Aher Mangkir Tanpa Penjelasan, Sumarsono Minta Jadwal Ulang

Media Online CNN Indonesia
2019-01-08


Jakarta, CNN Indonesia Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawanalias Aher tak memenuhi panggilan pemeriksaanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi bagi tersangka Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (NHY) di kasus dugaan suap proyek pembangunan Meikarta. Ia juga disebut tak memberi penjelasan apapun soal ketidakhadirannya.

Sementara, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono meminta penjadwalan ulang pemeriksaan di kasus yang sama.

"Ahmad Heryawan dalam kapasitasnya sebagai gubernur Jawa Barat, dipanggil menjadi saksi NHY dalam penyidikan kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Hingga sore ini penyidik belum menerima informasi alasan ketidakhadiran saksi," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah, Senin (7/1).



Ia juga menyampaikan bahwa Sumarsono berhalangan hadir memenuhi panggilan KPK hari ini. Pria yang akrab dipanggul Soni itu disebut meminta penjadwalan ulang untuk memberikan kesaksiannya.

"Kami mendapat surat pemberitahuan permintaan penjadwalan ulang Kamis 10 Januari 2019 karena ada kegiatan lain," imbuh Febri.

Aher maupun Soni dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan Meikarta. Aher dijadwalkan bersaksi untuk tersangka Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin. Sementara Soni diagendakan memberi kesaksian untuk tersangka Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin.

Dengan demikian, sudah dua kali Aher mangkir dari panggilan KPK. Pertama kali Aher mangkir adalah ketika ia dipanggil penyidik pada 20 Desember 2018. Nama Aher terseret dalam kasus ini sejak namanya muncul dalam dakwaan keempat tersangka pemberi suap dari pihak Lippo Group pada sidang perdana yang dilakukan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (19/12/2018).

Dari dakwaan itu diketahui Aher merilis Keputusan nomor 648/Kep.1069-DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Surat itu berisi delegasi dari Aher untuk Kepala Dinas PMPTSP Jawa Barat terkait pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Meikarta.

Bupati Bekasi nonaktif Neneng dan sejumlah anak buahnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi diduga menerima suap dengan total Rp16,1 miliar dan Sin$270 ribu terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta. Neneng mendapat bagian cukup besar yakni Rp10,8 miliar dan US$90 ribu.

Uang tersebut diserahkan PT Lippo Cikarang Tbk., melalui PT Mahkota Sentosa Utama, Billy Sindoro, pegawai Lippo Group, Henry Jasmen dua konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, Kepala Departemen Land Acquisition Perizinan PT Lippo Cikarang, Edi Dwi Soesianto serta mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Toto Bartholomeus.

Sampai saat ini baru Billy Sindoro, Henry Jasmen, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama yang dibawa ke pengadilan. Sementara itu Neneng dan empat anak buahnya masih dalam proses penyidikan

(arh)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20190107184330-12-359088/aher-mangkir-tanpa-penjelasan-sumarsono-minta-jadwal-ulang




Original Post

Dirut PT Antam Jadi Tersangka Korupsi

Media Online Metro TV News
2019-01-08


Jakarta: Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka kasus dugaan korupsi pembelian lahan batubara seluas 400 Ha dengan cara membeli saham pemilik tambang PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources (anak perusahaan PT Antam).

"Penyidik telah menetapkan 6 tersangka," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mukri, Senin, 7 Januari 2019.



Keenam tersangka ditetapkan pada 4 Januari 2019. Mereka yang menyandang status tersangka yakni Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources, BM; pemilik PT RGSR/ Komisaris PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, MT; Direktur Operasi dan Pengembangan, ATY.

Kemudian Direktur Utama PT Antam, AL; Senior Manager Corporate Strategic Development PT. Antam, HW dan Komisaris PT. Tamarona Mas International, MH.

Mukri menjelakan, Direktur Utama PT. Indonesia Coal Resources (PT. ICR) bekerjasama dengan PT. Tamarona Mas International (PT. TMI) selaku Kontraktor dan Komisaris PT. Tamarona Mas International (PT. TMI) telah menerima penawaran penjualan atau pengambilalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) batubara atas nama PT. Tamarona Mas International seluas 400 Ha yang terdiri dari IUP OP seluas 199 Ha dan IUP OP seluas 201 Ha.

Kemudian diajukan permohonan persetujuan pengambilalihan IUP OP seluas 400 Ha (199 Ha dan 201 Ha) kepada Komisaris PT. ICR melalui surat Nomor: 190/EXT-PD/XI/2010 tanggal 18 November 2010 kepada Komisaris Utama PT. ICR perihal Rencana Akuisisi PT. TMI dan disetujui dengan surat Nomor: 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT. TMI.

Tapi nyatanya, PT. TMI mengalihkan IUP OP seluas 199 Ha dan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha sesuai surat Nomor: TMI-0035-01210 tanggal 16 Desember 2010 perihal Permohonan Perubahan Kepemilikan IUP Ekplorasi seluas 201 Ha dari PT. TMI kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT. CTSP).

Tindakan tersebut, diketahui bertentangan dengan persetujuan rencana akuisisi PT. TMI yang diberikan oleh Komisaris Utama PT. ICR adalah asset property PT. TMI yang menjadi objek akuisisi adalah IUP yang sudah ditingkatkan menjadi Operasi Produksi sesuai dengan surat Nomor: 034/Komisaris/XI/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT.TMI

Kemudian bertentangan dengan laporan Penilaian Properti/ Aset Nomor File: KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 serta laporan Legal Due Deligence dalam rangka Akuisisi tanggal 21 Desember 2010.

"Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 91.500.000.000," urainya.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (JMS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/9K5EDMxK-dirut-pt-antam-jadi-tersangka-korupsi




Original Post

AJB Bumiputra Ditagih Bayar Klaim Rp19 Miliar

Media Online Bisnis.com
2019-01-08


JAKARTA Direksi PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 diminta beriktikad baik membayarkan klaim sebesar Rp19 miliar kepada mantan direktur utama perusahaan itu.

Dicky Siahaan, kuasa hukum Soeseno HS, mantan Direktur Utama Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputra 1912, mengatakan bahwa klaim tersebut merupakan komisi dari asuransi kumpulan Perum Perumnas.

"Klien kita dulu membawa nasabah besar Perum Perumnas. Preminya kurang lebih Rp400 miliar, itu ada fee kan. Awalnya sekitar Rp56 miliar dan sisanya ini yang Rp19 miliar," ujarnya, Senin (7/1/2018).

Dia melanjutkan, kliennya meminta agar AJB Bumiputra 1912 segera menyelesaikan pembayaran kewajiban tersebut karena perseroan tersebut diperintahkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini lantaran sejak berkara gugatan bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2016, dilanjutkan dengan Pengadilan Tinggi Jakarta pada 2017 serta kasasi Mahkamah Agung pada Maret 2018, kliennya selalu dinyatakan memiliki hak untuk mendapatkan klaim Rp19 miliar itu.

"Dalam semua putusan pengadilan itu AJB Bumiputra 1912 diwajibkan membayar kepada Soeseno HS sebesar Rp19 miliar," tambahnya.

Dia melanjutkan, pihaknya telah mengajukan permohonan sita aset tanah dan bangunan di Jalan Walter Mongensidi, Jakarta Selatan serta di Jalan Bintaro Raya, Jakarta Selatan dan pada November 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerbitkan surat penetapan sita tersebut.

Akan tetapi, lanjutnya, hingga dua bulan setelah penetapan sita aset tersebut, pihak AJB Bumiputra 1912 belum menunaikan kewajiban pembayaran klaim. Bahkan, tuturnya, muncul kesan pucuk pimpinan asuransi itu sengaja membiarkan aset yang telah disita oleh pengadilan turut dilelang.

"Saat ini kami tengah mengajukan permohonan sita eksekusi atau lelang kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," pungkasnya.

https://kabar24.bisnis.com/read/20190108/16/876237/ajb-bumiputra-ditagih-bayar-klaim-rp19-miliar




Original Post

SIDANG LANJUTAN EDDY SINDORO

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2019-1-8


SIDANG LANJUTAN EDDY SINDORO

Terdakwa kasus suap pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Eddy Sindoro (depan) berjalan seusai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Sidang mantan petinggi Lippo Group tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan jaksa penuntut umum KPK.

Ml/ BARY FATHAHILAH







Original Post

SIDANG DAKWAAN SUAP

Media Cetak Media Indonesia Halaman 11
2019-1-8


SIDANG DAKWAAN SUAP

Terdakwa M Baqir berkonsultasi dengan penasihat hukumnya seusai menjalani sidang dakwaan kasus suap di Pengadilan Tipikor Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.kemarin. Pelaksana proyek, M Baqir, menyuap Wali Kota Pasuruan Setiyono sebesar Rp 120 juta terkait dengan proyek pengembangan layanan usaha terpadu-koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah (PLUT-KUMKM).

MI/ABDUS SYUKUR







Original Post

Aher Mangkir dari Panggilan KPK

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2019-1-8


Aher Mangkir dari Panggilan KPK

MANTAN Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), kembali tak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan suap Meikarta. KPK bakal memanggil ulang Aher. "Rencana akan dipanggil kembali untuk kebutuhan pemeriksaan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Namun, Febri belum menyebutkan kapan Aher akan dipanggil ulang. Menurutnya, Aher tak memberi keterangan terkait dengan ketidakhadirannya sebagai saksi untuk tersangka Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

Ini merupakan kedua kalinya Aher absen dari panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan suap proyek Meikarta. Aher sempat dipanggil pada 20 Desember 2018, tapi absen karena surat panggilan disebut salah alamat.

Nama Aher muncul dalam dakwaan untuk empat terdakwa, yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi, di Pengadilan Tipikor Bandung. Keempat terdakwa diduga memberikan uang kepada jajaran pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi berkaitan dengan perizinan proyek Meikarta.

Sebagai gubernur kala itu, Aher disebut dalam dakwaan mengeluarkan keputusan bernomor 648/Kep 1069- DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Surat itu mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di daerah Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat.

Dinas PMPTSP Jawa Barat kemudian mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Neneng Hassanah Yasin, yang intinya Pemprov Jawa Barat akan memberikan rekomendasi dengan catatan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti Pemkab Bekasi sesuai dengan rapat pleno BKPRD Jawa Barat.

Selain Aher, KPK juga memanggil Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono. Sumarsono juga tak hadir karena sedang berada di luar negeri. "Saya sedang di London," ujar Sumarsono.

Sumarsono mengaku telah me-ngomunikasikan hal ini pada KPK sebab Sumarsono memang sedang bertugas di luar Indonesia. Namun, ia tak membeberkan detail tugasnya.

(Gol/P1)







Original Post

Tasdi Sebut Ganjar Berikan Uang

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2019-1-8


Tasdi Sebut Ganjar Berikan Uang

GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak pernah dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi meski namanya ikut disebut ikut memberikan sejumlah uang dalam sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi terhadap Bupati Nonaktif Purbalingga Tasdi.

"Sudah tidak ada pemeriksaan saksi, agenda hari ini pemeriksaan terdakwa, selanjutnya pembacaan tuntutan," kata Jaksa Penuntut Umum dari KPK Kresno Anto Wibowo seusai sidang dengan agenda pemeriksaan Tasdi di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin.

Dalam keterangannya, Tasdi menyebut Gubernur Ganjar pernah memberikan RplOO juta kepadanya pada sekitar Mei 2018.

Uang RplOO juta yang diberikan melalui ajudan Ganjar di kediaman Tasdi di Purbalingga itu ditujukan untuk operasional pemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin dalam pilkada.

Menurut Kresno, pemeriksaan para saksi dalam perkara tersebut disesuaikan dengan berkas perkara.

Ia menjelaskan saksi yang

dimintai keterangan dalam perkara ini menjadi kewenangan penyidik.

"Kenapa tidak diperiksa sebagai saksi, silakan tanya ke penyidik. Penuntut umum hanya menyesalkan berkas dari penyidik," ucapnya.

Wakil Ketua DPR Utut Adianto yang juga memberikan uang dan diduga sebagai gratifikasi kepada Tasdi, telah dimintai keterangan sebagai saksi.

"Utut Adianto sebelumnya juga sudah diperiksa, meski ada perbedaan pengakuan dengan terdakwa mengenai besaran uang yang diterima," ujarnya.

Dalam keterangannya, Tasdi menyatakan menerima Rpl80 juta dari Utut Adianto. Keterangan Tasdi tersebut berbeda dengan keterangan Utut saat diperiksa sebagai saksi beberapa waktu lalu yang mengaku memberikan Rpl50juta.

Sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi terhadap Bupati Tasdi tersebut akan kembali digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan.

HT/Gol/Ant/P1







Original Post

Hambatan Hukuman Mati kepada Koruptur Bencana Alam Diuji ke MK

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2019-1-8


Hambatan Hukuman Mati kepada Koruptur Bencana Alam Diuji ke MK

DOSEN, penggiat antikorupsi, dan mahasiswa menggugat penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Tiga pemohon itu ialah Jupri (dosen/ penggiat antikorupsi), Ade Putri Lestari (mahasiswa), dan Oktav Dila Livia (mahasiswa). Ketiga memercayakan kuasa hukum kepada Viktor Santoso Tandiasa dan Yohanes Mahatma Pam-budianto.

Mereka beralasan permohonan itu tidak nebis in idem (ialah salah satu asas dalam hukum yang memiliki pengertian sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk kedua kalianya dalam perkara yang sama). Contonya, seseorang tidak boleh di

tuntut untuk kudua kalinya dalam kasus yang sama.

"Memang berdasarkan Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan (1) terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Namun, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda," ujar Viktor.

Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/ PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

(2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara

yang pernah diputus Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusional yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

"Jadi permohonan ini tidak nebis in idem dengan Perkara Nomor 44/ PUU-XN/2014 sebagaimana ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Yohanes Mahatma menambahkan, berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji materiel dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Termasuk menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (2) terhadap kata nasional setelah frasa bencana alam bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(*/Ant/Pl)







Original Post

Nurhadi Disebut di Kasus Lippo

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2019-1-8


Nurhadi Disebut di Kasus Lippo

Wresti baru mengetahui jika kode N dan WU merujuk ke Nurhadi dari Doddy Aryanto, pegawai PT Artha Pratama (anak usaha Lippo Group.

STAF legal PT Artha Pratama Anugrah Wresti Kris-tian Hesti mengaku eks petinggi Lippo Group Eddy Sindoro pernah menginstruksikannya untuk membuat memo kepada mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Memo itu terkait dengan perkara hukum sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Eddy.

Menurut Wresti, memo itu tidak secara gamblang menyebut nama Nurhadi. Nama Nurhadi, kata dia, diberi kode huruf N.

"Biasanya saya diminta membuat memo untuk Pak N atau WU," kata Wresti saat bersaksi untuk terdakwa Eddy Sindoro di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

Wresti baru mengetahui jika kode N dan WU tersebut merujuk ke Nurhadi dari Doddy Aryanto Supeno, pegawai PT Artha Pratama Anugerah yang merupakan anak usaha Lippo Group.

Padahal, ia dan Eddy Sindoro kerap berkomunikasi dan membicarakan kode N dan WU.

"Saya tahu N dan WU itu Nurhadi dari Pak Doddy. Jabatannya sekretaris MA," tutur dia.

Hal tersebut diketahui saat jak-

sa KPK juga menampilkan barang bukti berupa percakapan Wresti dan Eddy Sindoro di aplikasi per-pesanan. Dalam komunikasinya, keduanya beberapa kali menyebut kode N dan WU.

"Saya hanya siapkan semua dalam bentuk tertulis, dalam bentuk memo dan summary. Setelah itu saya titipkan kepada Pak Doddy," tegas Wresti.

Eddy Sindoro didakwa menyuap panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Edy Nasution. Suap diduga diberikan terkait dengan pengurusan sejumlah perkara untuk beberapa perusahaan di bawah Lippo Group yang ditangani di PN Jakarta Pusat.

Suap itu, antara lain sebesar RplOO juta agar Edy Nasution menunda pemberian peringatan dari pengadilan kepada pihak beperkara alias aanmaning terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP).

Uang tersebut diberikan melalui perantara Wawan Sulistyawan dan Doddy Aryanto.

Selain itu, Eddy Sindoro juga didakwa menyuap Edy Nasution sebesar Rp50 juta dan US$50 ribu. Uang suap itu terkait dengan permintaan perkara PK yang diajukan PT Across Asia Limited.

Dua kali

Wresti juga mengaku sempat dua kali dimintai uang oleh Edy Nasution. Permintaan uang itu berkaitan dengan pengurusan sejumlah perkara untuk beberapa perusahaan di bawah Lippo Group.

Wresti yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Eddy Sindoro itu mengatakan, awalnya ia menemui Edy Nasution sekadar berkonsultasi masalah teknis terkait dengan perkara PT Metropolitan Tina Perdana (MTP).

Saat itu PT MTP dinyatakan wanprestasi dan akan segera dilakukan aanmaning atau panggilan eksekusi.

Namun, menurut Wresti, saat itu, direksi PT MTP tengah berada di luar kota dan tidak bisa menghadiri aanmaning sehingga kata dia, direksi PT MTP meminta agar aanmaning ditunda.

"Kemudian, saya datang ke Edy Nasution, saya tanya, ini direkturnya sedang di luar kota, harus bagaimana?" kata Wresti.

Menurut Wresti, saat itu pertemuannya benar-benar membahas masalah teknis. Bahkan, ia mengaku tidak menawarkan imbalalan apa pun kepada Edy.

Namun, ia mengklaim. Edy saat itu meminta imbalan agar aanmaning ditunda sebab nantinya yang akan melakukan aanmaning ialah ketua pengadilan langsung bukan dirinya.

(Medcom/Ant/P1/ Rahmatul Fajri )







Original Post

Wakil Wali Kota Pasuruan Nikmati Fee Proyek

Media Cetak Media Indonesia Halaman 11
2019-1-8


Wakil Wali Kota Pasuruan Nikmati Fee Proyek

SIDANG perdana kasus dugaan suap berupa pemberian fee proyek di Pemkot Pasuruan yang tertangkap OTT KPK mulai digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, kemarin, dan mendapat perhatian publik. Pada sidang perdana dengan terdakwa M Baqir, pengusaha pemberi fee proyek kepada Wali Kota Pasuruan Setiyono, muncul sejumlah kejutan dengan disebutnya sejumlah nama, yakni Wakil Wali Kota Pasuruan, wartawan, dan lainnya.

Dalam persidangan yang dipimpin hakim I Wayan Susiawan, jaksa penuntut umum KPK Amir Hamzah membacakan dakwaan untuk M Baqir, pengusaha wakil dari

CV Mahadhir. Dalam dakwaan disebutkan M Baqir bersalah memberikan/ee untuk proyek Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) UKM dan Koperasi senilai Rpl,2 miliar.

Fee proyek sebesar 10%, atau senilai Rpl20 juta, diberikan kepada Wali Kota Pasuruan Setiyono melalui PLH Kepala Dinas PUPR Dwi Fitri Nurcahyo dan Staf Kelurahan Purut Rejo, Wahyu Tri. Atas dakwaan itu, kuasa hukum M Baqir, yakni Suryono Pane dan rekan, secara tegas menolaknya.

Alasannya, jika ditinjau dari dakwaan yang disampaikan jaksa, terdakwa sebenarnya ialah korban. "Pada dakwaan menunjukkan prbyek-

proyek yang ada di Pemkot Pasuruan sudah dijatah dan dibagi-bagi, baik itu untuk Wali Kota Pasuruan maupun adiknya, Wakil Wali Kota Pasuruan, bahkan juga untuk wartawan dan dewan," tandas Suryono.

Selain itu, secara spesifik dalam kasus proyek PLUT UKM dan Koperasi, sebenarnya sudah diplot pemenangnya, yakni CV Sinar Perdana, milik H Wongso Kusumo. Namun, lelang pertama itu digagalkan panitia lelang karena dari hasil evaluasi diketahui, CV Sinar Perdana tidak memenuhi persyaratan teknis.

Langkah selanjutnya, dilakukan lelang ulang yang ternyata juga gagal. Itu dise-

babkan calon pemenangnya, CV Sinar Perdana, masih belum juga memenuhi persyaratan. Karena itu, diputuskan, CV Mahadhir dimenangkan dalam lelang itu.

"Karena dimenangkan itu, klien kami dimintai sejumlah uang tertentu. Artinya, inisiatif permintaan uang, datangnya dari pejabat di Pemkot Pasuruan. Makanya kami menolak dakwaan jaksa penuntut umum dan tidak mengajukan eksepsi sehingga dalam sidang berikutnya langsung masuk agenda pembuktian," pungkasnya. Sidang dengan terdakwa M Baqir akan kembali digelar pada Senin (14/1) mendatang.

(AB/N1)







Original Post

Penikam 12 Murid TK Dieksekusi Mati

Media Cetak Media Indonesia Halaman 21
2019-1-8


Penikam 12 Murid TK Dieksekusi Mati

PENGADILAN di Tiongkok bagian selatan mengeksekusi mati seorang pria setelah menikam 12 murid taman kanak-kanak (TK).

Demikian dilaporkan lembaga penyiaran nasional Tiongkok, kemarin. Menurut catatan, aksi kekerasan semacam itu tergolong jarang terjadi di Negeri Tirai Bambu".

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat serangkaian serangan dengan menggunakan pisau dan kapak. Ironis, sebagian besar aksi mematikan itu menargetkan anak-anak.

Dalam kasus itu, China Central Television melaporkan, pada Januari 2017, Qin Pengan menikam sejumlah anak dengan memakai pisau sayur. Hal itu dia lakukan sebagai bentuk balas dendam atas nasib yang tidak sesuai dengan keinginannya.

Kemarahannya memuncak setelah dia terlibat perselisihan dengan tetangganya. Untungnya, tidak ada

korban yang meninggal dunia akibat luka dari serangan tersebut.

Meski begitu, pengadilan di Kota Pingxiang, Provinsi Guangxi, menjatuhkan vonis mati terhadap Qin. Dia kemudian dieksekusi pada Jumat (4/1) setelah disetujui Mahkamah Agung Tiongkok.

Sejumlah kelompok hak asasi manusia (HAM) mengatakan, walaupun setiap tahun telah ada berbagai upaya untuk mengurangi jumlah hukuman mati di negara itu, Tiongkok masih menjatuhkan hukuman terberat itu pada beberapa narapidana.

Kelompok itu mencatat, jumlah vonis mati yang dijatuhkan Tiongkok lebih banyak jika dibandingkan dengan negara lain.

Di lain hal, menurut Hakim Mahkamah Agung Tiongkok, mereka tidak dapat menghapus suatu sistem karena khawatir memicu kemarahan publik yang mendukung pelaksa- naan hukuman mati.

(Ant/I2)







Original Post

JPFA Langgar Peraturan Persaingan Usaha

Media Cetak Harian Kontan Halaman 5
2019-1-8


JPFA Langgar Peraturan Persaingan Usaha

JAKARTA. Perseteruan antara PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akhirnya menemukan titik terang. KPPU menang di pengadilan, sehingga JPFA wajib membayar denda atas pelanggaran dalam persaingan usaha.

Denda dijatuhkan kepada dua anak usaha JPFA, yakni PT Santosa Agrindo (Santori) dan PT Austasia Stockfeed. Nilai denda untuk keduanya masing-masing US$ 380.000 atau setara sekitar Rp 5,45 miliar dan US$ 615.000 atau setara sekitar Rp 8,83 miliar. "Putusan itu diharapkan tidak memiliki dampak material pada kegiatan operasional dan kelangsungan usaha perusahaan," ujar Maya Pradjono, Corporate Secretary dalam keterangan tertulis, Senin (7/1).

Sebagai catatan, kas dan setara kas JPFA hingga akhir kuartal ketiga tahun lalu sebesar Rp 823,79 miliar. Tahun 2017, KPPU memutuskan bersalah kepada 32 perusahaan atas tuduhan kartel. Dua di antaranya adalah Santori dan Austasia, anak usaha JPFA.

Perusahaan tersebut kemudian mengaju-

kan kasasi atas putusan tersebut. Namun, sebagian kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Hal ini tertuang dalam Putusan MA No 715 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 tanggal 17 September 2017 yang menolak kasasi yang diajukan 27 perusahaan, termasuk Santori dan Austasia.

Artinya, keputusan KPPU adalah sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sehingga, Santosa dan Austasia wajib membayar denda tersebut.

Santori merupakan anak usaha JPFA dengan porsi kepemilikan sebesar 50% yang bergerak di segmen perdagangan daging sapi olahan dan rumah potong sapi. Sedangkan Austasia bergerak di segmen perdagangan dan pembibitan sapi. JPFA memiliki 100% saham perusahaan ini.

Meski demikian, keputusan tersebut tak menggoyahkan pergerakan saham JPFA. Kemarin, Senin (7/1), saham emiten poultry ini justru menguat 60 poin atau setara sekitar 2,74% ke level Rp 2.250 per saham.

Dityasa Hanin Forddanta







Original Post

Vigit Berpotensi Jadi Tersangka

Media Cetak Republika Halaman 11
2019-1-8


Vigit Berpotensi Jadi Tersangka

JAKARTA - Polisi menyebut bekas manajer PS Mojokerto Vigit Waluyo bakal menjadi tersangka dalam kasus pengaturan skor sepak bola di Indonesia. Vigit disebut terlibat dalam pengaturan skor dalam pertandingan yang dijalani PS Mojokerto. "Besar kemungkinan, tapi tetap menunggu pemeriksaan dan seluruh bukti dikumpulkan dahulu," kata kabipenmas Divisi Humas Polri Brigadir .lenderal Polisi Dedi Prasetyo di Mabes Polri. Jakarta, Senin (7/1).

Pemeriksaan atas Vigit sempat terhambat lantaran Vigit kini sedang ditahan oleh Pengadilan

Negeri Sidoarjo terkait kasus korupsi PDAM. Dedi mengatakan. Polri pun harus berkoordinasi dengan Ditjen Permasyarakatan untuk meminta izin pemeriksaan atas Vigit. Untuk itu, menurut Dedi, hingga Senin (7/1), status Vigit masih terlapor.

Jenderal bintang satu ini menjelaskan, Vigit disebut berperan aktif dalam kerja sama dengan tersangka Dwi Irianto alias Mbah Putih yang merupakan anggota Komisi Disiplin PSSI. Mereka bersekongkol dalam mengatur laga yang dijalani PS Mojokerto di Uga 3 agar PS Mojokerto promosi ke Liga 2. Dwi sendiri sudah menjadi tahanan polisi dengan status tersangka.

"Dari segi keuangan yang sudah diterima mereka berdua sebanyak Rp 115 juta," ujar Dedi.

Dedi menjelaskan perkara pengaturan skor yang juga ditangani Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri ini statusnya telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Terkait kasus pengaturan skor, hingga Senin ("Yi), polisi telah menerima sebanyak 278 laporan. Dia menambahkan, sebanyak 60 di antaranya dinyatakan layak ditindaklanjuti, berdasarkan asesmen penyidik. "Semua terus kami kembangkan dipadukan dengan keterangan-keterangan dari pelaku," ujar dia.

Sejauh ini, Satgas Antimafia

Bola telah memeriksa sejumlah orang, di antaranya Direktur Keuangan PT Liga Indonesia Baru (LIB) Risha Adi Wijaya dan Sekjen Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Ratu Ti-sha hingga klarifikasi dari sejumlah pemain dan wasit. Satgas juga memeriksa ahli hukum pidana untuk membangun konstruksi hukum.

Secara keseluruhan, dalam kasus mafia bola, polisi sudah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng, mantan anggota Komite Wasit PSSI Priyanto, putrinya, Anik Yuni Artikasari, dan Mbah

Putih.

ed: gilang akbar prambadi/ARIF SATRIO NUGROHO







Original Post

Eddy Sindoro Dituding Menyetujui Pemberian Suap

Media Cetak Koran Tempo Halaman 7
2019-1-8


Eddy Sindoro Dituding Menyetujui Pemberian Suap

Bekas Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, kembali disebut.

JAKARTA - Bekas Presiden Komisaris Lippo Group, Eddy Sindoro, diduga menyetujui pemberian suap kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution. Suap diberikan untuk mengurus tiga perkara di pengadilan tersebut yang melibatkan anak usaha Lippo. Fakta ini terungkap dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, kemarin.

Hakim menghadirkan Wresti Kristian Hesti Susetyowati untuk bersaksi. Hesti adalah anak buah Eddy di bagian legal yang membantunya mengurus perkara di PN Jakarta Pusat. "Saya melaporkan permintaan-per-mintaan uang ke dia (Eddy

Sindoro)," kata Wresti saat bersaksi kemarin.

Ia mengaku diminta Eddy Sindoro mengurus penundaan aanmaning (somasi pengadilan agar pihak yang kalah dalam perkara perdata segera mengeksekusi putusan) PT Metropolitan Tirta Perdana. PT Metropolitan adalah salah satu anak usaha Lippo. Begitu mendapat perintah Eddy, Wresti menemui Edy Nasution-panitera PN Jakpus. Dalam pertemuan itulah Edy meminta jatah Rp 100 juta untuk Ketua PN Jakarta Pusat.

Permintaan E dy Nasution dilaporkan ke Eddy Sindoro. "Kata dia, oke," ujar Wresti. Setelah disetujui Eddy, Wresti mengambil uang suap di kantor PT Paramount Enterprise (perusahaan properti milik keluarga Sindoro) sebesar Rp 100 juta. Wresti meme-

rintahkan seorang anggota stafnya mengambil uang, namun ia mengaku tak mengetahui apakah uang suap benar-benar diberikan kepada Edy. Belakangan, dari operasi tangkap tangan KPK pada 2016, terungkap bahwa uang suap diserahkan ke Edy Nasution melalui Doddy Aryanto-pegawai PT Metropolitan.

Kasus suap panitera PN Jakarta Pusat ini berawal dari OTT pada April 2016 ketika penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Edy dan Doddy di sebuah hotel di Jakarta. Dari operasi itu, terungkap mafia perdagangan perkara yang menjerat namanama besar dalam dunia hukum di Indonesia.

Edy Nasution, misalnya, terbukti menerima Rp 1,5 miliar dari Eddy Sindoro melalui sejumlah

tangan untuk mengurus sejumlah kasus peninjauan kembali yang melibatkan anak usaha Lippo. Nama Nurhadi, Sekretaris Mahkamah Agung, juga disebut membantu percepatan pengurusan PK dengan menghubungi Edy Nasution. Belakangan, PT Metropolitan juga menunjuk pengacara bernama Lucas.

KPK lalu menetapkan Eddy Sindoro sebagai tersangka pada akhir 2016. Pengusaha properti yang juga dekat dengan keluarga pendiri Lippo ini kabur ke luar negeri selama dua tahun. Karena membantu Eddy kabur, Lucas juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya kini tengah menghadapi sidang. Pada saat yang sama, adik Eddy Sindoro, Billy Sindoro, ditangkap karena menyuap Bupati Bekasi

untuk mengurus proyek Meikarta milik Lippo.

Edy dipenjara 8 tahun. Sedangkan Nurhadi baru dicopot November lalu meski diduga terjerat kasus ini sejak awal. KPK, misalnya, pernah menggeledah rumah dan kantor Nurhadi dan menemukan uang Rp 1,7 miliar. Istri Nurhadi pernah menghilangkan sejumlah bukti uang ke dalam toilet ketika penyidik menggeledah rumah mereka.

Dalam sidang kemarin, Wresti menambahkan bahwa dirinya tak hanya bertugas mendatangi Edy Nasution. Wresti juga mengatur pertemuan Eddy dengan Nurhadi. " Saya diminta membuat memo

tertulis untuk pertemuan Pak WU dengan Pak Eddy," kata dia. WU merujuk pada Nurhadi yang kerap juga diberi kode Pak N Nurhadi, melalui Edy, pernah meminta uang Rp 2 miliar untuk bermain tenis kepada Eddy Sindoro.

Eddy membantah kesaksian tersebut di depan hakim. Ia mengklaim tidak pernah menyuruh Wresti menemui Edy atau memberikan uang. "Saya enggak pernah ada urusan dengan Edy Nasution," kata dia. Sementara Nurhadi tak dapat dihubungi. Dalam beberapa kali pemeriksaan di KPK, bekas Sekretaris MA itu bungkam kepada wartawan.

TAUFIQ SIDDIQ/ Indri Maulidar







Original Post

Pengadilan Bebaskan Semua Terdakwa Kredit Palsu Bank Mandiri

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2019-1-8


Pengadilan Bebaskan Semua Terdakwa Kredit Palsu Bank Mandiri

Bandung- Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung membebaskan Direktur Utama PT Tirta Amarta Bottling (TAB) Roni Tedi dan pegawainya, Juventius, dari perkara kasus kredit palsu Bank Mandiri. "Mengadili, menyatakan terdakwa Juventius dan Roni Tedi tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar ketua majelis hakim, Martahan Pasaribu, dalam persidangan kemarin.

Pengadilan juga memvonis bebas lima terdakwa pegawai Bank Mandiri cabang Bandung. Majelis hakim menilai proses pengajuan kredit Rp 1,8 triliun Bank Mandiri cabang Bandung dengan Dirut PT TAB berjalan sesuai dengan prosedur.

Pada pembacaan putusan untuk terdakwa Roni Tedi dan Juventius, majelis hakim mengatakan bahwa dakwaan yang menyebutkan kedua terdakwa memalsukan laporan keuangan untuk mendapatkan kredit investasi dan modal kerja tidak terbukti. "Sehingga unsur perbuatan melawan hukum terdakwa tidak terpenuhi," ujar anggota majelis hakim, Basari

Budi Pardiyanto. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut hukuman 20 tahun penjara untuk Roni dan 10 tahun bagi Juventius.

Selain mereka berdua, jaksa penuntut umum menuntut lima terdakwa dari pihak Bank Mandiri cabang Bandung. Mereka adalah Commercial Banking Manager Bank Mandiri Bandung Surya Beruna, Senior Credit Risk Manager Bank Mandiri Bandung Teguh Kartika Wibowo, Senior Relations Manager Bank Mandiri Bandung Frans Eduard Zandstra, Komite Tingkat I Poerwito Pudji, dan PJ Commercial Head Banking

Bank Mandiri Bandung 1 Toto Suharto.

Kelima terdakwa ini dinilai lalai dalam memberikan kredit kepada Roni sehingga merugikan negara sebesar Rp 1,8 triliun. Namun majelis hakim juga menyatakan kelima terdakwa tidak bersalah.

Menanggapi putusan majelis hakim, jaksa penuntut umum belum memutuskan apakah akan mengajukan kasasi atau tidak. "Kita akan pikir-pikir dan membuat laporan berjenjang ke pimpinan," ujar jaksa Fatoni.

IQBALTAWAKAL







Original Post

KPK Periksa Bupati Jepara

Media Cetak Kompas Halaman 2
2019-1-8


KPK Periksa Bupati Jepara

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (XPK) di Jakarta, Senin (7 1 2019), memeriksa Bupati Jepara Ahmad Marzuqi. KPK memeriksa Ahmad Marzuqi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Semarang.

KOMPAS / ALIF ICHWAN







Original Post

Bersaksi, Anak Buah Eddy Sindoro Nyanyi Soal Nurhadi

Media Online CNN Indonesia
2019-01-08


Jakarta, CNN Indonesia Mantan pegawai PT Artha Pratama Anugrah, Wresti Kristian Hesti Susetyowati dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Chairman PT Paramount Enterprise Internasional, Eddy Sindoro.

Dalam sidang ini, Wresti yang juga anak buah Eddy itu menyebut nama eks Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrachman.

Penyebutan nama ini ketika jaksa menanyakan kepada Wresti apakah mengetahui inisial N dan U.

"N tau, Pak U saya tidak mengenal. Yang dimaksud saya hanya diminta memo untuk Pak N, dan Pak U saya tidak tahu," kata Wresti dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (7/1).

Wresti pun menyebut, inisial N yang dia ketahui adalah Nurhadi Abdurrachman. Hal tersebut juga diketahui dari sesama pegawai PT Artha Pratama Anugrah, Doddy Aryanto Supeno yang juga terjerat kasus ini,

"Dari yang saya tahu dari Pak Doddy (N) itu Pak Nurhadi," ungkapnya.

Namun Wresti mengaku tidak mengetahui lebih jauh apa kaitan atau hubungan antara Eddy dengan Nurhadi.Namun ia pernah mendapatkan perintah untuk menyiapkan memo terkait pertemuan Eddy dengan Nurhadi dan memo tersebut disampaikan melalui staff Wresti, Wawan Sulistiyawan.

"Iya ada ke Wawan. Dalam bentuk memo," ujarnya

Sebelumnya Eddy didakwa memberi uang Rp150 juta dan US$50 ribu kepada panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution terkait penundaan aanmaning Perkara Niaga PT MTP melawan PT Kwang Yang Motor dan pengajuan Peninjauan Kembali Perkara Niaga oleh PT AAL.

Selain itu, nama mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) NurhadiAbdurrachmanjuga disebut dalam dakwaan. Nurhadi disebut pernah menghubungi Edy Nasution untuk meminta agar berkas PK PT AAL segera dikirim ke MA.

Eddydidakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 65 Ayat (1) junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (ani/osc)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20190107170329-12-359055/bersaksi-anak-buah-eddy-sindoro-nyanyi-soal-nurhadi




Original Post

Saksi Sebut Eddy Sindoro Setujui Suap ke Panitera PN Jakpus

Media Online CNN Indonesia
2019-01-08


Jakarta, CNN Indonesia Chairman PT Paramount Enterprise Internasional, Eddy Sindorodisebut menyetujui pemberian duit kepada eks panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasutionsebesar Rp100juta. Duit itu merupakan imbalan atas penundaan aanmaning perkara niaga antara PT Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP) melawan PT Kwang Yang Motor.

Hal ini dikatakan oleh mantan pegawai PT Artha Pratama Anugrah, Wresti Kristian Hesti Susetyowati sebagai saksi dalam persidangan pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (7/1).

Wresti mengaku kerap dipanggil oleh PT Paramount Enterprise Internasional untuk melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh legal staff seperti memberi referensi pengacara dan strategi hukum.

Terkait aanmaning PT MTP itu pun Wresti melaporkan ke Eddy perkembangannnya, termasuk soal adanya permintaan duit dari Edy Nasution. Atas laporan ini, Eddy pun tak menolak permintaan uang itu.

"Saya bilang ke Pak Eddy saya sudah koordinasi dengan PN Jakpus dan diminta kirim surat ke PN Jakpus dan dimintai Rp100 juta," kata Wresti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdul Basir.

Menanggapi pernyataan tersebut, Jaksa Abdul Basir menanyakan apakah ada keberatan yang dinyatakan Eddy terkait dengan jabatan Edy Nasution sebagai pegawai negeri, namun meminta uang imbalan. Wresti pun menjawab tidak ada.

"Tidak ada," kata Wresti.

Untuk diketahui, imbalan ini setelah PN Jakarta Pusat melakukan surat peringatan atau aanmaning kepada PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP) pada 1 September 2015. Namun PT MTP tidak hadir dan dipanggil kembali pada 22 Desember 2015.

Dalam dakwaan, Eddy disebut meminta penundaan aanmaning kepada Edy Nasution melalui Wresti. Edy Nasution pun menyetujuinya dengan imbalan Rp100 juta.

Wresti pun mengakui dirinya sempat bertemu dengan Edy Nasution dan berkonsultasi mengenai penundaan aanmaning tersebut. Penundaan diminta Wresti karena Presiden Direktur PT MTP berhalangan hadir dan pengacaranya belum ditunjuk.

"Saya tanya bagaimana aanmaning itu di tanggal itu, tidak ada direksi dan lawyernya sarannya kirim surat penundaan aanmaning," tambah Wresti kepada Jaksa.

Sebelumnya Eddy didakwa memberi uang Rp150 juta dan US$50 ribu kepada panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution terkait penundaan aanmaning Perkara Niaga PT MTP melawan PT Kwang Yang Motor dan pengajuan Peninjauan Kembali Perkara Niaga oleh PT AAL.

Selain itu, nama mantan Sekretaris Mahkama Agung (MA) Nurhadi disebut dalam dakwaan tersebut. Nurhadi disebut pernah menghubungi Edy Nasution untuk meminta agar berkas PK PT AAL segera dikirim ke Mahkamah Agung.

Eddy pun didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 65 Ayat (1) junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (ani/osc)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20190107164421-12-359046/saksi-sebut-eddy-sindoro-setujui-suap-ke-panitera-pn-jakpus




Original Post

Tasdi Ganjar Setor Rp10Juta

Media Cetak Republika Halaman 2
2019-1-8


Tasdi Ganjar Setor Rp10Juta

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disebut ikut setor Rp 100 juta kepada bupati nonaktif Purbalingga Tasdi. Hal tersebut diungkapkan Tasdi saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (7/1)

Menurut dia, uang Rp 100 juta itu diberikan oleh ajudan Ganjar di kediamannya, Purbalingga, sekitar Mei 2018. "Kebetulan Pak Ganjar ada acara di Purbalingga, mampir ke kediaman saya. Diberikan oleh ajudannya," kata mantan ketua DPC PDI Perjuangan Purbalingga itu.

Menurut dia, uang tersebut diberikan untuk operasional partai dalam rangka pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin dalam Pilkada Jawa Tengah. Uang itu, kata dia, sama seperti pemberian Wakil Ketua DPR Utut Adianto yang ditujukan untuk kebutuhan partai.

Tasdi menyatakan menerima Rp 180 juta dari Utut. Keterangan Tasdi tersebut berbeda dengan keterangan Utut saat diperiksa sebagai saksi yang mengaku memberikan Rp 150 juta.

Tasdi mengaku uang yang diterimanya dari berbagai pihak untuk keperluan partai itu langsung dipergunakan tanpa dilaporkan terlebih dahulu kepada bendahara partai. Ditemui usai sidang, Tasdi mengaku uang Rp 100 juta pemberian Ganjar itu belum sempat digunakan karena lebih dahulu ditangkap KPK.

Meski sama-sama memberikan uang yang diduga sebagai gratifikasi kepada Tasdi, Ganjar tidak pernah dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi seperti yang dilakukan kepada Utut Adianto. Jaksa penuntut umum (JPU) KPK Kresno Anto Wibowo mengatakan, tidak ada lagi pemeriksaan saksi.

"Sudah tidak ada pemeriksaan saksi, agenda hari ini pemeriksaan terdakwa, selanjutnya pembacaan tuntutan," kata Kresno seusai sidang.

Menurut Kresno, pemeriksaan para saksi dalam perkara tersebut disesuaikan dengan berkas perkara, (a menjelaskan, saksi yang dimintai keterangan dalam perkara ini menjadi kewenangan penyidik. "Kenapa (Ganjar) tidak diperiksa sebagai saksi silakan tama ke pemidik," katanya.

Tasdi merupakan terdakwa dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Dalam kasus suap, ia didakwa menerima Rp 115 juta dari Rp 500 juta yang dijanjikan dalam proyek pembangunan Islamic Center tahap 2 dengan nilai proyek Rp 22 miliar. Sementara dalam kasus gratifikasi, Tasdi didakwa menerima uang Rp 1,465 miliar dan 20 ribu dolar Amerika Serikat.

Dalam pemeriksaan itu, Tasdi mengaku pernah ditawari pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Purbalingga oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang besarannya mencapai Rp 50 miliar hingga Rp 100 miliar.

Tasdi juga mengungkapkan kewajiban untuk membayar fee jika DAK tersebut fair dengan besaran antara 5-7 persen.

"Dari sekitar Rp 50 miliar sampai Rp 100 miliar yang dijanjikan, yang cair tidak sampai Rp 50 miliar," katanya.

Namun, ia tidak mengetahui realisasi besaran fee yang harus diberikan atas pencairan itu. Menurut Tasdi, tawaran DAK dari Taufik Kurniawan itu disampaikan mengingat Purbalingga merupakan daerah pemilihan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu saat pemilu sebelumnya.

Taufik Kurniawan sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan suap penganggaran DAK untuk Kabupaten Kebumen dalam perubahan APBN 2016. Setelah pemeriksaan terdakwa, hakim ketua Antonius Widijantono memutuskan memberi sidang dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda tuntutan dari jaksa.

antara e d ilham tirta







Original Post

Sertifikat HGB Sentul City Dinyatakan Batal

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2019-1-8


Sertifikat HGB Sentul City Dinyatakan Batal

SENGKETA LAHAN

JAKARTA - Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh PT Sentul City Tbk. dalam perkara gugatan sertifikat hak guna bangunan (HGB) Nomor 305/Desa Karang lengah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Adapun, perkara itu diputuskan oleh majelis pada 21 November 2018 dan dipublikasikan awal Januari 2019. Susunan majelis hakim dalam perkara ini adalah M. Syarifuddin sebagai ketua dan didampingi oleh Yulius serta Irfan Fachruddin, masing-masing sebagai anggota.

Terhadap putusan itu. Juni Bicara FT Sentul City Tbk . Alfian Mujani mengatakan bahwa setelah berkoordinasi dengan pihak legal, perusahaan itu akan melakukan upaya hukum atas putusan PK MA tersebut.

"Seperti apa upaya hukumnya, belum bisa jelaskan sebelum berkasnya kami ajukan ke pengadilan. Mungkin setelah Senin (kemarin), haru bisa saya tanggapi secara lebih rinci, tuturnya, Senin (7/1).

Dalam permohonan PK, PT Sentul City meminta agar majelis hakim menerima permohonan perusahaan itu selaku pemohon PK atau termohon kasasi II atau pembanding yang semula meru upakan tergugat intervensi II.

Selain itu, Sentul City juga memohon agar majelis membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung pada 8 Juni 2017, yang bernomor register 168 K/TUN/2017. Tak hanya itu, Sentul uly luga meminta pengadilan mengadili sendiri dengan amar yang menyatakan bahwa sah dan berlaku menurut hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 305/Desa Karang Tengah, yang diterbitkan 19 Agustus 2014 serta Surat Ukur No. 54/Karang lengah/ 2014 pada 8 Mei 2014 dengan luas lahan 55.963 M2 atas nama PT Sentul City Tbk.

Akan tetapi, dalam pertimbangan majelis hakim PK menyatakan menolak permohonan PK tersebut karena alasan-alasan PT Sentul City Tbk. yang dituangkan dalam memori PK tersebut hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan judex facti atau PTUN Bandung dan putusan judex juris atau Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.

Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kekeliruan yang nyata atau kekhilafan hakim di dalam putusan a quo. Padahal, salah satu syarat pengajuan PK adalah terdapat kekeliruan yang nyata-nyata dilakukan oleh hakim.

Perkara ini bermula ketika Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor menerbitkan surat keputusan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 305/Desa Karang Tengah, yang diterbitkan 19 Agustus 2014, serta Surat Ukur No. 54/Karang Tengah/ 2014 pada 8 Mei 2014, dengan luas lahan 55.963 M2 atas nama PT Sentul City Tbk.

Setelah itu, tiga orang warga yakni Darwin Dahsyat Tjakradidjaja, Aang Setiawan, dan Djoe Alex Ramli menggugat penerbitan sertifikat tersebut karena menganggap sebagian areal yang masuk dalam lahan pada sertifikat tersebut merupakan milik mereka berdasarkan surat pelepasan hak atau SPH.

Akibat terbitnya sertifikat kepada PT Sentul City Tbk., para penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat mengajukan penerbitan sertifikat atas nama mereka masing-masing.

Pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, gugatan tersebut dimenangkan oleh ketiga warga itu.

(M.G. Noviarizal Fernandez)







Original Post

Pengadilan Sita Gedung AJB Bumiputera

Media Cetak Harian Kontan Halaman 18
2019-1-8


Pengadilan Sita Gedung AJB Bumiputera

JAKARTA. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) kemarin (7/1) menyita dua aset milik Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Langkah ini pasca majelis hakim mengabulkan permohonan sita jaminan dari mantan Direktur Utama AJB Bumiputera Soeseno H.S.

Penyitaan itu berdasarkan surat penetapan sita eksekusi nomor 58/Eks.Pdt/2018 Jo No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang keluar 14 November 2018 lalu. Surat tersebut menyatakan, dua aset AJB Bumiputera 1912 resmi disita Pengadilan Negeri Jaksel.

Pertama, tanah dan bangunan di Jalan Wolter Mo-nginsidi Nomor 84 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedua, tanah dan bangunan di Jalan Bintaro Raya Nomor 10 Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Sebelum mengajukan permohonan sita jaminan, Eggi Sudjana, Kuasa Hukum Soeseno, mengatakan, kliennya

sudah melakukan berbagai upaya agar AJB Bumiputera menyelesaikan kewajiban mereka. Mengacu putusan pengadilan, perusahaan asuransi itu harus membayar kepada Soeseno sebesar Rp 19 miliar. Duit ini merupakan sisa imbalan atas premi yang dibayarkan nasabah yang dibawa Soeseno ketika menjabat sebagai direktur utama AJB Bumiputera.

"Klien kami dulu membawa nasabah besar, Perum Perumnas. Preminya sekitar Rp 400 miliar dan itu ada hitungan imbalan yang diperoleh klien kami," ungkap Eggi.

Total imbalan yang Soeseno terima sesuai kesepakatan mencapai Rp 56 miliar. Tapi, AJB Bumiputera baru membayar Rp 37 miliar. Sisanya yang sebesar Rp 19 miliar tidak kunjung dibayar.

Karena itu, Soeseno menggugat ke PN Jaksel dan dikabulkan pada 30 November 2016. Perkara ini kemudian

naik ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan kembali dimenangkan Soeseno lewat putusan tertanggal 8 Juni 2017. Terakhir, putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang ke-tok palu pada 15 Maret 2018 menguatkan putusan pengadilan sebelumnya.

Berbekal putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Soeseno pun mengajukan permohonan sita jaminan lantaran AJB Bumi-

putera tida juga membayar sisa imbalan tersebut. "Kalau mereka bayar, kami tak akan sita aset," tegas Eggi.

Belum ada pernyataan resmi dari AJB Bumiputera terkait penyitaan tanah dan gedung mereka. Direktur Utama AJB Bumiputera 1912 Sutikno Sjarif tidak menjawab panggilan telepon dan pesan singkat dari KONTAN.

Ratih Waseso







Original Post

Menghukum Itu Harus Sesuai Prinsip HAM

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2019-1-8


Menghukum Itu Harus Sesuai Prinsip HAM

SANDRAYATI MONIAGA Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal

Bagaimana tanggapan Anda soal wacana hukuman mati bagi para tersangka kasus korupsi dalam pembiayaan penanggulangan bencana alam?

Hak hidup itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi, non dero- gable rights dalam konsep hak asasi. Jadi Komnas HAM sejak tahun 2014-2015 kami sudah posisinya menolak hukuman mati. Tapi bahwa, koruptor yang mengkorupsi dana pembangunan daerah bencana harus dihukum, iya. Tapi penghukumannya itu harusnya dilakukan dengan baik dan adil bagi para korban. Bukan korban dari si pelaku ya.

Tapi kan ketentuan terkait ancaman hukuman mati bagi koruptor juga dimuatdi pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bagaimana itu?

Begini, hak asasi itu kan belum semuanya diakomodir dalam hukum kita. Masih ada perundangan yang belum sepenuhnya mengadopsi prinsip hak asasi. Contohnya adalah masih adanya hukuman mati pada beberapa undang-undang kita. Tapi Komnas HAM dalam posisi menolak hukuman mati.

Tapi dampak dari praktik korupsi yang terjadi di daerah bencana itu dirasa amat menyakitkan bagi korban bencana itu. Apakah itu tidak boleh dimasukan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukuman?

Ya memang, saya pun kesal sekali pas mendengar soal ini. Tapi kita juga harus kreatiflah. Menghukum, tapi harus tetap sesuai prinsip hak asasi manusia. Pemiskinan itu enggak melanggar. Penyitaan seluruh harta, kalau memang korupsinya terbukti jelas kan memang bisa dilakukan.

Kenapa sih Komnas HAM tetap tegas menolak hukuman mati?

Karena hak hidup merupakan salah satu hak asasi yang tidak dapat dikurangi, atau non derogable rights. Kedua, sistem peradilan kita masih jauh dari sempurna, dan itu terbukti adanya kasus dengan putusan sesat. Bagaimana kalau temyata ada putusan yang salah, sementara terpidana sudah dieksekusi mati? Kalau begitu kan jelas sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Terakhir, hukuman mati dilatarbelakangi oleh penghukuman yang bersifat balas dendam. Padahal penghukuman sekarang mestinya didasarkan pada prinsip pembinaan.

Apa landasan yuridis dari penolakan ini?

Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 I ayat (1) menyatakan, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nunun. hak beragama, hak untuk tidak di- perbudak. hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Kemudian Pasal 28A menyatakan, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Berarti alternatifnya hanya hukuman seumur hidup dong?

Ya itu kebijakan hakimlah, itu sudah diranahnya hakim. Tetapi yang penting hukuman mati itu harusnya sudah tidak ada lagi. Karena satu, hukuman mati itu kan melanggar hak asasi. Kedua, hukuman ada banyak macamnya, antara lain ada hukuman seumur hidup, pemiskinan, dan lain-lain. Kan yang penting harus ada efek jera. Yang sekarang belum maksimal kan penyitaan harta. Nah, hukuman ini bisa lebih dimaksimalkan, sehingga bisa menyebabkan efek jera. Koruptor itu kan katanya takut dimiskinkan. Jadi banyak sebetulnya altematif hukumannya, selain hams dihukum mati.

Kalau dihukum seumur hidup ada masalah enggak dari perspektif HAM?

Ya kalau peraturan perundangan memang bisa kan. Dalam konsep HAM itu juga boleh.

Berarti alternatifnya di hukum seumur hidup atau dimiskinkan saja ya?

Iya. itu salah satu alternatifnya. Mungkin ada wacana jenis hukuman lain, ya silakan dilihat dan dikaji saja. Yang penting jangan sampai melanggar prinsip HAM. Para koruptor itu kan memang sudah keterlaluan, jadi memang perlu hukuman yang keras sehingga menimbulkan efek jera. Tapi ya lagi-lagi koridornya satu, hak hiduo itu tidak dapat dikurangi. Itu yang paling dasar. Saya kira banyaklah cara menghukum tanpa menghilangkan hak hidup seseorang. Itu saja coba dimaksimalkan.

Kalau Undang-Undang Tipikor dianggap telah melanggar Undang-Undang Dasar karena memuat ketentuan hukuman mati. Apakah Undang-Undang Tipikor itu perlu direvisi?

Kalau mau direvisi ya silakan. Tapi poin kami, semua ketentuan di undang-undang kan tidak harus dipakai . Mati itu kan hukuman maksimal bahasanya. Jadi ya tinggal hakimnya saja, dia masih menghormati hak asasi manusia apa enggak.

nda







Original Post

KPK Jangan Takut, Mereka Bisa Dijerat Hukuman Mati

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2019-1-8


KPK Jangan Takut, Mereka Bisa Dijerat Hukuman Mati

HARYONO UMAR Mantan Wakil Ketua KPK

Apa pendapat Anda dengan rencana KPK menjerat para tersangka kasus suap proyek SPAM dengan ancaman hukuman mati?

Di dalam penjelasan pasal 2 Undang-undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan dalam kondisi tertentu misalnya yang dikorupsi itu adalah untuk penanggulangan bencana nasional. Di Palu itu kan luar biasa itu dan ini sebetulnya sudah berulang dari beberapa dan sebelumnya di Lombok juga begitu. Jadi sangat tidak adil kalau itu hanya diberikan hukuman yang biasa-biasa saja. Karena ini kan menyangkut bencana, orang banyak sedang kesusahan masa dikorup.

Apakah ancaman itu memenuhi rasa keadilan bagi tersangkanya?

Untuk keadilan dan memang undang-undangnya menyatakan demikian, saya rasa wajar-wajar saja kalau dikenakan tuntutan hukuman mati. Kalau nanti soal putusannya itu kan tergantung hakim. Tetapi terobosan yang dilakukan oleh KPK itu kan bagus untuk menimbulkan efek jera bagi yang lain agar tidak lagi mengulangi kasus yang sama.

Di era kepemimpinan Anda dulu, apakah ada kasus semacam ini?

Kayaknya belum pernah ada. Selama ini kan yang terkena hukuman mati ini hanya narkoba sama terorisme. Padahal kan korupsi lebih jahat lagi. Yang penting, undang-undang kita ini kan memang sudah menyatakan bahwa hukuman maksimal itu 20 tahun, dan itu tergantung hakim dalam menentukan itu berbeda. Dan hukuman itu tidak semuanya 20 tahun, paling tidak ada beberapa. Namun khusus untuk kasus semacam ini, karena kondisinya tertentu, dan undang-undang pun sudah mengantisipasi sedemikian rupa. Makanya mereka menyatakan dalam penjelasannya itu yang namanya kondisi tertentu itu salah satunya adalah untuk dana-dana bencana nasional. Di luar negeri justru lebih berat lagi hukumannya. Jadi artinya memang perlu dicoba lagi memberikan hukuman mati tersebut. Masalah nanti hakim memutuskan itu lain persoalan. Namun paling tidak KPK sudah memenuhi janjinya untuk menegakan keadilan.

Berarti KPK seharusnya tak perlu ragu untuk menjerat mereka dengan hukuman mati?

Enggak perlu takut. Karena kan memang sudah ada pasalnya di dalam undang-undang. Untuk masalah intepretasi kan memang berbeda-beda dan pasti bermacam-macam pendapat. Namun di dalam undang-undang itu kan ada tiga yang bisa dikenakan hukuman mati. Baik itu yang berulang kali dilakukan, terkait dana bencana dan negara dalam keadaan kritis ekonomi dan moneter. Mungkin yang akan menjadi perdebatan adalah, apakah ini termasuk bencana nasional atau tidak, begitu. Makanya yang namanya bencana nasional itu harus ditetapkan oleh pemerintah pusat, apakah termasuk bencana nasional atau tidak.

Tapi gempa dan tsunami di Palu itu oleh pemerintah tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Bagaimana itu?

Tetapi paling tidak, kalau kita melihat keadaannya, kerugiannya kepada masyarakat yang sampai sekarang bahkan masih banyak yang trauma, itu secara awam bisa dimasukan sebagai yang luar biasa walaupun itu hanya di satu titik saja bukan di seluruh negeri dari Sabang sampai Merauke. Tetapi untuk keadilan masyarakat sana kita perlu menerapkannya.

Ancaman hukuman mati ini menurut Anda perlu diberikan kepada seluruh tersangka atau hanya untuk aktor intelektualnya saja?

Tentunya hukuman mati terutama bagi aktor intelektualnya ya. Kalau yang lainnya berbeda.

Faktor apa saja yang bisa menentukan seorang tersangka bisa dijerat hukuman mati?

Makanya nanti akan dilihat perannya masing-masing. Karena kan di dalam penetapan putusan itu disebutkan si A dan kawan-kawan. Namun, kalau tuntutan itu bisa diberikan bagi semuanya ya nanti tinggal dilihat oleh hakim terkait dengan perannya. Kan memang perlu diketahui juga, korupsi itu tidak terjadi kalau hanya satu orang, pasti semua kerjasama itu. Berbeda dengan orang membunuh yang mungkin dilakukan dua orang, kalau korupsi kan dilakukan secara bersama-sama, tidak mungkin sendiri atau berdua saja. Aktor intelektual korupsi itu tidak mungkin bisa korupsi, kalau tidak didukung oleh pihak lainnya. Jadi terjadinya korupsi itu ya memang karena mereka melakukannya bersama-sama. Artinya bisa saja semuanya diberlakukan hukuman mati.

Apakah ancaman hu-kumam mati juga bisa didasarkan pada nominal kerugian negaranya?

Enggak ada kalau dari nominal. Pemberian hukuman mati hanya untuk kasus bencana. Terus misalnya ada pejabat korupsi terus dilakukan lagi secara berulang-ulang, itu bisa kena. Kalau masalah nominalnya memang tidak disebutkan. Jadi artinya tidak ada itu disebutkan apakah Rpl miliar. Namun yang penting dana tersebut untuk penanggulangan bencana namun dikorup sama orang itu.

Kalau seandainya KPK enggan menjerat dengan hukuman mati, apakah ada hukuman lain yang memiliki efek jera?

Hukuman itu ada dua, ada hukuman mati dan hukuman maksimal. Kalau maksimal ya 20 tahun. Tetapi kalau hanya 20 tahun, berarti KPK menuntutnya jangan sampai dibawah 20 tahun, harus di atas 20 tahun. Kalau saya sih maunya itu minimal 20 tahun. Artinya jangan sampai di bawah itu hukumannya.

Penerapan ancaman hukumam mati ini ditentang para pegiat HAM. Bagaimana itu?

Korupsi itu kan sudah jahat, namun ini kan lebih jahat lagi pasalnya korupsinya ini kan untuk dana masyarakat yang sedang kesusahan atau sedang musibah. Jadi enggak apa-apa kalau nanti ada perdebatan pro dan kontra itu justru bagus. Karena akan menghasilkan suatu yang terbaik untuk bangsa dan negara.

Nnm







Original Post

KPK Harus Manfaatkan Momen Untuk Ciptakan Efek Jera

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2019-1-8


KPK Harus Manfaatkan Momen Untuk Ciptakan Efek Jera

Tersangka Korupsi Duit Proyek Penanganan Bencana Bisa Diancam Hukuman Mati

Kasus dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum SPAM) yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuka kembali diskursus terkait penggunaan pasal hukuman mati bagi para koruptor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji kemungkinan itu. Pasalnya praktik korupsi itu dilakukan dalam proses pengerjaan proyek di daerah bencana Donggala. Palu. Sulawesi Tengah.

Sejatinya KPK bisa saja menjerat para pelaku dengan ancaman hukuman mati. Karena hal itu memang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal itu berbunyi; (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. (2) Dalam ha! tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Nah keadaan tertentu yang dimaksud itu dituangkan dalam bagian penjelasannya ialah; keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu, apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Memang ancaman hukuman mati bagi para tersangka kasus ini masih dalam proses pengkajian di KPK. "Apakah masuk kategori pasal 2 atau tidak. Nanti kita pelajari dulu, kita belum bisa putuskan ke sana," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Sementara ini, diungkapkan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. para tersangka ini akan diancam dengan pasal suap, yakni pasal 5, 13,11, ataupun 12 Undang-Undang Tipikor. Ancamannya hukuman paling maksimal adalah seumur hidup atau minimal empat tahun Seperti diketahui, dalam perkara ini KPK menetapkan delapan tersangka, yakni; Anggiat Partunggul Nahot Simaremare. Kepala Satker SPAM Strategis/PPK SPAM Lampung; Meina Woro Kustinah, PPK SPAM Katulampa; Teuku Moch Nazar, Kepala Satker SPAM Darurat; dan Donny Sofyan Arifin, PPK SPAM Toba 1; sebagai tersangka penenma. Kemudian Budi Suharto. Dirut PT WKE; Lily Sundarsih, Direktur PT WKE; Irene Irma, Direktur PT TSP; serta Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP; sebagai tersangka pemberi. Total suap yang diduga diterima para pejabat Kementerian PUPR itu ialah Rp 5,3 miliar, 5.000 dolar AS, dan 22.100 dolar Singapura. Duit itu diduga merupakan bagian dari fee 10 persen dari total nilai proyek Rp 429 miliar yang didapat oleh kedua perusahaan itu.

Penerapan hukuman mati bagi para pelaku ini memang masih baru akan dikaji, namun polemik terkait wacana itu sudah berkembang. Banyak kalangan yang mendukung wacana ttu, namun ada pula yang menentangnya. Mereka yang mendukung mengatakan ini adalah momen bagi KPK untuk menciptakan efek jera bagi para koruptor. Sebaliknya para penentang menilai ancaman hukuman mati melanggar HAM.

Menanggapi polemik itu mantan Wakil Ketua KPK Haryono Umar menyampaikan KPK sangat dimungkinkan menerapkan hukuman mati dalam perkara itu. Sementara Wakil Ketua Komnas HAM Sandrayati Moniaga menentangnya. Berikut penuturan keduanya kepada Rakyat Merdeka

REDAKSI







Original Post

Hasil Eksaminasi Komnas HAM Ada Abuse of Power

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2019-1-8


Hasil Eksaminasi Komnas HAM Ada Abuse of Power

KASUS rekening gendut anggota Polres Raja Ampat, Labora Sitorus sempat menghebohkan. Polisi berpangkat bintara itu diketahui melakukan transaksi jumbo. Totalnya mencapai Rp1.5 triliun.

Diduga ada aliran dana ke atasannya. Namun hingga kini tak jelas pengusutan-nya. Hanya Labora yang diadili. Pengadilan Negeri Sorong memvonisnya 2 tahun penjara. Di tingkat banding. Pengadilan Tinggi Papua memperberat hukumannya menjadi 8 tahun.

Di tingkat kasasi, vonis Labora kembali dilipat-gandakan menjadi 15 tahun. Labora menjalani hukumannya di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Ia sempat kena stroke.

Dari balik jeruji besi. Labora curhat kasusnya merupakan rekayasa. Ada sejumlah kejanggalan dalam pengusutan.

Misalnya, tidak adanya Surat Perintah Penahanan (SP2) atas dirinya didalam berkas yang ada di Lapas Cipinang. Surat itu mutlak harus ada untuk menahan seseorang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomot 58 Tahun 1999.

Keanehan lain, cuma dirinya yang menjadi sasaran. Tidak ada pihak lain. Komnas HAM pun menaruh perhatian terhadap kasus Labora. Dan membentuk tim eksaminasi.

Hasilnya, diduga kesalahan fatal dan serius dalam menetapkan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban hukum.

Akibatnya, penyelidikan, penyidikan .penuntutan,persidangan sampai dengan putusan pengadilan sena pelaksanaan putusan (eksekusi), direkayasa dan dipaksakan (error in procedure).

Tim eksaminasi juga menilai terjadi penyalahgunaan wewenang (a buse of power) dan pengabaian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Merasa diperlakukan sewenang-wenang, Labora dan keluarganya akan terus berjuang mendapatkan keadilan.

GPG







Original Post

Syok Tangan Diborgol, Irwandi Curhat Ke Hakim

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2019-1-8


Syok Tangan Diborgol, Irwandi Curhat Ke Hakim

Sidang Perkara Suap DOKA Gratifikasi

Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf syok diborgol ketika dibawa ke pengadilan oleh petugas KPK. Ia pun curhat ke hakim.

KEMARIN. Irwandi kembali menjalani sidang lanjutan kasus suap dan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Sebelum memulai pemeriksaan saksi-saksi, ketua majelis hakim Syaifuddin Zuhri kondisi kesehatan para terdakwa.

"Saudara terdakwa sehat?" tanya Zuhri kepada Irwandi. "Terimakasih, saya sehat. Walau secara psikis sedikit syok hari ini, karena baru pertama kali mengalami pemborgolan," jawab Irwandi.

Menanggapi curhatan Irwandi, Zuhri menjelaskan, pemborgolan merupakan ketentuan baru yang diterapkan KPK terhadap para tahananan. Setiap tahanan harus diborgol saat dibawa ke luar rutan. Termasuk untuk menghadiri persidangan.

"Mungkin karena ini ketentuan baru ya, jadi Anda sedikit terganggu ya sidang hari ini. Tapi sehat kan ya?" tanya Zuhri lagi. "Sehat," jawab Irwandi.

Hal senada juga disampaikan Hendri Yuzal. Dia juga jadi tahanan KPK karena bersama-sama Irwandi menerima suap dari Bupati Bener Meriah. Ahmadi terkait alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

"Sehat Yang Mulia. Sama seperti Pak Irwandi agak syok karena baru pertama kali mengalami pemborgolan," curhat Hendri.

"Kalau Saudara?" tanya Zuhri kepada Tengku Saiful Bahri. "Biasa aja," jawab orang dekat Irwandi itu.

Ketiga terdakwa disidang secara bersama-sama meski berkas perkaranya terpisah. Sebab, jaksa KPK akan menghadirkan saksi-saksi yang ada di berkas perkara ketiga terdakwa.

Saksi itu Fajri MT (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Aceh). Musri Idris (mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh), Alhudri (Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh) dan Sayed Fadhil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).

Fajri menjadi saksi pertama yang diperiksa jaksa KPK men-cecar soal proyek titipan Irwandi. Fajri sempat mengelak. Dia akhirnya tidak berkutik karena Jaksa Ali Fikri membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Dalam BAP tersebut, Fajri menjelaskan pernah beberapa kali dihubungi Irwandi Yusuf lewat WhatsApp. Menurutnya, Irwandi menitip sejumlah daftar nama paket proyek tahun anggaran 2018, nilai proyeknya dan calon perusahaan rekanan yang akan jadi pemenang tender. "Seingat saya ada dua atau tiga kali beliau kirimkan paket pekerjaan dan nama rekanan," Fajri akhirnya mengaku.

Namun dia lupa, saat ditanya berapa nilai proyek-proyek yang diminta Irwandi. Ia mencoba menyakinkan jaksa bahwa calon rekaman mengikuti proses tender sesuai ketentuan. "Yang maksudnya Bapak (Irwandi) minta bantu itu sesuai ketentuan yang berlaku," kilahnya.

Bukan hanya Irwandi yang titip proyek ke Fajri. Saiful Bahri juga pernah. Fajri kenal Saiful Bahri sejak tahun 2008 karena salah satu rekanan Pemprov Aceh.

"Dalam BAP Saudara katakan, saya pernah terima WA dari Saiful Bahri dan salah satu proyek yang dimenangkan Saiful ada di Aceh Selatan, nilainya Rp7,l78 miliar. Benar?" tanya Jaksa Ali Fikri.

Kali ini Fajri tak berkelit. Ia menuturkan pesan WA dari Saiful Bahri diteruskan ke Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Aceh, Nizarli.

Nizarli menyarankan Fajri mengontak langsung ketua kelompok kerja (Pokja). Ketua Pokja 1 Misdar. Ketua Pokja 2 Usman. Ketua Pokja 3 Ziaudin. "Ada tiga orang, jadi saya me-WA ke Pokja. Misal (proyek) di Pokja A ya ke A, kalau (proyek) di B ya ke B." tutur Fajri.

Ketua Pokja yang kemudian mengatur tender agar dimenangkan perusahaan titipan Irwandi maupun Saiful Bahri.

Dalam perkara. Irwandi melakukan tiga tindak pidana korupsi. Pertama, menerima suap dari Bupati Bener Meriah Ahmadi Rpl J05 miliar. Rasuah diterima lewat orang kepercayaannya Hendri Yuzal dan Tengku Saiful Bahri.

Ahmadi menyuap Irwandi agar mengalokasi Dana Alokasi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 sebesar Rpl08 miliar untuk Kabupaten Bener Meriah.

Ia juga ingin proyek pembangunan jalan Redelong-Pondok Baru-Samar Kilang Rp41 miliar dan pembangunan jalan Krueng Gekeuh-Bandara Rembele Rp 15 miliar, dikerjakan kontraktor lokal. Hasil nego. Ahmadi bersedia memberikan fee 10 persen dari nilai pagu anggaran kepada Irwandi.

Fulus diserahkan bertahap. Uang Rp 120 juta untuk membiayai Irwandi dan Fenny Steffy Burase.AIdiduga istri siri.Aiumrah. Berikutnya Rp430 juta diserahkan kepada Saiful dan Hendri. Irwandi menyuruh Saiful mentransfer dana itu ke rekening Steffy.

Saiful lalu meminta Ahmadi menyediakan Rpl miliar untuk kegiatan Aceh Marathon. Ahmadi hanya menyerahkan separuh Rp500 juta. Uang itu dipakai membayar medali dan jersey.

Dakwaan kedua, menerima gratifikasi Rp8 ,7 17 miliar yang diterima Irwandi pada masa jabatan gubernur periode kedua. Dari Mei 2017 hingga Juli 2018.

Irwandi menerima Rp4,420 miliar dari dari Mukhlis. Mukhlis membuat rekening atas namanya di Bank Mandiri, lalu menyerahkan kartu ATM berikut PIN-nya ke Irwandi.

Berikutnya, Irwandi menerima Rp568 juta dari Saiful melalui rekening Steffy. Adapun Rp3,728 miliar diterima dari anggota tim sukses Irwandi yang mendapat proyek-proyek Pemerintah Provinsi Aceh.

Dakwaan ketiga masih soal penerimaan gratifikasi. Jumlahnya Rp32,45 miliar. Saat Irwandi menjabat gubernur periode pertama 2007-2012.

Uang itu terkait proyek pembangunan dermaga bongkar muat pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). Proyek ini dibiayai APBN 2006-2011.

Irwandi menerima setoran "pajak Nanggroe" dari Kepala Nindya Karya Cabang Sumut-Aceh, Heru Sulaksono dan pemilik PT Tuah Sejati, Zainuddin Hamid. Kedua perusahaan membentuk kerja sama operasi (KSO) Nindya Sejati untuk menggarap proyek dermaga Sabang.

Pada 2008, Irwandi, yang merangkap Ketua Dewan Kawasan Sabang, menerima setoran Rp2,9 miliar. Tahun 2009 Rp6,9 miliar. Tahun 2010 Rp 9.5 miliar. Terakhir Rpl3,03 miliar pada tahun 2011.

BYU







Original Post

Kalau Uang Kondangan Kok Ngumpet-ngumpet"

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2019-1-8


Kalau Uang Kondangan Kok Ngumpet-ngumpet"

Jaksa Cecar Anak Buah Eddy Sindoro

PRESIDEN Direktur PT Paramount Enterprise, Ervan Adi Nugroho mengaku pernah memberikan uang Rp50 juta kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution.

Pemberian itu disebutnya "uang kondangan" pernikahan anak Edy Nasution. Tapi tidak diserahkan langsung. Dititipkan ke Wresti Kristian Hesti Susetyowati.

"Atas nama saya sebagai Paramount karena saya diundang," ujar Ervan saat memberikan keterangan untuk terdakwa Chairman PT Paramount, Eddy Sindoro di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/1).

Ervan membantah pemberian uang terkait perkara di PN Jakpus. Ia menjelaskan, pernikahan anak Edy Nasution pada Maret 2016. Sedangkan perkara sudah selesai 2013.

Jaksa KPK Abdul Basir curiga, pemberian uang itu bukan sebagai kado pernikahan. Sebab diserahkan di parkir basement hotel Acacia, Kramat, Jakarta Pusat. "Kalau kado, kenapa ngasih uang kondangan ngumpet-ngumpet?" tanyanya.

"Saya enggak tahu kenapa diberikan di basement karena saya nggak sempat kasih sendiri. Saya bilang, kalau titip oke nggak? kata dia (Wresti) bisa," dalih Ervan.

Wresti membenarkan kesaksian Ervan. "Waktu itu Pak Ervan telepon ke saya. Dia bilang, ini ada titipan dari Pak Eddy Sindoro. Dia bilang. "Bu. ini jadi untuk nitip ke anaknya Pak Edy (Nasution)," kata Wresti yang juga dihadirkan sebagai saksi sidang ini.

Dalam perkara ini. Eddy Sindoro didakwa memberi suap Rp 150 juta dan 50 ribu dolar Amerika terkait pengurusan perkara di PN Jakpus.

Perbuatannya diancam pidana Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Sementara perkara Edy Nasution telah final. Ia terbukti menerima suap dan gratifikasi dari pihak berperkara. Yakni Rp 100 juta terkait penundaan teguran perkara niaga PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP) melawan Kymco melalui PN Jakarta Pusat.

Kemudian, menerima 50 ribu dolar Amerika ditambah Rp 50 juta untuk pengurusan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) PT Across Asia Limited (AAL) meski sudah melewati batas waktu.

Selain itu. menerima gratifikasi yang tak sesuai dengan tugasnya di PN Jakpus sebesar 70 ribu dolar Amerika, 9.852 dolar Singapura, dan RplO.35O.OOO. Fulus itu terkait pengurusan permohonan kasasi.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa saudara Edy Nasution dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan serta membayar denda Rp 150 juta dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut dipidana dengan pidana kurungan selama 2 bulan," putus ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Sumpeno.

byu







Original Post

Kisruh Di Tubuh PPP Diselesaikan Melalui Mahkamah Partai

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2019-1-8


Kisruh Di Tubuh PPP Diselesaikan Melalui Mahkamah Partai

KETUA Umum DPP PPP kubu Djan Faridz, Humphrey Djemat menilai, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (PK MA) Nomor 182 PK/TUN/2018 tanggal 8 November 2018 yang menolah gugatan Djan Faridz, sejalan dengan putusan PK Nomor 79 PK/ Pdt.Sus-Parpol/2016 yang mengesahkan PPP versi Muktamar Jakarta.

Dalam pertimbangan hukumnya, kata Humprey, majelis hakim menyatakan bahwa perselisihan dalam perkara ini adalah perselisihan mengenai keabsahan muktamar, bukan perselisihan kepengurusan partai. "Atas dasar itu. maka kisruh di dalam tubuh PPP harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai," ujar Humprey, kemarin.

Menurut Humprey, putusan PK Nomor 79 tersebut adalah putusan badan peradilan mengenai PPP yang berlaku saat ini.yang mana mengembalikan kepada Mahkamah Partai. "Ini secara tidak langsung telah memberikan pengesahan kepada PPP versi Muktamar Jakarta sebagai satu-satunya muktamar yang dilaksanakan sesuai keputusan Mahkamah Partai." klaim

Humprey.

Humprey menuturkan. Putusan PK Nomor 182 Tahun 2018 dan bahkan seluruh perkara pengadilan yang berlangsung antara PPP Muktamar Jakarta dengan PPP Muktamar Pondok Gede, baik dalam lingkup perdata, tata usaha negara (TUN),maupun Mahkamah Partai, hingga saat ini tidak pernah ada yang memberikan keabsahan kepengurusan kepada PPP kubu Romahurmuziy (Romy) atau Muktamar Pondok Gede. "Sebaliknya, justru PPP Muktamar Jakarta yang pernah dinyatakan sah oleh Putusan MA, yang inkracht." katanya.

Yaitu, lanjut dia. Putusan MA Nomor 601 yang menyatakan keabsahan Muktamar Jakarta dan Putusan MA Nomor 504 yang membatalkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) terhadap kubu Romy.

Selain itu, Humphrey menegaskan, dukungan PPP pada Pilpres 2019 yang sah adalah hasil Muktamar Jakarta. Yakni, kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

tif







Original Post

Tak Serta Merta Akhiri Dualisme Di Tubuh PPP

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2019-1-8


Tak Serta Merta Akhiri Dualisme Di Tubuh PPP

PENGAMAT politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyatakan. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 182 PK7TUN/2O18 tanggal 8 November 2018 yang menolak gugatan kepengurusan kubu Djan Fa-ridz, tidak akan serta merta mengakhiri dualisme di tubuh PPP.

Pasalnya, kata dia, dua kepengurusan partai tersebut sudah merasa besar dan mempunyai banyak pengikut, sehingga akan sulit untuk diajak bersatu. "Putusan tersebut hanya meredam gejolak sementara di internal PPP," ujar Emrus, kemarin.

Menurut Emrus. sebagai partai yang telah ada sejak Orde Baru, seharusnya PPP bisa lebih dewasa dalam menyelesaikan konflik di internal mereka, sehingga tidak berlarut-larut seperti saat ini. Partai berlambang Kabah itu bisa mengambil contoh Partai Golkar yang sudah tuntas dan selesai soal dualisme kepengurusan. "Yang penting, bagaimana kedua belah pihak bisa sama-sama patuh terhadap putusan hukum yang ada," tandasnya.

Emrus berharap. Putusan PK Nomor 182 PK/ TUN/2018 tanggal 8 November 2018, bisa menjadi

langkah awal bagi PPP untuk islah menjadi satu kepengurusan. Apalagi,, momen Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 semakin dekat, maka membutuhkan kesolidan seluruh pengurus. "Dengan islah sekarang, maka PPP mempunyai waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan kedua momen tersebut dengan baik," kata dia.

Walaupun terjadi dualisme kepengurusan di tubuh PPP, Emrus mengira partai tersebut tetap akan lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen, atau sebanyak 27 kursi. Sebab, partai tersebut sudah mempunyai sejarah yang panjang dan mempunyai basis massa yang loyal. "Jadi akan mudah untuk menggerakkan kembali massa agar memilih PPP," ucapnya.

Selain itu. kata Emrus, dukungan kepada pasangan Jokowi-Maruf juga akan turut mengerek elektabilitas partai berlambang Kabah ini. Sebab, elektabilitas pasangan ini, masih di atas 50 persen sehingga cukup menguntungkan bagi partai pengusungnya. "Yang penting, PPP bisa mencari cara agar efek Jokowi bisa mengenai partai tersebut," pungkasnya.

tif







Original Post

PPP Mulai Retak Sejak Ketumnya Jadi Tersangka

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 8
2019-1-8


PPP Mulai Retak Sejak Ketumnya Jadi Tersangka

PPP mulai retak sejak tahun 2014, ketika KPK menetapkan Ketua Umum PPP saat itu. Suryadharma Ali, sebagai tersangka korupsi penyelanggaraan ibadah haji.

Sekjen DPP PPP saat itu, M Romahurmuziy alias Romy

memecat Suryadharma sebagai Ketum. Sebaliknya, Suryadharma memecat Romy sebagai Sekjen.

Akhirnya, kubu Romy menggelar musyawarah nasional di Surabaya dan memilih dia sebagai ketua umum. Adapun kubu Suryadharma menggelar munas di Jakarta dengan memilih Djan Faridz sebagai ketua umum. Kedua kubu lantas menyelesaikan permasalahan kepengurusan partai ke jalur hukum.

Setelah terpilih dalam Muk-tamar Surabaya, kepengurusan Romy lantas mengantongi surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Tak terima, Djan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengenai surat keputusan Menkumham untuk kepengurusan Romy itu. Djan menang pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Surat Keputusan (SK) Menkumham Nomor M.HH-07. AH. 11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP kubu

Romahurmuziy pun dianggap batal. Putusan MA itu membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PTTUN), dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Romy tak tinggal diam, dan mengajukan peninjauan kembali (PK). la bersyukur. MA mengabulkan permohonannya melalui putusan PK Nomor 79 PK/Pdt. Sus-Parpol/2016, pada 12 Juni 2017. Putusan itu sekaligus menganulir putusan kasasi nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang memenangkan PPP kubu Djan Faridz.

Meski demikian, kedua kubu belum juga islah. Pada Minggu (16/7/2017) dini hari, sempat terjadi perebutan Kantor DPP PPP di Diponegoro, Cikini, Jakarta Pusat. Saat itu sejumlah simpatisan PPP kubu Romy mendatangi kantor tersebut dan meminta Pihak Djan hengkang.

Setelah Iebih dari tiga tahun PPP berseteru, akhirnya MA dalam putusan PK menolak gu-

gatan kubu Djan Faridz terkait kepengurusan PPP. Penolakan tersebut tertuang dalam Putusan PK Nomor 182 PK/TUN/2018 tanggal 8 November 2018.

Sebelumnya juga terdapat putusan PK Perdata pada 12 Juni 2017 yang mengesahkan kubu Romy. Sekjen DPP PPP Arsul Sani mengatakan, putusan PK MA Nomor 182 PK/TUN/2018 tanggal 8 November 2018 merupakan perkara terakhir dari serangkaian perkara yang diajukan oleh kubu Djan Faridz di berbagai jalur peradilan.

Dia mencatat, gugatan kubu Djan Faridz diajukan via MK empat perkara. PN Jakpus dua perkara, dan PTUN Jakarta sekitar enam perkara. "Alhamdulillah, tidak ada satu pun gugatan Djan Faridz Cs. baik di jalur MK maupun lembaga peradilan di bawah MA yang hasil akhirnya dikabulkan." ujar Arsul.

Dengan adanya putusan PK dari MA. kata Arsul, maka sudah tidak tersisa satu pun gugatan Djan Faridz yang masih ada

di pengadilan. Semua gugatan tersebut tertolak. Oleh karena itu. dia meminta kepada media agar tidak lagi menggunakan istilah PPP Kubu Djan Faridz atau PPP kubu Muktamar Jakarta.

"Karena tidak ada satu pun legalitas yang mendukung mereka, baik berupa putusan akhir MA maupun SK Menkumham," harap dia.

Arsul menambahkan, pihaknya selanjutnya akan melangkah ke ranah hukum pidana atas tindakan PPP kubu Humphrey Djemat yang masih melakukan kegiatan dengan mengatasnamakan PPP. "Kami memberi kesempatan kepada Humphrey Djemat Cs untuk meminta maaf atas ulahnya selama ini. sampai dengan akhir tahun ini. Jika tidak, proses pidana terpaksa kami akan jalankan agar mereka berhenti berulah," tandasnya.

Arsul juga tidak mempermasalahkan dukungan PPPkubu Djan Faridz atau Muktamar Jakarta kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.

tif/net







Original Post

MUHAMMAD IDRIS HASAN. SH

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 11
2019-1-8


MUHAMMAD IDRIS HASAN. SH

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

IKLAN







Original Post

CHA Kebebasan hakim Mengarah Pada Dua Hal

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2019-1-8


CHA Kebebasan hakim Mengarah Pada Dua Hal

Jakarta - Calon Hakim Agung (CHA) untuk Kamar Perdata, Pahala Simanjuntak, berpendapat bahwa kebebasan hakim bisa mengarah pada dua hal, yaitu kepada lembaganya dan secara fungsional. "Kebebasan fungsional hakim ada di dalam tugasnya mengadili perkara, hakim harus bebas dari pengaruh apapun," ujar Pahala di Gedung Komisi Yudisial Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin.

Pahala menyatakan hal tersebut ketika menjawab pertanyaan tim panel ahli dalam seleksi wawancara CHA Tahun 2018. Ketika disinggung mengenai diskresi pada hakim saat memutus perkara, Pahala menilai bahwa diskresi memang diperlukan untuk mewujudkan keadilan di samping kepastian hukum dan kebebasan untuk melihat apakah putusan hakim sesuai dengan kenyataan."Tapi hal itu cenderung disalahgunakan menjadi tindakan sewenang-wenang," kata Pahala.

Lebih lanjut Pahala menjelaskan bahwa asas hukum menjadi pemikiran untuk membangun integritas supaya kebebasan yang dimiliki hakim tidak disalahgunakan. Dalam penerapan hukum. Pahala berpendapat bahwa setelah hakim memberikan tafsir, hakim tersebut harus menggunakan konstruksi hukum yang tentunya berdasarkan pada asas hukura"Itulah yang menurut saya namanya diskresi, supaya tidak disalahgunakan maka perlu dilakukan pembinaan integritas hakim," ujar Pahala

Seperti diketahui, Komisi Yudisial (KY) menggelar seleksi wawancara untuk Calon Hakim Agung (CHA) Tahun 2018, yang secara resmi dibuka Ketua KY Jaja Ahmad Jayus."Seleksi wawancara ini merupakan rangkaian akhir dari proses seleksi CHA," jelas Jaja di Gedung KY Jakarta, Kamis (3/1). Seleksi wawancara CHA ini dilakukan oleh para komisioner KYdan panel ahli yang terdiri dari mantan hakim agung, pakar dan/atau negarawan.

Adapun tim panel ahli dari unsur negarawan yang terlibat adalah Bagir Manan, Nasaruddin Umar, dan Haedar Nahsir. Sementara tim pakar teknis terdiri dari Atja Sondjaja untuk Kamar Perdata, Hary Djatmiko untuk Kamar TUN khusus pajak, Abdul Manan untuk Kamar Agama, Parman Soeparman untuk Kamar Pidana, dan Iskandar Kamil untuk Kamar Militer. "Seleksi wawancara ini akan berlangsung selama tiga hari, yaitu Kamis (3/1), Jumat (4/1), dan Senin (7/1) dan diikuti oleh 12 CHA," jelas Jaja.

Jaja jelaskan, dalam seleksi wawancara para CHA akan digali lebih mendalam mengenai visi, misi, dan komitmen, serta Kode Erik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Selain itu jijga filsafat hukum dan teori hukum, wawasan pengetahuan peradilan dan perkembangan hukum, serta penguasaan hukum materiil dan formil dari CHA."KY juga mengharapkan kepada media massa dan LSM untuk dapat memantau pelaksanaan seleksi wawancara ini," kata Jaja. Seleksi CHA ini dilaksanakan untuk mengisi delapan orang hakim agung yakni satu orang untuk kamar pidana satu untuk kamar agama dua untuk kamar militer, tiga untuk kamar perdata, dan satu orang untuk kamar tata usaha negara khusus pajak.

ANT







Original Post

Kejagung Kaji Pemeriksaan Mentan Dalam Kasus Alsintan

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2019-1-8


Kejagung Kaji Pemeriksaan Mentan Dalam Kasus Alsintan

Jakarta - Kejaksaan A-gung (Kejagung) menyatakan tidak tertutup kemungkinan memanggil Menteri Pertanian (Mentan) terkait perkara dugaan penyimpangan pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) tahun 2015.

Tim penyidik kini masih menimbang unsur perlu tidaknya pemanggilan tersebut. "Ya kita nanti (lihat) sejauh mana urgensinya, ya kan. Itu kita tidak bisa tanpa alasan dan hams ada dasar yuridis yang kuat, tidak boleh semena-mena memanggil seseorang. Kalau ada keterkaitan dan dianggap tahu, ya kita undang kita minta keterangan," kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin.

Ia menambahkan, pemeriksaan Mentan nantinya tergantung pada fakta dan bukti-bukti yang ada, kalau ada keterkaitannya, siapapun memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Disebutkan, penanganan perkara tersebut sudah ada kemajuan, yakni ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Setelah para penyelidik merasa cukup bukti awal, ditingkatkan ke penyidikan."Kita tunggu perkembangannya nanti," ujar dia.

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khu-sus( JAM Pidsus) telah mengeluarkan lima surat perintah penyidikan (sprindik) perkara tersebut Ke-limasprindikitu, di antaranya pengadaan traktor rodadua.traktor roda empat, "rice transplanter", "seeding tray" dan pompa air.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan A-gung Mukri menyatakan lima perkara dugaan korupsi itu sampai sekarang masih penyidikan."

Perkaranya masih di-sidikya," katadiadi Jakarta, Kamis (3/1). Dia mengatakan pula, penyidik masih memeriksa sejumlah saksi dugaan korupsi tersebut.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan (Dirdik) pada JAM Pidsus Warih Sadono menyebutkan sejumlah saksi telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan untuk membuat terang perkara tersebut. Kejagung juga akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengetahui potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi tersebut

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pernah menyatakan pihaknya akan menggandeng tim investigasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mencegah terjadinya potensi penyelewengan anggaran khususnya pada pengadaan Alsintan."Ada pertemuan dengan tim dari KPK. Kami minta mereka pencegahan untuk cek anggaran khususnya untuk Alsintan. Kamiingin semua bebas korupsi dan cegah dari awal. Semua yang berada di lingkup Kementerian Pertanian bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme," kata dia pada akhir September 2018.

Sejumlah laman melaporkan juga Tun JAM Pidsus Kejagung sudah melakukan penjaringan informasi terkait kemungkinan adanya penyalahgunaan bantuan Alsintan tahun anggaran 2015. Langkah yang dilakukan, di antaranya mengumpulkan dan memberikan kuesioner kepada sebanyak 85 pengurus kelompok tani penerima Alsintan tahun anggaran 2015 di Kabupaten Tasikmalaya pada 29 November 2018.

Kejagung juga pernah .menangani dugaan korupsi kegiatan bantuan fasilitas sarana produksi kepada kelompok Tani Binaan Penggerak Membangun Desa (PMD) tahun 2015 pada Kementan wilayah Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Dalam kasus itu, sudah ditetapkan dua tersangka AA, pejabat pembuat komirmen(PPK),dan SL Direktur CV Cipta Bangun Semesta.

ANT







Original Post

Ketua KPK Tidak Ingin Terkesan Ditarik ke Politik

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2019-1-8


Ketua KPK Tidak Ingin Terkesan Ditarik ke Politik

Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo tidak akan menghadiri debat capres dan cawapres pada 17 Januari 2019, meski menjadi salah satu panelis debat yang diminta oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami sudah berdiskusi di KPK, kalau buat soal kita mau bantu, akan berkontribusi, tapi terkait tanggal 17 waktu debat kami tidak akan datang agar tidak ada kesan kami ditarik ke politik," kata Agus diselarapat panelis debat capres dan cawapres, di Jakarta, Sabtu (5/1).

Ia mengaku pada Kamis (3/1) lalu baru diajak oleh KPU untuk bergabung dalam panelis debat capres dan cawapres."Jadi, Ketua Komnas HAM, Ketua KPK, Pak Bagir Manan dan Hik-mahanto Juwana diajak KPU. Sementara Bivitri dan Margarito Kamis berasal dari paslon," ujar dia.

Walaupun akan hadir dalam debat capres dan cawapres, Agus hanya sebagai tamu undangan "Panelis itu boleh datang, boleh tidak pada waktu debat berlangsung. Kalau datang hanya sebagai tamu," kata Agus.

Soal materi debat sendiri, kata dia, masih belum selesai dan masih dalam pembahasan. Materi yang akan dibahas soal korupsi, HAM dan terorisme. "Ya kan komponen terdiri dari empat kita berdiskusi masalah HAM dan masalah terorisme, ya itu kan saling terkait. Kita masih diskusi, jadi belum tahu hasilnya," kata Agus.

Komisi Pemilihan U-mum (KPU) akhirnya menetapkan enam orang menjadi panelis debat pertama capres dan cawapres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dari delapan orang yang ditetapkan sebelumnya, KPU akhirnya mencoret mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjo-jantodan Koordinatorlndo-nesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo dari daftar panelis.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) A-gus Rahardjo menjadi salah satu panelis debat pertama capres dan cawapres pada Pemilihan Presiden 2019, yang akan dilaksanakan pada 17 Januari 2019."Loh kan (Agus Rahardjo) sudah hadir di sini, ya jadi panelis," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman usai membuka rapat pembahasan debat capres dan cawapres, di Jakarta, Sabtu (5/1).

"Untuk panelis akhirnya kita memutuskan hanya ada enam panelis setelah kita tadi malam bersepakat bersama membahasnya, ada Bawaslu, ada tim paslon 01 dan 02," ujar Ketua KPU, Arief Budiman.

Soal nama Bambang Widjojanto dan Adnan Topan Husodo yang dicoret, Arief mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan dua kubu paslon capres dan cawapres dalam rapat yang digelar Jumat malam (4/1).

Menurut Arief masing-masing tim pemenangan paslon yang menginginkan dua nama itu dicoret. Bambang Widjojanto merupakan usulan dari paslon Prab-owo-Sandi, sementara A-dnan Topan Husodo merupakan usulan dari paslon Jokowi-Maruf.

Selain Agus, yang hadir dalam rapat pembahasan ahli hukum tata negara Margarito Kamis, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan. Kemudian, Ketua

Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara Bivitri Susanti.

Ia menargetkan pertanyaan atau isu debat pertama akan segera disampaikan kepada kedua paslon seminggu sebelum pelaksanaan debat capres pada 17 Januari 2019.

Sebelumnya diberitakan, Anggota KPU RI Wahyu Setiawan membenarkan adanya pengurangan daftar panelis debat Pilpres 2019 dari unsur Indonesia Corruption Watch (ICW) sesuai dengan kesepakatan tim pemenangan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Jadi, ada dua nama(pa-nelis) yang diusulkan paslon 01 dan 02, yakni Pak Adnan (ICW) dan Pak Bambang Widjojanto. Dalam rapat koordinasi, kedua paslon memutuskan mengurangi satu panelis usulan mereka sendiri tersebut," kata Wahyu dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (4/1) malam.

Wahyu mengatakan bahwa pengurangan panelis itu pun disetujui dalam rapat antara KPU dan Tim Kampanye Nasional Joko-wi/Ma rufAmin serta Badan Pemenangan Nasional Pra-bowo/Sandiaga Uno.

"Dalam rapat koordinasi, tim kampanye 01 dan 02 menarik masing-rr -ing satu usulan panelisnya," jelas Wahyu.

Pada Jumat malam (4/ 1 ), Koordinator lembaga Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo mengaku namanya dicoret KPU RI dari daftar panelis debat capres.

ANT







Original Post

Nusa Konstruksi Jual Aset Tidak Produktif

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 3
2019-1-8


Nusa Konstruksi Jual Aset Tidak Produktif

BAYAR DENDA RP 85,49 MILIAR

NERACA

Jakarta -Memenuhi kewajiban denda pengadilan, PTNusa KonstruksiEnjiniring Tbk (DGIK) akan menjual aset-aset yang tidak produktif. Langkah ini dilakukan perseroan untuk memenuhi amar putusan pengadilan tindak pidana korupsi, khususnya denda tambahan uang pen-ganti senilai Rp85,49 miliar.

Direktur Utama DGIK, Djoko Eko Suprastowo dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin mengatakan, dalam hal pemenuhan uang yang harus dikembalikan kepada kas Negara sebesar kurang lebih Rp85 miliar masih berusaha untuk mengumpulkan dana tersebut."Dengan diberikannya putusan tersebut, saya mewakili korporasi PT NKE menyatakan menerima dan tidak keberatan atas putusan tersebut karena kami beranggapan majelis hakim telah memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi kami,"u-jamya.

Seperti diketahui, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Januari 2019 di memutuskan denda tetap sejumlah Rp 700 juta, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp 85,49 miliar dan pidana tambahan berupa pencabutan hak perseroan untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama 6 bulan.

Terkait putusan terakhir, Djoko menjelaskan, DGIK telah mempunyai strategi dalam menghadapi vonis tersebutdengan berkonsentrasi pada proyek-proyek swas-

ta terutama dalam skala menengah dan besar. "Beberapa tahun terakhir telah terpenuhinya bagian proyek swasta dari pendapatan Perseroan dari proyek-proyek swasta berkisar 60% hingga 70%,"kata dia.

Asal tahu saja, tersandung masalah hukum memberikan dampak terhadap kinerja saham DGIK. Dimana saham konstruksi ini sempat disuspensi dan bertengger di harga Rp50 per saham. Saham perseroan menjadi saham "Gocapan" di papan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 16 Agustus 2018 lalu.

Jika dilihat ke belakang, saham DGIK sepanjang tahun 2018 kemarin sempat menyentuh posisi tertinggi di harga Rp80 per saham. Namun, sudah hampir dua bulan, saham perseroan tak bergerak. Sekadar informasi, perseroan menjadi ter-sangkakorporasipertamayangditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di mana, orangyang duduk di kursi terdakwa adalah Direktur Utama PTNKE Djoko Eko Suprastowo.

Perseroan menjadi terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010. Jumlah keuntungan yang diterima oleh PT DGI untuk proyek pembangunan RS Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana TA 2009-2010 ini adalah senilai Rp 24,778 miliar.

Sementara dalam dakwaan juga disebutkan total keuntungan yang diterima oleh PT DGI adalah sejumlah proyek adalah senilai Rp 240 miliar.

bani







Original Post

PN Bandung Vonis Bebas 7 Terdakwa Kredit Fiktif

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 3
2019-1-8


PN Bandung Vonis Bebas 7 Terdakwa Kredit Fiktif

BANDUNG, (PR).-

Seluruh terdakwa yang berjumlah 7 orang pada kasus kredit fiktif Bank Mandiri divonis bebas. Semuanya dibebaskan dari dakwaan Kejaksaan Agung karena tidak terbukti dalam persidangan melakukan tindakan korupsi.

Seperti diketahui, 7 terdakwa ini didakwa dengan tuduhan korupsi yang telah merugikan negara Rp 1,8 triliun. Pada amar putusannya, majelis hakim menyatakan semua terdakwa bebas.

Para terdakwa ini diketahui 5 orang, di antaranya adalah pejabat Bank Mandiri. Sementara 2 orang lainnya merupakan direktur dan staf akuntansi dari PT Tirta Amarta Bottling.

Majelis hakim menyatakan kedua terdakwa tidak melanggar tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer, subsider, dan lebih subsider.

"Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan jaksa penuntut umum," kata Ketua Majelis Hakim Martahan Pasaribu di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LURE Martadinata, Senin (7/1/2019).

Selain itu, majelis memerintahkan JPU agar mengembalikan harkat dan martabat para terdakwa dan mengembalikan barang bukti serta membebankan biaya perkara pada negara.

Pada pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim, disebutkan bahwa 5 orang dari Bank Mandiri tidak bersalah. Mereka adalah Surya Beruna yang menjabat commercial banking manager. Lalu Teguh Kartika Wibowo sebagai senior credit risk, dan Frans Eduard Zandstra sebagai senior relation manager.

Selain itu, dua orang lainnya adalah Poerwito Pudji sebagai Komite Tingkat I Bank Mandiri dan Toto Suharto sebagai Commercial Head Banking Bank Mandiri juga divonis tidak bersalah.

Dua pejabat dari PT TAB Roni Tedi dan Juventius juga dinyatakan tidak bersalah. Padahal, tuntutan JPU pada dua orang ini cukup berat, yaitu 20 tahun penjara bagi Roni dan 10 tahun penjara bagi Juventius. Sementara para pejabat dari Bank Mandiri hukumannya di bawah itu, yaitu antara 6-8 tahun penjara.

Kuasa hukum Direktur Tirta Amarta Bottling (TAB) Roni Tedi, Supriyadi mengapresiasi putusan majelis yang membebaskan kliennya dari semua dakwaan.

Sementara itu, salah seorang tim jaksa penuntut umum Fathoni menyatakan pikir- pikir.

(Mochamad Iqbal Maulud)







Original Post

SIDANG TERDAKWA

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 10
2019-1-8


SIDANG TERDAKWA

SEJUMLAH terdakwa menjalani sidang dugaan korupsi dana hibah APBD Kabupaten Tasikmalaya 2017 di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Senin (7/1/2019). Sidang tersebut mengagendakan penyampaian keterangan saksi.*

ARMIN ABDUL JABBAR/PR







Original Post

Satgas Kejar Uang Hasil Match Fixing

Media Cetak Jawa Pos Halaman 11
2019-1-8


Satgas Kejar Uang Hasil Match Fixing

Argo Punya Dasar Hukum Periksa VW

JAKARTA Satgas Antimafia Bola tidak main-main dalam mengusut skandal sepak bola di tanah air. Mereka juga berupaya agar pengaturan skor dan pertandingan dihentikan secara total. Salah satu caranya, mengejar uang hasil kejahatan dengan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Direktur Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Brigjen Erwan-to Kurniadi menyatakan, TPPU

bisa diterapkan dalam perkara pidana. Itu diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU 8/2010 tentang Pemberantasan TPPU. "Itu jelas bisa," ucapnya.

Dalam penerapan TPPU untuk kasus match fixing, penyidik tak perlu menunggu perkara pokoknya hingga inkrah. Namun, saat menemukan fakta hasil korupsi, penyidik bisa menelusuri dan memulihkan aset hasil korupsi dengan TPPU. "Intinya simultan dengan perkara pokok," paparnya.

Di sisi lain, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, satgas bekerja sama dengan PPATK

(Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Sebagaimana dijelaskan Erwanto, Vigit Waluyo yang diduga terlibat dalam beberapa skandal sepak bola sangat mungkin dijerat dengan TPPU. "Betul. Kami sudah mengarah ke sana untuk menelusuri-nya," ujarnya.

Satgas telah memiliki kekuatan untuk memeriksa VW di Lapas Sidoarjo. "Dalam laporan terbaru itu tidak sendiri, bersama DI (Dwi Irianto, Red)

alias Mbah Putih," tuturnya. Diduga, keduanya bersekongkol dalam pertandingan yang dijalani PS Mojokerto. "Uang yang diterima sekitar Rp 115 juta," ungkapnya. Selain memeriksa Mbah Putih, penyidik bakal memeriksa VW di Lapas Sidoarjo. Setelah pemeriksaan, sangat mungkin status VW meningkat jadi tersangka. "Kemungkinan besar, tapi masih terlapor. Bisa naik status setelah buktinya lengkap, terangnya.

Saat ini Dedi menunggu izin dari Dirjen Pemasyarakatan untuk pemeriksaan VW. "Sempat terhambat. Tapi, karena ada laporan terbaru, kami punya dasar hukum untuk memeriksa VW," jelasnya.

Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola Kombespol Argo Yuwono menuturkan, setelah pengembangan penyidikan, mereka menemukan sejumlah petunjuk. "Dari pengembangan kasus Persibara ini, penyidik telah menerbitkan satu laporan polisi model A yang terlapomya adalah VW (Vigit Waluyo)," katanya.

Tak main-main, peran VW cukup

signifikan dalam pengaturan skor. Argo menerangkan, VW menjadi penyuplai dana kepada Mbah Putih sebagai anggota Komdis PSSI. "Dwi Irianto menerima aliran dana Rp 115 juta dari VW," ucapnya. Meski memiliki beberapa temuan, satgas belum berencana membawa VWke Jakarta. Mereka masih menunggu penetapan VW sebagai tersangka. "Jadi, kami masih menunggu untuk menetapkan tersangka. Nanti kalau ada keterangan saksi, kami gelar perkara, kami naikan ke penyidikan, baru kami lakukan penetapan tersangka," imbuhnya.

(idr/rid/bry/cl8/ham)







Original Post

Penerima Hibah Tak Diverifikasi

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 1
2019-1-8


Penerima Hibah Tak Diverifikasi

BANDUNG, (PR).-

Beberapa saksi penerima dana hibah mengakui mendapatkan pemotongan dana hibah yang sama, yaitu 90 persen. Semua dana hibah ini menurut para saksi dipotong oleh Setiawan, salah seorang dari sembilan terdakwa yang telah membuat negara rugi hingga Rp 3,9 miliar.

Mumu (65), pemilik Madrasah Al Falah di Kabupaten Tasikmalaya, mengakui bahwa urusan dana hibah ini semuanya diurus oleh Setiawan. Hal itu dikatakah Mumu saat menjalani sidang lanjutan korupsi dana hibah Kabupaten Tasikmalaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jalan LL RE Martadinata, Kota Bandung, Senin (7/1/2019).

Menurut Mumu, dia dihubungi oleh terdakwa Setiawan melalui sambungan telefon. "Pak Setiawan memberi tahu saya hahwa uang telah cair. Saya saat itu menerima Rp 50 juta, tetapi setelah cair saya diminta oleh Pak Setiawan senilai Rp

40 juta," ucapnya.

Pada sidang lanjutan kemarin, dihadirkan total delapan orang saksi. Semua saksi ini mengaku bahwa dana hibah hak mereka dipotong oleh Setiawan.

Bambang Lesmana selaku penasihat hukum terdakwa Sekda Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir pun menanyai para saksi. Bambang mempertanyakan apakah para saksi tersebut tidak melawan saat tahu dana hibahnya dipotong atau bahkan menolak.

"Pada saat dipotong, saya mau menanyakannya pun takut. Bilangnya dari Pemkab Tasikmalaya sudah begitu adanya aturannya," kata Mumu saat ditanya Bambang.

Hal yang sama dilontarkan saksi lainnya, Kokom. Ia adalah

pengelola Madrasah Diniyah Taklimiyah (MDT) Al Ikhlas. Menurut Kokom, dia menerima transfer dana senilai Rp 250 juta, tetapi ternyata dana hibah yang diterimanya Rp 25 juta saja.

"Mulanya saya tidak hafal mau dapat berapa. Tapi, saat melakukan pengecekan rekening ternyata ada uang Rp 250 juta. Saya tambah kaget ternyata uang yang saya terima ini dipotong 90 persen. Jadi, saya kebagian Rp 25 juta saja. Setiawan bilang sudah aturannya seperti itu, dipotong," katanya.

Verifikasi

Sementara itu, enam saksi lainnya yang menerangkan soal pemotongan dana pun mengakui hal yang sama. Keenam

orang tersebut mendapat dana Rp 150 juta hingga Rp 250 juta, tetapi hanya menerima 10 persennya.

Semua saksi juga menerangkan bahwa proses pemberian hibah tidak melalui verifikasi. Padahal, hal ini sebagaimana diatur pada Permendagri tentang Tata Cara Pemberian Dana Hibah dan Bansos Bersumber dari APBD. Kemudian, mereka juga tidak menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Tidak ada. Cuma dari orang pemerintahan desa dan kecamatan ada yang datang. Seingat saya tidak menandatangani NPHD," kata Ade Riat- na, pemilik Madrasah Al Falah.

Padahal, Permendagri tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bansos juga mengatur soal kewajiban penandatanganan NPHD.

Seperti diketahui, kasus ini ditangani oleh Ditreskrimsus

Polda Jabar. Sebelumnya Pemkab Tasikmalaya pada 2017 mengucurkan dana hibah pada ribuan yayasan berbadan hukum. Namun, pencairan pa-

da 15 penerima bermasalah karena dilakukan pemotongan yang melibatkan sembilan terdakwa.

(Mochamad Iqbal Maulud)







Original Post

Kejahatan di Tahun Politik

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 22
2019-1-8


Kejahatan di Tahun Politik

BERKACA dari tren

kejahatan di tahun

2018, diperkirakan

kejahatan di tahun 2019

yang merupakan tahun

politik tidak akan jauh

berbeda. Kejahatan yang

akan terjadi

berkisar di kasus

korupsi, narkoba,

trafficking, dan kalaupun

ada yang baru adalah

kejahatan pemilu,

walaupun sifatnya

sporadis.

SEBAGIMANA sifatnya, kejahatan tetap hams dihadapi dan diberantas karena merupakan bentuk penyelewengan terhadap tatanan sosial dan hukum dalam masyarakat. Kebijakan pemberantasan kejahatan berhubungan erat dengan kebijakan sosial dan pembangunan. Selama ini kebijakan pemberantasan kejahatan selalu dilakukan secara simtom dan parsial, tanpa memperhatikan kondisi-kondisi objektif yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut. Padahal memberantas kejahatan haruslah dilakukan dengan mengeleminasi hal-hal yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut.

Pemberantasan kejahatan selama ini dilakukan hanya bersifat sementara, yaitu menghentikan pelaku kejahatan. Padahal akar kejahatan bukan melulu karena faktor pelaku. Apalagi apabila kita melihat dari dimensi kejahatan, maka terlihat bahwa sebab musabab kejahatan selalu berasal dari tiga faktor besar yaitu dimensi kemiskinan, dimensi keserkah-an, dan dimensi kekuasaan.

Ketiga dimensi ini akan tetap mewarnai kejahatan pada

tahun ini. Kejahatan korupsi akan tetap menjadi kejahatan yang harus diwaspadai mengingat kejahatan ini, walaupun diancam dengan hukuman yang berat tetap saja mewarnai perjalanan penegakan hukum di tahun 2018. Di Jawa Barat saja 10 kepala daerah tertangkap tangan melakukan kejahatan korupsi dengan ragam dan bentuknya. Tahun 2019 kejahatan korupsi berpotensi akan merebak mengingat tahun ini merupakan tahun politik di mana para caleg akan berlaga memperebutkan kursi legislatif. Dengan biaya politik yang tinggi, sebagian pengamat mengatakan bahwa para penyelenggara negara ini akan berusaha mengembalikan modal kampanye dan jalan pintasnya adalah melakukan korupsi. Korupsi akan dilakukan tanpa rasa malu, etika, dan ketiadaan empati terhadap korban yaitu masyarakat

Represif

Selama ini pemberantasan korupsi lebih banyak dilakukan melalui opsi hukum pidana yaitu penegakan hukum secara represif. Itu pun KPK yang selama ini dikenal sebagai lembaga yang mumpuni membongkar kasus korupsi sepanjang tahun 2018 hanya bisa melakukan OTT, sedangkan pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan hasilnya nol. Dengan demikian, untuk pemberantasan korupsi selanjutnya adalah memfokuskan politik krim-inalnya.

Politik kriminal adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti

luas. Semuanya merupakan bagian dari politik sosial yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Politik kriminal yang menyangkut tindak pidana korupsi memiliki karakteristik yang khusus, mengingat karakteristik khusus yang melekat pada tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana luar biasa dan sudah merupakan tindak pidana yang dimusuhi oleh bangsa-bangsa di dunia.

Keprihatinan dunia internasional terhadap tindak pidana korupsi dapat dilihat dari berulang kalinya kejahatan ini dibicarakan secara internasional walaupun dengan sebutan bermacam-macam. Walaupun diprioritaskan untuk diberantas dengan berbagai undang-undang, inpres, keppres, dan berbagai macam satgas, diakui bahwa korupsi merupakan jenis perkara yang sulit penanggulangan dan pemberantasannya. Kongres Perserikatan Bangsa bangsa mengenai the prevention of crime and the treatment of offenders pernah mengklasifikasikan jenis tindak pidana ini sebagai tipe tindak pidana yang sukar dijangkau oleh hukum (.offences beyond the reach of the law), dengan alasan pertama kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari si pelaku dan kedua keadaan sekitar perbuatan yang mereka lakukan mengurangi kemungkinan mereka untuk dilaporkan atau dituntut Inilah barangkali yang menyebabkan KPK lebih mengandalkan OTT daripada melakukan penyelidikan dan penyidikan secara normal.

Berbagai pelaku kejahatan korupsi sudah diajukan ke pengadilan dan dihukum, akan

tetapi kejahatan ini tidak pernah surut. Oleh karena itu, sebagai usaha untuk penanggulangan kejahatan korupsi, politik kriminal dapat mengejawan-tah dalam berbagai bentuk. Pertama, bersifat represif yang menggunakan sarana penal (hukuman) yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana. Kedua, usaha-usaha tanpa menggunakan sarana penal. Ketiga, mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui media massa secara luas.

Narkotika

Kejahatan kedua yang harus diwaspadai adalah kejahatan narkotika. Indonesia disinyalir bukan lagi merupakan pasar berbagai jenis narkoba, tetapi sudah merupakan produsen dari berbagai jenis narkoba. Kejahatan ini adalah jenis kejahatan yang disinyalir mudah menghasilkan uang dan korbannya bisa dari berbagai kalangan sehingga cakupan pasarnya lebih luas. Sama dengan kasus korupsi, kejahatan narkotika diancam dengan nukman keras dan sudah banyak pelakunya dihukum mati, akan tetapi kejahatan ini tetap tumbuh dan berkembang secara pesat

Ada ambivalensi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam penanggulangan kejahatan narkotika, yang mencolok adalah dalam hal kategori pemakai dan konsep rehabilitasi. Definisi pemakai itu cakupannya luas dan mengambang sehingga dalam penegakan hukum kadang-kadang pelaku dihukum, atau direhabilitasi. Kedua terminologi ini rawan terjadi abuse of power dengan mempermainkan diksi pemakai dan rehabilitasi. Seorang pelaku akan cendeung memilih rehabilitasi daripada dihukum penjara padahal walaupun dia pemakai akan tetapi tetap ada

potensi pelaku lain yang terjerumus ke jurang narkotika, dan ini kadang-kadang tidak menjadi bahan pertimbangan dalam proses peradilan pidana kasus narkotika.

Kasus narkotika lambat laun akan menyulitkan penegak hukum dan penegakan hukumnya itu sendiri. Hal ini disebabkan keinginan produsen narkotika untuk memasarkannya di Indonesia sangat besar mengingat pangsa pasarnya juga besar, dan itu akan dilakukan dengan berbagai cara termasuk menyuap para penegak hukum. Bisnis narkotika yang disinyalir beromzet besar tentu lebih menarik daripada berpikir tentang risiko yang akan diterima. Selain itu, bisnis narkotika memungkinkan keuntungan tanpa bekerja dengan keras sehingga tetap ditekuni oleh para pihak.***

Edi Setiadi







Original Post

Media