Pemeriksaan Ketua KY Dijadwalkan Ulang

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-12-6


Pemeriksaan Ketua KY Dijadwalkan Ulang

Pemeriksaan terhadap Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Ja-yus sebagai saksi terkait laporan hakim tinggi Cicut Sutiarso terhadap Juru Bicara KY Farid Wajdi dijadwal ulang oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya; Farid dilaporkan Cicut selaku perwakilan 64 ketua pengadilan tinggi akibat berita di harian Kompas (12/9/2018) berjudul "Hakim di Daerah Keluhkan Iuran". Semula Jaja diperiksa Rabu (5/12). Namun, karena ia ada kepentingan di luar kota. pemeriksaan belum bisa dilakukan. "Sebagai pejabat publik dan representasi resmi lembaga, kewajiban saya untuk hadir. Namun, karena ada agenda di luar kota, saya tidak menjalani pemeriksaan hari ini," ujar Jaja dalam rilis KY. Meskipun komisionemya diadukan, Jaja mengatakan, hubungan KY dan Mahkamah Agung tak terganggu.

(REK/WAD)







Original Post

Mantan Kalapas Sukamiskin Dijerat 20 Tahun Penjara

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-12-6


Mantan Kalapas Sukamiskin Dijerat 20 Tahun Penjara

BANDUNG, KOMPAS - Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Wahid Husen dan asistennya. Hendry Saputra, menjalani sidang perdana dugaan suap dan penyalahgunaan jabatan lewat pemberian sejumlah fasilitas kepada narapidana korupsi. Dalam sidang dengan j agenda pembacaan dakwaan j yang digelar di Pengadilan Tin- 1 dak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, Rabu (5/12/2018), keduanya terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

"Wahid memberi izin bagi tiga narapidana menggunakan pendingin udara, televisi, telepon genggam, dan kemudahan keluar lembaga pemasyarakatan. Dia mendapat sejumlah imbalan atas per-

buatan itu," kata jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Trimulyono HendradL

Praktik yang diduga terjadi pada Maret 2018 itu melibatkan Fahmi Darmawansyah, Fuad Amin, dan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan di ruang kerja Wahid. Menurut Trimulyono. Wahid mendapatkan sejumlah uang, barang, dan fasilitas tertentu atas kemudahan yang diberikannya. Fahmi memberikan Rp 39,5 juta. Wawan (Rp 63,39 juta), dan Amin (Rp 71 juta). Wahid juga mendapat satu mobil Mitsubishi Triton seharga Rp 427 juta dari Fahmi.

"Aliran dana ini diberikan lewat Hendry Saputra, asisten Wahid. Hendry juga yang rgengatur izin keluar lapas dan izin luar

biasa, serta menerima Rp 10 juta dari Fuad," katanya.

Selain uang dan hadiah, Trimulyono mengatakan. Wahid merestui Fahmi berbisnis di dalam lapas. Salah satunya, membuat saung yang kemudian disewakan kepada napi lain. Pembuatan saung melibatkan asisten pribadi Fahmi, Andri Rahmat Andri adalah napi Lapas Sukamiskin karena kasus pembunuhan. "Saung berukuran 2 meter x 3 meter itu digunakan narapidana saat kunjungan suami-istri atau lainnya. Fahmi mendapat bayaran Rp 650.000 per kunjungan," katanya.

Tindakan itu, kata Trimulyono, dinilai sebagai penyalahgunaan jabatan sehingga merugikan negara. Mereka dijerat Pasal 11

dan 12b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. "Penyalahgunaan ini bertentangan dengan kewajiban Wahid selaku Kepala Lapas Sukamiskin sebagaimana diatur undang-undang," ujar Trimulyono. Menanggapi dakwaan itu. Wahid tak banyak komentar. Ia enggan menanggapi pertanyaan wartawan. Penasihat hukum Wahid, Firma Uli Silalahi, mengatakan, pihaknya akan mencari fakta-fakta pendukung persidangan. "Keduanya terjerat kasus grati-fikasi. Namun, dakwaan itu masih semacam pemeriksaan jaksa penyidik. Semua materinya akan kami uji." ujar Firma.

(BTO)







Original Post

Terbukti Korupsi, Tiga ASN di Kalteng Dipecat

Media Cetak Kompas Halaman 20
2018-12-6


Terbukti Korupsi, Tiga ASN di Kalteng Dipecat

PALANGKARAYA - Tiga aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, diberhentikan secara tidak hormat. Dalam sidang mereka diputuskan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. "Putusan pengadilan sudah inkracht. Sesuai aturan yang berlaku, ketiga ASN kami berhentikan secara tidak hormat," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lamandau Marinus Apau saat dihubungi. Rabu (5/12/2018). Menurut Apau, ketiga ASN itu adalah Badaging Handen. Sri Purwanti, dan Hamlianur. Surat pemberhentian akan dikeluarkan akhir Desember. Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismail mengatakan, akan ada lima ASN yang diberhentikan karena kasus korupsi. Selain tiga dari Kabupaten Lamandau, akan menyusul dua ASN di lingkungan Pemprov Kalteng setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

(IDO)







Original Post

WAHID DIDAKWA MENJUAL IZIN DAN FASILITAS LAPAS SUKAMISKIN

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-12-6


WAHID DIDAKWA MENJUAL IZIN DAN FASILITAS LAPAS SUKAMISKIN

Sejumlah narapidana kasus korupsi menyetorkan uang dan barang.

Fransisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, Wahid Hussein, menerima suap dan gratifikasi dari sejumlah narapidana kasus korupsi. Wahid dituduh memberikan izin pemasangan fasilitas mewah di ruang tahanan dan memberikan izin luar biasa bagi napi untuk keluar Lapas Sukamiskin.

"Terdakwa bersama Hendry Saputra, staf umum merangkap sopir pribadi Kepala Lapas Sukamiskin, menerima hadiah uang dan barang dari warga bina-

an," kata jaksa penuntut umum KPK, Trimulyono Hendradi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, kemarin.

Perkara ini berawal saat penyidik KPK menggelar operasi tangkap tangan di Lapas Sukamiskin, 20 Juli lalu. Operasi yang berawal dari penyelidikan sejak April lalu tersebut turut membongkar sejumlah ruang tahanan narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin. Penyidik menemukan fasilitas mewah terpasang di sejumlah sel narapidana korupsi.

Dalam operasi ini, KPK kemudian menangkap dan menetapkan status tersangka kepada Wahid; Hendry; terpidana kasus suap

pejabat Badan Kemanan Laut (Bakamla), Fahmi Darmawansyah; dan tahanan pendamping Fahmi, Andi Rahmat. Penyidik kemudian juga menyita dua mobil mewah dan sejumlah uang dari Wahid.

Berdasarkan dakwaan, Trimulyono mengatakan, Wahid pernah menggelar pertemuan dengan seluruh warga binaan Lapas Sukamiskin di lantai dasar, Maret lalu. Dia memperkenalkan diri sebagai kepala lapas baru yang menggantikan pejabat sebelumnya, Dedi Handoko, yang dicopot karena isu tentang pemberian izin pelesiran keluar lapas kepada narapidana kasus korupsi.

Tapi, menurut

Trimulyono, selepas pertemuan di gedung lapas tersebut, Wahid memanggil sejumlah perwakilan narapidana korupsi ke ruang

kerja kepala lapas. Dia dituduh menyampaikan kemungkinan pemberian kemudahan kepada narapidana korupsi untuk mendapatkan izin luar biasa dan fasilitas tambahan. Narapidana yang hadir saat itu adalah Djoko Susilo, Fahmi Darmawansyah, dan Tubagus Chaeri Wardana.

Trimulyono memaparkan, kepala lapas yang menjabat sejak 18 Maret lalu tersebut kemudian membiarkan sejumlah narapidana korupsi memakai fasilitas mewah di ruang tahanan, termasuk telepon seluler. Sebagai imbalan, para narapidana menyerahkan uang dan barang kepada Wahid melalui pegawai Lapas Sukamiskin, Hendry Saputra, seperti mobil

mewah, sepatu, dan tas mewah.

"Menerima uang dari Fahmi Darmawansyah seni-lai Rp 39,5 juta; Tubagus Chaeri Wardhana senilai Rp 63,39 juta; dan Fuad Amin Imron senilai Rp 71 juta," kata Trimulyono.

Wahid sendiri sejak awal kasus ini telah mengakui perannya. Dia berulang kali meminta maaf kepada jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena gagal menjalankan tugas dengan baik. Tapi dia tak pernah mengungkap keterlibatan pejabat lain, termasuk yang mungkin turut menerima uang dan hadiah dari para narapidana korupsi.

"Saya terima (mobil dan uang) dan saya mengaku

salah dalam mengelola lapas ini," kata Wahid.

Kementerian Hukum dan HAM sendiri langsung mencopot dan mengganti sejumlah pegawai Lapas Sukamiskin selepas operasi tangkap tangan KPK. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, juga mengklaim pegawai lapas Sukamiskin telah membongkar semua fasilitas mewah dalam sel narapidana, termasuk saung di tengah kawasan tersebut. Kementerian Hukum juga menyita uang Rp 112 juta dari sejumlah sel.

"Sudah dibersihkan seluruh fasilitas yang tak sesuai standar," kata Sri saat melakukan inspeksi di Lapas Sukamiskin.

Fransisco Rosarians







Original Post

KPK Jalankan Penyelidikan Baru Kasus E-KTP

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-12-6


KPK Jalankan Penyelidikan Baru Kasus E-KTP

Irvanto Pambudi dan Made Oka Masagung divonis 10 tahun penjara.

Fransisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengerjakan sejumlah penyelidikan baru dalam kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik. Menurut Wakil Ketua KPK, Muhammad Laode Syarief, lembaga antirasuah tersebut masih akan menagih pertanggungjawaban hukum terhadap beberapa pihak yang terlibat dan menerima keuntungan dari korupsi proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

"Penyelidikan untuk pihak-pihak lain sedang berjalan," kata Laode saat ditemui Tempo, kemarin.

KPK memang telah menjerat sejumlah orang dalam kasus tersebut. Mereka adalah dua mantan pejabat KementerianD alam Negeri, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, dan mantan pejabat pembuat komitmen proyek KTP elektronik, Sugiharto. Keduanya telah menerima vonis penjara 15 tahun berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung, April 2018.

Tiga anggota parlemen Senayan yang telah terjerat adalah mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto; mantan pemimpin Komisi PemerintahanDPR,Markus

Nari; dan mantan anggota Komisi Pemerintahan DPR, Miryam Haryani. Setya dan Miryam telah menerima vonis pengadilan masing-masing 15 tahun dan 5 tahun. Adapun Markus masih berstatus tersangka. Empat orang dari unsur swasta yang juga telah dijerat KPK adalah mantan Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo; pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong; mantan Dirut PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Pambudi; dan rekan Setya, Made Oka Masagung. Anang dan Andi telah menerima vonis

penjara masing-masing 6 tahun dan 13 tahun bui. Adapun Irvanto dan Made kemarin divonis penjara 10 tahun. Majelis hakim menilai keduanya terbukti menjadi perantara suap proyek yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut.

Di sisi lain, berdasarkan dokumen putusan, KPK sebenarnya telah mencatat puluhan nama yang diduga terlibat dan menerima keuntungan dari korupsi proyek KTP elektronik. Nama-nama tersebut terdiri atas mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri; mantan dan anggo-

ta DPR; dan pihak swasta.

"Masih banyak. Bahkan hingga akhir masa jabatan (pemimpin KPK saat ini, yaitu Desember 2019), kasus KTP elektronik belum akan selesai," kata Laode.

Irvanto sendiri dalam pleidoinya mengakui telah menjadi kurir atau perantara uang suap dari proyek KTP elektronik. Dia mengaku pernah mengantarkan jatah uang bagi anggota DPR dari Direktur Biomorf Lone, Johannes Marliem. Dia mengklaim menjadi kurir atas perintah Setya dan Andi Agustinus.

Dia mengatakan pernah

menyerahkan uang Sin$ 1 juta masing-masing kepada Melchias Marcus Mekeng dan Markus Nari; US$ 1,5 juta masing-masing kepada Chairuman Harahap dan Agun Gunandjar Sudarsa; Ade Komarudin senilai US$ 700 ribu; serta Jafar Hafsah dan Nurhayati Ali Assegaf masing-masing US$ 100 ribu. Atas pekerjaan ini, Andi menjanjikan uang Rp 1 miliar yang belum diterimanya hingga saat ini.

"Saya kaget. Saya tak menerima sepersen pun," kata Irvanto.

KPK sendiri telah berulang kali memasukkan

nama mantan dan anggota DPR sebagai saksi kasus KTP elektronik. Tapi semua anggota Parlemen Senayan tersebut senada membantah menerima dan terlibat dalam kasus KTP elektronik. Begitu juga dengan mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang mengklaim tak pernah menerima keuntungan dari proyek tersebut.

"Ini kebohongan publik. Jangan-jangan uangnya diambil, tapi hilangnya diberikan ke saya," kata Mekeng selepas pemeriksaan di KPK.

TAUFIQ SIDDIQ







Original Post

KPK Pertimbangkan Budi Mulya Menjadi Justice Collaborator

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2018-12-6


KPK Pertimbangkan Budi Mulya Menjadi Justice Collaborator

Sejumlah mantan pejabat Bank Indonesia telah diperiksa.

Rezki Alvionitasari

rezki. alvionitasari@tempo. co. id

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mempertimbangkan permohonan Budi Mulya untuk menjadi justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penyidik atau jaksa dalam mengungkap kasus. Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia itu kini menjadi terpidana kasus dugaan korupsi Bank Century.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan pihaknya tidak menjamin bakal menerima permohonan Budi. "Tergantung penilaian atau assessment yang dilakukan oleh biro hukum dan jaksa KPK," ujarnya, kemarin.

Kemarin siang, istri dan anak Budi Mulya-Anne Mulya dan Nadia Mulya- datang ke gedung KPK. Mereka menyerahkan sejumlah dokumen per-

mohonan justice collaborator Budi, ditemani oleh Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Boyamin Saiman. "Untuk materi lengkap JC, nanti akan disampaikan di KPK," ujar Boyamin.

Dalam perkara Century, Mahkamah Agung (MA) telah memvonis Budi dengan hukuman 15 tahun penjara pada 8 April 2015. Hakim MA, Artidjo Alkostar, menyatakan Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa itu terbukti melakukan korupsi dalam pengucuran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Century sebagai

Dalam perkara Century, Mahkamah Agung (MA) telah memvonis Budi dengan hukuman 15 tahun penjara pada 8 April 2015.

bank gagal berdampak sistemik. Dalam putusan kasasi itu, hakim menyatakan Budi melakukan korupsi bersama sejumlah pejabat Bank Indonesia.

Menurut Laode, ada sejumlah syarat untuk menjadi justice collaborator. Pertama, pemohon bukan pelaku utama dalam perkara yang diselidiki. Kedua, pemohon

bermaksud membuka kasus-kasus korupsi yang lebih besar. "Intinya dua itu. Jadi, misalnya beliau mengajukan permohonan untuk dijadikan JC, biro hukum kami di KPK akan mengecek fakta-fakta itu," ujarnya di sela festival Hari Anti-Korupsi Sedunia 2018, di Hotel Bidakara,

Jakarta, kemarin.

Laode mengatakan saat ini penyidikan kasus Century masih terus berjalan. "Tapi terus terang kendalanya itu, sebagian pelakunya ada di luar negeri. Padahal itu yang paling penting," kata dia.

Sebelumnya, KPK membuka penyelidikan baru

dalam kasus Century. KPK menyatakan telahmemerik-sa puluhan saksi. Para saksi tersebut berasal dari unsur Bank Indonesia, kementerian, maupun pihak swasta. "Ada 21 orang yang sudah kami mintai keterangan sebelumnya dari berbagai unsur," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Budi adalah salah satu saksi yang diperiksa. KPK juga memeriksa mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S. Goeltom, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi Agus Sarwono, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono.

Boediono mengatakan keputusan menyelamatkan Bank Century pada 2008 bukanlah berasal dari dirinya saja. Proses pengambilan keputusan saat itu dilakukan dengan sangat terbuka dan transparan. "Bahkan diskusinya sudah beredar luas,"ujarnya di gedung Djakarta Theater, 28 November lalu.

M ROSSENO AJI







Original Post

Suap Sukamiskin Diawali Silaturahim

Media Cetak Republika Halaman 1
2018-12-6


Suap Sukamiskin Diawali Silaturahim

BANDUNG - Mantan kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Kota Bandung, Wahid Husein, menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (5/12). Wahid didakwa menerima suap dari tiga narapidana kasus korupsi, yaitu Fahmi Darmawansyah, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, dan Fuad Amin Imron.

Terdakwa bersama dengan Hendry Saputra selaku staf umum merangkap sopir Kalapas Sukamiskin menerima hadiah sejumlah uang dan barang dari warga binaan Lapas Sukamiskin," kata JPU KPK Trimulyono Hendradi, di Pengadilan Tipikor Bandung, kemarin.

Menurut penuturan jaksa, praktik suap yang dilakukan Wahid berlangsung sejak terdakwa menjabat sebagai kalapas Sukamiskin pada Maret 2018. Pada hari pertama menjabat kalapas, Wahid berinisiatif mengumpulkan seluruh warga binaan di sebuah aula. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa memperkenalkan diri sebagai pejabat baru di Lapas Sukamiskin.

Setelah pertemuan di aula, kata jaksa, pertemuan dilanjutkan dengan "silaturahim" yang diwakili tiga orang napi koruptor, yaitu Djoko Susilo (mantan kakorlantas Polri), Fahmi Dhar-mawansyah (kasus Bakamla), dan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (adik Ratu Atut, mantan gubernur Banten).

Hasil dari pertemuan tiga orang wakil Paguyuban Napi Tipikor tersebut intinya meminta agar terdakwa memberikan kemudahan dan fasilitas kepada warga binaan. Kemudahan tersebut berupa izin keluar lapas, baik itu izin luar biasa maupun izin berobat ke rumah sakit.

Intinya wakil napi tipikor ini meminta agar permohonan itu diakomodasi," ujarnya. Permohonan itu diakomodasi terdakwa.

Selain kemudahan keluar-masuk lapas, beberapa napi juga mendapatkan sejumlah fasilitas istimewa di kamarnya, seperti kamar yang dilengkapi AC, televisi, hingga penggunaan telepon genggam.

Terdakwa, kata jaksa, membiarkan hal tersebut terus berlangsung. Sebagai imbalan atas fasilitas dan kemudahan, terdakwa menerima sejumlah uang dari napi tipikor.

Pertama, terdakwa bersama rekannya menerima pemberian dari Fahmi Darmawansyah berupa satu unit mobil jenis Double Cabin 4x4 merek Mitsubishi Triton, sepasang sepatu bot, sepasang sendal merek Kenzo, sebuah tas merek Louis Vuitton, dan uang Rp 39,5 juta.

Fahmi yang divonis 2 tahun dan 8 bulan penjara menempati sel nomor 11 Blok Timur atas dan memiliki tahanan pendamping (tamping), yaitu Aldi Chandra dan Andri Rahmat. Mereka bertugas sebagai asisten pribadi Fahmi untuk membersihkan kamar, membelikan makanan, memijat, dan mengurus kepentingan lainnya dengan diberikan gaji Rp 1,5 juta. Andri adalah narapidana kasus pembunuhan dengan hukuman 17 tahun penjara.

Sel Fahmi dilengkapi jaringan TV kabel, AC, kulkas kecil, spring bed, mebel, dan dekorasi interior high pressure laminated, Fahmi juga menggunakan telepon genggam selama di lapas. Fahmi dan Andri bahkan dibolehkan berbisnis untuk mengelola kebutuhan para warga binaan di Lapas Sukamiskin, seperti jasa merenovasi kamar (sel) dan jasa pembuatan saung.

Selain itu, ungkap jaksa Trimulyono, Fahmi diperbolehkan membangun sendiri saung dan kebun herbal di dalam area lapas serta membangun ruangan berukuran 2x3 meter persegi yang dilengkapi dengan tempat tidur sebagai "bilik asmara" yang juga disewakan kepada narapidana lain dengan tarif Rp 650 ribu.

Selain mendapat fasilitas mewah, Fahmi mendapat kemudahan berobat keluar lapas, seperti mengecek kesehatan secara rutin di RS Hermina Arcamanik ataupun di RS Hermina Pasteur. Wahid juga menerima uang dari Fahmi senilai total Rp 39,5 juta secara bertahap.

Selain mendapat hadiah dari Fahmi, Wahid Husen mendapatkan uang Rp 63,39 juta dari narapidana korupsi Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan dan dari Fuad Amin Imron yang seluruhnya Rp 71 juta, serta fasilitas peminjaman mobil Toyota Innova.

Atas perbuatannya, Wahid didakwa Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No 20 1 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-ijo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup serta denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

antara ed/satria kartika yudha/DJOKO SUCENO







Original Post

Bush dan Penghargaan untuk Tukang Tidur

Media Cetak Republika Halaman 7
2018-12-6


Bush dan Penghargaan untuk Tukang Tidur

Presiden ke-41 Amerika Serikat George Herbert Walker Bush menuju peristirahatan terakhir. Proses pemakaman Bush senior yang wafat pada Jumat (30/11) dalam usia 94 tahun itu digelar pada Rabu (5/12).

Sejak peti jenazah Bush berada di gedung Capitol Rotunda di Washington DC, Senin (3/12). para pelayat terus mengalir tanpa henti, siang dan malam. Namun, pada Rabu, pukul 07.00 waktu setempat, ruangan pun tertutup untuk publik. Peti jenazah dan keluarga Bush tiba di Washington National Cathedral sebelum pukul 11.00 untuk misa.

Tayangan televisi begitu riuh dengan kisah-kisah kenangan mendiang presiden. Bush, penyuka ikan dan golf, adalah sosok yang gemar tertawa. "Ia memiliki begitu banyak hal yang ditertawakan," kata mantan direktur Biro Intelijen Pusat (CIA] Robert Gates kepada televisi CBS

"la adalah satu-satunya presiden yang pernah menjadi atasannya yang benar-benar memberikan penghargaan kepada orang yang paling sering tertidur saat rapat dengan presiden AS," katanya.

Bush juga memiliki beberapa kutipan yang tak mudah dilupakan orang. Salah satunya diucapkan pada 1989 tentang istrinya selama 73 tahun, Barbara Bush, yang wafat April.

"Ada ucapan orang sinis, kalau tidak salah dia mantan presiden, yang mengatakan, Kalau ingin seorang teman di Washington, pilih anjing. Tahukah Anda, kami menerjemahkan-nasihat itu-apa adanya. Namun, saya tidak butuh (anjing) karena saya memiliki Barbara Bush," ujarnya yang dikutip Thougthco.

Kepemimpinan Bush senior tampaknya banyak mengingatkan orang pada politik Amerika yang kalem, tidak terlalu banyak kontroversi. Ia adalah orang yang menyerukan agar Amerika menjadi bangsa yang "lebih ramah, lebih lembut".

Itu pula tecermin dari tamu yang hadir dalam prosesi pelepasan jenazah Bush. Acara itu menjadi momen bipartisan yang mempertemukan Partai Republik dan Partai Demokrat.

Mereka akan menyisihkan rasa permusuhan demi menghormati Bush, sang pilpt Angkatan Laut AS yang pernah lolos dari maut pada Perang Dunia II. Saat itu, ia bertahan hidup meski pesawatnya mendapatkan tembakan maut saat terbang di atas Samudra Pasifik.

Para mantan presiden AS dijadwalkan hadir dalam proses ini selain putra mendiang Bush, mantan presiden George W Bush alias Bush junior. Mereka adalah Jimmy Carter, Barack Obama, dan Bill Clinton. Tak lupa, hadir pula Presiden Donald Trump.

Sedangkan, tamu asing antara lain Pangeran Charles dari Inggris, Raja Abdullah II dan Ratu Rania dari Yordania, Presiden Polandia Andrzej Duda, serta sosok penting lainnya.

Di antara yang diundang hadir adalah seorang tukang listrik yang kerap dipanggil keluarga Bush. Ya, tak salah. Di antara tamu undangan ada Mike Lovejoy. Ia tukang listrik serbabisa yang telah bekerja di kediaman musim panas Bush di Maine sejak 1990. Lovejoy pun mengaku amat terkejut ketika diundang hadir dalam pemakaman Bush senior.

Kenangan Bush seakan tak pernah habis. Warisan sejarah dan humornya luar biasa. Sang mendiang demikian berkeras untuk tidak menyebut dirinya "saya" jika mengacu pada tugas kepresidenan. Kebiasaan itu diwariskan dari ibunya. Tentu terlihat kontrasjika dibandingkan Trump yang kerap menunjuk dirinya sendiri. Usai prosesi di katedral, jenazah Bush akan dibawa kembali ke Texas. Rabu malam. Ia akan dimakamkan di Museum dan Perpustakaan Kepresidenan George HW Bush. Tubuhnya akan dibaringkan dekat mendiang istrinya. Barbara, dan putri mereka, Robin, yang meninggal akibat leukemia pada 1953 dalam usia tiga tahun.

Trump memang beda

Sejak menjabat, Trump memang tidak banyak berhubungan dengan para pendahulunya. Sejak pelantikan. ia tidak pernah berbicara dengan Bill Clinton atau Obama.

Trump memang pernah menghubungi Bush senior saat membutuhkan dukungan untuk Hakim Agung Brett Kavanaugh.

Carter juga pernah diberi penjelasan mengenai isu Korea Utara. Namun, tidak jelas apakah itu artinya Carter memang berhubungan langsung dengan Trump.

"Sungguh tak biasa sederet mantan presiden dari kedua partai sama-sama tidak menyukai seorang presiden yang berkuasa. Dan ternyata itulah yang terjadi saat ini," ujar profesor sejarah dari Rice University, Douglas Brinkley

Menurut sang profesor, presiden biasanya menjalin hubungan baik dengan pendahulunya. Namun, ia pun mengakui, ada juga presiden yang tidak dekat dengan pendahulunya. "Bill Clinton akan menghubungi Richard Nixon untuk meminta nasihat soal Rusia," ujar Brinkley. "Harry Truman amat mengandalkan Herbert Hoover. Begitu seterusnya."

Langsung atau tidak langsung, para mantan presiden memang seperti memiliki batas terhadap Trump. Bahkan, kata-kata pedas datang dari kubu Republik sendiri terhadap Trump, sang presiden dari Partai Republik.

Bush junior berkali-kali mengon-frontasi isu-isu yang dimainkan Trump meski ia tak menyebutkan nama. Bush junior bahkan pernah memperingatkan publik bahwa politik Amerika "kelihatannya lebih rentan terhadap teori-teori konspirasi dan akal-akalan yang terang-terangan."

Bagaimana dengan mendiang Bush senior? Dalam buku karya Mark KUpdegrove, The Last Republicans. Bush senior menyebut Trump seorang "pembual".

Saat pemilihan presiden 2016 yang menyandingkan Trump dan Hillary Clinton. Bush senior mengaku ia memilih Hillary. Sedangkan, Bush junior mengaku tak memilih satu pun dari kedua nama itu. Trump memang beda.

reuters/ap/ YEYEN ROSTIYANI







Original Post

Vonis Perkara Korupsi KTP Elektronik

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-12-6


Vonis Perkara Korupsi KTP Elektronik

Persidangan dengan terdakwa Irvanto Hendra Pambudi (kiri), yang juga keponakan Setya Novanto, dan pengusaha Made Oka Masagung terkait perkara dugaan korupsi KTP elektronik digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (5/12 2018) malam. Sidang dengan agenda pembacaan vonis menjatuhkan putusan kepada dua terdakwa dengan putusan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

KOMPAS/ALIF ICHWAN







Original Post

KPK Luncurkan Panduan untuk Korporasi

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-12-6


KPK Luncurkan Panduan untuk Korporasi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan panduan pencegahan korupsi untuk dunia usaha dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Dunia di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat, Rabu (5/12). Panduan tersebut diharpakan dapat mendorong upaya pencegahan korupsi di sektor swasta sehingga tercipta iklim usaha yang berintegritas.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, panduan itu menjadi pedoman para pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) poin c Perma Nomor 13 Tahun 2016, salah satu bentuk kesalahan korporasi yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana adalah jika korporasi tidak melakukan upaya pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Saat ini, kata dia, sudah ada empat korporasi yang menjadi tersangka. Sehingga, kata Syarif, sangat tidak adil bila KPK hanya menindak tetapi tak ada panduannya. "Rasanya tidak adil dong kalau KPK sudah menindak, tapi belum ada panduan agar tidak terjerembap. Makanya hari ini kami luncurkan buku panduan pencegahan korupsi untuk dunia usaha," kata Syarif.

Ia menjelaskan, panduan itu berisi langkah-langkah pencegahan korupsi yang dirancang dengan sederhana dan praktis sehingga dapat menjadi acuan dan pedoman minimum bagi korporasi. Perusahaan bisa mengembangkannya sesuai kebutuhan.

Syarif melanjutkan, saat ini banyak korporasi yang digunakan sebagai alat menyembunyikan korupsi. "Contoh Nazarudin membuat 38 perusaahaan untuk menyembunyikan korupsinya. Itu yang kita tahu loh," katanya.

Menurut dia, dari berbagai kasus yang ditangani KPK, suap pasti ada pemberi dan penerima. Di KPK kasus paling banyak adalah suap lalu kedua adalah pengadaan barang dan jasa. Kalau keduanya digabung, ada 80 persen. "Swasta tak kalah banyak, 200-an lebih. Itu hanya kasus di KPK. Belum di polisi dan kejaksaan." katanya.

Wakil Kepala Kadin Rahmat Junaedi mengaku sangat terbantu dengan adanya panduan itu. Sebab, selama ini terlalu banyak teori yang tidak mudah untuk diaplikasikan.

Ia mengungkapkan, dalam menyusun pedoman, KPK juga bersama Kadin berdiskusi cukup panjang hingga enam bulan agar bisa digunakan secara efektif. Selama ini banyak pelaku usaha yang terjerembap dalam pusaran tindak pidana korupsi

"Jadi, memang ada literasi panjang. Enam bulan kita diskusi itu. Secara prinsip dunia usaha mendukung," kata dia.

Kadin, kata diajuga tidak mau dunia usaha dibebani biaya yang hanya berujung tindak pidana korupsi dan tidak efisien. "Itu memang secara natural dunia usaha ke sana mencari cara menekan biaya. Ya jadi emang dunia usaha tidak mau (korupsi)," katanya.

Menuru dia, panduan yang diluncurkan sangat lengkap. Tinggal bagaimana perusahaan menerapkannya di perusahaannya sampai ke bawah. "Dengan adanya ini, perusahaan ada alasan kalau ada orang yang mencoba ke jalan tidak benar," katanya.

Mantan ketua PPATK Yunus Husein mengatakan, adanya pedoman bisa menjadi panduan bagi korporasi. Sebab, peranan korporasi dalam sebuah negara sangatlah penting. "Harus benar-benar dijalankan pedoman di dalam perusahaan," kata dia.

Menurut dia, perusahaan sebenarnya tidak masalah didenda karena uang mereka banyak, kecuali pencabutan izin usaha. "Sama se- perti hukuman mati. Bukan hanya matikan perusahaan, tapi matikan pekerjaan banyak orang," katanya. Rimawan Pradiptyo, pengajar Fakultas Ekonomi UGM, menuturkan, dari database yang mereka kaji, paling banyak yang melakukan korupsi adalah sektor swasta, yakni memberikan kerugian Rp 117,1 triliun dari total kerugian negara sebesar Rp 203,6 triliun. Menariknya, kata dia, ada 504 pelaku korporasi swasta serta 185 pelaku BUMN dan BUMD di dalamnya.

"Kami terima kasih ada panduan ini karena ini adalah titik paling rawan. Sehingga, adanya ini memang faktanya korporasi korupsi paling tinggi, masuknya KPK sangat pas. Problemnya kita belum akomodasi UNCAC." ujarnya.

ed/ilham tirta/ DIAN FATH RISALAH







Original Post

KPK Dalami Peran Petinggi Anak Usaha Sinar Mas

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-12-6


KPK Dalami Peran Petinggi Anak Usaha Sinar Mas

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Wakil Direktur PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (PT SMART), Edy Saputra Suradja. Edy Saputra merupakan salah seorang tersangka dugaan suap anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dalam bidang perkebunan, kehutanan, penambangan, dan lingkungan hidup di Pemerintah Provinsi Kalteng tahun 2018.

"Penyidik masih terus mendalami terkait pemberian kepada para anggota DPRD dalam perkara ini dan peran tersangka ESS sebagai Direktur PT BAP atau Wadirut PT SMART dalam perkara ini," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah, Rabu (5/12).

Penyidik, kata Febri, juga mendalami adanya pemberian suap untuk anggota DPRD Kalteng kepada sejumlah saksi lainnya, yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalteng, Fahrizal Fitri; Kabid Pemantauan Lingkungan Provinsi Kalteng, Arianto; dan tim ahli Komisi B DPRD Kalteng, Nicko Haryadi.

KPK menetapkan tujuh orang tersangka atas dugaan suap anggota Kornisi B DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Sejumlah anggota Komisi B DPRD Kalteng diduga telah menerima uang dari petinggi PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) yang merupakan anak usaha Sinar Mas Group terkait pengawasan pembuangan limbah ke Danau Sem-buluh.

Empat tersangka tersebut adalah anggota DPRD Kalimantan Tengah yang diduga menerima suap, yakni Borak Milton sebagai Ketua Komisi B DPRD Kalimantan Tengah, Punding sebagai sekretaris Komisi B DPRD Kalimantan Tengah, serta Arisavanah dan Edy Rosada sebagai anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah.

Keempatnya dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, tiga tersangka pemberi suap adalah Edy Saputra Suradja selaku Direktur PT BAP atau Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk, Willy Agung Adipradhana selaku CEO PT BAP Wilayah Kalteng bagian Utara, dan Teguh Dudy Zaldy selaku Manajer Legal PT BAP. Mereka dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-i KUHP.

ed/ilham tirta/ DIAN FATH RISALAH







Original Post

SIDANG TIPIKOR

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-12-6


SIDANG TIPIKOR

Mantan kepala Lembaga Pemasyarakatan iLapasl Sukamiskin Wahid Husein menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan suap di Pengadilan Tipikor Bandung. Rabu 15/12). Dalam salah satu dakwaan jaksa mengungkapkan, terdakwa telah menerima suap berupa sejumlah uang dari narapidana koruptor Fahmi Darmawansyah untuk mendapat fasilitas istimewa dan berbagai kemudahan.

EDI YUSUF/REPUBLIKA







Original Post

Surat Resmi KPU Ditunggu

Media Cetak Republika Halaman 3
2018-12-6


Surat Resmi KPU Ditunggu

KPU masih meminta kesediaan Oesman Sapta mundur.

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan sudah memutuskan tindak lanjut terhadap kasus syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memenangkan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Namun, hingga Rabu (5/12), KPU belum menerbitkan surat keputusan tersebut secara resmi.

Ahli hukum tata negara Bvitri Susanti menilai KPU harus segera menuangkan tindak lanjut mereka terkait sengketa pencalonan DPD dalam surat keputusan (SK) resmi. Selain untuk memberikan kepastian hukum, penerbitan surat KPU juga menghindari potensi intervensi terhadap sikap yang sudah diambil KPU.

"Kalau sekarang kan baru dari media, kemudian dilanjutkan oleh media lagi. Tidak salah jika ada kekhawatiran jangan-jangan di dalam masih ada perbedaan pendapat yang didasarkan oleh beberapa faktor. Misalnya, KPU masih khawatir soal tuntutan hukum yang mungkin ada, yang nantinya bisa membuat pelaksanaan pemilu terbengkalai," tutur Bvitri ketika dihubungi Republika, Rabu.

Ia lantas menjelaskan kemungkinan tindakan hukum yang masih akan diambil pihak OSO. Pertama, Ketua DPD RI tersebut bisa meminta penetapan kepada pengadilan tata usaha negara (PTUN). Sebab, putusan PTUN harus dilakukan oleh KPU. "Kalau KPU menginterpretasikan itu secara berbeda maka OSO bisa minta penetapan dari PTUN. Langkah ini yang paling bisa dilakukan oleh pihaknya," tutur Bvitri. Selanjutnya, ada potensi untuk mengajukan sengketa perdata dan pidana.

Bvitri menilai, berdasarkan pernyataan ketua KPU yang dikutip media massa, tindak lanjut yang akan dilakukan penyelenggara pemilu tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan saran sejumlah ahli hukum tata negara.

Menurut dia, para ahli hukum dan pegiat pemilu meminta KPU tegas menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu melarang anggota partai politik mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Namun, pihaknya juga menyadari, KPU sebagai lembaga harus mempertimbangkan beberapa aspek yang nantinya mungkin membuat pelaksanaan pemilu terbengkalai.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggrani menilai KPU hanya ingin menyelaraskan antara putusan PTUN dan putusan Mahkamah Agung (MA). Ia menegaskan, OSO akan dimasukkan ke daftar calon tetap (DCT), tetapi itu tidak mungkin tanpa pengunduran diri.

Titi menuturkan, untuk mengundurkan diri sebagai pengurus parpol, OSO bisa membuat surat pernyataan bahwa dia mundur dari pengurus parpol. Surat itu dibuat secara resmi dan tidak boleh ditarik kembali. "Tinggal dibuat pernyataan yang bernilai hukum bahwa dia mengundurkan diri dari parpol. Pernyataan di atas materai yang tidak bisa ditarik lagi. Saya kira waktu untuk mengundurkan diri sampai 24 Desember itu sangat akomodatif," ujarnya.

Sementara, Ketua KPU Arief Budiman mengakui, belum ada surat resmi untuk menuangkan keputusan KPU terkait sengketa pencalonan anggota DPD dari pengurus partai politik. Arief mengatakan, KPU masih meminta OSO bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus parpol. Dengan begitu, kesempatan untuk bisa mengikuti Pemilu 2019 bisa dipastikan. "Semoga (OSO) mau mengundurkan diri," ujar Arief kepada wartawan di kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (5/12).

Menurut Arief, substansi keputusan KPU soal tindak lanjut putusan MA dan PTUN tetap mengacu pada putusan MK. KPU tetap akan mengakomodasi OSO dalam DCT Pemilu 2019 jika Ketua Umum Partai Hanura itu mengundurkan diri terlebih dulu. "Masih sama isi keputusan kami. Perintah PTUN kan hanya memasukkan (ke DCT) dan tidak ada perintah yang lain, tapi kan kami diberi kesempatan untuk memutuskan (waktu untuk memasukkan ke DCT)," ujar Arief. . Meski demikian, Arief masih belum mau menyebut batas waktu yang akan diberikan kepada OSO untuk mengundurkan diri. Nantinya, waktu tersebut akan disampaikan secara detail dalam surat yang disampaikan oleh KPU kepada tim kuasa hukum OSO. "Surat belum kami sampaikan. Nanti segera," ujarnya.

Sebelumnya, kuasa hukum OSO, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, pihaknya masih menanti surat resmi dari KPU soal tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) dan PTUN. Yusril mengaku akan menelaah surat KPU itu terlebih dulu. "Belum bisa dikomentari (keputusan KPU) sebelumkeputusannya ada," ujar Yusril.

Menurut Yusril, pernyataan KPU secara lisan belum dapat dijadikan pegangan. "Nanti saja kalau keputusannya sudah ditulis, saya akan telaah," ujarnya lagi.

ed/agus raharjo/ DIAN ERIKA NUGRAHENY







Original Post

Honorer Minta Diatur

Media Cetak Republika Halaman 5
2018-12-6


Honorer Minta Diatur

Presiden meminta masukan mengenai upaya meningkatkan kualitas guru.

JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyampaikan keluhan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam pertemuan di Istana Merdeka itu, mereka sekaligus meminta aturan khusus untuk guru honorer kategori dua.

Terkait honorer kami minta Per-menpan RB (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi) Formasi Khusus PPPK Guru dan Tenaga Kependidikan," kata Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi, Rabu (5/12). Namun, Unifah mengaku, belum bisa menjabarkan lebih jelas hasil pertemuan dengan Presiden.

Forum Honorer Kategori Dua PGRI (FHK2-PGRI) sebelumnya menyatakan, akan menggugat PP 49/2018 ke Mahkamah Agung (MA) karena dinilai tidak memberi keadilan dan tidak memberi kepastian hukum kepada para honorer. PP ini dinilai bertentangan dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan sehingga forum honorer K2 meminta aturan ini dicabut.

Kuasa hukum FHK2-PGRI Andi Nasrun mengatakan, keputusan menggugat PP 49/2018 adalah keputusan bersama forum honorer. Rencananya, PP tersebut baru akan digugat ke MA pada pekan depan. Andi menyebut, forum honorer PGRI telah mengungkapkan kekecewaannya saat diundang ke Istana Merdeka.

Dia mencatat, ada beberapa pasal yang akan digugat karena dinilai tidak rasional dan cacat hukum. Misalnya pasal 10 ayat (l), pasal 16, pasal 26, pasal 37, pasal 57 dan pasal 60. Pasal 10 ayat (1) menyebutkan, pengadaan PPPK akan dilakukan secara nasional berdasarkan perencanaan kebutuhan jumlah PPPK.

Isi ayat ini, menurut Andi, tidak relevan karena sesungguhnya peta kebutuhan tenaga guru dan kependidikan sudah jelas tingkat kebutuhannya, termasuk soal jumlah kebutuhan dan wilayah tempatnya. Pasal 16 yang mengatur tentang syarat pelamar PPPK, lanjut dia, menjelaskan, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK dengan memenuhi persyaratan, salah satunya yaitu usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi satu tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar.

"Nah pembatasan usia maksimal 1 tahun sebelum batas usia jabatan ini tidak rasional karena proses seleksi sampai waktu pengumuman memakan waktu yang pada akhirnya masa kerja Calon PPPK batas waktu 1 tahun tidak mungkin melaksanakan pekerjaannya sampai batas usia pen-siunnya," ujar dia.

Selanjutnya, pada pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan, panitia seleksi instansi pengadaan PPPK dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan pada instansi pemerintah. Menurut Andi, poin ini juga sangat tidak relevan karena ayat ini menginstruksikan untuk menguji psikologis dan kejiwaan guru yang telah menjalani profesi pendidik selama bertahun-tahun dengan calon guru yang masih fresh graduate.

Pasal 37 ayat (1) yang menyebutkan, Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kerja juga salah satu yang digugat. Dia menegaskan, ayat ini dinilai tidak tepat karena tidak memberi kepastian hukum bagi PPPK.

Pada pasal 57 ayat (1) tentang pemutusan hubungan perjanjian kerja menyebutkan, dalam hal terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK maka akan dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja. "Ini juga sangat tidak memberi kepastian hukum," ujar dia. Andi melanjutkan, pasal yang juga tidak memberi kepastian hukum terdapat pada bagian ke-8 pasal 60 ayat (1) yang menyebutkan, PPPK yang tidak memenuhi target kinerja akan dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja.

Pembangunan SDM

Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan PGRI berdialog terkait persoalan guru honorer dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Presiden mengatakan, tahun 2019 pemerintah ingin menggeser strategi pembangunan dari sektor infrastruktur ke pembangunan SDM.

"Kualitas guru menjadi kunci, peran utama dalam pembangunan SDM," ujar dia.

Presiden berharap, PGRI menyampaikan pemikiran dan rekomen-dasi-rekomendasi mengenai upaya yang bisa dikerjakan secara besar-besaran dalam meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Selain membahas rencana pembangunan SDM, Presiden meminta masukan dari PGRI mengenai penanganan masalah guru honorer.

PGRI mengaku sedang menyiapkan buku tentang pembangunan SDM era milenial ke depan sebagai rekomendasi atau masukan kepada pemerintah. "Kami sudah menyiapkan rancangan bukunya," kata Unifah Rosyidi seusai pertemuan.

antara ed/mas alamil huda/ GUMANTI AWALIYAH







Original Post

Ketua KY Minta Dijadwalkan Ulang Pemeriksaan

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-12-6


Ketua KY Minta Dijadwalkan Ulang Pemeriksaan

JAKARTA -Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus mendatangi Polda Metro Jaya untuk meminta penyidik menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap dirinya sebagai saksi, kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Juru Bicara KY Farid Wajdi. Laporan perkara itu dibuat oleh puluhan hakim.

"Karena kebetulan saya mau ke Jember, saya sebagai ketua KY dan sebagai warga negara, menaati apa yang dimintakan penyidik untuk menghadap. Tapi, karena ada agenda di luar kota sehingga saya tidak memberikan keterangan apa pun," ujar Jaja, di Jakarta, Rabu (5/12).

Penyidik kata dia, akan menjadwalkan ulang dan berkoordinasi apakah pemeriksaan dilakukan di Polda Metro Jaya atau di KY. "Nanti akan diperiksa ulang apakah di sini atau di Komisi Yudisial," kata dia.

Ia menyampaikan, KY memberikan bantuan pendampingan hukum kepada Farid untuk

menghadapi kasus ini.

"Dia adalah anggota Komisi Yudisial RI, dan juga ketua bidang hubungan antarlembaga dan informasi, merangkap sebagai juru bicara," katanya.

Menurutnya, perkara ini masuk dalam ranah sengketa pers sehingga dapat diselesaikan di Dewan Pers.

"Sikap KY melakukan suatu langkah pandangan ke Dewan Pers, makanya itu sengketa pers. Itu yang menjadi pegangan kita. Kita akan sesuai surat dari Dewan Pers bahwa itu adalah sengketa pers," tandasnya.

Sebelumnya, puluhan hakim yang tergabung dalam Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding, melaporkan Juru Bicara Komisi Yudisial Farid Wadji, terkait kasus dugaan penistaan dan pencemaran nama baik, ke Mapolda Metro Jaya, Senin (17/9) lalu.

Ada dua laporan yang dibuat, pertama terkait tudingan pungutan sebesar Rp 150.000 terhadap

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama guna mendukung pelaksanaan turnamen tenis beregu Piala Mahkamah Agung RI, di Denpasar, Bali.

Laporan ini dilaporkan Ketua Umum Persatuan Tenis Warga Pengadilan Pusat Syamsul Maarif dengan nomor laporan polisi LP/4965/K/2018/PMJ/ Ditreskrimum.

Kedua, berkaitan dengan pernyataan terlapor Farid di salah satu media nasional yang menyebutkan adanya keharusan Pengadilan Tingkat Banding menyetor uang Rp 200.000 untuk menyambut kunjungan pimpinan Mahkamah Agung ke daerah. Laporan ini tercatat dalam nomor laporan polisi LP/4966/K/2018/PMJ/ Ditreskrimum, dengan pelapor Cicut Sutiarso.

Sebanyak 64 orang dari Pengadilan Tingkat Banding turut mendukung dan mendampingi dalam proses pembuatan laporan di Mapolda Metro Jaya itu.

(b1)







Original Post

Eks Kalapas Sukamiskin Didakwa Terima Suap dari 3 Napi Korupsi

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-12-6


Eks Kalapas Sukamiskin Didakwa Terima Suap dari 3 Napi Korupsi

BANDUNG - Mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen dan anak buahnya, Hendry Saputra didakwa menerima suap dari tiga narapidana kasus korupsi, yakni Fahmi Dharmawan-syah, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan dan Fuad Amin.

Suap berupa uang tunai, barang mewah dan fasilitas lainnya diberikan ketiga koruptor kepada Wahid dan Hendry agar mendapat fasilitas mewah selama mereka mendekam di Lapas Sukamiskin. Wahid didakwa pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Persidangan terhadap Wahid Husen dan Hendry Saputra digelar perdana di Pengadilan Tipikor Bandung pada Rabu (5/12).

"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya," kata Jaksa KPK dalam surat dakwaan.

Dalam surat dakwaan itu, Jaksa membeberkan, Wahid Husen didakwa menerima suap dari Fahmi berupa satu unit mobil jenis Double Cabin

4x4 merk Mitsubishi Triton, sepasang sepatu boot, sepasang sendal mer Kenzo, satu tas clutch bag merek Louis Vuitton dan uang senilai Rp39.500.000.

Sementara dari Wawan, Wahid Husen didakwa menerima suap berupa uang tunai sebesar Rp 63.390.000. Wahid menerima suap dari Fuad Amin berupa uang sebesar Rp 71.000.000 dan mendapatkan fasilitas peminjaman mobil serta penginapan di Hotel Ciputra Surabaya.

Dipaparkan Jaksa, setelah dilantik sebagai Kalapas Sukamiskin pada Maret 2018, Wahid mengumpulkan

seluruh narapidana digedung aula lantai dasar Gedung Lapas Sukamiskin dalam rangka pengarahan dan memperkenalkan diri selaku Kalapas yang baru.

Acara tersebut kemudian dilanjutkan pertemuan khusus antara Wahid dan paguyuban narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) yang diwakili oleh Djoko Susilo, Fahmi Dharmawansyah, dan Wawan di ruang khusus Kalapas.

Dalam pertemuan itu, para napi meminta Wahid selaku Kalapas memberikan kemudahan kepada narapidana korupsi yang ingin ijin keluar Lapas,

baik itu Ijin Luar Biasa (ILB) ataupun ijin berobat ke rumah sakit.

Permohonan ini lalu diakomodir oleh Wahid. Selain itu, Wahid juga membiarkan ataupun memperbolehkan para napi korupsi mendapatkan sejumlah fasilitas istimewa seperti sel Lapas yang dilengkapi AC dan televisi serta menggunakan telepon genggam (HP).

"Sehingga atas sejumlah fasilitas istimewa dan kemudahan dalam hal ijin keluar Lapas tersebut, terdakwa melalui Hendry Saputra menerima sejumlah hadiah berupa barang dan uang dari warga binaan (narapidana)

Lapas Sukamiskin, yaitu masing-masing dari Fahmi Dharmawansyah, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan dan dari Fuad Amin Imron," papar Jaksa.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Wahid Husen dan Hendry Saputra didakwa melanggar Pasal 12 huruf b dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

(b1)







Original Post

Korporasi Lahan Sembunyikan Hasil Korupsi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2018-12-6


Korporasi Lahan Sembunyikan Hasil Korupsi

Dari jumlah korupsi secara keseluruhan, sebanyak 59% korupsi dilakukan pihak swasta.

Rahmatul Fajri fojri@imedioindonesio.com

UPAYA pencegahan korupsi di dunia korporasi sangat diperlukan karena selama ini korporasi acapkali bersinggungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, korporasi juga dijadikan sebagai lahan untuk menutupi hasil korupsi.

Demikian dikatakan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat meluncurkan Buku Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha pada Hari Antikorupsi Du-nia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, kemarin.

"Contohnya, Narazuddin (terpidana kasus suap pembangunan Wisma Atlet Hambalang) membuat 38 perusahaan untuk menutupi korupsinya. Itu yang

kami tahu. Banyak juga tidak kami ketahui, misalnya kasus Akil Mochtar (terpidana seumur hidup kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi). Banyak yang disembunyikan dalam bentuk perusahaan. Perusahaannya aneh-aneh. Jadi, direkturnya itu sopirnya atau keluarganya," ungkap Laode.

la menyoroti bejibunnya kasus suap yang melibatkan pihak swasta. Ia mengatakan, jika dibandingkan dengan pejabat pemerintah, pejabat korporasi tersangkut kasus suap lebih banyak yang ditindak KPK.

"Kasus suap itu sekitar 80% dari semua kasus. Yang ditindak KPK aktor swasta banyak, dua ratus lebih yang swasta jika dibandingkan pejabat pemerintah," jelas Laode.

Karena itu, kata dia, KPK harus memberikan pencegahan praktik lancung ke

pihak korporasi. KPK tidak ingin hanya menangkap pihak yang terindikasi korupsi, tanpa memberi tahu rambu-rambunya terlebih dahulu. "Rasanya tidak adil, sudah menindak, tapi tidak ada panduan. Agar tidak terjerembab dalam hal yang dilarang, pencegahan korupsi korporasi ini diluncurkan," tuturnya.

Implementasi

Ketua Komite Khusus Pengusaha Berintegritas Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rahmat Junaidi mengharapkan pihak korporasi bisa mengimplementasikan buku panduan tersebut. "Panduan ini sangat detail, cara evaluasi, bagaimana implementasi. Sekarang tinggal bagaimana sistem diimplementasikan sampai ke bawah lapisan perusahaan," kata Rahmat.

Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada Rimawan Pradiptyo mengatakan Selama ini korporasi menjadi pihak yang paling banyak berurusan dengan KPK. Selain itu, pihak korporasi juga menjadi pihak yang menimbulkan kerugian negara.

Rimawan mengatakan, dari 2001 hingga 2015, korupsi paling tinggi dilakukan korporasi dengan total Rpll9,7 triliun. Jika dibandingkan dengan jumlah korupsi secara keseluruhan, kata Rimawan, 59% dilakukan oleh pihak swasta.

"Total korupsi yang tercatat di data base lembaga riset kami itu sampai 2015 ada Rp203,6 triliun, berarti 59% dilakukan korporasi swasta," kata Rimawan.

Dari jumlah pelaku korupsi, Rimawan mengatakan didominasi pihak swasta. Ia mengatakan 504 pelaku dari korporasi swasta dan 185 dari BUMN dan BUMD. "Ini yang menarik sekaligus titik yang paling rawan," tegasnya.

Dengan melihat angka tersebut. Rimawan mengaku selama ini KPK sudah melakukan upaya pencegahan yang dimulai dengan diskusi dan pendekatan kepada pelaku usaha. Dengan diluncurkannya buku pencegahan ini, diharapkan menjadi sistem terpadu yang benar-benar dilaksanakan oleh korporasi.

Adapun dasar KPK menjerat tindak pidana korporasi ialah Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 4 ayat (2) poin C Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.

Sistematika Panduan Pencegahan Korupsi

Komitmen (Commitment) Komitmen pimpinan akan menentukan arah upaya pencegahan korupsi dalam suatu korporasi, yang tecermin dalam kebijakan dan strategi korporasi.

Perencanaan (Plan) Agar upaya pencegahan korupsi dilakukan dengan efektif dan menyeluruh, korporasi perlu melakukan perencanaan.

Pelaksanaan (Do) Korporasi

menjalankan aktivitas untuk mencegah korupsi sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Respon(Response) Tahapan respons melalui aksi kolektif dan lapor diharapkan dapat mendukung penegakan hukum di Indonesia sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Perbaikan (Action) Jika tahapan sebelumnya dilaksanakan dengan baik, siklusnya perencanaan pelaksanaan-evaluasi dapat diulang. Akan tetapi, jika terdapat ketidaksesuaian, penyimpangan, perlu dilakukan perbaikan atau penyesuaian.

Evaluasi (Check) Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

(X-4)







Original Post

PTUN Jakarta Terus Tingkatkan Pelayanan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-12-6


PTUN Jakarta Terus Tingkatkan Pelayanan

VISI Mahkamah Agung untuk menuju peradilan yang agung hanya bisa dilakukan apabila seluruh satuan kerja di lingkup yuridis, termasuk pengadilan tata usaha negara (PTUN), berhasil melaksanakan misi melalui pelbagai kegiatan. Meningkatkan pelayanan masyarakat menjadi kunci.

"Kalau semua satuan kerja sudah mewujudkan visinya, pasti visi Mahkamah Agung itu dapat tercapai. Nah, visi itu kemudian diturunkan menjadi beberapa misi," ujar Ketua PTUN Jakarta Ujang Abdullah kepada Media Indonesia di Ja karta, kemarin.

Contohnya, sambung dia, PTUN Jakarta mempunyai 5 misi untuk menuju PTUN yang agung. Pertama, mewujudkan peradilan yang sederhana, biaya ringan, transparan, dan modern. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Ketiga, melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. Keempat, melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

Kelima, mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, upaya meningkatkan pelayanan dengan menata SDM juga harus diawali dengan ketegasan pimpinan. Dalam hal ini pemimpin pun harus memiliki kualitas serta mampu melaksanakan reformasi birokrasi, akreditasi, sertifikasi ISO, dan mencanangkan zona integritas di lembaga tersebut.

Oleh karena itu, sambung Ujang, pihaknya terus mengingatkan para pegawai, termasuk hakim dan panitera, agar mematuhi ketentuan yang

berlaku di lingkup internal. Pembinaan kepada jajaran yang dilakukan secara rutin diakuinya dapat menghasilkan SDM berkualitas sehingga masyarakat selaku pencari keadilan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

"Misalnya, kita selalu tekankan soal transparansi seperti menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Tujuannya kan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Pada akhirnya peradilan yang bersih, berwibawa, serta akuntabel dapat segera kita wujudkan." -

Apalagi, imbuh dia, PTUN Jakarta memiliki keunggulan dalam hal inovasi yang berbeda dengan satuan kerja lain, yaitu digital monitoring untuk perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK), serta monitoring implementasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

(Gol/Opn/P-3)







Original Post

GATOT BERSAKSI

Media Cetak Media Indonesia Halaman 5
2018-12-6


GATOT BERSAKSI

Terpidana kasus suap DPRD Sumatra Utara yang juga mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho (kiri) ditemani istrinya, Evi Susanti, sebelum memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus suap DPRD Sumut dengan terdakwa Rijal Sirait, Fadly Nurzal, Rooslynda Marpaung, dan Rinawati Sianturi di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Keempat anggota DPRD Sumut itu diduga menerima suap dari Gatot.

ANTARA / AKBAR NUGROHO GUMAY







Original Post

Warisan Karakter Negara Korup

Media Cetak Media Indonesia Halaman 8
2018-12-6


Warisan Karakter Negara Korup

Hendardi

Ketua Badan Pengurus Setara Institute

SETELAH meramal Indonesia bubar" di tahun 2030 dan 99% rakyat hidup pas-pasan, kemudian muncul lagi korupsi stadium empat yang telah menjadi bumbu pengheboh kampanye capres Prabowo Subianto. Terkesan hal ini demi mencari perhatian buat pihak lain, sebutan milenial ialah viral.

Tulisan ini sebagai bentuk perhatian atas pernyataannya mengenai korupsi stadium empat yang dilantunkannya saat mengisi acara The World in 2019 Gala Dinner di Hotel Grand Hyatt, Singapura. Selasa (27/11). Namun, yang perlu diteropong ialah warisan korupsi Orde Baru yang terus berlanjut.

Pola korupsi

Orde Baru mewarisi karakter negara korup. Akibatnya, hingga hari ini pola relasi patronase antara kekuasaan politik, birokratik, dan bisnis masih belum banyak berubah. Relasi seperti inilah yang masih diwariskan. Pertama, tumbangnya Presiden Soekarno tak lepas dari kepentingan modal asing terhadap eksploitasi kekayaan alam melimpah di Indonesia, seperti minyak dan gas bumi (migas), emas, perak, tembaga, timah, nikel, dan batu bara dalam memupuk kekayaan mereka. Naiknya Jenderal Soeharto ke puncak pemerintahan ditandai dominasi modal asing.

Kedua, sebagai imbalan atas berlakunya UU No 1/1967 ten-

tang Penanaman Modal Asing, pemerintah Orde Baru diguyur utang berbunga lunak oleh Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI). Pejabat yang berjasa juga disuap dengan saham perusahaan atau bentuk upeti lainnya.

Ketiga, pemupukan kekayaan pejabat Orde Baru dibangun melalui kolusi dengan pengusaha kroni. Badan Urusan Logistik (Bulog) jadi sapi perah untuk pasokan pangan yang diimpor dan pemasaran monopolistik. Birokrasi memfasilitasi izin impor dan konsesi komoditas pangan. Kini mereka mewarisi PT Indofood Sukses Makmur dan PT Bogasari Flour Mills.

Keempat, tanpa perlu solider dalam Arab melawan Israel, Presiden Soeharto, tak ambil pusing dengan embargo ekspor minyak pada 1374 yang mengakibatkan lonjakan harga. Pertamina kebanjiran petrodollar, tapi pejabat Orde Baru malah menumpuk utang US$10,5 miliar. Dirut Pertamina Jenderal Ibnu Sutowo dicopot tanpa pertanggungjawaban hukum.

Kelima, terus mengucurnya petrodollar, kolusi pejabat dan pengusaha kroni membangun kerajaan-kerajaan bisnis melalui proyek Industrialisasi Substitusi Impor (ISI). Pertamina jadi sapi perah sebagai pemasok dana konglomerat. Namun, Pertamina tak pernah merebut posisi pemain dunia, seperti Petronas, Petrobras, dan Petrochina.

Keenam, model kolusi Perta-

mina itu menular ke sejumlah BUMN lainnya, seperti PLN untuk proyek pembangkit listrik. Telkom untak proyek telekomunikasi, atau Jasa Marga untuk proyek jalan raya. Dari sini banyak perusahaan swasta yang mendapat untung besar dalam menggarap proyek-proyek infrastruktur, seperti tol, bandara, peiistrik-an, dan telekomunikasi.

Ketujuh, Soeharto dan pejabat militer memperluas korupsi dengan menguasai bisnis minyak, petrokimia, kehutanan, perkayuan, serta plastik, konstruksi dan tol. properti, pelistrikan, telekomunikasi, perbankan, hingga senjata.

Beberapa kerajaan bisnis ke-

luarganya, yaitu Citra Lamto-ro Gung Group, Nusamba, Bimantara Citra, Humpuss, Datam, Maharani, dan Manggala Krida Yudha. Jaringan bisnis militer berkedok koperasi dan yayasan seperti Yayasan Kartika Eka Paksi (AD) dan Yayasan

Dharma Putra (Kostrad).

Kedelapan, sekitar 79 yayasan Soeharto terkesan yayasan amal. Di balik itu terpendam dana raksasa untuk operasi bisnis dan politik berasal dari 2% pembayar pajak dan perusahaan berpendapatan US$40,000 per tahun. Setoran bulanan pegawai negara, serta memeras konglomerat Tionghoa. Yayasan Supersemar digugat Kejaksaan Agung Rp4,4 triliun. Eksekusi dijalankan, termasuk penyitaan kantor Partai Berkarya pimpinan Tommy Soeharto.

Kesembilan, setoran pegawai negara setiap bulan kepada yayasan Soeharto dan menjadi pendukung politiknya yang diimbali dengan pembiaran korupsi dalam tubuh birokrasi

negara, mulai tilep anggaran rutin dan pungli atas perizinan hingga jatah keamanan dan mafia peradilan 1 . Perluasan korupsi birokrasi ini tersebar hingga ke desa-desa.

Kesepuluh, mantan menteri Soeharto, Sumitro Djojohadikusumo, pernah menyebut kebocoran dana pembangunan lebih 30%. Bank Dunia menyebut dana utang bocor sebanyak 30% akibat korupsi, Indonesia gagal menjadi negeri industri sehingga banyak produk asing membanjiri pasar domestik. Swasembada beras yang diklaim sudah hilang jejaknya.

Kesebelas, jenis korupsi mark up juga jadi bagian dari kolusi pejabat dan rekanan bisnis. Contohnya, impor kapal perang bekas Jerman Timur pada 1994. Penggelembungan hingga 62 kali lipat, dari awalnya hanya US$12,7 juta membengkak jadi US$1,1 miliar. Buntut pemberitaan majalah Tempo dan Editor, serta tabloid Detik, maka ketiganya diberangus.

Keduabelas, bidang perbankan jadi mainan baru di awal 1980-an. Dengan bantuan pejabat, bahkan katebelece, para pengusaha panen kredit besar, sehingga kredit macet tak terhindarkan, menyusul skandal bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 1997-1998. Gelombang krisis finansial pun menghantam hingga rezim Soeharto menyerah demi menyelamatkan aset keluarganya yang diindikasi lebih US$73 miliar atau Rpl.044 triliun.

Beda cara memerintah

Kini tak ada lagi penguasa se-

peni Soeharto. Cara memerintah sudah berubah. Presiden dipilih raltyai, supremasi MPR tamat. Pengangkatan anggota DPR dan MPR oleh presiden tinggal kenangan. Partai sudah banyak, keluarga Soeharto dan bekas kerabatnya pun bisa bikin partai.

UU Antikorupsi direfor-masi. Dugaan korupsi Soeharto tercatat dalam Ketetapan MPR No XIMPR/1998 tentang Penyelanggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Korupsi sudah banyak yang ditindak dan pemerintah tak lagi memberangus media yang membongkar kasus korupsi. Malah, masyarakat boleh berpartisipasi.

KPK sudah menggarap ribuan kasus korupsi, begitu juga Polri dan Kejaksaan. Bahkan. Polri membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sehingga ada peningkatan indeks penegakan hukum (IPH) dan indeks persepsi korupsi ((PK) membaik. Makanya, tak berdasar "korupsi stadium empat. Jelas, tak ada lagi gelar penguasa terkorup di dunia.

Meski begitu, bukan berarti kini tak banyak korupsi. Penindakan tak selalu berjalan mulus seperti kasus BLBI yang diwarisi Orde Baru, masih tak kunjung beres. Korupsi berkait dengan kekuasaan. Di mana ada kekuasaan, di situ ada kemungkinan korupsi. Ungkapan Lord Acton tak pernah pudar. "Powers tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely." Singapura atau Norwegia yang masuk jajaran negara paling bersih, tetap ada korupsi, tetapi diproses hukum.

Hendardi







Original Post

Pencegahan Butuh Komitmen Swasta

Media Cetak Kompas Halaman 5
2018-12-6


Pencegahan Butuh Komitmen Swasta

JAKARTA, KOMPAS Sektor swasta menjadi pelaku tindak pidana korupsi terbanyak kedua setelah anggota DPR dan DPRD. Hal ini membuat upaya pencegahan korupsi membutuhkan komitmen penuh pihak swasta

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, tindak pidana korporasi menjadi isu krusial belakangan ini karena kasus korupsi masih didominasi sektor swasta. Komitmen korporasi dibutuhkan agar pihak swasta memahami area rawan korupsi dan upaya pencegahannya.

"Banyak sekali korporasi dijadikan alat menyembunyikan korupsi. Tindak pidana pencucian uang juga banyak. Rasanya tidak adil, KPK sudah menindak (korporasi), tetapi tak ada panduan bagi korporasi agar tidak terjerembap hal-hal yang dilarang undang-undang," ujar Laode dalam konferensi pers peluncuran buku Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Acara tersebut dihadiri Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan; ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Rimawan Pradipryo Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rahmat Junaedi; serta mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein.

Berdasarkan data KPK per September 2018. ada empat perusahaan yang ditangani KPK berkait tindak pidana korupsi. Namun, apabila ditelaah lebih jauh lagi berdasarkan jabatannya, pihak swasta masuk dalam posisi dua besar.

Jabatan-jabatan itu meliputi anggota DPR dan DPRD (229 orang), pihak swasta (214 orang), pejabat eselon I-III (192 orang), serta wali kota/bupati dan wakilnya (91 orang).

Menurut Laode, kehadiran buku panduan memang tidak menjamin korupsi di sektor swasta akan hilang. Namun, setidaknya kesadaran mencegah korupsi di korporasi sudah terbangun, baik dari pimpinan perusahaan maupun pekerja di lapangan.

Rimawan menekankan, pemberantasan korupsi di sektor swasta menjadi hal krusial. Berdasarkan data Laboratorium Ilmu Ekonomi dan Bisnis UGM, total nilai korupsi di Indonesia pada 2001-2015 mencapai Rp 203,6 triliun. Sebanyak 59 persen di antaranya atau Rp 119,7 triliun berasal dari swasta.

"Ini masalah krusial karena fakta korupsi paling berat di swasta, apakah itu penggelapan atau penyuapan. Kalau korupsi swastanya sendiri itu belum.

Dampaknya akan semakin besar kalau itu dihitung," ujarnya.

Tetap diproses

Yunus menegaskan, korporasi seharusnya bertanggung jawab jika ada pegawai atau pejabat korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi (vicarious liability). Hal itu disebabkan sering kali ada oknum yang sengaja memberikan sejumlah uang untuk memecah kebuntuan yang terjadi dalam menjalankan usaha. Hal tersebut juga telah diatur dalam Pasal 7 United Kingdom Bribery Act 2010.

"Kalau anak buah menyuap, nanti akan dilihat ada hubungan kerja atau tidak? Di Indonesia, banyak seperti itu. Anak buah disuruh bos menyuap pakai uang korporasi," kata Yunus.

Seharusnya perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Tata kelola perusahaan meliputi tiga. hal, yakni pengendalian internal (internal control), manajemen risiko (risk management), dan kepatuhan (compliance). "Jadi tolonglah berpikir. Berbisnislah dengan beretika," ujar Yunus.

Sementara itu, Rahmat mendorong setiap perusahaan segera mengimplementasikan panduan pencegahan korupsi di dunia usaha. Meski demikian, tantangannya ke depan adalah mengintegrasikan nilai-nilai itu hingga tingkat bawah.

"Memang pekerjaan rumahnya, perusahaan nanti bisa mengaplikasikan hingga ke level bawah," ujar Rahmat.

(BOW/IAN)







Original Post

Mengatur Organisasi Kemasyarakatan

Media Cetak Kompas Halaman 6
2018-12-6


Mengatur Organisasi Kemasyarakatan

Pada 31 Oktober 2018. DPK menetapkan Program legislasi Nasionai 2019. Salah satu undang undang yang akan diubah adalah U U Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Masuknya revisi UU Ormas dalam Prolegnas 2019 diharapkan akan jadi pintu masuk dalam memastikan pengaturan tentang ormas yang menghormati prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

Sebagaimana diketahui, lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, yang kemudian disahkan menjadi UU No 16/2017, telah menimbulkan kontroversi dan penolakan dari publik. Perppu Ormas secara substansi mengancam kebebasan berserikat karena alasan-alasan pembubarannya karet dan multitafsir, serta mekanisme pembubarannya dilakukan pemerintah secara langsung tanpa melalui peradilan. Berbeda dengan UU No 17/2013 tentang Ormas yang mekanisme pembubaran ormas dilakukan melalui peradilan sejak awal.

Sejarah UU Ormas Dalam lintas sejarah Indonesia, aturan tentang organisasi kemasyarakatan telah mengalami beberapa kali perubahan. Dinamika politik di setiap rezim kekuasaan sangat memengaruhi karakter produk hukum yang mengatur tentang ormas. Meski sebenarnya istilah dan aturan spesifik tentang ormas lebih kental dimensi politiknya ketimbang dimensi hukumnya, mengingat aturan spesifik tentang ormas pertama kali lahir pada masa rezim otoritarian Orde Baru dengan menerbitkan UU No 8/1985 tentang Ormas.

Di masa Orde Lama, aturan spesifik tentang ormas yang berbentuk ULT Ormas sesungguhnya tidak ada. Pada masa itu, aturan yang ada adalah aturan tentang organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau yang lebih dikenal dengan istilah perkumpulan. Pengaturan tentang organisasi kemasyarakatan mengacu pada Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Per-kumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum. Aturan yang dibuat Pemerintah Hindia Belanda tersebut tetap berlaku berdasarkan aturan peralihan di dalam UUD 1945, sepanjang belum dibentuk aturan pengganti yang bara

Dalam aturan ini, pembubaran organisasi dapat dilakukan melalui sebuah putusan pengadilan dengan alasan bahwa ormas tersebut dianggap melanggar ketertiban umum, yakni dengan menghilangkan sifat badan hukum dari ormas tersebut. Sementara untuk organisasi-organisasi yang bertujuan sosial atau yang lebih dikenal dengan yayasan, diatur melalui Burgelijk Wetboek (KUH Perdata) sebelum kemudian diubah dengan UU tentang Yayasan (Tim Yappika, // Alasan Menolak UU Ormas, 2018).

Ketika rezim Orde Lama tumbang dan rezim Orde Baru berkuasa, dibuatlah aturan spesifik yang mengatur tentang ormas dalam ientuk UU Ormas, yakni UU No 8/1985. Lahirnya UU itu tentu tidak bisa dilepaskan dari motif rezim otoritarian Orde Baru untuk melakukan kontrol ketat terhadap ruang gerak masyarakat. Pemerintah Orde Baru berupaya melakukan pembatasan atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Oleh karena itu, berbagai kelompok masyarakat sipil melakukan penolakan atas hadirnya UU Ormas ini.

Dengan dasar UU No 8/1985 tentang Ormas, pemerintahan Orde Baru bisa membubarkan organisasi kemasyarakatan secara langsung tanpa melalui proses peradilan jika ormas tersebut di anggap bertentangan dengan Pancasila atau alasan karet lainnya. Pelajar Islam Indonesia (PID dan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) ditetapkan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah Orba. Alasan pembubaran kedua organisasi tersebut karena tidak melakukan penyesuaian terhadap asas tunggal Pancasila.

Ketika rezim Orde Baru tumbang dan era Reformasi di mulai tahun 1998, tuntutan masyarakat akan kebebasan menjadi sebuah keniscayaan sehingga desakan masyarakat agar pemerintah menghapus UU Ormas deras disampaikan berbagai kelompok masyarakat Sebagai produk politik, UU No 8/1985 tentang Ormas dianggap sebagai bentuk produk hukum yang represif dan membatasi kebebasan sehingga negara seharusnya mencabutnya dan bukan merevisinya.

Pada saat revisi UU No 8/1985 tentang Ormas dilakukan DPR, tuntutan masyarakat kepada DPR adalah agar DPR mencabut UU itu dan segera membahas RUU Perkumpulan. Namun, pemerintah dan DPR menilai UU Ormas tersebut masih diperlukan sehingga yang dibutuhkan adalah perbaikan substansi dalam UU Ormas agar tidak berdimensi represif lagi.

Setelah mengalami perdebatan yang panjang antara pemerintah. DPR dan organisasi kemasyarakatan, akhirnya RUU perubahan atas UU No 8/1985 tentang Ormas disahkan dan berlaku menjadi UU pada 22 Juli 2013 (UU No 17/2013 tentang Ormas). Secara substansi, mekanisme pembubaran ormas menurut UU No 17/2013 ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Dalam UU ini, mekanisme pembubaran dilakukan melalui peradilan dan itu pun merupakan pilihan yang terakhir setelah semua tahapan telah dilalui mulai tahapan persuasif, peringatan, penghentian sementara, hingga pembubaran melalui peradilan.

Meski demikian, belum lama UU No 17/2013 berlaku, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan Perppu tentang Ormas, yakni Perppu No 2/2017 tentang Perubahan UU No 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Saat ini, Perppu Ormas itu sudah sudah sah menjadi UU, yakni UU No 16/2017.

Berdasarkan Perppu Ormas, pemerintah dapat membubarkan ormas secara langsung dan tanpa melalui proses peradilan (Pasal 61 Ayat 3 poin a dan b jb Pasal 80A Perppu). Dikembalikannya otoritas pembubaran ormas kepada pemerintah dan tidak melalui pengadilan tentu merupakan langkah mundur karena hal itu sama dengan pembubaran ormas pada masa Orde Baru yang diatur dalam UU No 8/1985, yang pada saat itu ditolak masyarakat karena menimbulkan kesewenang-wenangan pemerintah.

Dinamika politik saat ini memang tidak sama seperti zaman otoriter Orde Baru, tetapi tetap saja pemberian otoritas kepada pemerintah dalam membubarkan ormas pada masa kini akan membuka ruang yang sangat besar untuk terjadinya potensi abuse of power dan kesewenang-wenangan rezim, mengingat pembubaran itu penilaiannya sangat subyektif oleh pemerintah. Berbeda jika melalui peradilan, ruang pertimbangan obyekti-vitasnya akan lebih tersedia sejak awal. Bisa saja tuduhan negara terhadap ormas itu benar, tetapi bisa juga tidak. Karena itu, untuk mengujinya dan untuk menghindari kesewenang-wenangan negara, ruang peradilan yang terbuka perlu disediakan sejak awal sehingga pihak yang disangkakan dapat melakukan pembelaan.

Dalam konteks itu, saya percaya niat baik Presiden Joko Widodo yang memiliki keinginan kuat untuk menghadapi kelompok intoleran dan radikalisme yang mengganggu sendi-sendi negara saat ini. Namun, Jokowi memiliki batas waktu untuk menduduki kursi presiden. Pertanyaannya adalah bagaimana jika presiden yang terpilih suatu saat nanti "ber-tangan besi". Maka. dengan mudahnya pemerintah dapat sewenang-wenang membubarkan organisasi kemasyarakatan, semisal pada kelompok yang kritis terhadap kekuasaan, melalui UU Ormas ini dengan dalih mengancam Pancasila, seperti masa Orde Baru dulu.

Melindungi kebebasan Pembubaran organisasi oleh pemerintah, apa pun alasannya, selalu dikonotasikan negatif. Munculnya persepsi itu tentu tidak sepenuhnya salah. Selain pengalaman politik masa rezim otoritarian Orde Baru, ketika pembubaran organisasi menjadi cara rezim masa itu untuk membungkam oposisi dan kelompok kritis, hal itu juga dinilai tidak lagi selaras dengan konteks politik demokrasi saat ini yang mestinya menjamin kebebasan dan partisipasi politik warga negara.

Sebagai bagian dari hak asasi, negara tentu memiliki kewajiban untuk menjamin setiap warga negara, tanpa terkecuali, bisa menikmati haknya untuk berserikat atau berorganisasi. Apalagi, jaminan pe-nikmatan atas kebebasan ini sudah ditegaskan di dalam sejumlah legislasi Dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 dinyatakan "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".

Lebih dari itu, hak atas kebebasan berserikat bukan hanya esensial bagi individu dan masyarakat, melainkan juga menjadi komponen politik penting bagi berjalan baiknya demokrasi di sebuah negara. Bahkan, kebebasan ini disebutkan sebagai jantung dari demokrasi. Kebebasan ini sangat terkait erat dengan kebebasan dan hak asasi lainnya, seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi, berkumpul, berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Lebih jauh, kebebasan ini juga berfungsi sebagai sarana bagi setiap orang dan kelompok untuk menjalankan dan memperjuangkan hak-hak asasinya, baik itu hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Dijadikannya revisi atas UU Ormas dalam Prolegnas perlu menjadi pintu masuk bagi DPR dan pemerintah di dalam membentuk regulasi tentang organisasi kemasyarakatan yang sesuai dengan tata sistem negara hukum dan HAM. Idealnya, pemerintah dan DPR mencabut UU Ormas dan membahas RUU tentang perkumpulan. Akan tetapi, jika pembahasan terhadap UU Ormas tetap dilakukan, pemerintah dan DPR perlu mengubah pasal-pasal tentang alasan-alasan pembubaran yang karet dan multitafsir, serta mekanisme pembubarannya harus melalui proses peradilan sejak awal dan tidak dilakukan oleh pemerintah secara langsung. Semoga proses perubahan atas UU Ormas ini dapat dilakukan sebelum Pemilu 2019 berakhir.

AI Araf







Original Post

Reuni Klub Elite Presiden AS

Media Cetak Kompas Halaman 8
2018-12-6


Reuni Klub Elite Presiden AS

Kelima anggota klub paling elite se-Afnerika Serikat, klub presiden AS. akan berkumpul bersama pada prosesi pemakaman mendiang Presiden AS George HW Bush, Rabu (5/12/20185, waktu setempat. Selain Presiden Donald Trump, empat mantan presiden yang masih ada juga dijadualkan hadir, yakni Jimmy Carter. Bill Clinton, George W Bush. dan Barack Obama.

Seperti pada prosesi pemakaman mendiang Presiden Gerald Ford dan Ronald Reagan, para mantan presiden akan duduk di satu tempat yang sama di Washington National Cathedral. Sementara, kali ini. George W Bush akan duduk bersama dengan keluarga besar Bush.

Setelah prosesi, jenazah Bush alam dibawa ke Houston dan dimakamkan. Kamis, di sebelah istrinya. Barbara Bush. yang meninggal di usia 73 tahun, dan putrinya. Robin Bush. yang meninggal di usia 3 tahun karena leukemia. Lokasi pemakaman

berada di halaman perpustakaan presiden di Texas A M University, College Station.

Pertemuan para presiden ini penting karena jarang terjadi. Karena kesibukan masing-masing, mereka jarang berkumpul Bukan hanya Trump yang sibuk. Meski tidak lagi menjabat sebagai presiden, keempat mantan presiden juga tetap disibukkan dengan berbagai kegiatan yang sifatnya mewakili pemerintah. Seperti kegiatan amal atau menjadi pembicara.

Ikatan persaudaraan

Karena sama-sama pernah merasakan menjadi orang nomor satu di "Negeri Paman Sam" itu, seperti ada ikatan persaudaraan di antara para mantan presiden. Namun, hubungan keempat mantan presiden dengan Trump kurang harmonis karena Trump jarang bergaul dengan para pendahulunya. Bahkan. Trump belum pernah berkomunikasi dengan Clinton dan Obama sejak pelantikannya

Trump pernah berbicara dengan Bush untuk membahas proses konfirmasi Hakim Agung Brett Kavanaugh karena Bush membantu melobi Kavanaugh. Carter juga pernah diajak bicara para staf Gedung Putih tentang isu Korea Utara, Namun, tidak diketahui apakah ia sempat berbicara langsung dengan Trump.

Meski ada tradisi ikatan kekeluargaan di antara presiden, para pendahulu Trump terlihat tidak nyaman dengan Trump. Tidak seperti biasanya, para mantan presiden dari kedua partai bersekongkol sama-sama tidak suka dengan presiden yang sedang menjabat," kata Guru Besar Sejarah di Rice University. AS, Douglas Brinkley.

Biasanya, lanjut Brinkley, para mantan presiden berhubungan baik dengan pendahulunya. "Clinton menghubungi Richard Nixon untuk minta saran soal Rusia. Harry Truman sangat bergantung pada Herbert Hoover. Semua juga begitu, kecuali sekarang," ujarnya.

AP/LUK







Original Post

KPU Berharap Tak Ada Polemik

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-12-6


KPU Berharap Tak Ada Polemik

Pihak Oesman Sapta kecewa dengan langkah KPU yang mensyaratkan perlunya pengunduran diri sebagai pengurus j Partai llanura jika Oesman tetap ingin namanya dimasukkan ke dalam DCT. Sebaliknya, MK mengapresiasi langkah KPU.

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum berharap keputusan yang diambil terkait tindak lanjut putusan peradilan atas pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah tak lagi memunculkan polemik. Kebijakan tersebut dianggap sudah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi sekaligus menghormati hak politik dan hukum Oesman Sapta.

Sebelumnya, KPU memutuskan menyurati Oesman Sapta untuk menjelaskan bahwa Oesman memiliki waktu hingga akhir masa validasi surat suara DPD pada akhir tahun ini untuk menyerahkan surat pemberhentian dari kepengurusan partai politik. Jika hal itu tak dipenuhi, KPU tetap tak akan memasukkan nama Oesman ke dalam daftar calon tetap (DCT) DPD.

Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta. Rabu (5/12/2018). mengatakan, keputusan yang diambil KPU merupakan opsi terbaik sehingga dia berharap tidak muncul sengketa lagi. Surat pemberitahuan untuk Oesman Sapta masih disusun oleh tim KPU, tetapi diharapkan dalam beberapa hari ke depan sudah bisa dikirimkan.

"Perintah PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta untuk memasukkan Oesman Sapta (ke DCT DPD). Kami beri kesempatan untuk dimasukkan, tetapi tetap harus penuhi persyaratan," kata Arief.

Anggota KPU, Wahyu Setiawan, menambahkan, KPU berupaya mematuhi hukum. Hanya saja, saat ini ada tiga putusan

hukum, yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Agung (MA), dan PTUN Jakarta KPU sudah mengkaji ketiga putusan tersebut dan hasilnya KPU memilih kebijakan yang paling dekat dengan tafsir konstitusi.

"Namun, kami juga mengambil jalan tengah dengan menghormati hak-hak politik dan hukum Pak Oesman Sapta. Misalnya, dengan cara meminta yang bersangkutan untuk tetap memberikan surat pengunduran diri dari kepengurusan parpol," kata Wahyu.

Menurut dia, pilihan yang dihadapi KPU sulit dan membawa konsekuensi-konsekuensi serta tidak bisa memuaskan semua pihak. Oleh karena itu. Wahyu menyampaikan, KPU juga siap menghadapi konsekuensi dari pilihan yang diambil.

Dinilai salahi putusan

Kuasa hukum Oesman Sapta. Gugum Ridho Putra, mengatakan, keputusan KPU itu menyalahi putusan PTUN yang secara jelas memerintahkan KPU untuk mencantumkan nama Oesman Sapta dalam DCT.

"Dari awal kami menjelaskan, putusan MK itu baru pada tahap konstitusionulitasnya. tetapi tahapan implementasinya ada pada putusan MA dan PTUN. Inilah yang tidak banyak dibahas pengamat Kami juga sudah menjelaskan kepada KPU, pasal yang ditafsirkan MK itu mengenai syarat calon, yakni untuk memverifikasi apakah seorang calon itu lolos atau tidak dalam daftar calon sementara," tuturnya.

Gugum menyesalkan keputusan KPU itu karena seolah-olah

kliennya yang diminta untuk menerima putusan KPU "Kami mengambil upaya hukum atas peraturan KPU, dan menang di MA maupun PTUN. KPU kalah dalam sengketa itu. Cuma yang jadi aneh ialah konapa yang disuruh legawa justru kami, pihak yang menang." katanya.

Kendati demikian, pihak Oesman Sapta belum akan mengambil sikap apa pun terkait dengan keputusan KPI dalam merespons putusan MK, MA, dan PTUN. Sebab, pihaknya belum menerima pemberitahuan atau surat dari KPU.

Berbeda dari pihak Oesman, MK mengapresiasi keputusan KPU yang berupaya melaksanakan tiga putusan pengadilan meskipun ada pertentangan di antara putusan-putusan tersebut "Kalau kemudian KPU memastikan akan melaksanakan putusan MK tentu itulah hal yang semestinya dilakukan KPU. MK tentu sangat mengapresiasi langkah KPU karena putusan MK itu. kan, levelnya sama dengan undang-undang," kata Fajar Laksono Soeroso, Juru Bicara MK.

Dengan mengikuti putusan MK, KPU sebagai penyelenggara pemilu betul-betul tunduk kepada UU Pemilu yang konstitusio-nalitasnya telah ditegaskan oleh MK, khususnya terkait pencalonan anggota DPD. "Dibutuhkan keberanian untuk melaksanakan konstitusi secara semestinya di tengah-tengah adanya perdebatan itu. Keberanian dan langkah KPU agar tindakannya sesuai konstitusi akan memastikan bahwa pemilu yang dilaksanakan betul-betul konstitusional," kata Fajar.

(GAVREK)







Original Post

Jangan Sampai Cerai Setelah Merger

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-12-6


Jangan Sampai Cerai Setelah Merger

PEMBERITAHUAN AKSI KORPORASI

M.G. Novlarizal Fernandez noviarizal.fernandez@bisnis.com

Meski perusahaan terbuka wajib memahami dan mematuhi seluruh

regulasi, tidak sedikit dari badan usaha publik di negeri ini yang melanggar aturan mengenai pemberitahuan merger dan akuisisi.

Sebut saja PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. yang akhirnya dihukum untuk membayar denda sebesar Rp3,7 miliar. Komisi berpendapat Japfa telah melakukan keterlambatan pemberitahuan akuisisi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selama 310 hari kerja. Dengan demikian, perusahaan itu terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang (UU) No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) No. 57/2010.

Baru-baru ini, KPPU juga menghukum PT Nippon Indosari Corporindo Tbk. Perusahaan yang memproduksi roti dengan merek Sari Roti itu dihukum membayar denda sebesar Rp2,8 miliar lantaran terlambat melakukan notifikasi merger atau akuisisi.

Berkaca dari fenomena itulah, KPPU kemudian menggelar sosialisasi merger dan akuisisi khususnya mengenai pemberitahuan dalam hukum persaingan usaha.

Sosialisasi yang digelar pada Senin (2/12), juga merupakan perwujudan janji Ketua KPPU Kurnia Toha yang menyatakan bahwa lembaga antimonopoli itu akan lebih menggencarkan sosialisasi kepada perusahaan terbuka.

Dalam sosialisasi ini, Komisioner KPPU Chandra Setiawan mengimbau agar pelaku usaha memiliki rencana

yang matang dalam merger dan akuisisi, serta memahami aturan-aturannya termasuk Undang-undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Saya harap pelaku usaha dapat melakukan self-assesment terlebih dahulu terkait rencana merger dan kemudian melakukan konsultasi merger dengan KPPU, agar tidak terkena perkara keterlambatan merger dan akuisisi di KPPU," ujarnya.

Apalagi, komisi itu selalu memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk melakukan konsultasi sebelum penandatanganan merger dan akuisisi dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan oleh komisi.

"Jangan ragu-ragu untuk melakukan konsultasi terkait rencana merger dan akuisisi perusahaan, KPPU dengan senang hati akan membantu pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan atau peleburan perusahaan," jelasnya.

Seperti diketahui, saat ini Indonesia adalah satu-satunya negara yang masih menggunakan rezim post-notification merger. Kewajiban itu diatur dalam Pasal 29 UU No. 5/1999 yang menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melakukan rencana aksi korporasi wajib dilaporkan kepada KPPU paling lambat 30 hari sejak tanggal merger tersebut berlaku efektif.

NOTIFIKASI

Pemberlakuan rezim notifikasi post-rnerger ini juga memungkinkan KPPU memerintahkan pelaku usaha yang telah merger untuk bercerai lantaran merger dinilai melanggar prinsip antipersaingan usaha.

Aturan lebih lanjut terkait dengan pemberitahuan merger dan akuisisi itu juga diatur melalui Peraturan

Pemerintah (PP) No. 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menurut PP Nomor 57 Tahun 2010 itu, perusahaan yang wajib melakukan notifikasi adalah perusahaan dengan nilai aset maupun nilai penjualan setelah terjadinya penggabungan, peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp2,5 triliun dan mempunyai nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan Rp5 tirliun.

Sementara itu, denda keterlambatan diatur dalam Pasal 6 PP No. 57/2010, yang mengisyaratkan sanksi hukum yang akan dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban ini dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1 miliar untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25 miliar.

Sementara itu, pada Pasal 7 PP No. 57/2010 tidak mewajibkan perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi untuk menotifikasi aksi korporasi tersebut jika dilakukan oleh perusahaan yang terafiliasi.

Aturan itu pun berlaku bagi perusahaan BUMN yang melakukan merger, meski sama-sama dimiliki oleh pemerintah.

Pasalnya, berdasarkan yurisprudensi putusan kasasi Mahkamah Agung No. 496 K/Pdt.Sus/2008, pemerintah sebagai pemilik saham pada suatu perusahaan tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha sehingga meskipun terdapat saham pemerintah dalam BUMN, tetapi antarBUMN tidak dapat dikatakan terdapat afiliasi.

Dengan demikian, kalau tidak mau cerai setelah merger, tinggal ikuti saja aturan yang sudah berlaku.

M.G. Novlarizal Fernandez







Original Post

Medsos (juga bisa) mendorong perceraian

Media Online beritagar.id
2018-12-06


KOIN Media sosial ibarat dua sisi dari sekeping koin. Bisa bagus semua di depan dan belakang. Atau bagus di depan tapi buruk di sisi satunya. Bisa juga begini jelek di semua sisi. Tergantung dalam posisi bagaimana setiap orang menilainya.

Bagi istri, atau suami, di Makassar, Sulawesi Selatan, medsos bisa menjadi bekal untuk menggugat cerai pasangan. Memang, alasan nafkah masih dominan. Tapi peran media sosial juga meningkat.

"Sejak adanya komunikasi HP, meningkat perselingkuhan," kata Kepala Humas PA Makassar Anwar Sale, dua hari lalu.

Padahal pangkal perceraian sejak dulu sama pernikahan. Mana ada perceraian tanpa didahului pernikahan?

Umumnya hukum perkawinan sudah mengantisipasi perceraian sehingga memiliki aturan cerai selain aturan nikah. Melarang perceraian berarti juga sudah mengantisipasi.

https://beritagar.id/artikel/waini/medsos-juga-bisa-mendorong-perceraian?content=all




Original Post

KPK Kebut Periksa Pejabat Korup

Media Cetak Media Indonesia Halaman 11
2018-12-6


KPK Kebut Periksa Pejabat Korup

Reza Sumarya

PASCAPENGGELE-DAHAN yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Pusat Perum Jasa Tirta II. Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (4/12). KPK memeriksa jajaran Direksi PJT II di Aula Pengabdian Kantor Polres Purwakarta, kemarin.

Kapolres Purwakarta AKB Twedi AB membenarkan bahwa KPK memeriksa Direksi PJT II dengan memakai salah satu ruangan di Polres Purwakarta. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Purwakarta mengingat jarak Polres Purwakarta lebih dekat dengan Kantor PJT II Jatiluhur jika dibandingkan dengan harus memeriksa di Kantor KPK Jakarta.

"Ya betul, saat ini KPK sedang meminjam tempat di polres. Alasannya mungkin karena jaraknya dekat dengan

TKP," Kata Twedi.

Terkait dengan kasus yang sedang diungkap KPK terhadap Direksi PJT II, Twedi mengaku tidak tahu-menahu. Dia malah mempersilakan awak media bertanya langsung ke penyidik KPK. "Kalau kasus yang diperiksanya apa. saya tidak tahu. Yang memeriksa KPK, silakan nanti tanya saja langsung ke KPK," jelas Kapolres.

Siapa saja direktur PJT II yang diperiksa dan kasus apa yang membelitnya belum jelas. Pihak PJT II dan KPK belum bersedia memberikan keterangan resmi.

Sementara itu, setelah menggeledah ruang kerja dan rumah dinas Bupati Jepara Ahmad Marzuqi. KPK menggeledah rumah anggota DPRD Jepara Agus Sutisna, kemarin.

"Tim dari KPK dibagi tiga dan menggeledah di tiga tempat, yakni ruang kerja dan rumah dinas bupati sena rumah anggota DPRD Jepara Agus Sutisna," kata Kasatreskrim Polres Jepara Ajun Komusaris

Mukti Wibowo.

Di rumah Agus Sutisna, lanjut Mukti, KPK membawa setumpuk berkas yang diangkut dengan koper. "Berkas apa yang dibawa dan apa yang dicari penyidik KPK di rumah, kami tidak tahu karena kami hanya mengawal."

Tipikor polda

Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditreskimsus) Polda NTT mulai memeriksa dugaan korupsi proyek pembangunan revitalisasi Pasar Lembor di Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, kemarin. Proyek tersebut didanai APBN 2016 sebesar Rp9,2 miliar.

Kepala Dinas Perindagko-pem Dominikus Yakel mengatakan ada surat permintaan keterangan dari Ditreskrimsus Polda NTT. Surat itu terkait dengan pemeriksaan hasil proyek gedung pasar di Kecamatan Lembor.

"Saya belum menjabat. Ditreskrimsus mengambil data dan keterangan terha-

dap pihak terkait proyek dana APBN itu. Urusan ini, saya tidak terkait di dalamnya," jelas Dominikus.

Diterangkan Dominikus Yakel, sejumlah pihak bakal diperiksa petugas Ditreskrim-sus. Di antaranya yang akan diperiksa ialah pejabat pembuat komitmen (PKK), bendahara pembayaran, panitia

pokja ULP, pengawas pekerjaan, dan panitia penerimaan hasil pekerjaan.

"Pemeriksaan sejak 3 Desember lalu. Hari ini (kemarin) tim Ditreskrimsus Polda NTT berada di lokasi proyek Pasar Lembor, melihat fakta lapangan," katanya.

Saat dikejar siapa bakal tersangkanya, Dominikus mengaku tidak berani menduga-duga. Namun, dia mengakui beberapa pihak layak menjadi tersangka. "Biarlah penyidik saja. Saya juga orang baru di sini," dalih Dominikus.

Terkait dengan hasil penyidikan yang dilakukan Tim Ditreskrimsus Polda NTT, hingga berita ini diturunkan pihak penyidik tipikor belum bisa dimintai komentar. "Penyidikan masih berlangsung. Nanti kalau sudah selesai, semua akan kami jelaskan. Semua pihak yang patut diduga terlibat korupsi pasti kita periksa. Sabar ya," pinta salah satu penyidik yang enggan disebut namanya.

(AS/JL/N-3)







Original Post

Korupsi E-KTP : Irvanto Pambudi dan Made Oka Masagung Divonis 10 Tahun Bui

Media Online Bisnis.com
2018-12-06


Keponakan Ketua DPR Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi menunggu giliran untuk bersaksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi KTP Elektronik di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (27/4). - Antara/Sigid Kurniawan JAKARTA -- Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung divonis 10 tahun kurungan penjara serta denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Hukuman ini lebih rendah dari tunutan Jaksa. Oleh jaksa keduanya dituntut hukuman penjara selama 12 tahun, dan denda sebesar Rp 1 miliar. Kedua orang tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan proyek KTP elektronik.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan terdakwa dua Made Oka Masagung dengan pidana penjara masing-masing selama 10 tahun kurungan penjara dan denda 500 juta subsider 3 bulan kurungan," ujar Ketua Majelis Hakim Yanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).

Keduanya dikatakan tidak mendukung pemerintah yang gencar memberantas korupsi dan tidak maksimal dalam memberikan pengakuan. Hal-hal tersebut menjadi faktor yang memberatkan bagi keduanya.

Kedua terdakwa telah memperkaya salah satunya mantan Ketua DPR Setya Novanto sebesar 7,3 juta dolar AS.

Dalam melakukan perbuatannya, Made Oka dan Irvanto secara bersama-sama dengan pihak lainnya, yaitu Setya Novanto, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat itu Irman, dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan tindak pidana korupsi.

Keduanya juga melakukan aksinya bersama-sama Andi Agustinus alias Andi Narogong, Anang Sugiana Sudihardjo selaku Direktur PT Quadra Solution, Isnu Edhi Wijaya selaku Ketua Konsorsium PNRI, Diah Anggraeni selaku Sekjen Kemendagri, dan Drajat Wisnu Setyawan selaku Ketua Pengadaan Barang dan Jasa.

http://kabar24.bisnis.com/read/20181206/16/866785/korupsi-e-ktp-irvanto-pambudi-dan-made-oka-masagung-divonis-10-tahun-bui




Original Post

KPK Tahan 2 Tersangka Kasus Suap Peningkatan Jalan Bengkalis

Media Online LIPUTAN 6
2018-12-06


Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka kasus dugaan suap proyek peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis.

Mereka adalah Kadis PU Kabupaten Bengkalis Muhammad Nasir dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar. Keduanya ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

"KPK melalukan penahanan 20 hari pertama terhadap 2 tersangka di kasus Bengkalis. MNS (Muhammad Nasir) ditahan di Guntur, dan HOS (Hobby Siregar) ditahan di Rutan Salemba," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (5/12/2018).

Terkait kasus ini, KPK sendiri telah mencegah Bupati Bengkalis Amril Mukminin bepergian ke luar negeri sejak tanggal 13 September 2018 selama 6 bulan ke depan.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tahun 2013-2015.

Mereka adalah Kadis PU Kabupaten Bengkalis tahun 2013-2015 Muhammad Nasir yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar.

Keduanya diduga secara sah telah melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam proyek jalan di Bengkalis.

Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 80 miliar.

KPK menyangka keduanya dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Saksikan Video Menarik Berikut Ini Meski enggan berkomentar banyak, Setnov membenarkan dirinya dimintai keterangan untuk tersangka Made Oka Masagung dan Irvanto Hendra Pambudi.

https://www.liputan6.com/news/read/3800308/kpk-tahan-2-tersangka-kasus-suap-peningkatan-jalan-bengkalis




Original Post

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Media Online Metro TV News
2018-12-06


Jakarta: Keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi mengaku kecewa dengan vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Hukuman 10 tahun penjara dirasa berat oleh Irvanto.

"Saya ingin menyampaikan bahwa putusannya sangat mengecewakan," kata Pengacara Irvanto, Soesilo Aribowo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu malam, 5 Desember 2018.



Menurut Soesilo, jika melihat dari pertimbangan hakim, putusan Irvanto tidak jauh berbeda dari putusan-putusan perkara korupsi KTP-el sebelumnya. Bahkan, menurut Soesilo, vonis para pelaku utama yang menikmati uang hasil korupsi KTP-el lebih rendah dibanding Irvanto.

Sementara itu, Irvanto dinilai tidak memiliki banyak peran dalam proses penggelembungan harga dari proyek senilai Rp5,9 triliun itu. Bahkan, dalam surat tuntutan jaksa Irvanto jelas hanya berperan sebagai kurir yang mengantarkan uang ke sejumlah anggota DPR RI.

"Di dalam surat tuntutan sendiri dijelaskan bahwa Irvanto hanya sebagai kurir. Namun, dengan putusan yang cukup berat, 10 tahun, saya berpendapat rasa keadilannya sangat kurang," ungkap Soesilo.

Baca juga: Keponakan Novanto Dihukum 10 Tahun Penjara

Selain itu, pasal yang dijerat Irvanto dalam kasus ini yakni Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Menurut Soesilo, ancaman hukuman pasal tersebut minimal empat tahun penjara.

"Saya mengiranya jauh tidak sampai 10 tahun, mungkin dari minimal (empat tahun) lebih sedikit," tegas dia.

Kendati begitu, Irvanto dan pengacara belum memutuskan langkah hukum berikutnya. Pihaknya masih akan mempelajari putusan majelis hakim.

"Oleh karena itu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Irvanto kita lagi pikir-pikir langkah waktu satu minggu itu," ujarnya.

Sebelumnya, Irvanto Hendra Pambudi dan pemilik Delta Energy Made Oka Masagung divonis 10 tahun penjara. Keduanya terbukti menjadi perantara suap untuk mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam pengadaan proyek KTP-el. Mereka dinilai telah memperkaya Novanto sebesar USD7,3 juta. (HUS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/ObzqAD1N-irvanto-kecewa-divonis-10-tahun-penjara




Original Post

Kasus Bupati Purbalingga Nonaktif, Jaksa KPK Ancam Jemput Paksa Wakil Ketua DPR

Media Online Merdeka.com
2018-12-06


Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) bakal menjemput paksa Wakil Ketua DPR Utut Adianto, terkait sidang kasus gratifikasi senilai Rp 22 miliar yang menjerat Bupati Purbalingga Nonaktif Tasdi.

JPU KPK, Roy Riady mengatakan akan memanggil paksa Utut apabila sampai panggilan ketiga tidak memenuhi. Menurutnya saksi tidak hadir dikarenakan memiliki agenda ke luar negeri. Padahal, sebelumnya Wakil Ketua DPR ini sudah dijadwalkan memberikan keterangan saksi.

"Saksi belum bisa hadir hari ini. Rencana akan dijadwalkan ulang pemanggilan, apabila tiga kali tidak datang akan dijemput paksa," kata Jaksa KPK Roy Riady usai sidang di Tipikor Semarang, Rabu (5/12).

Majelis Hakim yang diketuai Antonius Widijantono memutuskan untuk menunda sidang hingga pekan depan.

"Sidang ditunda Minggu depan," kata Hakim Antonius.

Sebelumnya, nama Utut Adianto sempat disebut dalam persidangan Tasdi. Jaksa KPK Takdir Suhan dalam dakwaannya, menyebut pihak-pihak yang diduga memberi gratifikasi kepada Tasdi. Salah satunya Utut Adianto.

Jaksa menduga, pemberian uang dari Utut sebesar Rp 150 juta terjadi di Bulan Maret 2018. Uang diberikan melalui ajudan Bupati Teguh Priyono di Pendopo Rumah Dinas Bupati Purbalingga. Hanya saja, jaksa dalam dakwaannya belum menjelaskan secara detail peruntukan uang tersebut.

Utut sebelumnya juga telah menjalani pemeriksaan di KPK, Selasa (18/9). Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Usai diperiksa, Utut mengaku menjawab 11 pertanyaan. [cob]

http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-bupati-purbalingga-nonaktif-jaksa-kpk-ancam-jemput-paksa-wakil-ketua-dpr.html




Original Post

Akui Disogok Suami Airin

Media Cetak Jawa Pos Halaman 21
2018-12-6


Akui Disogok Suami Airin

-Wahid Husen Terima Rp 63.390.000 -Sebut Wawan Sering Bawa Perempuan ke Hotel

BANDUNG - Mantan Kepala Lapas (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husen menjalani sidang perdana sebagai terdakwa kasus dugaan suap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung kemarin (5/12).

Dalam dakwaannya, Wahid Husen mengaku beberapa warga binaan mendapatkan sejumlah fasilitas mewah seperti AC, televisi, dan handphone. Karena itu, Wahid menerima sejumlah uang dan barang dari warga binaan Sukamiskin seperti Fahmi Darmawansyah, Tubagus Chaeri Wardhana, dan Fuad Amin Imron

Bahkan, Wahid Husen didakwa menerima suap Rp 63.390.00 dari narapidana korupsi Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan karena memberikan kemudahan izin keluar lapas. Wawan yang merupakan suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany adalah narapidana yang menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin sejak 2015 atas beberapa tindak pidana korupsi.

Menurut jaksa penuntut umum (JPU) KPK Trimulyono Hendradi, pada Maret-Iuli 2018, terdakwa Wahid Husen memberikan kemudahan izin keluar lapas untuk Wawan. Di antaranya, 5 Juli 2018. Alasannya, dia mengunjungi ibunya yang sedang sakit di Serang, Banten. Padahal, diketahui, izin keluar dari lapas tersebut disalahgunakan untuk pergi menginap di Hotel Hilton, Bandung, selama dua hari.

Selain itu, Wahid Husen memberikan kemudahan izin berobat ke rumah sakit pada 16 )uli 2018 dengan alasan berobat ke RS Rosela, Karawang. Padahal, Wahid mengetahui izin tersebut disalahgunakan untuk menginap di luar lapas.

Menurut Trimulyono, modusnya, mobil ambulans yang dibawa staf keperawatan Lapas Sukamiskin Ficky Fikri tidak menuju RS Rosela, tetapi hanya sampai parkiran RS Hermina, Arcamanik, Bandung. Wawan lalu pindah ke mobil Toyota Innova yang dikendarai Arifin menuju rumah milik kakaknya, Rarut Atut, di Jalan Suralaya IV, Bandung.

Setelah itu, perjalanan dilanjutkan kembali menuju Hotel Grand Mercure, Bandung, dan Wawan menginap di hotel tersebut bersama teman perempuannya. Wawan memiliki asisten pribadi, yaitu Ari Arifin, yang pernah dipenjara. Namun,

setelah keluar, dia tetap bertugas membantu segala kebutuhan Wawan seperti mengurusi makanan, berkoordinasi dengan pihak-pihak luar yang ingin bertemu dengan Wawan, hingga mengurus izin keluar lapas seperti izin berobat dan izin luar biasa (ILB) kepada Wahid.

Atas berbagai kemudahan izin itu, Wawan lalu memberikan uang kepada Wahid Husen yang sebagian besar diterima melalui Hendry Saputra. Di antaranya, pada 11 Juni 2018, dia bayar Rp 2 juta untuk biaya perjalanan dinas Wahid ke Jakarta. Pada 21 Juni 2018, dia memberikan Rp 10 juta untuk biaya perjalanan dinas Wahid ke Cirebon dan sekitar akhir Juni 2018 memberikan Rp 20 juta.

Trimulyono menduga sudah lama Wahid Husen melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, niat melakukan tindakan haram tersebut diketahui ada sejak hari pertama bertugas. Dalam

persidangan perdana, Wahid mengaku tindakan tersebut dimulai dengan adanya pertemuan bersama warga binaan khusus korupsi. Kemudian, dalam berkas dakwaan, diketahui, Wahid diangkat menjadi Kalapas Sukamiskin pada 13 Maret 2018berdasarSKMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Kemudian, dalam menjalankan tugas, dia mempunyai stafPNS bernama Hendry Saputra yang merangkap sopir

Selain menjadi sopir, Hendry menjadi orang kepercayaan Kalapas sebelumnya yang bernama Dedi Handoko karena bisa berkomunikasi dengan warga binaan. Selanjutnya, JPU KPK Trimulyoni menyatakan, pertemuan itu membahas dan memohon Wahid Husen memberikan kemudahan untuk warga binaan dalam izin keluar, baik izin luar biasa maupun izin berobat. "Permohonan ini lalu diakomodasi terdakwa (Wahid Husen, Red)," kata Trimulyono

di Jalan LL. RE. Martadinata, Kota Bandung.

Dalam berkas dakwaan yang dibacakan JPU, Fahmi Darmawansyah yang menjadi terdakwa pada berkas terpisah memberikan satu mobil double cabin Mitsubishi Truton, sepasang bot, sepasang sandal merek Kenzo, tas merek Louis Vuitton, dan uang Rp 39,5 juta. Dari Fuad Amin, didapat Rp 71 juta dan mendapatkan pinjaman mobil serta dibayari menginap di hotel di Surabaya.

Atas tindakannya, Wahid Husen didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Dakwaan primer terhadap Wahid adalah pasal 12 huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto pasal 65 ayat 1 KUHP.

Pada dakwaan subsider, jaksa KPK menerapkan dakwaan pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan TipikorjuNCTO pasal 55 ayat 1 ke- \ juncto pasal 65 ayat 1 KUHP. Dua pasal tersebut mengatur gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Dengan demikian, Wahid Husen terancam pidana terendah 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

Mendengar dakwaan dari jaksa, Wahid Husen yang saat sidang mengenakan batik putih lengan panjang meminta maaf. Sementara itu, tim pengacara Wahid Husein tidak mengajukan eksepsi. "Saya manusia. Saya

khilaf," kata Wahid singkat.

Secara terpisah, Kalapas Sukamiskin Tejo Harwanto menyanggah adanya ruangan khusus untuk hubungan suami istri atau biasa disebut dengan bilik cinta. Tejo menjabat Kalapas Sukamiskin setelah Wahid ditangkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT). "Selama saya bertugas, tidak ada ruangan yang dimaksud," ucapnya kemarin.

Tejo menegaskan, seluruh ruangan di lapas khusus koruptor tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya. "Seluruh ruangan dipergunakan sesuai peruntukannya. Tidak ada ruangan khusus tersebut," katanya.

(azs/co5/ind)







Original Post

Wahid Husein Terancam 20 Tahun

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 4
2018-12-6


Wahid Husein Terancam 20 Tahun

BANDUNG, (PR).-

Mantan Kepala Lembaga

Pemasyarakatan Sukamiskin Wahid

Husein (54) didakwa menerima suap

atas pemberian fasilitas mewah bagi

narapidana korupsi penghuni Lapas

Sukamiskin.

Fasilitas mewah itu berupa kamar tahanan luks (sekelas hotel), keluar masuk penjara dengan mudah, menginap di hotel bintang, dan fasilitas untuk berhubungan intim di lingkungan Lapas Sukamiskin.

Hal tersebut terungkap dalam sidang perdana kasus korupsi dengan terdakwa mantan orang nomor satu di Lapas Sukamiskin di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Rabu (5/12/2018). Sidang yang dipimpin Hakim Daryanto itu mengagendakan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum

Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jaksa KPK Trimulyono Hendrada membacakan dakwaan setebal 19 halaman yang menjelaskan mengenai pemberian uang dari Fahmi Darmansyah (narapidana kasus korupsi Badan Keamanan Laut; Bakamla).

Wahid didakwa pasal berlapis Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Wahid menerima suap dari Fahmi berupa mobil dobel kabin dan sejumlah uang. Mobil itu dipesan langsung dari diler melalui istri Fahmi, Inneke Koesherawati, dan adiknya Deni Marchtin. Atas pemberian itu, Fahmi mendapat fasihtas mewah di luar standar kamar lapas yang seharusnya. Ia juga diperbolehkan menggunakan telefon genggam.

Kemudian oleh terdakwa, Fahmi diberi fasilitas membangun ruangan berukuran 2 meter x 3 meter persegi yang dilengkapi dengan tempat tidur. Bangunan itu dipergunakan Fahmi

untuk bercinta. Yang paling mencengangkan bangunan itu disewakan kepada warga binaan lain yang ingin berhubungan intim dengan tarif Rp 650.000 per satu kali sewa.

"Itu semua diketahui oleh terdakwa, termasuk fasilitas ruangan berhubungan intim yang disewa-sewa-kan, padahal semua itu tidak diperbolehkan berada di lapas," ujarnya.

Kucuran uang

Terdakwa juga mendapat kucuran uang dari Tubagus Chaeri Wardhana sebesar Rp 63 juta. Wawan mendapat fasilitas dari terdakwa dimudahkan izin keluar lapas. Bahkan, kerap kali diizinkan berobat di luar lapas. Namun, pada kenyataannya bukan berobat, malah menginap di hotel.

Terdakwa juga menerima uang dari Fuad Amin Imron sebesar Rp 71 juta. Dari pemberian uang itu, Fuad mendapat fasilitas izin keluar dari lapas beberapa kali.

"Fuad diberikan izin berobat de-

ngan cara di antara melalui ambulans yang dibawa Ficky Fikri (staf kepe-rawatan Lapas Sukamiskin). Namun, bukan menuju ke rumah sakit, melainkan hanya mengantar sampai di parkiran Rumah Sakit Hermina. Dari situ, Fuad pindah mobil lalu pulang dan bermalam di rumahnya di Jalan Ir H Djuanda Bandung," katanya.

Pada akhir dakwaannya, jaksa mengenakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 huruf b juncto Pasal 55 ayat

Ike-i juncto Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana. Di dakwaan subsider, jaksa menerapkan dakwaan subsider Pasal

IIUndang-Undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-i juncto Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana.

Dua pasal itu pada pokoknya mengatur soal gratifikasi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Ancaman pidananya terendah 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

(Yedi Supriadi)







Original Post

Bilik Asmara Sukamiskin Rp 650 Ribu Sekali Pakai

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-12-6


Bilik Asmara Sukamiskin Rp 650 Ribu Sekali Pakai

PERSIDANGAN kasus suap ka-lapas Sukamiskin Wahid Husen di Pengadilan Tipikor Bandung, kemarin, bikin heboh. Soalnya, tersangka penyuap Wahid, Fahmi Darmawansyah disebut jaksa membangun "bilik asmara" di lapas itu. Selain dipakai sendiri, bilik ini juga disewakan ke napi lain dengan tarif Rp650 ribu.

Saat membacakan dakwaannya, jaksa KPK Trimulyono Hendardi mengungkap, Wahid membiarkan

Fahmi membangun bilik asmara" seluas 2x3 meter di areal lapas. "Dilengkapi dengan tempat tidur untuk keperluan melakukan hubungan badan suami-istri, baik itu dipergunakan Fahmi Darmawansyah saat dikunjungi istrinya, maupun disewakan kepada warga binaan lain dengan tarif Rp 650 ribu," ujar Trimulyono. Suami Inneke Koesherwati ini

leluasa menjalankan usahanya ini karena "menghadiahi" Wahid mobil Double Cabin 4x4 merk Mitsubishi Triton berwarna hitam. Selain itu, suap diberikan Fahmi agar dia mendapat fasilitas mewah di dalam sel.

Kamar sel Fahmi dilengkapi dengan televisi beserta jaringan TV kabel, pendingin ruangan (AC), tempat tidur spring bed, hingga dekorasi interior high pressure laminated (HPL). Fahmi juga diizinkan menggunakan telepon genggam selama di dalam lapas.

Wahid bahkan mempercayakan Fahmi dan Andri untuk mengelola

kebutuhan narapidana, seperti membuka jasa renovasi sel hingga pembuatan saung. "Selain itu. Fahmi juga mendapatkan kemudahan untuk berizin obat ke luar lapas," ungkap jaksa Takdir.

Di jagad Twitter hal itu menjadi perbicangan netizen. "Kalau kayak gini, bagaimana ada pesakitan yang bakal tobat. Ampun dah gua," cuit @ HarlyK4l.

Akun @drsebloe ikutan mengkritik. "Lapas harus terjamin mutunya. Biar orang nggak beres jadi beres keluar lapas." "Kalapasnya nggak ada yang becus sejak dipimpin Yassona," timpal pemilik akun @LARegedo yang temyata direspon @p4piKRiS. "Dan herannya nggak diganti-ganti dia.

Padahal nggak becus kerja. Lapas bermasalah terus mulai dari rusuh, kepenuhan, jadi tempat bikin narkoba, jadi mabes kendaliin narkoba, ruang bercinta, ruang VVIP dan lain-lain. Sakti bener ya," kicaunya.

Tak mau ketinggalan, pemilik akun @FebbyFV menyebut ini sebuah pemufakatan. "Wuihhh, kongsi lendir dalam permufakatan busuk. Bravo KPK, untuk Indonesia yang lebih baik!" Akun @wahirinl9 justru mengaku iri dengan koruptor. "Enak para kaum koruptor walaupun di balik jeruji besi masih bisa ganti oli, tapi kalau kaum urban nggak berada, bertahun tahun cuma bisa nahan sampai karatan," curhatnya.

Sementara, tweeps @MIRONDP

menyindir usaha Fahmi memelakan bilik asmara. "Mantab ya.. Naluri bisnismannya nggak hilang, dimanapun bisa jadi peluang." kicaunya yang dijawab akun "a liarkanrasa. "Ada bait puisi kayak gini. Sekalipun aku di penjara jiwa dan pikiran ku akan tetap bebas. Nah ke abang-abang satu ini sekali di penjara otak bisnis masih ada apalagi menyoal selangkangan.." sindirnya.

Sedangkan, akun tu hanDanopl mengungkapkan kalau bilik asmara seperti itu tidak hanya di Lapas Sukamiskin saja. "Kayaknya banyak lapas di Indonesia punya bilik cinta ini, dengar-dengar dari teman yang penelitian di lapas," jelasma. Akun (a nkopra\ ogaaa menyarankan. "Pasang CCTV disitu boleh dong," guyonnya.

nnm







Original Post

Anak Istri Mulia Hidupkan Century

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-12-6


Anak Istri Mulia Hidupkan Century

KASUS Century sepertinya bakal hidup lagi. Kemarin, istri dan anak terpidana kasus Century Budi Mulya mendatangi Gedung KPK. Anne dan Nadia Mulya, menyerahkan dokumen pengajuan diri Budi Mulya sebagai Justice Collaborator (JC).

Keduanya tiba di kantor komisi antirasuah pukul 13.45 WIB. Nadia yang mengenakan kemeja putih lengan panjang dan Anne yang mengenakan baju hijau, didampingi pengacara Boyamin Saiman. Bo-\amin Saiman adalah Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang memenangkan gugatan praperadilan kasus Century di PN

Jaksel melawan KPK.

Sebelum masuk ke lobi gedung, ketiganya sempat memperlihatkan halaman depan dokumen pengajuan JC tersebut. "Ini menjadi bukti bapak saya bersedia membantu sampai kasus ini benar-benar bisa diselesaikan." ungkap Nadia.

Nadia juga berharap, pengajuan JC menjadi dorongan bagi KPK agar segera melanjutkan kasus ini ke babak baru. "Karena sudah 5 tahun tersangka baru bapak saya gitu loh." sesalnya. Budi Mulya merupakan satu-satumya terpidana

dalam kasus tersebut. Dia divonis 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi. "Jadi memang mesti lanjutkan ke tahapan yang lebih intensif lagi untuk melihat siapa yang paling bertanggungjawab, yang paling berperan. Memang itu ranahnya KPK," imbuh Nadia.

Pihak keluarga mengapresiasi KPK yangmulai menunjukkan perkembangan penanganan kasus ini. Salah satunya, memeriksa 23 saksi. Komisi antirasuah dinilai sudah menunjukkan komitmen untuk menuntaskan kasus dana talangan yang merugikan negara hingga Rp 8 triliun itu. "Semoga dengan bantuan dari bapak saya, kesediaannya dia membantu menuntaskan kasus ini bisa membuat terang benderang. Bisa membuat bapak saya kembali ke rumah," harap Nadia.

Lima tahun, bukan waktu yang sebentar bagi Nadia tanpa ayahnya. Budi tidak ada ketika Nadia melahirkan anak ketiganya. Kini, Nadia tengah mengandung anak keempat. "Jadi kemarin dengan Pak Boyamin juga guyon masa aku mesti punya anak banyak sampe bapak saya bebas," selorohnya sambil tertawa.

Apa dan siapa yang akan diungkap oleh Budi Mulya jika pengajuan JC-nya dikabulkan KPK? Nadia menyerahkannya ke sang ayah dan Boyamin. Dia juga enggan membeberkan pendapatnya soal pelaku utama dalam kasus ini. "Di sini bukan tempatnya bagi saya. Saya tidak mau memperkeruh suasana. Saya serahkan kepada KPK. Saya di sini benar-benar sebagai seorang puteri yang ingin bapak saya mendapatkan keadilan. Itu saja. Mengenai siapa pelaku utamanya saya yakin KPK juga sudah mendalami." ujarnya.

Nadia sempat mengisahkan kembali kunjungan Boediono ke sel ayahnya di LP Sukamiskin pada 2016. Saat itu. Nadia yang tengah mengandung anak ketiga mengaku

tak mengerti maksud dan tujuan Boediono datang. "Beliau cuma menanyakan gimana kabar bapak saya, turut prihatin, minta maaf dan sebagainya. Saya tidak mendapatkan suatu jawaban, maksud dan tujuan beliau," ujar Nadia yang mengaku sempat marah kepada Boediono. "Itu sampai saya mengatakan kenapa kok hanya bapak saya yang dibuang ke kandang singa," tuturnya.

Ketiadaan Budi menjadi beban psikologis bagi keluarga Nadia. Terutama, kakeknya yang sakit-sakitan. Tetapi setelah sebuah surat kabar memuat headline bahwa Boediono meminta maaf pada ayahnya, sang kakek sedikit lega. "Setidaknya kakek saa tahu bahwa sekarang ada proses perbaikan dan anak saya tidak salah," tutupnya.

Sementara istri Budi; Anne berharap langkah mengajukan JC dapat membawa pencerahan bagi KPK dalam menyelidiki kasus itu. "Kita hanya menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan. Jadi suami saya hanya sekadar menjalankan. Dan pencerahan kembali lah untuk dilihat lagi berkasnya. Semua bukti ada di KPK. tidak akan membawa bukti baru," jelas dia.

Terpisah. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, komisinya akan mempertimbangkan sejumlah syarat sebelum memutuskan menerima atau menolak pengajuan JC Budi Mulya. "Pertama, dia bukan pelaku utama. Kedua dia ingin membuka kasus-kasus korupsi yang lebih besar. Jadi intinya dua itu," ujar Syarif di Hotel Bidakara, kemarin. Menurutnya, KPK terus mengembangkan penyelidikan kasus dana tersebut. Namun, ada kendalanya. Apa itu. "Terus terang, kendalanya itu sebagian pelakunya ada di luar negeri. Padahal itu yang paling penting sebenarnya," beber Syarif. Berarti KPK tidak menganggap Budi Mulya sebagai pelaku utama dalam kasus ini? "Ya penyidikannya belum selesai, tapi ada pelaku jang berada di luar Indonesia. Itu yang penting," tutupnya

okt







Original Post

Penyidikan Distop, Dialihkan Ke Perdata

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-12-6


Penyidikan Distop, Dialihkan Ke Perdata

. KEJAKSAAN Agung gagal membuktikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan lahan Hotel Indonesia Natour (BUMN) oleh PT Cipta Karya Bumi Indah (CKBI)-PT Grand Indonesia (GI)

Penyidikan kasus ini dihentikan. Penyelesaiannya lewat jalur perdata. Kejagung telah menyampaikan pemberitahuan mengenai dana yang bisa ditagih secara perdata dari kerja sama pemanfaatan lahan HIN oleh Gl kepada Kementerian BUMN.

"Sekarang kewenangannya ada di Kementerian BUMN. Kita hanya menindaklanjuti apa yang diinginkan Kementerian BUMN," kata Muhammad Rum, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung saat itu.

Menurut dia. bila Kementerian BUMN ingin memperkarakan kerja sama penggunaan lahan Hotel Indonesia Natour(HlN)oIehCKBI-GI, bisa lewat jalur perdata.

Kejagung siap menjadi pengacara negara jika Kementerian BUMN memberikan surat kuasa khusus. Gugatan bakal ditangani Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datum.

Jaksa Agung M Prasetyo menegaskan, kasus Grand Indonesia bukan ranah pidana. "Kita menyimpulkan itu sebagai perdata," katanya.

Menurut dia. ada peluang memenangkan gugatan per-

data. Salah satu buktinya, ketidaksesuaian jumlah bangunan di kontrak kerja sama.

CKBI melalui anak perusahaan PT Grand Indonesia (GI) menambah dua bangunan tanpa memberitahukan kepada HIN selaku pemilik lahan. Dua bangunan itu adalah Menara BCA dan apartemen Kempinski.

Sesuai obyek yang tertuang dalam kesepakatan kerja sama, lahan HIN akan digunakan untuk pengembangan Hotel Indonesia, pembangunan pusat perbelanjaan Grand Indonesia (West Mall) dan East Mall, serta tempat parkir.

Kejagung menduga akibat penambahan dua bangunan di luar kontrak itu, negara dirugikan hingga Jip 1 29 triliun. Pada 23 Februari 2016. kasus ini ditingkatkan ke penyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin-10/F.2/Fd.1/02/2016.

Kasus ini berawal ketika CKBI menjadi pemenang lelang pengelolaan Hotel Indonesia. Kerja sama dengan sistem Built. Operate, and Transfer (BOT) atau membangun, mengelola, dan menyerahkan.

CKBI menyerahkan pelaksanaan kerja sama kepada anak perusahaannya, PT Grand Indonesia (GI). Untuk membiayai pembangunan, PT GI mengagunkan Hak Guna Bangunan (HGB) Grand Indonesia.

GPG







Original Post

Utut Adianto Mangkir Lagi, Jaksa KPK Ancam Jemput Paksa

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-12-6


Utut Adianto Mangkir Lagi, Jaksa KPK Ancam Jemput Paksa

WAKIL Ketua DPR Utut Adianto, kembali mangkir menjadi saksi sidang kasus suap dan gratifikasi Bupati Purbalingga nonaktif. Tasdi di Pengadilan Tipikor Semarang.

Jaksa Penuntut Umum pada KPK. Roy Riady, menyatakan Utut telah dipanggil dua kali agar menghadiri sidang.

"Saksi belum bisa kami hadirkan hari ini. Apabila tiga kali tidak datang akan dijemput paksa," katanya.

Utut berdalih masih melakukan kunjung kerja ke beberapa negara. Pasalnya, politisi PDIP sudah

dijadwalkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi terakhir perkara Tasdi.

Lantaran Utut tak hadir, ketua majelis Antonius Widijantono memutuskan menutup sidang. "Sidang ditunda sampai minggu depan," katanya sambil mengetuk palu.

Selain Utut, ada seorang saksi yang juga tidak hadir karena telah meninggal. Atas persetujuan majelis hakim,jaksa KPK membacakan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tersebut.

Nama Utut sempat disebut dalam sidang dakwaan perkara

Tasdi beberapa waktu lalu. Jaksa mengatakan. Utut pernah memberikan uang Rp 150 juta kepada Tasdi.

Uang diserahkan melalui Teguh Priyono, ajudan Tasdi di rumah dinas Bupati Purbalingga pada Maret 2018.

Namun jaksa belum membeberkan untuk apa pemberian uang itu. Sebelumnya. Utut pernah diperiksa KPK pada Selasa. 18 September 2018 lalu.

Pada sidang sebelumnya, jaksa menghadirkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Purbalingga Muhammad Najib.

mantan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Purbalingga Hadi Iswanto, dan seorang peternak ayam.

Najib, dia mengaku beberapa kali diminta menyetor uang kepada Tasdi. Bahkan. Najib sampai menggadaikan surat keputusan (SK) pengangkatan dirinya sebagai kepala dinas, untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Uangnya untuk Tasdi.

Pertama kali Najib menyetor Rp2,5 juta pada Maret 2018 kepada Tasdi atas permintaan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Purbalingga. Uang itu untuk

membantu kegiatan rapat PDIP di Rumah Joglo.

Berikutnya, Najib menyetor Rp50 juta pada April 2018 untuk keperluan Tasdi beli mobil. "Minta awal Rp 100 juta. Tapi, saya sanggupnya Rp 50 juta, itu pun saya ajukan SK ke bank," kata dia. Setelah uang pinjaman cair, langsung diserahkan ke Tasdi.

Usai mendengarkan keterangan saksi, Tasdi menjelaskan uang itu bukan buat keperluan pribadinya. Tapi untuk beli mobil operasional DPC PDIP Purbalingga,

BYU







Original Post

Mantan Gubernur Gatot Pujo Bosan Bolak-balik Pengadilan

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-12-6


Mantan Gubernur Gatot Pujo Bosan Bolak-balik Pengadilan

Mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho bosan bolak-balik ke pengadilan. Kemarin, dia kembali dipanggil ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk bersaksi.

KALI ini untuk perkara lima terdakwa mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara; Rijal Sirait, Fadly Nurzan, Rooslynda Marpaung, Rinawati? Sianturi dan Tiais.ih Ritonga.

"Kita bertemu lagi ya Pak Gatot. Dulu Saudara jadi terpidana sekarang jadi saksi di sini,"sapa jaksa KPK sebelum melontarkan pertanyaan pada Gatot.

"Sampai bosan Pak," Gatot berterus terang.

Rijal cs merupakan rombongan ketiga anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 yang diadili dalam perkara suap uang ke tok. Gatot juga bersaksi untuk dua rombongan sebelumnya.

Selain itu. Gatot pernah bersaksi untuk perkara suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan pengacara kondang OC Kaligis.

Gatot sendiri diadili dalam perkara yang diusut KPK itu. Ia juga menjadi pesakitan kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) dan hibah yang disidik kejaksaan.

Pada sidang kemarin. Gatot mengakui memberikan uang untuk anggota dewan. Ia mengung-

kapkan terdakwa Rijal Sirait dan Rooslynda Marpauang pernah menanyakan kekurangan pemberian uang.

"Kalau Pak Rijal saya ketemu di pertemuan umat, dia menanyakan soal kekurangan. Lalu Bu Rooslina di penerbangan pesawat. Saya dari Jakarta ada keperluan-dinas, di pesawat Bu Rooslynda duduk di depan saya. Lalu di Bandara Kuala Namu dia mendekat ke saya. Bilang ada kurang jatah, tapi tidak bilang uang ketgk," tutur Gatot.

Untuk diketahui, kelima terdakwa ini bagian dari 38 mantan anggota DPRD Sumut yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mereka menerima rasuah berjamaah dari Gatot.

Rijal Sirait menerima Rp 4773 juta. Rinawati Sianturi Rp 505 juta. Tiaisah Ritonga Rp 480 juta. Sedangkan Rooslynda Marpaung menerima paling besar Rp 885 juta.

Menurut jaksa, uang suap diberikan Gatot agar para terdakwa mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut

Tahun Anggaran 2012.

Pengesahan perubahan APBD Sumut Tahu Anggaran 2013. Pengesahan APBD Sumut 2014. pengesahan perubahan APBD Sumut tahun 2014 serta pengesahan terhadap APBD Provinsi Sumut tahun 2015.

Sementara untuk terdakwa Rinawati Sianturi dan Tiaisah Ritonga, uang itu juga diberikan agar mereka mengesahkan LPJP APBD Sumut Tahun Anggaran 2014.

Masih menurut jaksa, uang tersebut diberikan melalui Muhammad Alinafiah, Randiman Tarigan selaku Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Sumut, Baharudin Siagian selaku Kepala Biro Keuangan Provinsi Sumut, dan Ahmad Fuad Lubis.

Jaksa menjelaskan, para pimpinan DPRD Sumut itu meminta uang kompensasi yang disebut sebagai uang ketok yang jumlahnya berbeda-beda di tiap tahun untuk diserahkan ke seluruh

anggota dewan.

Kejadian itu terus berulang setiap pihak eksekutif mengajukan pengesahan LPJP APBD maupun pengesahan perubahan APBD, dan pengesahan APBD Sumut mulai dari tahun 2012 hingga 2015.

Para mantan legislatif itu didakwa melanggar Pasal 12 huruf batau Pasal 11 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

byu







Original Post

Hakim Polisikan Jubir KY, Kuasa Hukum: Ini Kriminalisasi

Media Online detikcom
2018-12-06


Jakarta - Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi telah memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dalam rangka pemeriksaan soal isu pungli terhadap ketua pengadilan. Kuasa hukum Farid Wajdi menilai perkara ini adalah kriminalisasi.

"Frasa \'kriminalisasi\' layak disematkan pada peristiwa ini lantaran proses hukum yang keliru karena menerobos batas-batas ranah kebebasan pers lewat UU Pers," kata kuasa hukum Farid yang tergabung dalam Koalisi Advokat Selamatkan Komisi Yudisial (KAS KY), Mahmud Irsad Lubis dan Denny Ardiansyah Lubis, dalam keterangan pers, Kamis (6/12/2018).

Kuasa hukum Farid berpandangan ini adalah perkara sengketa pers berkaitan dengan pemberitaan, bukan tindak pidana umum. Pungli itu diungkap lewat produk jurnalistik. Bila dilarikan ke tindak pidana umum, maka ini adalah kriminalisasi karena mengancam kemerdekaan pers dan mengancam keselamatan narasumber.

"Perkara ini menjadi preseden buruk yang telah terjadi kedua kali untuk Komisi Yudisial dan yang kesekian kali untuk kemerdekaan pers, serta narasumber baik dalam menyatakan sikap maupun saat menjalankan tugas," ujar KAS KY.

Kuasa hukum Farid Wajdi menekankan kebebasan pers terkait penyampaian pandangan, pendapat, serta kontrol sosial dijamin oleh Pasal 15 ayat 2a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers diamahkan untuk melindungi kemerdekaan pers. Maka penyelesaian sengketa pers juga seharusnya diproses di Dewan Pers, bukan di kepolisian.

"Sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2/DP/MoU/II/2017 No.B/5/II/2017 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan, untuk mengarahkan/mengkonsultasi penanganan kasus tersebut kepada Dewan Pers," sebut mereka.

Bila cara-cara pelaporan ke polisi seperti ini dibiarkan, maka bisa-bisa para ahli tidak mau berpendapat karena khawatir dikriminalisasi. Yang disampaikan Farid Wajdi dalam pemberitaan tentang adanya setoran pungli tenis dimaksudkan dalam rangka menjalankan fungsi tugas lembaga pula. Informasi tentang pungli juga merupakan temuan yang wajib ditindaklanjuti KY sebagai lembaga pengawas.

" Laporan Polisi tersebut sungguh sangat melanggar fatsun serta prinsip check and balances dalam bernegara dan dilakukan terhadap lembaga resmi yang berwenang dalam menjalankan tugasnya, sekaligus juga membahayakan narasumber yang menjadi mitra media serta dilindungi oleh kebebasan pers," kata KAS KY.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) Pusat hakim agung Syamsul Maarif bersama sejumlah hakim mempolisikan Komisi Yudisial (KY), pada 17 September lalu. Hal itu terkait pungutan Rp 150 juta untuk pertandingan tenis. Sekalian, mereka juga membantah adanya pungli semacam itu. Laporan itu diterima polisi dengan nomor LP/4965/IX/2018/Dit.Reskrimum

Selain itu, laporan dibuat oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Medan, Cicut Sutiarso dengan nomor LP/4966/IX/2018/PMJ/Dit.Reskrimum. Identitas pelapor masih dalam penyelidikan dan pasal yang dilaporkan sama dengan laporan sebelumnya. (dnu/tsa)

https://news.detik.com/berita/d-4332123/hakim-polisikan-jubir-ky-kuasa-hukum-ini-kriminalisasi




Original Post

Bikin Setnov Tambah Kaya, Diganjar 10 Tahun Penjara

Media Online JPNN.COM
2018-12-06


jpnn.com, JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan pengusaha Made Oka Masagung yang didakwa ikut korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti korupsi untuk memperkaya Setya Novanto dan pihak lain.

"Mengadili, menyatakan terdakwa satu Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan terdakwa dua Made Oka Masagung terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi," kata Ketua Majelis Hakim Yanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/12).

Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman denda masing-masing Rp 500 juta. Dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman tiga bulan kurungan. Baca juga: Beber Fee untuk Legislator, Terdakwa e-KTP Mengaku Diteror

Menurut majelis, kedua terdakwa terbukti memperkaya orang lain termasuk Sertya Novanto hingga USD 7,3 juta. Irvanto merupakan keponakan mantan ketua umum Golkar itu.

Majelis menyebut Irvanto bersama Made Oka dan Setya Novanto serta pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang terkait proyek e-KTP telah melakukan korupsi hingga merugikan negara. Angka kerugian negaranya mencapai Rp 2,3 triliun.

Putusan hukuman yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada Irvanto dan Made Oka.

Majelis hakim punya pertimbangan sendiri sehingga menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan JPU. "Untuk hal meringankan, terdakwa berlakusopan, mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum," ucap hakim Yanto. (rdw/JPC)SHARES

https://www.jpnn.com/news/bikin-setnov-tambah-kaya-diganjar-10-tahun-penjara




Original Post

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2018-12-6


RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

Nomor 1772 K . Pdl.2017. Jo No. MS . Pdl G 201J PN JM Brt

SRI HERTANTI

KARTOPO SUDARTANTO

IKLAN







Original Post

Jaksa Tolak Penangguhan Penahanan 3 Dokter RSUD Arifin Achmad

Media Online Merdeka.com
2018-12-06


Permohonan penangguhan penahanan tiga dokter di RSUD Arifin Achmad Riau ditolak jaksa. Para tersangka kasuskorupsi pengadaan alat kesehatan tersebut tetap ditahan, sampai berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

"Jadi kita tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan (tiga dokter) itu. Tetap kita tahan," ujar Kepala Intelijen Kejari Pekanbaru Ahmad Fuady, Rabu (5/12).

Menurut Fuady, permohonan penangguhan penahanan diajukan untuk dr Welli Zulfikar, dr Kuswan Ambar Pamungkas dan drg Masrial yang diduga terlibat korupsi pengadaan alat kesehatan di RSUD Arifin Achmad. Permohonan diajukan oleh Direktur RSUD Arifin Achmad dan asosiasi dokter.

Surat permohonan penangguhan itu diterima Kejari Pekanbaru pada Selasa (27/11). Ketika itu sejumlah asosiasi dokter juga melakukan aksi solidaritas terhadap tiga dokter bedah tersebut di Kejari Pekanbaru.

Bahkan, permohonan itu juga sudah dikoordinasikan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Uung Abdul Syakur. Namun tetap saja jaksa berpegang teguh pendiriannya. "Tidak ada alasan kami buat mengabulkan permohonan itu," kata Fuad.

Fuat menyatakan, saat ini jaksa penuntut umum sedang menyelesaikan berkas dakwaan untuk tersangka. Selain tiga dokter, pada perkara itu jaksa penyidik juga menetapkan dua pengusaha sebagai tersangka, yakni Yuni Efrianti SKp selaku Direktur CV Prima Mustika Raya (PMR) dan mantan anak buahnya Mukhlis.

"Saat ini kita sedang mempercepat pelimpahan berkas ke pengadilan. Insya Allah dalam minggu ini," ucap Fuad.

Dalam proses penyidikan hingga menyandang status tersangka di Polresta Pekanbaru, kelima tersangka tidak ditahan. Meskipun mereka sudah berstatus tersangka sejak awal bulan Januari 2018 lalu.

Bahkan dalam perjalanannya status mereka, tiga dokter itu sempat mengajukan praperadilan terkait penetapan status tersangka. Namun, praperadilan itu ditolak.

Sementara itu, pagu anggaran pengadaan Alkes di RSUD Arifin Achmad Tahun Anggaran 2012/2013 mencapai Rp 5 miliar. Sementara yang diusut penyidik Polresta Pekanbaru adalah kerja sama yang dijalin pihak rumah sakit dengan rekanan CV PMR.

Penyidik mendapati pengadaan Alkes tersebut tidak sesuai prosedur. Pihak rumah sakit menggunakan nama rekanan CV PMR untuk pengadaan alat bedah senilai Rp 1,5 miliar.

Namun dalam prosesnya, justru pihak dokter yang membeli langsung alat-alat tersebut kepada distributor melalui PT Orion Tama, PT Pro-Health dan PT Atra Widya Agung, bukan kepada rekanan CV PMR.

Nama CV PMR diketahui hanya digunakan untuk proses pencairan, dan dijanjikan mendapat keuntungan sebesar lima persen dari nilai kegiatan. Atas perbuatan para tersangka, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 420.205.222. Angka ini berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPKP Riau.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal (3), jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [cob]

http://www.merdeka.com/peristiwa/jaksa-tolak-penangguhan-penahanan-3-dokter-rsud-arifin-achmad.html




Original Post

Mantan Kadis dan Bendahara Dinsos Kabupaten Karimun Terbukti Korupsi Rp3,1 Miliar

Media Online Okezone
2018-12-06


TANJUNGPINANG - Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungpinang memvonis Mantan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Karimun Indra Gunawan selama 7 tahun 6 bulan penjara dalam sidang di PN Tipikor Tanjungpinang, Jalan Ahmad Yani, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (5/12/2018).

Sedangkan anak buah Indra, Ardiansyah selaku Bendahara Dinsos Kabupaten Karimun divonis selama 6 tahun 6 bulan penjara.

Sidang yang dipimpin Hakim Ketua, Iriaty Khairul Ummh didampingi Hakim Anggota Yon Efri dan Jonni Gultom menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dana alokasi belanja Dinsos Kabupaten Karimun anggaran tahun 2014-2016 sebesar Rp3,1 miliar.

Perbuatan terdakwa Indra dan Ardiyansyah dinyatakan melanggar dakwaan primair sebagaimana yang diajukan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Karimun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo 64 ayat (1) KUHP.

"Mengadili terdakwa Indra Gunawan selama 7 tahun 6 bulan dan denda Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana 3 bulan," kata Iriaty.

Iriyati juga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2,7 miliar dengan ketentuan apabila uang tidak dibayarakan dalam waktu satu bulan setelah putusan ini berkekuatan tetap maka harta bendanya dapat disita jaksa untuk menutupi uang pengganti.

"Apabila harta bendanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan," kata Iriaty.

Sementara untuk terdakwa Ardiansyah, Iriaty menjatuhkan pidana penjara 6 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Ardiansyah juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp323 juta dengan ketentuan apabila uang tidak dibayarakan dalam waktu satu bulan setelah putusan ini berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita jaksa unruk menutupi uang penganti. Apabila harta bendanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.

"Masa tahanan yang dijalani dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang ditetapkan dan terdakwa tetap berada di dalam tahanan," kata dia.

Mendengara putusan itu, terdakwa Indra dan Ardiansyah langsung menyatakan sikap pikir-pikir selam tujuh hari yang diberikan majelis hakim. "Sebelum memutuskannya, saya bermuasyarah dengan keluarga terlebih dahulu, apakah mau banding atau tidak," kata Indra.

Sementara itu, jaksa penuntut umum Amalia Sari juga menyatakan sikap pikir-pikir terhadap putusan kedua terdakwa. Pasalnya, hukuman yang dijatuhkan majelis hakim dinilai terlalu ringan dibandingkan tuntutannya.

Dalam perkara ini Amalia menuntut terdakwa Indra selama 8 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta susider 3 bulan penjara, serta uang pengganti Rp2 miliar subsider 4 tahun 3 bulan. Sedangkan untuk terdakwa Ardiansyah dituntut selama 7 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan penjara, sedangkan uang pengganti Rp1,1 miliar susider 3 tahun 9 bulan penjara.

"Kalau dilihat ada perbedaan putusan dari majelis hakim dengan tuntutan pada uang penggantinya pada masing-masing terdakwa. Saya masih pikir-pikir apakah banding atau tidak, saya tanyakan dulu sama tim penuntut lainya," kata Amalia.

(edi)

https://news.okezone.com/read/2018/12/06/340/1987426/mantan-kadis-dan-bendahara-dinsos-kabupaten-karimun-terbukti-korupsi-rp3-1-miliar




Original Post

KPK Luncurkan Panduan Korporasi

Media Online Republika Online
2018-12-06


Panduan ini menjadi pedoman bagi para pelaku usaha.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan panduan pencegahan korupsi untuk dunia usaha dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Dunia di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat, Rabu (5/12). Diharapkan dengan adanya panduan tersebut dapat mendorong beejalannya upaya pencegahan korupsi di sektor swasta sehingga tercipta iklim usaha yang berintegritas.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, adanya panduan ini menjadi pedoman bagi para pelaku usaha. Syarif menuturkan berdasarkan pasal 4 ayat (2) poin c Perma Nomor 13 Tahun 2016, bahwa salah satu bentuk kesalahan korporasi yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana adalah jika korporasi tidak melakukan upaya pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Saat ini pun sudah ada empat korporasi yang menjadi tersangka. Sehingga, sambung Syarif, sangat tidak adil bila KPK hanya menindak namun tak ada panduannya.

"Rasanya tidak adil dong kalau KPKsudah menindak tapi belum ada panduan agar tidak terjerembab. Makanya hari ini kami luncurkan buku panduan pencegahan korupsi untuk dunia usaha," ujar Syarif.

"Sebagai catatan ini harus efektif bukan hanya sebagai pencegahan," tambahnya.

Adapun, panduan ini berisi langkah-langkah pencegahan korupsi ini dirancabg bersifat sederhana dan praktis sehingga dapat menjadi acuan dan pedoman minimum bagi korporasi yang dapat diadopsi serta dikembangkan sesuai kebutuhan korporasi. Syarif melanjutkan, saat ini banyak korporasi yang digunakan sebagai alat menyembunyikan korupsi.

"Contoh Nazarudin membuat 38 perusaahaan untuk menyembunyikan korupsinya. Itu yang kita tahu loh," ucapnya.

"Dan kalau kami lihat dari kasus sekarang. Suap pasti ada pemberi dan penerima. Di KPK kasus paling banyak suap dan kedua pengadaan barang dan jasa kalau digabung 80 persen. Dari aktor. Swasta tak kalah banyak 200an lebih. Itu hanya kasus di KPK. Belum Polisi dan Kejaksaan," tambahnya.

Wakil Kepala Kadin Rahmat Junaedi, mengaku sangat terbantu adanya panduan ini. Karena, selama ini terlalu banyak teori yang tidak mudah untuk diaplikasikan.

Ia mengungkapkan, dalam menyusun pedoman, KPK juga bersama Kadin melakukan diskusi yang cukup panjang hingga 6 bulan agar bisa digunakan secara efektif. Karena, tuturnya, selama ini banyak pelaku usaha yang terjerembab dalam pusaran tindak pidana korupsi

"Jadi memang ada literasi panjang. 6 bulan kita diskusi itu. Secara prinsip dunia usaha mendukung. Kita pun ga mau dunia usaha dibebani beban biaya yang bukan hanya berujung tindak pidana korupsi. Dan tidak efisien. Itu memang secara natural dunia usaha ke sana mencari cara menekan biaya. Ya jadi emang dunia usaha tidak mau (korupsi)," tegasnya.

Menurutnya, panduan yang diluncurkan sangat lengkap. "Tinggal bagaimana perusahaan menerapkannya di perusahannya sampai ke bawah. Jadi kita sepakat kesepakatan itu dari top management baru ke bawah," tuturnya.

"Dengan adanya ini, perusahaan ada alasan kalau ada orang yang mencoba ke jalan tidak benar," tambahnya.

Mantan Ketua PPATK Yunus Husein mengatakan, dengan adanya pedoman bisa menjadi panduan bagi korporasi. Karena, peranan korporasi dalam sebuah negara sangatlah penting.

"Harus benar-benar dijalankan pedoman di dalam perusahaan. Perusahaan sebenarnya didenda ga masalah. Uang mereka banyak. Kecuali pencabutan izin usaha. Sama seperti hukuman mati. Bukan hanya matikan perusahaan, tapi matikan pekerjaan banyak orang," tuturnya.

Rimawan Pradiptyo, Pengajar Fakultas Ekonomi UGM menuturkan, dari database yang mereka kaji, paling banyak yang melakukan adalah sektor swasta yakni memberikan kerugian Rp 117,1 triliun dari total kerugian korupsi negara sebesar Rp 203,6 triliun.

"Untuk lebih tepat, hasilnya bisa dicek di cegahkorupsi.feb.ugm.ac.id," ujarnya.

Menariknya, sambubg dia, ada 504 pelaku korporasi swasta dan 185 pelaku bumn dan bumd. "Kami terimakasih ada panduan ini. Karena ini adalah titik paling rawan. Sehingga adanya ini, memang faktanya korporasi korupsi paling tinggi masuknya KPK sangat pas. Problemnya kita belum akomodasi UNCAC," ujarnya.

Adapun paling banyak korporasi terjerat itu dari proses pengadaan. "Dibutuhkan perubahan sistem. Panduan ini saya pikir akan efektif," kata dia.

Sementara Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, KPK masih memiliki panduan untuk UKM. "Kami punya panduan satu lagi versi UKM, nanti akan ada versi utu segera," kata dia.

"Saya ingat 2017 awal suplier suap itu paling besar swasta. Oleh karenanya kita kenalan ama swasta. Ke kanada, us termasuk ke Kadin. Banyak (perusahaan) mereka setuju ga menyuap. Tapi ga mau kalau teman masih nyuap. Ada juga yang ga mau nyuap tapi pemerintah nyuap gimana doang," terangnya.

Nanti, sambung dia, akan ada sertifikasi API. Diharapkan banyak orang dapat sertifikasi ini.

"Jadi ada panduan dan ada orangnya. Nanti kita siapkan komite advokasi daerah (KAD) di 33 provinsi. Nanti kalau Pemda mau buat regulasi bisa tanya dulu ke Kadin," ujarnya.

"Ke depan ini harapan KAD ini muter. Kalau aturan ribet kita minta disederhanakan dan sebagainnya. Kami harap tahun depan bergulir. Kami harap jalan terus KPK akan pantau terus. Panduan ini dipakai," tambahnya.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/12/05/pj9jdk430-kpk-luncurkan-panduan-korporasi




Original Post

Usut Dugaan Hakim Pebinor, KY Terjun Langsung ke PN Bali

Media Online CNN Indonesia
2018-12-06


Jakarta, CNN Indonesia Komisi Yudisial(KY) menyelidiki kasus dugaanperselingkuhan hakim Pengadilan Negeri Bali berinisial D dengan seorang wanita berinisial C yang merupakan istri dari sesama hakim berinisial P.

Wakil Ketua KY Maradaman Harahap mengatakan, pihaknya telah menerjunkan tim yang dipimpin Ketua Bidang Pengawasan Hakim KY Sukma Violetta untuk memeriksa langsung di PN Bali.

"Itu sudah ditindaklanjuti dengan memeriksa pihak terkait. Bu Sukma dan tim sudah berangkat untuk mendalami, sehingga tidak tiba-tiba disimpulkan selingkuh," ujar Maradaman kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/12).

Nantinya, lanjut Maradaman, hasil temuan itu akan dibahas dalam rapat panel bersama komisioner KY lainnya. Hasil rapat itu akan memutuskan terkait pemanggilan hakim yang berperkara.

"Kalau sudah diperiksa, hasilnya diplenokan bersama komisioner lain. Diambil kesimpulan seberat apa pelanggarannya," katanya.

Jika terbukti bersalah, sanksi terberat yang bakal diterima adalah pemecatan. "Ya selambat-lambatnya 60 hari sudah tuntas," imbuhnya.

Maradaman menegaskan, pemeriksaan hakim yang diduga berselingkuh memang menjadi kewenangan KY. Ia membantah bahwa pihak KY sengaja \'berlomba-lomba\' dengan Mahkamah Agung untuk menelusuri kasus tersebut. Badan Pengawasan MA diketahui juga tengah menelusuri dugaan perselingkuhan tersebut.

"Sebetulnya kalau menyangkut perilaku hakim itu kan kode etik yang dilanggar. Harusnya memang dilaporkan ke KY dan yang punya kewenangan menindak perilaku itu KY," ucapnya.

Informasi seputar perselingkuhan antara D dan C menyeruak setelah percakapan keduanya lewat aplikasi tukar pesan Whatsapp beredar sejak akhir pekan lalu. Percakapan di antara keduanya pun bernuansa mesum karena membicarakan seputar hubungan pasangan suami istri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, cerita bermula ketika P menikah dengan C yang merupakan seorang panitera pengganti pada 2011 silam.

Memasuki akhir 2017, rumah tangga P dan C mulai terusik dengan kehadiran D yang sering curi-curi pandang saat berada di kantor.

Keduanya mulai saling bertukar pesan mesra sejak awal 2018 dan saling memanggil papa dan mama sebagai panggilan sayang. (pris/osc)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181205191231-12-351442/usut-dugaan-hakim-pebinor-ky-terjun-langsung-ke-pn-bali




Original Post

KASUS E-KTP Keponakan Novanto Divonis 10 Tahun Penjara

Media Online Prospecting Journal
2018-12-06


Terdakwa Kasus e-KTP, Irvanto Hendra Pambudi

Jakarta - Keponakan mantan Ketua DPR Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi sebagai terdakwa kasus korupsi e-KTP divonis 10 tahun penjara serta denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.

Selain Irvanto, majelis hakim Pengadilan Tipikor juga menjatuhkan hukuman yang sama kepada terdakwa mantan bos PT Gunung Agung, Made Oka Masagung.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle[]).push({});

Majelis hakim menilai keduanya terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) e 1 KUH Pidana.

"Mengadili, menyatakan terdakwa 1, Irvanto Hendra Pambudi dan terdakwa 2, Made Oka Masagung terbukti secara sah melakukan tindak korupsi bersama-sama sebagaimana dakwan pertama," kata ketua majelis hakim, Yanto, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (5/12).

Baca juga : Budi Mulya Bongkar Aktor Utama Kasus Century? Kasus e-KTP, KPK Bidik Tersangka Baru KPK Endus Polri dan TNI Lindungi Tambang Ilegal Vonis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa menuntut 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan.

Adapun pertimbangan hakim yang memberatkan, yakni perbuatan para terdakwa bertentangan dengan pemerintah yang tengah gencar memberantas korupsi. Selain itu, hakim menilai para terdakwa tidak maksimal memberikan pengakuan dan masih banyak yang ditutupi.

Sedangkan pertimbangan yang meringankan adalah para terdakwa berlaku sopan selama persidangan, dan tidak pernah dihukum sebelumnya. Irvanto dan Made Oka Masagung belum menyatakan sikap untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.

http://www.jurnas.com/artikel/44983/Keponakan-Novanto-Divonis-10-Tahun-Penjara/




Original Post

KPK Minta Korporasi Terapkan Pencegahan Korupsi

Media Online CNN Indonesia
2018-12-06


Jakarta, CNN Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan buku \'Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha\'. KPK berharap lewat panduan tersebut korporasi bisa menerapkan pencegahan tindak pidana korupsi di internal perusahaannya masing-masing.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meminta semua pimpinan korporasi melaksanakan komitmen antikorupsi di perusahaannya. Syarif berharap panduan ini tak hanya dijadikan hitam di atas putih tanpa tindakan nyata.

"Jadi harus dilaksanakan, tidak cukup hanya nanti PT a, b, c, kami sudah menyusun sesuai arahan KPK, di atas kertas tertulis, tapi dia masih menyuap," kata Syarif di sela-sela Hari Antikorupsi Sedunia 2018, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (5/12).

Syarif mengatakan lewat Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, penegak hukum bisa menjerat korporasi sebagai tersangka. Meskipun aturan menjerat korporasi sudah tertuang dalam Undang-Undang Tipikor.

Menurut Syarif, hampir 80 persen kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan perusahaan. Tak sampai di situ, kata Syarif, sekitar 200 orang pihak swasta, mulai dari pimpinan perusahaan hingga level bawah, telah dijerat KPK sejak 2004 sampai hari ini.

Syarif menambahkan pihaknya sampai hari ini juga telah menetapkan sekitar empat korporasi sebagai tersangka korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Perusahaan itu antara lain, PT Duta Graha Indah yang telah berubah nama menjadi PT PT Nusa Konstruksi Enjinering, PT Nindya Karya, PT Tuah Sejati, dan PT Putra Ramadhan atau PT Tradha. Perusahaan terakhir dijerat sebagai tersangka TPPU.

"Rasanya enggak adil dong kalau KPK sudah menindak tapi belum ada panduan agar tidak terjerembab," kata Syarif.

"Makanya hari ini kami luncurkan buku panduan pencegahan korupsi untuk dunia usaha," ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Syarif menyebut perusahaan yang nantinya telah menerapkan panduan pencegahan korupsi ini bisa memberikan peringatan kepada oknum yang mengajak bermain curang. Syarif percaya penerapan tersebut membuat perusahaan semakin dipercaya publik.



"Jadi kalau diajak, bisa bilang wah enggak boleh nih, nanti saya lapor KPK nih, kan otomatis mereka oknum langsung mundur," kata dia.

Sementara itu, Ketua Komite Khusus Pengusaha Berintegritas Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Rahmat Junaidi mengaku pihaknya telah memberikan perhatian kepada pencegahan korupsi di sektor korporasi. Rahmat mengatakan pihaknya menyambut baik peluncuran buku tersebut.

"Kurang lebih enam bulan (diskusi). Makanya, kita berterima kasih dan sambut baik buku ini selesai," kata Rahmat di lokasi yang sama.

Rahmat mengakui banyak perusahaan atau korporasi terjebak dalam pusaran korupsi lantaran sistem yang dibangun selama ini. Dia berharap lewat panduan pencegahan korupsi ini, perusahaan dapat berbenah diri dan menerapkannya dalam menjalankan bisninya.

"Panduan ini sangat lengkap. Tinggal bagaimana perusahaan menerapkannya di perusahannya sampai ke bawah. Jadi kita sepakat kesepakatan itu dari top management baru ke bawah," kata dia. (fra/osc)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181205201240-12-351470/kpk-minta-korporasi-terapkan-pencegahan-korupsi




Original Post

Polisi Diminta Hentikan Kasus Jubir KY yang Ungkap soal Iuran Tenis Hakim

Media Online KOMPAS.com
2018-12-06


JAKARTA, - Kuasa hukum Juru BicaraKomisi Yudisial (KY) Farid Wadji, Denny Ardiansyah Lubis meminta penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya menghentikan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dituduhkan terhadap Farid.

Denny mengatakan, apa yang dituduhkan terhadap Farid bukan merupakan tindakan pidana, melainkan sengketa pers yang harus diselesaikan di Dewan Pers.

"Sangat wajar dengan alasan kita sampaikan sekali lagi untuk penyidik menghentikan proses ini karena lex specialis, tunduk terhadap Undang-Undang Pers," ujar Denny saat mendampingi Farid usai diperiksa di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Rabu (5/12/2018).

Sebelumnya, Komisi Yudisial menerima keluhan dari sejumlah hakim di daerah, yang merasa terbebani dengan adanya iuran untuk membiayai kejuaraan nasional tenis beregu memperebutkan Piala Ketua Mahkamah Agung yang digelar di Provinsi Bali pada 10-15 September 2018.

Baca juga:

Keluhan dari sejumlah hakim itulah yang disampaikan Farid dalam keterangannya kepada Harian Kompas. Namun, Juru Bicara MA Suhadi telah membantah adanya iuran itu. Atas ucapannya itu, Farid dilaporkan ke polisi.

Denny mengatakan, penggunakan KUHP tidak tepat karena Farid sedang menjalankan tugasnya sesuai amanat Undang-Undang sebagaimana Pasal 50 KUHP di mana seseorang tidak bisa dipidanakan jika melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang.

"Kami minta secara tegas untuk segera dihentikan dan diserahkan sesuai dengan Undang-Undang Pers," ujar Denny.

Selain itu, lanjut Denny, kasus ini merupakan kriminalisasi terhadap Komisi Yudisial.

"Ini merupakan bentuk kriminalisasi yang membahayakan narasumber dalam kepentingan, kapasitas hukumnya. Yang Kedua, adalah kebebasan kawan-kawan pers dalam menyampaikan pemberitaan," ujar Denny.

Farid dilaporkan ke polisi oleh Ketua Ketua Umum Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) Syamsul Maarif dan Pengadilan Tinggi Medan Cicut Sutiarso dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik. Pihak Farid menyatakan bahwa kasus tersebut merupakan sengketa pers yang harus diselesaikan di Dewan Pers.

https://megapolitan.kompas.com/read/2018/12/06/06295431/polisi-diminta-hentikan-kasus-jubir-ky-yang-ungkap-soal-iuran-tenis-hakim




Original Post

132 Pengacara Dampingi Jubir KY Hadapi Laporan Pencemaran Nama Baik

Media Online KOMPAS.com
2018-12-06


JAKARTA, - Kuasa hukum Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wadji, Denny Ardiansyah Lubis mengatakan, ada 132 pengacara yang mendamping Farid untuk menghadapi kasus tuduhan pencemaran nama baik oleh 64 hakim MA.

Denny mengatakan, seratusan pengacara tersebut tergabung dalam Koalisi Advokat Selamatkan Komisi Yudisial (KY).

"Pengacara ada 132, namanya Koalisi Advokat Selamatkan KY. Hari ini datang sekitar 25 pengacara, separuh (sudah) ada yang pulang," ujar Denny saat mendampingi Farid usai diperiksa di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Rabu (5/12/2018).

Baca juga:

Denny mengatakan, para pengacara berkumpul untuk mendampingi lembaga KY yang dinilai telah dikriminalisasi dengan adanya laporan tersebut.

"Ya kami terpanggil, begitu kami bentuk tim kuasa hukum, kami sampaikan kepada rekan advokat lain yang merasa terpanggil, ya ikut dalam ini. Kan judulnya ini kami mau selamatkan (KY)," ujar Denny.

"Dimana-mana enggak adalah lembaga pengawas itu dipidana oleh orang yang diawasi. Dimana logikanya? Ini kan logika hukum, dan dia ditugaskan oleh Undang-Undang untuk mengawasi," kata Denny.

Komisi Yudisial menerima keluhan dari sejumlah hakim di daerah, yang merasa terbebani dengan adanya iuran untuk membiayai kejuaraan nasional tenis beregu memperebutkan Piala Ketua Mahkamah Agung yang digelar di Provinsi Bali pada 10-15 September 2018.

Keluhan dari sejumlah hakim itulah yang disampaikan Farid dalam berita yang dimuat di harian Kompas.

Namun, Juru Bicara MA Suhadi telah membantah adanya iuran itu. Farid kemudian dilaporkan ke polisi oleh Ketua Ketua Umum Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) Syamsul Maarif dan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cicut Sutiarso dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik.

Baca juga:

Pihak Farid menyatakan bahwa kasus tersebut merupakan sengketa pers yang harus diselesaikan di Dewan Pers. Penyidik diminta menghentikan kasus tersebut.

https://megapolitan.kompas.com/read/2018/12/06/06171511/132-pengacara-dampingi-jubir-ky-hadapi-laporan-pencemaran-nama-baik




Original Post

10 Fakta yang Muncul Selama Persidangan Zumi Zola

Media Online KOMPAS.com
2018-12-06


JAKARTA, - Gubernur nonaktif JambiZumi Zola akan menjalani sidang pembacaan putusan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Zumi sebelumnya dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selama persidangan, berbagai fakta muncul dari keterangan saksi dan barang bukti yang ditampilkan jaksa.

Berikut 10 fakta persidangan yang muncul dari sejak pembacaan dakwaan hingga sidang pembelaan terdakwa: 1. Mengaku menyuap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi

Menurut Zumi, uang tersebut diberikan agar pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi tersebut menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (RAPERDA APBD TA 2017) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2017.

Baca juga:

Selain itu, agar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (RAPERDA APBD TA 2018) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2018. 2. Uang gratifikasi untuk keperluan keluarga

Zumi mengakui ada uang dari kontraktor yang diterima oleh keluarganya, yakni untuk keperluan ayah, ibu, dan istrinya.

Mantan orang kepercayaan Zumi, Asrul Pandapotan Sihotang mengaku pernah memberikan uang kepada Hermina yang merupakan ibu kandung Zumi Zola.

Asrul juga pernah memberikan uang secara tunai dan transfer kepada istri Zumi, Sherin Taria. 3. Ayah Zumi Zola minta uang ke mantan kepala dinas untuk biayai pencalonan anaknya

Mantan Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin, disebut pernah meminta uang kepada Adi Varial, mantan kepala dinas di Jambi. Uang sejumlah Rp 3 miliar yang diminta tersebut untuk pencalonan anak Zulkifli, yakni Zumi Zola dalam pemilihan gubernur Jambi. 4. Zumi Zola akui terima mobil mewah

Zumi Zola mengakui pernah menerima satu unit mobil Toyota Alphard dari pengusaha. Dalam persidangan, terungkap bahwa mobil mewah tersebut berasal dari kontraktor Joe Fandy Yoesman alias Asiang.

Baca juga: 5. Umroh dengan uang dari kontraktor

Zumi Zola mengakui ada uang pemberian kontraktor yang digunakan untuk membayar biaya umroh dia dan keluarganya.

Namun, menurut pengacara Zumi, jumlahnya tidak sebesar yang dikatakan saksi Muhammad Imaddudin alias Iim. Pengacara Zumi, Muhammad Farizi mengatakan, jumlahnya hanya sekitar Rp 270 juta. 6. Pembelian 16 action figure

Dalam persidangan, jaksa mengonfirmasi pembelian 16 action figure tersebut kepada mantan orang kepercayaan Zumi, Asrul Pandapotan Sihotang. Action figure itu berupa patung yang menyerupai aktor dalam film produksi Marvel.

Baca juga:

Beberapa action figure yang dibeli dari Singapura yakni Iron Man Hulk Buster 1.000 dollar Singapura. Venom 300 dollar Singapura dan Cable 300 dollar Singapura. 7. Anggota Fraksi Golkar di DPRD Jambi serahkan uang ke partai

Sebanyak 7 anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi Jambi menyerahkan uang hampir Rp700 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang tersebut merupakan pemberian dari Zumi Zola.

Hal itu dikatakan anggota Fraksi Golkar di DPRD Jambi M Juber saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (17/9/2018). 8. Zumi Zola serahkan jaket merek "Burberry" dan Mobil Toyota Alphard kepada KPK

Zumi Zola menyerahkan sebuah jaket merek Burberry kepada KPK. Jaket tersebut diduga sebagai penerimaan gratifikasi.

Menurut penelusuran, jaket merek Burberry tersebut harganya berkisar Rp 3 juta hingga puluhan juta rupiah.

Baca juga:

Selain jaket, Zumi juga menyerahkan satu unit mobil Toyota Alphard kepada KPK. Mobil mewah yang berasal dari kontraktor tersebut dianggap sebagai bagian dari penerimaan gratifikasi. 9. Kontraktor beri uang untuk akomodasi 25 kader PAN saat pelantikan Zumi Zola

Pengusaha bidang infrastruktur di Provinsi Jambi, Muhammad Imaddudin alias Iim mengaku pernah memberikan uang Rp 75 juta kepada Zumi Zola. Pemberian uang melalui orang kepercayaan Zumi, Apif Firmansyah.

Baca juga:

Menurut Iim, uang tersebut untuk keperluan akomodasi 25 kader Partai Amanat Nasional (PAN) saat akan menghadiri pelantikan Zumi sebagai Gubernur Jambi. 10. Zumi Zola menangis

Isak tangis Zumi Zola terdengar beberapa kali saat dirinya membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Suara Zumi semakin terdengar terbata-bata saat membacakan poin nota pembelaan yang menyangkut istri, kedua anaknya, serta ayah dan ibunya.

Zumi Zola didakwa menerima gratifikasi sebesar lebih dari Rp 40 miliar. Zumi juga didakwa menerima 177.000 dollar Amerika Serikat dan 100.000 dollar Singapura.

Selain itu, Zumi juga didakwa menerima 1 unit Toyota Alphard. Zumi diduga menerima gratifikasi dari berbagai rekanan dan konsultan proyek infrastruktur di Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam kasus ini, Zumi Zola juga didakwa menyuap 53 anggota DPRD Provinsi Jambi. Zumi diduga menyuap para anggota Dewan senilai total Rp 16,5 miliar.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Zumi Zola Tersangka

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/06/05373811/10-fakta-yang-muncul-selama-persidangan-zumi-zola




Original Post

Peringati Hari Berkabung Nasional untuk George HW Bush, Wall Street Tutup

Media Online LIPUTAN 6
2018-12-06


Liputan6.com, New York - Bursa saham Amerika Serikat (AS) atau wall street tutup peringati hari berkabung nasional untuk Presiden AS ke-41 George H.W. Bush pada Rabu waktu setempat.

George H.W Bush tutup usia pada Jumat pekan lalu. Pemakaman kenegaraannya dilakukan pada Rabu 5 Desember 2018. The New York Stock Exchange dan Nasdaq tutup untuk menghormati mendiang Presiden George H.W. Bush yang meninggal pada usia 94 tahun.

"Kami ingat Presiden Bush sebagai seorang veteran yang berjuang melawan totalitarinisme, negarawan yang mengadvokasi kebebasan, dan pemimpin yang melayani negaranya, dan seorang yang berbakti kepada keluarga," ujar Presiden NYSE Group Stacey Cunningham, seperti dikutip dari laman USA Today, Kamis (6/12/2018).

Selain itu, pasar obligasi AS juga tutup untuk perdagangan Rabu waktu setempat. Hal itu berdasarkan rekomendasi dari Asosiasi Industri Sekuritas dan Pasar Keuangan atau lebih dikenal SIFMA.

Merupakan tradisi bursa saham AS tutup selama pemakaman kepala negara. Penutupan wall street terakhir pada 2 Januari 2007 untuk pemakaman mantan Presiden AS Gerald Ford. Selain itu, pada Juni 2004 untuk Ronald Reagan dan April 1994 untuk Richard Nixon.

Selain wall street, semua kantor federal juga tutup. Namun, beberapa karyawan dalam peran tertentu harus melapor bekerja pada hari itu. Demikian juga Mahkamah Agung dan DPR. Demikian kutip laman foxbusiness.com.

Layanan pos AS juga akan tutup dan menangguhkan pengiriman surat biasa. Namun, beberapa pengiriman paket akan berlanjut. Beberapa bank dan pengadilan lokal di seluruh negeri juga tutup. Sedangkan sistem pembayaran the Federal Reserve akan berfungsi seperti biasa.

Wall Street Tumbang Ilustrasi Foto Perdagangan Saham dan Bursa (iStockphoto)Sebelumnya, Wall Streetjatuh lebih dari 3 persen pada penutupan perdagangan Selasa (Rabu pagi waktu Jakarta). Pelemahan dipimpin oleh saham-saham di sektor perbankan dan industri karena penurunan imbal hasil obligasi AS akibat adanya potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi AS.

MengutipReuters, Rabu 5 Desember 2018, Dow Jones Industrial Average turun 799,36 poin atau 3,1 persen menjadi 25.027,07. Untuk S 500 kehilangan 90,31 poin atau 3,24 persen menjadi 2.700,06. Sedangkan Nasdaq Composite turun 283,09 poin atau 3,8 persen menjadi 7.158,43.

Indeks S 500 membukukan persentase penurunan harian terbesarnya dalam sekitar dua bulan dan membalikkan keuntungan yang diperoleh seminggu sebelumnya.

Indeks acuan saham-saham dengan kapitalisasi kecil yaitu Russell 2000 turun 4,4 persen. Angka ini merupakan penurunan satu hari terbesar dalam lebih dari tujuh tahun.

InvestorWall Streetfokus pada obligasi AS di mana yield 10 tahun jatuh ke titik terendah sejak pertengahan September.

Para analis melihat adanya sinyal kurva imbal hasil inversi, ketika imbal hasil obligasi 10 tahun mengalami pembalikan arah yang sangat cepat.

"Ini adalah ketakutan tentang kurva imbal hasil terbalik dan apa artinya bagi perekonomian dan merupakan prekursor untuk resesi," kata Chuck Carlson, chief executive officer Horizon Investment Services, Hammond, Indiana, AS.

The New York Stock Exchange dan Nasdaq akan ditutup pada hari Rabu, untuk hari berkabung bagi mantan Presiden George H.W. Bush, yang meninggal pada hari Jumat lalu pada usia 94 tahun.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Arab Saudi dan geopolitik bayangi pasar saham Indonesia

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3800334/peringati-hari-berkabung-nasional-untuk-george-hw-bush-wall-street-tutup




Original Post

Sedang Jalankan Tugas, Jubir KY Disebut Harusnya Tak Dipidana

Media Online CNN Indonesia
2018-12-06


Jakarta, CNN Indonesia Pengacara Juru BicaraKomisi Yudisial (KY) Farid Wajdi, Denny Ardiansyah Lubis, mengatakan kliennya itu mestinya tak diproses hukum karena sedang menjalankan tugas sebagai narasumber yang dilindungi perundangan. Kasus itu harusnya diselesaikan di Dewan Pers, bukan di kepolisian.

Hal itu dikatakannya usai pemeriksaan terhadap Farid oleh penyidik Polda Metro Jaya selama kurang lebih 6 jam. Dalam pemeriksaan itu, Farid diberi 31 pertanyaan. Denny menyebut sedikitnya 10 dari 31 pertanyaan itu mengarah ke perbuatan pidana. Ia pun mengaku keberatan.

"Karena pasal 50 KUHP sangat tegas tidak bisa seseorang dihukum pidana kalau menjalankan tugas. Beliau Farid ini juru bicara, menjalankan tugas untuk melakukan pengawasan. Jadi yang cocok adalah merujuk UU Pers, melalui mekanisme dewan pers," kata Denny, di Polda Metro Jaya, Rabu (5/12).



Diketahui, Pasal 50 KUHP menyebut, "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana."

Diberitakan sebelumnya, Farid dilaporkan dalam kasus pencemaran nama baik oleh sejumlah hakim Mahkamah Agung lantaran menyebut ada permintaan pungutan sebesar Rp150 juta ke setiap pengadilan tingkat banding buat menggelar kejuaraan tenis di lingkungan MA. Hal itu dikatakannya dalam wawancara dengan sebuah media.

Laporan terhadap Farid terdaftar dengan nomor LP/4965/IX/2018/PMJ/Dit.Reskrimum dan LP/4966/IX/2018/PMJ/Dit.Reskrimum.

"Ini adalah upaya kriminalisasi yang dilakukan terhadap Komisi Yudisial," kata Denny.

Pasalnya, kata dia, kasus Farid sedianya adalah murni sengketa pers. Sebagai narasumber, ia menyebut tugas Farid dilindungi oleh UU dan termasuk dalam kebebasan pers. Bagi pihak yang keberatan dengan pernyataan Farid di media massa, Denny menyarankan agar membawanya ke Dewan Pers dan diberlakukan sistem hak jawab.

"Kami merujuk surat dari Dewan Pers yang tegas jelas nyata menyatakan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa pers. Yang kedua kami merujuk UU Pers tentang kebebasan dalam pers kemerdekaan menyampaikan pendapat," kata Denny.

Karena alasan itu, Denny berpendapat seharusnya kasus ini diselesaikan di Dewan Pers dan bukan dibawa ke ranah hukum. Denny dan Farid pun sepakat enggan menjawab pertanyaan penyidik yang menggiring kasus ke arah tindak pidana.

"Kita meminta supaya secara tegas untuk segera dihentikan kasus ini dan diserahkan sesuai dengan Undang Undang Pers," tutur dia.

Sebelumnya, Juru bicara MA Suhadi membantah pernyataan Farid soal pungutan untuk kejuaraan tenis itu. Dia mengklaim turnamen itu dibiayai oleh Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) MA tingkat pusat.

(ctr/arh)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181206063408-12-351501/sedang-jalankan-tugas-jubir-ky-disebut-harusnya-tak-dipidana




Original Post

Zumi Zola Hadapi Vonis

Media Online detikcom
2018-12-06


Jakarta - Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola menghadapi sidang putusan (vonis) kasus gratifikasi dan suap. Zumi Zola sebelumnya dituntut 8 tahun penjara. Sidang vonis dijadwalkan digelar pukul 10.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (6/12/2018). Putusan akan dibacakan majelis hakim yang diketuai Yanto. "Meskipun Pak Zumi masih berkabung, besok pagi siap mengikuti persidangan dengan harapan majelis hakim memberikan putusan dengan adil karena Pak Zumi sudah mengakui berbuat salah," ujar pengacara Zumi Zola, Handika Honggowongso, saat dihubungi Rabu (5/12) malam. Zumi Zola juga berharap tidak ada upaya hukum banding dari pihak penuntut umum/jaksa pada KPK. Dengan begitu, Zumi bisa langsung menjalani tahapan selanjutnya setelah vonis di Pengadilan Tipikor. "Ketiga, kami berharap majelis hakim mengabulkan permohonan JC karena dalam kasus \'ketok palu\' Pak Zumi bukan pelaku utama tapi korban utama," sambung Handika. Jaksa KPK sebelumnya menuntut Zumi Zola dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Zumi dianggap jaksa terbukti menerima gratifikasi serta memberi suap. Zumi Zola diyakini terlibat dalam pemberian gratifikasi dengan dibantu tiga orang rekannya Apif Firmansyah, Asrul Pandapotan Sihotang, dan Arfan. Praktik gratifikasi dilakukan selama Zumi menjabat sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021. Besaran gratifikasi adalah Rp 37.477.000.000, USD 183.300, SGD 100.000 dan satu unit Toyota Alphard. Gratifikasi diyakini jaksa diterima Zumi Zola pada Februari 2016 hingga November 2018 dari para rekanan Zumi yaitu Muhammad Imadudin alias Iim, Agus Herianto, Endria Putra, Nicko Handi, Rudy Lidra, Jeo Fandi Yoesman alias Asiang, Hardono alias Aliang, Yosan Tonius alias Atong, Andi Putra Wijaya alias Andri Kerinci, Kendry Ario alias Akeng, Musa Effendy serta rekanan lainnya. Selain itu, Zumi diyakini jaksa memberikan suap Rp 16,4 miliar kepada 53 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Pemberian suap itu agar DPRD Jambi menyetujui Raperda APBD tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 menjadi Perda APBD 2017 dan 2018.

(fdn/fdn)

https://news.detik.com/berita/d-4332169/zumi-zola-hadapi-vonis




Original Post

Perpres 54/2018 Terkait Membaiknya Indeks Persepsi Korupsi

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2018-12-6


Perpres 54/2018 Terkait Membaiknya Indeks Persepsi Korupsi

Jakarta - Membaiknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia salah satu pertimbangan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Dalam keterangan yang diterima, Rabu (5/12), dalam menjaga kepercayaan terhadap Pemerintah yang merupakan modal dasar dalam pembangunan bangsa, maka perlu terus ditingkatkan upaya dalam pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.

Kendati masih terdapat banyak tantangan, menurut data dari Kantor Staf Presiden, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia sudah memberikan hasil dilihat dari perkembangan Indeks Persepsi Korupsi.

Menurut Transparency International peringkat Indonesia membaik dari peringkat 32 di tahun 2013 menjadi peringkat 37 di tahun 2017. Transparency International membuat peringkat dari 180 negara dan menilai negara yang mempunyai potensi korupsi yang terbesar, dan tak berpotensi korupsi, dimana indikatornya ditunjukkan dengan peringkat skala 0 sampai 100. Semakin besar skor yang didapat, maka semakin besar pula kemungkinan negara tersebut bersih dari praktik korupsi.

Presiden Joko Widodo mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama memaksimalkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi di Tanah Air. Dari sisi pemerintah, terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi memungkinkan terbangunnya sistem pencegahan yang lebih komprehensif dan sistematis.

"Perpres ini menempatkan KPK sebagai koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi," kata Presiden dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2018 di Jakarta, Selasa (4/12).

Selain itu, pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas untuk melaporkan setiap tindak pidana korupsi. Sebelumnya, juga ada sistem pengajuan Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) yang hingga kini sudah ada puluhan ribu aduan yang masuk.

"Telah pula terbit Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini adalah bagian dari partisipasi masyarakat," ujar Presiden.

Tak hanya itu, pemerintah juga mempersempit ruang untuk para koruptor yang ingin melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri. Pemerintah Indonesia dan Swiss saat ini sedang berada pada tahap akhir penyelesaian mutual legal assistance yang menjadi dasar untuk menyita, membekukan, dan mengembalikan aset para pelaku kriminal yang disembunyikan di luar negeri.

ant







Original Post

Kalapas Sukamiskin Bantah Adanya Bilik Kencan yang Dibangun Napi

Media Online KOMPAS.com
2018-12-06


BANDUNG, - Dugaan adanya bilik khusus untuk berhubungan suami istri antara napi dengan suami atau istri yang menjenguknya diLapas Sukamiskin,Bandung, yang dikemukakan oleh penyidik KPKdibantah oleh Kalapas Sukamiskin Tejo Harwanto.

Tejo membantah dugaan adanya kamar khusus atau bilik untuk kencan atau bilik suami istri dengan luas 2x3 meter di Lapas Sukamiskin.

Dugaan yang beredar menyebutkan, ruangan khusus tersebut dibuat oleh terpidana kasus suap pejabat Bakamla, yakni Fahmi Darmawansyah.

"Selama saya bertugas tidak ada ruangan yang dimaksud," bantah Tejo saat dihubungi via ponselnya, Rabu (5/12/2018), seperti dikutip dari Tribun Jabar.

Baca juga:

Menurut dia, sejak menjabat menjadi kalapas yang dihuni mayoritas terpidana korupsi itu, ia sudah mengecek seluruh ruangan.

Namun, tidak ada ruangan dimaksud jaksa KPK dalam persidangan terdakwa eks Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (5/12/2018).

"Seluruh ruangan dipergunakan sesuai peruntukannya. Tidak ada ruangan khusus tersebut," tegas Tejo.

Terungkap di sidang dakwaan Kalapas lama

Sebelumnya, isu adanya bilik khusus kencan tersebut terungkap dalam persidangan kasus gratifikasi dengan terdakwa eks Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (5/12/2018) dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa KPK.

Dalam persidangan tersebut terungkap adanya sejumlah kemewahan dan keistimewaan bagi para terpidana tertentu di Lapas Sukamiskin.

Baca juga:

Dalam sidang dakwaan itu, dikatakan jaksa, Wahid juga membolehkan Fahmi membangun saung dan kebun herbal di dalam areal lapas serta membangun ruangan berukuran 2x3 meter persegi yang dilengkapi dengan tempat tidur.

"Salah satunya untuk melakukan hubungan badan suami-istri, baik itu dipergunakan Fahmi saat dikunjungi istrinya maupun disewakan Fahmi kepada warga binaan lain dengan tarif sebesar Rp 650 ribu sehingga Fahmi mendapatkan keuntungan yang dikelola oleh Andri Rahmat, ujar Jaksa KPK Trimulyono Hendardi.

Andri Rahmat sendiri merupakan terpidana kasus pembunuhan yang menjalani pidana penjara selama 17 tahun.

Andri Rahmat mendapatkan gaji Rp 1,5 juta dari Fahmi sebagai asisten untuk membereskan ruangan Fahmi. Andri juga jadi terdakwa dalam kasus gratifikasi Wahid Husen di berkas terpisah.

Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul , pada Rabu (5/12/2018).

https://regional.kompas.com/read/2018/12/06/07243261/kalapas-sukamiskin-bantah-adanya-bilik-kencan-yang-dibangun-napi




Original Post

Koruptor Minta Fasilitas ke Mantan Kalapas Sukamiskin

Media Online Republika Online
2018-12-06


Koruptor menyuap kalapas agar mendapatkan fasilitas tersebut.REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Kota Bandung, Wahid Husein, menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan suap saat dia menjabat, Rabu (5/12) di Pengadilan Tipikor Bandung. Dalam sidang pertama tersebut, terdakwa yang mengenakan batik lengan panjang warna corak biru putih dan celana hitam terlihat tenang saat jaksa KPK membacakan surat dakwaan.

Ada dua surat dakwaan yang dibacakan jaksa. Dalam dakwaan pertama, Jaksa KPK, Trimulyo Hendradi menjerat Wahid dengan Pasal 12 huruf b UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke1 juncto Pasal 65 Ayat 1 KHUP. JPU mengatakan, terdakwa terbukti bersalah menerima suap perizinan dari narapidana kasus korupsi Bakamla, Fahmi Dharmawansyah.

telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, berupa kejahatan selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, jaksa dalam dakwaannya.

Sementara dalam dakwaan kedua, Jaksa KPK menjerat Wahid dengan Pasal 11 huruf b UU No 20 Tahun 2001 tentang Tipiko, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut, ancaman hukuman terhadap Wahid maksimal 20 tahun penjara. Jaksa mengungkapkan, terdakwa telah menerima suap berupa sejumlah uang dari napi koruptor Fahmi.

Suap tersebut, kata jaksa, agar napi tersebut mendapat fasilitas istimewa serta berbagai kemudahan selama mendekam di sel tahanan. "Suap (uang) diberikan Fahmi melalui tahanan pendamping bernama Andri Rahmat dan Hendry Saputra (ajudan terdakwa), jaksa.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dariyanto, diawali dengan pertanyaan identitas diri, pekerjaan, serta kondisi kesehatan terdakwa. Terdakwa menyatakan kondisi kesehtannya baik dan siap menjalni persidangan perdana. Selain itu, hakim juga menanyakan apakah terdakwa didampingi kuasa hukumnya. Menjawab pertanyaan tersebut terdakwa mengatakan disampingi kuasa hukum. yang mulia, dia.

Menurut penuturan jaksa, praktik suap yang dilakukan Wahid berlangsung sejak terdakwa menjabat sebagai Kapalas Sukamiskin, Maret 2018. Saat baru dilantik, terdakwa lberinisiatif mengumpulkan seluruh warga binaan (napi koruptor) di sebuah aula. Dalam pertemjuan tersebut, terdakwa memperkenalkan diri sebagai pejabat baru di Lapas Sukamiskin.

Setelah pertemuan di aula, kata jaksa, kemudian dilanjutkan dengan lanjutan yang diwakili oleh tiga orang napi koruptor, yaitu Djoko Susilo (mantan Kakorlantas Polri), Fahmi Dharmawansyah (kasus Bakamla), dan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (adik Ratu Atut mantan gubernur Banten).

Hasil dari pertemuan tiga orang wakil Paguyuban Napi Tipikor tersebut intinya meminta agar terdakwa memberikan kemudahan dan fasilitas kepada warga binaan. Kemudahan tersebut, kata jaksa, yaitu izin keluar lapas, baik itu izin luar biasa ataupun izin berobat ke rumah sakit. wakil napi tipikor ini meminta agar permohonan tersebut diakomodir.

Jaksa mengungkapkan, selain kemudahan, beberapa napi juga mendapatkan sejumlah fasilitas istimewa di kamarnya seperti kamar yang dilengkapi AC, televisi, hingga penggunaan telepon genggam. Terdakwa, kata jaksa, membiarkan hal tersebut terus berlangsung. Sebagai imbalan atas fasilitas dan kemudahan, terdakwa menerima sejumlah uang dari napi tipikor. melalui Hendry Saputra (ajudan) menerima sejumlah hadiah berupa barang dan uang dari warga binaan Lapas Sukamiskin,"tutur jaksa.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/12/06/pjahnl430-koruptor-minta-fasilitas-ke-mantan-kalapas-sukamiskin




Original Post

Eks Kalapas Disebut Biarkan Suami Inneke Bangun Bilik Cinta

Media Online CNN Indonesia
2018-12-06


Bandung, CNN Indonesia Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut terdakwa kasus suap mantan Kepala Lapas Klas 1A Sukamiskin Wahid Husen,membiarkan napi membangunfasilitas khusus untuk berhubungan suami istri.

Hal itu disebutkan dalam dakwaan yang dibacakan oleh JPU Trimulyono Hendradi, di pengadilan tipikor Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung, pada Rabu (5/12).

Menurut Trimulyono, Wahid memberi keleluasaan bagi Fahmi Darmawansyah untuk memiliki sejumlah fasilitas. Selain fasilitas mewah di sel, ia membangun ruang khusus untuk mengakomodasi warga binaan melakukan hubungan suami istri alias \'bilik cinta\'.



Seperti diketahui, Fahmi, yang merupakan suami dari aktris Inneke Koesherawati, itu menjalani hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan sejak Juni 2017 di Lapas Sukamiskin. Ia menjadi warga binaan berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor di PN Jakarta Pusat setelah terbukti melakukan suap kepada pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Selama menjalani masa tahanan, Fahmi menempati sel nomor 11 blok timur bagian atas. Ia ditemani tahanan lain bernama Aldi Candra dan Andri Rahmat yang bertugas menjadi asisten pribadinya.

Kamarnya dilengkapi TV kabel, AC, kulkas, tempat tidur spring bed, furnitur dan dekorasi interior High Pressure Laminated (HPL) serta bebas menggunakan telepon genggam.

Menurut Trimulyono, Wahid Husen yang saat itu bertugas menjadi Kepala Lapas mengetahui fasilitas tersebut dan membiarkannya. Bahkan, Fahmi diberikan kepercayaan mengelola kebutuhan para warga binaan Lapas Sukamiskin. Di antaranya, jasa merenovasi kamar dan pembuatan saung atau gazebo.

Tak hanya itu, Fahmi diperbolehkan membangun sendiri kebun herbal di dalam area lapas dan membangun ruangan berukuran 2x3 meter lengkap dengan kasur. Ruangan itu dibangun untuk keperluan melakukan hubungan suami istri.

"Ruangan itu digunakan untuk Fahmi saat dikunjungi istrinya, maupun disewakan kepada warga binaan lain dengan tarif Rp650 ribu," kata Trimulyono Hendradi membacakan dakwaan.

Sebagai balasan dari Fahmi, kata Trimulyono, Wahid bersama ajudannya, Hendry Saputra, menerima sejumlah uang dan barang dari warga binaan Lapas Sukamiskin pada Maret 2018.

Yakni, berupa satu unit mobil jenis double cabin 4x4 merk Mitsubishi Triton, sepasang sepatu boot, sepasang sendal merek Kenzo, satu tas merek Louis Vuitton dan uang sejumlah Rp39,5 juta.

Atas perbuatannya, Wahid diancam dakwaan primer dengan Pasal 12 huruf bUU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke -1 dan Pasal 65 ayat 1 KUHP. Dakwaan subsidairnya,Pasal 11 UUTipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 dan Pasal 65 ayat 1 KUHP. "Ancamannya maksimal 20 tahun penjara," kata jaksa Trimulyono.

(hyg/arh)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181206072027-12-351507/eks-kalapas-disebut-biarkan-suami-inneke-bangun-bilik-cinta




Original Post

Kejaksaan Agung Hentikan Penyelidikan Perkara Korupsi PT Semen Padang

Media Online Bisnis.com
2018-12-06


Kejaksaan Agung - kpknews JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Semen Padang yang merugikan keuangan negara Rp2,5 miliar karena tidak ditemukan bukti perbuatan melawan hukum.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung Warih Sadono mengungkapkan pihaknya telah melakukan ekspose (gelar) perkara terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di PT Semen Padang. Dia menjelaskan setelah memproses laporan masyarakat dan melakukan gelar perkara, penyidik memutuskan untuk menghentikan perkara tersebut karena tidak cukup bukti perbuatan melawan hukum.

"Untuk kasus PT Semen Padang, kami sudah gelar perkaranya dan kami tidak menemukan perbuatan melawan hukum di sana," tuturnya kepada Bisnis, Kamis (6/11/2018).

Namun, Warih memastikan jika ditemukan alat bukti baru terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi di PT Semen Padang, tim penyidik akan membuka lagi perkara tersebut dan memproses hukum.

"Kita lihat saja nanti, kalau dalam perkembangannya ada bukti baru akan kita proses lagi," katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga telah memanggil Direktur Utama PT Semen Padang yaitu Yosviandri untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara yang diduga merugikan negara Rp2,5 miliar tersebut.

Yosviandri telah diperiksa terkait penyelidikan kasus korupsi penyimpangan pada pembelian batubara asal Kalimantan yang tak sesuai dengan standar kualitas yang dibutuhkan, tapi dibeli dari PT Sinar Bentala Abadi (SBA) sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai Rp2,5 miliar.

http://kabar24.bisnis.com/read/20181206/16/866825/kejaksaan-agung-hentikan-penyelidikan-perkara-korupsi-pt-semen-padang




Original Post

Tersangka Betty Halim Jadi ‘Justice Collaborator’ untuk Kasus Korupsi Dapen Pertamina

Media Online Bisnis.com
2018-12-06


Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. -Bisnis.com - Samdysara Saragih JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) bekerja sama dengan tersangka Komisaris PT Milenium Danatama Sekuritas (MDS) Betty Halim untuk dijadikan justice collaborator (JC) agar dapat menemukan tersangka lainnya.

Betty Halim ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan dana pensiun PT Pertamina yang merugikan negara Rp1,4 triliun. Penetapan tersangka terhadap Betty Halim sesuai Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jampidsus Nomor TAP-07/F.2/Fd.1 /02/2018 tanggal 15 Februari 2018. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung Warih Sadono mengakui tim penyidik menjadikan Betty Halim sebagai collaborator sejak beberapa bulan lalu.

Menurut Warih, alasan tim penyidik telah menjadikan tersangka Betty Halim sebagai collaborator agar diketahui sejumlah nama lain yang diduga menerima aliran dana kejahatan dari Betty Halim selaku Komisaris PT MDS.

"Dia (Betty Halim) sudah lama menjadi collaborator. Pertimbangan menjadikan dia sebagai collaborator sesuai dengan arahan pimpinan. Soalnya tanpa dia jadi justice collaborator, kita sulit untuk membuka peranan para tersangka," tuturnya kepada Bisnis, Rabu (5/12/2018).

Warih menjelaskan, penetapan tersangka Betty Halim sebagai collaborator juga sudah sesuai dengan instruksi pimpinan. Bahkan, menurut Warih, pihaknya juga telah melakukan konsultasi hingga studi banding dengan pengadilan untuk menjadikan Betty Halim sebagai collaborator.

"Kita kan sudah minta collaborator, kita cari dulu perkaranya supaya jangan salah. Terus kita juga tanya ke penuntut yang dulu bagaimana sikapnya atas permohonan (JC) tersebut. Kita sudah sesuai instruksi pimpinan," katanya.

Sebelumnya, Kasubdit Tindak Pidana Korupsi Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung, Sugeng Riyanta menduga uang hasil kejahatan korupsi yang dilakukan tersangka Betty Halim itu mengalir ke sejumlah pihak lain, karena itu Betty Halim juga dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU)

"Kami memang menduga uang hasil kejahatan dia (Betty Halim) itu dialihkan kepada pihak lain, karena itu kami akan telusuri kemana saja uang itu dilarikan oleh tersangka," ujarnya.

Betty Halim, Kejaksaan Agung juga mengenakan Pasal TPPU kepada tersangka Edward Soeryadjaya dan Muhammad Helmi Kamal Lubis terkait perkara pembobolan Dana Pensiun (Dapen) Pertamina yang merugikan keuangan negara Rp1,4 triliun.

"Selain mereka bertiga (Betty Halim, Muhammad Helmi Kamal Lubis dan Edward Soeryadjaya), tim penyidik juga sedang mengincar pihak lain yang diduga menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana korupsi Dapen Pertamina," tutur Sugeng.

diketahui, Betty Halim merupakan tersangka kasus pembobolan dana pensiun (Dapen) Pertamina sekitar Rp1,4 triliun. Dia dijadikan tersangka sesuai Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jampidsus Nomor TAP-07/F.2/Fd.1 /02/2018 tanggal 15 Februari 2018.

Halim diduga berperan sebagai salah satu broker dalam kasus itu yang menjerumuskan Dapen Pertamina untuk membeli saham di PT Sugi Energy (SUGI) milik Edward Soeryadjaja. Akibatnya, negara dirugikan, Betty Halim juga yang minta Helmi untuk membeli saham SUGI tersebut.

http://kabar24.bisnis.com/read/20181206/16/866814/tersangka-betty-halim-jadi-justice-collaborator-untuk-kasus-korupsi-dapen-pertamina




Original Post

Media