Vigit Waluyo Suplai Dana ke Mbah Putih sebesar Rp 115 Juta

Media Online JPNN.COM
2019-01-09


jpnn.com, JAKARTA - Satgas Antimafia Bola berupaya agar kasus pengaturan skor dan pertandingan bisa dihentikan secara total. Salah satu caranya dengan mengejar uang hasil kejahatan dengan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Direktur Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Brigjen Erwanto Kurniadi menjelaskan bahwa TPPU prinsipnya bisa diterapkan terhadap perkara pidana. Itu diatur dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 8/2010 tentang pemberantasan TPPU. "Itu jelas bisa," terangnya.

Dalam penerapan TPPU untuk kasus match fixing tersebut, penyidik tidak perlu menunggu perkara pokoknya hingga inkracht. Namun, saat penyidik menemukan adanya fakta hasil korupsi, maka dapat menelusuri serta memulihkan aset hasil korupsi dengan TPP. "Intinya simultan dengan perkara pokok," paparnya.

Adapun Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa satgas telah bekerja sama dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

Sebab, sebagaimana dijelaskan Erwanto, Vigit Waluyo yang diduga terlibat dalam beberapa skandal sepak bola kemungkinan akan dijerat dengan TPPU. "Betul kami sudah mengarah ke sana untuk menelusurinya," ucapnya.

Untuk pemeriksaan VW, satgas telah memiliki kekuatan untuk memeriksa ke Lapas Sidoarjo. Artinya, pemeriksaan bisa dengan cepat dilakukan. "Dalam laporan terbaru itu tidak sendiri, bersama DI (Dwi Irianto, Red) alias Mbah Putih," tuturnya.

Dia menjelaskan, diduga terjadi persekongkolan keduanya dalam pertandingan yang dijalani PS Mojokerto. "Uang yang telah diterima sekitar Rp 115 juta," ungkapnya.

https://www.jpnn.com/news/vigit-waluyo-suplai-dana-ke-mbah-putih-sebesar-rp-115-juta




Original Post

Pihak PDAM Surabaya Siap Penuhi Panggilan Kejagung

Media Online Rakyat Merdeka Online
2019-01-09


RMOL. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya siap memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dan pemerasan terhadap pejabat PT Cipta Wasesa Bersama (CWB).

Demikian disampaikan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya, Mujiaman Sukirno seperti dilansir RMOLJatim, Selasa (8/1).

"Rencananya kami akan diundang ke Jakarta (Kejagung) pada esok hari Rabu (9/1) untuk koordinasi," kata Mujiaman.

Mujiaman sendiri mengaku belum mengetahui penetapan Manager Pemeliharaan Jaringan Distribusi PDAM Surya Sembada Retno Tri Utomo (RTU) sebagai tersangka oleh Kejagung. Namun yang pasti pihaknya akan mendukung langkah Kejagung untuk mengusut kasus itu.

Bahkan agar penanganan perkara ini cepat terselesaikan, Mujiaman akan membantu dan kooperatif atas semua yang diperlukan oleh tim Pidsus Kejagung, mulai dari penyerahan dokumen dan berkas-berkas lain yang akan diperlukan.

"Kami ke Jakarta (Kejagung) juga akan membawa tim hukum juga," tandasnya.

Menurut Mujiaman upayanya ke Kejagung nantinya juga membicarakan terkait pendampingan hukum dari PDAM untuk tersangka agar RTU juga mendapat perlakuan sesuai dengan hak-haknya.

"Soal pendampingan hukum, itu akan kami koordinasikan dengan Kejagung. Kita kaji dulu seperti apa nanti," pungkasnya.

Seperti diberitakan Kejagung sedang mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi di PDAM Surya Sembada Surabaya.

Penyelidikan kasus dugaan korupsi ini ternyata melibatkan pejabat di perusahaan plat merah milik Pemkot Surabaya itu terkait proyek jaringan PDAM.

Pejabat PDAM Surya Sembada yang dimaksud tersebut diketahui bernama Retno Tri Utomo (RTU) dengan jabatan sebagai Manajer Pemeliharaan Jaringan Distribusi PDAM.

RTU ini diduga telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dan pemerasan terhadap pejabat perusahaan swasta (rekanan) PT CWB. [jto]

https://hukum.rmol.co/read/2019/01/09/374284/Pihak-PDAM-Surabaya-Siap-Penuhi-Panggilan-Kejagung-




Original Post

Saksi Bantah Bantu Eni Karena Jabatan Wakil Ketua Komisi VII DPR

Media Online Metro TV News
2019-01-09


Jakarta: Presiden Direktur PT Isargas, Iswan Ibrahim menyebut pemberian uang Rp250 juta kepada Eni Maulani Saragih untuk kebutuhan kampanye suaminya, Muhammad Al Hadziq tanpa mengharapkan imbalan. Menurutnya, pemberian uang itu murni bantuan kepada Eni.

Iswan mengaku telah mengenal Eni sejak lama. Oleh karena itu, saat Eni meminta bantuan untuk suaminya, Iswan tak segan memberikan bantuan.



"Tujuannya hubungan baik saja. Saya kenal beliau, dan saya lihat beliau perlu bantuan, otomatis saya bantu," kata Iswan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2019.

Jaksa lantas mengonfirmasi apakah pemberian uang itu berkaitan dengan posisi Eni saat itu sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR. Sebab, komisi yang diduduki Eni berkaitan erat dengan perusahaan Iswan yang juga bergerak di bidang gas.

"Tapi kan perusahaan anda di energi, sesuai dengan tugas komisi VII?" tanya jaksa.

Iswan mengelak jika pemberian itu terkait dengan posisi Eni. Sebab, menurut dia, bisnis gas di Indonesia memiliki aturan yang cukup ketat.

"Karena aturannya sudah ketat. (Bantuan kepada Eni) lebih banyak karena teman, hubungan baik," jelas dia.

Baca juga: Pengusaha Akui Beri Rp250 Juta untuk Kampanye Suami Eni

Eni sebelumnya didakwa menerima uang Rp4,75 miliar dari bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang suap itu diduga diberikan agar Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau (PLTU MT Riau-I).

Tidak hanya itu, ia juga didakwa menerima gratifikasi sejumlah uang dari beberapa pengusaha migas berupa uang sejumlah Rp5,6 miliar dan SGD40 ribu. Dalam surat dakwaan, jaksa meyakini, uang-uang gratifikasi tersebut digunakan untuk kampanye Al Hadziq sebagai calon bupati di Pilkada Temanggung.

Eni didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. (HUS)

http://news.metrotvnews.com/hukum/akWG1DLk-saksi-bantah-bantu-eni-karena-jabatan-wakil-ketua-komisi-vii-dpr




Original Post

Sepanjang 2018, Korupsi di Aceh Setara 4.984 Rumah Dhuafa

Media Online Republika Online
2019-01-09


Kerugian ratusan miliar tersebut berasal dari 41 kasus korupsi.REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), lembaga swadaya masyarakat yang fokus di bidang anggaran dan korupsi, mencatat kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Aceh sepanjang 2018 setara 4.984 unit rumah dhuafa.

"Total kerugian akibat korupsi di Aceh pada 2018 mencapai Rp 398,75 miliar. Jumlah ini setara dengan 4.984 unit rumah dhuafa," kata Koordinator MaTA Alfian, di Banda Aceh, Selasa (8/1).

Menurut Alfian, total kerugian negara tersebut merupakan total dari kasus yang masih ditangani, baik di kejaksaan, kepolisian maupun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Alfian menyebutkan, dari Rp 398,75 miliar total kerugian kasus korupsi itu, terbanyak ditangani KPK mencapai Rp 314 miliar, menyusul Kejaksaan Rp 74,2 miliar, dan Kepolisian sebanyak Rp 11,5 miliar.

Kerugian ratusan miliar tersebut, kata dia, berasal dari 41 kasus korupsi yang ditangani pada 2018, yaitu ditangani KPK tiga kasus, kepolisian 16 kasus, dan kejaksaan 22 kasus.

"Sedangkan jumlah tersangkanya mencapai 86 orang. Tersangka dari kalangan eksekutif dan swasta serta dua korporasi atau perusahaan sebagai pelaku tindak pidana korupsi," ujar dia pula.

Alfian mendesak penegak hukum menuntaskan semua kasus-kasus korupsi tersebut, sehingga memberi efek jera bagi yang lain untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Selain itu, penegakan hukum kasus korupsi harus terus diperkuat serta pengawasan anggaran oleh legislatif juga harus terus dilakukan.

"Jika ini tidak dilakukan, akan membuka peluang tindak pidana korupsi yang lebih besar lagi. Apalagi, anggaran Aceh dari tahun ke tahun semakin besar," kata Alfian pula.

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/19/01/09/pl15ld320-sepanjang-2018-korupsi-di-aceh-setara-4984-rumah-dhuafa




Original Post

KPK Gunakan Kereta Api Bawa 12 Tersangka

Media Cetak Media Indonesia Halaman 1
2019-1-9


KPK Gunakan Kereta Api Bawa 12 Tersangka

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan kereta api untuk memindahkan 12 anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015 dari bekas Wali Kota Malang, Mochamad Anton.

"Hari ini, JPU (jaksa penuntut umum) KPK melimpahkan dakwaan dan berkas perkara untuk 12 orang anggota DPRD Malang ke PN Surabaya untuk selanjutnya rencana sidang di pengadilan tipikor di Surabaya," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.

Jadwal persidangan untuk mengadili para tersangka, jelas dia, akan ditentukan pihak PN Surabaya. Kedua belas tersangka tersebut ialah Diana Yanti, Sugiarto, Afdhal Fauza, Syamsul Fajrih, Hadi Susanto, Ribut Haryanto, Indra Tjahyono, Imam Ghozali, Mohammad Fadli, Bambang Triyoso, Asia Iriani, dan Cen Ambarsari.

"Para tersangka telah dibawa ke Surabaya menggunakan transportasi kereta api tadi malam dan dititipkan sementara di Rutan Medaeng dan Cabang Kelas 1 Rutan Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur," ungkap Febri.

Dalam foto dokumentasi KPK, tampak para tersangka mengenakan rompi oranye dan diborgol duduk dalam satu gerbong. Mereka dikawal pengawal tahanan KPK dan pihak kepolisian.

Pemborgolan terhadap tahanan saat keluar rutan dilakukan KPK mulai 2 Januari 2019. Langkah itu mengacu pada Pasal 12 ayat 2 Peraturan KPK Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perawatan Tahanan pada Rutan KPK, yang menyebutkan bahwa dalam hal tahanan dibawa ke luar rutan dilakukan pemborgolan.

Dalam kasus pembahasan APBD-P Kota Malang 2015, KPK menetapkan 41 dari 45 anggota DPRD sebagai tersangka. Mereka diduga menerima uang suap Rpl2,5 juta-Rp50 juta per orang.

Penetapan tersangka tersebut dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, KPK menetapkan mantan Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang 2015 Jarot Edy Sulistyono sebagai tersangka.

Selanjutnya pada tahap kedua KPK menetapkan 19 tersangka dengan rincian Mochamad Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019. Pada tahap ketiga, KPK menetapkan 22 anggota dewan sebagai tersangka.

(Njr/X-8)







Original Post

GUNAKAN KERETA API

Media Cetak Media Indonesia Halaman 1
2019-1-9


GUNAKAN KERETA API

Sebanyak 12 anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Wali Kota Malang Mochamad Anton duduk dalam gerbong kereta api saat dalam perjalanan menuju Surabaya, Senin (7/1) malam. Jaksa KPK melimpahkan dakwaan dan berkas perkara 12 anggota DPRD Malang itu ke PN Surabaya untuk rencana sidang di pengadilan tipikor di Surabaya.

DOK KPK







Original Post

KPK Periksa Gamawan Terkait Proyek IPDN

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2019-1-9


KPK Periksa Gamawan Terkait Proyek IPDN

SETIBANYA di Gedung KPK pukul 09.30 WIB, Mendagri periode 2009-2014 Gamawan Fauzi irit bicara kepada wartawan.

Ketika ditanya perihal kedatangannya memenuhi panggilan komisi antirasywah itu, Gamawan hanya menjawab singkat.

"Nanti saja, ya," kata Gamawan sambil berjalan menuju lobi Gedung KPK, kemarin.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menuturkan pihaknya memeriksa Gamawan sebagai saksi atas tersangka mantan pejabat di Kemendagri, Dudy Jocom, dalam kasus pembangunan gedung Kampus IPDN tahap II di Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada 2011.

Menurut Febri, dalam kasus itu KPK sebelumnya menetapkan dua tersangka lain, yakni mantan Kepala Divisi Gedung PT Hutama Karya BRK dan Senior Manager PT Hutama Karya BMT. Mereka diduga menyalahgunakan wewenang dalam pembangunan Kampus IPDN sehingga negara dirugikan Rp22,ll miliar.

Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dudy Jocom selaku pejabat pembuat komitmen Sekretariat Jenderal Kemendagri pada 2011 juga menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung IPDN di Kabupaten Agam, gedung IPDN di Kabupaten Gowa, dan gedung IPDN di Sulawesi Utara.

KPK menduga sejak awal beberapa BUMN melakukan arisan untuk empat proyek IPDN tersebut. Pada 2010, Dudy Jocom melalui kenalannya diduga menghubungi beberapa kontraktor terkait dengan proyek IPDN. Sebelum lelang, sudah dilakukan pembagian pekerjaan, yaitu PT Waskita Karya untuk proyek IPDN di Sulsel dan PT Adhi Karya untuk proyek IPDN di Sulut.

Dalam pembagian proyek itu, Dudy Jocom dan kawan-kawan diduga meminta fee 7%. Pada September 2011, pemenang lelang ditetapkan kemudian Dudy Jocom dan kontraktor menandatangani kontrak proyek.

Seusai menjalani pemeriksaan, Gamawan menjelaskan soal pembangunan gedung IPDN di Rokan

Hilir, Riau. "Saya tanda tangan kecuali Rokan Hilir karena nilai proyeknya di bawah RplOO miliar, bukan kewenangan saya, langsung di bawah sekjen. Nah, ini yang ditanya (KPK) tadi Rokan hilir saja," ujar Gamawan.

"Kalau (perkara) Sulawesi Utara, belum. Untuk Sumatra Barat, sudah ditanya dan sudah saya jelaskan bahwa BPKP sudah melakukan review semua itu, baru saya tanda tangani. Sebenarnya untuk berjaga-jaga, berhati-hati, tetapi disalahgunakan juga," tandas Gamawan.

(Njr/Ant/X-3)







Original Post

Eni Minta Kesaksian Marcus Mekeng dan Ignasius Jonan

Media Cetak Republika Halaman 2
2019-1-9


Eni Minta Kesaksian Marcus Mekeng dan Ignasius Jonan

Wasekjen Golkar akui uang dari Eni digunakan untuk munaslub Golkar.

JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-i, Eni Maulani Saragih, meminta agar politikus Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dihadirkan sebagai saksi di pengadilan. Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar mengaku keskasian keduanya dapat meringankan hukumannya.

"Izin yang mulia, kalau saya seperti sidang lalu saya minta Pak Jonan dan Pak Mekeng, kalau saya yang minta, saya yakin Pak Mekeng tidak akan hadir, tapi kalau JPU yang minta, pasti hadir," kata Eni dalam sidang lanjutan kasusnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (8/1).

Eni didakwa menerima suap se-nilai Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo dan gratifikasi sejumlah Rp 5,6 miliar dan 40 ribu dolar Singapura (sekitar Rp 410 juta) dari sejumlah pengusaha energi dan tambang.

Mekeng pernah diperiksa KPK

pada 18 September 2019, sedangkan Ignasius Jonan pernah dipanggil KPK pada 4 Desember 2018. "Pak Mekeng itu masuk ke BAP saya, saya ingin Pak Mekeng hadir di sini untuk bisa meringankan saya, sedangkan untuk Pak Jonan karena terkait Pak Samin Tan, Pak Jonan memang hadir di situ, di pertemuan-pertemuan saya dengan Pak Samin Tan," kata Eni.

Namun, menurut jaksa penuntut umum (JPU) KPK, pihaknya sudah cukup menghadirkan saksi untuk membuktikan dakwaan. Ketua majelis hakim Yanto mengatakan, terserah jaksa jika menganggap saksi dan bukti sudah cukup. "Tapi, kalau saudari (Eni) ingin menghadirkan Pak Jonan dan Pak Meken-g boleh saja, walau sudah menjadi saksi BAP JPU, tapi karena sudah cukup silakan kalau . mau menjadi saksi meringankan," kata Yanto.

Dalam dakwaan disebutkan, Samin Tan selaku pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal memberikan sejumlah Rp 5 miliar kepada Eni Maulani Saragih. Eni berkenalan dengan Samin Tan selaku pemilik PT Borneo yang bergerak di bidang jasa pertambangan batu bara yang memiliki anak perusahaan, yaitu PT Asmin Kolaindo Tuhup (AKT) yang juga bergerak di bidang pertambangan batubara.

Samin Tan kemudian meminta bantuan Eni terkait permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusa-haan Pertambangan Batubara (PK-

P2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM. Eni menyanggupi untuk memfasilitasi antara pihak Kementerian ESDM dengan pihak PT AKT. Samin lalu memberikan uang Rp 4 miliar melalui Dikrektur PT Borneo Nenie Afwani di kantor PT AKT. Selanjutnya, pada 5 Juni, Eni mengirimkan pesan Whatsapp kepada Nenie Afwandi untuk meminta tambahan uang kepada Samin Tan. Samin, melalui Nenie, kemudian memberikan uang tunai Rp 1 miliar kepada Eni melalui Tahta Maharaya.

Mengalir ke Golkar

Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji hadir sebagai saksi dalam sidang tersebut. Sarmuji mengakui, rekan satu partainya itu memberikan Rp 713 juta untuk pelaksanaan Munaslub Partai Golkar pada Desember 2017.

"Memang terdakwa (Eni) posisinya sebagai bendahara (munaslub Golkar), ada pemberian dari terdakwa yang dialokasikan untuk steering committee Munaslub, total yang saya ketahui ada Rp 713 juta," kata Sarmuji.

Ketua penyelenggara munaslub saat itu adalah Nurdin Halid, ketua organizing committee (OC) Agus Gu-miwang Kartasasmita, ketua steering committee (SC) Ibnu Munzir, dan bendahara munaslub Eni Maulani Saragih. Sedangkan Sarmuji sendiri

menjadi Wakil Sekretaris SC.

"Uang itu untuk kepentingan tim verifikasi, untuk kepentingan mencetak materi munaslub dan untuk kepentingan pengganti ongkos trans-portasi-akomodasi SC non-DPR," kata Sarmuji.

Dalam BAP yang dibacakan JPU KPK, Sarmuji memerinci pemberian uang dari Eni yang diserahkan secara bertahap. Sarmuji menjelaskan, uang dari Eni itu diberikan langsung kepadanya dan ada juga yang dititipkan melalui staf Eni ke staf Sarmuji. Namun, Sarmuji mengatakan tidak tahu sumber uang yang diberikan oleh Eni tersebut. "Saya tidak tahu asal uang, dan tidak bertanya."

Sarmuji mengatakan, uang Rp 713 juta itu sudah dikembalikan kepada KPK. Pengembalian itu beberapa hari setelah penangkapan Eni dan atas anjuran beberapa pihak. "Saya mewakili panitia sudah mengembalikan ke rekening KPK," katanya.

Menanggapi Sarmuji, Eni mengaku mengeluarkan uang tersebut setelah mendapat izin dari Sarmuji. Sebab, kata Eni, Sarmuji adalah orang yang paling dia percaya di Golkar.

"Pada waktu munaslub, banyak pengeluaran dan biaya khusus untuk SC, saya katakan akan mengeluarkan uang kalau sudah di-acc Pak Sarmuji karena Pak Sarmuji dipercaya banyak orang, bukan saya saja, begitu Pak Sarmuji meng-acc, kita oke lalu mengeluarkan dana," Eni.

DIAN FATH RISALAH/ antara ed ilham tirta







Original Post

Meringkatan Profesionalisme Hakim dengan Pembinaan Menyeluruh

Media Cetak Republika Halaman 2
2019-1-9


Meringkatan Profesionalisme Hakim dengan Pembinaan Menyeluruh

Sejak 2014 hingga 2018. tercatat setidaknya ada 12 hakim yang diamankan dan beberapa di antaranya terbukti menerima uang suap. Pada 2014. tiga orang hakim ad hoc Pengadilan Tindak Piana Korupsi (Tipikor) Bandung ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian, pada 2015. KPK kembali mengungkap suap terhadap tiga orang hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Tahun berikutnya,

hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu Janner Purba dan Toton ketahuan menerima suap. Pada 2017, hakim Pengadilan Tinggi Jambi, Pangeran Napitupulu juga diduga menerima suap atas kasus pembunuhan. Sementara tahun 2018, tiga hakim ditangkap KPK, yaitu hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang Wahyu Widya Nurfitri dan dua orang hakim PN Jakarta Selatan Irwan dan Iswahyu Widodo. Menyikapi masalah hakim yang nakal tersebut, MA terus berbenah. Berikut wawancara wartawan Republika, Ronggo Astungkoro, dengan Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah.

Langkah apa yang akan MA lakukan untuk meningkatkan integritas hakim ke depannya?

Meningkatkan pembinaan teknis dan administratif secara langsung maupun secara elektronik, berupa peningkatan profesionalisme. Meningkatkan pengawasan secara langsung maupun berjenjang untuk membangun integritas aparat peradilan.

MA melihat pembinaan teknis

dan administratif terhadap para hakim selama ini seperti apa?

Pembinaan MA dilakukan secara langsung oleh pimpinan MA, juga dilakukan secara berjenjang melalui para Ketua Pengadilan Tinggi (KPT). Materi pembinaan meliputi teknis yuridis, yakni cara menangani perkara, temuan hukum; yurisprudensi, teknis administrasi, yakni bidang umum, keuangan, perencanaan, monev, dan lainnya; dan kode etik hakim, yaitu perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh hakim, panitera, dan staf kesekretariatan.

Pengawasan yang dilakukan juga secara internal ada dua, yaitu terbuka dan tertutup. Pengawasan secara terbuka di MA dilakukan oleh ketua Kamar Pengawasan. Di bawahnya ada Badan Pengawasan, di bawahnya lagi ada KPT/wakil KPT, hakim tinggi pengawas daerah, kepala Pengadilan Negeri (KPN)/ wakil KPN, dan hakim pengawas bidang. Secara tertutup telah dibentuk Satgas Pengawasan, penyamaran oleh pihak ketiga, dan ada kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, pengawasan eksternal juga dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Apa pun pembinaan dan pengawasan, harus selalu ditingkatkan (setiap saat) baik materi, metode, maupun pendekatannya.

Apakah ada kemungkinan dilakukan pemberian sanksi yang lebih berat lagi sebagai ancaman bagi para hakim yang nakal?

Sanksi harus sesuai dengan amal perbuatannya karena itu yang disebut dengan adil. Sanksi yahg dijatuhkan bergantung perbuatannya, mulai teguran lisan, tulisan, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat sampai pemberhentian dengan tidak hormat atau dipecat.

Jika tertangkap tangan atau OTT, saat itu juga diberhentikan sementara sebagai hakim dengan tidak hormat. Pemberhentian secara definitif oleh presiden. Amanat ketua MA dalam pembinaan disampaikan, jika aparatur MA tidak bisa dibina, ya dibinasakan. Dibinasakan di sini berarti diberhentikan.

MA juga telah mencanangkan se-

mua pengadilan memperoleh predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Oleh sebab itu, semua pengadilan ha- rus menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan e-Court.

Apakah pengadilan sudah menerapkan PTSP dan e-Court secara baik?

Seluruh pengadilan sudah menerapkan PTSP dan e-Court dan harus di semua pengadilan harus bebas dari korupsi.

Kalau pengadilan tidak melaksanakan kedua ha} itu, kira-kira ada tindakan seperti apa?

Pembinaan memang terus ditingkatkan baik kualitas dan kuantitasnya. Bagi pengadilan yang belum bisa melaksanakan tetap diberi kesempatan, sampai sarana, dan prasarananya mendukung kebijakan tersebut.

Saat ini, masih ada 85 pengadilan baru yang belum punya kantor. Saat ini, masih dipinjami bekas kantor camat atau bekas kantor dinas di kabupaten/kota.

ed ilham tirta







Original Post

Eni Maulani Jalani Sidang Lanjutan

Media Cetak Kompas Halaman 2
2019-1-9


Eni Maulani Jalani Sidang Lanjutan

Terdakwa suap proyek PLTU Riau-1, Eni Maulani Saragih (kiri), menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (8/1/2019). Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, M Sarmuji, dan Presiden Direktur PT Isargas Iswan Ibrahim.

ANTARA/RENO ESNIR







Original Post

MK Periksa Sengketa yang Diajukan GKR Hemas

Media Cetak Kompas Halaman 2
2019-1-9


MK Periksa Sengketa yang Diajukan GKR Hemas

DPD

JAKARTA, KOMPAS - Mahkamah Konstitusi segera memeriksa permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Pemeriksaan itu terkait dengan apakah GKR Hemas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa atau tidak.

Juru Bicara MK Fajar Laksono Soeroso, Selasa (8/1/2019) di Jakarta, mengatakan, selain memeriksa legal standing GKR Hemas sebagai pemohon sengketa, MK juga memeriksa apakah yang disengketakan merupakan obyek perkara sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN).

"Perkara itu nanti akan diperiksa di dalam sidang pendahuluan dan akan ada nasihat dari hakim panel yang memeriksa. Setelah ada perbaikan, baru dilaporkan dan dibahas dalam sidang rapat permusyawaratan hakim," ujarnya.

Kemarin, GKR Hemas yang diberhentikan sementara dari keanggotaannya di Dewan Perwakilan Daerah mengajukan permohonan SKLN ke MK terhadap DPD pimpinan Oesman Sapta Odang. Permohonan sengketa dilakukan karena GKR Hemas merasa kewenangannya sebagai pimpinan DPD telah diambil tanpa melalui jalan yang sah oleh Oesman.

SKLN itu didaftarkan di ke-paniteraan MK, Selasa, oleh kuasa hukum GKR Hemas, Ir-manputra Sidin. Disebutkan dalam permohonan, konflik di tubuh DPD belum selesai setelah keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 481 K/TUN/2018, November 2018.

Sengketa bermula dari gugatan Hemas dan Farouk Muhammad atas penetapan terpilihnya Oesman, Nono Sampono, dan Damayanti Lubis ke PTUN Jakarta PTUN menyatakan Oesman, Nono, dan Damayanti sebagai pimpinan yang sah. Putusan PTUN Jakarta ini kemudian diajukan kasasi ke MA. Setelah keluar putusan kasasi MA, akhir November 2018, Hemas diberhentikan sementara oleh Badan Kehormatan DPD pada 21 Desember 2018.

"Konflik DPD ini belum selesai. Putusan MA menyatakan ini wilayah ketatanegaraan, bukan kewenangan MA, sehingga status kepemimpinan Oso (Oesman Sapta) juga tidak disahkan oleh MA. Posisi yang sah saat ini masih kepemimpinan GKR Hemas. Soal ini, kami juga telah bertemu Presiden Joko Widodo. Kami menyampaikan kepada Presiden bahwa kami sekarang mengambil jalan untuk membawa sengketa ini ke MK," kata Irman.

GKR Hemas didampingi Irman, anggota DPD Nurmawati Bantilan dan Anna Latuconsina mendatangi Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa.

Tak lazim

Perkara SKLN di Mahkamah Konstitusi biasanya melibatkan dua lembaga negara yang bersengketa terkait kewenangan untuk pengambilan kebijakan. Namun, dalam SKLN yang diajukan GKR Hemas ini, lembaga negara yang bersengketa hanya satu, yakni DPD.

Irman mengatakan, yang disebut SKLN tidak harus mem-perhadapkan dua lembaga negara kendati hal itu lazimnya yang terjadi. Sebab, di dalam satu lembaga yang sama bisa terjadi pengambilan kekuasaan secara tidak sah.

Salah satu kuasa hukum Oesman, Gugum Ridho Putra, mengatakan belum mengetahui detail permohonan SKLN yang diajukan GKR Hemas. Pihaknya menunggu informasi dari MK terkait permohonan itu.

"Kalau memang ini SKLN, berarti bukan menjadi persoalan Pak Oso secara pribadi, melainkan urusan kelembagaan, yakni DPD," ujar Gugum.

(REK)







Original Post

Pelanggaran HAM Masih Terjadi di Proses Peradilan

Media Cetak Kompas Halaman 4
2019-1-9


Pelanggaran HAM Masih Terjadi di Proses Peradilan

HUKUM

JAKARTA, KOMPAS - Hak untuk mendapatkan proses peradilan yang fair merupakan salah satu jenis hak asasi manusia yang paling sering dilanggar sepanjang 2018. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia banyak menerima pengaduan masyarakat terkait hal ini.

Untuk meminimalkan pelanggaran terhadap hak untuk memperoleh proses peradilan yang berimbang, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyarankan perlunya penguatan sistem pengawasan eksternal terhadap lembaga peradilan dan perbaikan hukum acara pidana.

Dalam paparan tentang Laporan Tahun 2018 YLBHI di Jakarta, Selasa (8/1/2019), mereka mengungkapkan himpunan data dari 15 kantor perwakilan yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia sepanjang 2018.

Sepanjang tahun lalu, YLBHI menerima 3.455 pengaduan. Jumlah ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2017), sebanyak 2.797 kasus. Dari jumlah pengaduan pada 2018 itu, 380 kasus merupakan kasus pelanggaran HAM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 144 kasus terkait dengan proses peradilan yang tidak berimbang yang dialami masyarakat Jenis pelanggaran HAM berikutnya adalah hak atas pekerjaan (142 kasus).

Kepala Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI Siti Rakhma Mary Herwati mengatakan, salah satu faktor yang menyebabkan terlang-garnya asas fairness dalam proses peradilan adalah keberadaan sejumlah pasal yang berpotensi mengkriminalisasi seseorang. Ketentuan tersebut di antaranya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pornografi, dan Ki-

tab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Regulasi lain yang menurut YLBHI menjadi sumber masalah adalah UU No 41/1999 tentang Kehutanan dan UU No 18/2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut sering kali dijadikan dasar untuk menahan seseorang. Padahal, berdasarkan temuan YLBHI, tidak semua pasal tepat dijadikan dasar hukum untuk membawa perkara tersebut ke persidangan.

"Ini menandakan kesalahan penanganan sebuah kasus sudah muncul sejak proses awal, yaitu penyidikan kepolisian. Kesalahan akan memengaruhi proses selanjutnya di kejaksaan hingga pengadilan," katanya.

Proses persidangan yang lama juga dikeluhkan sebagian pihak. Kepala Biro Hukum dan

Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung Abdullah menjelaskan, yang menentukan cepat atau tidaknya proses persidangan untuk seorang terdakwa bukanlah pengadilan. Proses itu sangat bergantung pada kesiapan jaksa penuntut umum selaku pihak yang berkewajiban menghadirkan saksi.

"Kalau lambatnya saksi yang dilakukan penuntut umum, itu bukan faktor pengadilan, melainkan faktor kedisiplinan dari penuntut umum menghadirkan saksi," ujar Abdullah.

Perbedaan kepentingan antara penuntut umum dan lembaga bantuan hukum, menurut Abdullah, merupakan hal yang biasa terjadi dalam persidangan. Saksi dari penuntut umum ingin memberatkan terdakwa, sedangkan dari lembaga bantuan hukum bertindak sebaliknya.

(BOW/E08)







Original Post

Parpol dan Korupsi Pejabat

Media Cetak Kompas Halaman 6
2019-1-9


Parpol dan Korupsi Pejabat

Syamsuddin Haris

Gum Besar Riset UPI

Tak terhitung sudah berapa kali Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan dan meng umumkan status tersangka atas pejabat publik yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Ironisnya, mereka mencakup hampir semua jabatan terhormat di negeri ini, mulai menteri negara, anggota DPR dan DPRD, hingga gubernur, bupati, dan wali kota.

Hingga 2018 saja, KPK mencatat sekitar 100 kepala daerah terjerat korupsi. Data ini belum termasuk sekitar 220 anggota DPR dan DPRD (provinsi dan kabupaten/kota) yang menjadi pesakitan serupa, baik yang tersandung kasus bersama-sama dengan mitranya di eksekutif maupun kasus terpisah. Angkanya lebih mencengangkan jika disertakan aparat negara lainnya, seperti aparatur sipil negara dan penegak hukum, mulai dari polisi dan jaksa, hingga hakim, termasuk hakim konstitusi yang dianggap wakil Tuhan di dunia nyata.

Menarik bahwa sebagian besar kasus korupsi itu bersentuhan dengan otoritas yang dimiliki pejabat publik dari parpol. Apa yang salah dengan parpol? Apa yang perlu dibenahi ke depan agar korupsi pejabat publik dapat dikurangi?

Mencuri uang rakyat

Ketua KPK Agus Rahardjo berseloroh, seandainya KPK memiliki tangan, termasuk satuan tugas dan penyidik, dalam jumlah relatif banyak, bisa jadi hampir setiap hari ada operasi tangkap tangan (OTT). Agus bisa jadi benar. Betapa tidak, untuk kepala daerah, misalnya, motif melakukan korupsi itu sudah terbangun sejak menjadi pasangan calon (paslon) dalam pilkada

Survei Litbang KPK pada 2016 dan 2017 memperlihatkan betapa besarnya biaya yang dikeluarkan para calon kepala daerah. Rata-rata untuk kandidat bupati/wali kota Rp 20 miliar-Rp 30 miliar dan untuk gubernur Rp 20 miliar-Rp 100 miliar. Padahal, rata-rata harta kekayaan 613 kandidat kepala daerah yang disurvei hanya sekitar Rp 6,7 miliar. Empat calon bahkan memiliki harta Rp 0 (baca nol rupiah) dan dua orang lainnya berharta minus.

Tak mengherankan jika, masih menurut survei KPK, 82,6 persen paslon mengandalkan pembiayaan para donatur atau sponsor. Sponsor atau donatur adalah para pengusaha, organisasi, lembaga, dan perorangan, baik dari Jakarta maupun daerah setempat, yang mengharapkan imbalan dalam bentuk proyek, keamanan berbisnis, akses dajam penentuan kebijakan, akses jabatan di BUMD, upaya memperoleh jatah bantuan sosial, dan kemudahan perizinan.

Biaya besar pilkada yang umumnya ditalangi donatur atau sponsor inilah yang turut mendorong para kepala daerah hasil pilkada melakukan tindak pidana korupsi. Jadi, ada hubungan kausalitas antara politik uang-termasuk biaya mahar politik yang dikeluarkan paslon untuk dapat rekomendasi pimpinan parpol-yang terjadi sebelum pilkada dan korupsi serta suap kepala daerah setelah pilkada.

Semakin besar biaya politik yang ditanggung sponsor untuk para paslon, semakin besar potensi korupsi dilakukan kepada daerah hasil pilkada. Ironisnya, hampir tak ada cara lain bagi mereka untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan sponsor dan donatur kecuali mencuri uang rakyat dalam APBD. Cara lain yang tak kalah buruk mem-

perjualbelikan jabatan mereka untuk memperoleh rente dari para pebisnis yang berkepentingan mencari kemudahan berusaha. Mereka ini, esensinya sama, memburu rente dari para pengusaha atas nama kepentingan rakyat

Panen raya pilkada

Ada sejumlah faktor yang mendorong tindak pidana korupsi kepala daerah produk pilkada langsung, di antaranya skema pilkada langsung itu sendiri yang membuka peluang terjadi politik uang. Namun, skema pilkada bukan satu-satunya faktor politik uang dan korupsi. Faktor tak kalah penting, tak adanya standar integritas para paslon dan parpol pengusung paslon di pilkada

Terkait skema pilkada langsung, seperti dianut UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, ada problem yang diduga kuat turut menyuburkan praktik politik uang dan mendorong kepala daerah hasil pilkada melakukan korupsi. Di antaranya proses kandidasi yang sentralistik- dan oligarkis, tak adanya kewajiban bagi parpol melakukan pemilihan pendahuluan sebelum penetapan paslon yang diusung, dan berlakunya syarat ambang batas peng-usungan paslon bagi parpol/gabungan parpol yang terlampau tinggi, begitu pula bagi kandidat perseorangan.

Proses kandidasi yang memberi kekuasaan besar kepada pengurus partai tingkat pusat ini tak hanya melahirkan proses sentralistik dan oligarkis, tetapi juga pilkada berbiaya politik tinggi. Semua kandidat alias paslon yang diusung suatu parpol di daerah harus memperoleh surat rekomendasi pimpinan pusat partai, serta ditandatangani ketua umum dan sekjen partai. Akibatnya muncul ketergantungan pengurus wilayah dan cabang partai kepada pengurus pusat. Hal ini melahirkan peluang jual-beli surat rekomendasi yang harganya sangat tergantung "basah" atau tidaknya daerah penyelenggara pilkada Harga rekomendasi antara lain dibayar dimuka oleh para sponsor atau donatur yang beroperasi menjelang pilkada.

Politik uang dan korupsi juga difasilitasi oleh keharusan bagi parpol atau gabungan parpol untuk memiliki sekurang-kurangnya 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah hasil pemilu DPRD, atau 20 persen kursi di DPRD di daerah bersangkutan. Soalnya, sebagian besar parpol tak memenuhi syarat sebagai pengusung paslon jika tak bergabung atau berkoalisi dengan parpol lain. Masalah lebih besar dialami parpol yang menjadi poros koalisi pencalonan karena ternyata dukungan politik yang diperoleh dari partai-partai kecil dan menengah tidak gratis. Ada harga dukungan yang harus dibayar di muka Jika bukan oleh paslon, biaya dukungan itu dibayar oleh sponsor atau donatur. Praktik ini dikenal sebagai masa "panen raya" parpol menjelang pilkada

Problem sistem pemilu

Di sisi lain, sistem pemilu legislatif yang menghasilkan anggota DPR dan DPRD yang korup memiliki problem serupa Sistem pemilu, seperti halnya sistem pilkada tidak mendorong parpol untuk melakukan seleksi atau pemilihan pendahuluan yang memungkinkan semua kader terbaik partai turut serta dalam kompetisi pemilu dan pilkada Kerangka hukum pemilu dan pilkada langsung tidak membuka peluang yang sama bagi kader terbaik partai untuk jadi kandidat anggota legislatif ataupun paslon dalam pilkada Seperti halnya paslon pilkada para caleg pada umumnya para pesohor atau mereka yang memiliki cukup modal finansial untuk membeli dukungan melalui praktik vote buying yang kian marak sejak berlakunya sistem proporsional daftar terbuka dengan mekanisme suara terbanyak.

Hampir tidak ada standar kompetensi

dan rekam jejak yang jelas bagi para deg dan paslon kepala daerah. Ketika banak pihak mempersoalkan passing gradeie- leksi calon pegawai negeri sipil yng terlampau tinggi, hampir tak ada seomg pun yang menggugat proses seleksi deg dan paslon pilkada yang tak memiki standar yang jelas. Ironisnya tidak ida upaya serius parpol membenahi sisam perekrutan pejabat publik, baik di tinjtat daerah maupun nasional. Siapa pun, isal populer, memiliki uang banyak atauiu-nya sponsor, dan punya kedekatan er-sonal dengan elite pimpinan partai, dpat jadi caleg pemilu ,ataupun paslon jil-kada

Padahal, untuk jadi pejabat pulik yang memperoleh mandat elektoralse-seorang semestinya telah selesai derjan dirinya sendiri. Artinya posisi sebgai anggota legislatif dan pimpinan ekstoi-tif di daerah bukanlah sebuah prcesi untuk mencari nafkah dan memperkya diri. Sebaliknya, legislator dan peye-lenggara pemerintahan di semua tinkat harus mereka yang memiliki komitien luar biasa untuk membangun masyrakat dan lingkungan secara keberlaiut-an, serta menciptakan keadilan, keseah-teraan, dan kemaslahatan kolektif.

Caleg pemilu dan paslon pilkada sha-rusnya hanya terbatas pada mereka wg sungguh-sungguh merasa "terpangU" untuk mengabdi dan mewakafkan soe-nuh hidupnya untuk kebaikan bersaia Mekanisme uji publik yang transpran dan akuntabel bisa dilembagakan utuk menilai siapa sesungguhnya yang benar-benar memiliki kualifikasi "terpng-gil" sebagai penyelenggara pemerinah-an yang bertanggung jawab, serta sapa pula "pecundang", yang memanfaatan kompetisi pemilu dan pilkada sekdar sebagai ajang perburuan rente.

Lompat pagar

Oleh karena itu, solusi atas pcitik uang dan korupsi para anggota IPR, DPRD, dan kepala daerah tidak cuup dengan membenahi sistem pemilu lan pilkada. Korupsi para pejabat publiklari parpol itu justru berakar pada tak da-nya standar integritas yang berlaku ian diberlakukan bagi parpol dan polisi parpol. Tak ada standar etik yang mena-dai, baik bagi calon pejabat publik na-upun unsur penyelenggara negara ida parpol yang telah memiliki standaretik dan mulai konsisten menegakkan, teapi masih ada pula partai yang belum le-lembagakannya Conton mutakhir, ar-tai Amanat Nasional, misalnya msih mempertahankan posisi Taufik Kuni-awan sebagai wakil ketua DPR, padhal yang bersangkutan telah ditetapkarse-bagai tersangka oleh KPK.

Ketiadaan standar dan sistem jng baku juga tampak dalam perekrtan politik. Meskipun hampir semua pspol memiliki panduan internal dalam seksi calon pejabat publik, tak ada veriftasi secara terbuka dan independen sauh mana kandidat yang diusung parpolne-menuhi syarat standar kompetensika-pabilitas, dan integritas. Lebih jauh agi, karena perekrutan politik tidak berhsis kaderisasi, perilaku para pejabat pulik yang diusung parpol akhirnya tidaker-kontrol dan di luar kendali partai na-sing-masing. Perekrutan yang seim-pangan ini pada gilirannya memUka peluang besar bagi para politisi utuk setiap saat "lompat pagar" atau piriah parpol atas nama dinamika demokrsi.

Situasi ini Wan diperburuk olehdo-minannya syahwat liar kekuasaan pritisi dan absennya komitmen ideologis dam perilaku mereka baik sebagai pejabat ub-lik di lingkungan legislatif dan ekseutif maupun instansi pemerintahan lainKe-tiadaan standar integritas juga teihat dalam tata kelola partai yang takde-mokratis, seperti terlihat dalam fenoiena Partai Demokrat Gerindra PDI Prju-angan, Nasdem, dan Hanura Hampi se-

mua keputusan strategis partai berada di tangan ketua umum yang sekaligus merupakan figur kuat bahkan pendiri partai Akibatnya hampir tak ada ruang bagi kader berbeda pandangan dan pilihan politik dengan ketua umum partai Realitas ini kemudian dimanfaatkan elite partai di sekitar sang ketua untuk memperdagangkan "restu" dan rekomendasi pimpinan partai, baik kepada caleg dalam pileg maupun paslon dalam pilkada

Perlu inisiatif pemerintah

Menunggu inisiatif perubahan dari para politisi dan elite parpol mungkin hampir mustahiL Elite partai yang berkuasa saat ini justru menikmati situasi buruk ini sebagai "zona nyaman" bagi mereka Bagi sebagian politisi penangkapan oleh KPK melalui OTT atau penetapan rekan-rekan mereka sebagai tersangka korupsi hanyalah soal nasib yang sedang tidak berpihak. Artinya potensi politik uang dan korupsi tampaknya melekat pada sistem pemilu, skema pilkada dan sistem kepartaian yang berlaku saat ini Dalam bahasa yang lain, berbagai elemen sistem politik yang dibenahi setiap jelang pemilu dan pilkada lebih memfasilitasi berlangsungnya korupsi ketimbang sebaliknya yakni sebagai faktor pendorong tegaknya pemerintahan yang bersih.

Karena itu, perlu inisiatif perubahan dari pemerintah untuk lebih serius menata kembali UU Pemilu, UU Pilkada dan UU Parpol menjadi suatu kerangka hukum yang antisipatif terhadap potensi politik uang dan korupsi. Dengan komitmen besar pemerintah, dukungan para ahli dan berbagai elemen masyarakat sipil, saya kira kerangka hukum antikorupsi seperti itu sangat mungkin untuk diwujudkan. Terlampau besar ongkos politik yang harus ditanggung bangsa ini jika sistem pemilu, skema pilkada dan format kepartaian hanya memfasilitasi lahirnya pejabat publik korup yang pada akhirnya menggerus pencapaian demokrasi itu sendiri.

Syamsuddin Haris







Original Post

Aher Janji Penuhi Panggilan KPK

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2019-1-9


Aher Janji Penuhi Panggilan KPK

MANTAN Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) bersedia memenuhi panggilan KPK. Aher sudah dua kali mangkir dari panggilan sebagai saksi, terkait dengan kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta di Bekasi.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan hari ini (kemarin) sekitar pukul 10.00 WIB. Aher menghubungi call center 198.

Dia menyampaikan kesediaan hadir menjalani pemeriksaan penyidik Rabu (9/1).

"Kami hargai hal tersebut, karena pada dasarnya memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi ialah kewajiban hukum," kata Febri.

Aher telah mangkir dari panggilan penyidik pada Kamis (20/12/ 2018) dan Senin (8/1). Surat pemanggilan pertama dan kedua telah dilayangkan ke alamat rumah Aher secara patut.

Aher muncul dalam kasus Meikarta saat namanya disebut saat pembacaan dakwaan oleh empat terdakwa, yakni Pegawai Lippo Group Henry Jasmen, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dua konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.

Dalam kasus ini, KPK juga menemukan indikasi pembiayaan ke luar negeri bagi sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi beserta keluarga. Pembiayaan itu diduga KPK berkaitan dengan pusaran kasus suap terkait dengan perizinan proyek Meikarta.

KPK tidak menyebut siapa saja wakil rakyat yang diduga mendapat fasilitas itu. Soal asal-usul pembiayaan itu juga tidak dibeberkan KPK.

(Nrj/*/P-1)







Original Post

Politikus Golkar Kembalikan Uang Panas

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2019-1-9


Politikus Golkar Kembalikan Uang Panas

Dalam surat dakwaan diketahui, uang ke Munaslub Partai Golkar diminta Eni kepada Kotjo atas perintah Idrus Marham

NURJIYANTO

nurjiyomo@meiiiomdonesio.com

WAKIL Sekretaris Steering Committee Munaslub Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengembalikan uang Rp713 juta ke KPK.

Uang itu sebelumnya digunakan untuk kebutuhan panitia penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar.

Sarmuji mengatakan uang Rp713 juta yang digunakan untuk biaya steering com mittee (SC) i a terima dari Eni Maulani Saragih yang saat itu menjabat Bendahara Mu-naslub Golkar.

Uang yang diberikan Eni kepada Sarmuji itu diduga didapat dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.

"Awalnya mau kembalikan ke penasihat hukum terdakwa sesuai saran KPK, tapi akhirnya kembalikan langsung ke KPK," kata Sarmuji saat bersaksi untuk Eni di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jakarta Pusat, kemarin.

Sarmuji menjelaskan uang itu diserahkan Eni kepadanya pada Desember 2017. Penye-

rahan uang dilakukan secara bertahap.

Menurutnya, penyerahan pertama dilakukan sebelum penyelenggaraan munaslub. Sisanya diserahkan beberapa hari setelah munaslub usai.

Eni sebelumnya didakwa menerima suap Rp4,75 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.

Uang suap itu diberikan agar perusahaan Kotjo, Black-gold Natural Resources Limited, mendapatkan proyek independent power producer (IPP) Pembangkit Listrik Tena-

Uap Mulut Tambang Riau

MT Riau-I). alam surat dakwaan dise-

tkan, uang tersebut diketahui mengalir ke Munaslub Partai Golkar.

Uang untuk munaslub diminta Eni kepada Kotjo atas perintah Idrus Marham yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas (Pit) Ketua Umum Partai Golkar.

Eni kemudian menghubungi Kotjo dan meminta uang sejumlah US$3 juta dan S$400 ribu. Kendati begitu. Kotjo tidak langsung merespons permintaan Eni dan Idrus.

Eni didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UV Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Inginkan Mekeng

Dalam sidang itu. Eni meminta agar politikus Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng dihadirkan sebagai saksi di pengadilan.

"Izin, Yang Mulia, kalau saya seperti sidang lalu, saya minta Pak Mekeng. Kalau saya yang minta, saya yakin Pak

Mekeng tidak akan hadir, tapi kalau JPU yang minta, pasti hadir," kata Eni.

Mekeng pernah diperiksa KPK pada 18 September 2019. "Pak Mekeng itu masuk ke BAP saya. Saya ingin Pak Mekeng hadir di sini untuk bisa meringankan saya."

Namun, menurut jaksa penuntut umum (JPU) KPK, pihaknya sudah cukup menghadirkan saksi untuk membuktikan dakwaan.

"Kalau jaksa menganggap sudah cukup saksi dan bukti, ya, sudah, tapi kalau Saudara ingin mengadakan Mekeng, boleh saja walau sudah menjadi saksi BAP JPU. Tetapi,

karena sudah cukup, silakan kalau mau menjadi saksi meringankan," kata Ketua Majelis Hakim Yanto.

Eni yang belakangan dimintai tanggapan atas kesaksian itu mengakui apa yang dilakukannya dengan membantu PT AKT merupakan perintah Mekeng.

Namun, Eni tidak menyebut apakah ada aliran duit apa pun kepada Mekeng. "Memang untuk membantu PT AKT, saya diperintah oleh ketua fraksi saya, Bapak Mekeng, di Partai Golkar," ucap Eni.

Dalam beberapa kesempatan Mekeng mengaku tidak tahu-menahu soal ini.

(P-1)







Original Post

GERBONG TAHANAN

Media Cetak Republika Halaman 1
2019-1-9


GERBONG TAHANAN

GERBONG TAHANAN Sejumlah tahanan KPK dengan mengenakan rompi tahanan menaiki kereta api dengan pengawalan petugas kepolisian menuju Surabaya, JawaTimur, Senin (7/1). Sebanyak 12 anggota DPRD Kota Malang dipindahkan ke Surabaya menggunakan kereta api untuk menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor di Surabaya terkait kasus dugaan suap pembahasan APBDP Kota Malang tahun anggaran 2015.

HUMAS KPK/ANTARA







Original Post

Pengelolaan BP Batam Memasuki Masa Transisi

Media Cetak Harian Kontan Halaman 18
2019-1-9


Pengelolaan BP Batam Memasuki Masa Transisi

Pemerintah akan melakukan amandemen PP Nomor 46/2007 tentang Kawasan BP Batam

JAKARTA. Arah kebijakan Pengelolaan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) masih membingungkan.

Setelah akhir tahun lalu, pemerintah menyerahkan kewenangan BP Batam kepada Wali Kota Batam, Senin (7/1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kini melantik pejabat Kepala BP Batam baru yakni Edy Putra Irawady menggantikan Lukita Dinarsyah Tuwo.

Darmin yang juga Ketua Dewan Kawasan Batam menjelaskan, pelantikan itu merupakan proses sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan BP Batam selama masa transisi ke Pemkot Batam.

Keputusan ini merupakan kelanjutan dari rapat terbatas (ratas) akhir tahun lalu yang sepakat mengalihkan kewenangan BP Batam ke Pemkot Batam, terutama dalam hal pengembangan kawasan.

Sebagai catatan, keputusan

menyatukan komando di Batam ini bertujuan untuk mengatasi masalah dualisme antara Pemkot Batam dan BP Batam. "Dengan demikian proses perizinan investasi dan berusaha di Batam akan dapat segera selesai karena komando kebijakan berada pada satu tangan," ujar Darmin, (7/1).

Selain urusan investasi, selama masa transisi, BP Batam bakal mendata secara benar seluruh aset BP Batam dan jumlah tenaga kerja yang tercatat.

Sedangkan untuk tugas Kepala BP Batam yang anyar ini ada dua. Pertama, menyiapkan pelaksanaan keputusan ratas, yaitu menyatukan jabatan Kepala BP Batam dengan Walikota. Kedua, tetap menjalankan fungsi melayani dunia usaha. "Urusan bisnis dan investasi tetap jalan," katanya.

Tugas lainnya yang lebih rinci selama masa transisi ini adalah Kepala BP Batam musti menyiapkan laporan peralihan jabatan ex-officio, menyiapkan regulasi teknis untuk pelaksanaan jabatan ex off ido, serta melaksanakan tugas rutin yang bukan bersifat kebijakan.

Kepala BP Batam juga tetap bisa menjalankan beberapa rencana BP Batam yang sudah disusun sebelumnya. Asalkan tidak melewati tenggat waktu. Maklum, kepengurusan BP Batam ini hanya berjalan hingga 30 April 2019.

Hal lain yang tidak dilupakan adalah soal landasan dasar dari kebijakan tersebut. Selama periode tersebut, proses revisi PP No. 46/2007 tentang Kawasan BP Batam ditargetkan selesai. Nantinya, beleid baru itu akan menjadi

dasar hukum bagi ketentuan jabatan Kepala BP Batam.

Darmin memastikan, keputusan pemerintah tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang melarang jabatan Walikota dengan jabatan negara lainnya. Sebab di UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa yang disebut pejabat negara adalah apabila dalam proses pemilihannya dan dilantik oleh Presiden dan Mahkamah Agung (MA). "Artinya saat kabinet memutuskan ini, sudah memperhitungkan dengan baik," tegas Darmin.

Makanya, beleid yang perlu diubah supaya kedudukan Pemkot Batam makin eksis dalam mengelola Batam hanyalah PP Nomor 46/2007.

Cahya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepulauan Riau justru menilai kebijakan pemerintah tersebut berantakan. Karena yang dibutuhkan para pengusaha saat ini hanyalah soal kepastian hukum saja. "Pemerintah juga tidak berani memastikan, kami jadi serba salah," katanya kepada KONTAN.

Sejarah Pengelolaan Batam

1970-an

Batam dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri migas.

1973

Pemerintah membentuk Otorita Batam untuk mengembangkan wilayah itu

1978

Batam ditetapkan sebagai wilayah Bonded Ware House.

1984

Pulau Batam ditambah pulau-pulau Janda Berias, Tanjung Sauh, Ngenang Kasem, dan MOi-Mou sebagai Bonded Area.

1992

Wilayah kerja Otoritas batam diperluas hingga ke Barelang.

2000

Kota Batam berubah menjadi daerah otonom Kota Batam.

2007

Otorita Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

2016

Pemerintah merombak pengurus BP Batam. Hatanto Reksodipoetro menggantikan Mustofa Widjaya.

2017

Pengurus BP Batam diubah lagi. Lukita Dinarsyah Tuwo menggantikan Hatanto pada 23 Oktober.

2018

Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi pada 12 Desember lalu memutuskan penghilangan dualisme di Batam (Batam dikelola BP Batam dan Walikota). Pengurusan BP Batam diberhentikan.

2019

Menko Perekonomian Darmin Nasution melantik Edy Putra Irawady sebagai Kepala BP Batam.

Sumber Riset KONTAN

Grace Olivia/Lidya Yuniarta/Sinar Putri S Utami







Original Post

Petinggi Golkar Sebut Eni Kucurkan Duit untuk Partai

Media Cetak Koran Tempo Halaman 8
2019-1-9


Petinggi Golkar Sebut Eni Kucurkan Duit untuk Partai

Saksi sidang mengungkap aliran uang dari Eni Saragih untuk pemilihan kepala daerah.

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, membenarkan bahwa partai berlambang pohon beringin ini menerima uang hingga Rp 713 juta dari terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1, Eni Maulani Saragih. Dia menyatakan Partai Golkar tak mengetahui asal uang yang dialirkan mantan Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. "Pemakaiannya untuk semua kebutuhan Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa 2017)," kata Sarmuji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin. "Sudah saya kembalikan semua ke rekening KPK."

KPK menangkap Eni dan mantan pemegang saham BlackGold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, pada Juli 2018. Setelah itu, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, sebagai tersangka pada Agustus 2018. Ketiganya dianggap terbukti bersepakat melakukan korupsi terhadap proyek senilai Rp 12,8 triliun ini.

Eni sejak awal proses hukum menyatakan bersikap kooperatif dan hendak membongkar seluruh kasus. Dia membeberkan ke mana saja duit senilai Rp 4,9 miliar yang diberikan Kotjo dari proyek PLTU Riau-1. Salah satunya adalah Rp 2 miliar untuk pelaksanaan Munaslub Partai Golkar yang menjadikan Airlangga Hartato sebagai Ketua Umum pada Desember 2017.

Menurut Sarmuji, Eni memberikan uang dalam tiga tahap, yaitu Rp 256 juta untuk materi Munaslub, Rp 207 juta untuk tim verifikasi Munaslub, dan Rp 250 juta untuk mengganti biaya transportasi serta akomodasi steering committee yang bukan anggota DPR. Dia mengatakan tak mengetahui sisa uang lainnya. "Saya cuma mengetahui yang Rp 731 juta," kata dia.

Saksi lain, koordinator relawan pemilihan kepala daerah Kabupaten Temanggung, Machbub dan Junaidi, mengungkap aliran uang proyek PLTU Riau-1 dari Eni untuk kepentingan pemenangan suaminya, Muhammad Al Khadziq, di Kabupaten Temanggung. Machbub menyatakan pernah menerima uang Rp 1,3 miliar, sedangkan Junaidi sebesar

Rp 1,7 miliar. Uang tersebut diperuntukkan sebagai biaya operasional ribuan relawan di daerah. "Saya menerima langsung dari Eni," kata Machbub.

Presiden Direktur PT Isargas, Iswan Ibrahim, juga menyebutkan pernah mengucurkan uang kepada Eni sebesar Rp 250 juta dalam dua tahap. Menurut dia, Eni meminta bantuan uang untuk membiayai kepentingan pemenangan suaminya dalam pilkada Temanggung. "Saya awalnya berpikir Eni bercanda, tetapi besoknya dia kembali menagih," kata Iswan.

Eni masih berkukuh tak menggunakan uang proyek PLTU Riau-1 untuk pilkada Temanggung. Dia hanya mengakui pernah meminta uang kepada Iswan sebagai teman. Eni membantah permintaan tersebut menggunakan statusnya sebagai anggota parlemen di Komisi Energi."Saya sudah berpartner lama. Bantuan itu sebagai teman saja," kata Eni.

Dia juga meminta agar hakim dan jaksa memanggil Ketua Fraksi Partai Golkar Melchias Mekeng serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan sebagai saksi. Eni mengklaim kedua orang itu bisa menjadi saksi meringankan,

terutama dalam tuduhan penerimaan uang untuk biaya pilkada Temanggung. "Kalau saya yang meminta, pasti mereka menolak datang," kata Eni.

TAUFIQ SIDDIQ / Fransisco Rosarians







Original Post

Partai Didesak Deklarasikan Status Calon Legislator Mantan Koruptor

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2019-1-9


Partai Didesak Deklarasikan Status Calon Legislator Mantan Koruptor

ICW akan merilis daftar tambahan para mantan koruptor peserta pemilihan umum.

JAKARTA - DirekturEksekutif Perkumpulan untuk

Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendesak deklarasi calon legislator yang berstatus mantan terpidana kasus korupsi. Menurut dia, meski Mahkamah Agung telah memperbolehkan mantan terpidana kasus korupsi untuk menjadi calon legislator, para calon harus secara terbuka mengumumkan status mereka kepada publik.

"Bahkan sampai tingkat TPS (tempat pemungutan suara) di dapil (daerah pemilihan) caleg eks koruptor itu," kata Titi kepada Tempo, kemarin. "Jadi, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti. Ada orang yang sudah terbukti tak amanah menjalankan anggaran negara."

KPU akhirnya meloloskan puluhan calon legislator yang pernah menyandang status terpidana kasus korupsi, September 2018. Hal ini dilakukan setelah Mahkamah Agung mengugurkan peraturan KPU yang melarang mantan terpidana kasus korupsi, narkotik, dan kejahatan seksual pada anak untuk

maju sebagai calon legislator.

Indonesian Corruption Watch (ICW) kemudian menelusuri rekam jejak para calon legislator. Hasilnya, lembaga yang konsen pada isu pemberantasan korupsi itu menemukan 40 calon legislator berstatus mantan koruptor. Dari daftar tersebut, Partai Golkar tercatat sebagai partai politik yang paling banyak dengan memajukan tujuh nama mantan koruptor ke pemilihan legislatif pusat dan daerah. Disusul dengan Partai Gerindra yang mengusung enam mantan terpidana korupsi.

Partai Hanura ada di posisi ketiga dengan mengusung lima mantan koruptor. Dua partai lain yang juga cukup banyak mencalonkan mantan terpidana korupsi adalah Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat yang masing-masing mengajukan empat nama. Partai lain yang ikut mengusung mantan koruptor sebagai calon legislator adalah Partai Berkarya, Perindo, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Garuda, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan Sejahtera.

"Kami ingin membantu masyarakat mengetahui ada mantan koruptor di

tempat dia memilih," kata peneliti politik ICW, Almas Sjafrina, kemarin. "Kami akan merilis lagi beberapa nama baru dari daftar mantan koruptor yang maju. Kami baru dapat beberapa informasi."

Wakil Sekretaris

Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade, membenarkan bahwa partainya tetap mengajukan sejumlah kader yang pernah berstatus mantan koruptor dalam pemilihan umum nanti. Alasannya, para kader itu telah bertobat dan tak akan mengulangi perbuatan korup lagi.

Hal yang sama juga diutarakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, tentang keputusan partainya memajukan sejumlah mantan koruptor sebagai calon legislator. Menurut dia, calon legislator yang bukan mantan koruptor bukan jaminan dia tidak akan korupsi. "Sekarang itu yang lebih penting adalah bagaimana semuanya mengawasi setiap calon legislator dalam proses pemenangan di pemilu mendatang," kata Hetifah. "Ini sudah mulai banyak juga money politic. Bukan mantan koruptor tapi politiknya tak bersih."

Fransisco Rosarians







Original Post

Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim Mundur

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 3
2019-1-9


Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim Mundur

WASHINGTON - Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengumumkan pengunduran dirinya bulan depan, lebih dari tiga tahun sebelum masa jabatannya sekarang akan berakhir. Keputusan itu kemungkinan akan memberi pengaruh yang menentukan bagi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas kepemimpinan berikutnya.

Kejutan awal dari pengunduran diri Kim berpotensi menjadikan Trump sebagai tuas utama atas pemberian pinjaman pembangunan dengan pihak-pihak yang berselisih dengan pemerintahannya. Setelah membentuk kembali administrasi pemerintahan, aliansi tradisional, hubungan perdagangan, dan Mahkamah Agung AS, Trump kini bisa memiliki kesempatan untuk mempengaruhi bagaimana negara-negara seperti Tiongkok mengakses pinjaman lunak.

Hal ini terlepas dari kritik yang memuncak terhadap kontrol pemerintahan Amerika atas bank pembangunan global yang memiliki lebih dari 189 negara anggota tersebut.

"Merupakan kehormatan besar untuk melayani sebagai presiden lembaga luar biasa ini, penuh dengan individu yang bersemangat didedikasikan

untuk misi mengakhiri kemiskinan ekstrem dalam hidup kita," papar Kim (59) dalam sebuah pernyataan, Senin (7/1) waktu setempat.

Kim yang menjadi presiden pada 2012 akan bergabung dengan perusahaan yang belum disebutkan namanya, tapi berfokus pada investasi di negara berkembang. Menurut pernyataan Bank Dunia, ia akan kembali menjadi dewan Partners In Health, sebuah kelompok nirlaba yang ia dirikan.

CEO Bank Dunia Kristalina Geor-gieva akan menjabat sebagai presiden sementara pada saat kepergian Kim pada 1 Februari 2019. Di bawah Kim, Bank Dunia menetapkan tujuan menghilangkan kemiskinan ekstrem pada 2030 dan meningkatkan pembiayaan.

Tahun lalu, program tersebut juga memenangkan persetujuan untuk peningkatan modal hingga US$ 13 miliar setelah mengaksesi permintaan dari administrasi Trump untuk mengekang pinjaman ke negara-negara berpenghasilan tinggi seperti Tiongkok.

Dalam memonya kepada para staf Bank Dunia, Kim mengatakan dirinya telah lama merasa sektor swasta paling cocok untuk bertemu dengan kebutuhan pembiayaan di negara-

negara berkembang. "Karena itu saya telah memutuskan sudah waktunya bagi saya untuk menghadapi tantangan baru dan sepenuhnya fokus pada upaya saya sebagai pengungkit keuangan swasta, untuk kepentingan orang-orang di seluruh dunia," lanjutnya.

Selama masa jabatan Kim, Bank Dunia juga semakin menekankan lengan sektor swasta, Lembaga Keuangan Internasional (IFC). Menurut para kritikus hal ini akan semakin menyalurkan dana ke proyek-proyek yang tidak akan terhubung dengan lingkungan dan pedoman sosial Bank Dunia.

Dewan Bank Dunia berterima kasih kepada Kim atas kepemimpinannya dan mengatakan akan segera memulai proses mencari presiden berikutnya. Pengganti Kim dinilai dapat menentukan terobosan tajam dengan masa lalu karena pemerintahan Trump telah berulang kali memutuskan kerja sama dengan lembaga-lembaga multilateral dan konvensi yang sangat dikritiknya.

Calon Pengganti

Tetapi setelah mencabut aliansi-aliansi itu dalam dua tahun masa jabatannya, Trump akan merasa sulit untuk sekadar menyerahkan calon

untuk aklamasi. Jika Trump menginginkan calon AS di pos Bank Dunia, ia harus memilih seorang kandidat yang paling banyak memenangkan dukungan pemegang saham dan kemungkinan akan menghadapi banyak penantang.

"Gedung Putih memiliki jalan yang cukup menantang ke depan jika mereka berpikir mereka ingin memasang seorang kandidat," kata Scott Morris, mantan pejabat Departemen Keuangan AS yang bekerja dengan Bank Dunia dan IMF.

Di bawah aturan tidak tertulis, kepresidenan Bank Dunia selalu dipilih oleh pemegang saham terbesarnya, Amerika Serikat yang selama 75 tahun selalu diisi oleh orang Amerika, dengan dukungan negara-negara Eropa. Pengaturan ini juga yang memungkinkan kekuatan Eropa untuk menunjuk kepala Dana Moneter Internasional (IMF).

Namun demikian, ketika dinominasikan untuk masa jabatan pertama di 2012, Kim adalah calon pertama AS yang menghadapi penantang ketika Ngozi Okonjo-Iweala dari Nigeria mengikuti pencalonan. Ia adalah mantan menteri luar negeri negara tersebut.

(aip/eld)







Original Post

Direktur PT OCI Akui Beri SGD40 Ribu kepada Eni Saragih

Media Online CNN Indonesia
2019-01-09


Jakarta, CNN Indonesia Direktur PT One Connect Indonesia (OCI) Herwin Tanuwidjaja membenarkan dirinya pernah memberikan uang SGD40 ribu kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih. Namun, Herwin mengaku pemberian dana tersebut hanyalah bentuk suka rela sebagai dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaannya.

"Mungkin dia minta sebagai CSR," kata Herwin dalam kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat,Selasa (8/1).

"Suka rela," imbuhnya.

Herwin pun menjelaskan dana tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan perusahaannya terhadap jabatan Eni di DPR RI yang mengurusi bidang minyak dan gas. Ia mengaku memberikan dana tersebut dalam bentuk sumbangan sosial untuk pembangunan mandi, cuci, kakus (MCK) di daerah pedalaman yang pernah diceritakan Eni kepada dirinya.

Ia pun mengaku tidak mengetahui di mana persisnya daerah tersebut. "Untuk pembangunan MCK," ujarnya.

"Kalau di mananya saya enggak tau. Cuma saya dengar di daerah pedalaman," tambahnya.

Dalam surat dakwaan Eni, ketiga pengusaha, yakni Direktur PT Smelting, Prihadi Santoso Presiden Direktur PT Isargas, Iswan Ibrahim dan Direktur PT One Connect Indonesia (OCI) Herwin Tanuwidjaja disebut-sebut memberikan uang kepada kader Partai Golkar itu dengan jumlah bervariasi. Eni diduga menerima gratifikasi Rp5,6 miliar dan SGD40 ribu.

Gratifikasi yang diterima Eni itu disinyalir digunakan sebagai biaya pencalonan suaminya menjadi Bupati Temanggung M Al Khadziq. Prihadi diduga mememberi Rp250 juta, Herwin memberikan SGD40 ribu dan Rp100 juta, dan Iswan Ibrahim sejumlah Rp500 juta.

Selain mereka bertiga, Eni juga diduga menerima uang dari PT Borneo Lumbung Energi & Metal, Samin Tan sejumlah Rp5 miliar.

(ani/agt)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20190109014038-12-359433/direktur-pt-oci-akui-beri-sgd40-ribu-kepada-eni-saragih




Original Post

Saksi Tidak Ada Bahasan Akuisisi, Komisaris Setuju

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2019-1-9


Saksi Tidak Ada Bahasan Akuisisi, Komisaris Setuju

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi akuisisi (investasi non-rutin) yakni pembelian sebagian aset (Participating Interest/PI) milik ROC Oil Company Ltd di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia oleh Pertamina.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang perkara yang membelit terdakwa Bayu Kristianto selaku mantan Manajer Merger Acuquistion pada siang harinya dan terdakwa Ferederick Siahaan selaku mantan Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) pada malamnya.

Pada sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan empat orang saksi di antaranya Evita Maryanti Tagor selaku mantan Deputi Pendanaan dan Manajemen Risiko Pertamina serta Bambang selaku mantan Asisten Pendanaan Proyek.

Evita saat bersaksi untuk terdakwa Ferederick Siahaan menepis dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebutnya bahwa ia bersama Budi Himawan dan terdakwa Ferederick mewakili Pertamina melakukan pertemuan dengan saksi Yusar Ali di kantor Pertamina.

"Yusar Ali dalam pertemuan tersebut menyampaikan City Group telah ditunjuk sebagai penasihat keuangan untuk memperkenalkan mitra strategis melalui penjualan sebagian 40 persen hak yang ada di Blok BMG," demikian isi dakwaan yang diba-

cakan salah satu penasihat hukum Ferederick Siahaan.

Penasihat hukum kemudian mengonfirmasi kepada Evita yang namanya disebut di dalam surat dakwaan kliennya tersebut. "Saya tidak pernah ikut rapat dengan City Group dan Bapak Frederik untuk membahas akuisisi BMG, Pak," ujar Evita.

Ketika bersaksi, baik untuk terdakwa Bayu maupun Frederik, Evita juga menyampaikan, akusisi saham ROC Oil Company Ltd di Blok BMG), Australia, sudah mendapat persetujuan dari dewan komisaris Pertamina.

"Ada Pak, ada (persetujuan dari komisaris), karena Pertamina itu kalau tidak ada persetujuan komisari tidak mungkin. Saya lihat berupa surat dari dewan komisaris. Tanggal persetujuannya dari dewan komisaris saya tidak ingat," katanya menjawab pertanyaan penuntut umum.

Evita juga menyampaikan, akuisi sudah masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Pertamina tahun 2009 yang merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RPJP). Anggaran disediakan karena produksi minyak mentah nasional terus menurun.

"Direktorat Hulu punya mandat untuk 5 tahun ke depan untuk tingkatkan produksi. Maka setiap tahun diberikan target naikkan produksi sekian, untuk capai produksi, itu dilaksankaan melalui dua, di antaranya akuisisi salah satunya," ungkap dia.

GPG







Original Post

Tak Sepaham Dengan Ketua Majelis, Pilih Walk Out Dari Sidang

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2019-1-9


Tak Sepaham Dengan Ketua Majelis, Pilih Walk Out Dari Sidang

MANTAN Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta I Made Hendra Kusuma tidak pernah mau menerima makanan pemberian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejak menjadi hakim ad hoc tahun 2004-2015, Hendra selalu menolak makanan yang disiapkan KPK. Sebab, makanan tersebut hanya untuk hakim yang menyidangkan perkara KPK saja.

"Ini contohnya kecil tapi teman lain tidak melakukan. Ketika jadi hakim tipikor setiap persidangan disiapkan makan siang oleh KPK, saya tidak pernah ikut makan siang itu, (karena) disiapkan oleh KPK adalah untuk majelis yang menangani perkara di KPK, bukan semua majelis hakim." kata Hendra.

Tak hanya itu, saat menjadi anggota majelis hakim, Hendra pernah melakukan walk out dari ruang pe-

ngadilan karena berbeda pandangan dengan ketua dan anggota majelis yang berasal dari hakim karier.

Hendra menjelaskan, ketua majelis hakim menolak permintaan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan Ketua MA sebagai saksi persidangan. Penolakan itu juga datang dari anggota majelis.

"Saya minta diskors dan berunding di belakang. Mereka tetap enggak setuju karena dianggap tidak relevan," tutur Hendra.

Hendra berpendapat, semua orang sama di hadapan hukum. Sehingga, setiap orang yang berkaitan dengan perkara yang tengah diadili bisa dihadirkan ke muka persidangan sebagai saksi. Tujuannya agar bisa diperoleh fakta yang benar.

"Akhirnya tiga orang setuju. Kalau kita menolak kita berpihak seolah pada kepentingan terdakwa. Saya ingin jujur bahwa semuanya sama di hadapan hukum," ujarnya.

Untuk menghindari konflik batin, akhirnya Hendra memutuskan meninggalkan ruangan sidang. Akibat keputusan walk out itu Hendra sempat diperiksa Komisi Yudisial (KY). Namun, hingga kini tidak ada kelanjutan terkait kasus tersebut.

"Itu dia berani dan siap risikonya. Saya diperiksa KY. Setelah diperiksa tidak ada kelanjutannya. KY mengatakan saya tidak bersalah," kata Hendra.

byu







Original Post

Naik Kereta Eksekutif, Tahanan KPK Dipindah Ke Surabaya

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2019-1-9


Naik Kereta Eksekutif, Tahanan KPK Dipindah Ke Surabaya

ADA pemandangan tak biasa ketika KPK melimpahkan perkara 12 tersangka suap pembahasan APBD Kota Malang. Rombongan tersangka itu diangkut ke Surabaya menggunakan kereta.

Kepala Biro KPK Febri Diansyah menyatakan, 12 tersangka diberangkatkan pada Senin (7/1) malam. Mereka akan dipindahkan penahanannya untuk menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya. "Berkas perkara 12 tersangka anggota DPRD Malang sudah lengkap sehingga perlu dilimpahkan penahanannya, " ujarnya.

Tersangka Asia Iriani, Indra Tjahyono, Bambang Triyoso, Ribut Harianto, Diana Yanti, Afdhal Fauza, Syamsul Fajrih, Imam Ghozali, dan M. Fadli ditempatkan di Rutan Kejati Jawa Timur. Sedangkan Sugiarto. Hadi Susanto, dan Een Ambarsari di Rutan Medaeng.

Febri memastikan, pemindahan tahanan dengan kereta api sudah dipertimbangkan ma-

tang. Baik dari segi ekonomi, keamanan, dan psikologis tersangka. "Sudah dibahas dan dirumuskan dengan PT KAI, " ujarnya.

Pengawalan terhadap 12 tahanan dilakukan petugas KPK dibantu anggota Brimob Polri. "Tersangka juga tetap diborgol. Menggunakan rompi khas tahanan KPK serta diawasi secara ketat," tandasnya.

Dari tampilan foto yang di-tunjukkannya, tampak tiga baris tempat duduk kereta kelas eksekutif diisi 12 tahanan itu. Mereka duduk berdampingan dengan tangan terborgol.

Dua baris kursi di belakang yang berisi empat penumpang terlihat kosong. Kursi kosong itu diperuntukan bagi petugas yang mengawal tahananan.

Selain deretan kursi bagian belakang, dua baris kursi di depan tahanan juga diisi pengawal dari KPK. Posisi tempat duduk para pengawal tahanan itu sengaja dipilih untuk mengapit kursi

Kepala Biro KPK Febri Diansyah

yang diduduki tahanan.

Perjalanan menggunakan kereta Argo Bromo ke Surabaya memakan waktu 9 jam. Begitu tiba di Stasiun Pasar Turi, Surabaya, sekitar pukul 06.00, kemarin pagi, rombongan, dijemput menggunakan bus tahanan Ke-

jati Jawa Timur.

Tiba di Kejati Jawa Timur Bus para tahanan diminta mengisi formulir administrasi dan registrasi tahanan. Tim medis memeriksa kondisi kesehatan para tersangka sebelum dijebloskan ke sel masing-masing.

Penyidik KPK mengatakan pilihan membawa tahanan menggunakan kereta juga agar memberikan syok terapi pada tersangka. Selain itu untuk mengingatkan masyarakat agar menghindari perilaku seperti yang dituduhkan kepada tersangka. "Terlepas dari masalah pencegahan, sebetulnya juga menyangkut penghematan anggaran juga," katanya.

Dalam proses pemindahan tahanan ini, KPK tetap memperhatikan hak-hak tahanan. Mereka mendapat makan dan minum di perjalanan.

Sebelumnya, KPK telah melimpahkan berkas perkara dan 10 tersangka anggota DPRD Kota Malang ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Kini 10 orang itu tengah menjalani persidangan.

Mereka didakwa menerima suap dan gratirlkasi dari Wali Kota Mohammad Anton terkait pembahasan APBD Perubahan Tahun 2015. Kasus ini menjerat hampir semua anggota DPRD Kota Malang.

gpg







Original Post

Eni Saragih Pokoknya Suami Saya Menang...

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2019-1-9


Eni Saragih Pokoknya Suami Saya Menang...

Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih tebar uang miliaran rupiah agar suaminya, M Al Khadziq menang Pilkada Temanggung.

ITU terungkap dari kesaksian Macbub dan Jumadi, koordinator relawan pemenangan AI Khadziq di sidang perkara Eni di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

"Bu Eni biasa mimpin rapat relawan di Temanggung," ungkap Machbub. yang jadi koordinator relawan Kecamatan Jumo, Demawang dan Kedu.

Pada beberapa kali rapat penggalangan suara. Eni menyatakan akan menyediakan dana pemenangan. Politisi Golkar itu akhirnya memenuhi janjinya. Machbub diberi Rpl35 miliar. "Diberikan lewat stafnya, setahu saya namanya Hakim," sebut

Machbub.

Jaksa KPK mencecar untuk uang apa itu. Machbub menjawab lupa. Jaksa lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Machbub di KPK. Pada poin 8 Ia menerangkan, uang dari Eni dibagikan ke 3 kecamatan.

Kecamatan Kedu mendapat jatah Rp600 juta. Uangnya diserahkan ke Win. Kecamatan Gemawang Rp400 juta. Machbub menyerahkannya ke Endik. Adapun jatah untuk Kecamatan Jumo Rp350 juta diserahkan ke Tito.

"Selanjutnya uang tersebut akan diberikan ke tingkat Desa dan RT untuk mengkampanye-

kan Saudara Al Khadziq sebagai calon Bupati Temanggung." Jaksa KPK Ronald Worotikan membacakan BAP Machbub.

Machbub tak membantah. Ia menegaskan sama sekali tak memotong uang yang akan dibagi-bagikan ke 3 kecamatan. Sebab ia sudah dikasih Rp 10 juta oleh Radis, staf Eni.

"Itu sebagai ganti operasional, kan selama ini tidak pernah dikasih apa-apa," kata Machbub.

Sementara Jumadi mengungkapkan, pernah menerima uang Rpl,7 miliar dari Eni melalui Hakim. Jumadi koordinator relawan 5 kecamatan Ngadirejo. Candiroto, Tretep, Wonoboyo dan Bejen.

"Itu untuk sekitar hampir 3 ribu tim (relawan)," sebutnya.

Jumadi menuturkan, saat rapat dengan koordinator relawan Eni

tak pernah menjelaskan dari mana asal uang yang dibagi-bagikan ke kecamatan. "Yang jelas waktu itu sudah dijanjikan Mbak Eni mau diberikan uang itu," tuturnya.

Eni enggan berkomentar mengenai kesaksian dua koordinator relawan soal tebar uang. "Waduh, pokoknya suami saya menang," seringainya.

Pada sidang sebelumnya terlengkap, Eni meminta uang kepada sejumlah pengusaha agar membantu biaya kampanye suaminya. Salah satunya dari Samin Tan. Jumlahnya Rp5 miliar.

Sebagai timbal baliknya. Samin Tan meminta Eni membantu perusahaanya, PT Asmin Koalindo Tuhup, yang diputus kontrak Kementerian ESDM. Eni diminta melobi Menteri Ignasius Jonan.

Tahta Maharaya. keponakan

sekaligus staf pribadi Eni bersaksi, pernah mengambil uang Rp4 miliar dari Nenie Arwani, anak buah Samin Tan. Uang dikemas dalam tas olahraga.

Uang itu lalu ditukar menjadi pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu. Sebelum dibawa ke Temanggung. Diduga uang pecahan itu akan dibagi-bagikan ke masyarakat agar memilih Al Khadziq. Suami Eni itu akhirnya menang Pilkada Temanggung. KPU menetapkan Al Khadziq sebagai bupati terpilih.

Dalam perkara ini. Eni didakwa menerima suap Rp4,75 miliar dari Johanes B Kotjo terkait proyek PLTU Riau. Kemudian, didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha. Eni diminta membantu berbagai urusan yang terkait dengan kementerian mitra Komisi VII.

BYU







Original Post

Korupsi Lahan Batu Bara, Kejagung Tetapkan 6 Tersangka

Media Cetak Jawa Pos Halaman 8
2019-1-9


Korupsi Lahan Batu Bara, Kejagung Tetapkan 6 Tersangka

Salah Satunya Mantan Dirut Antam

JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan batu bara PT lamora Mas Internasional (PT TMI) oleh PT Indonesia Coal Resources (PT ICR) kemarin (8/1). Enam tersangka itu berasal dari tiga perusahaan yang terlibat dalam pembelian lahan tersebut

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mukri mengatakan, awalnya pada 2010 terjadi pembelian lahan batu bara antara PT ICR dan PT TMI. Lahan batu bara seluas 400 hektare akan dibeli dengan akuisisi saham.

"Namun, masalah timbul saat PT TMI justru mengalihkan se-

bagian lahan seluas 201 hektare ke PT Citra Tobindo Sukses (PT CTS). Jadi, sebagian lahan itu tidak dimiliki PT ICR," kata Mukri dalam keterangan tertulisnya.

Karena PT ICR merupakan anak perusahaan PT Antam, perbuatan itu masuk dalam tindak pidana korupsi. Kerugian negara diprediksi mencapai Rp 91,5 miliar. "Maka, ditetapkan enam tersangka," paparnya.

Enam tersangka itu adalah

Direktur PT ICR BM, Komisaris PT CTS MT, Direktur Operasi ATY, mantan Dirut PT Antam AL, Senior Manager PT Antam HW, dan Komisaris PT MTI MH. "Mereka diduga terlibat dalam korupsi tersebut," terangnya.

Menurut Mukri, penjelasan terkait peran enam tersangka merupakan materi penyidikan. Dalam persidangan akan terungkap bagaimana korupsi tersebut terjadi. "Yang pasti penyidik meyakini korupsi terjadi," ujarnya.

Para tersangka disangka me-langgarpasal2ayatlUU31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyo pasal 55 ayat 1 KUHP. "Ancaman hukumannya lebih dari lima tahun," ungkapnya.

(idr/c7/agm)







Original Post

12 Tersangka Suap APBD Kota Malang Dilimpahkan

Media Cetak Jawa Pos Halaman 8
2019-1-9


12 Tersangka Suap APBD Kota Malang Dilimpahkan

SURABAYA Sisa 12 tersangka kasus korupsi suap jilid II mantan anggota DPRD Kota Malang telah berada di Surabaya kemarin (8/1). Mereka ditempatkan di dua rutan, yakni Rutan Kejati Jatim dan Rutan Kelas I Surabaya Medaeng. Ke-12tersangka telah melengkapi 10 tersangka yang lebih dulu didatangkan KPK.

Sama seperti sebelumnya, mereka dipindah dari Jakarta ke Surabaya dengan menggu-

nakan kereta api. Jaksa KPK Arief Suhermanto menyatakan, berkas sudah lengkap dan didaftarkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo. Dia menambahkan, pihaknya membagi tiga berkas dalam kasus tersebut. "Peran mereka berbeda. Ada yang berbuat sendiri, ada yang berjamaah. Tapi, yang pasti, mantan anggota dewan itu telah menerima suap," ujarnya. Menurut Arief, uang suap yang

diterima 12 tersangka tersebut sama dengan ke-18 anggota dewan yang telah divonis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Sebabnya, suap itu berkaitan dengan pembahasan APBD 2015, APBDP 2015, dan proyek uang sampah. Mereka dijerat pasal suap dan gratifikasi.

Dalam pelimpahan itu, bus kejati menjemput tersangka di Stasiun Pasar Turi, Surabaya. Kemudian, para pesakitan terse-

but dibagi menjadi dua. Sembilan di rutan kejati dan tiga di Rutan Medaeng.

Mereka yang dibawa ke rutan kejati adalah Diana Yanti, Afdhal Fauzan, Syamsul Fajrih, Imam Ghozali, Mohammad Fadli, Indra Tjahyono, Asia Iriani, Bambang Triyoso, dan Ribut Harianto. Sebaliknya, Sugiarto, Een Am-barsari, dan Hadi Susanto ditempatkan dalam kompleks Rutan Medaeng.

(den/c9/agm)







Original Post

Bos Isargas Akui Beri Rp 250 Juta ke Eni Saragih

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 10
2019-1-9


Bos Isargas Akui Beri Rp 250 Juta ke Eni Saragih

JAKARTA - Presiden Direktur PT Isargas Iswan Ibrahim mengakui pernah memberikan uang senilai Rp 250 juta kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih.

Pengakuan itu disampaikan Iswan saat menjadi saksi perkara dugaan suap proyek PLTU Riau-1 dengan terdakwa Eni Saragih di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (8/1).

"Dua kali tahap pemberian, pada bulan Juni dan Juli 2018," kata Iswan dalam kesaksiannya di persidangan.

PT Isargas perusahaan yang dimiliki Iswan diketahui bergerak di sektor energi. Namun, Iswan mengklaim pemberian uang itu tidak berkaitan dengan perusahaannya. Iswan berdalih uang tersebut diberikan untuk menjaga hubungan baik dengan Eni.

Jaksa KPK mempertanyakan, mengapa Iswan dengan mudah memberi uang ratusan juta Rupiah kepada Eni.

Iswan mengatakan uang tersebut diminta Eni, kemudian ia memberikannya. Namun Iswan menegaskan hal tersebut tidak ada kaitannya

dengan persoalan yang dihadapi perusahaannya.

"Tujuannya karena hubungan baik, hubungan kami baik, otomatis memberikan," kata Iswan.

Pengakuan Iswan sejalan dengan surat dakwaan yang disusun Jaksa KPK kepada Eni. Dalam dakwaan, Jaksa menyebut Eni menerima gra-tifikasi dari sejumlah pengusaha yang bergerak di sektor energi, salah satunya Iswan.

Eni meminta uang kepada Iswan untuk keperluan suaminya maju di Pilkada Temanggung. Iswan kemudian memberikan kepada Eni sebesar Rp 250 juta.

Bantuan untuk Munaslub

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengakui rekan satu partainya Eni Maulani Saragih memberikan Rp713 juta untuk pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar pada Desember 2017.

"Memang terdakwa (Eni) posisinya sebagai bendahara (munaslub Golkar), ada pemberian dari ter-

dakwa yang dialokasikan untuk steering committee munaslub, total yang saya ketahui ada Rp713 juta," kata Sarmuji saat menjadi saksi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (8/1).

Sarmuji menjadi saksi untuk terdakwa Wakil Ketua Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih didakwa menerima suap senilai Rp4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo serta gratifikasi sejumlah Rp5,6 miliar dan 40 ribu dolar Singapura (sekitar Rp410juta) dari pengusaha-pengusaha energi dan tambang.

Ketua penyelenggara Munaslub saat itu adalah Nurdin Halid, Ketua Organizing Committee(OC) adalah Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Steering Committee (SC) Ibnu Munzir, bendahara Munaslub Eni Maulani Saragih sedangkan Sarmuji sendiri menjadi Wakil Sekretaris SC.

"Uang itu untuk kepentingan tim verifikasi, untuk kepentingan mencetak materi munaslub dan untuk kepentingan pengganti ongkos transportasi-akomodasi SC non-DPR," tambah Sarmuji.

(bI)







Original Post

Tahanan KPK Dipindah ke Surabaya

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2019-1-9


Tahanan KPK Dipindah ke Surabaya

Sejumlah tahanan KPK dengan mengenakan baju tahanan menaiki kereta api dengan pengawalan petugas kepolisian menuju Surabaya di JawaTimur, Senin (7/1/2019). Sebanyak 12 anggota DPRD Malang dipindahkan ke Surabaya menggunakan kereta api untuk menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor di Surabaya terkait kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015.

ANTARA FOTO/Handout/Humas KPK/wpa/wsj







Original Post

Hemas Luruskan Konflik DPD RI kepada Presiden Jokowi

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 12
2019-1-9


Hemas Luruskan Konflik DPD RI kepada Presiden Jokowi

JAKARTA, (PR).-

Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas bersama beberapa anggota Dewan Perwakilan Daerah menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/1/2019). Hemas membicarakan gejolak yang terjadi dalam kepemimpinan DPD antara kubu dirinya dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang. Hemas siap menyelesaikan konflik tersebut di Mahkamah Konstitusi.

Ditemui seusai audiensi dengan Jokowi, Hemas mengatakan, kedatangannya menemui presiden ingin meluruskan konflik yang terjadi di lembaga tersebut. "Sebetulnya saya sudah diam saja. Tapi, karena saya diberhentikan dengan tidak wajar dan keluar putusan MA kemarin yang tidak membenarkan DPD yang sah ini. Saya kira yang harus disampaikan kepada presiden adalah bahwa kami akan masuk ke MK." ujarnya.

Hemas menjelaskan kepada Jokowi bahwa pihaknya tengah masuk ke ranah hukum untuk menyelesaikan polemik di tubuh DPD. JokoM mem-etujui bila polemik itu dibawa ke ranah hukum, la mendorong semuanya terselesaikan di MK," kata Hemas.

Sebagaimana diketahui, pada 20 Desember 2018, GKR Hemas diberhentikan se-

mentara sebagai pimpinan DPD dalam rapat paripurna. Badan Kehormatan DPD saat itu mengumumkan pemberhentian sementara Hemas karena dinilai melanggar tata tertib dengan tidak pernah datang ke rapat paripurna sebamak 12 kali berturut-turut

Dualisme

Keputusan pemberhentian sementara itu semakin memperkeruh konflik dualitas kepemimpinan DPD yang telah berlangsung selama dua tahun terakhir. Terlebih, Hemas sendiri mengatakan bila ia tidak hadir dalam rapat tersebut karena tidak mengakui kepemimpinan OSO.

Dualisme kepemimpinan dipicu ketika OSO didapuk menjadi Ketua DPD. 4 April 2017. Naiknya OSO menimbulkan kegaduhan karena saat itu ia tengah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR dan Ketua Partai Hanura. Selain rangkap jabatan, posisi OSO sebagai anggota partai politik juga menuai pertentangan. Anggota DPD seharusnya berasal dari jalur independen, nonpartai.

Belakangan, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan OSO untuk uji materi terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 mengenai larangan pengurus partai menjadi

calon legislatif DPD, Kamis (25/10/2018).

Kuasa Hukum Hemas, Andi Irman Putra Sidin mengatakan, telah menjelaskan kepada Jokowi bahwa konflik DPD belum selesai. Keluarnya putusan MA juga belum menentukan pimpinan DPD yang sah.

"Artinya, DPD secara kelembagaan masih terbelah kepemimpinamrya. Pimpinan \iersi 2014-2019 itu Ibu Hemas dan Pak Farouk Muhammad dengan pimpinan versi 2017-2019, Pak OSO," ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya akan mencari kepastian ke Mahkamah Konstitusi mengenai dualitas pimpinan yang ada di DPD. Ia mengharapkan MK nantinya bisa memutuskan pihak yang berwenang memimpin DPD.

Menurut Irman, DPD merupakan lembaga penting dalam kaitan hubungannya dengan presiden dan DPR, utamanya dalam hal pembuatan legislasi.

"Kami sampaikan bahwa pengambilalihan kekuasaan seperti ini tidak bisa dibiarkan karena akan menjadi pembenaran. Kekuasaan presiden bisa diambil alih orang kemudian tidak ada proses hukum yang menyelesaikannya dan ini dianggap hal yang biasa," tuturnya.

(Muhammad Ashari)







Original Post

Rabu Ini, Bawaslu Putuskan Laporan OSO terhadap KPU

Media Online KOMPAS.com
2019-01-09


JAKARTA, - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) atas kasus pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang ( OSO) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (5/1/2019).

Putusan ini diambil, usai Bawaslu melakukan pemeriksaan kasus selama kurang lebih 14 hari. Nantinya, keputusan Bawaslu akan menentukan ada tidaknya pelanggaran terkait sikap KPU terhadap pencalonan OSO.

"Bawaslu RI akan membacakan putusan gugatan OSO terhadap KPU rencananya jam 2 siang," kata Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat dikonfirmasi, Selasa (8/1/2019).

Baca juga:

Ratna menjelaskan, jika mengacu pada Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat empat bentuk putusan kasus dugaan pelanggaran administrasi.

Pertama, jika terbukti melakukan pelanggaran administrasi, KPU bisa diberikan teguran tertulis. Opsi kedua, KPU bisa saja diminta memperbaiki tata cara dan mekanisme sesuai peraturan.

Ketiga, tidak mengikutkan calon pada tahapan tertentu penyelenggaran pemilu. Terakhir, sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Kalau di Undang-Undang jelas bunyinya memperbaiki, tapi bentuk perbaikannya seperti apa nanti kita lihat," ujar Ratna.

Seperti diketahui, pihak OSO melaporkan KPU ke Bawaslu atas dua tudingan, yaitu dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Laporan mengenai dugaan pelanggaran pidana pemilu dibuat oleh Kuasa Hukum OSO Firman Kadir. Melalui laporannya, Firman menuding KPU melanggar pidana pemilu karena tak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Putusan tersebut memerintahkan KPU mencabut Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD yang tidak memuat nama OSO. Majelis Hakim juga meminta KPU menerbitkan DCT baru dengan mencantumkan nama OSO di dalamnya.

Sedangkan pelapor dugaan pelanggaran administrasi adalah Dodi Abdul Kadir, yang juga Kuasa Hukum OSO. Kepada Bawaslu, ia mengadukan surat KPU yang memerintahkan OSO mundur dari jabatan ketua umum.

Kasus ini bermula saat KPU meminta OSO menyerahkan surat pengunduran diri dari pengurus partai politik hingga Jumat (21/12/2018). Hal itu disampaikan KPU melalui surat tertulis.

Baca juga:

Surat pengunduran diri ini diperlukan untuk syarat pencalonan diri OSO sebagai anggota DPD Pemilu 2019.

Namun demikian, hingga batas waktu yang telah ditentukan, OSO tak juga menyerahkan surat pengunduran diri. Oleh karenanya, KPU memutuskan untuk tak memasukan yang bersangkutan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD.

KPU mengklaim, sikap mereka berdasar pada putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/09/06050781/rabu-ini-bawaslu-putuskan-laporan-oso-terhadap-kpu




Original Post

5 Fakta Persiapan Debat Pilpres Perdana 17 Januari

Media Online LIPUTAN 6
2019-01-09


Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar debat capres cawapres 2019. Debat perdana ini akan berlangsung pada Kamis, 17 Januari 2019 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.

Beragam persiapan pun dilakukan. Persiapan tersebut seperti menetapkan moderator, panelis, hingga jadwal dan tema debat capres cawapres. Tahap pertama debat akan digelar pada 17 Januari 2019.

Satu bulan kemudian, yakni 17 Februari 2019 dijadwalkan sebagai debat kedua. Debat ketiga pada 17 Maret 2019, debat keempat pada 30 Maret 2019. Tema yang diusung pun berbeda-beda.

Berikut 5 fakta gelaran debat capres cawapres perdana yang dihimpun Liputan6.com

1. Disiarkan 4 Stasiun Televisi Ketua KPU, Arief Budiman (tengah) memimpin rapat koordinasi persiapan debat pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden di Jakarta, Rabu (19/12). Rapat membicarakan persiapan debat pasangan capres-cawapres Pilpres 2019. (Liputan6.com/Faizal Fanani)Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melaksanakan pengundian dan penetapan penyiaran debat pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019.

Hasilnya, lima grup stasiun TV sudah mendapat jadwal siaran debat capres. Debat pertama pada 17 Januari di Hotel Bidakara akan disiarkan oleh 4 TV.

"Kita sudah tetapkan debat 1 yang menjadi penyelenggara adalah TVRI, RRI, KOMPASTV dan RTV dengan tema hukum, HAM dan korupsi," kata Ketua KPU RI Arif Budiman di Gedung KPU RI, Rabu, 26 Desember 2018.

2. Ira Koesno dan Imam Priyono Jadi Moderator Ekspresi Ira koesno saat memberi pembelajaran sebagai pembawa berita di kampus Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, Kamis (4/5). Dalam acara EGTC 2017 Ira Berbagi dan memberikan pengalamannya sebagai pembaca berita. (Liputan6.com/Helmi Afandi)Ira Koesno dan Imam Priyono terpilih sebagai moderator debat pertama Pilpres 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 Januari 2019.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman menyatakan, penunjukan Ira Koesno dan Imam Priyono sudah disepakati masing-masing tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Moderator debat pertama adalah Ira Koesno dan Imam Priyono," ujar Arief di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (28/12/2018).

Arief berharap, Ira Koesno dan Imam Priyono bersedia menjadi moderator debat pertama antara Prabowo-Sandi dan Jokowi-Maruf.

"Karena ini kan baru saja diputuskan, kami belum menghubungi mereka. Mudah-mudahan mereka bersedia. Kalau tidak, maka kami akan adakan diskusi kembali," kata Arief.

3. 6 Panelis Debat Infografis Debat Capres Cawapres 2019 (Liputan6.com/Triyasni)Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merampungkan enam nama untuk menjadi panelis pada debat perdana Pilpres 2019.

Keenam panelis itu adalah Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, dan Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik.Selanjutnya, ada nama Bivitri Susanti dan Margarito Kamis yang merupakan ahli tata negara. Terakhir adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan sebelum debat perdana, keenam panelis ini terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan bagi pasangan capres-cawapres.

Mereka pun diundang KPU ke Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat untuk berdiskusi dan menyusun pertanyaan sesuai tema yang telah ditetapkan yaitu hak asasi manusia, hukum, terorisme dan korupsi.

"Kalau target kita sih tanggal 10 lah, seminggu sebelum pelaksanaan debat," kata Arief di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019).

4. KPU Beri Kisi-Kisi Debat Ketua KPU, Arief Budiman (tengah) memimpin rapat koordinasi persiapan debat pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden di Jakarta, Rabu (19/12). Rapat membicarakan persiapan debat pasangan capres-cawapres Pilpres 2019. (Liputan6.com/Faizal Fanani)Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat kandidat perdana Pilpres 2019 pada Kamis 17 Januari. Sepekan sebelum debat berlangsung, KPU akan memberikan kisi-kisi soal yang akan ditanyakan kepada para pasangan calon.

Anggota KPU RI Pramono U Tanthowi mengatakan, pemberian kisi-kisi soal itu merupakan kesepakatan antara KPU dengan kedua Tim Sukses Pasangan Capres-Cawapres.

"Alasannya adalah untuk mengembalikan debat ke-khittahnya, yakni sebagai salah satu metode kampanye yang diatur oleh undang-undang," kata dia, Minggu, 6 Januari 2019.

Dalam Undang-Undang Pemilu, kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program dan/atau citra diri peserta pemilu. Dengan memberikan soal sebelummya, jelas Pramono, maka gagasan yang disampaikan pasangan calon bisa lebih diuraikan dengan jelas dan utuh.

"Dengan demikian, yang dikedepankan adalah penyampaian gagasannya, bukan pertunjukan atau show-nya. Lagi pula debat kandidat bukanlah acara kuis atau reality show yang penuh tebak-tebakan. Karena bukan itu substansinya. Toh, yang lebih dibutuhkan pemilih adalah gagasannya, visi-misinya, bukan show-nya," jelas Pramono.

5. 6 Segmen Tim kampanye Jokowi-Maruf Amin, Aria Bima menyapa Ferry Mursidan Baldan dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi saat rapat koordinasi persiapan debat pasangan Capres dan Cawapres 2019 di Gedung KPU Jakarta, Rabu (19/12). (Liputan6.com/Faizal Fanani)Susunan acara dalam debat pertama capres-cawapres untuk Pilpres 2019 selesai dibahas. Keputusan itu didapat dalam rapat bersama dengan Komisi Pemilu Umum (KPU), bersama dengan tim kampanye Jokowi-Maruf Amin, dan Prabowo-Sandi.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan dalam rapat tersebut tata ruang panggung, dan terpenting adalah susunan acara bagi para calon kepala negara tersebut.

"Soal lay out ruangan sudah diputuskan termasuk posisi meja dan kursinya, jumlah undangan juga dan yang terpenting sudah tuntaskan susunan acara debat," ujar Arief di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 7 Januari 2019.

Arief juga menuturkan, dalam debat perdana ada enam segmen. Pertama, segmen penyampaian visi dan misi dari masing-masing pasangan calon.

Kemudian kedua dan ketiga adalah menjawab pertanyaan terbuka. Lalu, nantinya para capres dan cawapres menjawab pertanyaan yang sudah disusun oleh panelis.

Selanjutnya untuk segmen keempat dan kelima adalah, masing-masing pasangan calon melemparkan pertanyaan kepada calon lainnya. "Jadi segmen itu menjawab pertanyaan yang disusun masing-masing paslon," katanya.

Terakhir adalah, KPU memberikan waktu kepada pasangan capres dan cawapres untuk menyampaikan penutup alias closing dalam debat perdana tersebut.

"Setelah dilakukan debat selesai, kami juga menyepakati akan dilakukan konferensi pers bersama dari tim kampanye 01 dan tim kampanye 02," ungkapnya seperti dilansir dari Jawapos.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini KPU resmi tetapkan enam panelis debat capres dan cawapres perdana pada 17 Januari 2019.

https://www.liputan6.com/news/read/3866118/5-fakta-persiapan-debat-pilpres-perdana-17-januari




Original Post

CHA Harus Ada Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2019-1-9


CHA Harus Ada Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi

Jakarta - Calon Hakim Agung (CHA) Tahun 2018 dari Kamar Perdata, Ahmad Shalihin, mengatakan dalam kasus-kasus terkait persoalan informasi dan transaksi elektronik (ITE), data pribadi harus mendapat perlindungan hukum. "Data pribadi adalah rahasia, maka tidak bisa dibuka, dibocorkan kepada orang lain, jangankan disengaja karena kelalaian saja bisa dituntut secara hukum," kata Ahmad di Gedung Komisi Yudisial Jakarta, Jumat (4/1).

Ahmad mengatakan hal tersebut menanggapi pertanyaan tim panel ahli dan komisioner KY dalam seleksi wawancara CHA Tahun 2018. Masih terkait dengan perlindungan data pribadi, Komisioner KY Farid Wajdi memberikan pertanyaan terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen bila terjadi pelanggaran hukum dalam transaksi transportasi daring.

Menurut Ahmad, dalam transaksi daring terdapat pertemuan dua pihak secara tidak langsung yang secara jelas sudah diatur dalam KUH Perdata."Bahwa perjanjian dibuat mengikat para pihak, sehingga apabila salah satu pihak melanggar maka dapat dituntut secara hukum," jelas Ahmad.

Perjanjian mengikat itu dikatakan Ahmad terjadi ketika satu pihak melakukan pengiriman, dan pihak yang lain menerima dan menyetujui."Siapa yang melanggar apa yang diperjanjikan merupakan satu wanprestasi yang ketentuannya dalam KUH Perdata sudah ada, yaitu apakah melaksanakan pre-tasi, ganti rugi, dan lain sebagainya," pungkas Ahmad.

Seperti diketahui, Komisi Yudisial (KY) menggelar seleksi wawancara untuk Calon Hakim Agung (CHA) Tahun 2018, yang secara resmi dibuka Ketua KY Jaja Ahmad Jayus."Seleksi wawancara ini merupakan rangkaian akhir dari proses seleksi CHA," jelas Jaja di Gedung KY Jakarta, Kamis (3/1). Seleksi wawancara CHA ini dilakukan oleh para komisioner KY dan panel ahli yang terdiri dari mantan hakim agung, pakar dan/atau negarawan.

Adapun tim panel ahli dari unsur negarawan yang terlibat adalah Bagir Manan, Nasaruddin Umar, dan Haedar Nahsir. Sementara tim pakar teknis terdiri dari Atja Sondjaja untuk Kamar Perdata, Hary Djatmiko untuk Kamar TUN khusus pajak, Abdul Manan untuk Kamar Agama, Parman Soeparman untuk Kamar Pidana, dan Iskandar Kamil untuk Kamar Militer. "Seleksi wawancara ini akan berlangsung selama tiga hari, yaitu Kamis (3/1), Jumat (4/1), dan Senin (7/1) dan diikuti oleh 12 CHA," jelas Jaja.

Jaja menjelaskan dalam seleksi wawancara para CHA akan digali lebih mendalam mengenai visi, misi, dan komitmen, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Selain itu juga filsafat hukum dan teori hukum, wawasan pengetahuan peradilan dan perkembangan hukum, serta penguasaan hukum materiil dan formil dari CHA."KY juga mengharapkan kepada media massa dan LSM untuk dapat memantau pelaksanaan seleksi wawancara ini," kata Jaja. Seleksi CHA ini dilaksanakan untuk mengisi delapan orang hakim agung yakni untuk kamar pidana.kamar agama, kamar militer, kamar perdata, dan kamar pajak.

ant







Original Post

Pengamat BANI Sovereign Harusnya Bubar atau Ganti Nama

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2019-1-9


Pengamat BANI Sovereign Harusnya Bubar atau Ganti Nama

Jakarta - Keluarnya keputusan dari Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Versi Sovereign, semakin menegaskan bahwa BANI yang beralamat di Wahana Graha Mampang sebagai pemegang merek BANI yang sah.

"Dengan adanya putusan penolakan PK tersebut, seharusnya BANI versi Sovereign sudah menghentikan segala aktifitasnya, atau berganti nama, karena mereka sudah ndak memiliki hak untuk menggunakan nama tersebut," kata Pengamat Birokrasi sekaligus Chairman dari Indonesian Bureaucracy dan Service Watch, Nova Andika dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (8/1).

Seperti diketahui dalam undang-undang tentang Perlindungan Merek, terdapat ketentuan tentangadanya ancaman sanksi pidana/perda-ta atas pelanggaran hak atas merek yang secara resmi terdaftar berdasarkan undang-undang tersebut

Seperti dikutip dari website resmi MA, hasil putusan bernomor 178 PK/Pdt.Sus-HKI/2018menyebutkan bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan PK dari Perkumpulan Badan Arbi-traseNasionallndonesiayang dalam gugatannya diwakili oleh Ketua Dewan Pengurus Erry Firmanyah.

"Maka hasil putusan Pengadilan Niaga No.34/Pdt-Sus-Merek/2017/PN.Niaga. Jkt.Pstyangmemutuskan bahwa BANI yang didirikan oleh Kadin pada tahun 1977 merupakan pemegangmerek BANI yang sah, tetap berlaku setelah ditolaknya upaya PK Erry Firmansyah," ujar Nova.

Selain itu juga. Nova menyebutkan bahwa dalam putusan MA Nomor 232 K/-TUN/2018 MA juga telah memenangkan BANI yang diketuai Husseyn Umar tersebut.

dan Menkumham sendiri berdasarkan putusan tersebut, dengan SK No. AHU-38.AH.01.12Tahun2018tang-gal 16 Agustus 2018 telah mencabut status Badan Hukum BANI Versi Sovereign.

"Bayangkan kegaduhan yangakan terjadi dalam dunia usaha, seandainya BANI Versi Sovereign masih tetap menggunakan nama BANI, ketika dalam klausulperjanjiankon-trak kerjasama, perusahaan menunjuk BANI sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa, nah ketika terjadi sengketa, akan timbul masalah baru karena ada 2 nama BANI" ujar dia.

Menurut dia, dalam UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa tidak diatur secara tegas tentang pendiri-anlembagaarbitrase.Olehse-bab itu, ia berpendapat sah-sah saja mendirikan sebuah lembaga arbitrase."Tapi yang saya heran kenapa namartya harus sama dengan lembaga yang telah puluhan tahun ek-..sis dan menyelesaikan ribuan kasus sengketa," tegas dia.

Di sisi lain, berdasarkan Surat Keputusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) No.SKEP/152/DPH/1977ter-tanggal 30 November 1977 tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Kadin menunjuk BANI yang pada waktu ini dipimpin oleh Husseyn Umar dalam menyelesaikan sengketa.

Untuk memperkuat hal itu, Kadinjugatelah mengeluarkan surat edaran bernomor 1507/DP/X/2018 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roes-lani pada 3 Oktober 2018.

Dalam surat edaran tersebut, Kadin menyatakan bahwa BANI (Mampang) didirikan oleh Kadin Indonesia melalui Surat Keputusan Kadin No. SKEP/152/DPH/1977 tertanggal 30 November 1977 dan susunan kepengurusan pertamanya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kadin No.SKEP/154/DPH/1977ter-tanggal 3 Desember 1977.

mohar







Original Post

LPSK Ingin Perkuat Hubungan Dengan Aparat Penegak Hukum

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2019-1-9


LPSK Ingin Perkuat Hubungan Dengan Aparat Penegak Hukum

Jakarta - Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengaku ingin memperkuat hubungan dengan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas mulai 2018 hingga .2023.

"Kami ingin memperkuat keberadaan LPSK di kalangan aparat penegak hukum (APH)," kata komisioner LPSK Edwin Partogi Pasaribu di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (7/1). Ia menegaskan bahwa LPSK titik utamanya adalah kasus pidana. Oleh karena itu, pihaknya harus punya hubungan yang baik dengan kepolisian dan kejaksaan karena mereka menjadi pintu pertama untuk korban, pelapor dalam melakukan pengaduan proses hukumnya.

Pada hari Senin (7/1), Presiden RI Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah tujuh komisioner LPSK periode 2018 sampai dengan 2023, yaitu Hasto Atmojo Suroyo, Brigjen Pol. (Purnawirawan) Achmadi, Antonius Prijadi Soesilo Wibowo, Edwin Partogi Pasaribu, Livia Istiania D.F. Iskandar, Maneger Nasution, dan Susilaningtias.

Apabila makin banyak penegak hukum mengenal dan memahami tugas dan fungsi LPSK, lanjut Edsin, akan banyak korban, pelapor, saksi, atau justice collaborator (saksi pelaku, yang bekerja sama dengan penegak hukum) yang direkomendasikan oleh penegak hukum kepada LPSK. Selanjutnya, LPSK juga ingin dapat memenuhi kebutuhan sandang, papan, pangan, dan pekerjaan bagi para saksi dan korban yang mendapat perlindungan lembaga tersebut.

"Di sisi lain saya juga berharap di pengadilan ada ruang yang lebih akomodatif untuk korban. Saya sering melihat orang menunggu begitu lama dari jadwal pukul 09.00 WIB ternyata jadi pukul 14.00 WIB, tetapi tidak ada ruang khusus bagi para saksi ataupun korban untuk menunggu selama itu," ungkap Edwin yang menjabat untuk periode kedua pada 2018 sampai dengan 2023 ini.

Padahal, di ruang tunggu terbuka seperti di pengadilan juga membuka pintu intervensi atau pengaruh dari pihak-pihak yang ingin mengubah keterangan saksi. Namun, untuk memenuhi program tersebut, Edwin mengatakan bahwa kelembagaan di LPSK juga masih terbatas, misalnya saat ini sumber daya manusia (SDM) di LPSK masih didukung oleh pegawai negeri sipil (PNS) dannon-PNS dengan komposisi didominiasi oleh non-PNS. "Sementara posisi mereka yang non-PNS belum jelas secara hukumnya. Ini masih ada mekanisme lain untuk menetapkan mereka sebagai PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) ataupun PNS," ungkap.

Di sisi lain, program-program tersebut juga masih dibatasi oleh anggaran LPSK. Menurut dia, anggaran ini masih menjadi tantangan bagi LPSK karena masih sangat terbatas, sementara LPSK ini punya salah satu konsentrasi untuk memberikan kompensasi buat korban terorisme berupa ganti rugi atau pemberian bantuan dari negara dalam bentuk uang.

"Baik yang berdasarkan putusan pengadilan atau korban yang akan datang atau korban masa lalu tanpa melalui proses pengadilan. Ini membutuhkan dukungan biaya yang cukup, anggaran yang cukup karena dihiyung sejak bom Bali pertama, jelas Edwin.

Sementara itu, komisioner LPSK lain Maneger Nasution mengatakan bahwa para komisioner akan membenahi kondisi internal LPSK dalam 1 bulan pertama. Semua SOP (standard operating procedure), kata dia, harus disesuaikan dengan peraturan di LPSK, ada banyak peraturan. Pasalnya, selama ini saksi korban hanya berkaitan dengan pidana. Padahal, sebenarnya saksi korban juga ada di kasus perdata, kemudian karena bila ada seorang "whistle blower" terancam diberhentikan oleh atasannya.

"Jadi, itu kan pengadilan tata usaha," kata Maneger. Maneger juga melihat kebutuhan didirikannya perwakilan LPSK di daerah karena dari tahun ke tahun permohonan perlindungan saksi dan korban di daerah makin meningkat."Bukan hanya terjadi di Jakarta, melainkan juga di daerah, korban dari ujung ke ujung itu banyak, jadi kami targetkan dalam satu periode ini ada delapan kantor perwakilan," kata Meneger.

Meski punya kewenangan, Meneger mengakui bahwa secara pembahasan anggaran, LPSK masih menginduk ke Sekretariat Negara. Saat ini, kata dia lagi, ada penguatan LPSK dengan adanya eselon 1 sehingga ada sekretaris jenderal.

Ia berharap pada tahun depan sudah ada anggaran sendiri. Sekarang ini, pihaknya mengajukan anggaran payung besarnya ke Setneg."Postur anggaran juga jadi kritik untuk semua karena kebanyakan keperluan kelembagaan, bukan untuk perlindungan saksi dan korban, melainkan diotak-atik memang hanya sekitar Rp60 miliar," ujarnya.

ant







Original Post

South Pacific Bisa Fokus Produksi Serat Selulosa

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 15
2019-1-9


South Pacific Bisa Fokus Produksi Serat Selulosa

PERUSAHAAN penghasil bahan tekstil FT South Pacific Viscose (SPV) tahun ini bakal lebih giat memproduksi serat selulosa atau berbahan dasar kayu. Pasalnya, PT SPV telah dinyatakan terlepas dari gugatan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Wahana Pemerhati Lingkungan Indonesia (Wapli).

Head of Corporate Affairs PT SPV Widi Nugroho Sahib optimistis , dengan terbebasnya dari gugatan LSM Wapli, SPV kini bisa fokus memacu bisnis.

"PT SPV sudah beroperasi di Indonesia selama 35 tahun, dan terus konsisten menerapkan kegiatan produksi dan pengolahan limbah sesuai standard regulasi yang ditetapkan pemerintah," kata dia dalam keterangannya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dijelaskan, PT SPV yang beroperasi di Purwakarta, Jawa Barat sudah terbebas dari gugatan LSM Wapli. dalam pokok perkara yaitu, pembatalan SK Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) Nomor 147, pada sidang pembacaan putusan di PTUN Jakarta pada tanggal 3 Januari 2018.

"PT SPV terbukti mematuhi semua syarat dan peraturan lingkungan hidup, baik dari tingkat Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan maupun di tingkat Kabupaten Purwakarta." ujarnya.

Dia berharap, kinerja perusahaan dapat fokus dan lebih stabil, setelah keluarnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengesahkan Surat Keputusan Menteri LHK No.147/2018 mengenai fasilitas pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) milik perusahaan.

"Kita terus proaktif dan kreatif dalam memberikan dukungan pada program Citarum Harum sesuai dengan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2018," katanya.

Sebagai perusahaan yang memegang predikat standar pengelolaan lingkungan dengan predikat proper biru, PT SPV juga berkontribusi aktif dalam program Citarum Harum lewat berbagai kegiatan seperti, pengerukan sedimen di tepi sungai Citarum, revitalisasi lahan negara dari tempat pembuangan sampah warga menjadi kebun buah - buahan, penanaman pohon Trembesi dan pohon buah di tepi sungai Citarum, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Eco Village berupa kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga (Bank Sampah Mandiri) dan pertanian sayur hidroponik di Kampung Ciasem dan Ciroyom, pembuatan Biogas untuk energi terbarukan bagi warga desa.

"Kami terus memberikan komitmen kuat dalam per-mberdayaan masyarakat sebagai kesempatan untuk dapat menebarkan kabar baik dan inspiratif di tengah era dis-ruptif." ujarnya.

Untuk diketahui, anak perusahaan dari Lenzing Group ini telah beroperasi di Indonesia sejak 1983. Instalasi lini produksi baru saat ini telah meningkatkan kapasitas produksi tahunan hingga 323 ribu ton.

Serat-serat yang dihasilkan perusahaan menjadi dasar untuk beragam aplikasi tekstil dan non-woven serta juga digunakan untuk baju kerja dan baju pelindung serta aplikasi industry.

Selain serat, yang merupakan usaha inti,Lenzing Group juga aktif di bidang rekayasa dan konstruksi pabrik mayoritas untuk lokasi-lokasi yang dimilikinya sendiri, juga untuk pelanggan eksternal. Keberhasilan Lenzing Group didasarkan pada orientasinya kepada pelanggan yang dilakukan secara konsisten, beserta dengan inovasi teknologi dan kepemimpinan berkualitas.

jar







Original Post

Gugat Cerai Kok Buka Pintu Rujuk

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 20
2019-1-9


Gugat Cerai Kok Buka Pintu Rujuk

Keputusan bercerai diklaim juga yang terbaik untuk anak Melanie dan Angga. Kabarnya pula, Melanie sudah punya pria kesayangan lain.

KABAR jelek lagi dari dunia hiburan. Sidang perceraian Melanie Putria dan vokalis Maliq D" Essentials, Angga Puradired-ja, akhirnya digelar perdana di Pengadilan Agama Jakarta Barat, kemarin. Angga tak terlihat hadir pada sidang yang beragendakan mediasi itu.

Kuasa hukum Angga menjelaskan bahwa kliennya berhalangan hadir karena sibuk. Adapun Indah Dewi Yani selaku kuasa hukum Melanie mengatakan, sidang perceraian akan dilanjutkan pada 22 Januari dengan agenda saksi dan pembuktian.

"Majelis Hakim mengupaya- -kan untuk mediasi, namun karena tadi kita telah sampaikan para pihak saat ini sudah sepakat baik-baik untuk berpisah," ujar Indah kepada infotainment.

Meski telah sepakat bercerai toh Melanie masih membuka pintu apabila Angga berniat rujuk. "Kalau niat untuk rujuk, berbaikan, sampai hari iui masih terbuka," ungkap Puteri Indonesia 2002 ini di tempat, yang sama.

Melanie menegaskan,keputu- san untuk bercerai telah mereka pikirkan matang-matang bersama. Katanya lagi, keputusan ini sudah jflenjadi yang terbaik

y i j

untuk putra semata wayang mereka. Sheemar.

"Kita sepakat untuk mengambil keputusan ini melalui banyak sekali pertimbangan, pemikiran yang banyak mempertimbangkan konsekuensi dan risiko," tutur Melanie.

"Tapi, kami sepakat bahwa ini adalah yang terbaik untuk bukan cuma buat aku, Angga. tapi juga untuk si kecil Sheemar," tandas sang presenter.

Untuk diketahui - Melanie dan Angga telah membina rumah tangga sejak 7 Maret 2010. Nyaris tak pernah ada gosip miring. Melanie mengajukan gugatan cerai Melanie pada 23 November 2018.

Melanieendiri kini tak terlaltf" aktif di dunia hiburan. Setelah

berperan dalam film Kejar Jakarta dan Ayat-Ayat Cinta, nama Melanie seakan tenggelam Temyata, ia terpikat dalam dunia olahraga lari.Tak hanya sekedar hobi. Melanie juga kerap mengikuti berbagai kompetisi tari di berbagai negara.

Melanie pun masih aktif di media sosiai. Belum lama, wanita 36 tahun asal Sumbar itu memamerkan pria kesayangan lewat fitur Instagram Story. Dalam foto yang diunggah. Melanie berpose bersama*?e-orang pya berkacamata jpng mengenakan masker. Sosok pria tersebut jjukanlah suami maupun anaknya. "Kesayangan!"

MER/NET







Original Post

KLHK Tunggu Eksekusi

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2019-1-9


KLHK Tunggu Eksekusi

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhasil memenangkan 10 dari 18 gugatan perdata terhadap perusahaan yang telah berstatus incracht sejak 2015-2018 dengan nilai ganti rugi mencapai Rp 18,3 triliun.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan bahwa untuk kasus yang sudah incracht atau berkekuatan hukum tetap, terdapat nilai ganti rugi yang saat ini sedang dalam proses eksekusi, dan sisanya baru bisa dieksekusi setelah ada salinan putusan.

"18 kasus perdata terkait kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang diajukan ke pengadilan, sektornya seperti dari perusahaan pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan industri lainnya," kata Rasio kepada Bisnis, belum lama ini.

Sejak direktorat itu dibentuk pada 2015, lanjutnya, pihaknya tegas melakukan gugatan kepada pelaku usaha yang menyalahi aturan sehingga berdampak pada terjadinya peningkatan kepatuhan terkait dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta kerusakan lingkungan.

"Hasil analisa .kami, ada perubahan titik panas pada konsesi-konsesi yang kami lakukan untuk penegakan hukum dan ada peningkatan kepatuhan terkait pencegahan karhutla. (Ada) 132 kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan," tuturnya.

Menurut dia, dengan adanya penegakan hukum titik panas di kawasan karhutla membuat penurunan titik panas pada areal konsensi perusahaan.

Melalui keterangan resminya, KLHK melakukan penegakan hukum yang efektif untuk terapi kejut atau shock therapy. Namun, KLHK turut pula untuk membangun budaya kepatuhan dengan pembinaan, kepedulian dan penerapan instrumen, penerapan kerja kolaboratif melalui penyidikan berlapis menjadi alternatif untuk penguatan efek jera.

Di sisi lain, lanjutnya, Gakkum menyelesaikan 567 kasus pidana yang masuk ke pengadilan atau P21 kasus pidana berujung dengan proses dalam perkara pengadilan.

Dari catatan Bisnis, pada 2018 KLHK menang secara incracht terhadap dua perusahaan yakni, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi dari dua perusahaan kelapa sawit, PT Jatim Jaya Perkasa dan PT Waringin Agro Jaya, dan menyatakan kedua perusahaan bersalah dan harus membayar ganti

rugi.

YANUARIUS VIODEOQO







Original Post

Episode yang Tak Kunjung Berakhir

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2019-1-9


Episode yang Tak Kunjung Berakhir

Seperti sinetron televisi yang memiliki banyak episode, perseteruan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan PT Newmont Nusa Tenggara yang kini telah berganti nama menjadi FT Amman Mineral Nusa Tenggara terkait dengan pajak daerah seolah-olah tak pernah berakhir.

Terbaru, sebelum menutup 2018 Mahkamah Agung telah memutus perkara peninjauan kembali antara kedua belah pihak tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar US$176,363,50 atau setara dengan Rp 250.9 juta dengan kurs Rp14.455/USS. Berdasarkan penelusuran dokumen risalah putusan peninjauan kembali (PK) sang diakses Senin (7/1), silang sengkarut perseteruan pajak ini bei mula ketika Newmont pada 25 Mei 2015 mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas pungutan PBB-KB sebesir US$176.363,50 yang telah dibayar melalui mekanisme pemungutan oleh PT Pertamina (Persero) harus dikembalikan kepada perusahaan pertambangan tersebut.

Pengadilan melalui putusan bernomor registrasi Put.74926/PP/M.XIIIA/22/2016 pada 28 September 2016, mengabulkan seluruh banding Newmont lerrudap Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 973/2133/02/Dipenda yang diterbitkan pada 6 November 2014 tentang Keberatan alas Pengenaan pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor melalui Pertamina dengan faktur 5.14.NNT.006.

Dengan demikian, perhitungan PPKKB Newmont menjadi nihil Namun, Pempnn NTB kemudian mengajukan PK pada 27 Desember 2016 karena merasa tidak puas dengan putusan tersebut.

Dalam permohonannya, Pemprov NTB meminta majelis menerima dan mengabulkan permohonan secara keseluruhan serta meninjau kembali putusan Pengadilan Pajak dan mengadili sendiri perkara tersebut.

Di sisi lain, majelis hakim berpendapat bahwa kontrak karya adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara yang mengikat dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dan kontrak karsa tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat dan departemen terkait.

Oleh karena itu, sesuai dengan surat dari Menteri Keuangan Nomor S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember 1988, maka ketentuan vang ada di dalam kontrak tersebut merupakan lex specialis dan ketentuan umum yang berlaku.

Apalagi, Pasal 13 ayat 11 kontrak karya memetakan bahwa pungutan, pajak, pembebanan, dan bea yang dikenakan oleh pemda di Indonesia yang telah disetujui oleh pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dengan tarif dan dihitung dengan sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Dengan demikian ketentuan itu, menurut hakim, harus dimaknai bahwa pada saat persetujuan kontrak karsa tersebut ditandatangani, ketentuan mengenai pajak-pajak atau pungutan-pungutan atau retribusi-retribusi yang berlaku adalah yang telah ada sebelumnya.

Adapun. Undang-Uhdang (UU) No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, UU No. 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan perubahan atas UU No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada 1986 ketika kontrak karya ditandatangani, belum ada.

Ketika itu, peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atau retribusi daerah adalah UU Darurat No. 11/1957, Perpu No. 8/1959, dan Perpu No. 27/1959.

Oleh karena itu, demi kepastian hukum, majelis yang diketuai oleh Supandi serta didampingi oleh Hary Djatmiko dan Maftuh Effendi menilai tidak seharusnya Newmont Nusa Tenggara dikenakan PBBKB oleh Pemprov NTB selama perjanjian kontrak karya itu belum berakhir.

Berdasarkan catatan Bisnis, bukan kali ini saja kedua belah pihak bersilang pendapat perihal penetapan pajak daerah.

Pada pertengahan 2018, majelis hakim pada MA menyatakan bahwa keputusan Pemprov NTB No. 973/1925 /02/Dipenda 3 Desember 2012 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar untuk tahun pajak 2011 harus dinihilkan dengan alasan adanya kontrak karya antara pemerintah dan perusahaan tersebut.

KETIDAKKONSISTENAN

Perkara serupa juga pernah terjadi, yakni pada 20 November 2007 Pemprov NTB menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan Nomor Kohir 386 XII AB/G7-E sebesar lebih dari Rp 3,84 miliar dengan rincian bea balik nama Rp 3.29 miliar dan pajak kendaraan bermotor jenis kendaraan alat berat dan besar sebesar Rp 549 juli. Pada 19 September 2012, majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Pajak.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo sebelumnya mengungkapkan bahwa terjadi ketidakkonsistenan proses peradilan, di mana dua kasus dengan substansi yang sama mendapatkan putusan yang berbeda dari dua majelis hakim yang berbeda sehingga mencerminkan ketidakpastian hukum.

Sebagai upaya penyempurnaan tata kelola, dia mendorong pemerintah untuk dapat menyusun pedoman kebijakan di sektor pertambangan supaya kasus sengketa pajak daerah, seperti kasus pajak air permukaan antara PT Freeport Indonesia dan Pemprov Papua, serta Newmont Nusa Tenggara dan Pemprov NTB tidak terulang kembali pada masa mendatang.

Dia menekankan bahwa arsitektur otonomi daerah yang dibangun harus tetap mendukung arsitektur pembangunan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat.

Selain itu, dia juga mempertanyakan kenapa selama ini pertumbuhan investasi cenderung stagnan, padahal berbagai deregulasi telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan tingkat kemudahan berusaha di Indonesia pun terus meningkat.

Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa selain masih ada masalah pada rantai kebijakan di sisi hilir yaitu di pemerintah pusat, masih ada masalah di sisi hulu, yaitu regulasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Pengamat pajak ini juga mengingatkan bahwa kecerobohan dalam mengelola pajak daerah beserta regulasi lainnya akan meningkatkan ketidakpastian bagi investor dan akan mengakibatkan turunnya investasi di suatu daerah.

M.G. Noviarizal Fernandez







Original Post

DIPINDAHKAN KE SURABAYA

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2019-1-9


DIPINDAHKAN KE SURABAYA

Sejumlah tahanan

KPK dengan mengenakan rompi tahanan menaiki kereta api dengan pengawalan petugas kepolisian menuju Surabaya di Jawa Timur, Senin (7/1). Sebanyak 12 anggota DPRD Malang dipindahkan ke Surabaya menggunakan kereta api untuk menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor di Surabaya terkait kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015.

antara/handut/humas kpk







Original Post

KPPU Ingatkan Terhukum Bayar Denda

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2019-1-9


KPPU Ingatkan Terhukum Bayar Denda

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha

mewanti-wanti 32 perusahaan feedloter untuk segera

menyelesaikan pembayaran denda atas perkara kartel

harga daging sapi impor.

Pembayaran terebut harus dilakukan setelah dalam kasasi di Mahkamah Agung, majelis hakim menguatkan putusan Komisi Pengawas pers aingan Usaha I KPPU) yang memberikan denda kepada 32 perusahaan ya/ig terbukti melakukan kartel harga daging sapi impor.

"Sepertinya belum ada yang mulai membayar. Poinnya setiap pelaku usaha berkewajiban membayar denda yg menjadi puiusan KPPU setelah berkekuatan hukum tetap." ujai Komisioner KPPU Guntur Saragih, Selasa (8/1).

Meski demikian, dia tidak menjelaskan lebih terperinci kapan batas waktu yang diberikan kepada para terhukum denda untuk menyelesaikan pembayaran.

berdasarkan penelusuran Bisnis, selama im KPPU memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha sebagai terhukum untuk menyicil pembayaran denda, tetapi belum ada pengaturan yang lebih spesifik

mengenai batas waktu pembayaran.

Pada Senin (7/1), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. melayangkan surat kepada Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Surat yang ditandatangani Sekretaris Perusahaan Maya Pradjono itu menjelaskan bahwa dua anak usaha perusahaan tersebut yakni PT Santosa Agrindo (Santori) dan PT Austasia Stockfeed (Austasia) berkewajiban membayar denda.

Adapun, Santori diganjar denda sebesar Rp5,45 miliar, sedangkan Austasia harus membayar denda sebesar Rp8,8 miliar. Surat itu juga menjelaskan upaya hukum yang ditempuh yakni kasasi di Mahkamah Agung yang menolak permohonan para terhukum tersebut.

"Denda tersebut wajib dibayarkan Santori dan Austasia karena putusan KPPU adalah sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan KPPU diharapkan tidak memiliki dampak material pada kegiatan operasional, kondisi keuangan, dan kelangsungan usaha perseroan," ujar Maya melalui surat tersebut.

Sebagaimana diketahui, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali menang melawan pelaku kartel harga daging sapi impor yang dilakukan oleh 32 perusahaan feedloter. Kali ini, Mahkamah Agung yang mengetuk palu di tingkat kasasi.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 715 K/Pdl.Sus-KPPU/2018, MA menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Fortuna Megah Perkasa dan 18 perusahaan feedloter lainnya. Putusan itu dibacakan pada 17 September dan diunggah ke laman kepa-niteraan MA pada awaJ Desember 2018.

Kasasi ini merupakan upaya perusahaan yang divonis melakukan praktik kartel perdagangan sapi untuk memasok kebutuhan daging sapi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi periode 2013-Agustus 2015.

Pada Putusan KPPU Nomor 10/ KPPU-I/2015 yang dibacakan pada 22 April 2016, Komisi menyatakan bahwa terlapor 1-32 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1999. Masing-masing terlapor dijatuhi denda bervariatif, mulai dari Rpl miliar-Rp21 miliar, dengan total Rp 106 miliar.

Dari 32 perusahaan feedloter, 19 di antaranya mengajukan keberatan hingga ke tingkat kasasi di MA. Perusahaan itu adalah PT Fortuna Megah Perkasa, PT Citra Agro Buana Semesta, PT Tanjung Unggul Mandiri, FY Brahmana Perkasa Sentosa, CV Mitra Agro Sangkuriang, CV Mitra Agro Sampurna, PT Kariyana Gita Utama, PT Andini Agro Loka, PT Nusantara Tropical Farm, dan PT Great Giant Livestock.

Selanjutnya, PT Widodo Makmur Perkasa, PT Pasir Tengah, PT Kadila Lestari Jaya, PT Andini Karya Makmur, PT Rumpinary Agro Industry, PT Elders Indonesia, PT Santosa Agrindo, PT Austasia Stockfeed, PT Legok Makmur Lestari, dan PT Agrisatwa Jaya Kencana.

Kemudian, PT Septia Anugerah, PT

Catur Mitra Taruma, IT Andini Persada Sejahtera, PT Bina Mentari Tunggal, PT Karunia Alam Sentosa Abadi, PT Sukses Ganda Lestari, PT Sumber Cipta Kencana, PT Sadajiwa Niaga Indonesia, dan PT Lembu Jantan Perkasa.

Perusahaan-perusahaan itu merasa tidak bersalah dan minta agar MA membatalkan putusan KPPU. Namun, lewat putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Hamdi, dan didampingi oteh hakim anggota Panji Widagdo dan Ibrahim, MA memenangkan kubu KPPU.

"Setelah meneliti memori kasasi masing-masing tanggal 18 Agustus 2017, 22 Agustus 2017, 24 Agustus 2017, 25

Agustus 2017, dan 28 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum," ujar Hamdi dalam pertimbangannya.

Menurut MA, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 319/Pdt.G/ 2016/ PNJkt.Pst pada 1 Agustus 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

Dengan demikian, permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi, yakni PT Fortuna Megah Perkasa dan 18 perusahaan lainnya harus ditolak.

M.G Noviarizal Fernandez







Original Post

Media