sebagian dari isu yang berulang dan bertahan di lembaga kekuasaan kehakiman. Memperbaikinya memang bukan

perkara mudah karena benih bobroknya lembaga peradilan telah diinkubasi lama di masa Orba sehingga tumbuh suburnya korupsi dan bertahannya gerak mafia di lembaga peradilan terus berlangsung.

Sementara itu, respons pembaruan peradilan sejak masa reformasi lebih ke pembaruan dengan pendekatan neoinstitusionalis yang tidak menyentuh masalah mendasar secara paradigmatis. Sekalipun penyatuatapan telah dilakukan MA, tidak serta-merta membawa perubahan di dalam tubuh peradilan itu sendiri.

Ada delapan hambatan yang berkontribusi atas masalah mendera kekuasaan kehakiman saat ini, yang dapat dipilah menjadi eksternal dan internal. Secara eksternal, pertama, menyangkut tekanan mafia peradilan dengan pusaran kekuasaannya. Kedua, politisasi peradilan. Ketiga, tiadanya proteksi bagi peradilan dan hakimnya. Ke-

empat, pengawasan hakim yang lemah dan dilemahkan.

Kasus pelanggaran etik Hakim Konstitusi Arief Hidayat merupakan refleksi hakim berada dalam pusaran kekuasaan. Sementara itu. dalam kasus-kasus korupsi yang melahirkan OTT pada hakim, menjelaskan mafia memainkan peran kuat untuk mengontrol putusan.

Politisasi peradilan pula menjadi masalah yang tak terpisahkan ketika hakim tunduk pada pemerintahan untuk melayani kebijakan yang keliru atau menindas [oppressive decision). Harusnya dalam situasi kuasa rezim otoriter pun, hakim harus berani tidak berpartisipasi dan teguh menegakkan kemandirian dalam memberi perlindungan hak dan kebebasan masyarakatnya (Graver, 2015).

Masalahnya, memang peradilan berhadapan ti-dak hanya kuasa politik, tetapi juga massa yang

mengancam secara fisik. Perlindungan hakim terbatas atau bahkan sama sekali tidak ada, sekalipun aparat keamanan berjaga, tapi tak memadai.

Kelembagaan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi hakim lemah dan dilemahkan melalui putusan MK. Pelemahan wewenang KY yang tidak bisa mengawasi hakim konstitusi dan hakim agung, menjadi penanda belum siapnya lembaga kekuasaan kehakiman menerima pengawasan dari institusi negara yang jelas dimandatkan konstitusi.

Perdebatan terkini di parlemen terkait dengan wacana perubahan UU untuk memperkuat KY dalam memberi sanksi terhadap hakim merupakan salah satu langkah baik agar pengawasan lebih efektif.

Sementara itu, hambatan secara internal pula mendasar. Pertama, konservatisme. Kedua, teknokrat-isme, birokrasi, dan feodalisme. Ketiga, oligarki. Keempat, lemahnya kapasitas hakim.

Konservatisme ini terkait dengan lemahnya imajinasi keadilan. Hakim justru kerap mengambil putusan yang bertentangan dengan keadilan. Dalam buku Judge against Justice, Lee Epstein et al (2012), menyatakan ada hubungan antara ideologi dan perilaku hakim, yakni psikologi untuk berada dalam zona nyaman dan aman dengan putusan yang cenderung normativisme, justru berperan melemahkan imajinasi. Tidak hanya di lingkungan MA, konservatisme di MK pun serupa, sebagaimana ditulis Simon Butt (2012 98).

Di sisi lain, teknokratisme, birokrasi, dan feodalisme di tubuh peradilan masih kuat terjadi, dan justru memperlihatkan anatomi yang tidak sehat. Hakim yang tunduk pada aturan kepegawaian layaknya PNS serta hierarki birokrasi yang memperlihatkan karakter feodalisme, seperti kewajiban menghadiri pejabat MA yang datang di daerah-daerah menunjukkan situasi itu. Celakanya, oligarki

terjadi di dalam penentuan karier dan sistem mutasi hakim (Widodo Dwi Putro, 2018).

Hal itu semua memengaruhi bertahannya budaya hukum yang kebal rasa malu, sekalipun melanggar etik jabatan hakim. Miskin keteladanan, bukan soal perilaku individual, melainkan sistem yang menciptakan.

Satu lagi yang tidak pernah dinilai serius ialah soal kapasitas hakim yang lemah. Kapasitas itu terlihat dari kualitas pertanyaan, putusan, dan terjebak kepada pengetahuan usang yang hakim tidak mengikuti perkembangan doktrin dan konteks perubahan sosial. Hal itu sayangnya didominasi pendekatan keilmuan hukum yang sempit.

Independen dan aksesibel

Menegakkan kekuasaan kehakiman (Pasal 1 angka 1 UU No 48/2009), bukan semata soal independensi, melainkan pula aksesibel (dapat diakses) keadilannya. Peradilan harus menjamin peran hakim untuk menguatkan konstitusionalisme, baik dalam upaya pembatasan atas kesewenang-wenangan sekaligus mengupayakan perlindungan HAM.

Politisasi dan pelanggaran prinsip rule of law harus dijawab dengan ketegasan hakim, yang tak sekalipun tepat seolah-olah berposisi netral. Pertanggungjawaban setiap hakim dimiliki ketika ia memilih argumen dan metode hukumnya. Itu sebabnya tak lagi relevan hakim membunyikan sekadar mulut UU dan hanya mampu bertindak layaknya sekadar tukang mahir merangkai pasal.

Menegakkan kekuasaan kehakiman tidak cukup soal pasal-pasal, prosedur formal, dan wewenang yang dijaminkan, tetapi juga tantangan mencipta akses keadilan substantif, yang ukurannya bukan penegakan aturan, melainkan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan sosial sekaligus melipatgandakan integritas dan keteladanan.

Herlambang P Wiratraman







Original Post

Bupati Bener Meriah Divonis 3 Tahun Penjara

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-12-4


Bupati Bener Meriah Divonis 3 Tahun Penjara

Bupati Bener Meriah (nonaktif) Ahmadi dihukum 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Ia-terbukti bersalah menyuap Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf sebesar Rp 500 juta melalui perantara untuk memperoleh alokasi yang lebih besar terkait dana otonomi khusus Aceh. Selain itu, majelis hakim yang diketuai Ni Made Sudani juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih menduduki jabatan publik selama 2 tahun terhitung sejak terdakwa menjalani pidana pokok. Putusan itu dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (3/12/2018). Selain Ahmadi, Irwandi juga tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

(IAN)







Original Post

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-12-4


Ketua Komisi Pemilihan Umum

Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman (kiri) menerima kedatangan mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan (kanan) dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (kedua dari kanan) di Gedung KPU, Jakarta, Senin (3/12/2018). Kedatangan mereka yangTnewakili 100 pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu bertujuan untuk meminta KPU agar mematuhi konstitusi terkait syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2019.

ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA







Original Post

Masukan Mantan Ketua MK dan MA Dipertimbangkan

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-12-4


Masukan Mantan Ketua MK dan MA Dipertimbangkan

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak untuk merumuskan kebijakan final terkait pencalonan Ketua Umum Partai Ha-nura Oesman Sapta Odang dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Namun, keputusan tetap akan diambil KPU dengan berpijak pada independensi lembaga.

Pada Senin (3/12/2018) sore, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, serta beberapa pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara menyambangi Gedung KPU di Jakarta. Mereka menyampaikan masukan dan pernyataan akademik terkait dengan polemik putusan MK, putusan MA, dan putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara (PTUN) Jakarta terkait pencalonan anggota DPD.

Ketua KPU Arief Budiman seusai pertemuan menyampaikan, KPU sangat menghargai masukan dari orang-orang yang berkompeten, profesional, dan integritasnya bisa dipercaya. Menurut dia, Prof Mahfud MD dan Prof Bagir Manan, sebagai mantan unsur pimpinan MK dan mantan unsur pimpinan MA, merupakan sosok yang sangat tepat untuk memberikan pandangan ke KPU.

Namun, Arief juga mengatakan, KPU akan menerima masukan dari siapa pun untuk dipelajari, baru kemudian akan mengambil keputusan dengan berbasis profesionalisme dan independensi lembaga tanpa tekanan dari mana pun.

"Senin malam ini kami rapat pleno untuk membahas berba-

gai agenda. Ada 4-5 agenda yang akan dibahas, termasuk mengenai pencalonan Pak Oesman Sapta," kata Arief.

Polemik ini dinilai muncul karena ada putusan MA dan PTUN Jakarta yang dianggap tidak sesuai dengan putusan MK. MK menyatakan calon anggota DPD tidak boleh merupakan pengurus parpol. Atas dasar putusan MK, KPU menyusun Peraturan KPU tentang Pencalonan DPD yang menjadi basis KPU menyatakan status pencalonan Oesman Sapta.

Sementara itu, putusan MA menyatakan PKPU Pencalonan berlaku sepanjang tidak diberlakukan surut Putusan PTUN Jakarta bahkan memerintahkan KPU untuk memasukkan nama Oesman Sapta dalam daftar calon tetap anggota DPD pada Pemilu 2019.

Dalam pertemuan itu, Mahfud dan Bagir Manan menjabarkan pernyataan akademis yang disusun 100 pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Namun, mereka juga menyampaikan menghormati independensi KPU.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari mengatakan, dalam pertemuan tersebut, dua tokoh senior di bidang hukum itu menyoroti tiga faktor penting, yakni pertama, agar konstitusi dipatuhi. Kedua, mereka menjelaskan landasan filosofis bahwa menegakkan konstitusi itu membutuhkan keberanian dan keluhuran agar bisa menuntaskan tantangan.

"Faktor ketiga, yang terpenting adalah KPU sendiri adakah niat untuk menerapkan kehendak UUD 1945," katanya.

(GAL)







Original Post

Bupati Bener Meriah Divonis Tiga Tahun

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-12-4


Bupati Bener Meriah Divonis Tiga Tahun

Eks pejabat Kementan divonis enam tahun penjara.

JAKARTA - Bupati Bener Meriah Ahmadi divonis tiga tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti menyuap Gubernur Aceh 2017-2022 Irwandi Yusuf sebesar Rp 1,05 miliar. Suap itu terkait sejumlan proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (DOK) Aceh tahun 2018 di kabupaten Bener Meriah.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Ahmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata ketua majelis hakim Ni Made Sudani di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (3/12).

Putusan itu masih Iebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut agar Ahmadi divonis empat tahun penjara ditambah Rp 250 juta denda subsider enam bulan kurungan. Hakim menyatakan, hal meringankan vonis itu adalah terdakwa bersikap sopan dan punya tanggungan keluarga, yaitu satu istri dan empat orang.

"(Terdakwa) merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi, dan belum pernah dihukum," kata Ni Made Sudani.

Majelis hakim juga memutuskan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Ahmadi. Ia tidak berhak untuk dipilih selama dua tahun dalam jabatan publik sejak selesai menjalani hukuman pidana.

Dalam perkara ini, Ahmadi memberi uang secara bertahap dengan total Rp 1,05 miliar kepada Irwandi Yusuf melalui Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri. DOK Aceh tahun anggaran (TA) 2018 sebesar dua persen dari dana alokasi umum nasional, yaitu Rp 8,029 triliun. Untuk kabupaten Bener Meriah mendapat porsi DOK Aceh sebesar Rp 108,724 miliar , yang dalam pelaksaannya sejak 2018 hanya berhak menyampaikan program dan aspirasi kepada gubernur Aceh.

Pada 14 Februari 2018, Ahmadi menemui Irwandi Yusuf di rumah dinas gubernur Aceh dan menyampaikan keinginan agar program pembangunan bersumber dari DOK Aceh TA 2018 Bener Meriah dapat dikerjakan para rekanan dari kabupaten tersebut. Ahmadi lalu berkoordinasi dengan staf khusus Gubernur Aceh Hendri Yuzal dan ajudan Ahmadi, Muyassir.

Selain Ahmadi, KPK juga menjerat Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal yang merupakan ajudan Irwandi, dan seorang pengusaha T Saiful Bahri. Selain suap, Irwandi juga dijerat dengan kasus gratifikasi terkait proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2006-2011 dengan nilai Rp 40 miliar.

Pada Senin (26/11), Irwandi telah menjalani sidang tuntutan. Irwandi menyatakan, dakwaan terhadapnya salah, meski dia tidak melakukan eksepsi. "Saya tidak pernah pegang uang (gratifikasi), dakwaan yang disampaikan betul, tapi isi dakwaan salah," kata dia.

Vonis eks pejabat Kementan Pengadilan Tipikor pada Senin juga menggelar sidang vonis terdakwa kasus korupsi pengadaan fasilitas sarana budi daya mendukung pengendalian organisme pengganggu tanaman tahun anggaran 2013. Mantan pejabat pembuat komitmen di Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Eko Mardiyanto divonis enam tahun penjara, sementara rekanan Kementan, Direktur Utama PT Hidayah Nur Wahana (HNW) Sutrisno divonis tujuh tahun penjara.

Keduanya dinilai terbukti bersama-sama melakukan korupsi terhadap anggaran proyek pengadaan tersebut. "Menyatakan terdakwa Eko Mardiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata ketua majelis hakim Emilia Subagdja di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.

Majelis hakim juga menetapkan Eko harus membayar uang pengganti sebesar Rp 1,05 miliar. Sementara, Sutrisno harus membayar uang pengganti sebesar Rp 7,032 miliar dikurangi harta Sutrisno yang sudah dile- lang sebelumnya.

"Dikurangi hasil lelang dari satu tanah dan bangunan (milik Sutrisno) di perumahan Greenhill Residence, Jalan Bukit Kamboja II Nomor 31, Karangploso, Malang, Jawa Timur, dan satu unit rumah susun di Jalan Cipto Mangun Kusumo, Surakarta, atau dikenal dengan Apartemen Solo Paragon di lantai 1-kavling 11 tipe silver seluas 29,51 meter persegi," kata Emilia.

Hakim menyatakan, perbuatan Eko dan Sutrisno bersama dirut PT Karya Muda Jaya Ahmad Yani, Nasser Ibrahim, dan Dirjen Holtikultura Hasanuddin Ibrahim itu merugikan keuangan negara senilai Rp 12,947 miliar. Mereka merekayasa kegiatan pengadaan fasilitasi sarana budi daya mendukung pengendalian organisme penggangu tanaman (OPT) untuk diserahkan kepada masyarakat.

Rekayasa dilakukan dengan cara mengarahkan ke spesfikasi pupuk merek Rhizagold, penggelembungan harga barang pengadaan, dan pengaturan peserta lelang, sehingga dimenangkan PT Karya Muda Jaya. Sutrisno sendiri adalah penyuplai pupuk michorhiza merek Rhizagold di Indonesia.

Perbuatan itu memperkaya Eko senilai Rp 1,005 miliar, Sutrisno sebesar Rp 7,303 miliar, Ahmad Yani sejumlah Rp 1,7 miliar, Nasser Ibrahim Rp 200 juta, Dirut PT Karya Muda Jaya (KMJ) Subhan senilai Rp 195 juta, PT HNW Rp 2 miliar, dan CV Dan.mi.in Surya Lestari Rp 500 juta. antara ed ilham tirta

DIAN FATH RISALAH







Original Post

KPU Diminta Patuhi Putusan MK

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-12-4


KPU Diminta Patuhi Putusan MK

KPU kemungkinan memutuskan tindak lanjut persoalan DPD pada hari ini.

JAKARTA - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) merujuk pada putusan konstitusi untuk menyikapi polemik syarat pencalonan anggota DPD. Secara spesifik, Mahfud dan sejumlah pengajar hukum tata negara mengusulkan KPU untuk menjalankan opsi yang paling dekat dengan konstitusi dalam menyikapi persoalan yang diuji materi oleh Oesman Sapta Odang (OSO) itu.

Menurut Mahfud, induk dari semua hukum adalah konstitusi. "Oleh sebab itu, dalam pilihan hukum yang problematis ini kami usulkan pilihan opsi yang paling dekat dengan konstitusi," ujar Mahfud saat memberikan keterangan seusai melakukan audiensi dengan KPU di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/12).

Ia melanjutkan, ada usulan yang spesifik diberikan kepada KPU untuk kemudian diolah. Meski demikian, Mahfud menegaskan tidak mau mencampuri KPU dalam memutuskan sikap akhir soal tindak lanjut putusan MK, Mahkamah Agung (MA), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengenai syarat pencalonan anggota DPD.

"Kami ingin KPU memberikan keputusan yang independen sehingga agenda konstitusi kita tetap berjalan, tidak membuat gaduh. Kami mendukung KPU untuk mengambil pilihan-pilihan bagi pemilu kita," ujar Mahfud. Selain Mahfud, mantan ketua MA Bagir Manan juga turut hadir dalam audiensi dengan KPU, Senin sore. Hadir pula para pengajar hukum tata negara, seperti Bvitri Susanti, Feri Amsari, dan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Dijumpai secara terpisah, Bagir Manan juga menegaskan, jika menurut sistem ketatanegaraan, MK menjadi institusi paling depan dalam menjaga konstitusi. Menurut dia, meski sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menyatakan putusan MK dapat secara hukum mengesampingkan putusan lain, kedudukan MK adalah lembaga penjaga konstitusi.

"Sudah semestinya dia dianggap sebagai juru tafsir pertama mengenai Undang-Undang Dasar (UUD 1945)- Maka, semestinya putusan MK itu yang paling dekat dengan pengertian kandungan konstitusi," ujarnya.

Ia melanjutkan, KPU juga harus menghitung berbagai risiko untuk mengambil putusan soal polemik pencalonan anggota DPD ini. Bukan hanya risiko hukum, melainkan risiko politik dan sosialnya juga harus dipertimbangkan. Sebab, jangan sampai karena KPU kurang arif membuat keputusan, timbul masalah-masalah politik atau sosial yang memengaruhi kualitas pemilu. "Kami memberikan dukungan moral kepada KPU agar tidak usah ragu mengambil keputusan," ujarnya.

Pakar hukum tata negara Bvitri Susanti mengatakan, pihaknya mendorong tiga hal kepada KPU. Tiga hal ini diharapkan dapat menjadi rujukan oleh KPU dalam mengambil sikap. Pertama, faktor sejarah pembentukan DPD yang bukan untuk partai politik (parpol). Kedua, faktor konstitusi, di mana putusan MK yang memaknai konstitusi. "Mengabaikan putusan MK itu merupakan keputusan yang terberat. Kemudian, ketiga, faktor dari KPU sendiri, apakah KPU mau menegakkan kebenaran atau tidak," ujarnya.

Sementara, KPU baru akan menggelar rapat pleno untuk menentukan status Oesman Sapta dalam Pemilu 2019 pada Senin (3/12) malam. Keputusan tentang OSO akan segera disampaikan dalam waktu dekat. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, rapat pleno tidak hanya membahas soal pencalonan OSO sebagai anggota DPD.

"Benar, kami akan menggelar pleno. Kalau soal Pak OSO, nanti jika cukup waktu kami akan bahas malam ini. Tetapi, kalau tidak, ya, kami akan lanjutkan besok (hari ini- Red)." ujar Arief.

Arief menuturkan, dalam pleno sudah diagendakan untuk membahas persiapan penetapan DPT Pemilu 2019 hasil perbaikan dan rekrutmen anggota KPU. "Semoga besok (sudah ada putusan soal OSO), sebab kami sudah kuorum. Komisioner KPU sudah di sini semua," ungkapnya.

Sementara itu, saat disinggung tentang masukan dari Mahfud MD dan sejumlah ahli hukum tata negara lain, Arief hanya menyebut bahwa konstitusi harus menjadi catatan KPU. "Kurang lebih sama dengan yang sudah disampaikan oleh mereka dalam pernyataan sebelumnya. Hanya saja, tadi ada penjelasan oleh Pak Bagir Manan. Menurut saran mereka, konstitusi harus menjadi catatan perhatian KPU," ujar Arief.

Sebelumnya, kuasa hukum OSO, Yusril Ihza Mahendra, mengancam akan memidanakan KPU jika tidak melaksanakan putusan PTUN untuk memasukkan nama kliennya dalam DCT. "Kalau KPU ikuti pendapat delapan pakar itu, ya, siap-siap saja KPU kami pidanakan," kata Yusril. ed agus raharjo

DIAN ERIKA NUGRAHENY







Original Post

AUDIENSI

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-12-4


AUDIENSI

Ketua KPU Arief Budiman (kiri] menerima kedatangan mantan ketua Mahkamah Agung Bagir Manan (kanan) dan mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (kedua kanan) di Gedung KPU. Jakarta. Senin (3/12). Kedatangan Mahfud mewakili 100 pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi untuk meminta KPU agar mematuhi konstitusi terkait syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2019.

RIWAN AWAL LINGGA/ANTARA







Original Post

DESAK KPU PATUHI KONSTITUSI

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-12-4


DESAK KPU PATUHI KONSTITUSI

Ketua KPU Arief Budiman (kiri) menerima mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan (tengah) dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (kanan) di Jakarta, kemarin. Bagir bersama Mahfud dan perwakilan dari seratus pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara meminta KPU untuk mematuhi konstitusi dalam konflik pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

MI/SUSANTO







Original Post

VONIS BUPATI BENER MERIAH

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-12-4


VONIS BUPATI BENER MERIAH

Terdakwa kasus suap Gubernur Aceh terkait dengan dana otonomi khusus Aceh (DOKA) Ahmadi (tengah) dipeluk keluarga seusai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Majelis hakim memvonis Bupati nonaktif Bener Meriah Ahmadi dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti menyuap Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf sebesar Rp1,05 miliar terkait dengan proyek-proyek yang bersumber dari DOKA 2018 di Kabupaten Bener Meriah.

MI/BARY FATHAHILAH







Original Post

Penyuap Gubernur Aceh Divonis 3 Tahun

Media Cetak Jawa Pos Halaman 8
2018-12-4


Penyuap Gubernur Aceh Divonis 3 Tahun

JAKARTA Bupati Bener Meriah (nonaktif) Ahmadi dinyatakan bersalah dalam kasus suap dana otonomi khusus Aceh (DOKA) 2018. Kemarin (3/12) majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Ahmadi hukuman penjara tiga tahun dan denda 100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Ahmadi divonis bersalah sebagai penyuap Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf. Ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Ni Made Sudani menyatakan. Ahmadi terbukti bersalah memberi suap sebesar Rp 1,05 miliar kepada Irwandi.

Suap itu diperuntukan agar proyek-proyek DOKA 2018 dikerjakan oleh rekanan dari Bener Meriah. Sebelumnya, proyek-proyek itu kerap dimenangkan rekanan lain.

"Menyatakan terdakwa Ahmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Ni Made Sudani dalam amar putusannya.

Hakim juga memvonis Ahmadi dengan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama dua tahun. Hukuman itu wajib dijalani setelah Ahmadi menyelesaikan hukuman pokok.

(tyo/ttg)







Original Post

Bupati Bener Meriah Divonis 3 Tahun Penjara

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-12-4


Bupati Bener Meriah Divonis 3 Tahun Penjara

JAKARTA - Bupati Bener Meriah Ahmadi divonis 3 tahun penjara ditambah denda RplOO juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menyuap Gubernur Aceh 2017-2022 Irwandi Yusuf sebesar Rpl,05 miliar terkait proyek-proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 di kabupaten Bener Meriah.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Ahmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 3 tahun penjara ditambah denda RplOO juta subsider 1 bulan kurungan," kata ketua majelis hakim Ni Made Sudani di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (3/12).

Putusan itu masih lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut agar Ahmadi divonis 4 tahun penjara ditambah Rp250 juta denda subsider 6 bulan kurungan.

"Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi. Hal meringankan, terdakwa bersikap sopan, punya tanggungan keluarga yaitu satu istri dan empat orang, merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi dan belum pernah dihukum," ungkap hakim Ni Made Sudani.

Vonis itu berdasarkan dakwaan pasal 5 ayat 1 huruf a UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Majelis hakim juga menetapkan Ahmadi harus dikenai hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.

"Menjatuhkan hukuman tambahan terhadap terdakwa Ahmadi berupa pencabutan hak untuk dipilih selama 2 tahun dalam jabatan publik sejak selesai menjalani hukuman pidana," ucap hakim Ni Made Sudani.

Dalam perkara ini, Bupati Bener Meriah 2017-2022 Ahmadi memberi uang secara bertahap yaitu Rp 120 juta, Rp430 juta dan Rp500 juta sehingga seluruhnya berjumlah Rpl,05 miliar kepada Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh melalui Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.

DOKA Aceh tahun anggaran (TA) 2018 adalah sebesar 2% dana alokasi umum nasional yaitu Rp8,029 triliun, dan tahap pertama DOKA dikucurkan Rp2,408 triliun. Untuk kabupaten Bener Meriah mendapat porsi DOKA sebesar Rpl08,724 miliar yang dalam pelaksaan-nya sejak 2018 hanya berhak menyampaikan program dan aspirasi kepada Gubernur Aceh. Terhadap vonis itu, baik Ahmadi maupun JPU KPK menyatakan pikir-pikir.

(b1/sp)







Original Post

Mahfud MD Datangi KPU

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-12-4


Mahfud MD Datangi KPU

Ketua KPU Arief Budiman (kiri) berbincang bersama Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan (tengah) dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (kanan) di Gedung KPU, Jakarta, Senin (3/12/2018). Kedatangan Mahfud yang mewakili 100 pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi itu bertujuan untuk meminta KPU agar mematuhi konstitusi terkait syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2019.

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp







Original Post

Tak Cuma di Polda Metro, Ahmad Basarah Juga Dilaporkan ke Bareskrim

Media Online Merdeka.com
2018-12-04


Tak cuma di Polda Metro Jaya, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah juga dilaporkan ke Bareskrim Polri,Jakarta Pusat, Senin (3/12). Dia dilaporkan atas dugaan tindak pidana penghinaan dan penyebaran berita bohong (hoaks), terkait ucapan yang menyatakan bahwa Presiden kedua RI Soeharto adalah gurukorupsi di Indonesia.

Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Anhar mengatakan, pernyataan Basarah tersebut sangatlah merugikan. Karena Soeharto merupakan tokoh dan guru bangsa sekaligus bapak pembangunan Indonesia.

"Kami melaporkan Ahmad Basarah atas ucapan beliau yang menyatakan bahwa Soeharto sebagai guru korupsi," kata Anhar di Kantor Bareskrim Polri di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (3/12) malam.

Dia pun juga mempertanyakan dasar pernyataan yang diucapkan oleh Basarah tersebut. Anhar menilai, pernyataan Basarah itu keji karena tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan Soeharto bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi.

Pelapor Ahmad Basarah di Mabes Polri 2018 Merdeka.com/Nur Habibie

Dia pun menilai, semestinya Basarah harus menjadi seorang panutan. Terlebih Basarah saat ini menjabat sebagai salah satu pemimpin di MPR.

"Tidak pantas dia berucap demikian, menurut kami itu sangat tidak masuk akal," ujarnya.

Anhar pun meminta Basarah tidak mengaitkan sosok Soeharto dalam konteks politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Selain tidak pantas, menurutnya, hal tersebut sangat menyakitkan hari para pengagum sosok Soeharto seperti dirinya.

"Menurut kami sangat tidak elok, sangat tidak pantas dan itu menyakitkan bagi kami," ucapnya.

Laporan Anhar ini diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim dengan nomor laporan LP/B/1571/XII/2018/BARESKRIM tertanggal 3 Desember 2018.

Dalam laporan ini, Basarah diduga melakukan tindak pidana penghinaan, penyebaran berita bohong (hoaks) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 juncto Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 156 KUHP.

Sebelumnya, Sebelumnya, Politikus PDIP Ahmad Basarah menanggapi ucapan Prabowo yang menyebut Indonesia sudah masuk darurat korupsi. Dia berpandangan, sudah seperti kanker stadium empat. Basarah, mengingatkan, program pemberantasan korupsi dimulai dari lahirnya Ketetapan (TAP) MPR No 11 tahun 1998.

"TAP MPR Nomor 11 tahun 1998 itu adalah untuk melakukan penegakan hukum terhadap terduga pidana korupsi oleh mantan Presiden Soeharto. Jadi, guru dari korupsi Indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 itu mantan Presiden Soeharto. Dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo," ucap Basarah di Megawati Institute, Jakarta, Rabu (28/11).

Menurut dia, masalah korupsi itu adalah pekerjaan rumah bersama. "Sampai sekarang kita harus mencuci piring dari tradisi yang dilakukan pada zaman yang lalu. Sumbernya itu sudah terjadi sejak periode kekuasaan, dimana pada waktu itu Pak Prabowo menjadi bagian dari kekuasaan orde baru pada waktu itu," ungkap Basarah. [rnd]

http://www.merdeka.com/peristiwa/tak-cuma-di-polda-metro-ahmad-basarah-juga-dilaporkan-ke-bareskrim.html




Original Post

Eks anggota DPR laporkan Ahmad Basarah ke Bareskrim

Media Online Antara
2018-12-04


Jakarta (ANTARA News) - Mantan anggota DPR Anhar melaporkan Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma ruf Amin, Ahmad Basarah ke Bareskrim Polri, pada Senin malam, atas ucapan Ahmad yang dinilai telah menghina Presiden ke-2 RI, mendiang Soeharto.

"Kami melaporkan Ahmad Basarah atas ucapan beliau yang menyatakan bahwa Soeharto sebagai guru korupsi. Kami sangat terpukul, mengingat Soeharto bagi kami adalah tokoh bangsa, guru bangsa, bapak pembangunan," kata Anhar di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (3/12) malam.

Anhar yang merupakan mantan anggota DPR periode 2004-2009 dari fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) ini mengatakan bahwa tuduhan Ahmad tidak memiliki dasar karena tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Soeharto bersalah.

"Sampai hari ini belum ada satu putusan pengadilan yang menyatakan Pak Harto bersalah," katanya.

Pihaknya pun menyesalkan pernyataan Ahmad karena sebagai Wakil Ketua MPR, Ahmad tidak sepantasnya melontarkan ucapan seperti itu.

Ia pun menambahkan, pelaporannya ini tidak terkait dengan pencapresan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Tidak ada kaitannya (dengan pencapresan Prabowo)," tegasnya.

Pihaknya mengatakan laporan yang dibuatnya murni karena ia mengagumi Soeharto sehingga merasa jengkel tokoh yang dikaguminya dijelek-jelekkan.

Laporan Anhar tersebut terdaftar dengan laporan polisi nomor LP/B/1571/XII/2018/Bareskrim tertanggal 3 Desember 2018.

Dalam laporan tersebut, Ahmad Basarah diduga telah melakukan tindak pidana penghinaan dan menyebar berita bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Jo Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP dan Pasal 156 KUHP.

Anhar turut menyertakan sejumlah barang bukti untuk diserahkan ke penyidik Bareskrim, diantaranya foto kopi kliping berita media daring yang memuat berita pernyataan Ahmad Basarah.

Pihaknya pun berharap polisi segera menindaklanjuti laporannya.

Polemik ini berawal dari Ahmad Basarah yang juga merupakan Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P menyebut bahwa maraknya korupsi di Tanah Air dimulai sejak era Presiden ke-2 RI, Soeharto. Ahmad pun menyebut Soeharto sebagai guru korupsi di Indonesia.

Pewarta: Anita Permata DewiEditor: Budi SantosoCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/774255/eks-anggota-dpr-laporkan-ahmad-basarah-ke-bareskrim




Original Post

Tiga Anggota DPRD Tapanuli Tengah Ditahan karena Korupsi

Media Online CNN Indonesia
2018-12-04


Jakarta, CNN Indonesia Penyidik Unit 1 Subdit III Ditreskrimsus Polda Sumut menahan tiga orang anggota DPRD KabupatenTapanuli Tengah (Tapteng), Provinsi Sumatera Utara. Ketiganya diduga melakukan tindak pidanakorupsimark up atau penyimpangan biaya perjalanan dinas ke luar daerah Tahun Anggaran (TA) 2016/2017.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Julianus Simanungkalit, Jonias Silaban, dan Hariono Nainggolan. Ketiganya ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka.

"Penyidik sempat melakukan pemeriksaan kesehatan oleh Tim dari Biddokes Polda Sumut. Selanjutnya 3 orang tersangka ini diserahkan ke Dittahti Polda Sumut untuk kemudian dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan," kata Tatan, Senin (3/12).



Menurut Tatan, ketiga tersangka ini telah dilakukan panggilan secara patut sebanyak dua kali, namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Kemudian penyidik Unit 1 Subdit III Ditreskrimsus melakukan penjemputan paksa terhadap ketiganya.

"Jadi sebelumnya penyidik sudah melayangkan surat panggilan. Namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga ketiganya diperiksa setelah dijemput melalui Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan tersangka," katanya.

Sedangkan dua anggota DPRD Tapteng lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama, yakni Wakil Ketua DPRD Tapanuli Tengah Awaluddin Rao dan Sintong Gultom, penyidik tengah menjadwalkan pemanggilan ulang.

"Surat panggilan kepada kedua tersangka ini akan dilayangkan kembali," ujarnya.

Dalam kasus ini, penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut telah menetapkan kelima anggota DPRD Tapteng ini sebagai tersangka sejak September 2018. Kelimanya yakni Julianus Simanungkalit, Jonias Silaban, Hariono Nainggolan, Awaluddin Rao dan Sintong Gultom.

Kelimanya diduga melakukan mark up atau penyimpangan biaya perjalanan dinas ke luar daerah Tahun Anggaran (TA) 2016/2017 yang diduga merugikan negara sebesar Rp 655 juta.

Modus yang dilakukan kelima tersangka yakni dengan menggunakan bukti pembayaran bill hotel yang diduga fiktif atau di-mark up sebagai pertanggungjawaban atas perjalanan dinas keluar daerah dalam hal agenda konsultasi, kunjungan kerja dan bimbingan teknis.

Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP. (fnr/agr)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181204001250-12-350882/tiga-anggota-dprd-tapanuli-tengah-ditahan-karena-korupsi




Original Post

Kasus pengadaan speed boad tunggu perhitungan BPKP

Media Online Antara
2018-12-04


Ambon (ANTARA News) - Kejaksaaan Tinggi Maluku masih menunggu hasil penghitungan BPKP RI Perwakilan Maluku terkait adanya kerugian keuangan negara terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan dua unit kapal cepat (speed boat) pada Kantor BPJN Wilayah Maluku-Malut tahun 2016.

"Kita sudah berkoordinasi dengan BPKP RI Perwakilan Maluku untuk dilakukan penghitungan kerugian negara dan kalau sudah rampung baru prosesnya dilanjutkan jaksa sesuai mekanisme sampai penyerahan berkas ke pengadilan," kata Wakil Kajati Maluku Agoes Eryl di Ambon, Senin.

Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi ini, jaksa telah menetapkan AMM sebagai tersangka.

Nilai proyek pengadaan dua unit speed boat pada BPJN wilayah Maluku-Maluku Utara ini sebesar Rp4 miliar lebih pada tahun anggaran 2016, tetapi ada anggaran sekitar Rp1,6 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sejak pertengahan November 2018, tim penyidik Kejati Maluku telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan.

Sebelumnya penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi guna mengumpulkan bukti adanya dugaan perbuatan tindak pidana yang terjadi atas proyek dimaksud.

Mereka yang telah dimintai keterangan sebagai saksi di antaranya kontraktor CV Damas Jaya, pembuat badan speed boat, dan sejumlah pejabat di BPJN Maluku.

CV Damas Jaya selaku kontraktor diduga melakukan pengadaan dua unit speed boat yang menyalahi kontrak karena mereka membeli barang yang sudah jadi seharga Rp1,2 miliar per unit, padahal seharusnya dibuat yang baru.

Sementara sisa dana sebesar Rp1,6 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh kontraktor.



Pewarta: Daniel LeonardEditor: Ruslan BurhaniCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/774260/kasus-pengadaan-speed-boad-tunggu-perhitungan-bpkp




Original Post

Polri Siap Kawal KPK Garap Eks Ajudan Nurhadi

Media Online JPNN.COM
2018-12-04


jpnn.com, JAKARTA - Empat anggota Polri yang pernah jadi ajudan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi mangkir dari pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seharusnya, empat polisi itu menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap pemulusan perkara di PN Jakarta Pusat yang menjerat Eddy Sindoro.

Keempat orang itu adalah Ari Kuswanto, Dwianto Budiawan, Fauzi Hadi Nugroho, dan Andi Yulianto.

Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Syahar Diantono mengatakan, mangkirnya anggota Korps Bhayangkara itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, empat orang itu sedang menjalankan tugas negara.

"Sekarang empat anggota itu sedang berada di Papua. Mereka tergabung dalam satgas dan kini masih di gunung," kata dia di Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/12).

Perwira menengah ini menambahkan, Polri pada prinsipnya proaktif membantu dan memperlancar proses penyidikan di KPK. "Makanya kami lagi diskusikan bagaimana teknis pemeriksaannya," imbuh dia.

Nantinya, kalau pemeriksaan di Jakarta tidak memungkinkan, bisa saja penyidik KPK terbang ke Papua dan memeriksa di sana dengan pendampingan dari Polri.

"Bisa saja nanti turun ke Polda Papua, nanti penyidik (KPK) ke sana, kami dampingi, kami amankan sehingga prosesnya berjalan lancar," kata Syahar.

https://www.jpnn.com/news/polri-siap-kawal-kpk-garap-eks-ajudan-nurhadi




Original Post

Dua Terdakwa Korupsi Pupuk Divonis 6 dan 7 Tahun Bui

Media Online Metro TV News
2018-12-04


Jakarta: Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jendral Holtikultura Kementerian Pertanian Eko Mardiyanto divonis enam tahun penjara. Eko juga diwajibkan membayar denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Eko terbukti bersalah dalam kasus korupsi pengadaan pupuk di Kementan. Akibat perbuatannya, negara merugi Rp12,9 miliar.



"Mengadili, menyatakan terdakwa Eko Mardiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim Emilia Subagja saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 3 Desember 2018.

Hakim dalam pertimbangannya menilai perbuatan Eko tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, Eko juga tidak mengakui perbuatannya dan telah menikmati hasil korupsi.

Sementara, pertimbangan yang meringankan, Eko berlaku sopan selama proses persidangan. Eko juga masih memiliki tanggungan keluarga.

Selain vonis penjara, Eko juga dihukum membayar uang pengganti Rp1,050 miliar. Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap, maka hartanya akan disita untuk dilelang.

"Jika hartanya tidak mencukupi, maka dijatuhi hukuman penjara selama empat bulan," tegas hakim.

Sementara itu, Direktur Utama PT Karya Muda Jaya Sutrisno divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp7,3 miliar.

Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap, maka hartanya akan disita untuk dilelang. Jika hartanya tidak mencukupi, maka dijatuhi hukuman penjara selama tujuh bulan.

Hakim menyatakan, Eko dan Sutrisno terbukti merekayasa pengadaan fasilitas sarana budidaya mendukung pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dalam rangka belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemda di Ditjen Holtikultura tahun 2013.

Eko selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) disebut sengaja mengarahkan spesifikasi pupuk merek Rhizagold. Tidak hanya itu, Eko juga menggelembungkan harga satuan dalam pengadaan pupuk.

Eko juga mengatur peserta lelang demi memenangkan PT Karya Muda Jaya. Atas perbuatannya itu, Eko mendapat keuntungan Rp1,050 miliar. Ia juga, memperkaya Direktur Utams PT Karya Muda Jaya Sutrisno sebesar Rp7,3 miliar.

Dia juga memperkaya Ahmad Yani melalui CV Ridho Putra sejumlah Rp1,7 miliar. Selain itu, adik Dirjen Holtikulturs Hasanuddin Ibrahim, Nasser Ibrahim juga disebut kecipratan uang Rp200 juta.

Vonis hakim kepada keduanya lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa menuntut agar Eko dihukum delapan tahun penjara, sedangkan Sutrisno 10 tahun penjara.

Eko terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Sutrisno terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (DRI)

http://news.metrotvnews.com/hukum/5b2qAYrN-dua-terdakwa-korupsi-pupuk-divonis-6-dan-7-tahun-bui




Original Post

Dituding Hina Soeharto, Ahmad Basarah Dipolisikan

Media Online Okezone
2018-12-04


JAKARTA - Mantan anggota DPR RI, Anhar melaporkan Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma\'ruf Amin, Ahmad Basarah ke Bareskrim Mabes Polri atas ucapan Ahmad yang dinilai telah menghina Presiden ke-2 RI, mendiang Soeharto.

"Kami melaporkan Ahmad Basarah atas ucapan beliau yang menyatakan bahwa Soeharto sebagai guru korupsi. Kami sangat terpukul, mengingat Soeharto bagi kami adalah tokoh bangsa, guru bangsa, bapak pembangunan," kata Anhar di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (3/12/2018) malam.

Anhar yang merupakan mantan anggota DPR periode 2004-2009 dari Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) ini mengatakan bahwa tuduhan Ahmad tidak berdasar karena tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Soeharto bersalah.

"Sampai hari ini belum ada satu putusan pengadilan yang menyatakan Pak Harto bersalah," katanya.

Pihaknya pun menyesalkan pernyataan Ahmad karena sebagai Wakil Ketua MPR, tidak sepantasnya melontarkan ucapan seperti itu. Ia pun menambahkan, pelaporannya ini tidak terkait dengan pencapresan Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Tidak ada kaitannya (dengan pencapresan Prabowo)," tegasnya.

Menurutnya, laporan yang dilayangkan murni karena ia mengagumi Soeharto sehingga merasa jengkel jika tokoh yang dikaguminya dijelek-jelekkan oleh orang tak bertanggung jawab. Laporan Anhar tersebut terdaftar dengan laporan polisi nomor LP/B/1571/XII/2018/Bareskrim tertanggal 3 Desember 2018.

Dalam laporan tersebut, Ahmad Basarah diduga telah melakukan tindak pidana penghinaan dan menyebar berita bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 14 juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan Pasal 156 KUHP.

Anhar turut menyertakan sejumlah barang bukti untuk diserahkan ke penyidik Bareskrim, diantaranya foto kopi kliping berita media daring yang memuat berita pernyataan Ahmad Basarah. Pihaknya pun berharap polisi segera menindaklanjuti laporannya.

Polemik ini sebenarnya berawal dari Ahmad Basarah yang juga merupakan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan yang menyebut bahwa maraknya korupsi di Tanah Air dimulai sejak era Presiden ke-2 RI, Soeharto. Ahmad pun menyebut Soeharto sebagai guru korupsi di Indonesia.

(put)

https://news.okezone.com/read/2018/12/04/337/1986453/dituding-hina-soeharto-ahmad-basarah-dipolisikan




Original Post

Bahas Soal OSO, KPU Minta Masukan Eks Ketua MA Bagir Manan dan Mahfud MD

Media Online LIPUTAN 6
2018-12-04


Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD bersama ahli hukum tata negara bertemu pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pertemuan guna membahas polemik status pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Caleg DPD yang dibatalkan MK namun tidak berlaku dari putusan MA dan PTUN.

Mantan Ketua MA Bagir Manan menyebut, pertemuan untuk mengumpulkan pikiran bagaimana KPU menemukan jalan yang paling baik mengikuti putusan hukum yang sudah ada.

"Tentu saja akhirnya KPU lah yang akan menentukan pilihan yang paling baik. Dengan harapan KPU sudah semestinya sangat memperhatikan pendapat kawan-kawan," kata Bagir Manan usai diskusi di ruang pimpinan KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (3/12).

Di kesempatan sama, Mantan Ketua MK Mahfud MD mengatakan, bahwa induk dari semua hukum adalah konstitusi. Oleh sebab itu, dalam pilihan hukum yang problematik tentu dirinya mengusulkan supaya KPU memilih opsi dengan apa yang diputuskan konstitusi.

Mahfud dan pihaknya memberikan masukan spesifik supaya dicerna oleh KPU. Kemudian pihaknya juga menegaskan bahwa KPU harus mengambil keputusan secara independen dan bertanggung jawab. Sehingga agenda konstitusi tak terganggu mengingat empat bulan ke depan Pemilu 2019 dilakukan.

"Karena tinggal 4,5 bulan lagi. Januari semuanya harus sudah serba pasti. Kami mendukung KPU untuk mengambil opsi. Dan kita akan turut membangun argumen yang diperlukan untuk pilihan-pilihan yang diambil KPU nanti," ucapnya.

Konstitusi Perundangan Tertinggi Ketua KPU RI, Arief Budiman saat menerima audiensi perwakilan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara di Jakarta, Selasa (27/11). Pertemuan untuk menindaklanjuti putusan MK, MA dan PTUN. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)Sementara, Ahli Hukum Tata Negara Feri Amsari berharap KPU percaya bahwa konstitusi adalah aturan perundangan tertinggi dan penerapannya diterjemahkan MK melalui putusan. Pihaknya yakin KPU ada dalam jalur konstitusi dan tidak akan mengingkari UUD.

"Setidaknya untuk berupaya penegakan konstitusi itu ada tiga faktor yang perlu dilihat. Pertama faktor sejarah, DPD sejarahnya dibentuk tidak untuk diisi orang parpol. Karena itu putusan MK sudah menegaskan ke arah itu," ucapnya.

Kemudian, kata dia, putusan MK bersifat final binding karena menerjemahkan UUD. Menurutnya bebas bila setiap orang berpendapat soal UUD. Namun pendapat mahkamah konstitusi melalui putusannya adalah putusan yang bernilai.

"Ketiga adalah situasi KPU sendiri. banyak perdebatan dan kerumitan kita percaya KPU akan mmutuskan apa yang dikehendaki konstitusi. Kami yakin tidak akan lama lagi KPU akan memengaruhi itu," tuturnya.

"Mudah mudahan bukan berarti mencoret OSO, tidak memasukkan OSO itu berarti tidak suka orangnya tapi ini soal kehendak konstitusi. OSO masih tetap bisa mencalonkan sepanjang kehendak konstitusi itu dipenuhi oleh OSO," terang Feri.

Sebagai penutup, Ketua KPU Arief Budiman berterima kasih para ahli hukum tata negara sudah memberi masukan. KPU juga sudah mendiskusikan hal ini dengan berbagai pihak. KPU masih bimbang dan mesti rapat pleno guna menentukan putusan hukum mana yang bakal dijalankan.

"Kami tegaskan bahwa KPU dalam ambil putusannya secara profesional, mandiri, independen, imparsial, dan dengan keyakinan yang diyakini KPU bahwa itu adalah putusan yang benar dan baik. Jangan tanyakan hari ini akan buat putusan apa. Kami akan rumuskan baru nanti kami akan segera umumkan," pungkasnya.

Pertemuan juga dihadiri Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Pramono Ubaid Tanthowi, Evi Novida Ginting Malik, Hasyim Asyari dan Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti.

Diketahui, polemik tersebut muncul saat KPU mencoret nama OSO dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD RI. Bersamaan dengan itu keluar putusan MK yang menyatakan anggota DPD tidak boleh diisi pengurus partai politik.

Setelah putusan MK, keluar pula putusan MA yang menyatakan bahwa putusan MK itu tidak berlaku surut sehingga semestinya OSO tidak dicoret dari DPT anggota DPD RI untuk Pemilu 2019.

Seiring dengan itu OSO pun menggugat KPU RI ke PTUN Jakarta, agar memasukkan namanya kembali dalam DCT. Dalam putusannya PTUN Jakarta mengabulkan gugatan OSO itu dan memerintahkan KPU RI menerbitkan DCT anggota DPD dengan memasukkan nama OSO.

Reporter Muhammad Genantan Saputra

Sumber Merdeka.com.

Saksikan video menarik berikut ini

Rapat yang diselenggarakan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu pagi ini, dihadiri antara lain Ketua KPU Arief Budiman dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo serta 3.500 peserta.

https://www.liputan6.com/news/read/3798528/bahas-soal-oso-kpu-minta-masukan-eks-ketua-ma-bagir-manan-dan-mahfud-md




Original Post

Kotjo Pemberian Uang untuk Eni Hanya Hubungan Antarteman

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-12-4


Kotjo Pemberian Uang untuk Eni Hanya Hubungan Antarteman

NERACA

Jakarta - Pemegang saham Blakgold Natural Resources Ltd Johanes Bu-disutrisno Kotjo mengaku bahwa pemberian uang seni-lai Rp4,75 miliar kepada anggota Komisi VII DPR non-aktif dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih hanya pemberian antarteman.

"Ketika Bu Eni minta saya menyukseskan kegiatan partainya dan mendukung suaminya, tidak pernah terpikirkan sama sekali oleh saya bantuan itu akan saya konversi menjadi suatu keuntungan. Saya hanya berpikiran kalau Bu Eni minta bantuan ke saya karena menganggap saya sebagai temannya," kata Johanes Budisutrisno Kotjo di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (3/12).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut Kotjo dengan pidana penjara selama 4 tahun serta pidana denda sejumlah Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan. JPU KPK juga menolak permohonan Kotjo untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau "justice collaborator"-(JC) karena Kotjo dinilai tidak membuka atau membongkar perkara atau peranan pihak lain yang lebih besar.

Pemberian itu ditujukan agar Eni membantu Kotjo dalam proyek "independent power producer" (IPP) pembangkit listrik tenaga uap mu- lut tambangRIAU 1 (PLTU MT Riau-1) antara PT Pembangkitan Jawa Bali lnvestasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC) Ltd yang dibawa oleh Kotjo.

"Tidak berpikir jauh mengenai pemberian itu, tapi hanyalah sebagai kegiatan seorang teman. Kalau saya tahu dari awal bantuan itu akan berpotensi bermasalah hukum seperti ini, mungkin saya akan berpikir ulang sebelum membantu," ucap Kotjo.

Kotjo mengakui bahwa penyidik KPK sudah menerangkan bahwa bantuannya untuk Eni terkait erat dengan proyek Independent power producer (IPP) pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang RIAU 1 (PLTU MT Riau-1).

"Saya tidak paham karena bantuan tersebut dikaitkan dengan PLTU MT Riau-1, benar memang Ibu Eni membuka jalan untuk komunikasi dengan PLN, tapi Bu Eni tidak pernah menanyakan mengenai komitmen untuknya. Kenapa saya butuh dibukakan jalur? karena saya tidak kenal orang di PLN, bila melalui kalau jalur normal pasti panjang dan berbelit, saya sebagai wirausaha butuh jalur yang lebih cepat," jelas Kotjo.

Ia juga mengakui bahwa tetap ada rasa sungkan terhadap Eni sebagai legislator dalam memberikan apresiasi untuk bantuan Eni menjadi penghubung dengan PLN.

"Dalam pikiran saya kenapa Bu Eni bersemangat membantu meski tidak ada iming-iming adalah karena beliau melihat potensi manfaat yang besar untuk listrik dan "masyarakat nantinya. Saya bisa memahami semangat beliau tersebut karena saya juga merasakan itu saat pertama kalinya mendengar dari direktur Samantaka mengenai proyek ini. Apalagi semakin rumit tantangannya, semakin menarik bagi saya, terlebih bagi saya selama ini Iebih banyak berbisnis dari jual beli perusahaan," tambah Kotjo.

Namun, Kotjo mengakui bahwa ia memang berharap mendapat keuntungan finansial bila proyek ini berja-lan "Kalau ditanya apa keuntungan saya dari proyek ini? Tentu saja keuntugnan finansial yang saya dapat sebagai agen, saya mendapat komisi bila proyekini terlaksana. Tapi proyek ini juga menantang dan spesial, silakan dicari PLTU yang ada di negeri ini dengan pembiayaan yang sangat besar tapi investor dengan dana besar malah menjadi pemegang saham minoritas, itulah tantangannya dan saya mendapat investor yang berani," ungkap Kotjo.

Namun, terhadap semua pemberian yang diberikan kepada Eni tersebut. Kotjo mengaku menyesali perbuatannya.

ant







Original Post

ICW Kekuasaan Yudikatif Dalam Darurat Korupsi

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-12-4


ICW Kekuasaan Yudikatif Dalam Darurat Korupsi

Jakarta - Banyaknya hakim dan pegawai pengadilan yang ditangkap KPK dinilai peneliti korupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengindikasikan bahwa pengadilan atau cabang kekuasaan yudikatif sedang dalam kondisi darurat korupsi.

neraca

"Karena kondisi pengadilan yang darurat, maka perlu ada langkah luar biasa untuk membersihkan praktik mafia hukum di pengadilan dan sekaligus mengembalikan citra pengadilan di mata publik," ujar salah satu peneliti ICW, Lalola Easter Kanan, ketika dihubungi di Jatam, Jumat (30/11).

Lalola mengatakan hal tersebut ketika menanggapi perkara dua hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh KPK, setelah diamankan dalam OTT KPK. Membuka ruang bagi KPK untuk terus melakukan penindakan dengan menangkap hakim dan aparat Pengadilan yang korup, dinilai Lalola tidak cu-kup efektif untuk mencegah darurat korupsi di cabang kekuasaan yudikatif. "Seba- f gai langkah pencegahan lain, Mahkamah Agung (MA) perlu melakukan evaluasi dalam melihat dan memetakan potensi korupsi di tubuh pengadilan," kata Lalola.

Selain itu, Lalola berpendapat MA perlu melakukan evaluasi terhadap implementasi Perma No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingku-ngan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. "Apakah Perma terse-

but efektif dalam mengatasi persoalan korupsi yang dilakukan oleh hakim dan aparat pengadilan, ini harus dievaluasi," kata Lalola.

28 Aparat Pengadilan Tersandung Korupsi Kemudian ICW mencatat sejak Maret 2012 hingga November 2018, terdapat 28 orang aparat pengadilan termasuk hakim terjerat kasus korupsi."Dalam catatan ICW sejak Hatta Ali dilantik menjadi Ketua Mahkamah Agung (MA), Maret 2012 hingga November 2018, setidaknya sudah ada 28 orang hakim dan aparat pengadilan tersandung kasus korupsi dan sebagian besar terjerat OTT KPK," kata Lalola.

Lalola memaparkan data tersebut ketika menanggapi perkara dua hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh KPK, setelah diamankan dalam OTT KPK. Lalola mengatakan meskipun MA telah memberlakukan Perma Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah A-gung dan Badan Peradilan di Bawahnya, namun tetap belum mampu melakukan pengawasan yang efektif ter-hadap hakim dan petugas pengadilan."Instru, ketua pengadilan yang dibebani tanggung jawab untuk me- lakukan pengawasan terhadap bawahan," tambah Lalola.

Lebih lanjut Lalola mengingatkan perkara korupsi yang menimpa mantan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudi wardono beberapa waktu lalu.Justru dia sebagai ketua pengadilan yang melakukan pelanggaran dan menerima suap, sehingga sulit secara nalar untuk menjustifikasi pengawasan dilakukan oleh Ketua Pengadilan tetapi justru Ketua Pengadilan lah yang menjadi oknum nakal di pengadilan," kata Lalola.

Menurut Lalola, pimpinan MA selaku atasan dari kepala pengadilan lah yang seharusnya bertanggung jawab atas kasus tindak pidana suap dan korupsi ini.

Pada Rabu (28/11), KPK menetapkan dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Iswahyu Widodo dan Irwan sebagai tersangka penerima suap bersama panitera Muhammad Ramadhan karena diduga menerima suap sekira Rp-650 juta dalam bentuk 47 ribu dolar Singapura (sekira Rp500 juta) dan Rp150 juta dari advokat Arif Fitrawan (AF)dan seorang pihak swa- sta Martin PSilitonga(MPS).

KPK kemudian melakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhadap tersangka Iswahyu Widodo dan Irwan yang ditahan di Polres Metro Jakarta Timur, Muhammad Ramadhan di rutan Pomdam Jaya Guntur dan Arif Fitrawan di Polres Metro Jakarta Selatan.

Pemberian suap dalam perkara ini terkait dengan penanganan perkara Nomor 262/Pid.G/2018/PN Jaksel dengan penggugat Is-rulali Achmad dan tergugat Williem JV. Dongen, yang menggugat PT Asia Pacific Mining Resources (APMR) dan Thomas Azab.

Pemberian suap dimaksudkan supaya majelis hakim batalkan perjanjian akui - .PT Citra Lampia Mandiri oleh PT APMR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ditetapkannya dua hakim PN Jaksel dan seorang panitera sebagai tersangka oleh KPK, menjadikan jumlah aparat pengadilan yang tenerat kasus korupsi jadi 28 orang.

ant







Original Post

PP Pemuda Muhammadiyah Mohon BPK Audit LPJ Kemah Pemuda Islam

Media Online CNN Indonesia
2018-12-04


Jakarta, CNN Indonesia PP Pemuda Muhammadiyahakan mengajukan permohonan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) acara Kemah Pemuda Islam.

Permohonan ini dilakukan menyusul Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang mengembalikan uang PP Pusat Muhammadiyah sebesar Rp2 miliar.

"Kami sedang melakukan permohonan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan. Karena artinya semua itu kan ada di BPK untuk memastikan bahwa kerugian negara kalau seperti ini," kata Kuasa Hukum PP Pemuda Muhammadiyah Trisno Raharjo saat dihubungi, Senin (3/12).



Pengembalian uang ini, kata Trisno, mengindikasikan tidak ada penyelewengan di LPJ kegiatan Kemah Pemuda Islam. Hal ini berbeda dengan temuan dari Polda Metro Jaya yang menyebut ada dugaan korupsi di kegiatan tersebut.

"Karena Kemenpora menyatakan tidak ada masalah, sedangkan penyidik menyatakan ada persoalan. Jadi ini tidak jelas juga ini seperti apa," terang Trisno.

"Dan yang saya harapkan kalau BPK melakukan pengecekan itu yang utuh, semuanya diperiksa," tegas dia.

Dia juga meminta agar pihak yang berwajin yang memeriksa kasus ini melakukan tindakan yang adil. Selurub ormas dan instansi yang bersinggungan diminta untuk diperiksa.

"Jadi semua, ormas kepemudaan lain yang terlibat di sana, kemudian Kemenpora saya rasa harus diperiksa," tutup dia.

Sebelumnya polisi mengaku menerima laporan tentang dugaan korupsi di acara Kemah Pemuda Islam. Setidaknya ada dua ormas yang menerima dana dari Kemenpora untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dua organisasi itu ialah Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda Ansor dengan total dana Rp5 miliar.

Berdasarkan penelusuran polisi, laporan pertanggungjawaban GP Ansor tidak ditemukan penyimpangan. Sementara dalam laporan pertanggungjawaban Pemuda Muhammadiyah diduga terdapat penggunaan dana fiktif sebesar kurang dari setengah anggaran.

Belakangan, Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendarwan menyebut Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengembalikan uang sejumlah Rp2 miliar acara itu.

Namun Kemenpora lagi-lagi mengembalikan cek senilai Rp2 miliar kepada perwakilan PP Pemuda Muhammadiyah pada Jumat (30/11). (cit/agr)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181204052247-12-350898/pp-pemuda-muhammadiyah-mohon-bpk-audit-lpj-kemah-pemuda-islam




Original Post

Wabendum PPP Mengaku Terima Uang untuk Umrah Parmusi

Media Online CNN Indonesia
2018-12-04


Jakarta, CNN Indonesia Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Puji Suhartono, mengakui menerima uang dari Yaya Purnomo, mantan pegawai di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, sejumlah Rp200 juta.

Dari jumlah itu, kata Puji, sebesar Rp100 juta diberikan kepada anggota Komisi IX DPR dari PPP, Irgan Chairul Mahfiz.

Menurut Puji uang itu untuk kepentingan umrah teman-teman di Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi).

"Waktu itu Pak Irgan sampaikan, bisa enggak bantu teman-teman untuk umroh. Jadi saya sampaikan ke Pak Yaya. Kemudian, Pak Yaya akhirnya bisa bantu," kata Puji saat bersaksi untuk terdakwa Yaya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (3/12).

Puji mengaku juga menjabat sebagai wabendum Parmusi. Puji mengatakan sebagai wabendum, dirinya diminta membantu untuk pembiayaan umrah. Namun, Puji tak mengetahui pasti jumlah peserta umrah yang berangkat pada awal tahun ini.

"Jadi ini untuk organisasi ini, untuk pemberangkatan teman-teman Parmusi ini umrah," ujarnya.

Namun, Puji membantah keterkaitan uang itu dengan perkara korupsi yang melibatkan Yaya.

Selain itu, Puji juga mengakui menerima Rp 500 juta dari Yaya. Uang itu, kata Puji merupakan pembayaran Yaya atas bantuannya menyelesaikan tugas kuliah.

"Iya, tapi untuk pembuatan kuisioner," kata Puji.

Puji mengaku satu kampus dengan Yaya saat mengambil program doktoral di Universitas Padjadjaran tahun 2016. Puji menyebut juga kuliah bareng bersama Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi.

Irgan Membenarkan

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PPP,Irgan Chairul Mahfiz, membenarkan kesaksian Puji.Irgan mengatakan menerima uang Rp100 juta dari Puji untuk kepentingan umrah teman-teman di Parmusi.

"Iya dari Pak Puji. Saya minta bantuan untuk umrah, dan dia mau bantu untuk teman-teman Parmusi," kata Irgan yang juga menjadi saksi.

Irgan beralasan meminta bantuan kepada Puji lantaran menjabat sebagai wabendum Parmusi dan PPP. Menurutnya Puji salah satu donatur yang sering membantu keuangan organisasi. Puji juga seorang pengusaha denngan bendera PT Dewata Insan Lestari Indotama.

"Dia (Puji) donatur, sering bantu-bantu kita. Dia sudah janji," tuturnya.

Namun, Irgan membantah uang Rp100 juta dari Puji itu terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk pembangunan RSUD Aek Kanopan. Irgan mengaku tak mengetahui soal DAK tersebut.

"Saya lupa juga tapi. Apa masalahnya Labuhanbatu Utara, saya juga lupa. Karena kan kita (dengan Puji) biasa ketemu," kata dia.

(fra/agr)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181203225230-12-350879/wabendum-ppp-mengaku-terima-uang-untuk-umrah-parmusi




Original Post

Semarak Sanksi Politik bagi Pejabat Negara

Media Cetak Harian Kontan Halaman 18
2018-12-4


Semarak Sanksi Politik bagi Pejabat Negara

Pencabutan hak politik jadi jalan memutus rantai korupsi

Muhammad Afandi

JAKARTA. Sanksi pencabutan hak politik terhadap pejabat pemerintah yang berstatus koruptor semakin marak. Terbaru, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor mencabut hak politik Bupati Bener Meriah, Aceh, Ahmadi karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sebelumnya, sudah ada 27 pejabat negara dan politisi yang kehilangan hak politik karena korupsi.

Hakim mencabut hak dipilih Ahmadi dalam jabatan publik selama 2 tahun setelah menjalani pidana pokok. Untuk pidana pokok berupa tiga tahun kurungan penjara dan pidana denda Rp 100 juta subsider kurungan tiga bulan.

Ahmadi menyuap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Rp 1 miliar terkait proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (DOK) Tahun Anggaran 2018. Ahmadi ingin kontraktor dari Kabupaten Bener Miarh mengerjakan proyek itu.

"Ahmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlapis sebagaimana dimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat 1 huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP," jelas Ketua Majelis Hakim Ni Made Sudani saat membacakan putusan, Senin (3/12).

Berharap efek jera

Zaenur Rohman, Peneliti Pusat Antikorupsi UGM, berpendapat, pencabutan hak politik penting untuk menam-

bah efek jera dan memutus rantai korupsi. Tanpa pencabutan hak politik, koruptor bisa menjabat lagi pasca terbebas dari penjara.

Namun pencabutan hak politik seharusnya berlangsung lama. "Pencabutan hak politik juga harus dijatuhkan ke semua koruptor, baik yang disidik KPK maupun kejaksaan," ujar Agus Sunaryanto, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW).

Muhammad Afandi







Original Post

Kalau Mau Tetap Mencalonkan DPD, OSO Harus Patuh Konstitusi

Media Online KOMPAS.com
2018-12-04


JAKARTA, - Ahli Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memasukkan namaOesman Sapta Odang dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2019 karena kehendak konstitusi, bukan karena sentimen pribadi.

Hal itu dikatakannya merespons polemik pencalonan Ketua Umum Partai Hanura itu.

JikaOSO ingin tetap mencalonkan diri, maka yang bersangkutan harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota partai politik.

"OSO masih tetap bisa mencalonkan sepanjang kehendak konstitusi itu dipenuhi oleh OSO," kata Feri usai melakukan audiensi dengan Komisioner KPU di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/12/2018).

Baca juga:

Mengenai polemik ini, Feri yakin KPU mengambil keputusan yang sejalan dengan konstitusi yang merupakan sebagai aturan perundangan tertinggi yang penerapannya diterjemahkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami percaya KPU ada dalam track konstitusi. Itu enggak mungkin teman-teman KPU akan mengingkari Undang-Undang Dasar," ujar Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas itu.

Ia mengingatkan, Feri mengatakan, putusan MK bersifat final dan mengikat. Artinya, berkekuatan hukum tetap sejak dibacakan dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Baca juga:

"Boleh setiap orang berpendapat apa itu Undang-Undang Dasar, tapi pendapat Mahkamah Konstitusi lah dalam putusannya yang bernilai," kata Feri.

Sebelumnya, KPU mencoret Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik.

OSO dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik.

Menurut putusan MK, anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.

Aturan mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada 23 Juli 2018.

Baca juga:

Atas putusan KPU itu, OSO melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

MA mengabulkan gugatan uji materi OSO terkait PKPU Nomor 26 Tahun 2018 yang memuat syarat pencalonan anggota DPD.

Sementara, Majelis Hakim PTUN juga mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Hanura itu dan membatalkan surat keputusan (SK) KPU yang menyatakan OSO tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota DPD.

Hakim juga memerintahkan KPU untuk mencabut SK tersebut.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Pemilu 2019

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/04/06240501/kalau-mau-tetap-mencalonkan-dpd-oso-harus-patuh-konstitusi




Original Post

Buruan Cek, 530 Instansi Segera Rilis Hasil SKD dan Peserta SKB CPNS 2018

Media Online LIPUTAN 6
2018-12-04


Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 530 instansi telah selesai verifikasi dan validasi hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (CPNS 2018). Beberapa di antaranya bahkan telah merilisnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Negara melalui Twitter resminya, BKNgoid, dikatakan bahwa per 3 Desember 2018 pukul 16.50 WIB, ada sebanyak 530 instansi yang sudah mencapai level 1 di tahap verifikasi dan validasi (verfal). Artinya, hasil tes SKD di instansi telah selesai diperiksa, dirangking, dan dikirimkan pihak BKN ke instansi masing-masing untuk diumumkan.

Sementara itu, ada 4 instansi yang sudah mencapai level 2, di mana di level ini yang hard copy dan soft copy dari tes SKD disamakan. Selanjutnya ada 2 instansi di level 3, di mana di level ini ada proses cek dan re-check untuk memeriksa adanya kesealahan danpeserta yang berhak lolos akan diurutkan berdasarkan perangkingan passing grade. Kemudian ada 17 instansi di level 4, di mana di level iniseorang deputi akan turut memeriksa hasil verifikasi dan validasi.

Lantas, siapa saja 530 instansi yang sudah mencapai level di tahap verfal dan siap merilis hasil SKD CPNS 2018? Berikut daftar instansinya

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

5. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

6. Kementerian Badan Usaha Milik Negara

7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

8. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

9. Kementerian Pemuda dan Olahraga

10. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

11. Kementerian Luar Negeri

12. Kementerian Pertahanan

13. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

14. Kementerian Keuangan

15. Kementerian Pertanian

16. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

17. Kementerian Perhubungan

18. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

19. Kementerian Kesehatan

20. Kementerian Agama

21. Kementerian Ketenagakerjaan

22. Kementerian Sosial

23. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

24. Kementerian Kelautan dan Perikanan

25. Kementerian Komunikasi dan Informatika

26. Kementerian Perdagangan

27. Kementerian Perindustrian

28. Kementerian Pariwisata

29. Kementerian Sekretariat Negara

30. Kejaksaan Agung

Selanjutnya Peserta tes seleksi CPNS Kemenkumham mengecek no pendaftaran di gedung BKN, Jakarta, Senin (11/9). Pada 2017, tercatat 1.116.138 pelamar CPNS mendaftar di lingkungan Kemenkumham. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)31. Badan Intelijen Negara

32. Sekretariat Jenderal MPR

33. Sekretariat Jenderal DPR RI

34. Mahkamah Agung RI

35. Badan Pemeriksa Keuangan

36. Setjen WANTANNAS

37. Badan Siber dan Sandi Negara

38. Badan Kepegawaian Negara

39. Lembaga Administrasi Negara

40. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

41. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

42. Badan Tenaga Nuklir Nasional

43. Badan Pusat Statistik

44. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

45. Arsip Nasional Republik Indonesia

46. Badan Informasi Geospasial

47. Badan Koordinasi Penanaman Modal

48. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

49. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

50. Perpustakaan Nasional RI

51. Badan Standardisasi Nasional

52. Badan Pengawas Tenaga Nuklir

53. Badan Pengawas Obat dan Makanan

54. Lembaga Ketahanan Nasional RI

55. Kepolisian Negara

56. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

57. Badan Narkotika Nasional

58. Setjen Komisi Pemilihan Umum

59. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

60. Setjen KOMNAS HAM

Selanjutnya Peserta tes seleksi CPNS Kemenkumham mengecek no pendaftaran di gedung BKN, Jakarta, Senin (11/9). Pada 2017, tercatat 1.116.138 pelamar CPNS mendaftar di lingkungan Kemenkumham. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)61. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

62. Badan Keamanan Laut RI

63. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

64. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

65. Ombudsman Republik Indonesia

66. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

67. Badan Pengawas Pemilihan Umum

68. Badan Ekonomi Kreatif

69. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

70. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

71. Pemerintah Kab. Aceh Besar

72. Pemerintah Kab. Aceh Timur

73. Pemerintah Kab. Bireuen

74. Pemerintah Kab. Aceh Singkil

75. Pemerintah Kab. Gayo Lues

76. Pemerintah Kab. Aceh Jaya

77. Pemerintah Kota Banda Aceh

78. Pemerintah Kab. Simalungun

79. Pemerintah Kab. Dairi

80. Pemerintah Kab. Pakpak Bharat

81. Pemerintah Kab. Samosir

82. Pemerintah Kab. Padang Lawas

83. Pemerintah Kab. Batubara

84. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara

85. Pemerintah Kab. Nias Barat

86. Pemerintah Kota Tebing Tinggi

87. Pemerintah Provinsi Riau

88. Pemerintah Kab. Kampar

89. Pemerintah Kab. Bengkalis

90. Pemerintah Kab. Indragiri Hulu

Selanjutnya Peserta bersiap mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Gedung Wali Kota Jakarta Selatan, Jumat (26/10). Tes SKD CPNS dilakukan di 269 titik lokasi tes di 34 provinsi di Indonesia. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)91 Pemerintah Kab. Indragiri Hilir

92 Pemerintah Kab. Pelalawan

93. Pemerintah Kab. Rokan Hulu

94. Pemerintah Kab. Rokan Hilir

95. Pemerintah Kab. Siak

96. Pemerintah Kab. Kuantan Singingi

97. Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti

98. Pemerintah Kota Pekanbaru

99. Pemerintah Kota Dumai

100. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

101. Pemerintah Kab. Agam

102. Pemerintah Kab. Pasaman

103. Pemerintah Kab. Limapuluh Kota

104. Pemerintah Kab. Solok

105. Pemerintah Kab. Padang Pariaman

106. Pemerintah Kab. Pesisir Selatan

107. Pemerintah Kab. Tanah Datar

108. Pemerintah Kab. Sijunjung

109. Pemerintah Kab. Kep. Mentawai

110. Pemerintah Kab. Solok Selatan

111. Pemerintah Kab. Dharmasraya

112. Pemerintah Kab. Pasaman Barat

113. Pemerintah Kota Bukittinggi

114. Pemerintah Kota Padang Panjang

115. Pemerintah Kota Sawahlunto

116. Pemerintah Kota Solok

117. Pemerintah Kota Padang

118. Pemerintah Kota Payakumbuh

119. Pemerintah Kota Pariaman

120. Pemerintah Kab. Batang Hari

Selanjutnya Peserta bersiap mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Gedung Wali Kota Jakarta Selatan, Jumat (26/10). Tes SKD CPNS diselenggarakan mulai 26 Oktober hingga 17 November 2018. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)121. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat

122. Pemerintah Kab. Merangin

123. Pemerintah Kab. Kerinci

124. Pemerintah Kab. Muaro Jambi

125. Pemerintah Kota Jambi

126. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

127. Pemerintah Kab. Musi Banyuasin

128. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu

129. Pemerintah Kab. Muara Enim

130. Pemerintah Kab. Musi Rawas

131. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir

132. Pemerintah Kab. Banyuasin

133. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur

134. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.

135. Pemerintah Kab. Ogan Ilir

136. Pemerintah Kab. Empat Lawang

137. Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara

138. Pemerintah Kota Palembang

139. Pemerintah Kota Pagar Alam

140. Pemerintah Kota Lubuk Linggau

141. Pemerintah Kota Prabumulih

142. Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir

143. Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung

144. Pemerintah Kab. Bangka

145. Pemerintah Kab. Belitung

146. Pemerintah Kab. Bangka Barat

147. Pemerintah Kab. Bangka Tengah

148. Pemerintah Kab. Bangka Selatan

149. Pemerintah Kab. Belitung Timur

150. Pemerintah Kota Pangkal Pinang

Selanjutnya Suasana tes CPNS 2018 di Gedung SMK Negeri 2 Kota Malang, Jawa Timur. Pelaksaannya pada hari pertama, Jumat (26/10/2018) yang sempat molor (Liputan6.com/Zainul Arifin)151. Pemerintah Kab. Rejang Lebong

152. Pemerintah Kab. Kaur

153. Pemerintah Kab. Mukomuko

154. Pemerintah Kab. Lebong

155. Pemerintah Provinsi Lampung

156. Pemerintah Kab. Lampung Selatan

157. Pemerintah Kab. Lampung Tengah

158. Pemerintah Kab. Lampung Barat

159. Pemerintah Kab. Tulang Bawang

160. Pemerintah Kab. Tanggamus

161. Pemerintah Kab. Way Kanan

162. Pemerintah Kab. Lampung Timur

163. Pemerintah Kab. Pesawaran

164. Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat

165. Pemerintah Kab. Pringsewu

166. Pemerintah Kab. Mesuji

167. Pemerintah Kab. Pesisir Barat

168. Pemerintah Kota Metro

169. Pemerintah Kota Bandar Lampung

170. Pemerintah Provinsi Jawa Barat

171. Pemerintah Kab. Bogor

172. Pemerintah Kab. Sukabumi

173. Pemerintah Kab. Bekasi

174. Pemerintah Kab. Karawang

175. Pemerintah Kab. Purwakarta

176. Pemerintah Kab. Subang

177. Pemerintah Kab. Bandung

178. Pemerintah Kab. Sumedang

179. Pemerintah Kab. Garut

180. Pemerintah Kab. Tasikmalaya

Selanjutnya Peserta ujian CPNS 2018 di SMK Negeri 2 Kota Malang, Jawa Timur (Liputan6.com/Zainul Arifin)181. Pemerintah Kab. Ciamis

182. Pemerintah Kab. Cirebon

183. Pemerintah Kab. Indramayu

184. Pemerintah Kab. Bandung Barat

185. Pemerintah Kab. Pangandaran

186. Pemerintah Kota Bandung

187. Pemerintah Kota Bogor

188. Pemerintah Kota Sukabumi

189. Pemerintah Kota Cirebon

190. Pemerintah Kota Bekasi

191. Pemerintah Kota Depok

192. Pemerintah Kota Cimahi

193. Pemerintah Kota Tasikmalaya

194. Pemerintah Kota Banjar

195. Pemerintah Provinsi Banten

196. Pemerintah Kab. Serang

197. Pemerintah Kab. Pandeglang

198. Pemerintah Kab. Lebak

199. Pemerintah Kab. Tangerang

200. Pemerintah Kota Tangerang

201. Pemerintah Kota Cilegon

202. Pemerintah Kota Serang

203. Pemerintah Kota Tangerang Selatan

204. Pemerintah Kota Yogyakarta

205. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

206. Pemerintah Kab. Semarang

207. Pemerintah Kab. Kendal

208. Pemerintah Kab. Demak

209. Pemerintah Kab. Grobogan

210. Pemerintah Kab. Pekalongan

Selanjutnya Peserta menunggu tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Gedung Wali Kota Jakarta Selatan, Jumat (26/10). Tes SKD CPNS untuk sesi pertama molor di sejumlah tempat. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)211. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

212. Pemerintah Kab. Semarang

213. Pemerintah Kab. Kendal

214. Pemerintah Kab. Demak

215. Pemerintah Kab. Grobogan

216. Pemerintah Kab. Pekalongan

217. Pemerintah Kab. Batang

218. Pemerintah Kab. Tegal

219. Pemerintah Kab. Brebes

220. Pemerintah Kab. Pati

221. Pemerintah Kab. Kudus

222. Pemerintah Kab. Pemalang

223. Pemerintah Kab. Jepara

224. Pemerintah Kab. Rembang

225. Pemerintah Kab. Blora

226. Pemerintah Kab. Banyumas

227. Pemerintah Kab. Cilacap

228. Pemerintah Kab. Purbalingga

229. Pemerintah Kab. Banjarnegara

230. Pemerintah Kab. Magelang

231. Pemerintah Kab. Temanggung

232. Pemerintah Kab. Wonosobo

233. Pemerintah Kab. Purworejo

234. Pemerintah Kab. Kebumen

235. Pemerintah Kab. Klaten

236. Pemerintah Kab. Boyolali

237. Pemerintah Kab. Sragen

238. Pemerintah Kab. Sukoharjo

239. Pemerintah Kab. Karanganyar

240. Pemerintah Kab. Wonogiri

Selanjutnya Peserta bersiap mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Gedung Wali Kota Jakarta Selatan, Jumat (26/10). Tes SKD CPNS dilakukan di 269 titik lokasi tes di 34 provinsi di Indonesia. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)241. Pemerintah Kota Semarang

242. Pemerintah Kota Salatiga

243. Pemerintah Kota Pekalongan

244. Pemerintah Kota Tegal

245. Pemerintah Kota Magelang

246. Pemerintah Kota Surakarta

247. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

248. Pemerintah Kab. Gresik

249. Pemerintah Kab. Mojokerto

250. Pemerintah Kab. Sidoarjo

251. Pemerintah Kab. Jombang

252. Pemerintah Kab. Sampang

253. Pemerintah Kab. Pamekasan

254. Pemerintah Kab. Sumenep

255. Pemerintah Kab. Bangkalan

256. Pemerintah Kab. Bondowoso

257. Pemerintah Kab. Situbondo

258. Pemerintah Kab. Banyuwangi

259. Pemerintah Kab. Jember

260. Pemerintah Kab. Malang

261. Pemerintah Kab. Pasuruan

262. Pemerintah Kab. Probolinggo

263. Pemerintah Kab. Lumajang

264. Pemerintah Kab. Kediri

265. Pemerintah Kab. Nganjuk

266. Pemerintah Kab. Trenggalek

267. Pemerintah Kab. Blitar

268. Pemerintah Kab. Madiun

269. Pemerintah Kab. Ngawi

270. Pemerintah Kab. Magetan

Selanjutnya Buat kamu yang masih berharap bisa masuk CPNS, pemerintah akan buka pendaftaran CPNS 2018 lho. (Liputan6.com)271. Pemerintah Kab. Ponorogo

272. Pemerintah Kab. Pacitan

273. Pemerintah Kab. Bojonegoro

274. Pemerintah Kab. Lamongan

275. Pemerintah Kota Surabaya

276. Pemerintah Kota Mojokerto

277. Pemerintah Kota Malang

278. Pemerintah Kota Pasuruan

279. Pemerintah Kota Probolinggo

280. Pemerintah Kota Blitar

281. Pemerintah Kota Madiun

282. Pemerintah Kota Batu

283. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

284. Pemerintah Kab. Sambas

285. Pemerintah Kab. Sanggau

286. Pemerintah Kab. Sintang

287. Pemerintah Kab. Mempawah

288. Pemerintah Kab. Bengkayang

289. Pemerintah Kab. Landak

290. Pemerintah Kab. Melawi

291. Pemerintah Kab. Sekadau

292. Pemerintah Kab. Kayong Utara

293. Pemerintah Kota Singkawang

294. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

295. Pemerintah Kab. Barito Utara

296. Pemerintah Kab. Barito Selatan

297. Pemerintah Kab. Gunung Mas

298. Pemerintah Kab. Lamandau

299. Pemerintah Kab. Barito Timur

300. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Untuk daftar lengkapnya, dapat dicek di sini

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3798174/buruan-cek-530-instansi-segera-rilis-hasil-skd-dan-peserta-skb-cpns-2018




Original Post

25 Calon Hakim Agung Ikuti Seleksi Tahap III

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 8
2018-12-4


25 Calon Hakim Agung Ikuti Seleksi Tahap III

JAKARTA Sebanyak 25 calon hakim agung (CHA) mengikuti seleksi tahap III yang digelar Komisi Yudisial (KY). Asesmen kompetensi dan kepribadian akan dilaksanakan Senin-Rabu, 3-5 Desember 2018 di Gedung Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan, Lantai 11, Ruang Assessment Center, Jakarta. Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Rtriciada Azhari mengatakan, asesmen kepribadian bertujuan memotret kepribadian dan kompetensi peserta untuk menduduki jabatan sebagai hakim agung. "Asesmen bertujuan mencari sampel perilaku seorang calon dalam lingkup pekerjaan sebelumnya, sesuai iklim pekerjaannya nanti sebagai hakim agung. Dengan demikian kita akan lebih mengeksplorasi kepribadian dan integritas calon, pribadi ataupun pekerjaan," ujar Aidul, melalui keterangan tertulisnya, Senin (3/12/2018). Asesmen kompetensi dan kepribadian yang dilakukan KY, menurut Aidul. juga akan menguji integritas peserta. Hal itu meliputi komitmen terhadap kebenaran, kepatutan, juga daya tahan mental terhadap pekerjaan. "Motivasi adalah kunci keberhasilan peserta yang mengikuti seleksi CHA ini. Karena pernah ada peserta yang dinyatakan lulus baik tertulis, asesmen dan kesehatan, tetapi sangat disayangkan ternyata tidak memiliki motivasi cukup untuk menjabat sebagai hakim agung," katanya.

(IVT)







Original Post

Sempat Mangkir, KPK Panggil Lagi 4 Polisi

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 8
2018-12-4


Sempat Mangkir, KPK Panggil Lagi 4 Polisi

JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil 4 anggota kepolisian sebagai saksi bagi tersangka eks petinggi Lippo Group Eddy Sindoro (ESI), Senin (3/12/2018). Sebelumnya mereka tidak hadir pada panggilan pertama. 14 November 2018 lalu, tanpa alasan jelas. Keempat polisi yang juga mantan ajudan eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi itu dipanggil terkait dengan perkara suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, soal pengurusan sejumlah perkara beberapa perusahaan di bawah Lippo Group. "Karena kebutuhan penyidikan perkara tersangka ESI, KPK kembali membuat panggilan ke-2 dan berkoordinasi dengan Kadiv Propam Mabes Polri untuk menghadirkan 4 anggota Polri sebagai saksi ESI." kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Meski telah dijadwalkan. Febri mengatakan hingga siang keempat polisi itu belum juga hadir. "Sampai slang ini, belum ada informasi kehadiran para saksi. Intinya kehadiran para saksi di pemeriksaan akan difasilitasi oleh Polri," tuturnya.

(IVT)







Original Post

Mahfud MD Sarankan KPU Patuhi Konstitusi terkait OSO

Media Online Metro TV News
2018-12-04


Jakarta: Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (APHTN) Mahfud MD menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil keputusan sesuai konstitusi terkait polemik pencalonan Ketua Umum Partai Hanura (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO).

"Induk dari semua hukum itu adalah konstitusi. Oleh sebab itu dalam pilihan hukum yang problematik ini kami usulkan pilihan opsi yang paling dekat dengan konstitusi," kata Mahfud di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 3 Desember 2018.



Meski demikian, Mahfud menghormati independesi KPU. Dia menyarankan agar KPU tetap mengambil keputusan secara mandiri.

Senada, Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan juga menyarankan KPU agar mengambil pilihan yang paling dekat dengan konstitusi. Meski tak menjelaskan secara spesifik pilihan yang dimaksud, Bagir Manan mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan yang paling dekat dengan UUD 1945.

"MK merupakan lembaga yang menjaga konstitusi, jadi sudah semestinya dia dianggap sebagai juru tafsir pertama mengenai UUD, karena itu semestinya putusan MK itu yang paling dekat dengan kandungan konstitusi," katanya.

Rombongan dari APTHN menyambangi gedung KPU. Selain Mahfud dan Bagir Manan, sejumlah ahli hukum tata negara juga turut hadir yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Titi Anggraini. Mereka diterima Ketua KPU Arief Budiman serta jajaran komisioner KPU.

"KPU sudah mendiskusikan permasalahan ini dengan berbagai pihak, NGO, APHTN, serta orang-orang yang tepat dan penting memeberi masukan kepada KPU. Akan tetapi kami tegaskan KPU tetap akan mengambil putusan dengan cara profesipnal, mandiri, indpenden, dan imparsial, dan diyakini KPU benar," tegas Arief.

Sebelumnya, MK memutuskan anggota DPD dilarang merangkap jabatan sebagai anggota partai politik. Aturan ini dituangkan dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018. Ketua DPD OSO lantas menggugat putusan itu ke MA dan PTUN.

Hasilnya, MA mengabulkan gugatan uji materi OSO terhadap PKPU Nomor 26 Tahun 2018 terkait syarat pencalonan anggota DPD. Majelis Hakim PTUN juga menelurkan putusan serupa. Hakim PTUN membatalkan SK KPU yang menganulir OSO sebagai calon anggota DPD lantaran menjadi pengurus partai.

(DRI)

http://pemilu.metrotvnews.com/news-pemilu/nbwqQ45K-mahfud-md-sarankan-kpu-patuhi-konstitusi-terkait-oso




Original Post

Aksi Reuni 212 Politis, Tapi Bukan Kampanye

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2018-12-4


Aksi Reuni 212 Politis, Tapi Bukan Kampanye

Peserta aksi reuni Persaudaraan Alumni (PA) 212 pada minggu (2/12) lalu membludak. Diperkirakan lebih dari 8 juta orang hadir di aksi tersebut. Jumlah ini lebih banyak dari aksi 212 saat kasus Ahok menista agama pada 2016. Aksi berlangsung tertib, aman dan lancar.

Kontroversi dari aksi itu hingga kini masih ramai dibincangkan. Dari mulai jumlah peserta, hingga soal tudingan adanya kepentingan politik yang memboncenginya. Komisioner Badan Pengawas

Pemilu DKI Jakarta pun tak sama pendapatnya. Ketua Bawaslu DKI Muhammad Jufri memandang perlunya dilakukan kajian, pengumpulan informasi dan klarifikasidari panitia untuk menentukan ada atau tidaknya kampanye terselubung di acara tersebut. Sementara anggota Bawaslu DKI, Puadi, langsung menyatakan tak ada pelanggaran pemilu dalam aksi tersebut. Berikut ini pandangan dari tim sukses masing-masing capres-cawapres.

REDAKSI







Original Post

RJ Lino, 3 Tahun Jadi Tersangka KPK

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-12-4


RJ Lino, 3 Tahun Jadi Tersangka KPK

BULAN ini tiga tahun silam. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino, sebagai tersangka. Lino diduga melakukan korupsi dalam pengadaan quay container crane (QCC) tahun 2010.

Lembaga antirasuah menyalip kepolisian yang lebih dulu "mengincar" Lino dalam kasus pengadaan 10 mobile crane tahun 2011. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah mengusut kasus ini sejak pertengahan 2015.

Penggeledahan kantor Pelindo II dan ruang kerja Lino sempat heboh. Lino mengontak sejumlah menteri. Protes atas perlakuan polisi kepadanya.

Setelan bolak-balik memeriksa Lino, korps Bhayangkara hanya bisa menjerat mantan Direktur Operasi dan Teknik Pelindo II, Ferialdy Noerlan dan mantan Senior Manager Peralatan, Haryadi Budi Kuncoro.

Sementara, diam-diam KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) kasus pengadaan QCC pada 15 Desember 2015. Status Lino dicantumkan sebagai tersangka.

Sudah tiga kali kalender berganti, lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo belum juga merampungkan penyidikan.

Juru bicara KPK Febri Diansyah membantah kasus ini mandek. Menurutnya, penyidik perlu mencari barang bukti hingga ke luar negeri.

"Ada kebutuhan koordinasi dengan pihak luar negeri terkait dengan beberapa bukti yang tidak hanya ada di Indonesia," kata Febri.

Tiga unit QCC yang dibeli Pelindo II untuk pelabuhan Pontianak, Palembang dan Lampung, diproduksi perusahaan Cina Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Co, Ltd (HDHM). "Sejauh ini belum ada perkembangan yang signifikan terkait dengan hal itu," aku Febri.

Untuk pengadaan 10 mobile crane kapasitas 25 dan 65 ton, Pelindo II juga membeli produk perusahaan Cina Harbin Construction Machinery (HCM). Distributornya juga perusahaan Cina Guangxi Narishi Century ME Equipment (GNCE).

Namun, kepolisian bisa menyelesaikan penyidikannya. Berkas perkara Ferialdy dan Haryadi dilimpahkan ke kejaksaan.

Perkara ini sudah diadili dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Di tingkat kasasi. Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman Haryadi. Adik Bambang Widjojanto, mantan pimpinan KPK itu divonis 9 tahun penjara.

gpg







Original Post

Bupati Bener Meriah Sertijab Di Tempat Parkir Pengadilan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-12-4


Bupati Bener Meriah 'Sertijab' Di Tempat Parkir Pengadilan

Pelataran depan ruang tahanan di lantai basement Pengadilan Tipikor Jakarta tampak ramai. Puluhan prang duduk lesehan di karpet. Menyantap nasi kotak bareng-bareng. Diselingi obrolan dalam bahasa daerah.

MENJELANG sidang pembacaan vonis, Bupati Bener Meriah nonaktif. Ahmadi menyambut kedatangan wakilnya. Tengku Sarkawi dan para pendukung. "Banyak orang yang datang, sehingga tidak tertampung di ruang tunggu (tahanan). Kita memilih di parkiran mobil," kata Ahmadi. Penjaga tahanan mengizinkan.

Sejak ditangkap dan ditahan KPK, baru kali ini Ahmadi dan Sarkawi bertemu. "Dulu beliau (Sarkawi) pernah datang ke ruang tahanan Guntur. Tapi tak bisa bertemu. Baru ini kami bertemu," kata Ahmadi.

Pertemuan ini pun seperti serah terima jabatan (sertijab) kepada Sarkawi yang ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Pit) Bupati. Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bener Meriah, Muhtaruddin turut menyaksikan.

Pada kesempatan ini. Ahmadi

menitip pesan kepada penggantinya. "Lanjutkan kepemimpinan saya di Bener Meriah. Wajar kan karena saya bakal divonis. Kemarin saya bupati, tapi sepertinya hari ini (kemarin6red) saya akan meletakkan jabatan itu melalui palunya hakim. Lanjutkan visi misi kita," katanya.

Usai pertemuan. Ahmadi dan pendukungnya naik untuk mengikuti sidang pembacaan putusan. Majelis hakim memutus Ahmadi terbukti menyuap Gubernur Aceh Rpl miliar terkait aloicasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018 untuk Kabupaten Bener Meriah.

Majelis hakim menghukum Ahmadi 3 tahun penjara dan denda RplOO juta subsider 3 bulan kurungan. "Menyatakan terdakwa Ahmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," ketua majelis hakim I Made Sudani

membacakan putusan.

Selain pidana penjara, hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik Ahmadi selama 2 tahun.

Ahmadi menyatakan pikir-pikir atas vonis hakim. Begitu pula jaksa penuntut umum KPK. "Kita akan diskusi den-

gan penasihat hukum dulu," kata Ahmadi.

Usai ketua majelis hakim mengetuk palu menutup sidang. Ahmadi menghampiri keluarganya yang duduk di bangku pengunjung. Istrinya, Nurhasanah memeluk erat. Ibu dan mertuanya terlihat menangis.

Ahmadi kecewa dengan putu-

san hakim. "Tidak ada satu fakta pun yang meringankan yang dipakai oleh hakim," ujarnya.

Sebelumnya, jaksa KPK menuntut Ahmadi dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa juga meminta hakim mencabut hak politik Ahmadi 3 tahun.

byu







Original Post

SENYUM Ketua KPU Arief Budiman menerima kedatangan mantan ketua Mahkamah Agung

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2018-12-4


SENYUM Ketua KPU Arief Budiman menerima kedatangan mantan ketua Mahkamah Agung

Ketua KPU Arief Budiman (kiri) menerima kedatangan mantan ketua Mahkamah Agung Bagir Manan (kedua kanan) dan mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (kanan) di Gedung KPU, Jakarta, kemarin. Kedatangan Mahfud yang mewakili 100.pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi itu untuk meminta KPU mematuhi konstitusi terkait syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2019.

DWI PAMBUDO/RAKYAT MERDEKA







Original Post

Telisik Aliran Dana Meikarta, KPK Panggil Aher?

Media Online Republika Online
2018-12-04


Aher diketahui turut merekomendasikan izin proyek pembangunan Meikarta.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelisik adanya dugaan aliran dana dalam rencana revisi peraturan daerah tentang tata ruang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah menilai revisi perubahan perda tersebut diduga dilakukan oleh pejabat Kabupaten Bekasi untuk memuluskan izin proyek Meikarta, Kabupaten Bekasi.

"Apakah ada atau tidak aliran dana untuk revisi Perda tentang tata ruang tersebut, tentu juga jadi perhatian KPK," kata Febri dikonfirmasi, Senin (3/12).

Penyidik, sambung Febri, juga telah memeriksa sejumlah pihak dari para petinggi Lippo Group, pejabat Kabupaten Bekasi, maupun pejabat Provinsi Jawa Barat, adanya dugaan pihak-pihak yang meminta merubah perda tata ruang di kabupaten Bekasi.

"Kami sedang menggali adanya indikasi permintaan pihak-pihak tertentu untuk mengubah aturan tata ruang Bekasi agar mempermudah perizinan proyek Meikarta," ujarnya.

Pada Senin (3/12), penyidik memeriksa Waras Wasisto, DPRD Provinsi Jawa Barat dan Fitradjaja Purnama, swasta sebagai saksi. Penyidik juga memanggil Jejen Sayuti Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi sebagai saksi, namun yang bersangkutan tidak hadir dan meminta dijadwal ulang pada Rabu (5/12) dengan alasan surat panggilan baru diterima.

Selain para saksi, penyidik juga memeriksa dua tersangka yakni Hendry Jansen, konsultan perijinan Proyek Meikarta dan wiraswasta Taryadi.

"Kepada saksi dan tersangka, KPK mendalami lebih lanjut ada atau tidak dugaan aliran dana untuk melakukan perubahan tata ruang di Kabupaten Bekasi. Kami telah mengidentifikasi adanya upaya mengubah aturan tata ruang yang disesuaikan untuk mengakomodir pihak tertentu, dalam hal ini diduga demi kepentingan untuk membangun proyek Meikarta," tutur Febri.

Setelah dicermati, perizinan Meikarta diduga bermasalah sejak awal. Salah satu faktornya adalah karena pembangunan proyek Meikarta hingga ratusan hektar memang diduga tidak memungkinkan dilakukan di lokasi saat ini karena ada indikasi pelanggaran hukum tata ruang di sana.

"Oleh karena itulah, kami mendalami dugaan pihak tertentu yang mencoba mengurus perubahan tata ruang ini melalui penyusunan peraturan daerah di Bekasi yang tentu harus melibatkan DPRD setempat. Dalam konteks itulah, KPK melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kabupaten Bekasi di kasus ini," terangnya.

Bahkan, lanjut Febri, tak menutup kemungkinan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Aher sapaan akrab Ahmad Heryawan merupakan mantan Gubernur Jawa Barat dua periode sejak 2008-2013 sampai 20013-2018, hingga akhirnya digantikan oleh pemenang pilkada Gubernur Jawa Barat 2018, Ridwan Kamil.

"Jika terkait penanganan perkara, tentu dimungkinkan untuk memanggil sebagai saksi karena kami perlu mendalami baik DPRD maupun pemerintah daerahnya, gubernur atau jajarannya pada saat itu (Aher mantan gubernur Jawa Barat)," ucap Febri.

Namun, sambung Febri, pemanggilan terhadap saksi adalah kewenangan penyidik KPK. "Apakah dibutuhkan saat ini atau pemeriksaan berikutnya. Tapi ada kemungkinan akan dipanggil,"ujar Febri

Aher diketahui turut merekomendasikan izin proyek pembangunan Meikarta karena berada di kawasan strategis provinsi. Hal itu diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022 Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Selain Neneng dan Billy, juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

pihak yang diduga pemberi suap, Billy, Taryadi, Fitra dan Henry Jasmen disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara yang diduga menerima suap, Neneng, Jamaludin, Sahat, Dewi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Neneng mendapat pasal tambahan yakni diduga penerima gratifikasi dan disangkakan melanggar Pasal 12B -Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/12/04/pj6pag320-telisik-aliran-dana-meikarta-kpk-panggil-aher




Original Post

SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2018-12-4


SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Nomor 230/Pdt.G/2018/PN.JKT BRT

IKLAN







Original Post

KPU Terus Gali Masukan

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-12-4


KPU Terus Gali Masukan

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum terus mendengar masukan dari sejumlah pakar ketatanegaraan sebelum memutuskan boleh tidaknya Ketua Umum Partai Hati Nu-rani Rakyat Oesman Sapta Odang, maju sebagai calon anggota DPD.

Pada Senin (3/12), Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima masukan dari ahli hukum tata negara. Intinya, KPU diminta membuat keputusan yang paling dekat dengan konstitusi terkait status pencalonan Oesman Sapta Odang.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memberikan masukan agar KPU memberikan keputusan yang paling dekat dengan induk hukum, yaitu konstitusi dalam pemutusan status pencalonan OSO sebagai anggota DPD.

"Oleh sebab itu dalam pilihan hukum yang problematik ini kami usulkan pilihan opsi yang paling dekat dengan konstitusi," ujarnya di Kantor KPU, Jakarta, senin (3/12).

Selain itu, Mahfud juga menegaskan kepada KPU untuk memberikan keputusan secara independen agar tidak membuat gaduh dalam agenda pemilihan umum yang terus berjalan.

Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) adalah garda terdepan dalam penegakan konstitusi. Untuk itu, dia menilai putusan MK dapat menjadi pegangan KPU dalam membuat keputusan.

"Karena itu semestinya putusan MK itu yang paling dekat dengan kandungan-kandungan konstitusi."

KPU sebelumnya membuat peraturan dan tertuang dalam PKPU nomor 26/2018 yang melarang pengurus partai jadi senator. Ini mengacu pada putusan MK nomor 30/PUU-XVI/2018 tertanggal 23 Juli lalu yang menyatakan bahwa pengurus partai politik dilarang menjadi anggota DPD.

Tidak terima, Ketua Partai Ha-nura Oesman Sapta Odang (OSO) yang mendaftarkan diri sebagai caleg DPD melakukan uji materi terkait norma pencalonan anggota DPD ke MA dan telah dikabulkan sebagian. Kemudian, dalam Putusan nomor 65 P/HUM/2018, MA membatalkan pemberlakuan Pasal 60A PKPU nomor 26/2018.

Tidak hanya sampai di situ, OSO menggugat PKPU di PTUN dan menang lagi. Majelis hakim beralasan putusan MK di tengah tahapan pencalonan pemilu harus berlaku prospektif atau tidak boleh berlaku surut, sehingga baru dapat berlaku di pemilu selanjutnya.

Dalam perkembangan lain, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengonfirmasi partainya sudah mengirimkan surat pergantian untuk Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang menjadi tersangka di (KPK).

(john a. Oktaferi/ Muhammad Ridwan)







Original Post

PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-12-4


PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA

Ketua KPU Arief Budiman {kiri) berbincang bersama mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan (tengah) dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (kanan) di Gedung KPU, Jakarta, Senin (3/12). Kedatangan Mahfud yang mewakili 100 peng-

ajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi itu bertujuan untuk meminta KPU agar mematuhi konstitusi terkait syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2019.

ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA







Original Post

Dianggap Hina Soeharto, Wasekjen PDI-P Dilaporkan ke Polda

Media Online KOMPAS.com
2018-12-04


JAKARTA, - Wakil Sekretaris Jenderal PDI-PAhmad Basarah dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Senin (3/12/2018) malam, karena ucapannya yang dinilai telah menghina Soeharto, Presiden kedua RI. Laporan tersebut dilayangkan Rizka Prihandy yang mengaku sebagai perwakilan komunitas Hasta Mahardi Soehartonesia.

Laporan itu dilakukan setelah Basarah menyebutkan bahwa maraknya praktik korupsi di Indonesia dimulai sejak era Presiden Soeharto. Basarah kemudian menyebut Soeharto sebagai guru dari korupsi di Indonesia.

Pernyataan Basarah itu merupakan respons dari pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di sebuah forum internasional di Singapura yang menyebut situasi korupsi di Indonesia seperti kanker stadium 4.

Baca juga:

"Saya hanya menjalankan tugas sebagai warga negara yang baik, saya mendapatkan berita ini, kami lihat di media bahwa ada ujaran kebencian terhadap bapak bangsa kita yaitu mantan presiden ke dua kita Bapak Soeharto," ujar Rizka, Senin malam.

"Di sini kami terpanggil sebagai para loyalis dan pecinta Pak Harto untuk melaporkan ini, agar menjadi tindakan hukum yang lebih baik ke depannya," lanjut dia.

Rizka menilai ujaran Basarah menimbulkan kerugian secara imateriil bagi para loyalis Soeharto.

Kuasa Hukum Rizka, Heriyanto mengatakan, kliennya melaporkan Basarah atas dugaan tindak pidana penghinaan dan penyebaran berita bohong (hoaks).

"Pasal yang didugakan ke terlapor adalah diduga melanggar Pasal 156 juncto Pasal 14 dan 15 KUHP. Kami membawa barang bukti berupa kliping berita media online tekait pernyataan tersebut," ujar dia.

Tak hanya di Polda Metro Jaya, Senin malam Basarah juga dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh seorang pelapor bernama Anhar.

Baca juga:

Menurut Anhar, pernyataan yang dilontarkan Wakil Ketua MPR itu keji. Pasalnya tidak ada satu pun putusan pengadilan berkekuatan tetap yang menyatakan Soeharto bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi.

https://megapolitan.kompas.com/read/2018/12/04/07235651/dianggap-hina-soeharto-wasekjen-pdi-p-dilaporkan-ke-polda




Original Post

KPK Sebut Kalapas Sukamiskin Tak Hanya Terima Suap dari Suami Inneke

Media Online LIPUTAN 6
2018-12-04


Liputan6.com, Jakarta - Kasus suap eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husein segera disidangkan.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji membongkar suap dari narapidana lain ke Wahid untuk mendapatizin dan jual beli fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin.

Wahid akan menjalani sidang dakwaan pada Rabu, 5 Desember 2018 di Pengadilan Tipikor pada PN Bandung.

"Jaksa KPK akan menguraikan dugaan penerimaan-penerimaan oleh Kalapas Sukamiskin saat bertugas, baik dari terpidana Fahmi Dharmawansyah dan terpidana yang lain," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 3Desember 2018.

Menurut dia, ada dugaan tak hanya suap dari terpidana kasus pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang juga suami Inneke Koesherawati, Fahmi Darmawansyah. Suap ke eks Kalapas Sukamiskin itu, tak hanya berupa uang.

"Bentuk-bentuk penerimaan beragam, mulai dari uang hingga barang berupa mobil, tas dan lain-lain," kata Febri.

OTT KPK Penyidik menunjukkan barang bukti total uang Rp 279.920.000 dan USD 1.400 saat OTT Kalapas Sukamiskin di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (21/7). KPK menetapkan Kalapas Sukamiskin, Wahid Husein sebagai tersangka. (Liputan6.com/HO/Udin)Sebelumnya, KPK mengungkap adanya suap peizinan dan fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadapKalapas SukamiskinWahid Husen.

Dalam operasi senyap itu KPK menemukan ada sel mewah yang memiliki pendingin udara, pemanas air, kulkas hingga toilet duduk. Sel tersebut diketahui dihuni oleh Fahmi Darmawansyah selaku narapisana kasus suap proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Saksikan video pilihan di bawah ini KPK menetapkan Kalapas Sukamiskin Wahid Husein sebagai tersangka dalam dugaan suap jual fasilitas napi korupsi.

https://www.liputan6.com/news/read/3798469/kpk-sebut-kalapas-sukamiskin-tak-hanya-terima-suap-dari-suami-inneke




Original Post

Top 3 News Soal Habib Bahar bin Smith, Mahfud MD Ceramah Harus Menyejukkan, Bukan Caci Maki

Media Online LIPUTAN 6
2018-12-04


Liputan6.com, Jakarta - Top 3 News, Habib Bahar bin Smith dicekal atas kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Atas perbuatannya, dia dikenakan Pasal 16 ayat 4 (a) ke 2 UU Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Tak sedikit sejumlah tokoh yang angkat bicara terkait kasus ini.Salah satunya datang dariMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Menurutnya sebuah dakwah haruslah menyejukkan, bukan berisi cacian.

Tidak ada satu agama mana pun, lanjut Mahfud yang membenarkan adanya ujaran kebencian atau permusuhan terhadap agama, golongan, etnis maupun pejabat publik.

Sementara itu, surat pemanggilan telah dikirimkan kepada Bahar bin Smithterkait ceramahnya yang viral di media sosial. Dalam video berdurasi kurang lebih satu menitan itu, dengan lantang dia mencaci maki Jokowi di depan para jemaahdi Palembang, pada 2017 lalu.

"Alamatnya Habib Bahar banyak. Jumat (30 November 2018) sudah dikirim ke alamat rumah," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyodi Jakarta.

Namun, Dedi tidak mengungkapkan alamat rumah Habib Bahar yang dimaksud.

Berikut berita terpopuler di kanal News Liputan6.com, sepanjang Senin, 3 Desember 2018.

1. Mahfud MD Dakwah Harusnya Menyejukkan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD tiba di gedung KPK akan melakukan petermuan dengan pimpinan KPK di Jakarta, Kamis (13/9). Pertemuan membahas pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD angkat bicara mengenai ceramah Habib Bahar bin Smith yang diduga menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Mahfudmenuturkan, dalam berpolitik sebaiknya adu argumen dilakukan untuk kebaikan bukan saling menghina. Termasuk dalam dakwah pun, seharusnya tak berisi caci maki.

"Kita imbauan saja bagaimana sih kalau berpolitik itu. Adu argumen untuk kebaikan bukan saling menghina. Sekarang sudah ada yang menangani. Enggak tahu ya, apa dakwah caranya seperti itu, kalau dakwah harusnya menyejukkan bukan memaki-maki," uraiMahfud.

Selengkapnya...

2. Bareskrim Periksa Habib Bahar bin Smith soal Laporan Ceramahnya Hari Ini Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo (Liputan6.com/Nafiysul Qodar)Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, polisi telah melayangkan surat panggilan tersebut sejak tiga hari lalu ke alamat rumah Habib Bahar.

Namun Dedi tidak mengungkapkan alamat rumah Habib Bahar yang dimaksud.

Polisi juga telah merencanakan melayangkan surat panggilan berikutnya jikaHabib Bahar bin Smithtak hadir pada pemeriksaan hari ini.

Selengkapnya...

3. Mengenang Satu Abad AH Nasution, Jenderal Besar Penggagas Perang Gerilya Jenderal Besar AH Nasution, penggagas Konsep Jalan Tengah ABRI (AFP PHOTO / HO / Oka Budhi)Tak ada yang bisa membantah peran besar Jenderal Besar yang karib disapa Pak Nas ini. Tidak saja matang di medan tempur serta karier kepangkatan yang panjang di tubuh militer Indonesia, JenderalAbdul Haris Nasution juga dikenal sebagai sosok pemikir.

Hal itu dibuktikan dengan 77 buku, jurnal, dan makalah yang pernah dia tulis.

Buku inilah yang membuat nama Nasution mendunia dan diakui sebagai penggagas perang gerilya yang kemudian banyak diterapkan militer negara lain.

Selengkapnya...

Saksikan video pilihan di bawah ini

Melihat panasnya suasana politik jelang Pilpres 2019, Mahfud Md beserta tiga tokoh lain membuat gerakan Pilpres Ceria.

https://www.liputan6.com/news/read/3798571/top-3-news-soal-habib-bahar-bin-smith-mahfud-md-ceramah-harus-menyejukkan-bukan-caci-maki




Original Post

Wabendum PPP Mengaku Temui Terdakwa Gratifikasi Bersama Romi

Media Online CNN Indonesia
2018-12-04


Jakarta, CNN Indonesia Wakil Bendahara Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Puji Suhartono mengakui pernah bertemu dengan mantan pegawai di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi.

Hal tersebut disampaikan Puji saat menjadi saksi untuk Yaya, terdakwa gratifikasi terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) pada RAPBN-P 2018, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (3/12).

Yaya sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah.

"Itu yang saya ketemu ketum (Romi) itu Pak. Sama Pak Yaya bertiga," kata Puji. Menurut Puji, pertemuan dirinya dengan Yaya dan Romi terjadi tiga kali.

Dia menyebut pembahasan mereka bertiga terkait rencana mantan Bupati Halmahera Timur, Rudy Erawan maju sebagai bakal calon Gubernur Maluku Utara pada pilkada serentak 2018 lalu.

"Yaya minta bantuan saya. Rudy Erawan kan kursinya cuma satu, jadi ketua umum tidak setuju," ujarnya.

Puji mengaku dengan Yaya dan Romi satu kampus saat mengambil program doktoral di Universitas Padjadjaran.

Istilah Makelar dari Ketum PPP

Jaksa penuntut umum KPK lantas mengonfirmasi istilah "McLaren" yang disebut Puji dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Menurut Puji, istilah itu disampaikan oleh Romi.

"Pak Romi menyebut Pak Yaya \'McLaren\', artinya makelar. Beliau (Yaya) kan di Kemenkeu, tapi kok mengurusi rekomendasi pilkada juga," ujarnya.

Menurut Puji, Yaya beberapa kali meminta bantuan dukungan PPP terhadap calon kepala daerah, di antaranya dukungan untuk calon Bupati Kuningan yang merupakan anak anggota DPR, Amin Santono dan kedua bantuan dukungan untuk Rudy Erawan di Pilkada Maluku Utara.

Puji juga mengakui bila Yaya dikenal sebagai makelar oleh orang-orang di Universitas Padjadjaran.

Meskipun demikian, Puji membantah uang yang dirinya terima dari Yaya terkait pengurusan DAK dan DID masuk ke kas PPP maupun kantong pribadi Romi.

"Eggak ada. Enggak ada Pak," kata Puji.

Sebelumnya, Yaya bersama Rifa Surya selaku pegawai Kemenkeu menerima gratifikasi Rp3,7 miliar, US$53.200 dan Sin$325.000. Yaya dan Rifa diduga memanfaatkan posisi mereka untuk memberikan informasi kepada pejabat daerah.

Informasi itu terkait pemberian anggaran, baik Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Insentif Daerah (DID). Yaya dan Rifa diduga menerima uang dari pejabat daerah terkait informasi yang diberikan tersebut.

Uang yang diterima Yaya dan Rifa diduga terkait pengajuan anggaran dari delapan daerah, di antaranya Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kampar, Kota Dumai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Balikpapan, Kabupaten Karimun, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Tabanan.



(agr)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181204061547-12-350900/wabendum-ppp-mengaku-temui-terdakwa-gratifikasi-bersama-romi




Original Post

Media