Bank Jateng Pekalongan Dibobol Rp 4,4 Miliar

Media Online Republika Online
2018-12-05


Dugaan pembobolan terungkap setelah adanya audit internalREPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Bank Jateng Cabang Pekalongan, Jawa Tengah, dibobol oleh pegawainya sendiri dengan total nilai kerugian mencapai Rp 4,4 miliar. Mantan pegawai Bank Jateng Cabang Pekalongan, M Fredian Husni, diadili dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (4/12), yang mengagendakan pemeriksaan saksi.

Saksi yang dihadirkan dalam kesempatan itu yakni Pimpinan Bank Jateng Cabang Pekalongan Aris Joko Priyanto. Dalam kesaksiannya, Aris menjelaskan tentang awal mula terungkapnya dugaan pencurian uang badan usaha milik daerah Provinsi Jawa Tengah itu yang mencapai miliaran rupiah.

Saksi menjelaskan terdakwa merupakan petugas teller kantor kas keliling yang bertugas pada pengisian mesin ATM. "Bank Jateng Pekalongan memiliki 9 mesin ATM, di mana 6 di antaranya menjadi tanggung jawab terdakwa dalam pengelolaannya," ucapnya.

Dalam pengelolaannya, kata dia, terdakwa juga bertugas dalam proses pengisian uang ke dalam mesin ATM. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa sendiri, menurut dia, berlangsung selama kurun waktu Mei 2017 hingga Mei 2018.

Dugaan pencurian itu sendiri terungkap setelah adanya audit internal yang menemukan kesalahan prosedur dalam proses pengisian mesin ATM. Selain itu, ditemukan pula transaksi tidak wajar dalam pengelolaan ATM yang dilakukan terdakwa.

Dalam pemeriksaan internal, kata dia, terdakwa mengakui telah mengambil uang yang menjadi bagian dalam pengelolaan mesin ATM itu dengan nilai total mencapai Rp 4,4 miliar. "Terdakwa mengaku uang itu untuk bermain judi \'online\'. Hingga saat ini belum ada yang dikembalikan oleh terdakwa," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Aloysius Priharnoto Bayu Aji itu.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/12/04/pj7xix383-bank-jateng-pekalongan-dibobol-rp-44-miliar




Original Post

Pembicaraan Proyek PLTU Riau-1 Terjadi di Ruang Dirut PLN

Media Online CNN Indonesia
2018-12-05


Jakarta, CNN Indonesia Direktur operasional Pembangkitan Jawa-Bali Investasi (PJBI) Dwi Hartono mengungkapkan pertemuan para pihak terkait proyek PLTU Riau-1yang dilakukan di ruangan Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir. Pertemuan itu terjadi sekitar Januari 2018.

Dwi menjelaskan pada awalnya dirinya mendapat pesan singkat dari salah satu manajer senior. Dalam pesan itu dirinya diminta datang ke ruang Sofyan oleh Direktur Pengadaan Strategis PT PLN, Supangkat Iwan Santoso. Kemudian, ia pun mendatangi ruangan Sofyan.

"Saya datang ke sana, waktu itu sudah ada Pak Sofyan Basir, Pak Supangkat Iwan, Pak Johanes Kotjo, dan ada ibu yang pake jilbab (terdakwa Eni Saragih)," kata Dwi dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (4/12).



Kemudian Dwi menjelaskan bahwa saat itu Sofyan dan Iwan meminta dirinya menjelaskan perkembangan kesepakatan proyek tersebut. Misalnya apa saja yang sudah diselesaikan dan hal-hal apa saja yang masih terhambat.

Dirinya pun menjelaskan salah satu hambatannya adalah belum disepakatinya waktu pengendalian joint venture agreement (JVC) oleh CHEC dan Blackgold hanya 15 tahun setelah commercial operation date (COD). Karena, Kotjo meminta masa pengendalian selama 20 tahun setelah COD

Alasannya, CHEC merupakan penyedia dana mayoritas.

Perbincangan di dalam ruangan itu, kata Dwi berlangsung sekitar 20-30 menit dan berakhir tanpa ada kesepakatan.

Dalam pertemuan itu juga Dwi mengatakan Sofyan tidak mendesak siapa pun terkait proyek tersebut. Atasannya itu justru mengatakan agar prosesnya sesuai aturan yang berlaku.

"Respon dari pak Sofyan Basir ya diselesaikan sesuai prosedur saja," kata Dwi.

Demikian juga dengan sikap Eni. Menurut Dwi tidak ada sikap Eni mendesak pihak PLN agar segera bersepakat dengan perusahaan Kotjo pada proyek tersebut.

"Tidak ada perkataan seperti itu," kata dia.

Proyek PLTU Riau I adalah salah satu bagian dari program listrik yang dicanangkan dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Proyek itu rencananya digarap Blackgold Natural Recourses Limited, lewat anak usahanya PT Samantaka Batubara, dengan membentuk konsorsium bersama PT Pembangkit Jawa-Bali dan China Huadian Engineering Co., Ltd. Nilainya mencapai US$900 juta.

Blackgold dan Samantaka telah meneken Letter of Intention (LoI) untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) PLTU Riau-I pada Januari 2018. Rencananya, Samantaka akan menjadi pemasok tetap batu bara ke PLTU mulut tambang itu.

Dalam kasus suap ini, lembaga antirasuah baru menetapkan Eni Saragih, Kotjo, dan mantan Menteri Sosial sekaligus eks Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai tersangka.

Uang yang diterima Eni Saragih itu disinyalir merupakan jatah (fee) terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-I tersebut.

(agr)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181205013816-12-351186/pembicaraan-proyek-pltu-riau-1-terjadi-di-ruang-dirut-pln




Original Post

Sekretaris Pribadi Kotjo Benarkan Pemberian Uang ke Eni

Media Online CNN Indonesia
2018-12-05


Jakarta, CNN Indonesia Sekretaris Pribadi Johannes Budisutrisno Kotjo, Audrey Ratna Justianti, membenarkan adanya pemberian uang dari atasannya itu kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih. Jumlah duit yang diberikan mencapai Rp4,75 miliar dan terkait proyek PLTURiau-1.

Hal ini disampaikan Audrey saat menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 dengan terdakwa Eni di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (4/12).

Audrey mengatakan pemberian pertama berupa cek senilai Rp2 miliar sekitar Desember 2017 di kantor PT Blackgold Natural Recourses (BNR) Limited Johannes. Audrey mengatakan uang diserahkan melalui orang suruhan Eni, yakni Tahta Maharaya.

"Desember 2017 itu pernah memberikan cek Rp2 miliar," ujar Audrey.

Pemberian selanjutnya dilakukan dalam bentuk tunai di tempat yang sama. Audrey merinci pemberian tersebut, yakni pada Maret 2018 senilai Rp2 miliar. Sedangkan pada Juli 2018 senilai Rp250 juta dan Rp500 juta.

Audrey mengatakan uang yang diserahkan kepada Eni bukan uang milik PT BNR, melainkan dari rekening pribadi Kotjo yang disimpan di Bank Central Asia (BCA). Namun demikian, Audrey mengaku tidak tahu kepentingan Kotjo menyerahkan uang tersebut kepada Eni.

"Bapak (Kotjo) enggak bilang apa-apa, hanya bilang serahkan kepada Ibu Eni. Enggak bilang untuk apa," ujarnya.

Audrey menambahkan bahwa Eni juga pernah datang ke kantor Kotjo beberapa kali. Kurang lebih tiga sampai empat kali Eni berkunjung ke PT BNR.

Dia mengaku pada awalnya tidak tahu siapa Eni. Namun belakangan, berdasarkan informasi dari pengawal Kotjo disebutkan bahwa orang tersebut adalah Eni, anggota DPR dari Fraksi Golkar. Meski demikian, Audrey mengaku tidak tahu lebih jauh mengenai Eni.

"Saya lihat sekitar tiga empat kali (ke kantor)," ujarnya.

Mendengar itu, Jaksa kemudian menanyakana Audrey apakah pernah melihat juga mantan Menteri Sosial sekaligus eks Sekjen Golkar Idrus Marham datang ke kantornya.

"Enggak pernah lihat," kata Dia.

Sebagai informasi, Eni didakwa menerima suap senilai Rp4,75 miliar dari pemegang saham PT Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Selain itu, Eni juga didakwa menerima gratifikasi Rp5,6 miliar dan Sin$40 ribu selama menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019.

Proyek itu rencananya digarap Blackgold Natural Recourses lewat anak usahanya PT Samantaka Batubara, dengan membentuk konsorsium bersama PT Pembangkit Jawa-Bali dan China Huadian Engineering Co., Ltd. Nilai proyek pembangkit listrik ini mencapai US$900 juta.

Kasus ini pun menyeret Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir. Sebab PLN melalui PT Pembangkit Jawa-Bali yang melakukan penunjukan langsung dalam proyek itu.

Dalam dakwaan disebutkan, bahwa Eni adalah orang yang mengenalkan Kotjo dengan Sofyan. Mereka bertiga juga beberapa kali bertemu membahas proyek PLTU Riau-1. (fhr/osc)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181204141012-12-351043/sekretaris-pribadi-kotjo-benarkan-pemberian-uang-ke-eni




Original Post

Oknum ASN dan Satpol PP Asahan Terjaring OTT Oleh Polisi

Media Online Okezone
2018-12-05


ASAHAN - Tim Unit Tipikor Satreskrim Polres Asahan-Polda Sumut berhasil mengamankan satu orang oknum ASN berinisial LS dan 1 orang tenaga kontrak berinisial BU (26) di Dinas Satpol PP Asahan, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait pengutipan uang sebanyak Rp3 juta untuk pemakaian mobil pemadam kebakaran.

Menurut informasi yang dihimpun, satu oknum PNS dan 1 tenaga kontrak tersebut ditangkap di kantor Satuan Pamong Praja Kabupaten Asahan yang berada di Jalan Topan Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumut.

"Keduanya diamankan karena diduga menerima uang terkait pemakaian mobil pemadam kebakaran sebesar Rp3 juta," ungkap Kasat Reskrim Polres Asahan, AKP Ricky Pripurna Atmaja, S.ik, kepada wartawan, Selasa (4/12/2018).

Ricky juga menjelaskan bahwa penangkapan OTT tersebut bermula bahwa pihaknya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa dibidang pemadam kebakaran kantor Satpol PP Asahan adanya pengutipan uang untuk pemakaian mobil pemadam kebakaran tanpa izin dari Pemerintah Kabupaten Asahan.

"Mendapat informasi tersebut, personil Sat Reskrim Polres Asahan menuju lokasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Pemadam Kebakaran dan benar ditemukan seorang laki-laki berinisial LS selaku Plt Kasi Pencegahan sedang melakukan pengutipan uang untuk pemakaian mobil pemadam kebakaran kepada MF di ruangan kerjanya. Di lokasi itu juga ditemukan uang tunai sebesar Rp3 juta, surat permohonan pemakaian mobil pemadam kebakaran dan surat perjanjian kerja sama," terang Ricky.

Terpisah, Kasat Pol PP Asahan, Isa Harahap saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui secara pasti kronologi peristiwa OTT tersebut. Namun begitu Isa mengatakan akan segera mencari tahu tentang kebenaran adanya penangkapan terhadap oknum PNS tersebut.

"Bila terbukti bersalah, akan ada sanksi administrasi yang diberikan kepada keduanya," tegas Isa Harahap.

(edi)

https://news.okezone.com/read/2018/12/05/608/1986927/oknum-asn-dan-satpol-pp-asahan-terjaring-ott-oleh-polisi




Original Post

Wakil dan Mantan Ketua DPRD Tapteng Jadi Buronan Polda Sumut

Media Online CNN Indonesia
2018-12-05


Jakarta, CNN Indonesia Polda Sumut menetapkan Wakil Ketua DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) Awaluddin Rao, dan mantan Ketua DPRD Tapteng Sintong Gultom sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Keduanya berulang kali mangkir dari panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka tindak pidana korupsi biaya perjalanan dinas.

"Keduanya (Awaluddin dan Sintong) sudah ditetapkan sebagai buronan. Orangnya belum dapat, masih dalam pengejaran Polda," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, Selasa 4 Desember 2018.



Tatan menambahkan penyidik Unit 1 Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) juga menggeledah Kantor DPRD Tapteng. Penggeledahan itu dilakukan untuk melengkapi barang bukti dalam kasus tersebut.

"Benar, hari ini ada penggeledahan. Penggeledahan dilakukan penyidik hanya di kantor DPRD Tapteng," ucap Tatan.

Dalam kasus ini, penyidik menetapkan lima orang anggota DPRD Tapteng sebagai tersangka yakni Julianus Simanungkalit, Jonias Silaban, Hariono Nainggolan, Awaluddin Rao dan Sintong Gultom. Pada Jumat (30/11/2018), penyidik menahan Julianus Simanungkalit, Jonias Silaban, dan Hariono Nainggolan.

Ketiganya sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka. Sebelum diperiksa dan ditahan, ketiga tersangka dijemput penyidik menggunakan Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan Tersangka.

Kelima anggota Dewan ini ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan belanja perjalanan dinas luar daerah anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggran 2016 dan 2017 sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi NomorLP/766/VI/2018/SPKT III tgl 08 Juni 2018.

Mereka disangka telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 655.924.350. Selain ada perjalanan fiktif, para tersangka diduga telah menggelembungkan biaya perjalanan dinas ke luar daerah pada 2016 dan 2017.

Kelimanya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa 49 saksi. Para saksi terdiri dari PNS hingga manajemen hotel di Medan, Samosir, Tarutung, Jakarta, Bandung, dan Manado. Sejumlah barang bukti, berupa surat perintah perjalanan dinas, tanda terima uang, tagihan hotel dan buku registrasi, pun telah diamankan.

Kelimanya disangka telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. (fnr/agr)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181205022306-12-351188/wakil-dan-mantan-ketua-dprd-tapteng-jadi-buronan-polda-sumut




Original Post

KPU Harapkan Semua Pihak Terima Putusan Soal OSO - BeritaSatu.com

Media Online beritasatu
2018-12-05


Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengharapkan semua pihak menerima keputusan KPU soal pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). KPU, kata Arief, berharap semua pihak bisa memahami keputusan KPU soal OSO sehingga bisa melanjutkan tahapan Pemilu 2019.

"Saya harap apa yang jadi keputusan KPU bisa dipahami dan diterima semuanya. Jangan lagi ada perdebatan, jangan lagi ada polemik. Itu yang bisa dilakukan KPU -- yang diyakini ini yang benar dan adil," ujar Arief di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (4/12).

Arief mengatakan pihaknya telah menguras banyak energi dalam menjalankan dan menghadapi tahapan pemilu termasuk persoalan OSO. Menurut Arief, keputusan soal OSO merupakan keputusan penting dan strategis sehingga KPU sangat berhati-hati dan berusaha bijak dalam mengambil keputusan.

"KPU harus hati-hati dengan keputusan yang sangat strategis ini. Ini bisa mempengaruhi banyak hal, hukum tata negara kita. Dan KPU sangat menerima siapapun untuk memberi masukan," ungkap dia.

Karena itu, lanjut Arief, KPU membutuhkan waktu yang lama mengkaji tiga putusan lembaga peradilan terkait OSO dan mengambil keputusan. KPU sudah menerima masukan dan respon dari para ahli tata negara, LSM, Kuasa Hukum OSO, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan.

"Jadi makin banyak yang memberi masukan KPU semakin paham apa sih maknanya. Mereka kan juga paham hukum dan konstitusi," tandas dia.

Menurut Arief, KPU tidak saja mengambil keputusan yang benar, tetapi juga keputusan yang bisa memuaskan semua pihak. Karena itu, keputusan KPU harus memenuhi prinsip dan rasa kebenaran dan keadilan.

"Bukan hanya adil tetapi juga benar. Bukan hanya benar tetapi juga adil. Dua hal ini yang buat kita harus hati-hati," tutur dia.

Meskipun demikian, Arief tidak menampik jika keputusan yang diambilnya bisa digugat oleh pihak-pihal yang tidak puas. Menurut dia, hal tersebut sah-sah saja dan KPU siap menghadapi jika ada yang menggugat keputusan KPU soal OSO.

"KPU tak boleh tidak siap dalam menyelenggarakan pemilu. Jadi apa pun keputusannya, KPU sudah siap. Tapi KPU berharap semua pihak bisa memahami, bisa menerima dan kita lanjutkan tahapan pemilu berikutnya," pungkas dia.

http://www.beritasatu.com/politik/526033-kpu-harapkan-semua-pihak-terima-putusan-soal-oso.html




Original Post

Peran Eni Saragih dalam Kasus Suap Proyek PLTU Riau-1

Media Online CNN Indonesia
2018-12-05


Jakarta, CNN Indonesia Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (4/12), Rudy mengatakan bahwa terdakwa EniSaragihberperan menjembatani kepentingan Johannes Budisutrisno Kotjo, dengan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Perannya terdakwa (Eni) adalah memfasilitasi pertemuan dengan PLN. Terdakwa sebagai anggota DPR Komisi VII," ujar Rudy dalam persidangan.

Rudy menjelaskan sudah beberapa kali bertemu dengan Eni. Saat itu juga ada Kotjo. Namun dalam pertemuan pertama dan kedua tidak pernah dijelaskan oleh Kotjo mengenai peran Eni.

Pertemuan berikutnya barulah Kotjo menjelaskan peran Eni dalam proyek ini, yakni sebagai fasilitator dengan pihak PLN. Bersamaan dengan itu dijelaskan juga bahwa Eni menjabat di Komisi VII yang juga membidangi soal energi.

"Pak kotjo memberitahu saya, bukan saya diberitahu langsung oleh terdakwa (Eni). Komisi VII itu membidangi energi, termasuk PLN itu mitra kerjanya," kata Rudy.

Sementara itu, salah seorang Jaksa Penuntut pada KPK membacakan berita acara perkara (BAP) Rudy. Jaksa tersebut menjelaskan bahwa Eni membantu Kotjo untuk bertemu dengan pihak PLN, jika terjadi ketidaksepahaman atau deadlock.

"Adapun maksud dari bantuan Eni tersebut adalah untuk mempercepat proses sampai kepada penandatanganan dari (proyek) PLTU Riau-1," kata jaksa tersebut.

Terkait hal ini, Eni tak menyangkal keterangan para saksi yang dihadirkan. Namun ia menekankan bahwa dirinya tidak mendesak para pihak agar proyek tersebut terlaksana.

"Saya tidak pernah mempengaruhi, menghubungi, menekan atau memaksa para saksi untuk kepentingan mpercepat atau melaksanakan PLTU Riau-1," kata Eni kepada majelis sidang.

Proyek PLTU Riau I adalah salah satu bagian dari program listrik yang dicanangkan dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Proyek itu rencananya digarap Blackgold Natural Recourses Limited, lewat anak usahanya PT Samantaka Batubara, dengan membentuk konsorsium bersama PT Pembangkit Jawa-Bali dan China Huadian Engineering Co., Ltd. Nilainya mencapai US$900 juta.

Blackgold dan Samantaka telah meneken Letter of Intention (LoI) untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) PLTU Riau-I pada Januari 2018. Rencananya, Samantaka akan menjadi pemasok tetap batu bara ke PLTU mulut tambang itu.

Dalam kasus suap ini, lembaga antirasuah baru menetapkan Eni Saragih, Kotjo, dan mantan Menteri Sosial sekaligus eks Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai tersangka.

Uang yang diterima Eni Saragih itu disinyalir merupakan jatah (fee) terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-I tersebut.

(fch/agr)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181205031404-12-351191/peran-eni-saragih-dalam-kasus-suap-proyek-pltu-riau-1




Original Post

KPU Harap Putusan soal OSO Diterima Semua Pihak

Media Online Metro TV News
2018-12-05


Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memutuskan sikap terkait polemik pencalonan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), pada Pemilu 2019. KPU meminta semua pihak bisa menerima putusan tersebut.

"Saya harap apa yang jadi keputusan KPU bisa dipahami dan diterima semuanya. Jangan lagi ada perdebatan," kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Desember 2018.



Arief mengatakan pihaknya sudah mengambil keputusan terkait OSO secara hati-hati. KPU juga sudah mempertimbangkan masukan dari banyak pihak.

"Opsi ini harus memenuhi semua prinsip rasa kebenaran dan keadilan. Bukan hanya adil tapi juga benar. Dua hal ini yang buat kita harus sangat berhati-hati," tukasnya.

KPU tak menutup kemungkinan akan memasukkan kembali nama OSO dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD. Namun ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi OSO.

Baca:KPU Punya Jalan Keluar untuk OSO

"Terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), KPU akan jalankan. KPU akan jalankan dengan ketentuan. Jadi dijalankan dengan sejumlah syarat," kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 Desember 2018.

Arief belum mau membocorkan secara detail syarat apa yang harus dipenuhi OSO. Namun menurutnya syarat yang akan diminta KPU kurang lebih sama dengan isi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 30/PUU-XVI/2018.

"Kan di situ (putusan PTUN) perintahnya masukan (OSO ke DCT). Ya, KPU jalankan, tapi ada syaratnya sebagaimana diputuskan dalam putusan MK. Kita melaksanakan konstitusi," imbuh Arief.

Detail persyaratan yang harus dipenuhi OSO jika ingin kembali masuk dalam bursa Pemilu 2019 akan dituangkan dalam surat tertulis. Rencananya surat tersebut akan dikirimkan langsung kepada OSO.

"Nanti detailnya ini di surat. Targetnya minggu ini selesai dikirim ke OSO," tandasnya.

Baca:OSO Menang (LDS)

http://pemilu.metrotvnews.com/news-pemilu/nN9Mwr8N-kpu-harap-putusan-soal-oso-diterima-semua-pihak




Original Post

ENI SARAGIH DISEBUTBERPERAN MELOBI PLN

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-12-5


ENI SARAGIH DISEBUTBERPERAN MELOBI PLN

Uang suap proyek PLTU Riau-1 berasal dari kocek pribadi Johannes Kotjo.

Fransisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA - Peran mantan Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Eni Maulani Saragih, dalam kasus korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 semakin terungkap. Rekan dan anak buah mantan pemegang saham BlackGold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, menyebut politikus Partai Golkar tersebut ber-

tugas melobi petinggi PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) agar menyetujui proyek PLTU Riau-1.

"Terdakwa bilang, supaya cepat, selesaikan langsung di PLN,"kata Direktur Utama PT Samantaka Batubara-anak usaha BlackGold-Rudy Herlam-bang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Kesaksian Rudy

menguatkan pernyataan Johannes yang berulang kali menyebut Eni berperan melobi pejabat PT PLN untuk segera menye-

tujui proyek PLTU Riau-1 dan menyerahkannya kepada konsorsium PT Samantaka. Menurut Rudy, PT Samantaka awalnya mengikuti seluruh proses dan prosedur normal untuk mendapatkan proyek PLTU Riau-1. Namun dia mengklaim PT PLN tak pernah memberi respons positif

dan berujung pada jalan buntu.

Menurut Rudy, Johannes kemudian meminta dirinya menghubungi Eni Saragih untuk memperlancar masuknya PT Samantaka ke dalam konsorsium pemegang proyek PLTU Riau-1, pada awal 2018. Dia mengklaim, Eni kemudian mengajak dirinya bertemu dengan sejumlah pejabat PT PLN untuk menyelesaikan kebuntuan proyek PLTU Riau-1.

"Saya bertemu Direktur Pengadaan (PT PLN) Iwan Supangkat di ruangannya. Saya disuruh (Eni) menjelaskan apa sih yang deadlock ini, kok enggak kelar-kelar," kata dia. "Saya hanya bicara 10 menit, lalu pergi. Terdakwa dan Iwan masih di situ (kantor PT PLN)."

Seusai pertemuan tersebut, Eni menggelar sejumlah pertemuan yang dihadiri Johannes dan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir. PT PLN kemudian juga memasukkan proyek PLTU Riau-1 dalam Rencana UmumPenyediaan Tenaga Listrik 2017-2026. PT PLN juga menetapkan PT Pembangkit Jawa-Bali sebagai pemimpin konsorsium yang beranggotakan PT Samantaka Batubara.

Sekretaris Johannes, Audrey Ratna Justianty, juga mengatakan bosnya memberikan uang kepada Eni dalam empat tahap

dengan nilai total Rp 4,75 miliar. Menurut dia, uang suap yang diberikan kepada Eni berasal dari rekening pribadi Johannes. Uang tersebut dimaksudkan sebagai imbalan Eni yang berhasil memuluskan masuknya PT Samantaka dalam proyek PLTU Riau-1.

"Semua dari rekening pribadi. Tak ada yang dari rekening perusahaan," kata Audrey.

Eni mengakui seluruh kesaksian Rudy dan Audrey. Dia mengklaim telah mengakui seluruh peran dan penerimaan uang pada dirinya dari proyek PLTU Riau-1 kepada penyidik KPK. Dia juga mengatakan telah mengembalikan semua uang yang diberikan Johannes kepada KPK.

Namun Eni membantah telah meminta PT PLN mempercepat pelaksana-

an proyek PLTU Riau-1. Menurut dia, proyek tersebut merupakan kewenangan PT PLN. "Saya tidak pernah mempengaruhi, menghubungi, menekan, atau memaksa para saksi untuk kepentingan mempercepat atau melaksanakan proyek PLTU Riau-1," ujar dia.

Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir juga terus membantah keterlibatan dirinya dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1. Dia mengakui terjadinya sejumlah pertemuan untuk membahas proyek tersebut. Tapi dia mengklaim pertemuan tersebut hanya membahas perihal teknis. "Tak ada (pembahasan imbalan)," kata Sofyan di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Senin lalu.

MAYA AYU/ Fransisco Rosarians







Original Post

AJI Kecam Upaya Kriminalisasi Narasumber

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2018-12-5


AJI Kecam Upaya Kriminalisasi Narasumber

JAKARTA - Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Asnil Bambani, menilai maraknya upaya kriminalisasi terhadap narasumber berita media massa merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Pelaporan narasumber berita menggunakan jerat mencemarkan nama bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat dan kebebasan pers yang telah dijamin oleh undang-undang dasar.

"Kondisi saat ini tidak lebih baik dari sebelumnya (era sebelum reformasi)," kata Asnil di Jakarta kemarin.

Upaya mengkriminalkan narasumber berita kem-

bali terjadi saat 64 hakim Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cicut Sutiarso melaporkan juru bicara Komisi Yudisial, Farid Wajdi, ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Mereka menudingper-nyataan Farid pada berita berjudul "Hakim di Daerah Keluhkan Iuran" yang dimuat di harian Kompas pada 12 September 2018 telah mencemarkan nama mereka.

Menurut Asnil, jika tindakan hukum terhadap Farid dilanjutkan, kebebasan pers akan terancam dan kinerja jurnalistik akan terganggu. Narasumber lain berpotensi membatasi diri untuk berbica-

ra kepada media karena takut bakal dipidanakan. "Narasumber lain akan membatasi omongannya, tidak mau diwawancara, atau mereka mungkin akan boikot karena takut dikri-minalisasi," ujarnya.

Jika narasumber membatasi diri untuk memberikan informasi, akses publik untuk memperoleh informasi secara otomatis bakal berkurang. Referensi yang didapat publik pun tak akan mendalam dan tidak kuat, tanpa peran narasumber untuk menyampaikan informasi secara jujur.

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers, AdeWahyudin, mengatakan

pernyataan narasumber yang sudah dikemas dalam sebuah berita dikategorikan sebagai karya jurnalistik. "Karena sudah diolah dengan prosedur jurnalis-

tik di perusahaan media tersebut," ujarnya. Karena itu, jika ada yang berkeberatan dengan pernyataan narasumber tersebut, semestinya ia menyelesaikannya melalui mekanisme penyelesaian sengketa jurnalistik yang ada dalam Undang-Undang Pers.

LBH Pers mendesak kepolisian untuk lebih hati-hati dalam menangani sebuah kasus yang di dalamnya terdapat pihak media ataupun narasumber. "Karena media ataupun pers dan narasumber dilindungi oleh UU Pers," ujarnya.

Pengacara dari Koalisi Advokat Selamatkan Komisi Yudisial, Mahmud

Irsad Lubis, mengatakan Farid sudah memenuhi pemeriksaan sebagai saksi di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atas penugasan dari Ketua Komisi Yudisial RI. Farid dalam perkara ini memiliki posisi sebagai juru bicara sah lembaga dan dalam rangka menjalankan fungsi tugas lembaga sesuai dengan amanah undang-undang. "Secara konten, beliau merespons pertanyaan wartawan dan dinyatakan sebagai hal yang akan ditelusuri vali-ditasnya, bukan tuduhan," kata Mahmud melalui siaran pers, kemarin.

VINDRY FLORENTIN/ REZKI ALVIONITASARI







Original Post

Pencabutan Hak Politik Koruptor

Media Cetak Koran Tempo Halaman 11
2018-12-5


Pencabutan Hak Politik Koruptor

Vonis pencabutan hak politik bupati nonaktif Bener Meriah, Ahmadi, selama dua tahun patut dihargai kendati kurang berat. Hukuman tambahan yang signifikan perlu diterapkan untuk semua koruptor demi memperkuat efek jera.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Ahmadi 3 tahun penjara plus hukuman tambahan itu dalam kasus suap. Ia dinyatakan terbukti menyogok gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf, sebesar Rp 1 miliar berkaitan dengan pengucuran dana otonomi khusus Aceh.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi semestinya mulai menerapkan hukuman tambahan yang lebih berat bagi koruptor. Selama ini, masih ada tuntutan pencabutan hak politik yang ringan. Dalam kasus Ahmadi, jaksa hanya menuntut hukuman pencabutan hak politik selama tiga tahun. Padahal, dalam beberapa kasus lain, jaksa menuntut hukuman tambahan yang lebih berat dan dikabulkan hakim

Politikus Golkar, Fayakhun Andriadi, termasuk yang mendapat hukuman tambahan yang berat. Bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini dicabut hak politiknya selama lima tahun karena terbukti bersalah dalam kasus suap proyek pengadaan satelit monitoring Badan Keamanan Laut. Hukuman tambahan yang sama dijatuhkan kepada Bupati Halmahera Rudy Erawan, yang dijerat kasus suap pencalonan pejabat.

Selama ini tidak semua koruptor mendapat hukuman pencabutan hak politik. Dalam kurun empat tahun terakhir, ada 37 koruptor yang dicabut hak politiknya. Padahal jumlah politikus yang ditangkap KPK karena kasus korupsi mencapai ratusan dalam kurun waktu yang sama.

Komisi antikorupsi tidak perlu ragu menuntut hukuman tambahan yang lebih berat, karena memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jelas mengatur pidana tambahan berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak koruptor. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun mengatur hal serupa, termasuk pencabutan hak memilih dan dipilih.

Mahkamah Agung semestinya pula memiliki komitmen yang sama dalam soal pencabutan hak politik koruptor. Lembaga ini perlu mendorong para hakim untuk menerapkan hukuman tambahan tersebut. MA pun semestinya tidak memangkas hukuman tambahan seperti yang terjadi dalam kasus mantan Sekjen Partai NasDem, Patrice Rio Capella. Semula, Patrice, yang terjerat kasus gratifikasi, dicabut hak politiknya selama lima tahun. Hukuman ini kemudian dipotong menjadi tiga tahun dalam putusan peninjauan kembali.

Hukuman pencabutan hak politik yang lebih berat amat penting demi membersihkan sistem politik dari para koruptor. Tak sedikit bekas narapidana korupsi yang maju lagi dalam pemilu setelah keluar dari bui karena hukuman pencabutan hak politik yang terlalu ringan atau sama sekali tidak mendapat hukuman tambahan ini.

REDAKSI







Original Post

Presiden Tidak Ada Lagi Toleransi untuk Koruptor

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-12-5


Presiden Tidak Ada Lagi Toleransi untuk Koruptor

Pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Presiden Jokowi mengajak seluruh komponen bangsa menjadikan gerakan antikorupsi sebagai gerakan bersama, selain juga tak akan memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku.

JAKARTA, KOMPAS - Dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Jakarta, Selasa (4/12/2018). Presiden Joko Widodo mengajak seluruh komponen bangsa menjadikan gerakan antikorupsi sebagai sebuah gerakan bersama. Terkait hal itu, ditegaskan, tidak akan ada toleransi sedikit pun terhadap pelaku korupsi, apalagi yang melarikan hasil korupsinya ke luar negeri.

"Gerakan ini harus menjadi gerakan bangsa, gerakan kita bersama, baik institusi negara, masyarakat sipil, maupun masyarakat luas," tutur Presiden Jokowi di tengah peringatan yang juga dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, pimpinan lembaga negara, dan sejumlah pejabat. Hadir pula Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan beberapa pimpinan partai politik.

Namun, di tengah peringatan Hari Antikorupsi, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih berada di angka 37. Jika dibandingkan dengan tahun 1998, ketika IPK Indonesia masih 20, IPK 2017 tersebut menunjukkan kenaikan signifikan. Namun, jika angka 0 menunjukkan keparahan korupsi dan angka 100 sebagai sangat bersih, Indonesia masih jauh dari kondisi ideal. Sepanjang 2004 hingga akhir Oktober 2018, setidaknya 100 kepala daerah ditangkap KPK. Bahkan, sejak 2015, ada 14 hakim di Mahkamah Agung ditangkap KPK. Belum lagi anggota DPR, DPRD, dan kepala daerah.

Terkait dana hasil korupsi yang dibawa ke luar negeri. Presiden mengatakan, pemerintah sudah pada tahap akhir menandatangani perjanjian bantuan hukum timbal-balik (mutual le-

gal assistance/MLA) dengan Pemerintah Swiss. Dengan skema MLA, pemerintah dapat mengejar hasil korupsi dan pencucian uang yang disembunyikan pelaku di luar negeri. Sejauh ini, perundingan untuk menyusun kesepakatan kerja sama MLA Jndo-nesia-Swiss dimulai sejak 2015.

Oleh karena itu, lanjut Presiden Jokowi, korupsi adalah korupsi. Tak bisa diganti dengan nama lain. Diperlukan upaya pemberantasan dengan beragam cara dan inovasi Salah satunya membuat sistem perencanaan penganggaran dan pengadaan barang yang transparan melalui e-planning, e-budgeting, dan e-procurement

Menurut Agus, stagnasi IPK Indonesia selama ini tak bisa dilepaskan dari hubungannya dengan partai politik yang merupakan pelaksana politik dan demokrasi yang belum menggembirakan.

"Kehadiran parpol kah ini merupakan komitmen partai sebagai peserta Pemilu 2019. Mereka akan menegakkan integritas politik di partai masing-masing. Diharapkan perbaikan demokrasi akan bisa terjadi," katanya

Perbaikan sistem kerja

Lebih jauh, menurut Kepala Negara, perbaikan sistem kerja juga menjadi salah satu kunci mencegah korupsi. Ketika sistem

kerja, sistem pelayanan, sistem perizinan, dan sistem pengambilan kebijakan pemerintah berjalan sederhana, transparan, dan cepat, tak ada alasan menyuap.

Untuk itu, kini ada langkah debirokratisasi untuk mewujudkan efisiensi dan perbaikan agar kerja tak lagi berorientasi pada prosedur, melainkan pada hasil. Tang menyuap itu pasti pelayanannya ruwet, ribet, bertele-tele, lama, tidak transparan. Karena pengusaha ingin cepat Ini yang harus kita benahi," tutur Presiden Jokowi.

Pembenahan sistem kerja ini tidak hanya memberantas korupsi, tetapi juga nengatasi tantangan yang berubah sangat ce-

pat untuk memenangi kompetisi global. Presiden meyakini, keberhasilan gerakan antikorupsi tak diukur dari berapa banyak koruptor yang ditangkap dan dipenjara, tetapi dari ketiadaan melakukan korupsi.

Di tengah acara tersebut, KPK juga mengundang parpol peserta Pemilu 2019 untuk menandatangani pakta Sistem Integritas Partai Politik. Dengan penandatanganan pakta tersebut, pembenahan integritas parpol diharapkan tidak sekadar wacana, tetapi menjadi wujud nyata. Namun, dari 16 parpol yang diundang, dua partai tidak hadir, yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang.

(INA/IAN)







Original Post

Kasus Perdana Pidana Korporasi

Media Cetak Kompas Halaman 7
2018-12-5


Kasus Perdana Pidana Korporasi

Sidang perdana kasus pidana korupsi berbasis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dengan tersangka PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk sangat strategis untuk meletakkan fundamen pencegahan korupsi

Penindakan KPK memasuki babak baru dengan menuntut PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) setelah Dudung Purwadi-Direktur Utama PT NKE Tbk-diputus bersalah. Hakim juga memutuskan agar PT NKE membayar uang pengganti Rp 14,4 miliar untuk proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Universitas Udayana tahun 2009-2010 serta uang pengganti sebeW Rp 36,8 miliar untuk proyek pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2011.

Persidangan PT NKE memiliki nilai strategis mengingat, pertama, KPK tetap menuntut PT NKE. Padahal, perusahaan itu telah diganjar hukuman untuk membayar uang pengganti dalam kasus Dudung Purwadi. Asas hukum yang harus bisa dipatahkan oleh jaksa KPK, ne bis in idem, seseorang tidak dapat dituntut untuk perkara yang sama dengan pasal yang sama. Kendati PT NKE belum pernah dituntut oleh KPK sebelumnya, substansi perkaranya sudah disidangkan dengan tempus dan locus yang sama dengan perkara Dudung Purwadi. Namun, sebaliknya, apabila locus dan tem- pus-nya berbeda dengan kasus sebelumnya, kecil kemungkinan tuntutan jaksa KPK akan ditolak hakim.

Mengingat PT NKE adalah perusahaan terbuka yang terdaftar di pasar modal, besar kemungkinan PT NKE juga melanggar aturan pasar modal. Seyogianya KPK telah bekerja sama dengan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menuntut PT NKE.

Keterlibatan OJK diperlukan karena OJK memiliki aturan sendiri terhadap perusahaan publik. Peradilan korupsi korporasi di Amerika, berdasarkan Foreign Corrupt Practices Act, melandaskan penyidikannya pada aturan korupsi dan aturan bursa Pola di Amerika banyak mengilhami Peraturan Mahkamah Agung (Per-

ma) No 13/2016 tentang tata cara menangani perkara pidana korporasi. Butir 4.2 Perma No 13/2016 menyebutkan, "...dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi... manakala korporasi tidak melakukan langkah-langkah govemansi yang diperlukan untuk melakukan 0 pencegahan; ii) mencegah dampak yang lebih besar; iii) memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana".

Tiga panduan

Berikut ini penjabaran dari ketiga aspek governansi yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menyidangkan kasus PT NKE. Pertama, pencegahan. Sistem Manajemen Antipenyuapan (SMAP) yang telah disepakati di seluruh dunia adalah ISO 370012016 dan telah diadopsi secara identik di Indonesia menjadi SNI ISO 370012016 berdasarkan Instruksi Presiden No 10/2016 ("Sertifikat Antipenyuapan", Kompas, 7 Juli 2017 ). Sejauh ini sudah banyak institusi swasta dan pemerintah yang memperoleh sertifikat SMAP. Di Indonesia sudah ada 52 institusi, termasuk SKK Migas. Di Italia sebanyak 382 institusi dan China sebanyak 199 institusi.

Draf panduan SMAP baru saja dibahas di Sydney pada awal November 2018, yang dihadiri oleh delegasi Indonesia. Panduan tersebut akan memudahkan institusi membangun SMAP dengan standar internasional.

Hal penting dari SMAP yang perlu didalami, sejauh mana korporasi telah memetakan wilayah rawan korupsi untuk menentukan langkah-langkah pencegahan yang meliputi prosedur, personel yang berintegritas melalui uji kelayakan, komitmen pimpinan sebagai syarat mutlak berlakunya SMAP yang . dikenal dengan tone at the top, dan budaya antisuap. Salah satu keunggulan dari SMAP adalah pelibatan rekanan untuk bersama-sama membangun nilai-nilai dan instrumen mencegah terjadinya suap. Konsep inilah yang sedang dikembangkan SKK Migas agar semua komunitas migas bebas dari korupsi.

Kedua, mencegah dampak yang lebih besar diatur lebih

detail pada Sistem Manajemen Risiko ISO 310002009 (SMR). Revisi terakhir SMR adalah ISO 310002018. SMR telah lazim digunakan di lingkungan swasta dan pemerintah. Bahkan, Kementerian Keuangan secara khusus mengatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 171/PMK.01/2016 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan Survei Nasional Manajemen Risiko 2018 oleh Center for Risk Management Studies Indonesia, SMR memberikan dampak positif yang holistik bagi perusahaan, yaitu finansial, internal bisnis, pengembangan, dan perspektif pelanggan.

Ketiga, memastikan kepatuhan yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Klausul tersebut secara khusus diatur oleh OJK, yang berlaku bagi semua perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di samping itu, ada pula Sistem Manajemen Kepatuhan (SMK) ISO 19600. Pada pertemuan ISO di Sydney, SMK akan direvisi kembali menjadi ISO 37301. Dalam hal ini tentu ketentuan OJK lebih mengikat (lex specialis).

Manfaat digunakannya ketiga sistem manajemen di atas yang utama dapat jadi pedoman bagi hakim dalam mengukur langkah-langkah korporasi dalam membangun governansi sesuai Perma No 13/2016. Beberapa putusan kasus sejenis di AS menggunakan pendekatan manajemen, haMm memerintahkan manajemen agar memiliki petugas kepatuhan yang bersertifikat, di samping jumlah denda yang harus dibayar oleh korporasi.

Jalannya persidangan kasus PT NKE besar kemungkinan akan menyedot perhatian publik karena ada figur calon wakil presiden yang akan tampil jadi saksi. Hakim hendaknya tidak tergoda mencari panggung memperlakukan figur cawapres sebagai komoditas dengan memanggilnya berkali-kali karena rentan dikapitalisasi menjadi komoditas politik. Publik berharap agar putusan kasus PT NKE dapat membangkitkan gairah pencegahan korupsi di tengah rasa skeptis setelah tertangkapnya kepala daerah ke-101, oknum Bupati Pakpak Barat, yang baru saja terjaring operasi tangkap tangan KPK.

Adnan Pandu Praja







Original Post

OSO Berpeluang Ikut Pemilu 2019

Media Cetak Media Indonesia Halaman 4
2018-12-5


OSO Berpeluang Ikut Pemilu 2019

Syarat yang akan diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) kurang lebih sama dengan isi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018. OSO harus mundur dari partai politik.

NURJIYANTO

nurjiyanto@mediaindonesia.com

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah mengambil sikap terkait dengan polemik pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menjadi calon anggota DPD. KPU berpeluang memasukkan kembali OSO dalam daftar calon tetap (DCT) sesuai dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Terkait dengan putusan PTUN, KPU akan jalankan. KPU akan jalankan dengan ketentuan. Jadi, dijalankan dengan sejumlah syarat," kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Arief belum mau membocorkan

secara detail syarat apa yang harus dipenuhi OSO. Namun, menurut dia, syarat yang akan diminta KPU kurang lebih sama dengan isi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018. . "Kan di situ (putusan PTUN) perintahnya masukkan (OSO ke DCT). Ya, KPU jalankan, tapi ada syaratnya sebagaimana diputuskan dalam putusan MK. Kita melaksanakan konstitusi," imbuh Arief.

Untuk diketahui, MK belum lama ini mengeluarkan putusan yang melarang pengurus partai politik mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD. KPU kemudian menindaklanjuti putusan itu dengan mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 terkait dengan larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD.

Setelah PKPU tersebut keluar, OSO melakukan perlawanan hukum ke Mahkamah Agung (MA) dan PTUN.

MA menyatakan Pasal 60A PKPU Nomor 26 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. MA juga menyatakan pasal 60 A PKPU tersebut tetap berkekuatan hukum sepanjang tidak diberlakukan terhadap peserta Pemilu 2019.

Sementara itu, PTUN mengharuskan KPU kembali memasukkan

OSO ke DCT. Setelah MA dan PTUN mengeluarkan putusan, KPU menemui MK untuk meminta saran dan pandangan hukum.

Hasil audiensi dengan MK pada 22 November lalu menyatakan bahwa putusan MK setara dengan undang-undang. Bila masih ada pengurus partai politik yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD, itu sama saja dengan melanggar undang-undang.

Tidak hanya beraudiensi dengan MK, KPU juga mendapat saran dari sejumlah pakar hukum. Dari situlah kemudian KPU mencoba meramu kebijakan agar tiga putusan peradilan tidak ada yang tercederai.

"Kan MA sendiri menyatakan pasal 60A PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tetap berkekuatan hukum. Tujuan MA kan di situ. Jalankan itu, tapi dia kan memberi syarat soal waktu.- Nah, sekarang kan waktu tidak lagi masa pencalonan," terang Arief.

Detail persyaratan

Arief mengatakan detail per-

syaratan yang harus dipenuhi OSO jika ingin kembali masuk bursa Pemilu 2019 akan dituangkan dalam surat pemberitahuan.

"Targetnya minggu ini selesai dan dikirim ke OSO," jelas dia.

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (APHTN) Mahfud MD menyarankan agar KPU mengambil keputusan sesuai dengan konstitusi untuk menyikapi polemik OSO.

"Induk dari semua hukum itu adalah konstitusi." kata Mahfud yang juga mantan Ketua MK itu di Gedung KPU, Senin (3/12).

Hadir pula dalam pertemuan tersebut mantan Ketua MA Bagir Manan. Bagir mengatakan MK merupakan institusi hukum tertinggi sekaligus lembaga penafsir UUD 1945.

Jika ada putusan yang paling mendekati konstitusi, itu ialah putusan MK.

"Karena itu, semestinya putusan MK itu yang paling dekat dengan pengertian pengertian kandungan konstitusi," ujar Bagir seusai bertemu dengan KPU.

(P-3)

NURJIYANTO







Original Post

Cegah Penyimpangan melalui Coffee Morning

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-12-5


Cegah Penyimpangan melalui Coffee Morning

DALAM menjalankan tugasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang tidak pandang bulu. Di lembaga peradilan sekalipun jika ditemukan indikasi praktik korupsi pasti ditindak. Seperti halnya yang terjadi belum lama ini di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatra Utara, dan disusul baru-baru ini di PN Jakarta Selatan.

Di dua lembaga peradilan umum itu, penyidik KPK bahkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim yang memanfaatkan profesinya untuk menerima suap dari pihak berperkara. Tentu kasus semacam itu mencoreng nama baik Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi yang menaungi pengadilan di Indonesia. Kejadian iru tentu menjadi perhatian khusus seluruh pihak yang beraktivitas di lembaga peradilan di Tanah Air untuk tetap wawas diri, fokus, dan berhati-hati.

Pasalnya, mereka tidak hanya ha-rus menjaga kualitas layanan, tapi juga harus menjaga peraturan yang sudah ditetapkan negara, misalnya tidak melakukan tindak pidana korupsi. "Inilah yang kemudian menjadi motivasi utama di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta." kata Ketua PTUN Jakarta Ujang .Abdullah di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, hakim, panitera, pegawai, dan seluruh pihak yang ada di lembaga peradilan dituntut unruk selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, tidak mudah tergoda suap, dan terhindar dari peraktik korupsi

"Inilah yang kemudian menjadi motivasi utama di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta."

Ujang Abdullah

Ketua PTUN Jakarta

Ia menjelaskan salah satu tindakan konkret yang diintensifkan pihaknya untuk mengantisipasi praktik korupsi di PTUN Jakarta ialah dengan rapat bulanan. Dalam rapat rutin itu selalu ditekankan kepada suruh pihak untuk melaksanakan Perma Nomor 8 dan 9 Tahun 2016 serta Maklumat MA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan.

"Nah, dalam rapat itu tidak jarang kita berikan contoh agar jauhi praktik korupsi dan semuanya dapat bekerja secara terkontrol." terang Ujang.

Dia melanjutkan, ketika hakim, panitera, atau siapa saja di PN menerima suap pasti aJcan merasakan sesuatu yang mengerikan. "Pasalnya, kode etik dan UV yang mengikat mereka begitu jelas dan tegas mengatur sanksi jika melakukan pelanggaran," tegasnya.

Selain itu, setiap pagi keluarga besar PTUN Jakarta sering mengadakan coffee morning di lantai dua agar saling mengingatkan.

(Gol/Opn/P-2)







Original Post

Terdakwa Korupsi Pupuk Divonis 6 Tahun

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-12-5


Terdakwa Korupsi Pupuk Divonis 6 Tahun

PEGAWAI negeri sipil (PNS) Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. Eko Mardiyanto, divonis enam tahun penjara. Eko juga diwajibkan membayar denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Eko terbukti bersalah dalam perkara korupsi pengadaan pupuk di Kementan. Akibat perbuatannya, negara dirugikan Rpl2.9 miliar.

Mengadili, menyatakan terdakwa Eko Mardiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama." kata ketua majelis hakim, Emilia Subagja, saat

membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Senin (3/12).

Hakim dalam pertimbangannya menilai perbuatan Eko tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Selain itu. Eko tidak mengakui perbuatannya dan telah menikmati hasil korupsi.

Adapun pertimbangan yang meringankan. Eko berlaku sopan selama proses persidangan. Selain itu. dia masih memiliki tanggungan keluarga.

Selain vonis penjara, terdakwa juga dihukum membayar uang

pengganti Rpl .050 miliar. Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hartanya akan disita untuk negara.

"Jika hartanya tidak mencukupi, dijatuhi hukuman penjara selama empat bulan," tegas hakim.

Terdakwa lainnya. Direktur Utama PT Karya Muda Jaya, Sutrisno, divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp7.3 miliar.

Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah berkekuatan

hukum tetap, hartanya disita untuk dilelang. Jika hartanya tidak mencukupi, dijatuhi hukuman penjara selama tujuh bulan.

Eko selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) disebut sengaja mengarahkan spesifikasi pupuk merek Rhizagold. Tidak hanya itu. Eko juga menggelembungkan harga satuan dalam pengadaan pupuk. Ia berperan mengatur peserta lelang demi memenangkan PT Karya Muda Jaya. Atas perbuatannya itu. Eko mendapat keuntungan Rpl,050 miliar. Ia juga memperkaya Sutrisno sebesar Rp7,3 miliar.

(Mtvn/P-2)







Original Post

Eni Maulani Mengaku Terima Suap Rp4,7 Miliar

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-12-5


Eni Maulani Mengaku Terima Suap Rp4,7 Miliar

Pengembalian uang hasil korupsi tidak menghilangkan unsur pidana, tapi dapat menjadi faktor yang meringankan terdakwa dari jeratan hukum.

NURJIYANTO nurjiyonto@mediaindonesio.com

TERDAKWA perkara suap proyek PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih membenarkan seluruh kesaksian sekretaris pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo, Audrey Ratna [ustianty, soal uang suap Rp4,7 miliar. Eni menyebut sudah mengembalikan uang tersebut ke KPK.

"Saya memang sudah mengakui bahwa saya menerima apa yang disampaikan Ibu Audrey sebesar yang diberikan kepada saya Rp4,7 miliar. Dan alhamdulillah. Yang Mulia, saya memang sudah mengakui hal itu. Saya menerima

dan saya sudah mengembalikan semuanya kepada KPK," kata Eni saat sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Eni juga sempat bertanya kepada Audrey soal sumber uang itu. Eks Wakil Ketua Komisi VII DPR itu bertanya apakah ada sumber uang lain selain dari rekening pribadi Johanes Kotjo.

"Satu pertanyaan saja yang ingin ditanyakan ke Ibu Audrey. Yang pertama bahwa Ibu Audrey menyampaikan pengeluaran itu semua dari rekening pribadi Pak Kotjo. Apa ada pengeluaran Iain dari selain rekening Pak Kotjo? Apa dari rekening perusahaan?" tanya Eni. "Tidak ada," jawab Audrey dari kursi saksi.

Sebelumnya. Audrey mengaku pernah diperintah Johanes Kotjo untuk memberikan uang kepada Eni sebanyak empat kali dengan total Rp4,7 miliar. Uang itu diberikan melalui orang dekat Eni, Tahta Maharaya.

"Tahta. Tahta, saya enggak tahu persisnya karena cuma di bilang orangnya Bu Eni," kata Audrey.

Eni didakwa menerima suap Rp4.75 miliar dari pengusaha Johanes Kotjo. Duit itu diterima Eni untuk membantu Kotjo mendapatkan proyek PLN.

Selain itu. Eni didakwa menerima gratifikasi Rp5,6 miliar dan SS40 ribu (sekitar Rp400 juta). Uang itu diterima Eni dari sejumlah direktur dan pemilik perusahaan di bidang migas.

Eni dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pertemanan

Dalam sidang sehari sebelumnya. Senin (3/12), pemegang saham Blakgold Natural Resources Ltd Johanes Budisutrisno Korjo mengaku bahwa pemberian uang Rp4.7 miliar kepada Eni hanya terkait pertemanan.

"Ketika Bu Eni minta saya menyukseskan kegiatan partainya dan mendukung suaminya, tidak pernah terpikirkan sama sekali oleh

saya bantuan itu akan saya konversi menjadi suatu keuntungan. Saya hanya berpikiran kalau Bu Eni minta bantuan ke saya karena menganggap saya sebagai temannya," ungkap Johanes.

Jaksa penuntut umum KPK menuntut Kotjo dengan pidana penjara selama 4 tahun serta denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa juga menolak permohonan Johanes untuk menjadi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator/\0 ka-rena dinilai tidak membuka atau membongkar perkara atau peran pihak lain yang lebih besar.

Pemberian itu ditujukan agar Eni membantu Kotjo dalam proyek independent power producer (IPP) PLTU Mulut Tambang Riau-1 antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dan Blackgold Natural Resources Ltd serta China Huadian Engineering Company Limited Ltd yang dibawa Johanes.

"Tidak berpikir jauh mengenai pemberian itu, tapi hanyalah sebagai kegiatan seorang teman." (Mtvn/P-2)

NURJIYANTO







Original Post

Lelang Barang Sitaan KPK

Media Cetak Harian Kontan Halaman 11
2018-12-5


Lelang Barang Sitaan KPK

Pengunjung mengamati barang sitaan yang dilelang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada peringatan Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12). Ada sekitar 50 barang rampasan dari terpidana korupsi yang dilelang oleh KPK. Barang-barang tersebut merupakan hasil sitaan dari berbagai kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK.

KONTAN/Cheppy A Muchlis







Original Post

Mengejar Duit Koruptor hingga Swiss

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 1
2018-12-5


Mengejar Duit Koruptor hingga Swiss

Amanda K. Wardhani Sholahuddin Al Ayubbl redaksKPbisnis.com

Dalam setiap sambutannya. Presiden Joko Widodo seringkali melempar hal-hal lucu yang membuat tamu undangan tersenyum. Kalau kunjungan ke daerah, seringkali pula Presiden mengundang warga ke panggung untuk berdialog langsung yang diselingi tawa.

Kali ini ada yang beda dengan sambutan yang disampaikan Presiden Jokowi pada Selasa (4/12) di Hotel Bidakara, Jakarta. Nada bicara Kepala Negara sangat serius saat menghadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

Tidak ada nada bercanda terdengar. Jokowi terlihat serius saat menjelaskan pentingnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Bahkan, Presiden memberikan

penekanan pada upaya mengejar aset koruptor hingga ke luar negeri.

Presiden Jokowi berkomitmen tidak memberikan toleransi kepada pelaku tindak korupsi yang melarikan dananya ke luar negeri.

Setelah melalui proses pembahasan hampir 3 tahun lamanya. Presiden menyebut pemerintah telah memperoleh titik terang terkait dengan finalisasi Mutual Legal Assistance (MLA) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Swiss.

Perjanjian MLA atau yang bisa disebut dengan perjanjian bantuan hukum timbal balik ini memungkinkan Indonesia untuk membawa kembali uang hasil korupsi yang dilarikan koruptor ke Swiss. Negara ini memang kerap menjadi negara "persinggahan" aset-aset dari aktivitas kriminal, seperti hasil korupsi.

Sebagai anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Swiss menjadi salah satu negara yang menandatangani kesepakatan pertukaran informasi pajak (tax information) untuk meminimalisasi aktivitas penyembunyian aset kriminal.

"MLA ini merupakan legal platform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang disembunyikan di luar negeri," kata Presiden Jokowi.

Jika dirinci, perjanjian ini meliputi kerja sama penegakan hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan maupun eksekusi atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Presiden Jokowi berbicara panjang lebar mengenai sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi di Tanah Air.

"Upaya bersama kita untuk pencegahan dan penindakan korupsi terus kita maksimalkan. Kita melihat layanan berbasis elektronik, seperti e-tilang, e-samsat, termasuk penggunaan e-procurement, e-budgeting, e-planning adalah upaya pencegahan korupsi," tegasnya.

Dia menjelaskan keberhasilan bangsa dalam memerangi korupsi tidak bisa diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap, tetapi dari ketiadaan orang yang melakukan korupsi. Penegakan hukum untuk menindak para pelaku korupsi, seperti halnya yang dilakukan oleh KPK, dinilainya sangat penting.

Kendati demikian, Jokowi menegaskan pentingnya untuk terus membangun sistem pencegahan sehingga pencegahan dan penindakan bisa berjalan

beriringan.

Ketika disinggung dengan munculnya opini yang menjurus pada kegagapan pemerintah dalam memerangi korupsi, Jokowi menjawab hal itu harus dijawab dengan keoptimisan pemerintah yang terus melakukan upaya pencegahan dan penindakan korupsi dari level desa hingga kementerian, dari level privat hingga pemerintah.

"Gerakan ini harus menjadi sebuah gerakan bangsa, gerakan kita bersama-sama, baik yang dilakukan oleh institusi negara, dini soaety maupun masyarakat luas," ujarnya.

Upaya-upaya tersebut juga diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Perpres ini menempatkan KPK [Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai Koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi," ungkap Presiden Jokowi.

Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berada di lingkup KPK. Dalam Rapat Kerja Nasional kejaksaan di Bali pada akhir November 2018, Jaksa Agung H.M. Prasetyo juga memerintahkan memerintahkan jajarannya untuk mengejar para buronan kasus pidana korupsi di Indonesia yang kabur ke luar negeri.

Prasetyo menyebut saat ini, para koruptor yang melarikan dananya ke luar negeri tidak bisa bersembunyi dengan aman. Pemerintah Indonesia, katanya telah menjalin kesepakatan secara internasional terkait dengan upaya

menciptakan transparansi.

"Kepada buronan ini bahwa tidak ada tempat yang aman untuk bersembunyi karena kejaksaan akan kejar terus," katanya.

Dari data yang dihimpun, sejumlah kasus korupsi yang dananya tersimpan di luar negeri di antaranya tindak pidana korupsi penyaluran kredit Bank Mandiri ke debitur PT Cipta Graha Nusantara, PT Oso Bali Cemerlang, PT Primustika, dan PT Great Internasional.

Aset yang dilarikan ke luar negeri senilai US$5 juta dengan lokasi penyimpanan diduga berada di Swiss Bank.

Ada juga dana ratusan miliar yang dilarikan oleh Irawan Salim yang kini berstatus buronan dalam kasus korupsi Bank Global. Lokasi penyimpanan dana diperkirakan di Swiss Bank dan Kanada.

Dalam catatan ada pula kasus penyalahgunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Surya dengan buronan Sutrisno. Jumlah aset yang dilarikan sebesar Rp2,9 triliun yang dugaaannya disimpan di institusi keuangan di negara seperti China, Kanada, dan Australia.

Dalam upaya mengejar aset koruptor hingga ke luar negeri, United Nations Convention against Corruption (UNCAC). lembaga PBB untuk memerangi kasus korupsi memberikan rekomendasi yang setidaknya memuat 12 butir secara spesifik mengenai upaya kerja sama tukar menukar informasi korupsi antarnegara.

Tentu menjadi harapan bersama, perang terhadap kasus korupsi dan upaya mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi yang masih tersebar di luar negeri bisa optimal.

(Stafanus Arief Setiaji)







Original Post

Bupati Jepara Diduga Suap Hakim

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-12-5


Bupati Jepara Diduga Suap Hakim

DIAN FATH RISALAH

Bupati Jepara mengaku akan kooperatif kepada KPK.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di ruang kerja Bupati Jepara, Jawa Tengah, Selasa (4/12). KPK menduga Bupati Jepara Ahmad Mar-zuqi menyuap hakim Pengadilan Negeri Semarang terkait dengan kasus pra peradilan.

"Diduga Bupati Jepara memberikan dana kepada hakim terkait putusan atas praperadilan di PN Semarang tahun 2017," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Jakarta, Selasa (4/12).

Agus menjelaskan, penggeledahan itu terkait perkara praperadilan kasus bantuan keuangan untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jepara periode 2011-2013 sebesar Rp 78 juta dengan tersangka Marzuki sebagai ketua DPC PPP Jepara. Namun, Marzuki mengajukan praperadilan atas terbitnya surat perintah penyidikan (sprindik) oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah.

"Hari ini tidak OTT di Jepara, yang ada giat pemeriksaan dan penggeledahan oleh satgas penyidikan KPK di kantor Bupati Jepara terkait suap putusan praperadilan atas SP-3 dari Kejaksaan Tinggi Jateng tahun 2017," kata Agus.

Pada 13 November 2017, hakim tunggal PN Semarang, La-sito, mengabulkan permohonan Marzuqi yang membatalkan sprindik. Surat itu dinilai tidak sah lantaran tidak memenuhi dua alat bukti yang cukup, yaitu keterangan saksi dan bukti surat.

Pada Juni 2016, Kejati Jateng menerbitkan Sprindik ber-

nomor PRINT-840/ 0.3/Fd.i/ 06/2016, tertanggal 16 Juni 2016. Namun, dalam perkembangannya, penyidik tak cukup menemukan alat bukti hingga menerbitkan SP-3. Namun, SP-3 itu kemudian digugat praperadilan oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki).

Hasilnya, gugatan Maki dikabulkan dan SP-3 untuk Marzuqi dibatalkan. Hakim kala itu memerintahkan kepada penyidik untuk mendalami alat bukti yang dimaksud. Kejati Jateng pun kembali menetapkan tersangka untuk Marzuki dengan nomor 1092/0.3/Fd.1/07/2017 tertanggal 26 Juli 2017.

Penggeledahan di Pendopo Pemerintah Kabupaten Jepara dimulai pukul 12.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Menurut Bupati Ahmad Marzuqi, ada sebanyak lima orang tim KPK yang datang ke kantornya.

Mereka, kata dia, ada yang bertugas mengambil gambar video satu orang, melakukan interogasi dua orang, dan mengecek administrasi dua orang. "Saya dimintai keteranganya terkait hakim Lasito dari Pengadilan Negeri yang menyidangkan kasus praperadilan," ujarnya. Marzuqi mengaku tidak pernah bertemu dan mengenal hakim Lasito. Apalagi, memberikannya sesuatu.

Marzuqi mengatakan, tim KPK juga meminta salinan sumpah janji sebagai bupati, salinan surat keputusan tahun 2017, pelantikan maupun pemberhentian sebagai bupati Jepara, salinan SK pelantikan sebagai bupati periode 2017-2022, serta laporan OPD tentang kegiatan kepada dirinya. Selain tempat kerjayang digeledah, KPK juga menggeledah kamar tidur Marzuqi. "Tim dari KPK juga menyarankan saya agar bersikap kooperatif," ujarnya.

Dia mengaku akan bersikap kooperatif. Namun, diajuga berharap agar surat dari KPK juga

disesuaikan dengan tanggal pe-manggilannya. "Jangan sampai diminta hadir tanggal 5, namun suratnya justru diterima tanggal 9. Jika tanggal 5, maka undangannya setidaknya diterima tanggal 1," ujarnya.

Pada 2017, Marzuqi dua kali dipanggil KPK. Namun, Mazuqi tidak hadir pernah hadir dengan alasan.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, penggeledahan di Jepara dilakukan setelah proses penyidikan. Namun, ia belum bisa menyebutkan siapa tersangkanya. "Penyidikan di KPK tentu sudah ada tersangkanya, tapi siapa yang jadi tersangka belum bisa disampaikan," kata Febri.

Menurut dia, tim penyidik KPK masih bekerja hingga malam ini. "Nanti kalau sudah selesai baru bisa disampaikan. Karena di beberapa lokasi itu kami duga ada bukti-bukti yang perlu dikumpulkan dan diana-. lisis terlebih dahulu," ujarnya.

Dari hasil penggeledahan di Kantor Bupati Jepara, tim penyidik KPK menyita sejumlah dokumen. Febri belum mengetahui apakah turut disita barang bukti elektronik.

Gubernur Jawa Tengah Gan-jar Pranowo mengaku belum mengetahui secara detail mengenai penggeledahan kantor Bupati Marzuqi. Namun, Ganjar pernah bertanya kepada Marzuqi terkait dengan kasus dugaan dana banpol tersebut.

"Dulu pernah saya tanya apa benar duit banpol diselewengkan, Pak Bupati yang bisa menjelaskan secara detil," ujarnya.

Ganjar mengaku belum bisa menilai kasus itu karena masih berjalan. Menurut dia, biarkan penanganan kasus itu terus berproses sesuai aturan hukum yang berlaku. "Kalau sudah penegakan hukum ya kita serahkan, mungkin kasus yang lama dulu, biarkan berproses," katanya.

antara ed: ilham tirta







Original Post

KPU: OSO Harus Mundur

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-12-5


KPU: OSO Harus Mundur

DIAN ERIKA NUGRAHENY

KPU mengaku siap menghadapi gugatan dalam keputusannya.

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku sudah menyepakati satu keputusan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, dalam putusan rapat pleno, KPU dapat memasukkan Oesman Sapta Odang (OSO) dalam daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Namun, KPU mensyaratkan OSO untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Hanura. Menurut Arief, keputusan KPU ini untuk menjalankan putusan MA dan PTUN tetapi juga tidak mengabaikan putusan MK terkait larangan pengurus partai politik untuk menjadi calon anggota DPD. Karena itu, Arief memastikan, KPU tetap meminta OSO mundur dari kepengurusan parpol. "Jadi, beliau tetap harus mundur. Harus tetap undur diri," ujar Arief kepada wartawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/12).

Arief menambahkan, jika tidak mundur, KPU tidak dapat memasukkan OSO ke dalam DCT Pemilu 2019. Menurut dia, KPU menjalankan amanat konstitusi karena Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 yang melarang pengurus partai menjadi calon anggota DPD tidak pernah dibatalkan.

Kemudian, PKPU itu juga menjadi dasar KPU dalam mengambil sikap soal pencalonan OSO. Menurut Arief, KPU pun menjalankan putusan MA. "Kami menjalankannya juga. Kan MA sendiri menyatakan bahwa Pasal 60A PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tetap memiliki kekuatan hukum. Kan tujuan MA di situ, tetapi memberi syarat soal waktu," ujar Arief.

Selanjutnya, Arief mengklaim KPU juga menjalankan putusan PTUN. Sebagaimana diketahui, putusan PTUN memba-

talkan SK KPU Nomor 1130 yang mencoret OSO dari pencalonan anggota DPD. "Jadi, semua putusan dijalankan, tapi dengan ketentuan atau dijalankan dengan syarat. Nah, tentang apa, bagaimana, kapan (persyaratannya) itu sedang kami rumuskan supaya ada dasar hukumnya," ujarnya. Sebab, KPU masih mengkaji tahapan pemilu, sekaligus detail waktu pelaksanaan tahapan pemilu.

Dari situ, KPU akan merumuskan kapan dan bagaimana teknis pengunduran diri OSO. KPU akan berkirim surat kepada OSO untuk memberitahukan tentang keputusan ini. Surat itu akan disampaikan dalam waktu dekat. "Saya harap apa yang menjadi keputusan KPU dapat dipahami dan diterima semua pihak. Jangan lagi ada perdebatan, polemik, dan sebagainya. Sebab, itu yang bisa dilakukan oleh KPU dan sudah kami yakini benar dan adil," tutur Ketua KPU.

Setelah memastikan keputusan tindak lanjut dalam kasus OSO ini, KPU mengaku siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk jika ada gugatan terkait hasil keputusan dalam rapat pleno KPU ini. "KPU tidak boleh tidak siap dalam menyelenggarakan pemilu. Jadi, apa pun keputusannya, KPU sudah siap," ujar Arief.

Namun, Arief tetap meminta semua pihak memahami keputusan yang diambil KPU. KPU ingin keberlangsungan tahapan pemilu tidak terganggu. "Kami harap semua pihak bisa menerima keputusan KPU. Kami akan melanjutkan tahapan pemilu berikutnya," tuturnya.

Kuasa hukum OSO, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, pihaknya masih menanti surat resmi dari KPU soal tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) dan PTUN. Yusril mengaku akan menelaah surat KPU itu terlebih dulu. "Belum bisa dikomentari sebelum keputusannya ada," ujar Yusril.

Menurut Yusril, pernyataan KPU secara lisan belum bisa dijadikan pegangan. "Nanti saja kalau keputusannya sudah ditulis, saya akan telaah," ujarnya lagi.Polemik putusan MA, MK, dan PTUN terjadi sejak ada serangkaian putusan dari tiga lembaga peradilan tersebut terkait syarat pencalonan anggota DPD.

ed: agus raharjo







Original Post

Kuasa Hukum Nuril Terima Salinan Putusan MA

Media Cetak Republika Halaman 4
2018-12-5


Kuasa Hukum Nuril Terima Salinan Putusan MA

MATARAM - Tim kuasa hukum terpidana kasus UU ITE. Baiq Nuril Maknun, akhirnya menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA) pada Selasa U/12). Anggota tim kuasa hukum Baiq Nuril, Yan Mangandar Putra, mengatakan, salinan putusan akan menjadi dasar peninjauan kembali (PK).

"Tadi kami terima salinan putusannya sekitar pukul 11 00 WITA yang diantarkan oleh Juru-sita PN Mataram Abdul Wahab. Terkait materinya belum bisa kami komentari sekarang," ujar Yan, Selasa 14/12).

Yan mengaku belum dapat memastikan ekspos eksaminasi akan dilakukan karena baru menerima salinan putusan. "Belum bisa dipastikan kapan

ekspos eksammasinya. Tim hukum berharap eksaminasinya ada yang jadi sebelum kami ajukan memori PK," katanya.

Yan menyampaikan, tim kuasa hukum sedang mempersiapkan untuk segera mengajukan PK. "PK paling lama tiga pekan. Jadi, kami upayakan sebelumnya. Alurnya kami ajukan permohonan dan memori PK ke ketua Mahkamah Agung melalui ketua Pengadilan Negeri Mataram," kata dia. muhammad

nursyamsy

ed: agus raharjo







Original Post

Honorer Gugat PP P3K

Media Cetak Republika Halaman 5
2018-12-5


Honorer Gugat PP P3K

GUMANTI AWALIYAH

Isi PP tak banyak berbeda dengan sistem pegawai tidak tetap.

JAKARTA - Forum Honorer Kategori Dua Persatuan Guru Republik Indonesia (FHK2-PGRI) menggugat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ke Mahkamah Agung (MA). Aturan yang baru diteken Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu itu diminta untuk dicabut.

Pengurus Pusat FHK2-PGRI Riyanto Agung Subekti mengatakan, PP 49/2018 atau aturan honorer kontrak tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan sehingga PP ini secara tegas ditolak oleh Forum Honorer K2. PP ini, kata dia, memiliki tenggat waktu pelaksanaan dua tahun sejak penetapan. Artinya, pelaksanaannya baru bisa dilakukan dua tahun mendatang.

"Seleksi P3K juga dilakukan sebagaimana seleksi pegawai baru, tidak perhatikan masa kerja sebelumnya. PP yang membuat resah. Honorer nasibnya semakin susah," kata Riyanto kepada Republika, Selasa (4/12).

Dia melanjutkan, penerapan masa kontrak bagi P3Kjuga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Perburuhan. Sebab, masa kontrak kerja hanya maksimal dua kali satu tahun sebelum diangkat sebagai pegawai tetap. Sedangkan, masa kontrak P3K minimal satu tahun atau maksimal lima tahun untuk satu periode kontrak.

Pada puncak peringatan Hari Guru Nasional dan HUTke-73 PGRI di Pakan-sari, Kabupaten Bogor, Sabtu (1/12), Presiden Jokowi.mengumumkan telah menerbitkan PP 49/2018 tentang Manajemen P3K. Pengangkatan P3K menjadi peluang bagi guru honorer yang berusia di atas 35 tahun untuk mendapatkan kesejahteraan layaknya guru PNS.

Kuasa hukum FHK2-PGRI, Andi Asrun, mengatakan; gugatan dilayangkan karena guru honorer merasa kecewa bahwa aturan yang diterbitkan tidak secara khusus mengatur guru tidak tetap (GTT) dan tenaga kependidikan honorer, tetapi hanya untuk umumnya calon pegawai honorer. Dalam PP 49/2018 juga tidak

ada ukuran batasan seleksi bagi jabatan untuk guru.

Pada pasal 10 disebutkan bahwa pengadaan P3K akan dilakukan secara nasional. Hal itu dinilai bertolak belakang dan tidak efektif karena sesungguhnya peta kebutuhan tenaga guru dan kependidikan sudah jelas, termasuk jumlah kebutuhan dan wilayan tempatnya.

Menurut Andi, ada beberapa pasal dalam PP 49/2018 yang tidak memberikan kepastian hukum. Misalnya, di pasal 37 tentang masa kena tidak dijelaskan berapa kaliperpanjangan masa kerja P3K. Lalu, menurut pasal 57, pemutusan hubungan kerja bisa terjadi akibat perampingan organisasi bagi profesi pendidik atau tenaga kependidikan.

"Terus bagaimana melaksanakan pasal 60 terkait penilaian kinerja guru karena kepala sekolah yang bisa menilai kinerja guru dan tenaga kependidikan sehingga PP ini menimbulkan ketidakpastian hukum," ujar dia.

Ikatan Guru Indonesia (IGI) juga menilai PP 49/2018 ini tidak memberikan kejelasan nasib bagi para guru honorer. Bahkan, isi dari PP secara substansi hanya memindahkan tanda tangan bupati/wali kota atau gubernur kepada menteri. "Dan isi PP juga tak banyak berbeda dengan sistem pegawai tidak tetap (PTT) atau honorer selama ini," kata Ketua Umum IGI Muhammad Ramli menegaskan kepada Republika.

Selain itu, lanjut dia, dalam PP itu masalah penggajian juga tidak jelas, apakah dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Di sisi lain, seleksi calon P3K juga dinilai ketat dan memberatkan para honorer, khususnya guru. Sebab, dalam PP tersebut, guru diwajibkan memiliki sertifikat profesi, padahal saat ini tak banyak guru honorer yang sudah bersertifikat profesi.

"Padahal, sesungguhnya pemerintah mampu dan bisa mencukupkan guru di seluruh sekolah negeri di seluruh Indonesia dengan status PNS," kata dia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy sebelumnya mengatakan, perekrutan P3K atau honorer kontrak ini akan memprioritaskan para honorer yang berusia di atas 35 tahun atau yang telah lama mengabdi. Perekrutan P3K tetap akan memperhitungkan masa kerja para honorer. T3K diprioritaskan untuk mereka yang di atas 35 tahun, yang sudah mengabdi, tapi tidak menutup peluang untuk yang lain," kata dia.

ed: mas alamil huda







Original Post

Korupsi Bukan karena Rendahnya Gaji

Media Cetak Republika Halaman 17
2018-12-5


Korupsi Bukan karena Rendahnya Gaji

DIAN FATH RISALAH

PenelitiPukatUGM Zaenur Rohman menilai, membudayanya praktik jual beli perkara lantaran upaya reformasi di MA belum berhasil. Padahal, sudah ada peningkatan penghasilan hakim melalui kenaikan tunjangan yang cukup tinggi. Artinya, korupsi yang terjadi bukan disebabkan gaji rendah.

Sehingga, pemberantasan

mafia hukum di pengadilan perlu dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, keteladanan dari pimpinan tertinggi MA. Kedua, perlu dibuat whistle blowing system untuk memberikan kesempatan kepada pelapor menyampaikan pelanggaran yang terjadi di lingkungan kerjanya. Ketiga, peningkatan pengawasan melalui zero tolerance atas segala bentuk pelanggaran.

Dan keempat perbaikan

tunjangan bagi panitera agar tidak terlalu jauh kesenjang-annya dengan hakim," ujar dia kepada Republika, Senin (3/12).

Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus mengatakan, terhadap aparat PN Jakarta Selatan adalah kejadian berulang. Ia menilai, kondisi itu mengharuskan adanya koreksi ulang dalam pola pembinaan hakim. "Ini menyedihkan dan perlu ada koreksi ulang tentang pola pembinaan hakim karena ini

terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama." kata Jaja.

Sepanjang KPK berdiri, tercatat 20 hakim sudah diamankan oleh KPK dalam OTT. Berdasarkan catatan KY, 10 dari 20 hakim yang terjerat OTT oleh KPK pada 2005-2018 merupakan hakim ad hoc Tipikor. "KY sendiri siap berdiskusi dengan Mahkamah Agung untuk mencari solusi dalam permasalahan in1 1 " ujar Jaja.

antara ed mas alami! huda







Original Post

Menanti Keseriusan MA Berbenah

Media Cetak Republika Halaman 17
2018-12-5


Menanti Keseriusan MA Berbenah

DIAN FATH RISALAH RONGGO ASTUNGKORO

Peran KY sebagai lembaga pengawas MA tampak makin lemah.

Dua hakim dan satu panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah daftar panjang para pengadil meja hijau yang terjerat kasus korupsi. Tangkap tangan yang terjadi pada pekan lalu itu kian mencoreng wajah peradilan.

Terjadinya suap-menyuap pada lembaga peradilan selalu menjadi diskursus panjang yang seolah tak menemu akar persoalan. Mulai dari kesejahteraan, integritas, hingga sistem yang dinilai lemah dari aspek pengawasan maupun pencegahan secara umum. Yang menjadi pertanyaan publik saat ini adalah sejauh mana keseriusan lembaga peradilan membenahi diri dengan banyaknya hakim yang diciduk KPK.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai, berulangnya hakim tertangkap tangan oleh KPK menunjukkan tidak adanya perbaikan mendasar di Mahkamah Agung (MA). "Problem soal integritas dan pengawasan yang masih lemah. NLA ini kan seperti mendorong truk mogok, sulit sekali diperbaiki MA. Padahal, peran MA tinggi, pertanyaannya MA belum serius-serius amat untuk hal itu," ujar Zainal saat dihubungi Republika, Senin (3/12). Masalahnya, kata dia, adalah praktik di tubuh MA sendiri. Mau tak mau, kata dia, dua hal yang harus didorong adalah memperbaiki integritas dan seleksi hakim, seleksi mutasi hingga pembinaan. Pada saat yang sama, pengawasan terhadap hakim juga harus ditingkatkan. Semua itu harus bekerja secara paralel agar pembenahan bisa dilakukan secara menyeluruh.

Selain itu, kata dia, peran Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas MA juga tampak makin lemah. "KY juga harus melakukan pengawasan. Saya lihat belakangan KY lemah betul. Kapasitas daya genjotnya juga lemah," ujar dia. Pada akhir November, KPK menetapkan lima orang tersangka dari hasil operasi tangkap tangan (OTT). Di antara yang diduga sebagai penerima suap yakni Iswahyu Widodo, hakim PN Jakarta Selatan (ketua majelis hakim); Irwan, hakim PN Jakarta Selatan; dan Muhammad Ramadhan, panitera penggati PN Jakarta Timur. Sementara pihak yang diduga sebagai pemberi adalah Arif Fitrawan, advokat; dan Martin Silitonga, pihak wasta yang saat ini sedang dalam penahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran pidana umum.

Dua hakim dan panitera tersebut diduga menerima suap ratusan ribu dolar Singapura dari advokat Arif Fitrawan dan Martin P Silitonga. Diduga, pemberian suap itu terkait dengan penanganan perkara perdata di PN Jakarta Selatan dengan penggugat Isrulah Achmad dan tergugat Williem JV Dongen dan turut tergugat PT Asia Pacific Mining Resources. Gugatan perdata ini terkait pembatalan perjanjian akuisisi PT Citra Lampia Mandiri (CLM) oleh PT APMR di PN Jakarta Selatan.

Gugatan ini didaftarkan pada 26 Maret 2018.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, teridentifikasi kode sandi "ngopi" yang digunakan dalam percakapan kasus suap ini. Sandi "ngopi" yakni rencana bertemu, dengan adanya uang yang sudah disepakati. "MR (Muhammad Ramadhan) sampaikan agar dibantu. Hakim tanyakan ke MR, bagaimana jadi ngopi tidak, artinya hakim tanya uang sudah ada apa belum," kata Alex.

Arif Fitrawan, kata dia, diduga menitipkan uang 47 ribu dolar Singapura atau setara Rp 500 juta ke Muhammad Ramadhan untuk diserahkan kepada majelis hakim. Diduga, sebelumnya majelis hakim juga telah menerima uang Rp 150 juta dari Arif Fitawan melalui Muhammad Ramadhan untuk memengaruhi putusan sela.

Atas perbuatan tersebut, pihak yang diduga penerima suap disangkakan dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-i KUHP.

Sementara, para pihak yang diduga pemberi suap disangkakan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001.70 Pasal 55 ayat (1) ke-i KUHP.

"KPK terus mengingatkan agar seluruh pihak, khususnya aparat penegak hukum untuk

terus menjaga integritas dan tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan memperjualbelikan putusan," kata Alex.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah mengatakan, dua hakim yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK telah diberhentikan sementara hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah itu, barulah kemudian ketiganya dapat diberhentikan secara tetap.

Menurut Abdullah, yang berhak mengangkat dan menghentikan hakim adalah presiden. Karena itu, setelah putusan atas kasus yang sedang berjalan tersebut diucapkan dan berkekuatan hukum tetap, barulah MA membuat surat rekomendasi pemberhentian terhadap mereka kepada presiden.

Selain itu, panitera pengganti yang turut ditetapkan tersangka oleh KPK juga diberhentikan sementara. "Hari ini, MA mengambil tindakan, memberhentikan kedua hakim Jakarta Selatan dengan status pemberhentian sementara," ujar juru bicara MA, Suhadi. Dia menjelaskan, surat keputusan pemberhentian sementara terhadap kedua hakim tersebut ditandatangani oleh Ketua MA Republik Indonesia.

Ketua PN Jakarta Selatan Arifin dan Ketua PN Jakarta Timur Sumino juga akan dievaluasi oleh Badan Pengawas (Bawas) MA. Jika hasil evaluasi menunjukkan mereka kurang melakukan pengawasan dan pembinaan, mereka dapat dikenakan sanksi.

Suhadi mengatakan, pimpinan pengadilan

memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para anggotanya. "Kalau sudah optimal dilakukan upaya tersebut tapi mereka masih lakukan maka atasannya bisa lepas dari sanksi. Tapi kalau dia kurang melakukan pengawasan dan pembinaan, dia bisa kena sanksi," kata dia.

Menurut Suhadi, pimpinan PN Jakarta Selatan baru menjabat kurang lebih tiga bulan ke belakang. Menurut kabar yang ia terima, pada sore hari dilakukan OTT, Arifin sudah memanggil para hakim yang memegang perkara yang berpotensi menjadi perhatian publik. Arifin bertanya kepada hakim-hakim itu soal ada atau tidaknya kendala.

"Termasuk dua orang ini bilang tidak ada masalah. Memang pas ditangkap bukan pas mereka take and gift uang, (tapi) langsung di kosnya. Jadi, mungkin punya korelasi, di PN Jakarta Timur mungkin menyebut kedua hakim tersebut," katanya.

ed mas alamil huda







Original Post

Tiga Hakim Diadukan ke MA

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-12-5


Tiga Hakim Diadukan ke MA

PERILAKU TIDAK ETIS

JAKARTA - Tiga hakim Pengadilan Negeri Martapura diadukan ke Mahkamah Agung karena dinilai bersikap tidak etis dan mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai Rp60 miliar.

Agung Mattauch, kuasa hukum PT Bangun Banua Kalimantan Selatan, mengatakan bahwa dalam persidangan, pihaknya menjumpai banyak keganjilan sehingga mengadukan ketiga hakim itu ke MA

"Melihat keganjilan jalannya persidangan, bahkan kuasa hukum sempat walk out sebagai bentuk protes kepada sikap majelis hakim. Semua keganjilan dan keanehan itu kami laporkan ke MA," katanya, Selasa (4/12).

Dia berharap agar MA segera menindaklanjuti laporan pengajuan tersebut dan memeriksa ketiga hakim yang dilaporkan, yakni Anna Muzaanah, Gesang Yoga Madyasto, dan Artika Asmal.

Perkara dengan nomor register 38/Pdt.G/2017/ PN.Mtp ini bermula ketika badan usaha milik daerah (BUMD) Kalimantan Selatan itu membeli tanah seluas 20.000 m2 secara resmi melalui proyek nasional dengan membentuk Tim Operasional Pembebasan Tanah Tahun 1991, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

Tim Operasional Pembebasan Tanah itu, kata Agung, terdiri dari BPN Kabupaten Banjar sebagai Ketua Panitia, dengan beranggotakan Direktorat Agraria, Camat Gambut, dan Lurah Gambut serta pemerintah daerah setempat. Untuk itu, Bangun Banua Kalimantan Selatan (BBKS) mendapatkan SHM No. 59.

Dia melanjutkan, setelah BBKS menguasai fisik tanah selama 26 tahun, tiba-tiba pada 2017 tanah tersebut diklaim kepemilikannya oleh seorang warga bernama Anna TKsula dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Majelis hakim, yang terdiri dari Anna Muzayyanah (ketua), Gesang Yoga Madyasto (anggota), dan Artika Asmal (anggota) kemudian memutuskan SHM No. 59 yang dikuasai oleh BBKS tidak sah karena belum dibaliknamakan setelah dibeli melalui Tim Operasional Pembebasan Tanah Tahun 1991.

"Pertimbangan hukum ini aneh karena belum dibaliknamakan. SHM No. 59 yang dibeli bukan berarti sertifikat itu kemudian tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum," kata Agung.

Untuk mempertahankan aset Pemda Kalsel senilai Rp60 miliar ini, lanjutnya, BBKS sudah meminta bantuan dari Kejaksaan Tinggi Kalsel, sebagai kuasa hukum di persidangan. Akan tetapi dalam putusan, majelis hakim menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan milik penggugat.

"Sebelum putusan pun sudah beredar kabar bahwa kami akan dikalahkan. Kami memang sudah mengajukan banding atas putusan tersebut," ujarnya.

WAKTU PELAPORAN

Sementara itu, Juru Bicara MA Abdullah mengaku belum mengetahui secara persis laporan yang dilayangkan pada Selasa (4/12) siang tersebut.

Akan tetapi, menurutnya, pelaporan terhadap etika hakim telah diatur dalam Peraturan MA No. 9/2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan.

Menurutnya, sesuai dengan aturan itu pihak yang merasa dirugikan bisa saja melaporkan perilaku etik hakim sesaat setiap saat, tanpa harus menunggu putusan persidangan yang ditangani para hakim itu.

Tidak perlu tunggu putusan. Bisa melaporkan kapan saja," ungkapnya.

Namun demikian, lanjutnya, jika yang dipersoalkan oleh para pihak ada putusan hakim, maka prosedur yang ditempuh adalah melakukan upaya banding pada pengadilan tingkat banding.

Selanjutnya, jika putusan tersebut dianggap belum sesuai, maka para pihak dapat mengajukan upaya kasasi bahkan pengajuan kembali pada

MA.

(M.G. Novi arizal Fernandez)







Original Post

Tommy Sebut Bukan Pemilik Granadi

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-12-5


Tommy Sebut Bukan Pemilik Granadi

SITA ASET YAYASAN SUPERSEMAR

JAKARTA - Pemilik kelompok bisnis Humpuss Group, Hutomo Mandala Putra tidak mau disangkutpautkan dengan permasalahan hukum Yayasan Beasiswa Supersemar yang kini tengah ditangani Kejaksaan Agung.

Sikap itu sebagai bentuk penolakan atas upaya Kejaksaan Agung melakukan sita aset Gedung Granadi yang disebut oleh Kejagung sebagai aset milik Yayasan Beasiswa Supersemar.

Kuasa Hukum Hutomo Mandala Putra, Erwin Kallo mengungkapkan bahwa pernyataan Kejaksaan Agung (Kejagung) agar kliennya menyerahkan Gedung Granadi sebagai salah satu aset milik Yayasan Beasiswa Supersemar dinilai tidak tepat.

Menurutnya, Gedung Granadi bukan milik Yayasan Beasiswa Supersemar maupun Tbrnmy Soeharto, tetapi milik PT Graha Dana Abadi (Granadi). Dalam dokumen perjanjian sewa menyewa antara Granadi dan Humpuss disebut Direktur Utama Granadi bernama l.G.N Suweden, mantan ajudan pribadi Presiden ke-2 RI, Soeharto.

"Jadi perlu kami tegaskan bahwa pernyataan agar Bapak Hutomo Mandala Putra tunduk pada hasil putusan dan menyerahkan Gedung Granadi sebagai salah satu objek sita itu tidak benar. Klien kami sama sekali tidak berkaitan dengan pemasalahan hukum sita-menyita," tutur Erwin, Selasa (4/12).

Menurut Erwin, Tommy Soeharto melalui PT Humpuss hanya menyewa di lantai ke-9 dengan luas 1.294 meter

persegi dan lantai ke-10 dengan luas 224 meter persegi. Sementara itu lantai lainnya, dijelaskan Erwin, digunakan oleh perusahaan lain.

"Kami hanya terikat perjanjian sewa-menyewa saja dengan PT Granadi. Sehingga sangat tidak mungkin klien kami menyerahkan apa yang bukan klien kami miliki," katanya.

Erwin menjelaskan bahwa Tommy Soeharto adalah sosok yang patuh terhadap segala putusan hukum yang ada. Dia juga memastikan bahwa kliennya tidak akan menghambat segala proses hukum yang tengah berjalan di instansi penegak hukum mana pun.

Sebelumnya, Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntur mengatakan gedung Granadi dilakukan sita oleh negara dalam rangka menjalankan putusan dari Mahkamah Agung atas gugatan Kejagung terhadap Yayasan Supersemar.

Dia menjelaskan bahwa Yayasan Supersemar tersebut digugat Kejaksaan Agung secara perdata pada 2007 atas dugaan penyelewengan dana beasiswa pada berbagai tingkatan sekolah yang tidak sesuai.

Menurutnya, tim eksekutor saat ini masih menunggu hasil penilaian aset Gedung Granadi tersebut dari tim Appraisal Independen yang ditunjuk, hingga kini, dari Rp4,4 triliun yang harus dibayarkan oleh Yayasan Supersemar kepada negara, baru Rp243 miliar nilai aset yang berhasil disita oleh negara.

(Sholahuddin Al Ayubbi)







Original Post

Maju atau Mundur OesmamSapta?

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-12-5


Maju atau Mundur OesmamSapta?

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum menyodorkan syarat kepada Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang agar tetap bisa maju sebagai calon

anggota Dewan Perwakilan Daerah. Jika maju sebagai calon anggota DPD, Oesman Sapta harus mundur sebagai ketua umum.

Jeffry P. Prakoso John A. Oktaveri

Syarat yang disodorkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) didasarkan atas berbagai pertimbangan dan masukan dari para ahli konstitusi dan ketatanegaraan. Saat pertemuan, KPU diminta mengambil keputusan yang paling dekat dengan konstitusi.

Selain itu, KPU juga sudah membuat kesepakatan terkait hasil tiga putusan pengadilan dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait jabatan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang agar bisa jadi calon senator melalui rapat pleno yang dihadiri seluruh pimpinan.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan bahwa Oesman Sapta tetap bisa menjadi calon anggota DPD pada Pemilihan Anggota DPD pada 2019 dengan ketentuan mundur dari jabatan ketua umum parpol.

""tetap, tetap. Kan putusan MK [Mahkamah Konstitusi] harus saya jalankan. Jadi tetap harus undur diri," kata Arief saat ditemui di ruangannya, Selasa (4/12).

Arief menjelaskan bahwa hasil rapat pleno harus dirumuskan dulu konsep dasarnya dan ditelurkan melalui surat keputusan untuk selanjutnya dikirimkan ke Oesman Sapta.

Dia menambahkan, pada dasarnya putusan tiga lembaga tersebut sepakat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak boleh berasal dari pengurus partai. Peraturan. KPU No. 26/2018 Pasal 60A terkait turunan regulasi tersebut juga tidak dipertentangkan.

Akan tetapi, Mahkamah Agung (MA) memberi syarat soal waktu karena penerbitan PKPU sudah tidak lagi dalam masa pencalonan sehingga baru bisa diterapkan pada 2024.

Ditambah lagi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara meminta membatalkan surat keputusan nomor 1130 yang juga menurut kuasa hukum OSO baru diumumkan di luar masa pencalonan serta KPU harus membuat surat baru untuk memasukkannya ke dalam caleg DPD.

"KPU akan jalankan dengan ketentuan satu, dua, tiga. Kalau saya tidak membuka ruang untuk dimasukan berani saya tidak jalankan," ucapnya.

Arief menuturkan bahwa detail persyaratan agar Oesman bisa maju sebagai Caleg DPD akan dirumuskan dalam surat tersebut dengan dasar hukum yang kuat agar tidak dipertentangkan lagi.

Drama pencalonan anggota DPD Oesman Sapta memang cukup pelik. Senator asal Kalimantan Barat itu tercatat sebagai Ketua

Umum DPP Partai Hanura, salah satu partai pengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko-Widodo-Maruf Amin. Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin dengan tegas berpendapat putusan MK bersifat final dan mengikat. Sebagai putusan yang setara dengan undang-undang, lanjutnya, putusan MA maupun

PTUN dan KPU tidak boleh berlawanan dengan putusan MK. "Putusan MK seharusnya tidak bisa diubah kecuali melalui perubahan konstitusi itu sendiri oleh MPR," ujar Irman. Artinya, OSO tidak punya tiket untuk ikut Pileg 2019 karena menjabat sebagi ketua umum parpol.

KPU sebelumnya membuat peraturan yang tertuang dalam PKPU No. 26/2018 yang melarang pengurus partai jadi

senator. Ini mengacu pada putusan MK No. 3O/PUU-XVI/2O18 tertanggal 23 Juli lalu menyatakan bahwa pengurus partai politik dilarang menjadi anggota DPD.

Tidak terima, Oesman melalukan uji materi terkait norma pencalonan anggota DPD ke MA dan telah dikabulkan sebagian. Kemudian, dalam Putusan No. 65 P/HUM/2018, MA membatalkan pemberlakuan Pasal 60A PKPU No. 26/2018

Tidak hanya sampai di situ, OSO menggugat PKPU di PTUN dan menang lagi. Majelis hakim beralasan putusan MK di tengah tahapan pencalonan pemilu harus berlaku prospektif atau tidak boleh berlaku surut, sehingga baru dapat berlaku di pemilu selanjutnya.

Jeffry P Prakoso/John A Oktaveri







Original Post

Ruang Kerja Bupati Jepara Digeledah KPK

Media Cetak Media Indonesia Halaman 11
2018-12-5


Ruang Kerja Bupati Jepara Digeledah KPK

Bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia, masih marak dijumpai kasus-kasus korupsi di Tanah Air yang melibatkan penyelenggara negara dan pengusaha.

Akhmad Safuan

ochmodsafuon@medioindonesio.com

RUANG kerja dan rumah dinas Bupati Jepara, Jawa Tengah, Ahmad Marzuqi digeledah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin. Diduga, penggeledahan terkait dengan penyuapan hakim dalam sidang praperadilan kasus bantuan politik 2011-2013 sebesar Rp79 juta.

Pada penggerebekan itu, sejumlah petugas dari KPK menggunakan sebuah mini-

bus warna hitam dan dikawal petugas kepolisian bersenjata lengkap melaksanakan tugas mereka. Setelah 2 jam menggeledah, petugas tampak terburu-buru keluar ruangan dengan membawa sejumlah berkas yang dimasukkan ke koper dan kardus. Koper dan kardus itu kemudian dipindahkan ke dalam mobil lalu mereka keluar dari halaman Kantor Kabupaten Jepara.

Bupati Jepara Ahmad Marzuki mengatakan dari ruang kerjanya tim KPK membawa sejumlah berkas laporan dari organisasi perangkat daerah (OPD) berikut salinan putusan pengangkatan bupati. "Saya diduga menyuap hakim saat praperadilan yang dimenangkan dalam kasus korupsi banpol PPP 2011-2013 lalu," katanya.

Kasus korupsi dana banpol itu bergulir pada 2016. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, terdakwa Bendahara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jepara Zainal Abidin divonis 15 bulan penjara dan denda Rp50 juta, sedangkan Wakil Bendahara Sodiq Priyono divonis 1

tahun penjara.

Setelah melakukan serangkaian penyidikan. Kejati Jateng menetapkan Bupati Jepara tersebut sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan sprint nomor 04/Fd. 1/04/2016 pada 16 April 2016 yang kemudian keluar SP3 Nomor PRINT/565/0.3/ Fd.1/04/2017 tertanggal 6 April 2017.

Namun, PN Semarang membatalkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Kejari Jawa Tengah tersebut karena oleh hakim Puji Widodo dinilai bertentangan dengan Surat Perintah Jaksa Agung Nomor Per-039/A/ JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus dan SP3 yang keluar tidak melalui proses ekspos.

Atas putusan tersebut. Bupati Jepara mengajukan praperadilan dan hakim tunggal Lasito menyatakan penetapan tersangka terhadap Achmad Marzuqi tidak sah.

Korupsi pimpinan dewan

Masih maraknya praktik korupsi di lembaga negara

menjadi perhatian serius pemerintah. Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan, kemarin, juga menahan mantan ketua, wakil ketua dua orang, dan Sekretaris DPRD Enrekang terkait dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi peningkatan kapasitas pimpinan dewan.

Mereka yang ditahan ialah mantan Ketua DPRD Enrekang Banteng Kadang, Wakil Ketua 1 DPRD Enrekang Arfan Reng-gong. Wakil Ketua II DPRD Enrekang Mustiar Rahim Abas Mustiar dan Sekretaris DPRD Kabupaten Enrekang Sang-kala.

Kasus penyalahgunaan anggaran 2015 dan 2016 itu telah menyeret tujuh tersangka, termasuk empat orang yang ditahan terakhir. Sebelumnya, ada tiga lainnya, yaitu penyelenggara proyek Gunawan, Nawir, dan Nurul Hasmi. Hasil audit BPKP Sulsel menemukan adanya kerugian negara dalam kegiatan senilai Rp855.095.650 dari total anggaran kegiatan yang digunakan sebesar Rp3,6 miliar. (LN/RZ/N-1)

Akhmad Safuan







Original Post

Bupati Jepara Diduga Suap Hakim PN Semarang

Media Cetak Jawa Pos Halaman 1
2018-12-5


Bupati Jepara Diduga Suap Hakim PN Semarang

JEPARA KPK mengendus aroma suap di Jepara. Kemarin tim KPK menggeledah dua ruangan yang biasa ditempati Bupati Jepara Ahmad

Marzuqi. Yakni, ruang kerja di gedung Setda Jepara dan kamar tidur bupati di rumah dinas belakang Pendapa Kabupaten Jepara.

Dalam pemeriksaan selama dua jam itu, petugas KPK dibagi menjadi dua tim. Pantauan Jawa Pos Radar Kudus, uga polisi berompi

dengan membawa senjata laras panjang berjaga di depan kantor Setda Jepara

Sekitar pukul 11.30 satu orang yang mengenakan rompi bertulisan KPK keluar dari rumah dinas. Dia membawa beberapa lembar kertas. Setengah jam kemudian petugas KPK yang berada di rumah dinas maupun ruang kerja bupati keluar. Namun, rompi KPK tidak dipakai lagi. Beberapa koper dibawa petugas.

Sekitar pukul 13.30 Marzuqi memberikan klarifikasi soal kedatangan KPK. Dia mengakui bahwa petugas KPK membawa sejumlah berkas laporan dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan salinan surat keputusan (SK) pengangkatan bupati. Selain itu, Marzuqi dimintai keterangan oleh dua petugas KPK selama dua jam. "Tadi (kemarin, Red) yang digeledah ruang kerja dan kamar. Laci juga diperiksa. Tapi, isinya apa, wong hanya kertas laporan kegiatan dinas," ujar Marzuqi di rumah dinas kemarin.

Marzuqi menjelaskan, kedatangan petugas KPK terkait dengan perkara praperadilan kasus penyelewengan dana bantuan politik (banpol) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 2011 hingga 2013. Kasus itu bermula dari dugaan penyelewengan dana banpol

kepada DPC PPP Kabupaten Jepara dari APBD Jepara 2011-2012 sebesar Rp 149 juta.

Dana itu diketahui diselewengkan untuk tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp 30 juta. Kemudian, Rp 23 juta digunakan untuk keperluan pribadi bendahara partai dan Rp 21 juta lagi untuk tambahan THR bagi pengurus DPC PPP Jepara. Dua pengurus PPP telah divonis. Salah satunya adalah Bendahara DPC PPP Jepara Zainal Abidin. Dia dihukum 16 bulan penjara. Seorang lagi Wakil Bendahara Sodik. Dia dijatuhi vonis 12 bulan penjara.

Dalam kasus tersebut, Marzuqi sebagai ketua DPC PPP Jepara juga dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) pada 2016. Saat itu setahun sebelum pilbup Jepara. Proses hukum terus bergulir. Sampai akhirnya pada 2017 Marzuqi memenangi pilbup. Dia menjabat lagi sebagai bupati untuk periode kedua. Saat itu proses hukum di kejaksaan masih berjalan. Mendekati pelantikan bupati, kejati mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas kasus yang mendera Marzuqi.

Namun, setelah SP3 dari Kejati Jateng terbit kasus itu diprapera-dilankan. Marzuqi kalah dan kem-

bali menyandang status tersangka. Karena status tersebut, dia mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Hakim PN Semarang Lasito mengabulkan gugatan tersebut "Kemenangan praperadilan yang saya ajukan ke PN Semarang, diduga ada (penyuapan, Red) sehingga saya dilaporkan ke KPK," kata MarzuqL

Dia tidak menduga bahwa kasus itu berbuntut panjang. Apalagi, tim dari KPK sampai datang, lalu menggeledah ruang kerja dan rumah dinasnya. "Saya diduga menyuap, ada main dengan hakim. Padahal, saya bertemu hakimnya saja tidak pernah. Kenal saja tidak," ucap Marzuqi.

Ditambahkan, kasus tersebut dilaporkan ke KPK pada 2017. Sejak dilaporkan, Marzuqi sudah dua kali dipanggil KPK. Namun, dia tidak pernah hadir. "Pertama (tak hadir. Red), karena saya sakit Kedua, karena ada kepentingan lain," ujarnya.

Sementara itu. Ketua KPK Agus Rahardjo saat dimintai konfirmasi kemarin membenarkan penggeledahan di Jepara. Namun, dia mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan operasi tangkap tangan (OTT), melainkan pemeriksaan dan penggeledahan.

(war/lin/tyo/cl 1 /oni)







Original Post

Tetap Syaratkan OSO Mundur dari Hanura

Media Cetak Jawa Pos Halaman 2
2018-12-5


Tetap Syaratkan OSO Mundur dari Hanura

KPU Utamakan Putusan Mahkamah Konstitusi

IAKARTA Tindak lanjut Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas putusan-putusan hukum terkait pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai senator hingga kemarin (4/12) belum diumumkan. Padahal, hari ini tepat tiga pekan setelah PTUN memenangkan gugatan OSO dan memerintahkan KPU mencantumkan namanya di daftar calon tetap (DCT).

Ketua KPU Arief Budiman menyatakan, pihaknya bukan sengaja menunda tindak lanjut Dia beralasan KPU berhati-hati dalam mengambil putusan soal OSO. Putusan kali ini bagi KPU tergolong strategis. "Ini bisa memengaruhi banyak hal pada hukum tata negara kita," tuturnya

di KPU kemarin (4/12).

Karena itu, KPU hingga Senin (3/12) lalu masih menerima masukan dari sejumlah pihak. Termasuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan. Malamnya KPU langsung menggelar rapat pleno. "Tadi malam (Senin) kami sudah membuat putusan. Sekarang putusan itu sedang kami rumuskan dalam bentuk surat. Semacam surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan," lanjut mantan komisioner KPU Jatim tersebut.

Saat ditanya apa putusannya, Arief menolak menjabarkan lebih lanjut Namun, pada prinsipnya, putusan MK tetap diutamakan untuk dieksekusi "Kan putusan MK harus saya jalankan. Jadi, (OSO) tetap harus undur diri (dari ke-

pengurusan parpol. Red)," ucapnya.

Apakah pengunduran diri tersebut harus dilakukan segera atau setelah terpilih sebagai anggota DPD, alumnus SMAN 9 Surabaya itu enggan menjawab. Dia hanya mengatakan, ketentuan tersebut akan dicantumkan dalam surat yang sedang disusun redaksinya itu.

Dalam rapat pleno Senin malam, KPU sudah berhasil mengambil putusan soal cara menjalankan tiga jenis putusan pengadilan tentang OSO (MK, MA, dan PTUN) yang berbeda satu sama lain. Dia berjanji segera merilis detail isi suratnya bila telah selesai dirumuskan tim hukum. Bila disampaikan langsung secara lisan, Arief khawatir timbul penafsiran yang bermacam-macam.

Hingga saat ini KPU belum mencabut SK penetapan DCT anggota DPD Pemilu

2019. Nama OSO masih belum masuk DCT anggota DPD dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Barat. Meskipun putusan PTUN sebenarnya wajib dilaksanakan dalam waktu tiga hari.

Sebagaimana diberitakan, PTUN memenangkan gugatan OSO dalam sengketa pencalonan anggota DPD. KPU diperintah mencabut SK DCT yang lama dan membuat SK baru dengan mencantumkan nama ketua umum Partai Hanura itu di dalamnya. Namun, pelaksanaannya terbentur putusan MK yang menyatakan bahwa sejak Pemilu 2019 calon anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus parpol.

MK bahkan memberikan petunjuk kepada KPU bagaimana menjalankan putusan itu. Yakni, calon senator yang merupakan pengurus parpol tetap bisa melanjutkan pencalonannya

dengan satu syarat. Yaitu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pengurus parpol, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sementara itu, dukungan terhadap KPU untuk mengutamakan putusan MK terus mengalir. Saat menerima sejumlah budayawan di KPU kemarin, Arief dan para komisioner didorong untuk mengikuti saran Mahfud MD dan Bagir Manan. "Sejujurnya saja, anggota DPD itu nggak boleh partisan," ujar budayawan Radhar Panca Dahana.

Kalangan partisan, lanjut Radhar, sudah cukup difasilitasi di DPR dengan jumlah yang lebih besar. "Secara kebudayaan, kalau parlementaria itu semua diisi orang partisan, dirampok negara ini (nanti)," lanjutnya. Dia tidak ingin partai politik malah merampok Indonesia.

(byu/c9/fat)







Original Post

Diduga Ada Korupsi Dana Kemah, Polisi Akan Panggil Bendahara Kemenpora

Media Online LIPUTAN 6
2018-12-05


Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro akan memeriksa pihak Kemenpora RI dalam kasus dugaan penyelewengan dana Kemah Pemuda Indonesia. Pemanggilan pemeriksaan dilakukan pada Kamis 6 Desember 2018 mendatang.

"Kamis (memanggil) pejabat pembuat komitmen (PPK) dan bendahara Kemenpora RI," kata Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendarwan saat dihubungi, Selasa 4 Desember 2018.

Menurut Bhakti, pemanggilan ini untuk mengklarifikasi seputar laporan pertanggjawaban (LPJ) dana kemah yang digelar pada 2017 lalu.

"Kalau Kemenpora intinya hanya menuangkan hasil penyelidikan kemarin ke berita acara penyidikan dan melakukan verifikasi terkait dengan keabsahan dokumen pertanggungjawaban yang diberikan PP Pemuda Muhammadiyah. Artinya, kami ingin tahu apakah benar dokumen yang ada di kami saat ini adalah benar dokumen pertanggungjawaban Pemuda Muhamadiyah," bebernya.

Aroma Korupsi Seperti diketahui, Polda Metro Jaya menduga ada perbuatan melawan hukum pada kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia yang digelar di pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta pada Desember 2017. Polisi mencium aroma korupsi pada kegiatan yang diinisiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga itu.

Sejauh ini, polisi telah memeriksa Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia dari Pemuda Muhammadiyah Ahmad Fanani, Ketua Kegiatan dari GP Ansor Safaruddin, dan Abdul Latif dari Kemenpora.

Reporter Dana Kemah

Sumber Merdeka.com

Saksikan video pilihan di bawah ini Dahnil Anzar diperikasa Polda Metro Jaya terkait penyalahgunaan dana kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia.

https://www.liputan6.com/news/read/3799356/diduga-ada-korupsi-dana-kemah-polisi-akan-panggil-bendahara-kemenpora




Original Post

Ko Asun Divonis 2,5 Tahun

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 4
2018-12-5


Ko Asun Divonis 2,5 Tahun

Terbukti Menyuap Mantan Bupati Subang Imas Aryumningsih

BANDUNG, (PR).-

Puspa Sukrina alias Ko Asun,

divonis hukuman 2 tahun 6 bulan

penjara oleh majelis hakim

Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa

(4/12/2018).

Direktur Utama PT Pura Binaka Mandiri dan PT Alfa Sentra Property itu terbukti secara sah dan meyakinkan memberikan suap kepada mantan Bupati Subang Imas Aryumningsih untuk pengurusan izin di Kabupaten Subang.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 5 ayat satu (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 dan pasal 64 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan," ucap Ketua Majelis Hakim M

Razad saat membacakan putusannya.

Selain kurungan badan, Ko Asun juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 100 juta subsider 1 bulan kurungan.

Hukuman yang dijatuhkan hakim itu lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Sebelumnya, jaksa menuntut pengusaha besar di pantura itu dengan hukuman 3 tahun penjara, denda sebesar Rp 200 juta dengan subsider kurungan penjara selama tiga bulan.

Dalam pertimbangan putusannya, hakim mempertimbangkan mengenai hal yang memberatkan, yaitu terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Hal yang meringankan, terdakwa mengakui kesalahannya, sopan dalam persidangan, dan masih punya tanggungan keluarga.

Atas putusan tersebut, baik terdakwa maupun jaksa KPK menyatakan pikir-pikir.

Dalam amar putusan tersebut, hakim menyebutkan Puspa Sukrisna alias Ko Asun telah menyuap Bupati Subang saat itu, Imas Aryumningsih. Hakim menyatakan terdakwa melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut memberi sesuatu.

"Yakni berupa uang seluruhnya sejumlah Rp 1,25 miliar kepada penyelenggara negara," katanya.

Uang sebesar itu diberikan kepada Imas Aryumningsih (tervonis 6,5 tahun), Asep Santika (tervonis 5 tahun), dan Darta (tervonis 5 tahun) melalui Miftahudin yang telah divonis dua tahun dalam berkas tuntutan terpisah.

Hakim memerinci, uang senilai Rp 1,25 miliar tersebut digelontorkan dengan perincian kepada Asep Santika Rp 40 juta, Darta Rp 824 juta, kemudian kepada Imas Aryumningsih senilai Rp 300 juta, fasilitas kampanye,

dan uang tunai Rp 110 juta.

Padahal, patut diduga uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan mereka sebagai penyelenggara negara, yakni untuk meloloskan atau mengeluarkan izin prinsip dan izin lokasi PT Alfa Sentra Property di Kabupaten Subang.

Sidang mantan kalapas

Sidang perdana kasus dugaan grati-fikasi atau suap terhadap Kalapas Sukamiskin Wahid Husein dengan terdakwa Fahmi Darmawansyah dan Andi Rahmat atau yang berperan sebagai penyuap kemungkinan besar ditunda.

Humas PN Bandung Wasdi Permana mengatakan, sidang perdana untuk kasus dugaan gratifikasi terhadap Kalapas Sukamiskin dijadwalkan Rabu (5/12/2018). "Untuk ketua majelis yang menangani persidangan terdakwa Fahmi dan Andi, Pak Sudira tengah menjalani Bimtek di Medan," katanya.

(Yedi Supriadi)







Original Post

Skakmat Auditor BPK Pakai Rekaman CCTV

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-12-5


Skakmat Auditor BPK Pakai Rekaman CCTV

J AKSATakdir Suhan menganggap menjalankan tugas penuntutan di KPK penuh tantangan. Yang dihadapinya tokoh level nasional. Mereka cerdas. Pintar berkelit pula. Butuh putar otak buat membuktikan dakwaan.

Ia merasakan sulitnya menaklukkan pengacara kondang Fredrich Yunadi. Terdakwa kasus merintangi penyidikan e-KTP itu, selalu berusaha mengalihkan fokus ke luar konteks perkara.

Sikap Fredrich yang temperamental juga kerap memancing emosi. Beberapa kali dia menunjuk-nunjuk tim jaksa KPK. Hakim sampai memperingatkan supaya berlaku sopan.

"Menghadapi terdakwa yang mencoba ngeles perlu strategi yang halus. Di antaranya menampilkan file CCTV pemeriksaan (di KPK)," kata Takdir.

Strategi ini juga dipakai menghadapi Auditor Utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rochmadi Saptogiri. Terdakwa kasus suap pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Desa, Pengentasan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu, mengelak pernah menerima goody bag berisi uang.

Sementara, Ali Sadli, anak buah Rochmadi mengaku disuruh mengantar goody bag ke ruangan bosnya. Bukti perintah

lewat telepon ada. Rochmadi tetap ngeles.

Takdir pun mem-skakmat Rochmadi. Ia menampilkan rekaman CCTV Ali menjinjing goody bag motif batik. Mulai sejak menunggu naik lift hingga ke ruangan Rochmadi. Pejabat eselon I BPK itu tak berkutik.

Dengan dilayangkannya rekaman itu, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yakin Rochmadi telah menerima suap Rp240 juta. Dakwaan jaksa terbukti. Rochmadi akhirnya-divonis 7 tahun penjara.

Sejak bertugas di KPK empat tahun silam. Takdir belum pernah mendapat teror. Sebelum bergabung dengan lembaga antirasuah, lulusan S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia bertugas di Kejaksaan Negeri Maumere, Nusa Tenggara Tenggara selama 3 tahun.

Takdir lalu dipindah ke Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Baru bertugas empat bulan, ia mendaftar jadi jaksa KPK dan lolos seleksi. "Saya ingin ingin mengembangkan wawasan keilmuan dan pengalaman menangani perkara di level nasional," alasannya.

Menangani penuntutan perkara korupsi yang beragam, perlu sikap profesional. "Dituntut kesabaran juga," Takdir mengakhiri obrolan.

BYU







Original Post

Hakim Dikte Direktur PT PJBI Baca Isi BAP

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-12-5


Hakim Dikte Direktur PT PJBI Baca Isi BAP

Dua saksi dari kalangan PLN dianggap memberikan keterangan berbelit-belit. Hakim sampai perlu mendikte saksi membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di KPK.

PADA sidang kasus suap proyek PLTU Riau 1 di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin, hakim mencecar Dwi Hartono, Direktur Operasi PT Pembangkit Jawa Bali Investasi (PJBI) soal pertemuan di ruang Dirut PLN Sofyan Basyir.

Dwi menuturkan, dipanggil Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN, Supangat Iwan Santoso ke ruang Sofyan. Di situ sudah ada Johannes B Kotjo dan Eni Maulani Saragih.

"Waktu itu Pak Sofyan Basir dan Iwan tanya progres Riau 1. Apa yang sudah diselesaikan dan apa yang masih menghambat. Saya laporkan masih bahas share agreement dan belum bisa

disepakati soal kontrol 15 atau 20 tahun," tutur Dwi.

Menurut Dwi, Sofyan menyarankan agar diselesaikan dengan anggota konsorsium secara prosedural. Ketua majelis hakim Yanto menyela. Memperingatkan Dwi agar memberikan keterangan yang benar. "Saudara sudah disumpah."

Hakim Yanto meminta Dwi menghadap meja majelis. "Bawa mic-nya. Saudara baca ini (BAP)," perintahnya ke Dwi. "Ya, dalam pertemuan tersebut Sofyan Basir menyampaikan bahwa untuk proyek Riau 1 Saudara laksanakan sesuai prosedur," Dwi berdiri di depan meja hakim membacakan BAP.

"Dengan...," dikte Hakim Yanto. "Jangan dipotong dong. Kan ada lanjutannya."

"Sama Eni sama Kotjo," lanjut Dwi. Usai membaca BAP, Dwi dipersilakan ke kursi saksi.

Dirut PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Fir-stantara juga dipanggil sebagai saksi perkara Eni. Iwan pernah diminta melaporkan isi pemeriksaan KPK kepada Sofyan.

Hal ini terungkap saat penasihat hukum Eni meminta penjelasan dengan isi BAP Iwan. "Saya ingin mengkonfirmasi BAP nomor 17, masih ingat?" tanya Fadli Nasution.

"Tidak," jawab Iwan.

"Saya bacakan bahwa saya tidak mendapat arahan, tetapi Sofyan Basir selaku Dirut PLN meminta saya untuk melaporkan hasil pemeriksaan setelah selesai. Sofyan juga menyampaikan

untuk mengatakan yang sebenarnya, dan jangan bela dia. Maksudnya apa?" tanya Fadli.

"Jadi itu pertanyaan (penyidik) apakah ada arahan dari Sofyan Basir di dalam pemeriksaan itu," jawab Iwan.

Hakim Yanto menimpali soal jangan bela dia. Ia meminta penasihat hukum 3 kali membacakan BAP Iwan. "Kayak kuis siapa dia itu lho. Dia itu siapa?" tanya hakim.

"Mungkin itu salah redaksi," Iwan berkelit.

"Ini pertanyaan penyidik. Penyidik tanya ke Saudara, apakah Saudara ada arahan mendapat dari Sofyan Basir dan pihak lain terkait pemeriksaan saudara selaku saksi KPK, kan gitu," kata hakim membacakan BAP.

"Saudara jawab, bahwa saya tidak mendapat arahan. Tetapi Sofyan Basir selaku Dirut PLN

meminta saya untuk melaporkan hasil pemeriksaan setelah selesai. Sofyan juga menyampaikan, untuk mengatakan sebenarnya, dan jangan bela dia. Siapa dia itu?" tanya hakim lagi.

Lantaran Iwan berbelit-belit, hakim memperingatkan. Iwan akhirnya berterus terang. "Jadi yang saya maksud itu Sofyan Basir," jawab Iwan.

Dalam perkara ini, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih didakwa menerima suap dari Johanes B Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Rp4,75 miliar. Kotjo minta bantuan Eni untuk mendapatkan proyek PLTU Riau 1.

Eni lalu mengenalkan Kotjo dengan Dirut PLN Sofyan Basir dan beberapa kali melakukan pertemuan membahas proyek

PLTU.

BYU







Original Post

Gile, 50 Persen Caleg Depok Tak Paham Aturan Kampanye

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 4
2018-12-5


Gile, 50 Persen Caleg Depok Tak Paham Aturan Kampanye

Meski masa kampanye Pileg 2019 sudah berjalan hampir tiga bulan, ternyata masih banyak calon legislatif tak paham cara berkampanye sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

KETUA KPUD Depok Nana Shobama mengungkapkan, dari 660 caleg DPRD Kota Depok, setengahnya atau 50 persen belum memahami tata cara kampanye.

"Ya, sekitar 50 persen caleg belum paham tata cara kampanye secara benar. Dari mulai pemasangan alat peraga kampanye (APK). Bahkan, kalau mau berkampanye, mereka belum paham," kata Nana, kemarin.

Dalam pemasangan APK, aku Nana, banyak caleg memasang banner atau spanduk di pohon, tiang listrik, dan berbagai tempat publik seperti tempat ibadah dan sekolah. Padahal tempat itu dilarang.

Bahkan, kata Nana, pencopotan APK dan teguran dari Ba-waslu dan Satpol PP Kota Depok, tetap saja tak membuat para

caleg paham cara berkampanye. "Banyak APK caleg dicopot atau diturunkan. Tapi nggak lama dicopot, mereka dipasang lagi," ungkapnya.

Tak hanya APK. Banyak caleg salah memberitahukan kegiatan kampanye di masyarakat. Pemberitahuan kegiatan kampanye seharusnya ditujukan kepada polisi, dalam hal ini Polresta Depok, bukan KPUD atau Bawaslu Kota Depok.

"Setiap kampanye itu harus diberitahukan ke Polres, bukan KPU atau Bawaslu. KPU dan Bawaslu itu hanya dapat tebusan saja," ujarnya.

Bahkan, aku Nana, saat KPUD Kota Depok mensosialisasikan cara kampanye di setiap markas partai, para caleg dan tim sukses masih banyak mengajukan pertanyaan soal penggunaan kata

laporan saat ingin kampanye. Seharusnya, caleg sudah dipahami sebelum mendaftar.

Nana mencontohkan, penggunaan kata laporan bagi caleg yang ingin berkampanye. Padahal, kata yang tepat adalah pemberitahuan bahwa mereka hendak berkampanye tatap muka atau terbuka.

"Kita selalu kasih sosialisasi ke kantor partai, tapi masih saja banyak caleg menanyakan harus bagaimana kalau mau berkampanye. Mereka tanya harus mengajukan laporan ke siapa. Padahal yang benar itu pemberitahuan. Akhirnya, harus kita jelaskan dari awal lagi."

Caleg Dicokok Saat Pesta Sabu

Di Aceh Besar, seorang caleg DPRD Aceh Besar dari PKB, Feri Firnanda (28) ditangkap saat sedang asyik berpesta sabu. Ia diciduk bersama dua orang lainnya.

"Caleg itu sedang kita periksa

intensif untuk menentukan statusnya naikkan jadi tersangka," kata Kasat Narkoba Polres Aceh Besar, AKP Raja Aminuddin Harahap, kemarin.

Feri dibekuk dari sebuah operasi penggerebakan pada Sabtu (1/12) sore, sekitar pukul 16.00 WIB. Ketika dibekuk, caleg ini bersama dua rekannya sedang asyik pesta sabu. Mereka tak berkutik saat dibawa polisi. Dua pelaku lain berinisial BA (24) dan P (20). Dari tangan ketiganya, polisi menyita barang bukti berupa dua paket sabu seberat 037 gram dan satu bong. Barang bukti dan pelaku kini diamankan di Mapolres Aceh Besar.

Seakan tidak mau kalah, seorang caleg dari Partai Gerindra ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Brebes terkait kasus dugaan penggelapan tanah. Caleg ini diketahui bernama Wahyudi. Dia merupakan caleg DPRD Kabupaten Brebes di Dapil VI, meliputi Kecamatan Wanasari dan Bulakamba.

Kepala Seksi (Kasi) Pidum Kejari Brebes Bachtiar Ihsan Agung Nugroho membenarkan soal penahanan itu. Wahyudi saat ini dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas HB Brebes.

Senin lalu (26/11), berkas penyidikan dari Polres Brebes telah P21. Kemudian tersangka dan barang buktinya telah-diserahkan ke Kejasri Brebes. Akibat perbuatannya, kata Agung, pelaku diancam Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dengan ancaman hukuman kurungan penjara empat tahun.

Menanggapi kasus ini, Ketua KPUD Brebes M Riza Pahlevi masih menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah). "Saat ini tahapan sudah masuk validasi dan Januari akan pencetakan surat suara. Jadi nama caleg dimungkinkan tidak dicoret. Hanya saja, jika inkrahnya sebelum Pemilu, suaranya akan dimasukan ke partai pengusung," tandasnya.

edy/ssl







Original Post

Lembaga Yudikatif Darurat Korupsi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2018-12-5


Lembaga Yudikatif Darurat Korupsi

OTT KPK terhadap dua hakim PN Jakarta Selatan dan satu panitera PN Jakarta Timur, menambah daftar aparat lembaga peradilan yang terjerat kasus korupsi.

Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya terdapat 18 hakim dan 10 aparat peradilan non hakim yang ditangkap KPK dalam periode Maret 2012 hingga November 2018.

"Dalam catatan ICW sejak Maret 2012 hingga sekarang, setidaknya sudah ada 28 orang hakim dan aparat pengadilan (non hakim) yang tersandung kasus korupsi. Sebagian besar terjerat OTT KPK," ujar Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Easter.

Lalola mengatakan, banyaknya hakim dan pegawai pengadilan yang ditangkap KPK mengindikasikan, pengadilan atau cabang kekuasaan yudikatif dalam kondisi darurat korupsi. Dia menilai,hakim dan petugas pengadilan memiliki potensi korupsi yang sangat besar.

Selain itu, Lalola menilai, belum ada reformasi yang signifikan di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Potensi korupsi yang sangat besar jtu juga dilihat dari besarnya struktur organisasi dan lembaga peradilan di bawah M/ 4 ..

"Maka bukan hal yang mustahil, masih banyak oknum hakim dan petugas pengadilan yang korup, namun belum tersentuh KPK atau penegak hukum lainnya," kata Lalola.

Potensi korupsi, sambungnya, juga diperbesar dengan lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial. Peraturan MA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dinilai belum efektif dalam mengawasi hakim dan petugas pengadilan.

Berdasarkan Perma tersebut. Ketua Pengadilan dibebani tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap bawahan. Namun, dalam perkara korupsi yang menimpa Hakim Sudiwardono, justru Ketua Pengadilan Tinggi yang melakukan pelanggaran dan menerima suap.

"Sulit secara nalar untuk menjustifikasi pengawasan dilakukan oleh ketua pengadilan, tetapi justru ketua pengadilan yang menjadi oknum nakal di pengadilan. Lumrah jika menilai, hakim yang ditangkap KPK hanya sedang bernasib buruk. Namun, tidak memberikan efek jera bagi oknum nakal di pengadilan," tuturnya.

PYB







Original Post

Pagar Rumah Digembok, Kunci Mobil Dibawa Penyidik KPK

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2018-12-5


Pagar Rumah Digembok, Kunci Mobil Dibawa Penyidik KPK

Dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, satu panitera pengganti PN Jakarta Timur, serta beberapa pihak dari kalangan swasta, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

DUA hakim yang terjaring yakni, Iswahyu Widodo dan Irwan. Hakim Iswahyu ditangkap di kamar kosnya di Jakarta Selatan. Sedangkan Hakim Irwan, ditangkap di rumah dinasnya. Kompleks Kehakiman, Gang Rini Nomor C7, RT 6, RW 2, Kelurahan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Kemarin, Rakyat Merdeka menyambangi rumah dinas (rumdin) yang ditempati Hakim Irwan. Rumah dinas tersebut tak jauh dari tempatnya bekerja, PN Jakarta Selatan. Bahkan, bila dilihat dari aplikasi pengukur jarak, letaknya kurang dari satu kilometer (Km).

Perumahan itu memang tidak terletak persis di sisi Jalan Ampera Raya, lokasi PN Jakarta Selatan berada. Dari jalan besar, mesti masuk sekitar 200 meter menuju ke dalam hingga sampai di perumahan itu. Sampai di situ, tak sulit menemukan rumah tempat Irwan diamankan.

Perumahan ini terbilang tak begitu besar seperti perumahan institusi negara pada umumnya. Dilihat dari plang di depannya, jumlah rumah di perumahan itu hanyabelasan. "KOMPLEK KEHAKIMAN NO. CI s/d C12". Begitu tulisan di plang depan perumahan, lengkap dengan alamatnya.

Rumah tempat Irwan terjaring OTT, No. C7, berada di bagian pojok sebelah kanan. Rumahnya didominasi cat putih dengan pagar berwarna hijau. Luasnya sama seperti rumah-rumah lain di perumahan itu. Lebar bagian depan sekitar 10 meter.

Hari itu, suasana rumah sepi. Lampu teras rumah tersebut menyala, meski hari masih siang. Pun demikian dengan lampu di bagian dalam. Sebuah mobil diparkir di teras yang juga dijadikan garasi rumah itu. Meski gerbang tak dikunci gembok, tak ada jawaban saat gerbang itu

diketuk beberapa kali.

Lingkungan di sekitar perumahan itu juga sepi . Tak banyak aktivitas warga sekitar yang dilakukan di luar rumah. Padahal, perumahan itu bisa dibilang berada di wilayah permukiman yang cukup padat. Jarak antar rumah cukup dekat.

Samun, petugas Kompleks Kehakiman menuturkan, pihak KPK menggeledah kediaman Irwan pada Rabu (28/11). Dalam penggeledahan tersebut, Samun diminta untuk menjadi saksi bersama Ketua RT setempat.

Namun, Samun mengaku tidak mengingat secara detail proses penggeledahan tersebut. "Tapi, saya lihat petugas KPK mengamankan kunci rumah dan kunci mobil Pak Irwan," ucap Samun.

Samun juga menuturkan, usai penggeledahan, pihak KPK langsung menggembok pagar rumah dinas Irwan yang berwarna hijau itu. "Digembok sampai sekarang," imbuh Samun.

Pada malam ketika Irwan ditangkap, Samun menuturkan, petugas KPK memasang segel di rumah tersebut. Namun, keesokan harinya, segel tersebut dilepas untuk melangsungkan proses penggeledahan dan tidak dipasang kembali.

Samun menuturkan, dirinya hendak mengunci portal ketika Irwan diamankan petugas KPK. "Malam itu saya mau kunci portal jalan seperti biasa. Tidak tahunya di depan rumah Pak Irwan ramai petugas KPK," terangnya.

Di mata Samun, Irwan merupakan sosok yang biasa saja. Sama seperti hakim lainnya yang tinggal di Komplek Kehakiman Blok Rini. Dia juga tak pernah melihat Irwan punya masalah atau hal yang lainnya dengan warga sekitar. "Orangnya tidak kelihatan macam-macam gitu," katanya.

pyb







Original Post

Sistem Ganjil Genap di Jawa Timur, Driver Ojek Online Gelisah

Media Online CNN Indonesia
2018-12-05


Jakarta, CNN Indonesia Wacana pemberlakuansistem ganjil genap diJawa Timur untuk mengatasi kemacetan membuat gelisah para driver ojek online.

Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) dengan tegas menolak penerapan ganjil genap di wilayahnya. Sebab sistem tersebut bukan solusi kemacetan.

"Sistem ganjil genap bukan solusi untuk mengatasi kemacetan di Jatim, apalagi Surabaya pada khususnya," kata Humas PDOI Jatim, Daniel Lukas Rorong, Selasa (4/12).

Bagi Daniel, sistem ganjil genap ini justru malah mempersulit pengendara, apalagi para pengemudiojek online seperti dirinya yang setiap hari mencari nafkah di jalan.

"Buat kami sistem ini akan merugikan driver online karena kami tidak bisa leluasa narik dan tidak bisa leluasa order," katanya.

Sistem ganjil genap ini, kata dia, akan menimbulkan masalah, yakni bertambahnya angka pengangguran. Mengingat pengemudi ojek online tidak lagi bisa produktif, karena hari kerja mereka akan berkurang 15 hari tiap bulannya.

Daniel menyebut, sistem ini juga berpeluang memunculkan perilaku kecurangan oleh driver ojek online, yakni dengan memasang nomor pelat palsu pada mobilnya, demi bisa tetap mendapatkan order.

"Karena sistem ganjil genap akan mengurangi produktivitas, sehingga bisa saja ada yang terpaksa ambil langkah curang, itu semua dilakukan demi menghidupi keluarga," ujarnya.

Untuk itu, PDOI meminta pada instansi terkait dalam hal ini adalah Dishub Jatim untuk meninjau kembali rencana pemberlakuan sistem ganjil genap tersebut di Surabaya sebagai proyek percontohan untuk di Jatim.

Ia berharap pemerintah memiliki solusi lain yang bisa diambil untuk mengurangi kemacetan. Misalnya dengan memperketat aturan kepemilikan kendaraan.

"Aturan ketat bagi pembeli baru yang akan membeli kendaraan bermotor, harus punya garasi di dalam rumah, pengenaan pajak tinggi bagi pemilik kendaraan bermotor lebih dari 2 untuk nama yang sama, dan lain-lain," kata dia.

Kendati demikian, kata Daniel jika sistem ganjil genap ini pun tenyata memang benar-benar diterapkan, pihaknya pun tak akan tinggal diam. PDOI akan melakukan aksi unjuk rasa, hingga menggugat ke Mahkamah Agung.

"Kami juga berencana akan menggugatnya melalui uji materiil ke Mahkamah Agung jika aturan ganjil genap benar-benar diterapkan di Jatim," kata dia.

Sementara itu Gubernur Jawa Timur Soekarwo dengan tegas memastikan bahwa kebijakan ganjil genap tersebut tak akan di terapkan di Jatim.

"Tidak ada program tentang ganjil genap untuk Jatim, titik," kata Soekarwo saat ditemui di Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Selasa.

Kebijakan ganjil genap ini sebelumnya mencuat karena Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Jatim mengadakan acara Focus Group Discussion (FGD) tentang pemberlakuan nomor ganjil genap, Senin (3/12).

Soekarwo membantah hal itu. Ia menyebut FGD tersebut hanyalah permintaan Menteri Perhubungan dalam konteks melakukan diskusi saja soal ganjil genap.

"Saya dapat perintah langsung dari Menteri Perhubungan bahwa Jatim harus lakukan diskusi soal ganjil genap, itu saja," kata dia.

Dengan adanya hal itu, pria yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut mengimbau kepada seluruh masyarakat baik itu komunitas maupun warga secara umum untuk tidak percaya akan wacana itu.

"Sekali lagi saya tegaskan di Jatim tidak ada konsep ganjil genap," kata Pakde, menegaskan.

Menurut dia, setiap program yang dimiliki pemerintah pusat di Jakarta, tidak perlu harus selalu diikuti oleh pemerintah daerah.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengimbau agar Kota Surabaya untuk segera menerapkan kebijakan ganjil genap. Sebab aturan ini dianggap berhasil mengurangi kemacetan.

Surabaya, kata dia, diharapkan untuk segera menerapkan kebijakan itu, agar tak terlambat seperti halnya Jabodetabek. Bambang juga siap menawarkan dirinya untuk membantu penataan transportasi di provinsi paling timur pulau Jawa ini.

"Kita ketahui bahwa di Jabodetabek kita relatif terlambat. Oleh karena itu, saya mengimbau ingin membantu Kota Surabaya, kami siap membantu Pak Kadishub untuk menata transportasi di Surabaya," kata Bambang, Senin. (frd/osc)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181204185413-20-351123/sistem-ganjil-genap-di-jawa-timur-driver-ojek-online-gelisah




Original Post

Driver Online Jawa Timur Tolak SGG, Ini Solusi Yang Ditawarkan

Media Online Berita Trans
2018-12-05


SURABAYA (BeritaTrans.com) - Driver Online di Jawa Timur mengimbau pada instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan (Dishub Jawa Timur) untuk meninjau kembali rencana pemberlakuan Sistem Ganjil.Genap (SGG) yang akan diterapkan di Jawa Timur. Dan dimulai dari KotaSurabaya sebagai project percontohan.

"Kami meminta pada Dishub Jatim untuk audiense dan mendengarkan aspirasi dari Driver Online di Jawa Timur melalui perwakilan erhimpunan/aliansi/paguyuban/ komunitas Driver Online yang ada di Jawa Timur terkait pemberlakuan Sistem Ganjil Genap," kata kataKetua Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Jawa Timur Herry Wahyu Nugroho di Surabaya,kemarin.

Intinya, lanjut dia, pemberlakuan Sistem Ganjil.Genap (SGG) bukanlah solusi terbaik untuk mengatasi kemacetan di Jawa Timur pada umumnya, dan Surabaya pada khususnya.

Beberapa solusi, mungkin bisa diterapkan untuk mengatasi kemacetan.

Mereka itu diantaranya

1) Aturan ketat bagi pembeli baru yang akan membeli kendaraan bermotor (harus punya garasi di dalam rumah, pengenaan pajak tinggi bagi pemilik kendaraan bermotor lebih dari 2 untuk nama yang sama.

Bisa juga dengan uang muka yang tinggi jika akan membeli kendaraan bermotor dengan cara cicilan, dll.

2) Pemberlakuan jam masuk dan pulang berbeda untuk siswa sekolah dan pekerja kantoran (Pegawai Negeri Swasta) di Jawa Timur khususnya Kota Surabaya.

Misalnya,jam masuk untuk siswa sekolah pukul06.30 dan pulang sekolah pukul 12.00 (reguler) serta pukul 15.00 (full day school).

Lalu jam masuk pegawai negeri pukul 07.00 dan pulang pukul 16.00. Sedangkan pegawai swasta masuk pukul 08.00 dan pulang pukul 17.00 WIB.

Petisi ini, papar Herry, kami buat sebagai dasar acuan untuk kami Driver Online di Jawa Timur akan turun ke jalan (demo damai) dalam waktu dekat untuk menolak pemberlakuan Sistem Ganjil Genap (SGG) di Jawa Timur.

Bahkan, tambah Herry, pihaknya juga berencana akan menggugat melalui uji materiil ke Mahkamah Agung (MA) jika aturan SGG benar-benar diterapkan di Jawa Timur.(helmi)

http://beritatrans.com/2018/12/05/driver-online-jawa-timur-tolak-sgg-ini-solusi-yang-ditawarkan/




Original Post

Mantan Kalapas Sukamiskin Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Media Online CNN Indonesia
2018-12-05


Jakarta, CNN Indonesia Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1A SukamiskinWahid Husen menjalani sidang perdana sebagai terdakwa kasus dugaan suap diPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, pada Rabu (5/12).

Juru bicara PN Bandung Wasdi Permana mengatakan Wahid beserta tiga terdakwa kasus dugaan suap di Lapas Sukamiskin lainnya, yakni Hendry Saputra sebagai ajudan yang menerima suap, Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat sebagai penyuap, akan menjalani sidang dakwaan secara bersamaan.

"Sidang dakwaan besok Rabu, 5/12. Waktu pelaksanaan sidangnya jam kerja ya," ujar Wasdi, saat dihubungi, Selasa (4/12).

Untuk sidang Wahid Husen dan Hendry, majelis hakim bakal dipimpin oleh Daryanto, dengan anggota Sudira dan Marsidin Nawawi. Sementara, untuk sidang Fahmi dan Andi, majelis hakim dipimpin Sudira dengan formasi anggota yang sama.

"Semuanya satu paket persidangan. Hanya, ketua majelisnya saja yang berbeda," kata Wasdi.

Diberitakan sebelumnya, Wahid Husen dan Hendry Saputra ditangkap KPK dalam kasus dugaan suap. Sementara, pihak yang diduga sebagai pemberi adalah Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat.

KPK menduga Wahid Husen menerima pemberian berupa uang dan dua mobil dalam jabatannya sebagai Kalapas Sukamiskin sejak Maret 2018. Wahid diduga menerima suap dari Fahmi terkait jual-beli fasilitas sel dan izin sakit di Lapas Sukamiskin.

Fahmi sendiri sudah divonis delapan tahun penjara dalam kasus suap kepada pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk memuluskan proyek pengadaan satelit. Sementara, Andri merupakan napi kasus pidana umum.

(arh)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181205064338-12-351209/mantan-kalapas-sukamiskin-jalani-sidang-perdana-hari-ini




Original Post

Driver Dilarang Pake Sandal Bau Rokok

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 13
2018-12-5


Driver Dilarang Pake Sandal Bau Rokok

Peratuan Menteri Perhubungan (Permenhub) tentang taksi online akhirnya rampung. Dalam regulasi itu terdapat sejumlah ketentuan baru, antara lain mengatur aspek pelayanan. Driver AWarany memakai sandal.

KEMARIN, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mensosialisasikan Permenhub tersebut kepada driver taksi online (sopir berbasis aplikasi). Kegiatan digelar di Hall Basket kawasan Gelora Bung Karno. Senayan, Jakarta. Ada sekitar 1500 driver hadir pada acara ini.

Mereka berasal dari Blue Bird. Gojek dan Grab. Acara berlangsung sekitar 2 jam. Sejak pukul 09.00 hingga 11.00 WIB. Mereka terlihat antusias mendengarkan pemaparan.

Permenhub baru tersebut merupakan pengganti permenhub Nomor 108 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Aturan itu sudah tidak berlaku karena dibatalkan Mahkamah Agung (MA) pada awal September 2018 lalu.

"Permenhub baru sudah selesai. Tinggal diundangkan di Kemenkumham. Hari ini (kemarin) sudah kita kirim ke sana, mudah-mudahan minggu ini sudah selesai semua," ungkap Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi.

Dalam pemaparannnya. Budi meyakinkan Permenhub taksi online kali ini berpihak kepada driver. Karena, peraturan dibuat bersama 7 teman dari asosiasi driver taksi online.

Budi menyampaikan dua

aspek utama yang perlu diperhatikan para driver. Pertama, aspek perlindungan keamanan baik pengemudi maupun penumpang. Dalam aturan, ada ketentuan-ketentuan yang perlu dipatuhi para pengemudi terhindar dari tindak kriminalitas.

Dan, kedua, aspek kenyamanan. Budi berharap, driver memberikan kenyamanan berkendara bagi penumpang. Pengemudi harus memperhatikan penampilan memakai celana panjang dan memotong rambut.

Budi menerangkan, dalam Permenhub baru diatur ketentuan untuk menunjang kerapian.

"Dalam Permenhub baru, (driver) tidak boleh pakai sendal. Mau mengemudi sebagai profesi atau mau nganter ke pasar. Saya titip pesan, berilah kenyamanan yang baik ke penumpang, jangan bau rokok, jangan kotor kendaraannya," tegasnya.

Selain ketentuan pelayanan, Permenhub baru juga memperketat aturan tarif. Besaran tarif batas bawah wilayah 1 yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Bali sebesar Rp 3.500 per kilometer (km) dan tarif batas atas Rp 6.000 per km. Sementara untuk tarif di wilayah II termasuk Nusa Tenggara dan Kalimantan, dibatasi minimal Rp 3.700 per km dan maksimal Rp 6.500 per km.

Kemudian mengatur batas

wilayah operasi. Pengemudi taksi online yang terdaftar di DKI Jakarta, tidak bisa beroperasi di Tangerang atau wilayah lainnya. Hal penting lain, mengatur kuota. Untuk penetapan jumlah kuota setiap daerah diserahkan kepada Gubernur. Jika ada wilayah bila bersinggungan antara dua provinsi, akan ditetapkan pemerintah pusat.

Misalnya, kota yang beririsan antara Yogyakarta dengan Jawa Tengah, maka kuota diatur oleh Kemenhub. Khusus untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,

dan Bekasi (Jabodetabek),kuota taksi online yang boleh beroperasi akan diatur oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Butuh Pemutihan

Sekjen Asosiasi Driver Online (ADO) Wiwit Sudarsono mengusulkan dilakukan pemutihan data terlebih dahulu sebelum regulasi dilaksanakan.

Sebab, saat ini banyak pengemudi yang akunnya menggunakan data orang lain karena dampak suspensi sepihak yang

dilakukan aplikator.

"Kami meminta dilakukan pemutihan terlebih dahulu. Bila tidak, maka akan banyak driver online yang terkena sanksi," ungkap Wiwit kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Wiwit menyayangkan usulan agar regulasi taksi online diatur dalam Peraturan Presiden,gagal terealisasi. Menurutnya, regulasi yang lebih tinggi dibutuhkan agar pengoperasian taksi online bisa berjalan dengan baik. Sebab, Kemenhub mempunyai keterbatasan wewenang.

kpj







Original Post

Tutup Jalan hingga Februari 2019

Media Cetak Jawa Pos Halaman 24
2018-12-5


Tutup Jalan hingga Februari 2019

JAKARTA TIMUR

IATINEGARA Proyek sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) terhenti hingga waktu tidak terbatas. Sebab, pembebasan lahan di Bidara Cina masih menjadi sengketa Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) bahkan menyebutkan bahwa proyek tersebut tidak dilanjutkan tahun ini.

Meski begitu. Pemkot Jakarta Timur menutup Jalan Otista III. Jalan itu ditutup karena ada pekerjaan arriving shaft sudetan yang sudah setengah jadi. Pekerjaan arriving shaft yang tadinya sementara menjadi permanen. Itu dilakukan sekaligus bertujuan memastikan konstruksi aman.

Camat Jatinegara Nasrudin Abu Bakar menuturkan, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memperkuat

konstruksi sudetan. "Kegiatan itu semacam pengerasan agar sudetan yang sudah lama jadi itu dikuatkan. Takut ada longsor dan sebagainya. Jadi, kayak perawatan gitu" katanya.

Nasrudin mengakui, proyek sudetan tersebut belum bisa dilanjutkan. Sebab, putusan pengadilan atas kasus sengketa lahan di Bidara Cina untuk pembangunan sudetan itu belum inkracht. Penutupan jalan sudah kami rapatkan dengan sudinhub. Penutupannya sampai Februari 2019," jelasnya

Kepala Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur Muhammad Soleh menjelaskan, jalan itu ditutup karena di lokasi tersebut terdapat proyek pembangunan terowongan pengendali banjir Kali Ciliwung. Rekayasa lalu lintas terbagi menjadi

dua Yaitu, dari arah timur di Jalan D.I. Panjaitan dan arah barat di Jalan Otto Iskandardinata," terangnya

Dari arah timur, arus lalu lintas akan melalui Jalan Otista Ol-Jalan Kebon Nanas Selatan I-Jalan Kebon Nanas Selatan D-Jalan Otista IH. Dari arah barat, arus lalu lintas bakal melalui Jalan Otista HI-Jalan Kebon Nanas Utara I-Jalan Yahya-Jalan Otista HI.

Dalam penutupan jalan tersebut sambung Soleh, pihaknya tidak menempatkan personel. Penutupan itu dilakukan PT Kelapa Setangkai Makmur Sejahtera sebagai kontraktor Sebagai pelaksana proyek, mereka bertanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan pengguna jalan, baik pengguna kendaraan bermotor maupun yang tidak menggunakan kendaraan,

(rya/co 1 /mby)







Original Post

Banyak Kendala dalam Implementasi

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 17
2018-12-5


Banyak Kendala dalam Implementasi

Paket Kebijakan Ekonomi

TIGA minggu lalu, pemerintah

Joko Widodo telah mengeluarkan

paket kebijakan ekonomi XVI.

Sebagian besar pelaku usaha

dan pengamat meyakini bahwa

16 paket kebijakan tersebut

memiliki konsep yang baik.

Meskipun demikian, kebijakan

pemerintah tersebut memiliki

banyak kendala dalam hal

implementasi.

DIREKTUR Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri

Hartarti mengatakan, faktor yang paling menentukan efektivitas dari paket stimulus adalah implementasi. Menurut Enny, konsep paket kebijakan dari I sampai XVI semuanya bagus, kecuali Daftar Negatif Investasi (DNI) yang baru saja dikeluarkan.

Meskipun demikian, implementasi paket kebijakan tersebut sangat minim. Banyak persyaratan dan aturan tambahan yang membuat pelaku usaha akhirnya tidak bisa menikmati paket kebijakan tersebut. "Saya ingat betul, paket kebijakan yang sangat diapresiasi pengusaha adalah harga gas untuk industri. Namun, sampai dengan hari ini, harga gas masih di atas 10 dolar per mmbtu," ujarnya.

Enny menambahkan, pemerintah juga kerap memberikan, syarat yang berat bagi pelaku usaha untuk mendapatkan irisentiTyang ditetapkan dalam paket kebijakan. Contohnya untuk kebijakan diskon tarif listrik bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Pelaku industri TPT harus memenuhi peningkatan utilitas dalam tahap tertentu untuk mendapatkan diskon tarif listrik tersebut. "Lho, mereka minta diskon itu

kan karena tidak mampu bersaing. Jadi, seharusnya dikasih dulu dong insentifnya, baru mereka bisa meningkatkan utilitas. Makanya enggak ada yang dapat sama sekali," ujarnya.

Selain itu, kurangnya koordinasi antarkemeaterian atau lembaga juga dengan pemerintah daerah, menyebabkan kebijakan tersebut sering kali menjadi tidak konsisten. "Ini yang paling sering terjadi, ketidakkonsistenan regulasi. Jadi misalnya ada investor yang sudah mendapatkan perizinan untuk garam di NTT. Namun, saat ada

pergantian kepala daerah di sana, izinnya malah dialihkan ke orang lain," ujarnya.

Akibatnya, paket kebijakan yang sebelumnya mendapatkan reaksi positif dari investor dan pelaku usaha, kini disambut dingin karena banyaknya kendala dalam implementasi.

Belum efektif

Enny menambahkan, efektivitas paket kebijakan juga bisa dilihat dari banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia. Namun sampai saat ini, investasi ke sektor pro-

duktif masih minim, bahkan pertumbuhannya mengalami pengurangan pada triwulan III 2018. Padahal, perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok menghasilkan peluang investasi ke negara-negara ASEAN. Namun, paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terlambat menangkap peluang tersebut sehingga peluangnya diambil oleh Vietnam dan Thailand.

"Perang dagang menyebabkan investasi banyak yang bergeser dari Tiongkok ke negara-negara seperti Vietnam dan Thailand.

Akan tetapi, kenapa ke Indonesia sedikit?" ujarnya.

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S Lukman mengatakan, dirinya mengapresiasi paket kebijakan pertama yang membantu ketersediaan bahan baku. "Paket kebijakan pemerintah banyak memotong mata rantai izin impor. Ini membantu suplai bahan baku untuk industri," ujarnya.

Namun, Adhi menyayangkan banyaknya peraturan baru yang kembali menghambat implementasi dari paket kebijakan tersebut.

"Jadi sekarang keluar paket kebijakan baru, besoknya ada peraturan lain yang membuat paket kebijakan tersebut sulit dimanfaatkan oleh pelaku usaha," katanya.

Selain itu, menurut dia, pelaku usaha juga sering dibebani oleh rencana pemerintah dalam menerapkan peraturan baru. "Misalnya saja rencana pemerintah yang akan menerapkan peraturan pelabelan gula, garam, dan lemak. Aturannya seperti apa? Jangan sampai implementasinya malah jadi menakuti konsumen seperti pada label rokok. Pelaku usaha juga tidak mendapatkan kejelasan kapan peraturan tersebut diimplementasikan karena sering ditunda," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamadani berpendapat, mayoritas 16 paket kebijakan yang ditetapkan belum diterapkan secara efektif di lapangan. Salah satu penyebabnya karena beberapa paket kebijakan tersebut belum memiliki payung hukum.

Menurut Haryadi, payung hukum yang kuat dibutuhkan untuk implementasi di daerah. "Misalnya saja di Paket Kebijakan XII sudah dihapus tentang izin gangguan. Namun, di daerah masih ada peraturan yang berkaitan dengan retribusi," ujarnya.

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, perlu ada yang melakukan gugatan ke Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Namun, langkah tersebut membutuhkan waktu yang sangat panjang.

Tidak hanya di daerah, kementerian dan lembaga terkait di pusat juga kerap lambat dalam merespon paket kebijakan. "Ini yang menyebabkan eksekusinya berjalan lambat. Meskipun demikian, kami tetap mengapresiasi upaya pemerintah dalam memberikan relaksasi dan kepasian berusaha," ujarnya.

(Tia Dwitiani Komalasari/PR)







Original Post

Presiden Pemberantasan Korupsi Harus Jadi Gerakan Bersama

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-12-5


Presiden Pemberantasan Korupsi Harus Jadi Gerakan Bersama

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan bersama yang dilakukan oleh KPK, pemerintah dan masyarakat.

"Selamat Hari Antikorup-si se-Dunia. Gerakan iniharus menjadi sebuah gerakan bangsa, gerakan kita bersama-sama. Baik yang dilakukan institusi negara, civil society, maupun masyarakat luas," kata Presiden Joko Widodo dalam acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Ha-kordia) 2018 di Jakarta, Selasa (4/12).

KPK mengadakan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) dalam rangka Hakordia (Hari Antikorupsi se-Dunia)2018den-gan tema Mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik. Acara berlangsung pada 4-5 Desember 2018 dengan sejumlah acara seperti seminar, lelang barang rampasan negara dan gratifikasi dan pameran antikorupsi bersama dengan kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil.

"Upaya bersama kita untuk pencegahan dan penindakan korupsi terus kita maksimalkan. Kita melihat layanan berbasis elektronik, seperti e-tiJang, e-samsat, termasuk penggunaan e-pro- curement, e-budgeting, e-planning adalah upaya pencegahan korupsi. Sistem pen- gaduan masyarakat seperti saber pungli kita lihat sangat disambut masyarakat kecil," tambah Presiden.

Menurut Presiden, adalah lebih dari 36 ribu aduan yang masuk ke tim Saber Pungli. Upaya lainyangsudah dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

"Perpres itu merupakan bagian upaya kita membangun sistem penjagaan yang lebuh komprehensif dan sistematis. Perpres ini menempatkan KPK sebagai koordinator tim nasional pencegahan korupsi," ungkap Presiden.

(Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Ini bagian dari partisipasi masyarakat yang memberikan penghargaan tersebut harus melalui proses verifikasi. Selain itu kita tidak memberikan toleransi sedikitpun pada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri," tegas Presiden.

Menurut Presiden, setelah melalui pembicaraan panjang, pemerintah sudah ada pada tahap akhir untuk menandatangani "mutual legal assignment" antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Swiss. "MLA ini legal palrform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundring yang disembunyikan di luar negeri," ungkap Presiden. Presiden mengaskan bahwa korupsi adalah korupsi, tidak bisa diganti dengan nama lain.

Pemda Percontohan Antikorupsi

Kemudian Presiden ingin membuat satu pemerintah kota/kabupaten dan pemerintah provinsi serta kementerian sebagai contoh sistem antikorupsi.Saya ingin sebetulnya memang ada contoh satu kabupaten, contoh satu kota, satu provinsi, satu kementerian yang digarap habis sistem kerjanya, sistem pelayanan, kecepatan perizinannya, satu-satu dijadikan contoh, yang lain suruh copy, mendampingi KPK," kata Presiden.

"Ranking tadi saya lihat Kalau provinsi ada DKI dan Jawa Tengah, lalu kabupaten saya lihat tadi Kabupaten Boyolali nomor satunya," ucap Presiden.

Presiden akan melihat pemda dan kementerian lain, jika sistemnya sudah betul, yang untuk mem-"copy", kemudian ada instruksi, berupa inpres atau perpres yang mengartikan suatu daerah mengikutinya.

ant







Original Post

KPK LELANG BARANG SITAAN

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-12-5


KPK LELANG BARANG SITAAN

Peserta Hakordia 2018 menyaksikan layar yang menampilkan lelang dalam jaringan (onlinel barang sitaan KPK dan gratifikasi di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/2018). Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2018, KPK melelang secara online barang hasil rampasan dari berbagai kasus tindak pidana korupsi dan barang gratifikasi yang telah dilaporkan oleh penyelenggaia negara.

neraca / antara foto / hafidz mubarak a







Original Post

Keponakan Novanto dan Made Oka Masagung Hadapi Vonis

Media Online KOMPAS.com
2018-12-05


JAKARTA, - Mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi dan pengusaha Made Oka Masagung akan menjalani sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Keduanya merupakan terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Sebelumnya, Irvan dan Made Oka dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keduanya juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Baca juga:

Dalam pertimbangan, jaksa menilai, perbuatan Irvan dan Made Oka tidak mendukung pemerintah yang giat memberantas korupsi.

Akibat perbuatan keduanya bersifat masif, yakni menyangkut pengelolaan data kependudukan nasional.

Selain itu, dampak perbuatan mereka masih terasa sampai saat ini. Kemudian, perbuatan Irvan dan Made Oka telah merugikan keuangan negara.

Baca juga:

Jaksa juga menilai Irvan dan Made Oka berbelit-belit dalam memberikan keterangan di penyidikan dan persidangan.

Dalam kasus ini, Made Oka Masagung dan Irvanto didakwa menjadi perantara uang suap untuk mantan Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto.

Made Oka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP tahun 2011-2013.

Made Oka dan Irvanto juga didakwa merekayasa proses lelang dalam proyek pengadaan e-KTP. Irvan juga didakwa menjadi perantara suap untuk sejumlah anggota DPR RI.

Selain memperkaya Novanto, perbuatan Irvan dan Made Oka diduga telah memperkaya sejumlah orang dan korporasi.

Perbuatan yang dilakukan bersama-sama itu telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun.















Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Dugaan Korupsi Proyek E-KTP

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/05/07234261/keponakan-novanto-dan-made-oka-masagung-hadapi-vonis




Original Post

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2018-12-5


PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

IKLAN







Original Post

Hari Ini Ponakan Setnov Hadapi Sidang Vonis

Media Online KBRN
2018-12-05


KBRN, Jakarta : Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bakal menggelar sidang pembacaan vonis terhadap keponakan mantan Ketua DPR Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

"Betul (putusan Irvanto Hendra Pambudi)," kata pengacara Irvanto, Soesilo Aribowo saat dihubungi, Rabu (5/12/2018).

Selain Irvanto, Tipikor juga akan menbacakan vonis terhadap pengusaha Made Oka Masagung. Keduanya menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Sebelumnya, Irvanto dan Made Oka dituntut hukuman 12 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Jaksa KPK meyakini Irvanto dan Made Oka terlibat dalam pusaran korupsi pada proyek e-KTP.

Irvanto diduga menerima USD 3,5 juta dan Made Oka juga menerima USD 1,8 juta serta USD 2 juta. Keduanya menerima uang dari konsorsium perusahaan yang mengerjakan proyek e-KTP.

http://rri.co.id/post/berita/607333/nasional/hari_ini_ponakan_setnov_hadapi_sidang_vonis.html




Original Post

Maju DPD, Oesman Sapta harus mundur dari parpol

Media Online beritagar.id
2018-12-05


Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memperbolehkan Oesman Sapta Odang (OSO) maju menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilu 2019. Tapi OSO harus memenuhi syarat, keluar dari kepengurusan partai politik (parpol).

Menurut Ketua KPU Arief Budiman, OSO harus memenuhi syarat itu agar bisa masuk Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD, dan muncul dalam kertas suara Pemilu 2019.

OSO, Ketua Umum Partai Hanura, juga mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Selama ini, unsur dari parpol yang maju dalam Pemilu ditampung di dalam DPR. Sedangkan DPD, diisi unsur dari perwakilan daerah yang bukan anggota parpol.

Arief menyatakan, keputusan ini sudah diambil dalam rapat KPU, Senin (3/12/2018) malam. Sekarang, putusan itu mereka rumuskan dalam bentuk surat yang akan diberitahukan kepada OSO.

Dalam rapat itu, KPU menampung semua usulan dari putusan tiga lembaga hukum Mahkamah Konstitusi (MK), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Agung (MA).

"Kan putusan MK (Mahkamah Konstitusi) harus saya jalankan, jadi tetap (OSO) harus undur diri," ujar Ketua KPU, Arief Budiman, di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (4/12/2018) seperti dipetik dari detikcom.

Ketiga lembaga hukum itu memberi keputusan yang berbeda atas pencalonan OSO sebagai anggota DPD.

Mahkamah Konstitusi (MK) , lewat putusan nomor 30/PUU-XVI/2018 pada 23 Juli 2018 menegaskan, DPD tidak boleh diisi oleh pengurus parpol. Anggota parpol yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD harus mengundurkan diri dari kepengurusan parpol.

OSO tak terima dan menggugat ke MA. Hasilnya, pada 25 Oktober 2018 MA memenangkan OSO, karena menurut MA, putusan MK tidak berlaku surut. Selain menggugat ke MA, OSO juga melayangkan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. PTUN memenangkan OSO pada 14 November 2018 dan memerintahkan KPU memasukkan nama OSO sebagai caleg DPD Pemilu 2019.

OSO menyatakan belum berkomunikasi soal putusan ini dengan Arief. Ia mengaku belum tahu akan mundur atau tidak dari kepengurusan parpol. "Waduh, belum tahu," ujar OSO saat ditanya soal pengunduran diri dari ketua umum Hanura, di kawasan Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/2018), seperti dinukil dari CNN Indonesia.

Jika OSO tak mundur dari kepengurusan parpol, maka OSO tak bisa masuk dalam DCT Pemilu 2019.

Tampaknya, OSO memang tak mau mundur dari parpol dan tetap maju menjadi calon anggota DPD. Pengacara OSO, Gugum Ridho Putra mengatakan mereka menunggu surat pemberitahuan yang bakal disampaikan KPU.

Dia mengatakan, pihaknya tetap mengacu pada putusan PTUN yang memerintahkan agar OSO dimasukkan dalam DCT DPD. "Kalau nanti disuruh mundur, kami akan lihat dulu dalam bentuk apa keputusan KPU itu, apakah dalam bentuk peraturan KPU baru, atau DCT baru. Kami masih menunggu," ujar Gugum.

https://beritagar.id/artikel/berita/maju-dpd-oesman-sapta-harus-mundur-dari-parpol?content=all




Original Post

Media