Juru bicara KPK Febri Diansyah

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-12-7


Juru bicara KPK Febri Diansyah

bersama Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan memberikan keterangan pers kasus suap hakim Lasito di gedung KPK Jakarta, kemarin.

TEMPO/IMAM SUKAMTO







Original Post

KPK TETAPKAN HAKIM LASITO SEBAGAI TERSANGKA

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2018-12-7


KPK TETAPKAN HAKIM LASITO SEBAGAI TERSANGKA

Ia diduga menerima suap Rp 700 juta dari Bupati Jepara Ahmad Marzuki.

Rezki.alvionitasari@tempo.co.id

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan hakim Pengadilan Negeri Semarang, Lasito, sebagai tersangka suap. KPK menduga ia menerima suap Rp 700 juta dari Bupati Jepara Ahmad Marzuki untuk mempengaruhi vonis. "KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada hakim tunggal praperadilan di PN Semarang," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, di Jakarta, kemarin.

Menurut Basaria, kasus ini bermula saat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menetapkan Ahmad sebagai tersangka korupsi penggunaan dana bantuan partai politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara tahun 2011-2014. Ahmad mengajukan gugatan praperadil-

an ke Pengadilan Negeri Semarang atas penetapan tersangka tersebut.

Lasito ditunjuk menjadi hakim tunggal dalam sidang gugatan praperadilan. Ahmad mulai mendekati Lasito melalui panitera muda PN Semarang. Dari situlah Ahmad kemudian menyuap Lasito. Menurut KPK, Ahmad menyerahkan duit suap kepada Lasito di rumahnya di Solo. Ahmad memberikan uang dalam pecahan rupiah dan dolar Singapura ini dalam dus bandeng presto yang dibungkus plastik," kata Basaria.

KPK menduga, karena duit suap itu, Lasito kemudian mengabulkan gugat-

an praperadilan Ahmad. Lasito memutus penetapan tersangka atas Ahmad tidak sah dan batal demi hukum.

Kasus Lasito menambah panjang deretan hakim

yang ditangkap karena skandal suap. Akhir November lalu, KPK baru saja melakukan operasi tangkap tangan terhadap dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena diduga menerima suap.

KPK menyatakan penyesalan terhadap penetapan tersangka hakim ini. KPK berharap Mahkamah Agung tidak berhenti melakukan upaya pencegahan di lingkungan peradilan. "Kami sedang menyiapkan rekomendasi pencegahan untuk MA," kata Basaria.

Dalam kasus ini, KPK menggeledah sejumlah lokasi. Salah satunya adalah rumah hakim Lasito yang berada di Solo, Jawa Tengah. "Sejak proses penyidikan, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat dihubungi kemarin. Penggeledahan dilakukan selama dua hari, pada 4-5 Desember.

Menurut Febri, setidaknya ada enam lokasi yang digeledah selama dua hari itu. Penggeledahan dilakukan terhadap rumah dinas Bupati Jepara,kantor bupati, rumah pribadi bupati, dan salah satu kantor pengacara di Semarang.

Selain itu, KPK menggeledah rumah hakim Lasito di Semarang dan di Solo. Dari lokasi-lokasi tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen terkait dengan proses permohonan praperadilan.

Menurut Febri, penyuapan tersebut terjadi di

rumah Lasito yang berada di Solo. "Diduga uang diserahkan di rumah LAS di Solo dalam bungkusan tas plastik bandeng presto, dan uang ditutup dengan kotak bandeng presto agar tidak terlihat," katanya.

Berdasarkan informasi dari penegak hukum, rumah Lasito di Solo yang

digeledah berada di kawasan Jajar. Selain menggeledah, KPK telah menyegel rumah yang diduga menjadi tempat kejadian perkara penyuapan itu. Hingga kemarin malam, Tempo belum mendapat konfirmasi dari Lasito dan Ahmad Marzuki.

MROSSENO AJI /AHMAD RAFIQ/ Rezki Alvionitasari







Original Post

Hakim Cabut Hak Politik Zumi Zola untuk Lima Tahun

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2018-12-7


Hakim Cabut Hak Politik Zumi Zola untuk Lima Tahun

Gubernur Jambi ini dihukum 6 tahun penjara.

aji.nugroho@tempo.co.id

JAKARTA - Majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum Gubernur Jambi nonaktif, Zumi Zola, 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Hakim juga mencabut hak politik Zumi selama lima tahun setelah menjalani hukuman pidana pokok. Ketua majelis hakim Yanto, ketika membacakan putusan, mengatakan majelis hakim mengadili dan meyakini terdakwa Zumi Zola bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Hakim menyatakan Zumi terbukti bersalah karena menerima gratifikasi sejumlah Rp 37,4 miliar, US$ 173 ribu, dan Sin$ 100 ribu dari Februari 2016 hingga November 2017. "Selain itu, Zumi menerima satu unit mobil Toyota Alphard," kata hakim Yanto saat membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.

Menurut hakim, hadiah itu diberikan oleh sejumlah rekanan, di antaranya penggarap proyek, yaitu Muhammad Imadudin alias Iim, Agus Herianto, Endria Putro, Nicko Handi, Rudy Lidra, Jeo Fandy Yoesman alias Asiang, dan sejumlah rekanan. Menurut hakim, Zumi menggunakan uang gratifikasi untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Misalnya untuk membeli pakaian dan action figure di Singapura.

Hakim menyatakan Zumi menerima hadiah itu melalui tiga orang kepercayaannya, yakni Apif Firmansyah, Asrul Panda-potan Sihotang, dan Arfan selaku Kepala Dinas PUPR Jambi. Selain itu, hakim menyatakan Zumi terbukti menyuap anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Jambi dengan total Rp 16,34 miliar.

Suap tersebut diberikan agar pimpinan dan anggota DPRD Jambi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan danBelanj aDaerahProvinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (Raperda APBD 2017) menjadi Peraturan Daerah APBD 2017. "Selain itu,

suap diberikan agar para legislator Jambi menyetujui Rancangan Peraturan DaerahAnggaranPendapat-an dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah APBD 2018," kata Yanto.

Hukuman yang dijatuhkan hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa Komisi

Pemberantasan Korupsi, yakni 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider kurungan. Atas hukuman tersebut, Zumi menerimanya.

Majelis hakim mencabut hak politik Zumi Zola selama lima tahun sebagai hukuman tambahan karena Zumi terbukti menerima gratifikasi dan mem-

berikan suap saat menjabat gubernur. "Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah selesai menjalani pidana pokok," kata Yanto.

Hakim mencabut hak politik Zumi dengan pertimbangan jabatan gubernur yang ia emban saat melakukan tindak pida-

na. Menurut hakim, Zumi telah mencederai amanat yang diberikan masyarakat. Hakim mencabut hak politik Zumi untuk menghindari terpilihnya pemimpin yang pernah terlibat korupsi.

Zumi Zola menerima vonis hakim ini. Ia tak mengajukan banding. "Saya menerima dan menghormati keputusan hakim," kata dia seusai sidang pembacaan vonis. Zumi berharap jaksa KPK juga menerima putusan itu. Dia ingin vonisnya segera memiliki kekuatan hukum tetap."Saya berharap jaksa penuntut umum juga begitu, ya," kata dia. Atas vonis 6 tahun penjara untuk Zumi, jaksa menyatakan pikir-pikir.

Aji Nugroho







Original Post

KPU Perlu Perkuat Argumentasi Hukum

Media Cetak Kompas Halaman 2
2018-12-7


KPU Perlu Perkuat Argumentasi Hukum

PENCALONAN DPD

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum didorong menyiapkan argumentasi hukum yang kuat untuk mengantisipasi munculnya gugatan atas keputusan KPU terkait pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Argumentasi itu perlu diduduk-kan dalam konteks besar ketatanegaraan Indonesia.

KPU sudah memutuskan untuk menyurati Oesman Sapta sebagai tindak lanjut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memerintahkan KPU memasukkan nama Oesman ke daftar calon tetap (DCT) DPD. Surat itu berisi penjelasan bahwa Oesman diberi kesempatan hingga akhir masa validasi surat suara DPD, akhir Desember ini, untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan parpol. Jika tidak menyerahkan, nama Oesman

tetap tidak akan dimasukkan ke DCT DPD oleh KPU.

Keputusan ini dianggap KPU merupakan jalan tengah yang mengakomodasi putusan PTUN Jakarta, tetapi juga tetap mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan calon anggota DPD tidak boleh merupakan pengurus parpol.

Peneliti senior Jaringan untuk Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, Kamis (6/12/2018), di Jakarta mengatakan, dialog tetap perlu dilakukan, tetapi KPU juga perlu menyiapkan respons jika ada upaya hukum lain yang dilakukan Oesman atas keputusan KPU tersebut

"Jika ada upaya hukum melaporkan ke kepolisian karena dianggap tidak melaksanakan putusan peradilan, KPU juga harus siap. Begitu juga kalau diadukan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)," kata

Hadar yang juga mantan anggota KPU itu.

Sebelumnya, kuasa hukum Oesman, Gugum Ridho Putra, mengatakan, keputusan KPU itu menyalahi putusan PTUN yang secara jelas memerintahkan KPU untuk mencantumkan nama Oesman dalam daftar calon tetap (Kompas, 6/12/2018).

Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan, pihaknya saat ini masih mempersiapkan surat untuk Oesman Sapta. KPU membutuhkan waktu untuk merumuskan argumentasinya KPU berusaha merangkum ketiga putusan itu agar semua bisa dilaksanakan tanpa perlu menyalahi salah satu putusan.

"Sudah diputuskan (untuk mengirim surat), tetapi keputusan itu harus dituangkan dalam bentuk tertulis, dan ini yang masih dirumuskan, bagaimana argumentasi dasarnya, pasal-pasalr nya," ujar Arief.

(AGE/GAL)







Original Post

Zumi Zola Dilarang Berpolitik 5 Tahun

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-12-7


Zumi Zola Dilarang Berpolitik 5 Tahun

JAKARTA, KOMPAS - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (6/12/2018), memutuskan Gubernur Jambi (nonaktif) Zumi Zola terbukti menerima gratifikasi dan menyuap anggota DPRD Jambi untuk memuluskan pengesahan RAPBD 2017 dan 2018. Majelis hakim menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan ditambah hukuman pencabutan hak politik selama 5 tahun, terhitung sejak dia selesai menjalani masa pidana.

"Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana korupsi secara bersama dengan beberapa pihak lain sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama dan kedua pertama," ujar Ketua Majelis Hakim, Yanto, saat membacakan putusan vonis. Zumi terbukti melanggar Pasal 12B dan Pasal 5 Ayat (1) Huruf A Undarig-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 juncto Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut Zumi dipenjara selama 8 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Tuntutan yang dikabulkan majelis hakim adalah pencabutan hak politik Zumi selama 5 tahun.

Majelis hakim juga menolak permohonan Zumi menjadi justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan jaksa atau penyidik untuk mengungkap kasus lain. "Majelis hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum yang tidak menetapkan terdakwa sebagai justice collaborator," kata Yanto.

Kendati demikian, hakim juga mengapresiasi sikap Zumi yang mengakui kesalahannya dan beritikad baik mengembalikan uang Rp 300 juta yang digunakan untuk umrah. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan hakim mengurangi masa pidana Zumi

Terkait putusan majelis hakim, jaksa KPK, Iskandar Mar-wanto, mengatakan pihaknya masih akan mempertimbangkan kemungkinan mengajukan banding.

Tidak banding

Setelah pembacaan amar putusan, Zumi menyatakan tak akan mengajukan banding dan menerima keputusan vonis majelis hakim. Kuasa hukum Zumi, M Farizi, menjelaskan, langkah banding tidak diambil pihak terdakwa karena posisi yang tidak memungkinkan.

Untuk mendapat vonis yang lebih ringan, ia bisa saja mengajukan banding. Namun, di sisi lain, terdakwa telah mengakui perbuatannya. "Hal ini akan mempersulit kami saat proses banding. Kami mau banding apa lagi?" ucap Farizi.

(E08)







Original Post

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta

Media Cetak Kompas Halaman 3
2018-12-7


Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum Gubernur Jambi (nonaktif) Zumi Zola dengan pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan, Rabu (6/12/2018). Zumi terbukti bersalah menyuap anggota DPRD Jambi terkait persetujuan Rancangan APBD Jambi tahun anggaran 2017-2018. Ia juga terbukti menerima gratifikasi terkait sejumlah proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jambi.

KOMPAS ALIF ICHWAN







Original Post

Zumi Zola Terima Divonis 6 Tahun Penjara

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-12-7


Zumi Zola Terima Divonis 6 Tahun Penjara

JAKARTA - Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun pidana penjara dan denda denda sebesar Rp500 juta subsidair 3 bulan kurungan terhadap Gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola.

Majelis Hakim menyatakan Zumi Zola terbukti telah menerima gratifikasi dan menyuap anggota DPRD Jambi. Zumi Zola mengaku menerima putusan hakim dan berharap Jaksa KPK pun menerima putusan tersebut.

Selain hukuman penjara, Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap politikus PAN tersebut. Majelis Hakim mencabut hak Zumi Zola untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah menjalani

pidana pokok.

"Saya terima keputusan hakim menghormati semua proses jalannya hukum. Saya berharap jaksa juga begitu," kata Zumi Zola usai mendengarkan putusan hakim, di pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/12).

Politikus PAN itu berharap perkara yang menjeratnya dapat segera berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Setelah putusan dibacakan, Jaksa Penuntut dan pihak terdakwa dapat mengajukan banding atas putusan tersebut. Namun, jika kedua pihak tidak mengajukan banding, perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. "Segera inkracht," harapnya.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsidair 3 bulan kurungan terhadap Zumi Zola. Majelis Hakim menyatakan Zumi Zola terbukti telah men-

erima gratifikasi dan menyuap anggota DPRD Jambi.

Hukuman terhadap Zumi Zola ini lebih ringan ketimbang tuntutan Jaksa Penuntut KPK. Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut Zumi Zola dihukum 8 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rpl miliar subsidair 6 bulan kurungan.

Dalam menjatuhkan hukuman ini, Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan Zumi Zola. Untuk hal yang memberatkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Zumi Zola bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya sedang memberantas korupsi.

Sementara untuk hal yang meringankan, Majelis Hakim menilai Zumi Zola mengakui dan menyesali perbuatannya. Kemudian sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, dan telah mengembalikan uang ke KPK sebesar Rp 300 juta,

(bl/sp)







Original Post

Baiq Nuril Siapkan Memori PK

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-12-7


Baiq Nuril Siapkan Memori PK

MATARAM - Baiq Nuril, mantan tenaga honorer SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang terjerat kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mulai menyiapkan memori Peninjauan Kembali (PK) terkait putusan kasasi Mahkamah Agung.

Baiq Nuril melalui pengacaranya, Joko Jumadi mengatakan, memori PK disiapkan setelah salinan putusannya diterima Selasa (4/12).

"Sekarang memori PK-nya sedang kita siapkan. Kita upayakan bulan ini sudah selesai dan kita ajukan," kata Joko Jumadi di Mataram, Kamis (6/12).

Terkait materi yang akan dicantumkan dalam memori PK-nya, Joko tidak menjelaskan secara lengkap. Namun dia men-

gatakan salah satunya berkaitan dengan peran Imam Mudawin, rekan kerja Baiq Nuril Maknun saat masih menjadi tenaga honorer di SMAN 7 Mataram.

"Dalam salinan putusannya disebutkan kalau terdakwa Baiq Nuril yang mentransfer data dari HP ke laptop Imam Mudawin. Untuk lengkapnya nanti saja dari memori yang akan kita ajukan," ujarnya.

Dalam salinan putusannya, majelis hakim telah mengabulkan permohonan kasasi dari penuntut umum Kejaksaan Negeri Mataram dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/ PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017.

Kemudian menyatakan bahwa ibu dua anak yang bernama lengkap Baiq Nuril Maknun

tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat pelanggaran asusila.

Karena itu, putusan sidang kasasi yang dipimpin hakim agung Sri Murwahyuni pada

26 September 2018 tersebut menjatuhkan vonis hukuman kepada Baiq Nuril selama enam bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Vonis hukuman tersebut sesuai dengan pelanggaran Pasal

27Ayat 1 Juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),

(ant)







Original Post

KPK Tetapkan Bupati Jepara Tersangka Kasus Suap Hakim

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2018-12-7


KPK Tetapkan Bupati Jepara Tersangka Kasus Suap Hakim

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Jepara, Ahmad Mar-zuqi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait putusan atas praperadilan kasus dugaan korupsi penggunaan dana partai politik. Status tersangka juga disematkan KPK terhadap Hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Lasito.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan dua orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Pan-jaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/12).

Basaria memaparkan, Ahmad Marzuqi diduga memberikan suap kepada Lasito dengan total sekitar Rp 700 juta. Suap tersebut terkait dengan putusan gugatan praperadilan yang diajukan Marzuqi atas penetapannya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng).

Marzuqi sebelumnya ditetapkan Kejati Jateng sebagai ter-

sangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik untuk DPC PPP Kabupaten Jepara tahun 2011-2014.

"Hakim tunggal (Lasito) memutuskan praperadilan yang diajukan AM dikabulkan dan menyatakan penetapan tersangka AM tidak sah dan batal demi hukum," papar Basaria.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Marzuqi disangkakan melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Lasito yang menyandang status tersangka penerima suap dijerat Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, pada 13 Novem-

ber 2017, hakim tunggal PN Semarang Lasito mengabulkan permohonan Marzuki yang membatalkan sprindik karena dinilai tidak sah lantaran tidak memenuhi dua alat bukti yang cukup yaitu keterangan saksi dan bukti surat.

Kejati Jateng sebelumnya pernah menerbitkan Sprindik bernomor PRINT-840/O.3/ Fd.1/06/2016, tertanggal 16 Juni 2016. Namun dalam perkembangannya, penyidik tak cukup menemukan alat bukti hingga menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Namun SP3 itu kemudian digugat praperadilan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Maki). Hasilnya, gugatan Maki dikabulkan dan SPS untuk Marzuki dibatalkan. Hakim kala itu memerintahkan kepada penyidik untuk mendalami alat bukti yang dimaksud. Kejati Jateng pun kembali menetapkan tersangka untuk Marzuki dengan nomor 1092/O.3/Fd. 1/07/2017 tertanggal 26 Juli 2017.

(bI)







Original Post

Kebocoran Blangko KTP el Dorong Kejahatan

Media Cetak Kompas Halaman 1
2018-12-7


Kebocoran Blangko KTP el Dorong Kejahatan

Peredaran ilegal blangko KTP elektronik memudahkan pembuatan KTP elektronik palsu. Pintu berbagai tindak kejahatan pun terbuka lebar.

JAKARTA, KOMPAS KTP elektronik palsu rentan digunakan untuk kejahatan perbankan, korupsi, dan tindak pidana pencucian uang. KTP-el palsu juga sulit dideteksi karena hologram dan cip pada blangkonya identik dengan yang asli.

Hasil pengujian Kompas dengan bantuan ahli cip, Eko Fajar Nur Prasetyo, menemukan cip di blangko KTP-el yang diperoleh dari Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat, ternyata sama dengan cip yang tertanam di blangko KTP-el asli.

Cukup dengan perangkat komputer dan mesin pencetak atau printer biasa, praktik pembuatan KTP-el palsu dengan blangko asli sudah dapat dijalankan. Para penyedia jasa ilegal itu juga membekali diri dengan daftar kode angka provinsi hingga kecamatan sebagai dasar untuk penyusunan nomor induk kependudukan (NIK).

OD, salah satu penyedia jasa pembuatan KTP-el asli tetapi palsu alias aspal di Pasar Pramuka

Pojok, menyimpan daftar kode provinsi hingga kecamatan di program Excel Berbekal daftar tersebut, OD menyusun rangkaian NIK sesuai dengan alamat yang dipesan pembelinya.

Model huruf dan angka (font) yang dipakai dalam data kependudukan di KTP-el aspal itu pun identik dengan KTP-el asli, baik untuk tulisan maupun NIK. Sementara pencetakan tanda tangan dilakukan dengan pemindaian atau scan.

Tanpa memeriksa informasi di cip KTP-el dengan mesin pembaca (card reader) Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, nyaris sulit mengidentifikasi KTP-el palsu yang dibuat di Pasar Pramuka Pojok.

Karena begitu mirip dengan yang asli, KTP-el palsu buatan Pasar Pramuka Pojok dapat digunakan untuk membuka akun rekening di salah satu bank. Selama proses pendaftaran rekening, petugas bank hanya memeriksa secara kasatmata terkait keaslian KTP-el yang diajukan tanpa memeriksa dengan card reader.

Digunakan untuk korupsi

KTP-el palsu tercatat pernah digunakan dalam tindak pidana korupsi untuk mengalirkan dana suap ke pejabat. Adiputra, penyu-ap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono, di persidangan mengaku menggunakan KTP-el palsu bu-. atan Pasar Pramuka untuk membuka rekening di Bank Mandiri. Lewat rekening itu, dia menyalurkan dana suap kepada Antonius sebesar Rp 2,3 miliar.

Pada April 2018, Polres Metro Tangerang Kota juga mengungkap penipuan menggunakan KTP-el palsu guna mendaftar kredit barang elektronik secara daring di salah satu perusahaan jasa pemberi kredit. Penipuan itu dilakukan pasangan suami-istri, RW (39) dan SN (37).

Suami-istri itu menggunakan beberapa KTP-el palsu dengan identitas berbeda-beda sehingga dapat mengajukan kredit di dua kota berbeda. Kasat Reskrim Polrestro Tangerang Kota Komisaris Dedy Supriyadi mengatakan, dari tangan RW dan SN diperoleh beberapa blangko KTP-el bekas. Kepada penyidik, keduanya mengaku memperoleh blangko KTP-el bekas dari kenalannya seharga Rp 50.000 per lembar.

Dedy mengungkapkan, RW dan SN memperoleh blangko KTP-el dari sindikat penjual blangko KTP-el. "Sindikat itu menggunakan sistem sel terputus seperti narkoba," ujarnya.

Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengungkapkan, dari transaksi-transaksi perbankan yang terkait ka- sus korupsi ataupun narkoba, beberapa transaksi menggunakan KTP-el palsu. Peredaran blangko KTP-el di pasaran, kata Dian,

memudahkan orang untuk membuka rekening yang akan dipakai untuk pencucian uang terkait korupsi dan narkoba.

"Kasus-kasus yang kami temukan, juga sebagian yang kami teliti, apakah itu korupsi atau narkoba, masih menemukan KTP-el palsu. Ini yang harus dikoordinasikan dengan bank," katanya.

Selain dapat untuk membuka rekening di bank, KTP-el palsu juga bisa digunakan untuk memesan tiket kereta ke luar kota. Padahal, situs pemesanan tiket itu meminta pencantuman NIK pada KTP-el. Saat memasuki Stasiun Senen, Jakarta, KTP-el palsu pun diperiksa dan dicocokkan dengan NIK yang didaftarkan di tiket Hasilnya? Tetap saja lolos.

Ahli teknologi informasi Universitas Indonesia, Bob Hardian Syahbuddin, berpendapat, peredaran KTP-el palsu terjadi karena pemerintah tak pernah benar-benar menggunakan fungsi elektronik pada kartu identitas itu. "Kalau hanya mengandalkan informasi di depan (data di muka kartu KTP-el), sulit membedakan KTP-el yang asli dan palsu ataupun (terlihat) asli, tetapi palsu. Info paling valid itu yang ada di dalam (cip)," ujarnya.

Menurut Bob, selain nama dan alamat, cip KTP juga menyimpan data biometrik, seperti sidik jari. Sebagai kartu identitas elektronik, menurut Bob, semestinya data yang disimpan di cip KTP-el dapat diakses secara elektronik.

Bantah jebol

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, ditemukannya penjualan blangko KTP-el di Pasar Pramuka dan toko daring di Tokopedia tak disebabkan jebolnya sistem jaringan basis data Kemendagri. Setelah dilacak, diketahui penjual blangko KTP-el di Tokopedia adalah anak mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang yang mencuri 10 blangko KTP dari ruangan ayahnya. "Data NIK-nya aman. Sistem basis data kami tidak jebol. Yang benar, ada anak mantan pejabat dukcapil yang mencuri 10 blangko KTP itu dan dijual. Itu sudah kami laporkan kepada polisi," kata Tjahjo.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrul-loh menambahkan, setelah mendapat informasi dari tim Kompas yang sedang menginvestigasi penjualan blangko KTP-el, pada 3 Desember 2018, ia segera melacak data pelaku yang menjual blangko KTP-el. Pada 4 Desember 2018, Ditjen Dukcapil menemui perusahaan pencetak blangko serta berkoordinasi dengan Tokopedia. "Jadi, semua sudah tertangani dan pelaku yang menjual di Tokopedia sudah teridentifikasi sampai ke nomor rekening dan nama pemilik rekeningnya," katanya.

Sejumlah Kasus Penggunaan KTP Elektronik Palsu

Mei 2016 Pembuatan KTP-el palsu terjadi di Jalan Pramuka. Matraman, Jakarta Timur, dengan tarif Rp 700.000

Agustus 2016 Kepolisian Negara RI menemukan adanya pemalsuan KTP-el, pelaku memiliki 159 KTP-el palsu

Januari 2017 Empat pelaku penggelapan mobil rental di Yogyakarta juga membuat KTP-el palsu. Mereka menggunakan printer, pemindai, dan setrika.

Februari 2017 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menemukan 36 cetakan KTP-el yang dikirim ke Indonesia dari Kamboja. Pelaku mengumpulkan blangko KTP-el bekas yang tercecer lalu dipalsukan dan dikirim ke Kamboja, lalu dikirim kembali ke Indonesia untuk mengecoh seolah ada impor.

Maret 2017 Kepolisian Bengkulu membekuk dua tersangka pembuatan KTP-el palsu untuk pengurusan pengambilan kredit kendaraan.

Desember 2017 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, Jawa Barat, menemukan KPT-el palsu di RS Al-Mulk. Pelabuhan II, Kecamatan Lembursitu, saat petugas menemukan cip tidak terbaca.

(TIM KOMPAS)







Original Post

Pemerintah Kejar Uang Hasil Korupsi ke Swiss

Media Cetak Media Indonesia Halaman 1
2018-12-7


Pemerintah Kejar Uang Hasil Korupsi ke Swiss

PRESIDEN Joko Widodo menegaskan tidak ada toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri.

Setelah melalui pembicaraan panjang, pemerintah Indonesia disebut memperoleh titik terang dan berada pada tahap akhir untuk menandatangani mutual legal assistance (MLA) dengan pemerintah Swiss.

"MLA ini merupakan legal platform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang disembunyikan di luar negeri," kata Presiden Jokovvi saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Saat menanggapi hal tersebut, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai kesepakatan itu akan membantu Indonesia dalam memerangi korupsi dan pencucian uang (money laundering) sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak.

Akan tetapi, yang perlu dicatat, dampaknya belum tentu besar karena kesepakatan ini baru dengan Swiss. Di sisi lain, masih banyak negara lain yang selama ini menjadi lokasi penyimpanan hasil korupsi dan tempat melakukan pencucian uang. "Kalau kesepakatan yang sama tidak dilakukan dengan negara-negara itu, khawatirnya yang kemudian terjadi sekadar pemindahan dari Swiss ke negara lain."

Pengamat politik ekonomi Indonesia Ichsanuddin Noorsy menilai pertukaran data nasabah warga negara Indonesia di negara seperti Swiss cukup sulit diharapkan hasilnya. Swiss, imbuhnya, tak akan memenuhi keinginan Indonesia jika bertentangan dengan ketentuan di negeri itu. Hal itu sempat terjadi saat AS di bawah pemerintahan Obama meminta data warga AS yang menyimpan dana di Swiss. "Keinginan Obama tidak dipenuhi Swiss. Melalui kerja sama antarlembaga kedua negara bisa dilakukan, tapi hasilnya tetap tidak signifikan."

Indonesia juga pernah meminta data nasabah WNI di bank Singapura. "Tapi apa? Ditolak dan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa," tukas Ichsan.

(Try/Cah/X6)







Original Post

Zumi Zola Minta KPK Usut DPRD Jambi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2018-12-7


Zumi Zola Minta KPK Usut DPRD Jambi

Setelah terbukti menyuap anggota DPRD Jambi Zumi Zola purn meminta KPK mengusut para penerima suap tersebut.

GUBERNUR nonaktif Jambi periode 2016-2021 Zumi Zola Zulkifli menerima vonis 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan yang dijatuhkan majelis hakim. "Setelah konsultasi dengan penasihat hukum, saya ucapkan terima kasih, saya terima putusan ini," kata Zumi seusai sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

Sementara itu, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. Sebelumnya, jaksa menuntut 8 tahun penjara ditambah denda Rpl miliar subsider 6 bulan kurungan.

Majelis hakim menilai Zumi terbukti menerima gratifikasi dan memberikan suap kepada anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 terkait dengan pengesahan APBD pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Zumi berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana pokok. Majelis hakim juga sependapat dengan jaksa yang tidak menetapkan terdakwa sebagai justice collaborator (JC).

Adapun hal yang memberatkan, perbuatan Zumi tidak mendukung program pemerintah yang tengah gencar memberantas korupsi. Hal yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya, berlaku sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, dan telah mengembalikan uang Rp300 juta.

Zumi terbukti melanggar Pasal 12B dan Pasal S ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 jo Pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pertama, Zumi Zola bersama-sama dengan bendahara tim sukses pemilihan Gubernur Jambi sekaligus sebagai asisten pribadi Apif Firmansyah; teman kuliah

dan tim sukses Zumi, Asrul Pandapotan Sihotang; dan Kepala Bidang Bina Marga PUPR Arfan telah menerima gratifikasi Rp37,477 miliar, US$173,300, S$100 ribu, dan satu mobil Totoya Alphard nomor polisi D 1043 VBM. Gratifikasi tersebut telah diterima sejak Februari 2016 sampai dengan November 2017.

Kedua, Zumi bersama-sama Apif Firmansyah terbukti memberikan uang suap kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi mencapai Rpl2,94 miliar terkait dengan pengesahan APBD pada tahun anggaran 2017.

Selanjutnya, terkait dengan pengesahan APBD pada tahun anggaran 2018, Zumi bersama-sama Erwan Malik selaku Pit Sekretaris Daerah, Arfan selaku Pit Kepala Dinas PUPR, dan Saipudin selaku Asisten III telah memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang kepada anggota DPRD Jambi terkait dengan pengesahan dan persetujuan APBD 2018 yang keseluruhan berjumlah Rp3,4 miliar.

Usut DPRD

Meski tidak mengajukan banding, Zumi melalui kuasa hukumnya, Handika,

menginginkan para anggota DPRD yang menerima uang suap ketok palu juga diproses.

"Pak Zumi berharap putusan dia segera diproses. Tadi juga pengadilan sudah menyimpulkan uang ketok palu ada sejak 2016-2017. Artinya, KPK tidak ada alasan untuk tidak proses anggota DPRD Jambi, supaya adil," kata Handika.

Jaksa KPK, Iskandar, juga sependapat dengan majelis hakim bahwa sudah sangat jelas dan terbukti anggota DPRD menerima uang ketok palu RAPBD Jambi.

INsi Nantika Jelita/ (P2)







Original Post

Seremonial Antikorupsi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 8
2018-12-7


Seremonial Antikorupsi

PERINGATAN Hari Antikorupsi Sedunia awal pekan depan tampaknya masih kurang bernyali untuk meredam ancaman korupsi di Republik ini. Oleh karena itu, peringatan ini hanyalah seremonial belaka tanpa taring yang bisa mencegah perilaku korup.

Argumen yang mendasari ialah tidak bersinerginya antarinstansi dalam upaya untuk memerangi korupsi; di satu sisi ada pihak yang getol melakukan OTT, di sisi lain ada juga instansi yang memberikan, fasilitas mewah dan keleluasaan bagi para koruptor. Bahkan, sanksi pemiskinan kepada koruptor juga tidak pernah terwujud. Jadi, jangan salahkan jika para koruptor masih bisa terus berkuasa melalui dinas-tinya dan juga keterpilihan lagi di pesta demokrasi karena hak politiknya tidak dicabut. Sampai kapan ini akan terus terjadi? Mengapa era otonomi daerah dengan pemekar-annya justru kian menyuburkan korupsi, tidak hanya dilakukan individual, tapi juga berjemaah?

Menjelang akhir 2018, kembali KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pakpak Bharat, Sumatra Utara,

yaitu Remigo Yolando Berutu. OTT ini seolah menguatkan data tentang semakin banyaknya kepala daerah terjerat korupsi. Remigo menjadi kepala daerah ke-37 yang terjerat OTT KPK dan setidaknya telah ada 111 kepala daerah terciduklembaga antirasywah ini.

Lalu, sampai kapan ini terjadi? Bagaimana sebenarnya sanksi hukum bagi koruptor? Mengapa tidak ada efek jera sama sekali? Pertanyaan ini wajar mengemuka jika dikaitkan dengan semakin kritisnya budaya korupsi di Republik ini. Makin beralasan ketika sejumlah lembaga internasional masih menetapkan Republik ini sebagai juara korupsi karena memang faktanya demikian.

Mengapa

Hebatnya lagi, serangkaian korupsi yang terjadi tidak hanya dilakukan individu, tetapi juga berjemaah. Hal itu terlihat di Malang, Jawa Timur. Dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019, ternyata 41 di antaranya terjerat korupsi, yang bermula saat KPK melakukan OTT atas mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan

dan Pengawasan Bangunan Kota Malang, Jarot Edy Sulistyono, dan mantan Ketua DPRD Kota Malang, Moch Arief Wicaksono pada November 2017. Ironisnya, kasus ini juga melibatkan mantan Wali Kota Malang, Mochamad Anton.

Kasus serupa juga pernah terjadi di Medan, Sumatra Utara, melibatkan semua anggota DPRD berjumlah 50 orang periode 2009-2014. Selain itu, juga melibatkan mantan Gubernur Sumut, Gatot Pudjo Nugroho. Seolah menjadi jamak, ancaman korupsi massal harus dicermati karena dampak kerugian yang terjadi semakin besar. Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia jangan sekadar seremonial karena dampak simultan korupsi meliputi aspek sosial-ekonomi-politik yang kompleks.

Jika dicermati, sejatinya muara dari perilaku korupsi itu sama, yaitu memperkaya diri sendiri yang imbasnya ialah tuntutan balik modal karena mahalnya ongkos demokrasi. Oleh karenanya, pemerintah perlu memikirkan cara agar ongkos politik dalam sistem demokrasi kita bisa menjadi murah tanpa harus murahan.

Selain itu, parpol juga perlu memikirkan prosedural pengaderan yang mantap sehingga tidak comot sembarangan, yang kemudian

berakibat fatal mempermalukan parpolnya. Dalih tanpa memberikan bantuan hukum dan pemecatan terhadap kader parpol yang terbukti korupsi, tidak akan secara langsung menghapuskan citra parpol di benak masyarakat. Tentu saja parpol juga dirugikan dengan serangkaian kasus korupsi yang melibatkan banyak kepala daerah. Bahkan, rentetan OTT oleh KPK semakin menguatkan asumsi bahwa era otonomi daerah dengan berbagai pemekaran ternyata justru memperbanyak kasus korupsi di daerah.

Modus korupsi yang terjadi di daerah sejatinya juga hampir sama, termasuk juga kasus gratifikasi yang terjadi. Kasus yang klasik ialah tentang jual-beli jabatan, mutasi, dan pengadaan barang serta jasa. Selain itu, jika kasus anggaran daerah biasanya terkait dengan uang ketuk palu yang berorientasi memuluskan APBD. Bahkan, kasus di proyek pembangunan daerah juga menjadi lahan basah korupsi. Yang justru menjadi pertanyaan, sistem daring yang diterapkan ternyata juga bisa dengan mudah disiasati, bukannya, justru ditaati. Jika sudah demikian, runyamlah keadaan, jauh panggang dari api seperti yang diharapkan dari semangat era otonomi daerah dan penukarannya. Betapa tidak, sejak era ini bergulir, ternyata taraf kesejahteraan tidak berubah signifikan. Pemekaran yang terjadi justru semakin diwarnai maraknya OTT oleh KPK terhadap kepala

daerah. Jadi, sangat beralasan jika Hari Antikorupsi Sedunia itu hanya seremonial.

Kasus lain yang juga ironis dengan melibatkan terdakwa Gubernur Jambi, Zumi Zola dan semua anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 menerima uang dengan besaran yang bervariasi. Itu sebagai bagian dari uang ketuk palu untuk pengesahan RAPBD 2017 dan 2018. Jika dicermati, budaya uang ketuk palu ialah modus klasik kepala daerah untuk memuluskan RAPBD dengan berbagai seluk-beluk sebaran proyek yang dilakukan, termasuk pelibatan kontraktor rekanan yang bisa diajak kerja sama penentuan besaran anggaran untuk diselewengkan.

E-budgeting sebetulnya menjadi salah satu alternatif untuk meminimalkan munculnya kasus-kasus seperti ini. Namun, faktanya korupsi massal masih terus terjadi dan nominal yang menjadi kerugian negara juga semakin besar. Fakta ini menjadi sentimen negatif terhadap sukses pilkada serentak lalu dan juga agenda Pileg dan Pilpres 2019. Terlebih, putusan MA juga memperbolehkan mantan koruptor nyaleg.

Ironi

Belajar bijak dari serangkaian korupsi yang terjadi, termasuk juga yang melibatkan para kepala daerah, ke depan perlu ada sinergi untuk mereduksi terjadinya korupsi.

baik di pusat maupun didaerah. Hal ini harus melibatkan semua komponen, termasuk juga peran dari LSM dan masyarakat di daerah yang proaktif memantau kinerja pembangunan di daerah.

Oleh karena itu, beralasan jika rencana dana kelurahan juga disinyalir akan bisa menjadi muara baru kasus-kasus korupsi di daerah. Artinya, jika ini terbukti apa yang terjadi dengan korupsi di Republik ini terjadi di hulu sampai hilir, dari perseorangan sampai massal, dan di pusat sampai daerah.

Apa yang terjadi dengan serangkaian kasus korupsi, maka Pilpres 2019 harus bisa menjadi cambuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari pusat sampai ke daerah. Kemudian, dari semua lembaga yang ada baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif sehingga kesan bersih tecermin dalam pemerintahan yang baik. Memang ini tidak mudah, tetapi jika tidak segera dicanangkan, pemerintahan akan terus tercabik dengan banyaknya kepala daerah dan pejabat publik yang terjerat OTT KPK. Selain itu, lembaga peradilan juga harus dibersihkan. Kasus mantan Ketua MK Akil Mochtar menjadi bukti sehingga pidana maksimal menjadi relevan meski belum memicu efek jera. Begitu juga kasus mafia peradilan yang terjadi di PN Medan dan belum lagi kasus mantan Kalapas Sukamiskin yang terjerat suap dari koruptor.

Edy Purwo Saputro







Original Post

Korupsi Jalan, Sekda Dumai Ditahan

Media Cetak Media Indonesia Halaman 11
2018-12-7


Korupsi Jalan, Sekda Dumai Ditahan

Penanganan kasus korupsi di daerah tidak boleh setengah-setengah karena sering kali melibatkan pejabat yang lebih tinggi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, Riau (periode 2013-2015) yang kini menjabat sebagai Sekda Kota

Dumai Muhammad Nasir dalam kasus dugaan korupsi peningkatan Jalan Batu Pan-jang-Pangkalan Nyirih Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, sebesar Rp495 miliar.

Selain itu, Hobby Siregar selaku Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction sebagai pihak kontraktor, juga turut ditahan dalam kasus tersebut. "Kedua tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, kemarin.

Febri menjelaskan kedua tersangka ditahan secara terpisah. Tersangka Muhammad Nasir ditahan di Rutan Guntur, sedangkan tersangka Hobby Siregar di Rutan Salemba. Selama penahanan,

lanjut Febri, KPK juga akan melengkapi berkas perkara kedua tersangka.

KPK juga masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menentukan naik atau tidaknya status Bupati Bengkalis Amril. Mukminin dalam kasus itu.

"Sampai saat ini belum ada tersangka baru. Bupati Bengkalis masih saksi sampai hari ini," jelas Febri.

Penyidik KPK juga masih menunggu hasil akhir perhitungan indikasi kerugian negara yang diproses BPK.

Sebelumnya, KPK telah mengeluarkan surat cegah tangkal bepergian ke luar negeri yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis Amril

Mukminin. "KPK menunggu audit perhitungan kerugian negara dari BPK. Setelah itu didapatkan, kami akan analisis lebih lanjut kemungkinan pengembangan perkara ke pelaku lain," jelas Febri.

Korupsi pasar Lembor

Dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaporkan, penyidik tindak pidana korupsi Polda NTT di Labuan Bajo, kemarin, memeriksa sedikitnya delapan orang terkait proyek pembangunan pasar di Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari pengecekan fakta lapangan yang dilakukan petugas pada Rabu (5/12).

Pembangunan yang menggunakan sumber dana APBN senilai Rp9 miliar lebih itu merupakan alokasi tahun anggaran 2016. Proyek itu menggunakan skema multiyears. Dua penyidik dari Ditreskrimsus memeriksa pihak terkait di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Per-indagkop) secarah tertutup.

Suasana di Kantor Perindag-kop di Jalan Soekarno-Hatta, jalan lintas utama Labuan Bajo-Ruteng terlihat seperti biasa meski sejumlah petugas mengeledah dan meminta sejumlah dokument terkait Pasar Lembor. Dimulai dari tim PHO, panitia tender, konsultan perencana, konsultan

pengawas, bendahara pembayaran, hingga anggota panitia pejabat pembuat komitmen.

"Hari ini (Kamis, 6/12) para pihak terkait diperiksa di kantor ini. Diawali dengan penyerahan dan pemeriksaan dokumen," ujar Kepala Dinas Perindagkop Dominikus Yakel. "Semua dokumen dibeberkan di depan penyidik sesuai permintaan. Penyidik telah mengambil beberapa dokumen," ungkapnya.

Kapolres Manggarai Barat AKB Julisa Kusumowardono membenarkan adanya pemeriksaan oleh tim Ditreskrimsus Polda NTT sejak 3 Desember terkait dengan proyek pembangunan Pasar Waenakeng di Lembor.

(JL/N1)/ Rudi Kurniawansyah







Original Post

Hak Politik Dicabut, Zumi Dibui Enam Tahun

Media Cetak Republika Halaman 1
2018-12-7


Hak Politik Dicabut, Zumi Dibui Enam Tahun

DIAN PATH RISALAH

JAKARTA - Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola menerima putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Politisi Partai Amanat Nasional itu menyatakan siap menjalani proses hukum berupa enam tahun penjara.

Zumi berharap jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima putusan hakim. "Saya terima keputusan hakim dan menghormati semua proses jalannya hukum. Saya berharap segera inkrah," kata Zumi seusai sidang di

PN Tipikor Jakarta, Kamis (6/12). Zumi turut dibebankan denda sebesar Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Dalam putusannya, majelis hakim meyakini Zumi terbukti bersalah menyuap anggota DPRD Jambi sebesar Rp 16,34 miliar untuk memuluskan pengesahan APBD tahun anggaran 2017 dan 2018. Zumi juga terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha di Jambi.

"Mengadili, telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar Ketua Majelis Hakim Yan-

to saat membacakan amar putusan.

Vonis hakim lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK, yaitu delapan tahun penjara serta denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Setelah membacakan putusan, majelis hakim menanyakan kepada Zumi dan kuasa hukumnya apakah akan mengajukan banding atau tidak. Zumi spontan menjawab tidak. Terima kasih yang mulia, saya menerima putusan," kata Zumi.

Dalam putusann-a, majelis hakim juga menolak pengajuan justice colla-bolator (JC) Zumi Zola. Namun,

majelis hakim mengapresiasi terdakwa yang telah berterus terang dan mengakui kesalahannya.

Zumi juga dianggap beriktikad baik karena mengembalikan uang Rp 300 juta yang telah digunakan untuk biaya umrah. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan dasar majelis hakim mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Majelis hakim turut menjatuhkan pidana tambahan kepada Zumi, yakni pencabutan hak politik selama lima tahun setelah menjalankan pidana

pokok. Dalam putusan berdasar- kan dakwaan pertama, majelis hakim meyakini Zumi terbukti menerima gratifikasi lebih dari Rp 40 miliar dan satu unit mobil Alphard, Gratifikasi tersebut berasal dari Afif Firmansyah Rp 34,6 miliar. Asrul Pandapotan Rp 2,7 miliar, dan Arfan Rp 3 miliar, 30 ribu dolar AS, serta 100 ribu dolar Singapura.

Gratifikasi itu digunakan Zumi untuk melunasi utang-utangnya saat kampanye sebagai calon gubernur Jambi. Zumi pun dinilai telah mengalirkan uang tersebut untuk keperluan adiknya. Zumi Laza, yang akan maju sebagai calon wali kota Jambi.

Putusan berdasarkan dakwaan kedua, majelis hakim meyakini Zumi terbukti telah menyuap 53 anggota DPRD Jambi. Zumi terbukti bersama-sama Apif Firmansyah, Erwan Malik. Arfan, dan Saifudin memberikan uang sebesar Rp 16,34 miliar sebagai uang "ketok palu".

Uang itu digunakan agar .DPRD Provinsi Jambi menge-

sahkan Rancangan APBD tahun 2017 dengan jumlah total uang suap sebesar Rp 12,9 miliar dan sebesar Rp 3.4 miliar untuk memuluskan rancangan APBD tahun 2018.

Adapun dalam pertimbangan majelis hakim, hal-hal yang memberatkan selama jalannya persidangan ialah perbuatan Zumi bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi. Sementara, hal yang meringankan, Zumi mengakui dan menyesali perbuatannya. Selain itu, Zumi bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, dan telah mengembalikan uang ke KPK sebesar Rp 300 juta.

Atas perbuatannya, Zumi terbukti melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Zumi juga melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indo-

nesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindah Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-! udang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberan-tasan Tindak Pidana Korupsi juneto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Pidana juncto Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana. Jaksa KPK Iskandar Manvanto mengaku masih mempertimbangkan putusan hakim, Ia segera meminta tanggapan pimpinan KPK untuk menentukan banding atau tidak. Ihwal vonis majelis hakim yang lebih rendah. Iskandar menyebut putusan itu merupakan kewenangan majelis hakim yang sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta selama persidangan. "Itu hak majelis hakim. Intinya kami punya ketentuan dengan pengurangan hukuman sebatas mana yang dipertimbangkan agar tidak banding maupun banding," katanya.

ed Satria Kartika yudha







Original Post

Bupati Jepara dan Seorang Hakim Jadi Tersangka

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-12-7


Bupati Jepara dan Seorang Hakim Jadi Tersangka

DIAN FATH RISALAH

KPK menyiapkan rekomendasi agar MA terus mengawasi perilaku hakim.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi (AM) dan hakim di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Lasito (LAS), sebagai tersangka kasus suap. Marzuqi diduga memberikan hadiah atau janji kepada Lasito saat menjadi hakim tunggal praperadilan di PN Semarang.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke pendidikan dan menetapkan dua orang sebagai, yaitu AN. AN merupakan BupatiJepara. Lalu, tersangka kedua LAS. LAS ini hakim Pengadilan Negeri Semarang," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pan-jaitan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/12).

Pada pertengahan 2017, kata Basaria. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyidik dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik DPC PPP Kabupaten Jepara 2011-2014. Jaksa kemudian menetapkan Ahmad Marzuqi sebagai tersangka.

"AM kemudian mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Semarang yang kemudian

diregister dalam perkara Nomor i3/PId.Pra/2Oi7/PN.Smg." kata Basaria.

Menurut Basaria, Marzuqi mencoba mendekati hakim tunggal Lasito melalui panitera muda di PN Semarang. "Hakim tunggal memutuskan praperadilan yang diajukan AM dikabulkan dan menyatakan penetapan tersangka AM tidak sail dan batal demi hukum," katanya.

Berdasarkan hasil penyelidikan KPK sejak 2017, Marzuqi diduga memberikan total dana sebesar Rp 700 juta kepada hakim Lasito terkait dengan putusan atas praperadilan tersebut. Uang diserahkan ke rumah Lasito di Solo dalam bungkusan tas plastik bandeng presto dan ditutup dengan kotak bandeng presto agar tidak terlihat.

Dalam transaksi tersebut, sandi yang teridentifikasi digunakan dalam kasus ini adalah ujian, kemudian disertasi, dan halaman. "Jadi, seribu halaman, disertasinya akan diantar pada saat ujian. Kira-kira gitu kata-katanya," kata Basaria.

Basaria mengatakan, Lasito dijerat Pasal 12 Huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara, Marzuqi dijerat Pasal 6 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Basaria mengatakan, KPK telah

menggeledah enam lokasi dalam penyidikan kasus tersebut sejak 27 November 2018. Terakhir, penggeledahan kantor Bupati Marzuqi dan lokasi terkait pada Selasa sampai Rabu (4-5 Desember 2018).

Selain kantor Bupati Jepara, KPK juga menggeledah rumah dinas dan rumah pribadi Marzuqi, rumah hakim Lasito di Solo dan Semarang, serta kantor seorang pengacara di Semarang. "Penggeledahan berlangsung sejak pagi hingga siang hari dan tim menyita sejumlah dokumen terkait proses permohonan praperadilan," kata Basaria.

Penyidik KPK pada Rabu (5/12) juga memeriksa sejumlah pihak dari PN Semarang dan pihak Pemkab Jepara di Semarang. Mereka diduga mengetahui proses permohonan praperadilan tersebut.

Pada Selasa (4/12), Bupati Marzuqi mengaku ada lima orang tim KPK yang datang ke kantornya. "Saya dimintai keterangannya terkait hakim Lasito dari pengadilan negeri yang menyidangkan kasus praperadilan," ujarnya. Marzuqi mengaku tidak pernah bertemu dan mengenal hakim Lasito, apalagi memberikannya sesuatu.

Marzuqi mengaku akan bersikap kooperatif. Namun, diajuga berharap agar surat panggilan dari KPK disesuaikan dengan tanggal pemanggil-annya. "Jangan sampai diminta hadir tanggal 5, namun suratnya justru diterima tanggal 9. Jika tanggal 5

maka undangannya setidaknya diterima tanggal 1," ujarnya.

Pada 2017, Marzuqi pernah dua kali dipanggil KPK. Namun. Mazuqi tidak pernah hadir dengan alasan sakit dan sedang tugas di luar kota.

Menyiapkan rekomendasi

Basaria mengatakan, KPK sangat menyesalkan terus terjadinya penerimaan suap oleh penegak hukum, khususnya hakim, dan kepala daerah.

"Perbuatan para hakim tersebut kami pandang dapat merusak wibawa institusi peradilan di Indonesia sekaligus ketidakpercayaan kepada kepala daerah yang diduga memberikan suap dalam kasus ini," kata Basaria.

Sampai saat ini. sekitar 104 kepala daerah dan 21 orang hakim telah dijerat KPK. Karena itu, KPK berharap Mahkamah Agung (MA) tidak berhenti melakukan upaya pencegahan di lingkungan peradilan. Saat ini. kata dia, KPK tengah mempersiapkan rekomendasi untuk MA terkait manajemen penanganan perkara. Di antaranya adalah pola penunjukan majelis hakim, komunikasi dengan pihak eksternal, sistem informasi pengadilan, pola pengawasan di pengadilan, serta beban kerja panitera dan hakim.

"Rekomendasi tersebut lahir dari proses kajian dan koordinasi dengan pihak Badan Pengawas Mahkamah Agung sebelumnya," kata Basaria.

antara/ed ilham tirta







Original Post

SIDANG VONIS

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-12-7


SIDANG VONIS

Terdakwa kasus suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPRI Provinsi Jambi, Zumi Zola usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Jakarta. Kamis (6/121. Gubernur Jambi nonaktif itu dijatuhkan hukuman 6 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara.

IMAN FIRMANSYAH/REPUBLIKA







Original Post

Ketika Eddy Sindoro Dijemput Di Roda Air Asia

Media Cetak Republika Halaman 2
2018-12-7


Ketika Eddy Sindoro Dijemput Di Roda Air Asia

DIAN FATH RISALAH

Banyak modus yang dilakukan orang untuk menghindari proses hukum Mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro, misalnya. Ia harus dijemput dan roda pesawat untuk menyiasati intaian petugas Komisi Pemberantasan Korupsi iKPK)

Hat tersebut diungkapkan Sekretaris PT Gajendra Adhi Sakti. Dina Soraya, saat menjadi saksi advokat Lucas, terdakwa kasus menghalangi proses penyidikan KPK terhadap tersangka Eddy Sindoro.

Dalam persidangan. Dina yang juga sudah dicekal oleh KPK itu menceritakan, ada dua orang yang ia ke-

tahui ikut membantu Eddy. Mereka adalah Dwi Hendri Wibowo (Bowo) selaku petugas Bandara Soekarno-Hatta dan Yulia Shintawati yang merupakan pegawai maskapai Air Asia.

Awalnya, kata dia. ia mendapatkan arahan dari Lucas untuk membantu pelarian Eddy Sindoro Sebelum diminta Lucas, dia juga lebih dahulu dihubungi Chua Chwee Chye alias Jimmy yang merupakan warga negara Singapura. Jimmy menanyakan apakah bisa dia dan temannya tidak lewat imigrasi saat datang ke Indonesia.

"Saya bingung maksudnya bagaimana, tetapi saya bilang nanti saya tanya teman di bandara." katanya di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta. Kamis 16/121

Dina membenarkan bahwa permintaan dan Jimmy itu sama dengan permintaan dari terdakwa Lucas Selanjutnya. Dina menghubungi Bowo dan bertemu pada 18 Agustus 2018 "Saya ajak Bowo makan di Lot 9. Bintaro. Karena saya minta tolong, saya tidak enak lewat telepon," kata Dina.

Saat itu, kata Dma. Bowo menyanggupi permintaan tersebut. Kemudian, pada 28 Agustus 2018, terdakwa Lucas mengirimkan bukti pemesanan tiket le-ticket) ke handphone miliknya.

Di situ saya baru tahu ada tiga nama Jimmy, Eddy Sindoro, dan Michael Sindoro (anak Eddy Sindoro). Setelah saya tenma e-licket. saya ben tahukan pada orang di bandara.

kepada Bowo, ini siapa dan dari negara mana,kata Dina.

Dina kemudian menanyakan kepada Bowo dan Shinta bagaimana caranya menjemput Eddy saat turun dari pesawat Airv Asia di Bandara Soekarno-Hatta. "Jadi, saat saya tanya sama mereka, jemputnya di bawah roda pesawat, dijemput pakai mobil." kata Dina.

Dengan model penjemputan itu. Eddy tidak perlu melewati pintu imigrasi bandara. Eddy langsung diarahkan menuju pesawat berikutnya dengan rute Jakarta-Bangkok

Dalam surat dakwaannya. Lucas disebut bersama-sama dengan Dina Soraya telah merintangi penyidikan terhadap Eddy Sindoro Lucas menyu-

ruh Dina mengatur skenario pelarian Eddy Sindoro.

Lucas juga diduga menghindarkan Eddy Sindoro ketika hendak ditangkap oleh otoritas Malaysia, kemudian dideportasi kembali ke Indonesia la diduga berperan agar Eddy tidak masuk ke wilayah yurisdiksi Indonesia, tetapi dikeluarkan kembali ke luar negeri.

Sementara, Eddy merupakan tersangka kasus suap terkait pengajuan PK pada PN Jakpus sejak November 2016 Sejak saat itu. Eddy tak pernah memenuhi panggilan penyidik KPK. Setelah buron hampir dua tahun. Eddy menyerahkan din kepada KPK melalui atase kepolisian di Singapura, Jumat (12/10)

antara/edilham tirta







Original Post

Kominfo Ajukan Memori Kasasi Kasus PKPU Internux

Media Cetak Harian Kontan Halaman 20
2018-12-7


Kominfo Ajukan Memori Kasasi Kasus PKPU Internux

JAKARTA. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Internux yang berakhir damai belum menjamin anak usaha PT First Media Tbk (KBLV) ini lolos pailit. Pasalnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengajukan kasasi atas putusan damai tersebut.

Jika permohonan ini diterima, Internux akan jatuh pailit. "Kami sudah mengajukan kasasi pada 22 November 2018 lalu," kata Kepala Bagian Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Sunber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kominfo Fauzan Priyadhani kepada KONTAN, Kamis (6/12).

Ada dua dalil utama dalam memori kasasi yang diajukan Kominfo, yakni soal kategori tagihan terkait skema restrukturisasi yang diajukan Internux. Dalam PKPU produsen modem Bolt ini, Kominfo berupaya menagih utang yang berasal dari biaya penggunaan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) yang belum dibayar Internux sejak 2016 hingga 2018 senilai Rp 463 miliar.

Nah, tagihan Kominfo dikelompokkan sebagai konkuren (tanpa jaminan). Padahal, tagihan IPFR merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga tagihan mestinya masuk kategori preferen (prioritas). Dalam proposal perdamaian, Internux berpeluang untuk membayar utang Kominfo hingga 30 tahun pasca perdamaian.

Hanya KONTAN belum berhasil mendapatkan konfirmasi dari Internux. Presiden Direktur First Media Harianda Noerlan, dan kuasa hukum Internux Sarmauli Simangunsong belum menjawab pertanyaan KONTAN melalui pesan pendek maupun sambungan telepon.

Anggar Septiadi







Original Post

Majelis Hakim Vonis Zumi Zola Enam Tahun Penjara

Media Cetak Harian Kontan Halaman 20
2018-12-7


Majelis Hakim Vonis Zumi Zola Enam Tahun Penjara

JAKARTA. Gubernur Jambi Non-aktif Zumi Zola divonis enam tahun penjara. Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Yanto dalam sidang putusan, Kamis (6/12).

Selain pidana kurungan, Zumi juga dipidana denda sebesar Rp 500 juta dengan subsider tiga bulan. Selain itu, ia juga dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Zumi Zola dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. "Mengadili, menyatakan terdakwa Zumi Zola Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakin kan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama dan kedua pertama," kata Hakim Ketua, Yanto membacakan Amar putusan.

Vonis ini lebih ringan dua tahun dibandingkan dengan tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa menuntut Zumi delapan tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan, serta pencabutan hak politik. "Saya nenerima putusan hakim dan menghormati proses hukum dan berharap Jaksa juga begitu agar segera inkracht (berkekuatan hukum tetap)," ujar Zumi.

Zumi dihukum karena terbukti bersalah pada dua dakwaan. Perkara pertama Ia menerima gratiflkasi sebesar lebih dari Rp 40 miliar. Zumi juga disebutkan menerima 177.000 dolar Amerika Serikat (AS) dan 100.000 dolar Singapura, serta satu unit Toyota Alphard.

Muhammad Afandi







Original Post

KPK perpanjang penahanan tersangka suap DPRD Sumut

Media Online Antara
2018-12-07


Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang penahanan terhadap Abu Bokar Tambak, tersangka suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Abu Bokar Tambak (ABT), anggota DPRD Sumat 2009-2014 merupakan salah satu dari 38 tersangka kasus suap tersebut.

"Penyidik hari ini, melakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka ABT selama 30 hari mulai 15 Desember 2018 sampai 13 Januari 2019," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Sampai saat ini, 36 orang telah ditahan dari total 38 orang. Dari sisa 2 orang tersebut, salah satu diantaranya berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), yaitu Ferry Suando Tanuray Kaban.

Sebelumnya, KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

Ke-38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima "fee" masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut. Pewarta: Benardy FerdiansyahEditor: Sri MuryonoCOPYRIGHT ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/775416/kpk-perpanjang-penahanan-tersangka-suap-dprd-sumut




Original Post

Bupati Jepara Tersangka Kasus Suap Hakim

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 8
2018-12-7


Bupati Jepara Tersangka Kasus Suap Hakim

JAKARTA, (PR).-

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terhadap hakim tunggal Pengadilan Negeri Semarang, terkait dengan putusan praperadilan kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik tahun 2017.

Selain Marzuqi, lembaga antirasyuwah itu pun menetapkan seorang hakim PN Semarang, Lasito, sebagai tersangka. Lasito merupakan hakim tunggal yang memutuskan praperadilan dan menyatakan penetapan tersangka Marzuqi 2017 lalu tidak sah serta batal demi hukum.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers, di Jakarta, Kamis (6/12/2018), mengatakan, Lasito menerima suap dari Marzuqi untuk membatalkan status tersangka Marzuqi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

"KPK menyesalkan terjadinya kembali penerimaan suap oleh penegak hukum, khususnya hakim serta terlihatnya kepala daerah. Perbuatan hakim tersebut merusak wibawa institusi peradilan Indonesia. Sampai saat ini, sudah 104 kepala daerah diproses KPK dan 21 hakim peradilan di bawah Mahkamah Agung," tuturnya.

Kasus ini, lanjutnya, bermula saat pertengahan 2017 Kejati Jateng menetapkan Marzuqi sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan politik DPC PPP tahun 2011-2014.

Marzuqi mengajukan praperadilan ke PN Semarang. Melalui seorang panitera muda, Marzuqi mendekati Lasito. Akhirnya Lasito memutuskan praperadilan yang diajukan Marzuqi dikabulkan dan menyatakan penetapan tersangka tidak sah dan batal.

"Diduga AM memberikan total dana sebesar Rp 700 juta, dalam bentuk rupiah Rp 500 juta dan sisanya dolar AS setara Rp 200 juta kepada LAS. Diduga uang diserahkan di rumah LAS di Solo dalam bungkusan tas plastik bandeng presto dan ditutup kotak bandeng presto agar tak terlihat," ujarnya.

Lasito diduga sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001. Sementara Marzuqi diduga pemberi, disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001.

Basaria menuturkan, sejak proses penyidikan 27 November 2018, KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, yaitu kantor bupati, rumah dinas bupati, rumah pribadi Marzuqi, rumah Lasito di Solo, kantor pengacara, dan rumah Lasito di Semarang.

Tim menyita sejumlah dokumen .terkait proses permohonan praperadilan. Sejumlah pihak dari PN Semarang dan Pemkab Jepara yang diduga mengetahui telah diperiksa Rabu (5/12/2018) di Polda Jateng," katanya.

(Ira Vera Tika)







Original Post

Zumi Zola Divonis 6 Tahun

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 8
2018-12-7


Zumi Zola Divonis 6 Tahun

JAKARTA Gubernur Jambi periode 2016-2021. Zumi Zola Zulkifli divonis 6 tahun penjara, ditambah denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Majelis hakim juga menjatuhkan tambahan pidana untuk Zumi berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun, sejak selesai menjalani pidana pokok. Sebelumnya, Zumi dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Zumi dinilai terbukti menerima gratifikasi dan suap kepada anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2017 dan 2018 Setelah konsultasi dengan penasihat hukum, saya tenma putusan, kata Zumi seperti dilansir Kantor Berita Antara ai Pengadilan Tipikor Jakarta. Kamis (6/12/2018). Sedangkan Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pikir pikir atas putusan tersebut. Selam itu. majelis hakim juga sependapat dengan JPU yang tidak menetapkan terdakwa Zumi sebagai justice collaborator.

(YA)







Original Post

Kesaksian Anak Buah Riza Chalid Diragukan

Media Online Metro TV News
2018-12-07


Jakarta: Terdakwa Lucas meragukan kesaksian Sekretaris PT Gajendra Adhi Sakti, Dina Soraya. Penasehat hukum Lucas, Aldres Napitupulu mengatakan, banyak inkonsistensi keterangan Dina di berita acara pemeriksaan (BAP) dan saat persidangan.

"Ditanya ini jawab A, nanti diingetin di BAP saudara jawab B, oh iya B. Loh kenapa tadi bilang A, oh iya saya lupa. Dia ada sakit lupa atau enggak benar-benar lupa," kata Aldres di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Desember 2018.



Tim penasehat hukum Lucas akan menggali keterangan dari saksi-saksi yang akan dihadirkan pada persidangan berikutnya. Termasuk kesaksian Dwi Hendro Wibowo alias Bowo, pegawai PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) yang sempat tertunda.

Aldres mengaku akan menekankan pertanyaan pada saksi Bowo mengenai komunikasi dengan Dina. Bowo diduga turut serta dalam upaya pelarian PT Paramount Enterprise International Eddy Sindoro dari penyidik KPK.

"Karena BAP Dina dengan BAP Bowo sudah banyak pertentangannya. Ditambah dengan keterangan Dina di persidangan ini, dengan yang di BAP sudah banyak pertentangannya," ujar Aldres.

Anak buah taipan Muhammad Riza Chalid itu dinilai kerap memberikan keterangan tidak tahu atau lupa di hadapan majelis hakim. Selain itu, Dina juga dicecar mengenai bukti keterlibatan Lucas yang dinilai sering berkomunikasi dengan dirinya melalui aplikasiFaceTime .

Baca:Lucas Pertanyakan Akun FaceTime yang Diungkap Saksi

Lucas sebelumnya didakwa merintangi penyidikan KPK dalam kasus yang menjerat petinggi PT Paramount Enterprise International Eddy Sindoro. Lucas menyarankan Eddy yang telah berstatus tersangka tidak kembali ke Indonesia agar terhindar dari pemeriksaan lembaga antirasuah.

Lucas didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (DMR)

http://news.metrotvnews.com/hukum/0k8YDwPK-kesaksian-anak-buah-riza-chalid-diragukan




Original Post

Gugatan Max Pictures Kandas di Pengadilan

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2018-12-7


Gugatan Max Pictures Kandas di Pengadilan

JAKARTA - Gugatan PT Max Kreatif International (Max

Pictures) terhadap Syamsul Fuad, penulis cerita dan judul

film Benyamin Biang Kerok versi asli cetakan 1972,

kandas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasalnya, majelis hakim yang diketuai oleh Bambang Edhy Suprianto dalam amar putusannya menolak gugatan perkara No. 175/Pdt.G/2O18/PN Jkt.Pst, dengan pertimbangan gugatan dari Max Pictures terhadap pria berusia 81 tahun itu kurang bukti.

Kuasa Hukum Max Pictures Atep Koswara mengatakan, gugatan yang dilayangkan oleh pihaknya itu tidak didukung dengan bukti yang kuat bahwa penonton hlm Benyamin Biang Kerok tidak sesuai dengan target perusahaan karena opini Syamsul Fuad.

"Iya sudah putusan [Rabu, 5/12] karena gugatan tidak didukung oleh bukti yang kuat. Gugatan Max Pictures ditolak seluruhnya. Sehingga semua yang kami tuntut di dalam petitum tidak dikabulkan oleh majelis hakim dan kami adalah pihak yang kalah," kata Atep kepada Bisnis, Kamis (6/12).

Dia juga sudah menyampaikan perihal putusan pengadilan tersebut kepada prinsipalnya Ody Mulya Hidayat, produser Max Pictures, tetapi belum ada langkah upaya hukum selanjutnya.

"Soal keberatan bukan saya, tetapi Max Pictures. Kalau saya hanya menjalankan tugas saja, apapun hasilnya diserahkan kepada Max Pictures. Mereka ingin banding berarti keputusan belum inavht. lihat lagi

Majelis hakim yang diketuai oleh Bambanq Edhy Suprianto dalam amar putusannya menolak gugatan perkara No. 175/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst, dengan pertimbangan gugatan dari Max Pictures terhadap pria berusia 81 tahun itu kurang bukti.

14 hari ke depan ya," kata dia.

Namun dalam tuntutan perkara 175/ Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst ini, kata Atep, pihaknya belum menegaskan akan membuka opsi damai atau tidak kepada Syamsul Fuad. Hanya saja, imbuhnya, kliennya sudah berniat membuka ruang damai kepada Syamsul Fuad.

Dia menjelaskan Syamsul sempat menyebutkan angka Rp50 juta untuk mengakhiri persoalan gugat-menggugat tersebut. Dalam perjalanan waktu, Max Pictures meminta diturunkan menjadi Rp40 juta, tetapi Syamsul Fuad tidak setuju dan kukuh dengan Rp50 juta.

Oleh karena itu, kata Atep, dengan ditolaknya gugatan tersebut oleh pengadilan, justru bakal membuat posisi Syamsul Fuad dalam perkara tersebut menjadi lebih baik karena adanya gugatan baru dari Syamsul Fuad dengan perkara No. 53/Pdt.Sus-HKI/ Cipta/2018/PN Jkt.Pst.

SUDAH TEPAT

Dihubungi terpisah, Syamsul Fuad menyatakan bahwa pihaknya puas dengan putusan majelis hakim yang menolak gugatan Max Pictures.

"Keputusannya hakim sudah tepat dan alasan hakim menolak gugatan itu, ya benar karena mereka [Max Pictures] memang tidak memiliki bukti kalau saya menggiring opini masyarakat. Mana buktinya," kata Syamsul.

Dia menegaskan bahwa tidak ada hubungan dirinya dengan jumlah penonton film Benyamin Biang Kerok yang tidak sesuai dengan target sebesar 6 juta penonton yang diharapkan oleh rumah produksi tersebut.

"Kenapa film tidak laku, kok saya yang disalahkan, dituduh karena menghimpun opini ke pers. Saya tidak mengadakan konferensi pers kok, tetapi wartawan yang mengontak saya. Lain halnya kalau saya

bikin konferensi pers," tuturnya.

Gugatan yang dilayangkan oleh Max Pictures ini berawal dari gugatan Syamsul Fuad dengan perkara No. 9/Pdt.Sus-HKI/ Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst. Max Pictures menilai gugatan itu dan pemberitaan di media telah menyudutkan Max Pictures sehingga dianggap berdampak terhadap jumlah penonton film Benyamin Biang Kerok yang tidak mencapai target.

Max Pictures dalam gugatannya menuntut kerugian materiel dan immateriel sebesar Rp50 miliar supaya dibayarkan secara tunai dan sekaligus.

"Saya merasa, dia [Syamsul Fuad] telah menjelekkan nama baik saya. Awalnya saya diam, lama-lama saya gerah juga oleh karena itu saya serahkan kepada pengacara untuk memproses pengajuan gugatan itu ke pengadilan," kata Ody sebelumnya.

Dengan demikian, sengketa hukum antara Syamsul Fuad dan Max Pictures tinggal satu perkara lagi, yakni dengan nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Jkt. Pst. Gugatan ini adalah gugatan terbaru dari Syamsul Fuad sebagai turut tergugat lainnya PT Falcon (Falcon Pictures) dan PT Layar Cipta Karyamas Film.

Ganti rugi tuntutan itu untuk materiel secara tanggung renteng senilai Rpl miliar atas harga penjualan hak cipta cerita film Benyamin Biang Kerok sebagai pencipta dan pemegang hak cipta dan Rpl miliar untuk harga penjualan hak cipta atas film Biang Kerok Beruntung.

Sementara itu, tuntutan ganti rugi immateriel adalah membayar ganti rugi tanggung renteng juga sebesar RplO miliar yang mencakup kerugian hak moral sebagai pencipta dan pemegang hak.

Sebelumnya, kuasa hukum dari Syamsul Fuad, Bakhtiar Yusuf menolak apabila gugatan yang dilayangkan oleh kliennya telah membuat opini negatif sehingga jumlah penonton Benyamin Biang Kerok tidak sesuai dengan target yang diharapkan rumah produksi tersebut.

"Mereka menyalahkan pak Syamsul karena target penonton tidak sesuai harapan. Padahal, dari review [netizen], memang tidak puas dengan film itu makanya kami mempertanyakan kenapa menyalahkan pak Syamsul," ujar dia.

Yanuarius Vlodeogo







Original Post

Pasien KPK Datang Lagi

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 12
2018-12-7


Pasien KPK Datang Lagi

JAKARTA - Kasus korupsi yang melibatkan kepala

daerah dan aparat penegak hukum tak kunjung

berhenti. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali

menetapkan tersangka dari unsur kepala daerah yakni

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi.

Penetapan tersangka itu tak berselang lama setelah Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memberikan vonis kepada Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola.

Ahmad Marzuqi, Bupati Jepara periode 2017-2022 menjadi pasien baru KPK bersama hakim di Pengadilan Negeri Semarang bernama Lasito.

Lembaga antirasuah menjadikan Ahmad Marzuqi sebagai tersangka atas dugaan pemberian gratifikasi kepada hakim tunggal Praperadilan di PN Semarang terkait dengan putusan dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan bahwa KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada dengan tersangka Bupati Jepara periode 2017-2022.

"KPK sangat menyesalkan terjadinya kembali penerimaan suap oleh penegak hukum, khususnya Hakim serta terlihatnya Kepala Daerah," ujarnya Kamis (6/12).

KPK memandang perbuatan para hakim tersebut dapat merusak wibawa institusi peradilan di Indonesia sekaligus

Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan aparat penegak hukum di lembaga peradilan masih saja terjadi. Hal ini bisa semakin menggerus kepercayaan publik terhadap institusi politik dan lembaga peradilan.

ketidakpercayaan pada kepala daerah yang diduga memberikan suap dalam kasus ini.

Lasito selaku hakim pada Pengadilan Negeri Semarang diduga menerima hadiah atau janji dari Ahmad Marzuqi dan diduga hadiah tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya.

Diduga Ahmad Marzuqi selaku Bupati Jepara memberikan total dana sebesar Rp700 juta (dalam bentuk rupiah sebesar Rp500 juta dan sisanya dalam bentuk dolar Amerika Serikat setara dengan Rp200 juta) kepada hakim Lasito terkait putusan atas praperadilan tersebut.

VONIS ZUMI ZOLA

Sementara itu, Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola dijatuhkan vonis selama 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta serta dicabut hak politiknya selama S tahun.

Zumi Zola dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dengan dakwaan pertama dan kedua.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zumi Zola Zulkifli dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 3 bulan," ujar Ketua Majelis Hakim, Yanto.

Selain pidana kurungan, hakim juga menegaskan bahwa hak politik Zumi Zola berupa pencabutan hak untuk dipilih selama 5 tahun sejak dia selesai menjalani pidana.

Seusai mendengarkan vonis, Zumi Zola menyatakan menerima putusan sidang yang dibacakan terhadap dirinya.

Di sisi lain, pihak penuntut umum KPK menilai masih pikir-pikir terkait dengan putusan yang dibacakan Ketua

Majelis Hakim.

Vonis terhadap Zumi Zola tersebut lebih rendah dari tuntutan penuntut umum. Sebelumnya, dalam sidang tuntutan Zumi Zola dituntut dengan hukuman kurungan penjara selama 8 tahun dan denda pidana Rpl miliar subsider 6 bulan.

"Saya terima keputusan hakim dan menghormati setiap proses jalannya hukum. Saya berharap JPU juga begitu, dan bisa segera inkrah. Saya ucapkan

terima kasih kepada teman teman media yang telah memberikan perhatian selama ini. Terima kasih," ujar Zumi sebelum meninggalkan gedung pengadilan.

Zumi Zola terjerat dua kasus. Pertama, kasus gratifikasi. Dia diduga menerima suap sebesar Rp6 miliar berkaitan dengan izin proyek-proyek di Provinsi Jambi pada 2 Februari 2018.

Kasus kedua adalah suap APBD 2018. Zumi diduga meminta pelaksana tugas Kepala Dinas PLJPR Arfan dan Saipudin,

Asisten Daerah, mencari uang untuk diserahkan kepada anggota DPRD Jambi dan pihak lainnya untuk pengesahan rancangan Perda APBD 2018.

Zumi berhasil mengumpulkan uang Rp3,4 miliar yang diduga akan dibagikan ke setiap anggota DPRD sebesar Rp200 juta.

Pencabutan hak politik tersebut merupakan hukuman tambahan yang diberikan terhadap terpidana kasus suap dan gratifikasi tersebut.

Pencabutan Hak Politik

Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis sejumlah terdakwa kasus korupsi dengan hukuman

tambahan berupa pencabutan hak politik. Sepanjang 2013-2017, sebanyak 26 pelaku pidana korupsi dicabut

hak politiknya.

Adapun sepanjang tahun ini, ada beberapa korupstor

yang .dicabut hak politiknya. Mereka di antaranya

Zumi Zola, Gubernur Jambi. Hak politik dicabut 5

Tahun

Rita Widyasari, Bupati Kutai Kertanegara (5 Tahun)

Ahmadi, Bupati Bener Meriah (3 Tahun)

Khaerudin, Sekretaris Daerah Kutai Kertanegara (5 Tahun)

Setya Novanto, Mantan Ketua DPR RI (5 tahun)

Yahya Fuad, Bupati Kebumen

(3 Tahun)

Fayakhun, Anggota DPR RI (5 Tahun)

Nur Alam, mantan Gubernur Sultra

(5 Tahun)

Marlanus Sae, Bupati Ngada (4 Tahun) fl

Abdul Latif, Bupati Hulu Sungai Tengah (3 Tahun)

Masud Yunus, Wali Kota Mojokerto

(3 Tahun)

Nyono Suhari! Wihandoko, Buati Jombang (3 Tahun)

Mustafa, Bupati Lampung Tengah (2 Tahun) Muhammad Anton, Wali Kota Malang (2 Tahun)

Natalis Sinaga, Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah (2 Tahun)

Rusliyanto, Anggota DPRD Lampung Tengah (2 Tahun) Taufiqurrahman, Bupati Nganjuk (3 Tahun)

Rahmad Fauzan







Original Post

RUU Penyadapan: DPR Pastikan Wewenang KPK Aman

Media Online JPNN.COM
2018-12-07


jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Supratman Andi Atgas memastikantidak ada pasal yang mengurangi kewenangan KPK dalam RUU Penyadapan.

Politikus Partai Gerindra, itu menegaskan kewenangan KPK tidak berubah. Dia menegaskan, semua penyadapan di aturan umumnya harus izin pengadilan. Tapi, kata dia, ada pengecualian oleh undang-undang terdahulu seperti untuk KPK.

"Contohnya pada KPK terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi itu tetap kami masukkan sebagai norma yang ada dalan draf itu sehingga tidak berubah. Jadi, soal yang lain-lain tetap harus izin pengadilan, tidak boleh tidak," kata Supratman usai rapat bersama KPK membahas RUU Penyadapan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12).

"Kewenangannya tetap seperti itu bahwa dia tidak perlu izin (pengadilan). Cuma kami menyarankan supaya peraturan internal KPK soal penyadapan itu bisa di-insert masuk ke dalam RUU Penyadapan ini," tambahnya.

Menurut Supratman, jika standar operasional prosedur (SOP) KPK bisa masuk ke dalam RUU Penyadapan, ini maka kekuatan hukumnya tidak hanya menjadi peraturan internal di lembaga antikorupsi itu saja.

"Tapi, soal SOP itu akan masuk menjadi undang-undang sehingga dia lebih kuat, dan tidak ada lagi yang bisa mempertentangkan. Itu yang kami lakukan," ujarnya.

Lebih jauh Supratman menjelaskan, RUU Penyadapan merupakan perintah dari Mahkamah Konstitusi (MK) agar DPR dan pemerintah bersama-sama membuat sebuah RUU yang komprehensif.

Menurut dia, RUU ini semacam kodifikasi untuk menyelaraskan dengan seluruh UU yang berkaitan dengan penyadapan. Termasuk penyadapan yang berkaitan dengan penegak hukum, atau keamanan negara, terutama yang terkait dengan tugas-tugas intelijen.

https://www.jpnn.com/news/ruu-penyadapan-dpr-pastikan-wewenang-kpk-aman




Original Post

Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Hakim Ini Tetap Pimpin Sidang

Media Online Republika Online
2018-12-07


Hakim Lasito ditetapkan menjadi tersangka penerima suap dari Bupati Jepara.REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Hakim Pengadilan Negeri Semarang Lasito masih menjalani aktivitasnya seperti biasa sepanjang Kamis (6/12), bahkan memimpin sidang. Padahal, KPK telah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kasus penerima suap dari Bupati Jepara Ahmad Marzuki.

Dari pantauan di PN Semarang, Lasito masih memimpin sejumlah sidang di PN Semarang, pada Kamis. Salah satu perkara yang disidangkan Lasito adalah kasus penggelapan di Rumah Sakit Islam Surakarta.

Dalam perkara dengan terdakwa mantan Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta Jufrie itu, Lasito sebagai hakim ketua yang memimpin persidangan. Sidang kasus dugaan penggelapan itu sendiri mengagendakan pemeriksaan terdakwa.

Usai pemeriksaan terdakwa, Lasito mempersilakan jaksa penuntut umum untuk menyiapkan tuntutan. "Sidang ditunda hingga dua pekan ke depan untuk memberi kesempatan penuntut umum menyiapkan tuntutan," katanya.

Juru bicara PN Semarang Eko Budi Supriyanto ketika dikonfirmasi terkait dengan kasus yang dihadapi Lasito, tidak bisa dihubungi. Eko juga tidak merespons konfirmasi yang disampaikan melalui pesan singkat ponsel.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dan hakim Lasito sebagai tersangka kasus suap. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan sejak November 2017, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada hakim tunggal praperadilan di PN Semarang itu.

"Terkait dengan putusan atas praperadiIan kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik dengan tersangka Bupati Jepara," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di Gedung KPK RI, Jakarta, Kamis.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/12/06/pjbknl409-ditetapkan-tersangka-oleh-kpk-hakim-ini-tetap-pimpin-sidang




Original Post

80% Kasus Korupsi Libatkan Korporasi

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 16
2018-12-7


80% Kasus Korupsi Libatkan Korporasi

JAKARTA, (PR).-

Komisi Pemberantasan Korupsi meluncurkan buku Panduan Pencegahan Korupsi Untuk Dunia Usaha guna menekan semakin tingginya keterlibatan korporasi dalam kasus korupsi. Hampir 80% kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan perusahaan dan sekitar 200 orang pihak swasta mulai dari pimpinan hingga level bawah dijerat KPK sejak 2004.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, penegak hukum bisa menjerat korporasi sebagai tersangka. Meskipun dalam UU Tipikor hal itu juga sudah diatur.

Namun, menurut dia, tak adil rasanya jika KPK terus melakukan penindakan tanpa mengeluarkan panduan pencegahan. Hal itu pun diamini oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Pusat.

Panduan tersebut berisi langkah-langkah pencegahan korupsi yang dirancang sederhana dan praktis sehingga dapat menjadi acuan dan pedoman minimum bagi korporasi yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan korporasi. Mengingat tingginya keterlibatan pelaku usaha dalam kasus korupsi dan banyak korporasi yang dijadikan alat menyembunyikan hasil korupsi. "Contoh Nazarudin, dia membuat 38 korporasi untuk menyembunyikan hasil korupsinya. Itu baru yang KPK tahu, pasti banyak yang tidak kami ketahui. Pun kasusnya Akil Mochtar, dia sembumikan hasil suapnya dalam bentuk perusahaan. Perusahaannya agak aneh-aneh, karena yang jadi direkturnya itu salah satunya

adalah sopirnya," tutur dia, di Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Hingga kini, KPK telah menetapkan sekitar 5 korporasi sebagai tersangka korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Sehingga rasanya tidak adil, KPK sudah mulai menindak sedangkan tidak ada panduan untuk korporasi agar tidak terjerembab dalam hal-hal yang dilarang. Atas kesadaran itulah, kami meluncurkan panduan pencegahan korupsi untuk dunia usaha," katanya.

Dengan catatan, panduan ini tidak cukup hanya diambil alih sebagai bagian dari program pencegahan yang ada di perusahaan, tetapi harus dilaksanakan. Tidak serta merta sudah ada panduan maka perusahaan terbebas dari tanggung jawab pidana korporasi.

Ketua Komite Khusus Pengusaha Berintegritas Kadin Pusat Rahmat Junaedi berharap adanya panduan ini dapat mencegah perusahaan terlibat dalam korupsi. Menurut dia, dalam menyusun panduan tersebut, KPK bersama Kadin melakukan diskusi cukup panjang hingga 6 bulan lamanya.

"Kami diberikan kesempatan sumbang saran, sumbang protes juga. Karena memang cukup panas diskusinya mencoba mencari yang implementable. Teori bisa banyak, tapi apa bisa diimplementasikan di dunia bisnis Indonesia secara langsung, itu sang kami cari," katanya.

Secara prinsip, lanjut dia, dunia usaha mendukung diluncurkannya pedoman tersebut. Sebab pihaknya pun tak mau dibebani dengan biaya-biaya yang menurutnya bukan hanya berpotensi kepada pelanggaran hukum, tapi juga membuat yang tidak efisien.

(Ira Vera Tika)







Original Post

Bisnis Bulog Karawang Bakal Dominan Nonberas

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 17
2018-12-7


Bisnis Bulog Karawang Bakal Dominan Nonberas

KARAWANG, (PR).-

Sebanyak 75% aktivitas Perum Bulog Subdivisi Regional Karawang-Bekasi pada 2019 mendatang dipastikan akan lebih banyak mengurusi kegiatan komersial. Perum Bulog bakal sibuk mengurus penyaluran nonberas seperti kedelai, terigu, minyak goreng, gula, dan daging beku.

"Penyaluran rastra (beras bagi keluarga prasejahtera) di Kabupaten Karawang sudah tidak lagi. Kami akan lebih fokus melaksanakan kegiatan komersial," ujar Kepala Bulog Subdi\Te Karawang-Bekasi Su-lais seusai menandatangani naskah kerja sama dengan pihak Kejaksaan Negeri Karawang, Selasa (4/12/2018).

Menurut dia, Perum Bulog Subdivre Karawang-Bekasi banyak memiliki gudang yang tersebar di wilayah Bekasi dan Karawang. Gudang tersebut akan dimanfaatkan untuk menampung sejumlah komoditas, terutama balian pangan pokok yang dibutuhkan masyarakat.

"Gudang Bulog di wilayah Karawang saja kapasitasnya 105.000 ton tetapi baru dimanfaatkan untuk menampung

75.000 ton bahan pangan. Artinya masih banyak ruang kosong yang bisa dimanfaatkan," kata Sulais.

Dijelaskan, pada 2019 nanti produk pangan seperti beras, minyak, minyak goreng, gula,

dan daging beku akan dipasok ke RPK (Rumah Pangan Kita) dan toko yang sudah menjalin kerja sama dengan Bulog.

"Tahun depan kami bakal lebih banyak menjalin kerja sama dengan pihak swasta,"

kata Sulais.

Oleh karena itu, lanjutnya. Perum Bulog Subdivre Karawang-Bekasi membutuhkan pendamping dan konsultan hukum yang andal agar tidak tersandung hukum di ke-

mudian hari. "Kami meminta bantuan pihak Kejari untuk mendampingi kami sehinga naskah kerja sama ini ditandatangani," ujar Sulais.

Cegah korupsi

Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Karawang Rohayatie mengatakan, penandatanganan kerja sama itu sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi pada suatu instansi. "Kejari bisa memberikan pendapat hukum atas permintaan instansi tersebut," katanya.

Rohayatie mengungkapkan, sebelumnya sudah ada 18 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau instansi yang meminta pendampingan dari Kejari. "Ini langkah pencegahan, bukan berarti Kejari menjadi bumper mereka," tutur Rohayatie.

Dia juga menjelaskan, hasil kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Kejari Karawang mampu menagihkan uang tunggakan dua instansi tersebut sekira Rp 4 miliar. "Itu salah satu keuntungan dari kerja sama yang kami jalin," ujar Rohayatie.

(Dodo Rihanto)







Original Post

Semoga Kasus Zumi Zola Jadi Pembelajaran bagi Kader PAN

Media Online JPNN.COM
2018-12-07


jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengharapkan kasus yang menjerat Gubernur Nonaktif Jambi Zumi Zola menjadi pelajaran bagi kader-kadernya. Zumi adalah kader PAN yang dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena terbukti korupsi lantaran menerima gratifikasi hingga lebih dari Rp 40 miliar.

"Tentu kami prihatin dan berharap bahwa kejadian ini dijadikan pembelajaran bagi kader PAN lainnya," ujar Eddy saat dihubungi, Kamis (6/12). Baca juga: Zumi Zola Terbukti Koruptor, Ganjarannya 6 Tahun Penjara

Terkait vonis hukuman untuk Zumi berupa pidana enam tahun penjara, Eddy mengharapkan kader PAN yang pernah menjadi bintang sinetron itu tabah. "Saya juga berharap bahwa saudara saya Zumi Zola menjalani putusan ini dengan sabar dan ikhlas," kata Eddy.

Sebelumnya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada Zumi Zola. Pada persidangan Kamis (6/12), majelis hakim menyatakan Zumi telah terbukti bersalah menerima gratifikasi dan menyuap 53 legislator di DPRD Jambi.

Majelis hakim juga mencabut hak politik Zumi untuk dipilih. Hukuman tambahan itu berlaku setelah Zumi menjalani pidana pokok.

Majelis hakim menyatakan Zumi menerima gratifikasi sebesar lebih dari Rp 40 miliar. Zumi juga disebutkan menerima USD 177.000 dan SGD 100.000, serta 1 unit Toyota Alphard dari kontraktor.

Selain itu, Zumi melalui orang kepercayannya, Asrul Pandapotan Sihotang menerima uang sebesar Rp 2,7 miliar, USD 147.300 dan 1 unit Toyota Alphard. Zumi juga menerima uang Rp 3 miliar, USD 30.000 serta SGD 100.000 dari Arfan selaku kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemprov Jambi.

Majelis menyatakan, Zumi menggunakan hasil gratifikasi itu untuk membiayai keperluan pribadi dan keluarganya. Selain menerima gratifikasi, Zumi juga terbukti menyuap 53 legislator DPD Jambi. Nilai suapnya Rp 16,34 miliar.(gwn/JPC)

https://www.jpnn.com/news/semoga-kasus-zumi-zola-jadi-pembelajaran-bagi-kader-pan




Original Post

Zumi Zola Bikin Catatan Uang Brankas Yang Disita

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-12-7


Zumi Zola Bikin Catatan Uang Brankas Yang Disita

Sidang Putusan Perkara Suap Gratifikasi

Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang pembacaan putusan perkara Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola. Zumi menyimak pertimbangan hakim sambil membuat catatan.

ZUMI, yang duduk di kursi terdakwa, membawa buku kecil dan pulpen. Saat hakim membacakan uang tabungan yang terdapat nota pembelaan, Zumi mencatatnya di dalam buku itu.

"Terdakwa memohon uang yang berada di brankas untuk dikembalikan karena uang tersebut tidak terkait perkara ini. Uang tersebut berasal saat kuliah dan masih bekerja sebagai artis," ujar Ketua Majelis hakim Yanto.

Menurut hakim, Zumi dan penasihat hukum tidak mengajukan barang bukti mengenai keabsahan asal-usul uang di brankas. Kuasa hukum juga sudah mengajukan duplik secara lisan dan jaksa sudah menyatakan duplik secara lisan.

"Mendengarkan nota pembelaan, menimbang kuasa hukum dan terdakwa tidak mengajukan barang bukti, jaksa sudah mengajukan dan penasihat hukum mengajukan duplik secara lisan pada pokok pembelaan," kata hakim Yanto.

Majelis hakim akhirnya menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500

juta subsider tiga bulan kurungan kepada Zumi.

Hakim meyakini Zumi terbukti bersalah menyuap anggota DPRD Jambi, sebesar Rp 16,34 miliar. Uang itu untuk memuluskan ketok palu APBD Tahun 2017 dan 2018.

Zumi juga terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp44 miliar dan 1 unit mobil Alphard. Gratifikasi tersebut berasal dari Afif Firmansyah Rp 34,6 miliar, Asrul Pandapotan Rp 2,7 miliar, dan Arfan Rp 3 miliar, 30 ribu dolar AS serta 100 ribu dolar Singapura.

Menurut hakim, gratifikasi itu digunakan Zumi untuk melunasi utang-utangnya saat kampanye sebagai calon Gubernur Jambi. Zumi juga dinilai telah mengalirkan uang tersebut untuk keperluan adiknya, Zumi La/a yang akan maju sebagai calon Wali Kota Jambi.

Terkait dakwaan gratifikasi, Zumi dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 B UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sedangkan untuk perkara suap, Zumi dinilai melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," hakim Yanto membacakan amar putusan.

Adapun, hal yang member-

atkan putusan terhadap Zumi Zola adalah perbuatannya bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi . Sedangkan yang meringankan, Zumi Zola mengakui dan menyesali perbuatannya.

Selain itu, Zumi juga dinilai sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, dan telah mengembalikan uang ke KPK sebesar Rp 300 juta.

Putusan hakim lebih rendah dari tuntutan yang dilayangkan Jaksa KPK. Sebelumnya, jaksa menuntut Zumi Zola dengan pidana 8 tahun penjara. Politikus PAN tersebut juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Setelah berkonsultasi dengan kuasa hukumnya, Zumi Zola menerima putusan tersebut. "Terima kasih Yang Mulia, saya menerima putusan."

byu







Original Post

Wall Street Jatuh Dibayangi Penangkapan Petinggi Huawei

Media Online LIPUTAN 6
2018-12-07


Liputan6.com, New York - Bursa Amerika Serikat (AS) atau Wall Street ditutup melemah seiring berita penangkapan seorang eksekutif perusahaan teknologi tinggi dari Cina yang dikhawatirkan menimbulkan ketegangan baru antara Amerika Serikat (AS) dan Chinaterkait perdagangan.

Melansir laman Reuters,Dow Jones Industrial Average .DJI turun 78,05 poin, atau 0,31 persen, menjadi 24.949,02. Sementara indeks S P 500 .SPX kehilangan 4,1 poin, atau 0,15 persen, menjadi 2,695.96 dan Nasdaq Composite .IXIC menambahkan 29,83 poin, atau 0,42 persen, menjadi 7.188,26.

Bursa AS sempat libur pada pertengahan pekan terkait hari berkabung bagi mantan Presiden George H.W. Bush, yang meninggal pada hari Jumat.

Pasar kali ini dibayangi terkait penangkapan Chief Financial Officer (CFO) dari perusahaan pembuat peralatan telekomunikasi Huawei Technologies HWT.UL yang ditangkap di Kanada dan menghadapi ekstradisi ke AS.

Penangkapan membuat antusiasme investor memudar yang sempat optimis menyusul gencatan senjata yang dicapai selama akhir pekan antara AS dan China. Gencatan senjata mendorong beberapa harapan terkait perdagangan kedua negara, yang telah mengaburkan prospek pasar saham tahun ini.

"Jelas, penangkapan CFO Huawei adalah katalis individu yang menyebabkan gerakan saham hari ini lebih rendah," kata Mark Hackett, Kepala Penelitian Investasi di Nationwide.

Seiring penurunan pasar kali ini, indeks S P 500 tergelincir kembali ke wilayah negatif pada 2018. Saham jatuhmendekati level pada bulan Oktober dan November.

Penurunan harga minyak juga memukul sektor energi yang merupakan grup pada indeks S P 500 dan menjadi kinerja terburuk.

Pasar anjlok saat Trump menyatakan Saya adalah orang tarif. Ini membuat saham sektor energi langsung merosot 3,3 persen.

Adapun harga minyak jatuh setelah OPEC dan negara-negara pengekspor sekutu mengakhiri pertemuan tanpa mengumumkan keputusan untuk memangkas produksi minyak mentah.

Kerugian indeks S P 500 berkurang seiring keuntungan yang diraih Amazon (AMZN.O), Netflix (NFLX.O) dan beberapa saham teknologi dan internet lainnya yang sempat terpukul sangat keras selama kemunduran pasar dalam beberapa bulan terakhir.

Tercatat, indeks S 500 membukukan posisi 4 tertinggi baru dalam 52-minggu dan 70 terendah baru Nasdaq Composite mencatat 8 tertinggi baru dan 351 terendah baru.

Peringati Hari Berkabung Nasional untuk George HW Bush, Wall Street Tutup Ilustrasi Foto Perdagangan Saham dan Bursa (iStockphoto)Bursa saham Amerika Serikat (AS) atau wall street tutup peringati hari berkabung nasional untuk Presiden AS ke-41 George H.W. Bush pada Rabu waktu setempat.

George H.W Bush tutup usia pada Jumat pekan lalu. Pemakaman kenegaraannya dilakukan pada Rabu 5 Desember 2018. The New York Stock Exchange dan Nasdaq tutup untuk menghormati mendiang Presiden George H.W. Bush yang meninggal pada usia 94 tahun.

"Kami ingat Presiden Bush sebagai seorang veteran yang berjuang melawan totalitarinisme, negarawan yang mengadvokasi kebebasan, dan pemimpin yang melayani negaranya, dan seorang yang berbakti kepada keluarga," ujar Presiden NYSE Group Stacey Cunningham, seperti dikutip dari lamanUSA Today, Kamis (6/12/2018).

Selain itu, pasar obligasi AS juga tutup untuk perdagangan Rabu waktu setempat. Hal itu berdasarkan rekomendasi dari Asosiasi Industri Sekuritas dan Pasar Keuangan atau lebih dikenal SIFMA.

Merupakan tradisi bursa saham AS tutup selama pemakaman kepala negara. Penutupan wall street terakhir pada 2 Januari 2007 untuk pemakaman mantan Presiden AS Gerald Ford. Selain itu, pada Juni 2004 untuk Ronald Reagan dan April 1994 untuk Richard Nixon.

Selain wall street, semua kantor federal juga tutup. Namun, beberapa karyawan dalam peran tertentu harus melapor bekerja pada hari itu. Demikian juga Mahkamah Agung dan DPR. Demikian kutip laman foxbusiness.com.

Layanan pos AS juga akan tutup dan menangguhkan pengiriman surat biasa. Namun, beberapa pengiriman paket akan berlanjut. Beberapa bank dan pengadilan lokal di seluruh negeri juga tutup. Sedangkan sistem pembayaran the Federal Reserve akan berfungsi seperti biasa.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3801215/wall-street-jatuh-dibayangi-penangkapan-petinggi-huawei




Original Post

Suap Hakim PN Semarang Memperburuk Marwah Peradilan

Media Online Metro TV News
2018-12-07


Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan praktik suap yang melibatkan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang Lasito dan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi. Keterlibatan penegak hukum dalam kasus rasuah semakin meruntuhkan marwah peradilan di tanah air.

"Ini kami pandang dapat semakin meruntuhkan wibawa institusi peradilan di Indonesia," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 6 Desember 2018.



Penetapan status tersangka Lasito menambah daftar hakim korup di Indonesia. Tercatat, total hakim yang terjerumus tindak pidana korupsi di KPK sebanyak 21 orang.

"KPK sangat menyesalkan terjadinya kembali penerimaan suap oleh penegak hukum," kata Basaria.

Basaria menilai keterlibatan hakim dan kepala daerah dalam kasus suap ini jelas bakal memperburuk citra peradilan di Indonesia, termasuk hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepala daerah. Mahkamah Agung (MA) diharapkan tidak berhenti melakukan upaya pencegahan di lingkungan peradilan.

Lembaga Antirasuah sendiri telah mempersiapkan sejumlah rekomendasi untuk MA terkait manajemen penanganan perkara. Rekomendasi itu lahir dari proses kajian dan koordinasi dengan pihak Badan Pengawas MA sebelumnya.

"Di antaranya pola penunjukan majelis hakim, komunikasi dengan pihak eksternal, sistem informasi pengadilan, pola pengawasan di pengadilan, beban kerja panitera dan hakim," pungkas Basaria.

Baca:Kode Suap Bupati Jepara dariDisertasiHinggaHalaman

KPK sebelumnya menetapkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Lasito sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan putusan praperadilan kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik.

Dalam kasus ini, Marzuqi diduga telah menyuap Lasito sebanyak Rp700 juta. Tujuannya, agar status tersangka Marzuqi dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik untuk DPC PPP Kabupaten Jepara tahun 2011-2014, dibatalkan Lasito melalui gugatan praperadilan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Pengadilan Negeri Semarang tahun 2017.

Atas perbuatannya, Marzuqi selaku pemberi suap dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, Lasito selaku penerima suap dijerat Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (DMR)

http://news.metrotvnews.com/hukum/dN6n2LRN-suap-hakim-pn-semarang-memperburuk-marwah-peradilan




Original Post

KPK Menghormati Vonis Zumi Zola

Media Online Metro TV News
2018-12-07


Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, yang menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola. Vonis Zumi Zola lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut KPK.

"Iya lebih ringan dari tuntutan kewenangan, itu tentu kewenangan hakim," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 6 Desember 2018.



Febri mengatakan untuk saat ini, jaksa penuntut belum menentukan upaya banding atas putusan tersebut. Mengingat, jaksa KPK menuntut Zumi Zola dengan hukuman 8 tahun penjara.

"Ada waktu sebelum menentukan apakah menerima atau melakukan upaya hukum," ujarnya.

Terlepas dari upaya banding, kata Febri, KPK juga mengapresiasi putusan majelis hakim yang mencabut hak politik Zumi Zola. Hukuman pencabutan hak politik dinilai penting dilakukan untuk membuat jera para politikus lain agar tidak terlibat praktik rasuah.

"KPK berharap ini bisa menjadi standar di seluruh kasus korupsi yang melibatkan aktor politik," pungkasnya.

Baca:Zumi Zola Divonis Enam Tahun Penjara

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman enam tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsidair tiga bulan kurungan terhadap Gubernur nonaktif Zumi Zola. Hakim meyakini bahwa Zumi Zola terbukti bersalah menyuap anggota DPRD Jambi sebesar Rp16,34 miliar, termasuk menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha di Jambi.

Selain pidana pokok, hakim juga mengganjar pidana tambahan terhadap Zumi Zola. Hakim mencabut hak politikus PAN tersebut selama lima tahun ke depan setelah menjalani pidana pokok.

(DMR)

http://news.metrotvnews.com/hukum/nN9MwzAN-kpk-menghormati-vonis-zumi-zola




Original Post

Kami Push Proyek Prioritas, Nggak Ada Yang Slow Down

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 14
2018-12-7


Kami Push Proyek Prioritas, Nggak Ada Yang Slow Down

BUDI KARYA SUMADI, Menteri Perhubungan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan semua pengerjaan proyek infrastruktur di sektor perhubungan berjalan on the track. Termasuk proyek Light Rail Transit (LRT) Jabotabek yang terkendala dampak kemacetan pada ruas Tol Jakarta-Cikampek.

KEMENHUB bisa dikatakan saat ini kementerian yang paling repot. Kementerian yang dipimpin Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi ini, sedang menghadapi deadline perbaikan regulasi taksi online yang isinya dibatalkan Mahkamah Agung (MA), awal September lalu. Pada waktu bersamaan, mereka harus mengawal investigasi kecelakaan pesawat Lion Air JT 610. Selain itu, mempersiapkan layanan Angkutan libur Perayaan Natal dan Tahun Baru, yang sudah di depan mata.

BKS, sapaan akrab Budi Karya Sumadi, memastikan pihaknya terus bekerja keras menangani berbagai hal yang menjadi pekerjaan rumah kementeriannya. Progresnya, menurut mantan Dirut PT Angkasa Pura II itu, cukup baik.

BKS memaparkan capaian teranyar progress tersebut kepada tim Rakyat Merdeka Kiki Iswara Darmayana, Ratna Susilowati, Supratman, Kartika Sari, Pandu Ki nian Jati, dan Wahyu Nugroho di kantornya, Jakarta.Rabu (6/12). Berikut ini kutipan selengkapnya.

Masa bakti pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla akan segera berakhir. Bagaimana progres pengerjaan proyek infrastuktur di sektor perhubungan?

Waktu tidak menyurutkan kami untuk mengerjakan yang sudah direncanakan. Bahkan, kami kini sedang konsen-

trasikan untuk segera menyelesaikan proyek-proyek yang ditekankan Presiden Jokowi. Kami push agar cepat selesai. Bukan karena masa bakti mau berakhir, kita kemudian slow down. Nggak ada yang slow down. Bandara Ahmad Yani di Semarang sudah selesai. Bandara Kulonprogro di Jawa Tengah, kita jalan cepat. Bandara Buntu Kunil di Toraja, kita jalan terus, dan Pelabuhan Patimban juga jalan.

Soal perencanaan, ke depan, kami akan lebih selektif di dalam melakukan pembangunan. Misalnya, kita mau bangun Bandara di Sukabumi karena daerah itu memang membu-

tuhkan. Kami nggak mau seperti dulu, banyak spending tetapi tidak efektif. Jangan bangun pelabuhan tetapi tidak terpakai. .

Hambatan apa saja yang dihadapi?

Ada. Misalnya Bandara Kertajati. Occupation (penggunanya) masih rendah. Tapi tidak lama lagi, Lion Air, Garuda, Citilink, akan masuk ke sana. Saya mau campaign di sana agar rame. Ya memang kebiasaan orang (bertransportasi) nggak gampang diubah. Misalnya warga Cirebon mau keluar kota, masih melalui Jakarta. Minggu depan saya

akan panggil semua maskapai, agen-agen mitra usaha agar konsentrasi ke

Kertajati. Orang Bandung kalau mau umroh mesti lewat Kertajati. Dengan begitu, kepadatan di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) bisa berkurang.

Kapan jamaah umroh bisa lewat Bandara Kertajati?

Pengalihan membutuhkan waktu, setidaknya dua bulan. Lagian ngapain orang Jawa Barat mau umroh jauh-jauh lewat Jakarta. Subang, Indaramayu, Tegal, daerah itu kan semua lebih dekat ke Kertajati. Saya mau pindahin semua ke situ.

Banyak yang mengeluhkan akses ke Kertjati masih sulit...

Kami akan siapakan kendaraan khusus. Akhir tahun ini jalan tol ke sana sudah selesai. Ya kalau proyek kereta api kan butuh waktu.

Oh ya, apa kabar proyek kereta semi cepat Jakarta Surabaya?

Bolanya sekarang ada di JICA (Japan International Cooperation Agency).

Saya minta (rancangan kontrak) agar bisa segera selesai. Saya sudah menekankan ke mereka empat kriteria sesuai arahan Presiden. Yakni, proyek harus efisien, penggunaan komponen lokal dinaikin, kontraktor lokal dilibatkan lebih banyak, dan harus menggunakan teknologi listrik. Dengan kriteria itu, INKA (perusahaan

BUMN pembuat kereta api) bisa berkembang.

Bagaimana respons JICA?

Iya mereka mau. Tapi saya ngerti itu kan tidak mudah. Tapi paling nggak mereka ikut mikirin. Jangan kita dianggap nggak tahu.

Untuk proyek kereta ringan (LRT) Jabodetabek terkendala masalah kemacetan di ruas Tol Jakarta Cikampek. Bagaimana nasibnya?

Tetap on time kok. Kami lihat perkembangan sesuai rencana mulai dari konstruksi hingga pembualan keretanya di INKA. Keretanya sudah ada beberapa yang jadi. Proyek ini akan selesai pada akliir tahun 2019.

Di Papua terjadi penembakan terhadap para pekerja yang mengerjakan proyek jalan Trans Papua. Bagaimana Anda menyikapinya?

Saya prihatin dan turut berduka cita. Kejadian itu tidak terduga. Pasti ada dampaknya. Saya sudah minta agar kehati-hatian ditingkatkan. Karena, semua proyek bandara yang berada di ketinggian bukit bisa menjadi lebih rawan.

Selain soal infrastruktur, masyarakat penasaran dengan sikap Kemenhub terhadap hasil investigasi KNKT mengenai kecelakaan Lion Air?

Kami ini kan mesti bersikap di tengah. Kita nggak boleh prejudice tehadap salah satu pihak. Kalau hanya mau menjustifikasi atau memutuskan mencari-cari kesalahan, itu gampang sekali. Tapi nggak boleh begitu. Saya paham pasti akan ada pertanyaan dari wartawan, kapan bapak akan kenakan sanksi?

Begini ya, kita harus pikirkan dampak. Industri penerbangan itu menampung banyak lapangan kerja. Dan, tanpa saya harus umumkan ke publik, saya melakukan special audit ke Lion. Kami cek kondisi pesawatnya, bagaimana operasionalnya. Dari kejadian ini, saya bisa

masuk ke dalam. Saya sudah lihat, tetapi tidak bisa saya sampaikan. Yang jelas, perhatian dan komitmen terhadap faktor safety mereka meningkat. Terhadap Boieng juga begitu. Saya tidak bisa sampaikan hal-hal yang masih prematur.

Merpati Airlines berencana mau terbang lagi. Apa ada perkembangan baru?

Belum ada perkembangan terbaru. Saya sebagai regulator welcome aja jika ada airlines baru mau terbang, apalagi Merpati. Saya pribadi melihat Merpati untuk bisa terbang butuh membangun effort dua kali lipat. Karena mereka kan harus menyelesaikan utang. Kami regulator tidak akan mempersulit. Tetapi syarat mutlak harus dipenuhi. Kami akan cek bagaimana kesiapan pesawat, pegawainya, dan syarat lain- lainnya.

Apakah calon investor sudah audiensi dengan Kemenhub?

Telepon kami aja belum. Belum ada sama sekali.

Terakhir soal Permenhub taksi online. Bagaimana progresnya?

Sudah selesai. Saya sudah melakukan sosialisasi. Saya bahkan nyanyi bareng driver (taksi berbasis aplikasi online). Padahal, waktu itu saya lagi sakit. Saya udah lapor ke Presiden. Sebenarnya masalah ini kan hanya dua, tarif dan suspend (terhadap driver).

Saya sudah meminta operator jangan memberikan banyak diskon . Karena pendapatan driver bisa berkurang.

Masalah ini juga terkait kompetisi. Operator berkompetisi jangan saling bunuh. Jangan karena bersaing terus perang diskon. Dan, akhirnya merembet ke pelayanan. Misalnya,, memberikan diskon 20 persen. Pendapatan (driver) turun 20 persen. Sementara jam kerja jadi bertambah. Driver tentu emosional sehingga service bisa jadi nggak bagus. Mobil nggak dicuci dan bau.**

REDAKSI







Original Post

Teka-teki Diduga Artis Temani Suami Airin di Hotel

Media Online detikcom
2018-12-07


Jakarta - Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan diduga mampir ke hotel bersama teman wanitanya di sela menjalani masa hukumannya di Lapas Sukamiskin. Teman wanita dari suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu diduga seorang artis.

Hal itu berawal dari surat dakwaan mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung pada Rabu, 5 Desember kemarin. Wawan disebut menjadi salah satu terpidana yang menyuap Wahid untuk dapat keluar dari lapas.

Jaksa menyebut Wawan beralasan sakit agar dapat dirawat di luar lapas. Namun kenyataannya Wawan bersama teman wanitanya itu menginap di Hotel Grand Mercure Bandung.

"Teman wanitanya diduga artis," kata jaksa KPK M Takdir kepada detikcom, Kamis (6/12/2018).

Namun Takdir menutup rapat identitas wanita itu. Sedangkan, berdasarkan sumber detikcom, sosok artis tersebut tergolong masih cukup muda.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyebut fokus KPK tetap pada pokok perkara. Sedangkan untuk kaitan Wawan itu memang merupakan pembuktian dari apa yang didakwakan KPK.

"Saya kira posisi KPK sederhana, kami hanya akan fokus pada pokok perkaranya. Nah pokok perkaranya apa? Ada pihak-pihak tertentu yang diduga memberikan hadiah atau janji atau memberikan suap pada Kalapas Sukamiskin untuk mendapatkan fasilitas," ucap Febri.

Dalam penyidikan itu, Febri menyebut KPK perlu membuktikan alasan berobat Wawan sehingga mendapat fasilitas dari Wahid yang sudah disuapnya lebih dulu. KPK pun disebut Febri sudah memiliki bukti terkait hal itu.

"Salah satunya adalah fasilitas yang misalnya fasilitas berobat di luar lapas. Nah itu tentu perlu kami telusuri, apakah benar berobat atau tidak atau justru ke tempat lain," ucap Febri.

"Bukti yang kuat misalnya bukti elektronik terkait keberadaan dugaan keberadaan Wawan di sana bersama siapa saja itu sudah kami miliki, dan tentu bukti-bukti tersebut nanti akan dibuka di proses persidangan," imbuh Febri.

Namun hal itu dibantah Wawan melalui pengacaranya, Tubagus Sukatma. Dia menyebut Wawan tidak pernah berurusan dengan Wahid. (dhn/nvl)

https://news.detik.com/berita/d-4333233/teka-teki-diduga-artis-temani-suami-airin-di-hotel




Original Post

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2018-12-7


PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Nomor 147/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Jkt Pst

PT. IDOLA SAKTI JAYA

IKLAN







Original Post

SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 10
2018-12-7


SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Nomor 470/Pdt.G/ 2018/ PN Jkt Brt

HENDRA

IKLAN







Original Post

Fakta Lengkap Wawan Ngamar dengan Artis Wanita di Hotel

Media Online Merdeka.com
2018-12-07


Terpidana kasuskorupsi, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan beberapa kali mengajukan izin berobat keluar dari Lapas Sukamiskin, Bandung. Namun izin itu kerap disalahgunakan suami Airin Rachmi Diany. Dia malah bertemu keluarga hingga menginap di hotel bersama wanita.

Hal itu terungkap dalam sidang perdana eks Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen yang digelar di ruang tipikor Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung pada Rabu (5/12). Wawan menjadi warga binaan (narapidana) sejak tahun 2015.

Jaksa dari KPK, Trimulyono Hendradi dalam berkas dakwaannya menyatakan bahwa pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Juli 2018, Wahid Husen memberikan kemudahan dalam izin keluar dari Lapas untuk Wawan selama beberapa kali.

Di antaranya, pada tanggal 5 Juli 2018 dalam bentuk Izin Luar Biasa (ILB) dengan alasan mengunjungi ibunya yang sedang sakit di Serang, Banten. Setelah diberikan izin, Wawan malah pergi menginap di Hotel Hilton Bandung selama dua hari.

Lalu, Wahid Husen memberikan izin Wawan keluar Lapas dalam bentuk izin berobat ke Rumah Sakit Rosela, Karawang pada tanggal 16 Juli 2018. Lagi-lagi izin itu disalahgunakan Wawan yang malah menginap di luar Lapas.

Untuk diketahui, Wawan divonis 5 tahun karena terbukti menyuap mantan Ketua MK, Akil Mochtar, dalam sengketa pilkada Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten.

http://www.merdeka.com/peristiwa/fakta-lengkap-wawan-ngamar-dengan-artis-wanita-di-hotel.html




Original Post

KPK Baru Sebatas Mengeluh Soal Dugaan Korupsi Di Sektor Pertambangan

Media Online Rakyat Merdeka Online
2018-12-07


RMOL . Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dua kali mengeluhkan hal serupa. Hingga peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2018, KPK belum bisa menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan ilegal dan perkebunan ilegal. Padahal datanya sudah dipegang sejak lama.

Kedigdayaan KPK tampaknya hilang, manakala menghadapi dunia pertambangan ilegal dan perkebunan ilegal. Sangat berbeda ketika KPK menghadapi tikus-tikus penggerogot uang negara melalui proyek-proyek di APBD atau APBN.

Melalui investigasi, termasuk "curi dengar", KPK sukses menuntaskan dengan cara operasi tangkap tangan (OTT). Senjata yang ampuh untuk menangkap pejabat negara dan pengusaha. Mengapa hal demikian tak terjadi di sektor pertambangan ilegal dan perkebunan ilegal? Padahal dugaan jumlah kerugian negara bisa berlipat kali, bila dibandingkan dengan jumlah kerugian negara hasil OTT bupati atau gubernur.

Bukan sulap, bukan sihir. Aneh bin ajaib. Setidaknya tercatat, sudah dua kali KPK mengungkapkan hal serupa. Belum ada kemajuan apa-apa. Jadi hanya semacam keluhan. Belum mampu "menaklukan" kejahatan yang menggerus isi perut bumi. Padahal lokasi tambang dan perkebunannya tak akan berpindah. Seperti diakui sendiri oleh komisi anti rasuah, sudah teridentifikasi, baik dari sisi jumlah ataupun jenis pelanggaran.

Pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2018, KPK menduga ada 5.000 dari 10.000 izin tambang yang tidak clean and clear . Bahkan juga ada perkebunan ilegal. Dan dibiarkan terus beroperasi. Padahal perizinannya bermasalah.

"Banyak sekali pelindung-pelindung usaha-usaha tambang ilegal dan kebun ilegal. Kebanyakan para petinggi-petinggi yang bersenjata. Bahkan ada perusahaan tambang beroperasi tanpa memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)," kata Laode M Syarief, Wakil Ketua KPK di sela-sela peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Data yang diungkapkan Laode sedemikian rinci. Mengapa KPK tidak bertindak? Hal yang demikian ini, bisa saja berdampak di publik dan diartikan seakan KPK melakukan pembiaran terhadap sebuah tindak kejahatan? Data ada, pelanggaran ada, locusnya sudah diketahui. Bahkan backing nya pun sudah diketahui. Ada apa?

Tanda tanya semacam itu, sungguh wajar muncul di benak masyarakat. KPK sakti di bidang tertentu, tapi layu di sektor pertambangan dan perkebunan. Padahal sudah dikatakan ilegal.

Sebelumnya, pada Senin (31/7/2017), Ketua Tim Pencegahan Korupsi Sumber Daya Alam KPK Dian Patria mengungkapkan hal serupa. Pada tahun 2015, Bea Cukai mencatat ekspor batubara sebanyak 390 juta ton. Sementara Kementerian Perdagangan memncatat sebanyak 349 juta ton.

KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dari kegiatan ekspor batubara yang terjadi tahun 2015. Ada selisih volume ekspor batubara antara Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai. Ketidakcocokan volume ekspor bisa menimbulkan kerugian negara.

Dari selisih catatan jumlah batubara, antara Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan di tahun 2015, potensi kerugian negara bisa mencapai US$ 677 juta atau sekitar Rp 9,02 triliun.

"Bisa jadi di balik anomali ini, ada tindak pidana korupsi. Cuma tantangannya, itu suapnya dan izin sudah lama. Cari buktinya sudah tidak mudah," kilah Dian.

Hal semacam ini, menurut Dian bukan hanya sekali terjadi. Pada 2010 juga terjadi perbedaan data volume ekspor batubara antara Kementerian ESDM dan data World Coal Institute (WCI).

Data WCI menyebutkan ekspor batubara Indonesia tahun 2010 sebesar 298 juta ton. Sedangkan Kementerian ESDM mengklaim data ekspor pada tahun tersebut hanya sebesar 166 juta ton. Artinya ada selisih sebesar 132 juta ton.

Ketika itu KPK menyatakan tidak berhenti untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan. Bahkan KPK juga menelusuri data tahun 2016 dan 2017.

Begitu sulitkah bagi KPK untuk mengungkap praktik tindak pidana korupsi semacam ini? Setelah memakan waktu investigasi yang cukup lama, kini KPK mengeluhkan hal yang serupa. Dibidang yang sama dengan alasan yang sedikit berbeda.

"Ada jumlah produksi tambang yang ada di Bea Cukai, yang dikirim melalui pelabuhan tempat negara diekspor, berbeda jumlahnya. Jadi dari segi pendapatan negara, kita sangat-sangat rugi," ujar Laode pada acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2018. Ngapain aja? Tentu publik harus berbaik sangka. [dem]

https://hukum.rmol.co/read/2018/12/07/369698/KPK-Baru-Sebatas-Mengeluh-Soal-Dugaan-Korupsi-Di-Sektor-Pertambangan-




Original Post

Lasito, Hakim ke-25 yang Jadi Tersangka di KPK

Media Online detikcom
2018-12-07


Jakarta - Penersangkaan hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Lasito menambah daftar kelam para \'wakil Tuhan\' di Tanah Air. Lasito menjadi hakim ke-25 yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"LAS (Lasito) selaku hakim pada Pengadilan Negeri Semarang diduga menerima hadiah atau janji dari AM (Ahmad Marzuqi)," ucap Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (6/12/2018).

Pemberian suap itu terkait dengan gugatan praperadilan yang diadili Lasito. Praperadilan itu diajukan Bupati Jepara, Ahmad Marzuki atas status tersangkanya di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

"Diduga AM selaku Bupati Jepara memberikan total dana Rp 700 juta," sebut Basaria.

Tak lama sebelum Lasito, KPK menetapkan dua hakim PN Jakarta Selatan sebagai tersangka. Kedua hakim dimaksud yakni Iswahyu Widodo dan Irwan.

Diduga, Iswahyu Widodo dan Irwan sudah menerima Rp 150 juta untuk putusan sela gugatan pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM oleh PT AMPR di PN Jaksel pada Agustus 2018.

"Diduga sebelumnya majelis hakim telah menerima uang Rp 150 juta dari AF melalui MR untuk mempengaruhi putusan sela agar tidak diputus NO yang dibacakan pada bulan Agustus 2018 dan disepakati akan menerima lagi Rp 500 juta untuk putusan akhir," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jaksel, Rabu (28/11/2018).

Berikut ini deretan hakim yang jadi tersangka KPK:

1. RA Harini Wijoso (mantan hakim PT Yogyakarta) 2. Syarifuddin Umar (hakim PN Jakarta Pusat) 3. Ibrahim (hakim PTUN Jakarta) 4. Imas Dianasari (hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial PN Bandung) 5. Heru Kisbandono (hakim Pengadilan Tipikor Pontianak) 6. Kartini Marpaung (hakim Tipikor Semarang) 7. Setyabudi Tejocahyono (Wakil Ketua PN Bandung) 8. Ramlan Comel (hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Bandung) 9. Pasti Serefina Sinaga (hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung) 10. Asmadinata (hakim PN Semarang) 11. Pragsono (hakim PN Semarang) 12. Akil Mochtar (hakim konstitusi/Ketua MK) 13. Tripeni Irianto Putro (Ketua PTUN Medan) 14. Amir Fauzi (hakim PTUN Medan) 15. Dermawan Ginting (hakim PTUN Medan) 16. Janner Purba (hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu) 17. Toton (hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu) 18. Patrialis Akbar (hakim konstitusi) 19. Dewi Suryana (hakim PN Bengkulu) 20. Sudiwardono (hakim PT Manado) 21. Wahyu Widya Nurfitri (hakim PN Tangerang) 22. Merry Purba (hakim ad hoc Tipikor Medan) 23. Iswahyu Widodo (hakim PN Jaksel) 24. Irwan (hakim PN Jaksel) (zak/nvl)

https://news.detik.com/berita/d-4333259/lasito-hakim-ke-25-yang-jadi-tersangka-di-kpk




Original Post

7 Kepala Daerah yang Dihukum Penjara Karena Korupsi di Tahun 2018

Media Online detikcom
2018-12-07


Jakarta - Setidaknya ada tujuh kepala daerah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi di tahun 2018. Teranyar, Gubernur Jambi nonaktif, Zumi Zola yang dinyatakan terbukti menerima gratifikasi dengan total sekitar Rp 41 miliar.

Selain menerima gratifikasi, Zumi Zola juga dinyatakan terbukti memberikan suap pada 53 anggota DPRD Jambi periode 2014-2019. Atas tindakan tersebut Zumi divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Menyatakan terdakwa Zumi Zola telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata ketua majelis hakim Yanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2018).

Berikut Daftar Kepala Daerah yang Dihukum Penjara di Tahun 2018:

- Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif, Nur Alam

Nur Alam divonis 12 tahun penjara karena terlibat korupsi dengan memberikan persetujuan izin usaha pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Nur Alam juga terbukti menerima gratifikasi Rp USD 4.499.900 atau Rp 40.268.792.850 dari Richcorp International Ltd.

- Gubernur Banten nonaktif, Ratu Atut Chosiyah

Ratu Atut divonis 5 tahun 6 bulan dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Ratu Atut terbukti melakukan tindakan korupsi dengan mengatur proses penganggaran pengadaan alkes Banten dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 79 miliar.

- Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari

Rita divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Rita terbukti menerima uang gratifikasi sebesar Rp 110.720.440.000 terkait perizinan proyek pada dinas Pemkab Kukar.

- Bupati Kebumen nonaktif, Yahya Fuad

Yahya divonis 4 tahun penjara terkait kasus suap pada 22 Oktober 2018. Karena suap tersebut, hak politik Yahya juga dicabut selama 3 tahun.

- Bupati Bener Meriah nonaktif, Ahmadi

Ahmadi divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Ahmadi terbukti bersalah menyuap Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf Rp 1,050 miliar.

- Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif, Abdul Latif

Abdul Latif divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Abdul Latif terbukti menerima suap Rp 3,6 miliar terkait pembangunan ruang perawatan di RSUD Damahuri Barabai.

(zak/nvl)

https://news.detik.com/berita/d-4333251/7-kepala-daerah-yang-dihukum-penjara-karena-korupsi-di-tahun-2018




Original Post

PN Jaksel Tak Perlu Sidang Tilang, Bayar Denda di Kejaksaan

Media Online CNN Indonesia
2018-12-07


Jakarta, CNN Indonesia Para pengemudi kendaraan bermotor yang terkenatilang tidak lagi harus menjalani sidang tilang di pengadilan. Mereka hanya perlu membayar denda di kejaksaan negeri di alamat tinggal.

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntur mengatakan pihaknya sudah menerapkan kebijakan tersebut sejak 2017. Dasarnya adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 tahun 2016. Untuk di PN Jaksel, setiap pelanggar hanya perlu membayar denda di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Guntur mengatakan biasanya dalam satu hari itu terdapat enam hingga tujuh ribu perkara tilang yang harus menjalani sidang. Sidang yang dilakukan setiap Jumat itu biasanya akan memakan waktu hingga sore hari dan menggunakan enam ruang sidang.

"Perkara itu bisa enam ribu sampai tujuh ribu di hari Jumat, tapi sekarang kan sudah ada sistem tilang baru jadi sudah tidak perlu disidangkan di Pengadilan Negeri," ucapnya, saat ditemui CNNIndonesia.com di PN Jaksel, Kamis (6/12).

"Ambil berkas datang ke sini, hakimnya ada, memutuskan sekian-sekian dendanya, langsung diserahkan ke kejaksaan. Jadi kejaksaan lah yang menerima denda plus menyerahkan barang buktinya," tutur dia.

Guntur menilai cara tersebut lebih praktis dilakukan ketimbang harus menjalani sidang. "Dilempar ke Kejaksaan biar tidak repot, pelanggarnya juga tidak repot," tuturnya.

Namun, Guntur mengatakan masih banyak pengendara yang datang ke PN Jaksel untuk mengetahui rincian denda dan jenis pelanggaran yang dilakukan secara rinci.

Dari data yang diperolehnya, Guntur mengatakan hingga kini terdapat 73 ribu perkara tilang sejak Januari hingga 2 November. Biasanya, pelanggaran aturan lalu lintas itu terkait marka jalan, ganjil genap, surat-surat, hingga penerobosan jalur Transjakarta. Namun pihaknya belum pernah menerima perkara tilang CCTV atau E-TLE.

(gst/arh)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181207065749-12-351763/pn-jaksel-tak-perlu-sidang-tilang-bayar-denda-di-kejaksaan




Original Post

Media