Media

Korupsi Janji

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-12-30


Korupsi Janji

KORUPSI terus berjaya. Makin berkibar. Terakhir, kemarin, sebanyak 20 orang terjaring OTT KPK. Di antaranya, pejabat kementerian PUPR. Kali ini, obyeknya proyek air minum. Untuk daerah bencana pula. Bukan main.

Ter... Ia... Iu.... kata Rhoma Irama. Tapi korupsi seperti tak mengenal kata terlalu. Yang ada justru ter... biasa..! Saking biasanya, kita tidak tahu lagi, kapan KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terakhir. Sudah tak terhitung. Terlalu banyak. Bupati mana, gubernur mana, pejabat mana yang ditangkap KPK. berapa nilai korupsinya, sebagiannya sudah hilang dari ingatan. Dilupakan.

Sekarang, giliran pejabat PUPR yang kena. Bisa saja, ketika pejabat PUPR ditangkap, di bagian lain negeri ini sedang berlangsung transaksi korupsi. "Tak mungkin KPK mengendus kita," begitu keyakinannya. Atau, "ini uang kecil. Receh. Sudah biasa. Yang laid juga melakukan hal yang sama. Wajarlah".

Sungguh sangat disayangkan. Karena, di saat ada kabar Indonesia kekurangan alat pendeteksi tsunami, di sisi lain, korupsi justru berlebihan. Disaat ada jembatan rusak, mental pejabat juga ikut-ikutan rusak. Di saat Indonesia dililit utang, uangnya justru dikorup. Sudah ngutang, dikorupsi pula. Berat.

Sudah banyak usulan untuk membuat jera. Yang paling ekstrem, tentu saja hukuman mati. Ada juga yang mengusulkan hukum potong tangan. Atau hukuman seumur hidup. Yang terjadi justru hukuman buat korupsi semakin ringan.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan, pada 2017, rata-rata vonis yang diterima terdakwa koruptor hanya 2 tahun 2 bulan. Kecenderungannya dari tahun ke tahun, lebih ringan. Terus menurun.

Rendahnya vonis itu tak lepas dari kecilnya tuntutan jaksa. Dari penelitian ICW, rata-rata tuntutan jaksa penuntut umum hanya tiga tahun dua bulan.

Penghitungan ICW tersebut berbasis pada putusan pengadilan tipikor, pengadilan tinggi dan kasasi Mahkamah Agung (MA). Kesimpulan itu diperoleh dari pemantauan 573 putusan.

Ini persoalan serius. Sangat serius. Entah siapa yang harus memulai. Entah bagaimana lagi caranya. KPK. sendiri mungkin heran, walau belum angkat tangan.

Berbagai cara sudah dilakukan. Menaikkan gaji. MoU ini, MoU itu. Pelatihan ini-pelatihan itu. Mendatangi langsung kepala daerah untuk me-waming. Dipagarin dimana-mana. Masih saja korupsi. Kalau APBN kita yang 2.220 triliun rupiah itu bocor sebanyak 30 persen, coba dihitung berapa rupiah yang hilang sia-sia? Sangat-sangat besar.

Januari 2019 akan dilakukan debat capres yang pertama. Kita akan saksikan dan buktikan bagaimana dua pasang calon melontarkan janji-janji dan tekad memberantas korupsi.

Adakah gebrakan yang berani, sangat menarik dan mendasar dari kedua pasang calon? Kita tunggu. Kalau tidak ada, atau biasa-biasa saja, rakyat terpaksa harus menelan ludah. Asin. Pahit. Sepahit proyek air minum yang dikorupsi pejabat PUPR.

SUPRATMAN







Original Post

Ira Dicurigai 02 BW Dicurigai 01

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2018-12-30


Ira Dicurigai 02 BW Dicurigai 01

DEBAT CAPRES

DEBAT pertama Capres-Cawapres akan berlangsung 17 Januari 2019. Salah satu moderatornya adalah Ira Koesno. Sementara dari delapan panelis ada nama mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto (BW). Di jagat maya. Ira dan BW jadi bahan gunjingan netizen. Ira dinilai condong ke pasangan nomor urut 01 yakni Jokowi-Maruf. Sedangkan BW, dicurigai pendukung pasangan nomor urut 02 yakni Prabowo-Sandiaga.

KPU memutuskan Ira Koesno dan Imam Priyono menjadi moderator dalam debat capres pertama. Ira, yang sebelumnya mantan presenter salah satu televisi swasta pernah menjadi moderator debat pada Pilkada DKI 2017. Sementara Imam Priyono adalah jurnalis dari TVRI. Dalam debat pertama Capres-

Cawapres yang mengangkat tema hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme, KPU merilis tujuh nama panelis. Selain BW, ada mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, pakar hukum tata negara dan hukum administrasi negara Bivitri Susanti, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo dan ahli hukum tata negara Margarito Kamis. Ada satu nama panelis dari unsur pimpinan KPK saat ini tengah dalam konfirmasi.

Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief keberatan dengan Ira Koesno. Kata Andi, saat menjadi moderator debat Pilkada DKI Jakarta 2017, Ira dianggap memihak terhadap salah satu pasangan calon. Ira seolah ditugaskan untuk memberi kesan negatif terhadap salah satu paslon.

Ira juga dinilai mendapat proyek pencitraan di beberapa Kementerian. "Kalau benar maka sulit bagi Ira Koesno untuk tidak memihak. Ira Koesno harus menjelaskan soal ini dan jujur," ujar Andi.

Jika tidak ada penjelasan dari Ira, Andi mengusulkan KPU menggantinya degan sosok yang tidak memi liki catatan negatif saat menjadi moderator dan bebas dari konflik kepentingan. "Saya mengusulkan diganti Rosiana Silalahi. Dia kelihatan netral saat ada kesempatan mewawancara Prabowo dan Jokowi. Dia masih punya sikap adil," ucap Andi.

Sementara, Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf, Arsul Sani mengingatkan posisi BW yang pada Pilgub DKI 2017 merupakan tim sukses pasangan Anies-Sandiaga. "Dari sisi sosok panelisnya, TKN tidak ingin mempersoalkan nama orang per orang dan mencurigainya sebagai pasti tidak netral. Soal netralitas dan kualitas, nanti kita lihat bersama-sama waktu acara debat berlangsung," ujar Arsul.

Namun, dia mengimbau panelis tidak berpihak atau memojokkan salah satu paslon. Soal panelis, TKN lebih menekankan pada aspek keseimbangan pertanyaan bagi kedua paslon dan tidak membawa agenda, ideologi, atau kepentingan pribadi dan kelompoknya untuk memojokkan paslon tertentu.

Di Twitter, akun @hadistsu menilai wajar banyak yang curiga dan khawatir dengan Ira. "Wajar aja orang curiga karena Ira Koesno itu Ahoker, Ahoker Jokower itu satu kolam, lagian sebatas curiga apa melanggar hukum," kicaunya disambut @agusvelocity. "Setuju bang. Pokoknya kalo sampe tidak adil siap-siap saja citra, nama baik, harkat, dan martabatnya hancur berantakan oleh netizen. Sekarang rakyat cerdas," kicaunya.

Sementara politisi PSI Antoni Raja lewat akunnya @AntoniRaja keberatan dengan BW sebagai panelis debat. "Mas Bambang Widjojanto adalah tokoh yang bagus, keren, aktivis antikorupsi ternama, mantan komisioner KPK. Namun dalam konteks politik, beliau tidak lagi mengambil posisi netral karena menjadi tim pemenangan Anies-Sandi ketika itu.

faq







Original Post

Polisi Bantu Buru Mantan Panglima GAM Ayah Merin

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2018-12-30


Polisi Bantu Buru Mantan Panglima GAM Ayah Merin

Kasus Korupsi Proyek Dermaga Sabang

Polisi turut membantu melacak buronan KPK, Izil Azhar alias Ayah Merin. Mantan Panglima GAM wilayah Sabang, Aceh itu menjadi tersangka penerimaan uang dari proyek dermaga bongkar-muat di Kawasan Bebas Sabang.

KEPALA Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal M Iqbal memastikan, kepolisian bakal membantu KPK. "Koordinasi maupun kerjasama kita dengan KPK dalam mencari buronan sudah terjalin baik," katanya.

Untuk membantu pencarian Izil, Mabes Polri memerintahkan Kepolisian Daerah (Polda) Nangroe Aceh Darussalam membentuk tim khusus.

"Kita punya kewajiban bersinergi dengan KPK untuk menangkap para DPO." tandas Iqbal.

Dihubungi terpisah, Kepala Polda Aceh Inspektur Jenderal Rio S Djambak menegaskan, jajarannya sudah berkoordinasi dengan KPK. "Kita dukung semua permintaan bantuan, akan kami bantu," katanya kemarin.

Polda Aceh sudah menerima informasi seputar identitas atau ciri-ciri spesifik buronan KPK itu. Informasi itu tengah dikembangkan tim intel untuk disebar ke seluruh jaringan kepolisian wilayah ini.

"Kita sudah sebarkan informasi detail ke seluruh kantor polisi di Aceh," kata Rio.

Polda Aceh juga siap memberikan pengawalan kepada penyidik KPK yang melacak keberadaan Izil. Pencarian dilakukan secara ekstra hati-hati. Sebagai mantan kombatan Izil diduga masih memiliki anak buah yang loyal. Desersi Korps Marinir TNI AL itu juga menguasai wilayah pedalaman bumi Serambi Mekah itu.

KPK memasukkan nama Izil dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah berkali-kali memanggilnya untuk menjalani pemeriksaan. Namun panggilan yang bersifat persuasif tersebut tak dihiraukan.

Selain panggilan lewat surat KPK juga beberapa kali mengimbau lewat media massa. Isinya, meminta tersangka ini menyerahkan diri secara baik-baik kepada KPK.

Izil diduga mengetahui teknis serah-terima suap Rp32 miliar kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. KPK pun menduga gratifikasi itu berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dermaga Sabang tahun anggaran 2006-2011.

Terbongkarnya kasus ini ketika KPK melakukan penyidikan korupsi pembangunan dermaga Sabang pada tahun 2013 lalu. Proyek pembangunan dermaga Sabang dibiayai APBN 2006-2011 .Totalnya mencapai Rp793 miliar. KPK menduga terjadi kerugian negara Rp313 miliar.

Sebelumnya KPK sudah menjerat Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumut dan NAD, Heru Sulaksono, PPK Satker Pengembangan Bebas Sabang Ramadhan) Ismy, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Ruslan Abdul Gani, dan Teuku Syaiful Ahmad sebagai tersangka.

KPK juga telah menjerat dua perusahaan pelaksana proyek tersebut, yaitu PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka korporasi.

Perkara suap dan gratifikasi Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dari proyek dermaga Sabang tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

gpg







Original Post

TKN Siap Genapi Kemenangan Jokowi

Media Cetak Media Indonesia Halaman 3
2018-12-30


TKN Siap Genapi Kemenangan Jokowi

Maruf Amin memastikan rekam jejak positif Jokowi Pasangannya dalam pilpres itu tidak pernah menculik, apalagi membunuh orang.

Akmal Fauzi

akmol@mediaindonesia.com

TIM Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin siap menggenapi kemenangan Jokowi di debat pemilihan presiden (pilpres). Jokowi-Amin diklaim telah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari panelis.

"Persiapan kami matang. Debat dulu juga Jokowi menang 1-0. kami akan buat ini menjadi 2-0," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Amin, Johnny G

Plate, kemarin.

Debat pertama Pilpres 2019 akan membahas isu hukum. HAM, korupsi, dan terorisme. Jhonny menegaskan pihaknya tidak takut menghadapi isu itu kendati penegakan HAM di era Jokowi kerap dikritisi sejumlah pihak.

Menurutnya, Jokowi tidak pernah bermasalah dengan kasus-kasus HAM. Hal itu membuatnya yakin Jokowi-Amin lebih unggul di isu tersebut.

KPU sudah menetapkan delapan panelis untuk menyusun pertanyaan saat debat publik pertama Pilpres 2019.

Mereka ialah guru besar hukum internasional Hikma-hanto Juwana, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik, ahli hukum tata negara Bivitri Susanti, Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo, mantan Ketua KPK Bambang Widjojanto, ahli hukum tata negara Margarito Kamis, serta seorang dari unsur pimpinan KPK.

Debat publik capres-cawapres perdana digelar pada 17 Januari 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta. Debat publik pertama dimoderatori mantan jurnalis Ira Koesno dan jurnalis TVRI Imam Priyono.

Di hadapan ulama dan masyarakat di Pandeglang, Banten,

kemarin, Maruf Amin membeberkan rekam jejak Jokowi

"Mana ada beliau menculik orang, menganiaya orang, enggak pernah membunuh orang, enggak pernah," kata Maruf Amin di Pesantren Mathlaul Anwar Linahdlatil Ulama.

Kebijakan Jokowi selama memimpin pemerintahan, kata dia, juga memberikan efek positif. Maruf menilai Jokowi selalu menimbang sisi maslahat dan kebermanfaatan bagi masyarakat dalam setiap kebijakannya.

Uji baca Alquran

Di Banda Aceh, Dewan Ikatan Dai Aceh mengundang kedua pasangan capres dan cawapres untuk mengikuti uji membaca Alquran. Tes membaca Alquran Surat Al-Fatihah dan surat pendek lainnya akan

dilaksanakan di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh pada 15 Januari 2019.

Menurut Ketua Dewan Ikatan Dai Aceh Tgk Marsyuddin. hasil tes membaca Alquran tidak akan memengaruhi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP). Namun, itu diyakini sebagai langkah awal mengakhiri politik identitas yang sudah telanjur terjadi.

"Kami pastikan Ikatan Dai Aceh tetap netral pada Pilpres 2019. Setelah uji baca Alquran kedua pasangan calon, masyarakat bisa menentukan sendiri mana calon yang pantas memimpin negeri ini," cetus Marsyuddin pada konferensi pers bertema Akhiri polemik keislaman capres dan cawapres dengan uji baca Alquran, kemarin.

Ia menilai kondisi terkini di masyarakat sudah saling menyalahkan, bahkan tim dan simpatisan kedua kubu saling menebar kebencian di media sosial. Ikatan Dai Aceh menyeru kepada semua pihak untuk segera mengakhiri perilaku yang dapat merusak hubungan persaudaraan berbangsa dan bernegara itu.

(Ant/A-2)







Original Post

Media