Jadi Narapidana Korupsi, Politikus PPP Dicoret dari Daftar Caleg Aceh

Media Online Merdeka.com
2019-01-10


Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh mencoret seorang Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan 1, Mahirul Athar dari Daftar Calon Tetap (DCT).

Komisioner KIP Aceh, Munawar Syah mengatakan, kasuskorupsi yang menjerat Mahirul Athar sudah inckraht di Mahkamah Agung (MA). Dia ditetapkan terpidana korupsi pengadaan obat-obatan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Banda Aceh.

"Terdapat calon yang kita ketahui, berdasarkan pemberitaan media ya, ada calon dari PPP, telah ada putusan inckraht dari MA terkait dengan kasus pidana," kata Munawar Syah di ruang kerjanya, Rabu (9/1).

Setelah mendapatkan informasi tersebut, KIP berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri dan Polri. Saat ini KIP Aceh sudah mendapatkan salinan keputusan MA. Lalu KIP Aceh melayangkan surat ke partai politik untuk memastikan kebenarannya.

"Partai politik secara lisan mengakui bahwa ada kadernya yang tersangkut kasus pidana," jelasnya.

Berdasarkan putusan MA, sebutnya, KIP Aceh menggelar rapat pleno untuk mencoret yang bersangkutan dalam DCT sejak tanggal 10 Desember 2018.

Nama yang bersangkutan pada nomor urut satu dapil 1 DPRA menjadi kosong. Partai tidak lagi bisa menggantikan lainnya. Sehingga kolom nomor urut tempat nama yang bersangkutan akan kosong dan berwarna abu-abu.

"Kita sudah hapus dalam dami kartas suara nama yang bersangkutan," jelasnya.

Munawar menyebutkan, hingga saat ini hanya dua calon yang dicoret dalam DCT. Satu lagi karena meninggal dunia, yaitu di Dapil 8 Aceh dari Partai Demokrat atas namaSri Mulyani.

"Setelah penetapan DCT baru dua ini yang dicoret dari DPT. Satu terlibat pidana korupsi, satu lagi meninggal dunia," jelasnya.

Sementara ada juga laporan dari kabupaten/kota calon yang sudah lulus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Namun KIP Aceh tidak bisa langsung mencoret dari DCT, karena mereka belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Gak bisa kita coret langsung, karena mereka masih calon, baru pengumuman lulus," jelasnya.

Mahirul Athar sudah ditetapkan menjadi tersangka sejak 2011. Dia terlibat tindak pidana korupsi pengadaan obat-obatan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Banda Aceh. Proyek itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), kerugian Negara mencapai Rp 500 juta.

Dia juga sempat buron selama 5 tahun setelah divonis oleh Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh selama 1,6 tahun. Terpidana kemudan banding dan di MA kembali menguatkan putusan PN. [cob]

http://www.merdeka.com/peristiwa/jadi-narapidana-korupsi-politikus-ppp-dicoret-dari-daftar-caleg-aceh.html




Original Post

Di Sidang Wahid Husen, Dirjen PAS Dicecar Hakim soal Tas LV

Media Online CNN Indonesia
2019-01-10


Bandung, CNN Indonesia Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami dicecar pertanyaan soal tas mewah merek Louis Vuitton saat hadir sebagai saksi dalam sidang tipikor dengan terdakwa eks Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen, Bandung, Rabu (9/1).

Ketua Majelis Hakim Daryanto menanyakan kepada Sri Puguh apakah dirinya pernah mendengar soal titipan tas mewah yang berasal dari Wahid tersebut. Pasalnya, dalam berkas dakwaan Wahid, tas mewah tersebut berasal dari Fahmi Darmawansyah yang dititipkan lewat Wahid untuk diberikan kepada Sri Puguh pada Juli 2018.

Wahid yang menerima tas tersebut kemudian menyuruh ajudannya, Hendry Saputra, untuk menyerahkannya kepada Sri Puguh sebagai kado ulang tahun.

Menanggapi pertanyaan itu, Sri menjawab dirinya tak pernah menerima titipan yang dimaksudkan tersebut. Ia, sambungnya, justru baru mengetahui perihal titipan tas mewah tersebut saat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi.

"Waktu saya dipanggil KPK di situ saya baru tahu ada titipan tas. Tasnya disimpan supir, Mulyana. Dia supir pribadi," kata Sri.

Lalu, hakim pun kembali bertanya apakah Mulyana memberitahu kepada Sri soal pemberian tas tersebut. Lalu, Sri menjawab tidak, dan kembali menegaskan bahwa dirinya baru tahu soal tas tersebut saat dipanggil KPK.

Sementara itu diakuinya, pada waktu yang disebutkan tas tersebut diberikan Wahid, dirinya sedang melakukan perjalanan dinas ke Thailand. Setelah pulang pun, sebelumnya, Mulyana juga tak memberitahukan pada dirinya soal keberadaan tas.

Sri lantas menerangkan dirinya selalu mengingatkan kepada sopirnya agar tak menerima apapun, kecuali dari anggota keluarga. Di luar barang yang dititipkan keluarga, Sri mengaku tidak pernah menerima barang pemberian.

"Kalaupun ada, itu hasil produk narapidana," katanya.

Sebelumnya dalam sidang pada hari yang sama, Mulyana yang juga hadir sebagai saksi. Dalam kesaksiannya, Mulyana membenarkan dirinya menerima kado titipan tersebut dari Hendry.

"Iya (menerima) yang menitipkan Hendry," katanya dalam ruang sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (9/1).

Mulyana pun mengetahui hadiah itu ditujukan untuk atasannya yakni Dirjen PAS, Sri Puguh. Dia pun membenarkan bahwa tas tersebut tak disampaikan atau diberitahu kepada Sri. Justru, lanjutnya, kado tersebut hanya disimpan di dapur kantor Sri.

"Disimpan di pantry karena tahu Ibu tidak mengizinkan menerima barang. Dari dulu tidak boleh menerima barang," ujarnya.

Mulyana menyebut tak mengetahui isi dari hadiah yang masih terbungkus itu. Ia baru tahu setelah barang dikembalikan ke KPK. Pengembalian itu dilakukan atas inisiatif Mulyana sendiri usai diperiksa KPK.

"Saya yang mengembalikan setelah di-BAP atas inisiatif saya sendiri," katanya.

Pernyataan Mulyana membingungkan hakim. Menurut hakim, pernyataannya tersebut dianggap tak masuk logika karena tak mungkin Mulyana menerima barang lalu tidak diberitahukan kepada Sri, disimpan di pantry, lalu diserahkan ke KPK.

"Titipan untuk bu Dirjen lalu disimpan di pantry, dikasihkan ke orang lain dalam hal ini KPK, benar atau tidak perbuatan itu? Alasannya apa? Enggak nyambung," kata hakim yang lalu tak dijawab Mulyana.

(hyg/kid)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20190109172544-12-359666/di-sidang-wahid-husen-dirjen-pas-dicecar-hakim-soal-tas-lv




Original Post

Pegawai Bulog Menangis Tersandung Korupsi Beras Rp 5,8 Miliar

Media Online LIPUTAN 6
2019-01-10


Liputan6.com, Gorontalo - Imam Maulana, pegawai Bulog Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontala menangis di pelukan orangtuanya usai mendengarkan putusan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Gorontalo.

Dirinya yang menjadi terdakwa kasus korupsi pengadaan beras 2016 silam divonis hakim 4 tahun subsider 6 bulan penjara. Orangtua Imam yang menyaksikan vonis hakim berusaha menenangkan anaknya usai persidangan pada Selasa sore 8 Januari 2019.

"Itu manusiawi, apalagi dia merupakan tumpuan orangtuanya," kata Alamsyah Hanafiah, penasihat hukum terdakwa.

Total ada tiga terdakwa yang divonis penjara setelah terbukti melakukan korupsi pengadaan beras di Badan Urusan Logistik (Bulog) gudang Marisa, kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Dua pegawai Bulog Marisa, yang merupakan satuan tugas pengadaan beras tahun 2016, Risman Mahadjani dan Imam Maulana dijatuhi 4 tahun subsider 6 bulan penjara. Sementara Fery Key, yang berperan sebagai pemasok beras divonis 7 tahun subsider 6 bulan penjara. Sidang putusan berlangsung sejak Senin 7 Januari 2019 dan dilanjutkan hingga Selasa sore 8 Januari 2019

Menyatakan Banding Foto Andri Arnold/ Liputan6.comAlamsyah Hanafiah menyatakan tidak puas dengan putusan hakim terhadap kedua pegawai bulog yang menjadi kliennya. Terlebih keterangan ahli dalam kasus itu tidak dipertimbangkan sama sekali.

"Soal dia sependapat atau tidak itu hak dari majelis. Tapi dia wajib mempertimbangkan keterangan ahli, kita akan banding," tegas Alamsyah.

Sesuai audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total kerugian negara sejumlah Rp 5,8 miliar. Anton, selaku penuntut umum menyatakan terima kasih atas putusan hakim meski lebih ringan dari tuntutan yang telah mereka ajukan dalam persidangan.

Ia menjelaskan sebelumnya kejaksaan menuntut Fery Key 8 tahun penjara dan divonis 7 tahun 6 bulan sedangkan Risman dan Imam dituntut 6 tahun dan divonis masing-masing 4 tahun subsider 6 bulan penjara.

"Kita laporkan dulu ke pimpinan, nanti pimpinan yang akan memutuskan perlukah melakukan upaya hukum atau tidak atas putusan ini," ungkap Anton.

Simak juga video pilihan berikut ini

Beredar kabar pasien BPJS Kesehatan akan dirawat di gerbang tol.

https://www.liputan6.com/regional/read/3866444/pegawai-bulog-menangis-tersandung-korupsi-beras-rp-58-miliar




Original Post

Dikaji, Putusan Bawaslu soal Oesman Sapta

Media Cetak Kompas Halaman 2
2019-1-10


Dikaji, Putusan Bawaslu soal Oesman Sapta

Bawaslu memerintahkan KPU mencantumkan nama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta dalam daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum akan mengkaji putusan Badan Pengawas Pemilu yang memerintahkan KPU memasukkan nama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dalam daftar calon tetap Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2019. Putusan Bawaslu ini dinilai kelompok masyarakat sipil kompromistis.

Dalam putusan atas laporan pelanggaran administratif yang diajukan Oesman Sapta, Rabu (9/1/2019) di Jakarta, Bawaslu menyatakan KPU terbukti melanggar administrasi pemilu. Bawaslu memerintahkan KPU mencabut keputusannya tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPD pada Pemilu 2019, lalu mencantumkan nama Oesman dalam DCT yang baru, sesuai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Namun, Bawaslu juga memerintahkan KPU menetapkan Oesman sebagai calon terpilih anggota DPD, hanya apabila ia mundur sebagai pengurus parpol paling lambat sehari sebelum penetapan calon terpilih.

"Memerintahkan terlapor (KPU) untuk tidak menetapkan Oesman Sapta sebagai calon terpilih pada Pemilu 2019 apabila tidak mengundurkan diri sebagai pengurus parpol paling lambat satu hari sebelum penetapan calon terpilih Pemilu 2019," kata Ketua Bawaslu Abhan yang memimpin sidang.

Menanggapi putusan itu, anggota KPU, Hasyim Asyari, mengatakan, KPU akan menggelar rapat pleno secepatnya. "Kami menunggu dulu salinan putusan" katanya.

Bawaslu dalam pertimbangannya menyatakan putusan PTUN merupakan putusan pengadilan yang final dan mengikat sebagaimana diatur UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. "Bahwa terlapor yang tidak menindaklanjuti putusan PTUN pada 14 November 2018 melanggar tata cara, prosedur, serta mekanisme proses Pemilu 2019," kata anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, saat membacakan pertimbangan putusan.

Anggota Bawaslu, Fritz Ed-

ward Siregar, menyatakan opini berbeda (dissenting opinion) atas putusan itu. Fritz sepakat dengan putusan yang menyatakan KPU melanggar administrasi pemilu karena tak melaksanakan putusan PTUN tiga hari kerja setelah putusan itu dibacakan. Namun, Fritz menilai keputusan KPU yang meminta Oesman mundur dari kepengurusan parpol sebelum namanya dicantumkan dalam DCT sesuai dengan desain kelembagaan DPD sebagaimana diatur dalam konstitusi dan ditafsirkan oleh putusan Mah-

kamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Dalam putusan itu, MK menyatakan calon anggota DPD tak boleh merupakan pengurus parpol.

Dinilai kompromistis

Mantan anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, menilai Bawaslu berupaya mengambil jalan tengah. Seharusnya Bawaslu berpegang pada konstitusi. MK dalam putusannya menyatakan calon anggota DPD tak boleh merupakan pengurus parpol. "Kalau itu dikompromikan, hal tersebut bertentangan dengan putusan MK," katanya.

Kuasa hukum Oesman. Herman Abdul Kadir, mengatakan akan berkonsultasi dengan Oesman terkait sikap mereka selanjutnya atas putusan Bawaslu. "Putusan PTUN itu tak ada embel-embel mundur, tetapi dalam putusan Bawaslu ini Pak Oesman diminta mundur," katanya.

(REK)







Original Post

Vonis untuk Made Meregawa

Media Cetak Kompas Halaman 4
2019-1-10


Vonis untuk Made Meregawa

Terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Pendidikan Infeksi dan Pariwisata di Universitas Udayana. Bali Made Meregawa (baju putih), hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (9/1/2019). Majelis hakim memvonis terdakwa 3 tahun penjara.

KOMPAS/ALIF ICHWAN







Original Post

Aher Diperiksa Ihwal Izin Proyek Meikarta

Media Cetak Media Indonesia Halaman 2
2019-1-10


Aher Diperiksa Ihwal Izin Proyek Meikarta

MANTAN Gubernur Jawa Barat Ah-, mad Heryawan akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Sebelumnya, disebut ada miskomunikasi pengiriman surat panggilan pemeriksaan Aher terkait kasus tersebut.

"Saya katakan ada miskomunikasi antara saya dan KPK, tapi alhamdulillah hari ini saya datang untuk memberikan dan menjelaskan status Meikarta itu," kata Ahmad Heryawan alias Aher di gedung KPK Jakarta, Rabu (9/1).

Dalam pemeriksaan itu, kata Aher, ia menjelaskan ihwal keputusan Gubernur Jawa Barat mengenai rekomendasi penanaman modal proyek Meikarra. "Yang ditanyakan kepada saya pada intinya ialah tentang saya sebagai gubernur saat itu mengeluarkan keputusan gubernur. Keputusan gubernur harus keluar karena rekomendasi yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jabar itu tidak boleh ditandatangani gubernur berdasarkan Perpres No 97 Tahun 2014," kata Aher.

Menurut Aher, isi Pepres No 97 Tahun 2014 itu ialah memberikan pendelegasian kepada kepala dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk menandatangani rekomendasi itu.

Aher menambahkan pihaknya sudah mengeluarkan izin secara clear a, ;d clear. "Pemprov hanya mengeluarkan rekomendasi lahan yang sudah clean and clear. Kalau 86,4 hektare sudah clear, dikeluarkan rekomendasi," ungkap Aher.

Pihak Meikarta. masih menurut Aher, mengajukan 143 hektare yang diperuntukkan menjadi bangunan 86.4 hektare. "Itulah yang diberikan rekomendasi pemprov, sisanya ya belum. Jadi, saya ceritakan proses keputusan gubernur yang memberikan pendelegasian kepada dinas PMPTSP supaya menandatangani proyek Meikarta seluas 86.4 hektare."

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Aher diperiksa terkait perannya ketika menjadi Gubernur Jabar terkait perizinan Meikarta. "KPK juga mengklarifikasi sejauh mana Aher mengetahui adanya dugaan penerimaan uang oleh beberapa pejabat di Pemprov Jawa Barat."

Di Pengadilan Tipikor Bandung, majelis hakim menolak nota keberatan mantan Direktur Operasional Lippo Group. Billy Sindoro, terkait kasus Meikarta.

"Pertama, menyatakan keberatan terdakwa Billy Sindoro tidak diterima. Kedua, memerintahkan penuntut umum melanjutkan perkara BiUy Sindoro. Ketiga, menangguhkan biaya perkara sampai putusan hakim." kata hakim Tardi, Rabu (9/1).

(EM/Ant/X6)







Original Post

Eks Anggota DPRD Kota Malang Dijerat Pasal Berlapis

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2019-1-10


Eks Anggota DPRD Kota Malang Dijerat Pasal Berlapis

SIDANG lanjutan perkara korupsi yang melibatkan 22 mantan anggota DPRD Kota Malang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Surabaya, kemarin. Pada sidang kali ini. sebanyak 10 mantan anggota DPRD duduk di kursi pesakitan.

Mereka ialah Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Teguh Puji Wahyono, Choirul Amri, Erni Farida, Sony Yudi-arto. Harun Prasojo, Choeroel Anwar, dan Suparno Hadiwi-bowo. Sidang dipimpin ketua majelis hakim Cokorda Gede Arthana.

Pembacaan dakwaan disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arif Su-hermanto. "Dalam dakwaan tersebut, ke-10 terdakwa dinyatakan patut diduga menerima hadiah atau janji dengan tujuan agar memberikan persetujuan APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015 yang diajukan Pemerintah Kota Malang," ungkap jaksa Arif.

Arif menambahkan, perbuat-

an para terdakwa melanggar Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme juncto Pasal 400 ayat 3 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD. dan DPRD juncto UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014.

"Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 lainnya pada tanggal 25 Juni 2015 sampai 22 Juli 2015 bertempat di Kantor DPRD Kota Malang telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan selaku pengawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp700 juta," katanya.

Seusai pembacaan dakwaan, hakim menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Pada Selasa (8/1), KPK menggunakan kereta api untuk memindahkan 12 mantan anggota DPRD Kota Malang ke Surabaya. "Para terdakwa dibawa ke Surabaya menggunakan transportasi kereta api dan dititipkan sementara di Rutan Medaeng dan Cabang Kelas 1 Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur," jelas juru bicara KPK Febri Diahsyah.

Para terdakwa mengenakan rompi oranye dan diborgol duduk dalam satu gerbong kereta api dengan dikawal oleh pengawal tahanan KPK dan pihak kepolisian.

(FL/Ant/P2)







Original Post

Setnov Minta Fasilitas Gazebo di Sukamiskin

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2019-1-10


Setnov Minta Fasilitas Gazebo di Sukamiskin

DIREKTUR Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami mengungkapkan, mantan Ketua DPR RI Setya Novanto sempat meminta fasilitas gazebo kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin Bandung Wahid Husein. Fakta ini terungkap saat persidangan kasus dugaan pemberian fasilitas mewah LP Sukamiskin di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (9,1). "Permohonan ini tidak melalui saya. Namun, kepada Kepala LP (Wahid Husein)." ujar Sri Puguh.

Ia mengakui menerima permohonan Setnov melalui Wahid Husen. Namun, dirinya meminta Wahid Husein menahan dulu permintaan tersebut. "Tahan dulu." ungkapnya.

Pada persidangan tersebut, hakim anggota Marsidin Nawawi lantas kembali mena nyakan keterangan Sri Puguh sesuai dengan yang ada dalam berita acara penyidikan (BAP). Marsidin mengungkapkan, permintaan penahanan pembangunan gazebo sebagai bargaining position (posisi

tawar-menawar) anggaran di DPR.

"Setnov memohon gazebo ke Kepala LP. Kepala LP lapor ke atasan. Setelah dilaporkan. Dirjen memerintahkan tahan dulu sebagai bargaining position untuk bargain soal anggaran yang dibutuhkan LP. Setnov karena masih ba-

nyak temannya di Senayan, kan," ungkapnya.

Mendapat cecaran pertanyaan dari hakim. Sri Puguh lantas menangis dan hanya menjawab singkat. "Ini yang ingin saya perbaiki," ujarnya.

Pertanyaan serupa diajukan jaksa terkait dengan maksud tahan dulu dan bargaining position". Sebelum bertanya, jaksa memutar dahulu rekaman percakapan antara Sri Puguh dan Wahid Husen terkait dengan permintaan Setnov. "Tahan dulu karena yang bersangkutan harus mengikuti masa orientasi. Posisi yang dimaksud itu antara yang dibina dan membina." kata Sri.

Dalam perkara ini, Wahid didakwa menerima mobil dan uang dari sejumlah narapidana- LP Sukamiskin seperti mobil jenis Double Cabin 4x4 merek Mitsubishi Triton dan uang Rp39,5 juta dari Fahmi Darmawansyah. Wahid juga menerima uang dari Wawan dan Fuad Amin masing-ma-sing uang sejumlah Rp63 juta dan Rp71 juta.

(Ant P4)







Original Post

SIDANG PERDANA SUAP DPRD KOTA MALANG

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2019-1-10


SIDANG PERDANA SUAP DPRD KOTA MALANG

Terdakwa anggota DPRD Kota Malang berjalan keluar seusai menjalani sidang dakwaan kasus dugaan suap pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015 di Pengadilan Tipikor Juanda, Sidoarjo, Jatim, kemarin. Sebanyak 10 anggota menjalani sidang dakwaan dari 41 anggota DPRD Kota Malang yang menjadi terdakwa dalam kasus suap pengesahan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp700 juta.

ANTARA/AMARUL FARUQ







Original Post

Mahfud nilai KPU sudah benar ikuti putusan MK

Media Online Antara
2019-01-10


Yogyakarta (ANTARA News) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai sikap Komisi Pemilihan Umum mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pengurus partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sudah benar.

"KPU benar ketika dia mengikuti keputusan MK," kata Mahfud saat berbincang dengan awak media di Yogyakarta, Rabu malam.

Menurut Mahfud, putusan Mahkamah Agung (MA) yang melegalkan pengurus partai menjadi calon anggota DPD tidak bisa membatalkan Peraturan KPU (PKPU) yang telah dibuat jauh sebelum putusan MA itu ada.

"Putusan MA yang terakhir itu lahir sesudah MK diikuti oleh KPU, jadi tidak bisa membatalkan yang sebelumnya," kata dia.

Hal itu diutarakan Mahfud terkait putusan Bawaslu pada Rabu (9/1) yang menyatakan KPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar administrasi pemilu karena telah mencoret nama Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dari daftar calon tetap (DCT) DPD RI.

Putusan Bawaslu yang mengabulkan gugatan OSO tersebut juga memerintahkan KPU membuat putusan baru yang memuat nama Oesman Sapta di dalam DCT DPD RI.

"Nah bahwa Bawaslu sekarang seperti itu, ya saya tidak tahu," ucap dia.

Terkait perintah Bawaslu itu, Mahfud berpendapat bahwa KPU lebih memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri.

"Kalau latar belakang ilmiahnya, kalau dari sudut saya, latar belakang hukumnya ya mestinya KPU itu lebih berhak menentukan dirinya sendiri," tutur Mahfud.

Sebelumnya, KPU mencoret nama OSO dari daftar calon tetap anggota DPD RI lantaran tetap mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diputuskan lebih dulu, bahwa calon anggota DPD bukanlah pengurus partai politik.?

KPU telah mengirimkan surat kepada OSO untuk menanggalkan jabatannya, namun yang bersangkutan tidak melakukannya.





Pewarta: Luqman HakimEditor: Junaydi SuswantoCOPYRIGHT ANTARA 2019

https://www.antaranews.com/berita/785651/mahfud-nilai-kpu-sudah-benar-ikuti-putusan-mk




Original Post

Eksepsi Billy Sindoro Ditolak

Media Cetak Republika Halaman 2
2019-1-10


Eksepsi Billy Sindoro Ditolak

alasan mengeluarkan keputusan gubernur terkait izin Meikarta.

BANDUNG - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung menolak eksepsi terdakwa kasus suap perizinan proyek Meikarta, Billy Sindoro, dan melanjutkan persidangan. Hakim ketua, Tardi, kemudian memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadirkan sejumlah saksi dalam persidangan berikutnya.

Terdakwa Billy Sindoro yang dituduh menyuap bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya terlihat pasrah. Billy yang mengenakan baju batik warna cokelat dan berkacamata itu terlihat serius menyimak putusan sela yang dibacakan hakim.

"Sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Saudara jaksa mohon mempersiapkan saksi-saksinya," kata hakim Tardi saat sidang putusan sela di Pengadilan Tipikor, Bandung, Rabu (9/1).

Menurut hakim Tardi, persidangan dengan agenda keterangan saksi yang berjumlah 87 orang akan digelar

dua kali dalam sepekan. Hal tersebut dilakukan agar keterangan saksi bisa cepat selesai. "Saksinya kan cukup banyak, 87 orang. Dengan jumlah itu, kita sepakati sidang digelar dua kali dalam sepekan ya. Saudara jaksa mohon disapkan saksi-saksinya," kata hakim. Sidang akan digelar setiap Senin dan Rabu. Artinya, sidang lanjutan akan dimulai pada Senin (14/1).

Jaksa KPK, I Wayan Riana, mengatakan, jumlah saksi yang di-BAP memang 87 orang. Namun, tidak tertutup kemungkinan jumlah saksi akan bertambah. "Kami diberi kewenangan menghadirkan saksi lain selain yang 87 orang," kata dia.

Waran juga mengatakan, 87 saksi itu akan dipilah-pilah lagi karena waktu yang diberikan hakim hanya 90 hari. Menurut dia, perlu ada konfirmasi dahulu terhadap saksi yang akan dihadirkan pada Senin (14/1). "Belum kita jadwalkan. Nanti kita buat timeline dulu mana yang prioritas kita untuk saksi tanggal 14 Januari," katanya.

Billy Sindoro; pegawai Lippo Group, Henry Jasmen; dan dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fit-rajadja Purnama, didakwa menyuap Bupati Neneng dan pejabat lainnya terkait perizinan proyek Meikarta. Billy selaku pimpinan pengembang Meikarta melalui PT Mahkota Sentosa Utama bersama-sama dengan terdakwa lainnya memberikan uang Rp 16,182 miliar dan 270 ribu dolar

Singapura kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Jaksa meniti pemberian uang suap itu terkait sejumlah perizinan proyek Meikarta. Para terdakwa dijerat pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-i KUHP dalam dakwaan kesatu, dan dakwaan kedua, pasal 5 ayat 1 huruf b UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-i KUHP, dan dakwaan ketiga pasal 13 UU Tipikor.

Billy dan tim pengacaranya lalu mengajukan eksepsi dan membantah terlibat dalam kasus suap tersebut. Ia juga membantah sebagai mantan Direktur Operasional Lippo Group. Namun, JPU KPK menolak nota keberatan itu. Jaksa beralasan penolakan eksepsi yang diajukan pengacara sudah masuk pokok perkara sehingga hal tersebut harus dibuktikan dalam persidangan.

Pemeriksaan Aher

Pada Rabu, penyidik KPK juga memeriksa mantan gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) sebagai saksi untuk Bupati Neneng Hasanah. Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik mendalami ihwal aliran dana suap Lippo Group. Sejumlah pejabat atau pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat diduka ikut kecipratan uang haram tersebut.

" Diklarifikasi juga pengetahuan saksi tentang dugaan aliran dana

terhadap sejumlah pejabat atau pegawai Pemprov Jabar," kata Febri.

Selain terkait aliran dana, penyidik juga mendalami peran Aher dalam kasus ini. Di antaranya adalah peran dan kewenangan Aher dalam perizinan proyek tersebut. "Peran dan perbuatan yang dilakukan saksi terkait kewenangannya sebagai gubernur sehubungan dengan rekomendasi perizinan Meikarta," kata Febri.

Selepas diperiksa, Aher mengaku ditanyakan ihwal kewenangannya mengeluarkan keputusan gubernur. Menurut dia, keputusan itu harus keluar karena rekomendasi yang dikeluarkan Pemprov Jabar tak boleh ditandatangani oleh gubernur. "Oleh karenanya dikeluarkan keputusan gubernur berdasarkan Perpres No 97 2014," kata Aher.

Aher mengatakan, isi keputusan gubernur adalah memberikan pendelegasian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) untuk menandatangani rekomendasi tersebut. Pemprov Jabar, kata Aher, hanya mengeluarkan rekomendasi terhadap lahan yang sudah clean and clear.

"Kalau 86.4 hektare sudah clear makanya dikeluarkan rekomendasi. Yang diajukan 143 hektare. Untuk peruntukan 84.6 hektare itulah yang diberikan rekomendasi pemprov. Sisanya ya belum," katanya.

antara/ed/ ilham tirta







Original Post

Oesman Sapta Masuk DCT

Media Cetak Republika Halaman 3
2019-1-10


Oesman Sapta Masuk DCT

OSO diperintahkan mengundurkan diri jika terpilih.

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memasukkan nama Oesman Sapta Odang (OSO) ke dalam daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2019. Bawaslu menyatakan, KPU terbukti melakukan pelanggaran administrasi dalam proses pencalonan anggota DPD.

Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Bawaslu Abhan pada Rabu (9/1) sore di kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat. "Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," ujar Abhan.

Dia melanjutkan, Bawaslu memerintahkan KPU untuk melakukan perbaikan administrasi dengan mencabut keputusan KPU Nomor 1130 tertanggal 20 September 2018 tentang penetapan DCT calon anggota DPD Pemilu 2019. Selanjutnya, Bawaslu meminta KPU menerbitkan keputusan baru tentang penetapan DCT calon anggota DPD.

"Serta harus mencantumkan nama OSO sebagai calon tetap dalam DCT calon anggota DPD Pemilu 2019. Pencantuman ini harus dilakukan paling lama tiga hari sejak putusan dibacakan," ujar Abhan.

Selain itu, Bawaslu juga menegaskan pada dua poin terakhir yang meminta OSO tetap harus menyampaikan surat pengunduran diri. Berdasarkan putusan Bawaslu, OSO bisa ditetapkan sebagai calon anggota DPD terpilih dalam Pemilu 2019 apabila dirinya menyampaikan surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik.

. "Surat pengunduran diri ini paling lambat disampaikan satu hari sebelum penetapan calon anggota DPD yang terpilih (dalam Pemilu 2019). Jika OSO tidak

mengundurkan diri, maka KPU diperintahkan tidak menetapkan keberhasilan OSO sebagai calon terpilih," tutur Abhan.

Komisioner KPU Hasyim Asyari menyatakan pihaknya sanggup menindaklanjuti putusan Bawaslu. KPU juga mengaku siap untuk mencantumkan nama Oesman Sapta Odang dalam DCT Pemilu 2019. "Insya Allah [sanggup]. Nanti akan kami bahas. Kalau sudah bahas, akan kami sampaikan ke pers," ujarnya.

Namun, KPU masih perlu menggelar rapat pleno dalam rangka menyikapi putusan Bawaslu ini. Rapat pleno digelar pada Rabu (9/1) malam. "Nanti kami akan bahas dalam pleno. Kita tunggu salinan putusan dulu, lalu akan kita bahas dalam pleno, jadi kalau mau menilai sudah jelas," ujar Hasyim.

Komisioner KPU yang lain, Wahyu Setiawan, juga menyatakan KPU siap melaksanakan putusan Bawaslu yang meminta perubahan pada DCT Pemilu 2019. "Apa pun putusannya, kami siap saja. Apakah akan mengubah (DCT) atau tidak mengubah (DCT),

siap saja," ujar Wahyu.

Belum puas

Kuasa hukum OSO, Herman Kadir, merasa keberatan dengan putusan Bawaslu terkait gugatan kliennya yang menyatakan KPU terbukti melakukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Menurut Herman, putusan Bawaslu tidak sepenuhnya mematuhi perintah putusan PTUN. Sebab, dalam putusannya, Bawaslu masih mencantumkan perintah pengunduran diri untuk OSO jika terpilih sebagai anggota DPD RI.

"Kami menilai putusan ini tidak sepenuhnya mematuhi perintah putusan PTUN. Sebab, masih ada embel-embel pengunduran diri juga walau hal itu di . akhir atau hari sebelum ditetapkan sebagai calon anggota DPD terpilih," tutur Herman.

Menurut tim kuasa hukum, putusan PTUN itu adalah putusan yang final mengikat, sifatnya sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), putusan Mahkamah Agung (MA), dan sama levelnya dengan undang-undang. Karena itu, Herman berpandangan,

wajib hukumnya bagi KPU untuk melaksanakan putusan PTUN. Putusan PTUN, lanjut dia, tidak mencantumkan secara eksplisit tentang penyerahan pengunduran diri sebagai pengurus parpol. Dirinya mengaku akan berkonsultasi dengan OSO terkait putusan ini. Sebab, sebelumnya, OSO tetap menolak untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Hanura. "Dia berpandangan bahwa putusan MK itu tidak berlaku surut. Sudahlah, dalam pemilu ini kan yang memilih rakyat, maka serahkan saja kepada rakyat untuk memilih. Kok lembaga-lembaga ini heboh sekali dengan majunya Pak OSO sebagai calon anggota DPD?" ujarnya. Herman juga belum dapat memastikan sikap OSO ke depannya. Ia belum bisa memastikan apakah OSO bersedia menyerahkan surat pengunduran diri jika resmi terpilih sebagai anggota DPD dari daerah pemilihan Kalimantan Barat pascaputusan Bawaslu ini. "Ya, saya tanya Pak OSO mau menyerahkan surat pengunduran diri, tidak?" ujar

Herman.

ed agus raharjo / DIAN ERIKA NUGRAHENY







Original Post

Tanggapan AJB Bumiputera

Media Cetak Harian Kontan Halaman 11
2019-1-10


Tanggapan AJB Bumiputera

Kami, Army Mulyanto dan Oswald Anggi Soaloan dari Kantor Hukum Soleman B Ponto Partners Law Firm mewakili AJB Bumiputera 1912, ingin memberikan hak jawab terhadap artikel di Harian KONTAN, tanggal 8 Januari 2019 di halaman 20 dengan judul Pengadilan Sita Gedung AJB Bumipetera.

Saat ini tengah berjalan proses hukum terkait dua aset milik AJB Bumiputera 1912. Kedua aset tersebut merupakan objek yang sah milik AJB Bumiputera 1912, sehingga pihak lain tidak dapat melakukan upaya apapun secara sepihak tanpa keputusan hukum tetap.

Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Oleh karena itu, hormati proses yang sedang berjalan dahulu. Yakni upaya hukum peninjauan kembali dan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang belum diputus oleh pihak berwenang. Maka, kami meminta dan memperingatkan kepada siapa pun pihak untuk tetap menghormati proses hukum tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Terkait pemberitaan yang muncul di Harian KONTAN tanggal 8 Januari

2019 tersebut, kembali, hingga saat ini aset tersebut secara sah milik AJB Bumiputera 1912.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai proses hukum yang sedang berjalan dan akan ditempuh secara rinci dapat dijelaskan oleh kuasa hukum AJB Bumiputera 1912. Yakni Army Mulyanto di army@sbp-part-ners.id dan Oswald Anggi Soaloan di oswald@sbp-partners.id atau di nomor telepon 021-7996909. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Army Mulyanto,

Kuasa Hukum AJB Bumiputera

Kami mengucapkan terimakasih atas tanggapan yang Anda sampaikan.

Army Mulyanto







Original Post

Sri Puguh tidak Pernah Pegang Tas Louis Vuitton

Media Cetak Media Indonesia Halaman 11
2019-1-10


Sri Puguh tidak Pernah Pegang Tas Louis Vuitton

DIRJEN Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami, mengaku belum pernah memegang sama sekali tas Louis Vuitton, pemberian Kepala LP Sukamiskin Bandung. Wahid Husein. Ia mengaku baru pertama kali melihat tas itu di persidangan.

"Demi Allah, saya baru melihat tas itu sekarang. Demi Allah. Saya muslim. Saya melihat tas itu ada di sini. Belum pernah menerimanya," kata Sri Puguh seusai persidangan

di Pengadilan Tipikor Bandung, kemarin.

Dalam persidangan, diketahui bahwa tas pemberian Wahid Husein diserahkan melalui ajudannya Hendry Saputra untuk kemudian menitipkan-nya kepada Mulyana, sopir Sri Puguh.

Seusai di tangan Mulyana, tas tersebut tidak langsung diserahkan kepada Sri Puguh. Ia menyimpannya karena beralasan bahwa Sri telah memerintahkan untuk tidak menerima barang dari orang lain

kecuali keluarga. Namun, yang membuat kecewa, Mulyana tidak melaporkan hal tersebut kepada Sri Puguh dan langsung mendapat informasi bahwa sopirnya telah menyerahkan tas itu ke KPK.

"Saya tahu (Wahid memberikan tas) setelah jadi saksi KPK pada Agustus," kata dia lagi.

Saat Hendry menitipkan tas ke Mulyana, Sri mengaku saat itu ia tengah berada di Thailand untuk menghadiri undangan. Ia juga tidak mengerti mengapa tas tersebut

dititipkan melalui Mulyana. Padahal, setiap ada pemberian sesuatu harus melalui kantor, tapi itu selalu ditolak.

"Sampai saat ini saya tidak tahu. Marah saya ketika Mulyana tidak memberitahukan, ingin memberhentikan tapi kasihan," kata dia.

Dalam persidangan itu Majelis Hakim menanyakan kepada Sri Puguh tentang adanya fasilitas kamar untuk berhubungan seks di LP Kelas 1 Sukamiskin. Sri menegaskan bahwa di LP Sukamiskin hanya terdapat

saung. ".Saya belum pernah mendengar. Saya mendengar ini dari Pak Hakim dan isu-isu yang berkembang," ujarnya.

Keberadaan saung dibongkar beberapa saat setelah Wahid Husein terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK.

Lebih lanjut Sri menuturkan, sistem penempatan dan pengawasan narapidana di Sukamiskin sepenuhnya berada pada kewenangan Kepala LP Wahid Husein. Termasuk komunikasi dengan napi.

(EM/N2)







Original Post

E Buronan Koruptor Akhirnya Ditangkap

Media Cetak Media Indonesia Halaman 11
2019-1-10


E Buronan Koruptor Akhirnya Ditangkap

TIM Kejaksaan Negeri Surabaya meringkus Wisnu Wardhana, terpidana kasus korupsi yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) di kawasan Kedung Covvek. Surabaya. Penangkapan mantan Ketua DPRD Kota Surabaya itu berlangsung dramatis.

Sebelumnya, tim dari Kejaksaan Negeri Surabaya sudah memantau pergerakan DPO Wisnu Wardhana, mantan Ketua DPRD Surabaya, cukup lama.

Tidak mau buruannya lepas, petugas nekat menabrakkan sepeda motornya ke mobil M 1237 MG yang dikendarai Wisnu Wardhana di simpang empat Kedung Cowek. tepatnya di depan gang Lebak Jaya, Kenjeran, Surabaya, Selasa

(8/1) malam.

Kasi Intel Kejari Surabaya, I Ketut Kasna Dedi, mengatakan sudah mengintai terpidana sejak dua minggu lalu. Kemudian tim jaksa membuntuti terpidana WW sejak Selasa (8/1) malam.

"Saat berada di Kenjeran, Wisnu Wardhana berupaya kabur. Petugas lalu menghalangi laju mobil terpidana dengan menaruh sepeda motornya di depan mobil," kata I Ketut Kasna Dedi.

Tim Jaksa yang membawa sepeda motor itu sempat terjepit karena berada di antara mobil dan motor. Dengan harapan terpidana tidak memajukan kendaraannya. Namun, Wisnu malah nekat menabrak. "Beruntung anggota

kami selamat," kata Ketut.

Kini tersangka berada di sel isolasi Kejari Surabaya, sambil menunggu eksekusi ke Rutan Medaeng. Wisnu divonis bersalah setelah keluar putusan kasasi Mahkamah Agung yang

menolak kasasi yang diajukan. Ia tetap dihukum 6 tahun penjara dalam kasus pelepasan aset PT PWU.

Dari Bandung, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung menolak eksepsi Billy Sindoro, terdakwa kasus suap proyek Meikarta senilai Rp 16.1 miliar.

Ketua Hakim, Judijanto, menjelaskan ekspesi terdakwa yang menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK kabur, tidak berdasar dan sudah masuk dalam pokok perkara.

Hakim juga menolak permohonan Billy Sindoro yang mengajukan pindah tahanan dari Rutan Polda Jabar ke Rutan Kebonwaru Bandung.

(FUEM/N2)







Original Post

OSO Tak Mau Mundur dari Hanura

Media Cetak Investor Daily Indonesia Halaman 12
2019-1-10


OSO Tak Mau Mundur dari Hanura

JAKARTA - Kuasa Hukum Oesman Sapta Odang (OSO), Herman Kadir masih keberatan dengnna putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait laporan OSO tentang pelanggaran administrasi pemilu oleh Komisi Pemilihan tjmum (KPU). Pasalnya, putusan Bawaslu, tidak sepenuhnya mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

"Kami dari tim kuasa hukum menilai bahwa putusan ini tidak sepenuhnya mematuhi perintah putusan PTUN. Sebab masih ada embel-embel pengunduran diri juga, walaupun itu terakhir, atau satu hari ketika di SK-kan," kata Herman seusai sidang pembacaan putusan di Kantor Bawaslu, Sarinah, Jakarta, Rabu (9/1).

Menurut Herman, Putusan PTUN jelas tidak memerintahkan ada surat pengunduran diri anggota DPD dari pengurus parpol. Putusan PTUN hanya memerintahkan KPU membatalkan SK Penetapan DCT Pemilu 2019 dan memasukkan nama

OSO dalam DCT. "Nah kami agak keberatan yang masih ada surat pengunduran diri itu," tandas dia.

Bagi Herman putusan Bawaslu tidak ada bedanya dengan putusan KPU RI yang enggan memasukkan nama OSO dalam DCT lantaran statusnya sebagai pengurus partai. Bedanya, keputusan KPU meminta OSO mudur dari pengurus parpol sebelum DCT, sementara putusan Bawaslu meminta OSO mudur setelah DCT.

"Nah kalau Bawaslu sebut harus mundur sehari sebelum surat penetapan jika terpilih. Saya kira itu hanya memperpanjang waktu saja," ungkap dia.

Dalam perkara dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Bawaslu telah memutuskan bahwa KPU melanggar administrasi Pemilu karena tidak menjalankan putusan PTUN Jakarta yang memerintahkan mencantumkan nama OSO dalam DCT anggota DPD RI.

Dalam putusannya, Bawaslu memerintahkan KPU memas-

ukkan nama OSO dalam DCT tiga hari sejak putusan Bawaslu dibacakan. Namun, Bawaslu memerintahkan KPU menetapkan OSO sebagai calon terpilih (jika yang bersangkutan terpilih dalam pileg), hanya jika yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari jabatan pengurus partai politik.

Herman mengakui bahwa putusan Bawaslu harus diterima dan dijalankan karena bersifat final dan mengikat. Dia pun mengingatkan KPU segera mencantumkan nama OSO ke dalam DCT. Selain itu, kata dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan OSO untuk menindaklanjuti putusan OSO.

"Kami pertama harus konsultasi lagi ke Pak OSO, bagaimana sikap dia (OSO) apakah dia mau menerima atau tidak tentang putusan Bawaslu ini, sebelumnya dia (OSO) tetap bersikeras tidak mau mundur dari Ketua Partai Hanura. Dan dia berpandangan bahwa putusan MK itu tidak berlaku surut Jadi pemilu ini dia tetap sah," pungkas dia.

(bI)







Original Post

KPU Coret Nama Wishnu Wardhana

Media Cetak Jawa Pos Halaman 2
2019-1-10


KPU Coret Nama Wishnu Wardhana

SURABAYA Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang dialami caleg DPRD Jatim dapil IH (Pasuruan-sekitar) Wishnu Wardhana. Tidak hanya ditangkap tim Kejari Surabaya, terpidana kasus korupsi PT PWU itu juga dicoret dari daftar calon tetap (DCT) pemilu legislatif.

KPU secara resmi telah menghapus nama caleg nomor urut 1 Partai Hanura itu dari daftar calon tetap (DCT). Dengan keputusan tersebut, kursi yang ditinggalkan Wishnu pun lowong. "Sudah kami laporkan ke KPU RI, juga ke partai pengusung," kata Ketua KPU Jatim Eko Sasmito.

Sebenarnya, kata Eko, nama Wishnu dicoret dari DCT Pemilu 2019 DPRD Jatim sejak akhir Desember. Keputusan itu dilakukan setelah KPU Jatim memperoleh salinan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang penetapan vonis terhadap Wishnu dalam kasus korupsi PT PWU.

Dengan keputusan tersebut, caleg nomor urut 1 Partai Hanura di dapil 3 dikosongi. "Karena sudah berstatus DCT, sudah tak bisa lagi dilakukan pergantian," kata Eko.

Eksekusi itu merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) atas kasasi kejaksaan. Dalam putusan tersebut, Wishnu divonis enam tahun penjara. Dia juga diharuskan membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara. Selain itu, Wishnu harus membayar uang pengganti kerugian negara Rp 1,5 miliar.

Majunya Wishnu sebagai caleg DPRD Jatim pada Pemilu 2019 sejatinya sejak lama memicu pro-kontra. Itu tidak terlepas dari kebijakan KPU yang melarang pencalonan caleg yang terlibat tindak pidana.

Namun, KPU Jatim memutuskan tetap meloloskan mantan ketua DPRD Surabaya itu dalam DCT. Sebab, saat pendaftaran caleg, Wishnu memperoleh surat keterangan dari PN Surabaya Kelas I-A khusus.

Dalam surat keterangan bernomor W-14-U1/1656/HK.02/VII/2018 itu, pengadilan menyatakan Wishnu tidak sedang menjalani pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun lebih. Tak hanya itu, Wishnu juga mengantongi SKCK dari Polda Jatim.

(ris/c6/fat)







Original Post

TERDAKWA kasus suap perizinan proyek Meikarta

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 4
2019-1-10


TERDAKWA kasus suap perizinan proyek Meikarta

(dari kiri) Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, pegawai Uppo Group Henry Jasmen Sitohang, dan Taryudi menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Rabu (19/12/2018). Majelis hakim menolak eksepsi Billy Sindoro.*

ADE BAYU INDRA/PR







Original Post

Sidang Meikarta Akan Hadirkan 87 Saksi

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 4
2019-1-10


Sidang Meikarta Akan Hadirkan 87 Saksi

BANDUNG, (PR).-

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung menolak eksepsi (keberatan atas dakwaan) Billy Sindoro, terdakwa kasus suap perizinan proyek Meikarta kepada Bupati Bekasi dan pejabat lainnya. Karena itulah, hakim melanjutkan persidangan dan memerintahkan jaksa penuntut umum KPK untuk menghadirkan saksi saksi dipersidangan berikutnya.

Demikian terungkap dalam sidang lanjutkan kasus suap Meikarta di Ruang 2 Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata Bandung, Rabu (9/1/2019).

"Menyatakan keberatan (eksepsi) dari terdakwa Billy Sindoro atas dakwaan jaksa tidak dapat diterima, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan perkara atas nama terdakwa Billy Sindoro," ujar Tardi, anggota majelis hakim.

Menurut dia, secara keseluruhan, eksepsi yang dibacakan terdakwa melalui penasihat hukumnya sudah menggambarkan secara jelas duduk perkara yang dialami Billy Sindoro

"Bahwa dakwaan penuntut umum sudah merumuskan locus (tempat) dan tempus (waktu) serta modus tindak pidana yang dilakukan Billy Sindoro. Sehingga, majelis hakim menilai bahwa surat dakwaan sudah dengan cermat dan berurutan serta jelaskan tahap demi tahap sehingga memberi gambaran secara jelas gambaran kasus tersebut," ujarnya.

Dalam uraian putusannya, hakim menjadikan Pasal 156 ayat 1 KUHAP

yang mengatur soal keberatan terdakwa terhadap dakwaan jaksa atas persyaratan formil terdakwa, kewenangan pengadilan untuk mengadili serta mekanisme penyusunan dakwaan sebagaimana diatur di Pasal 143 KUHAP. Sementara menurut majelis hakim, eksepsi terdakwa, lebih membahas soal pokok perkara yang harusnya dibuktikan di persidangan.

"Bahwa eksepsi dari terdakwa sudah menyentuh pokok perkara yang pembuktiannya harus dibuktikan di persidangan. Majelis hakim tidak sependapat dengan eksepsi terdakwa karena dakwaan sudah sesuai KUHAP dan dakwaan sudah dapat dijadikan pedoman untuk mengadili perkara terdakwa," katanya.

Majelis hakim juga menolak eksepsi terdakwa Taryudi terhadap dakwaan jaksa dengan pertimbangan yang sama dengan terdakwa Billy Sindoro bahwa eksepsi Taryudi sudah menyentuh pokok perkara, sedangkan pokok perkara harus dibuktikan di persidangan. Hal yang sama juga dilakukan hakim terhadap eksepsi Henry Jasmen.

Dengan putusan ini, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan 87 saksi. Adapun sidang akan digelar dua kali setiap pekan. "Dengan saksi 87 orang, kami sepakati sidang digelar dua kali dalam sepekan ya," ujar Judijanto.

Seperti diketahui empat terdakwa, yakni Bily Sindoro, Taryudi, Fitrajadja Purnama, dan Henry Jasmen didakwa melakukan suap kepada Bupati Bekasi Neneng Yasin dan pejabat lainnya.

Dalam dakwaannya, JPU KPK Yadyn

menyatakan, Billy Sindoro selaku pimpinan pengembang Meikarta melalui PT Mahkota Sentosa Utama bersama-sama dengan terdakwa Hendry Jasmin, Taryudi, dan Fitradjaja Purnama pada Juni 2017 hingga Januari 2018 dan pada Juli hingga Oktober 2018, atau setidaknya pada pertengahan 2017 hingga Oktober 2018, terdakwa melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut memberi

sesuatu berupa uang seluruhnya berjumlah Rp 16,182 miliar dan SGD 270.000 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Suap ke Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin Rp 10,8 miliar dan 90.000 dolar Singapura, Rp 1 miliar, serta 90.000 dolar Singapura ke Kepala DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati, Rp 1,2 miliar kepada Kepala Dinas PUPR Jamaludin, dan Rp 952 juta kepada Kepala Pemadam Kebakaran Sahat Maju Banjamahor.

(Yedi Supriadi)







Original Post

DIREKTUR Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 4
2019-1-10


DIREKTUR Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami

menjawab pertanyaan hakim saat menjadi saksi pada persidangan terdakwa mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Rabu (9/1/2019). Sri menjelaskan tentang pemberian tas dari Wahid yang diberikan lewat sopir, Mulyana.

ADE BAYU INDRA/PR







Original Post

Sri Puguh Dicecar Hakim

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 4
2019-1-10


Sri Puguh Dicecar Hakim

Termasuk Soal Pemberian Tas Louis Vuitton dari Fahmi

BANDUNG, (PR).-

Direktur Dirjen Pas Kemenkum

HAM RI Sri Puguh Budi Utami

menjadi saksi kasus suap korupsi

mantan Kalapas Sukamiskin Wahid

Husen di Pengadilan Tipikor

Bandung, Rabu (9/1/2019). Sri

Puguh dihadirkannya oleh Jaksa KPK

lantaran menerima pemberian

gratifikasi berupa tas dari terpidana

Fahmi Darmawansyah.

Dalam kesaksiannya Sri Puguh mengaku baru mengetahui ada barang gratifikasi berupa tas Louis Vuitton dari ajudan dan sopir Wahid Husen, Hendry Saputra seusai diperiksa KPK. Tas itu berasal dari Fahmi Darmawansyah, terpidana kasus suap pejabat Bakamla.

"Saat dipanggil KPK, saya baru

tahu kalau ada titipan dari sopir Pak Wahid Husen berupa tas. Tas dititip ke sopir saya, Mulyana yang sudah bekerja sebagai sopir sejak 2010, statusnya sebagai outsourcing," ujar Sri.

Sri Puguh datang ke persidangan setelah sebelumnya sempat datang terlambat. Ia datang saat sopirnya yakni Mulyana memberi kesaksian. Sri Puguh mengenakan kerudung merah tua dan kemeja cokelat. Sri Puguh mengaku menjabat Dirjen Pas sejak Mei 2018.

Berdasarkan kesaksian Mulyana yang juga sebagai saksi dalam kasus tersebut, tas itu diterima pada 19 Juni 2018 meski Mulyana mengakui ia diwanti-wanti Sri Puguh untuk tidak menerima barang dan uang apa pun. "Sampai saya diperiksa sebagai saksi, Mulyana tidak melaporkan ke saya soal titipan itu. Jadi, saya baru tahu setelah ada pemeriksaan sebagai saksi," ujarnya.

Apalagi, kata Sri Puguh, saat itu, ia sempat ditugaskan ke Thailand sela-

ma empat hari sehingga belum berkomunikasi dengan sopirnya. Saat tas itu diterima sopirnya, Sri Puguh mengaku sedang rapat di kantornya bersama para 24 kepala UPT dan kepala seksi.

"Mulyana tak sempat cerita karena saat itu saya ke Thailand dan banyak aktivitas yang harus saya selesaikan. Pada 19 Juni saya bertemu Pak Wahid Husen," ujarnya.

Sri Puguh membenarkan selama delapan tahun bekerja dengannya, ia melarang Mulyana menerima barang atau uang apa pun. "Iya saya larang. Kalau dari saudara, keluarga, sahabat-sahabat saya boleh," ujarnya.

Hakim Daryanto menanyakan apakah ia pernah menerima titipan dari nonkeluarga. "Pernah, tapi itu dibawa ke kantor seperti titipan barang produk napi," kata Sri Puguh yang hanya mengenal terdakwa Wahid Husen dan Hendry Saputra, sedangkan dua terdakwa lainnya, Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat tak ia kenal.

Pembiaran

Sri Puguh saat menjadi saksi sempat dicecar pertanyaan seputar kewenangan dan pengawasan sebagai Dirjen Pas. Hakim ad hoc Marsidin Nawawi menanyakan soal adanya kesan pembiaran mengenai adanya fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin.

"Apakah saksi mengetahui adanya fesilitas televisi, AC, interior layaknya hotel, kamar bercinta, dan saung saung?" tanya Marsidin.

Sri Puguh mengaku mengetahui berdasarkan laporan dari bawahannya. "Kenapa tidak ditindak saat itu juga atau memang menunggu OTT KPK," ujar Hakim Marsidin.

Hakim Marsidin pun menyayangkan karena adanya lapas fasilitas mewah itu sering diungkap media masa, tetapi tidak ada tindak lanjut dari yang berwenang. "Sudah mengetahui tidak boleh, tapi dibiarkan. Setelah OTT KPK, baru beres-beres," ujarnya.

(Yedi Supriadi)







Original Post

Menelisik Cerita Sita Aset Bumiputera

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2019-1-10


Menelisik Cerita Sita Aset Bumiputera

Dua aset milik Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera

1912 di Jakarta Selatan terancam dilelang jika

perusahaan asuransi tertua itu tak kunjung membayar

klaim sebesar Rpl 9 miliar kepada agen asuransi yang

juga mantan direktur utama perseroan.

Di sisi lain, kedua aset berupa tanah dan bangunan itu diklaim sebagai objek yang sah milik perseroan, se hingga pihak lain tidak dapat melakukan upaya apapun secara sepihak tanpa keputusan hukum tetap.

Lantas, bagaimana cerita penyitaan aset perusahaan asuransi itu bisa terjadi?

Berdasarkan penelusuran dokumen-dokumen persidangan, penyitaan dua aset itu bermula ketika pada 2012 Soeseno Haro Saputro, agen asuransi yang juga mantan orang Bumiputera bekerja sama dengan Mulyadi, Kepala Cabang Asuransi Kumpulan Bersama Bandung pada AJB Bumiputera. Kerja sama tersebut adalah program jasa purnabakti pekerja Perum Perumnas.

Pada 12 Juni 2012, Soeseno mendapatkan surat elektronik dari Mulyadi yang berisi asumsi perhitungan dalam premi berupa biaya teknis 7%,

gross pat services liability (PSL) 20%, coming sennce liability (CSL) 12,5%, dan inkaso 3%.

Selepas itu, pada 16 Juli 2012 terjadi perjanjian kerja sama antarke-duanya yang pada intinya menyalakan bahwa komisi Soeseno selaku agen yang berhasil menggolkan program purnabakti tersebut adalah 12,5%.

Adapun, penunjukan AJB Bumiputera selaku pemenang atau pengelola program purnabakti tersebut terjadi pada 16 April 2012.

Dalam program ini, ada 1.305 peserta dari Perum Perumnas dengan premi PSL yang sudah dibayarkan secara berturut-turut sejak 2012-2015 senilai Rp225,5 miliar dengan perincian pada 2012 Rp46 miliar, lalu pada 2013; 2014; dan 2015 masing-masing senilai Rp59,8 miliar.

Berdasarkan kesepakatan komisi 12,5% itu, pada 2012 penggugat semestinya memperoleh Rp5,7 miliar dan 2013-2015 adalah sebesar Rp7,4 miliar untuk setiap tahunnya. Akan tetapi, realisasinya pada 2012 Soeseno hanya memperoleh Rp3.4 miliar, pada 2013 mendapatkan Rp3,5 miliar, disusul pada 2014 dan 2015 masing-masing Rp2,2 miliar.

Selanjutnya, pada 24 November 2014 Soeseno melayangkan surat ke AJB Bumiputera, tetapi dia merasa tidak mendapatkan respons yang baik dan disusul somasi pada 21 Agustus 2015. Selepas itu, terjadi jual beli pengiriman surat antara kedua belah pihak terkait dengan klaim pembayaran komisi tersebut dan berujung pada gugatan perdata di Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan pada 2016.

Dalam persidangan, saksi Dirman Pardosi, mantan Direktur Utama AJB Bumiputera 1912 yang diajukan oleh Seoseno mengatakan bahwa proses bisnis dengan Perum Perumnas tersebut adalah bawaan dari Soeseno.

Sesuai dengan ketentuan yang ada di Bumiputera pada saat itu, bahwa siapapun yang membawa bisnis di Bumiputera akan memperoleh hak sesuai dengan kontribusi yang dilakukan oleh si pembawa tadi.

Dki merinci, jika hanya memperkenalkan saja maka akan mendapatkan komisi 10% dan meningkat menjadi 25% jika mengikuti proses pada tahap awal, lalu 50% jika sampai pada tengah-tengah proses pembicaraan. Kemudian, komisi naik menjadi 100% jika mengikuti prosesnya sejak awal hingga penandatanganan kerja sama bisnis.

"Jadi perlu kami tegaskan bahwa pada saat zaman saksi sebagai dirut, kami bayangkan sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh perusahaan, tetapi setelah kami diganti sebagai dirut, saksi baru tahu kalau temyata ada permasalahan soal pemberian komisi," ujarnya ketika itu.

Saksi lainnya, Faisal Karim, mantan Direktur Keuangan dan Investasi AJB Bumiputera 1912 menyatakan bahwa inti permasalahan di sini adalah ada komisi yang tidak dibayarkan. Jadi kalau disesuaikan dengan aturan yang ada dalam perusahaan, seharusnya ini dibayar oleh perusahaan.

"Merujuk kepada SK 19 tahun 1992, pembawa bisnis asuransi kumpulan itu berhak untuk menerima komisi. Kalau sampai menyelesaikannya, itu komisi yang diterima adalah haknya pembawa dan sampai selesai itu 100%," terangnya.

CEDERA JANJI

Setelah mendengarkan keterangan saksi dari kedua belah pihak dan meneliti bukti-bukti, majelis hakim perkara dengan nomor register 332/ Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang terdiri dari

Tursinah Aftianti selaku ketua serta didampingi oleh Sohe sena Florensa-ni Kendenan, masing-masing selaku anggota memutuskan bahwa AJB Bumiputera 1912 telah melakukan cedera janji atau wanperstasi berutang Rp 16,7 miliar yang harus dibayarkan kepada Soeseno selaku penggugat.

Setelah putusan pada pengadilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, perkara yang teregister dengan nomor 194/PDT/2017/PT.DKI, majelis hakim yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo sebagai ketua dan didampingi oleh Achmad Suhaidi dan Muhamad Yusuf memperbaiki putusan PN Jakarta Selatan dengan menyatakan bahwa jumlah utang tersebut adalah Rp 19,01 miliar, dan putusan itu dikuatkan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung.

Dicky Siahaan, kuasa hukum Soeseno mengatakan bahwa kliennya meminta agar AJB Bumiputera 1912 segera menyelesaikan pembayaran kewajiban tersebut karena perseroan diperintahkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hal ini lantaran sejak perkara gugatan bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2016, dilanjutkan dengan Pengadilan Tinggi Jakarta pada 2017 serta kasasi Mahkamah Agung pada Maret 2018, kliennya selalu dinyatakan memiliki hak untuk mendapatkan klaim Rp 19 miliar itu.

"Dalam semua putusan pengadilan itu, AJB Bumiputera 1912 diwajibkan membayar kepada Soeseno HS sebesar Rp 19 miliar," tambahnya.

Dia melanjutkan, pihaknya juga telah mengajukan permohonan sita aset tanah dan bangunan di Jalan Walter Monginsidi, Jakarta Se Liun serta di Jalan Bintaro Raya, Jakarta Selatan. Pada November 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menerbitkan surat penetapan sita tersebut.

Akan tetapi, lanjutnya, hingga 2 bulan setelah penetapan sita aset tersebut, pihak AJB Bumiputra 1912 belum menunaikan kewajiban pembayaran klaim. Bahkan, tuturnya, muncul kesan pucuk pimpinan asuransi itu sengaja membiarkan aset yang telah disita oleh pengadilan turut dilelang.

"Saat ini kami tengah mengajukan permohonan sita eksekusi atau lelang kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata dia.

Sementara itu, Army Mulyanto, kuasa hukum AJB Bumiputera 1912 mengatakan bahwa saat ini tengah berjalan proses hukum terkait dengan dua aset milik AJB Bumiputera 1912 itu.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Oleh karena itu, hormati proses yang sedang berjalan dahulu yakni upaya hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," tuturnya, Selasa (8/1).

Sebelum ada putusan oleh pihak yang berwenang yakni pengadilan, pihaknya meminta dan memperingatkan siapapun untuk tetap menghormati proses hukum tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Profil PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912

O Didirikan 12 Februari 1912

O Jumlah nasabah 4,5 juta jiwa (per Maret 2018)

O Kembali memasarkan polis sejak 23 Maret 2016

O Penerimaan premi Rp1,2 triliun periode 1 Januari-9 Mei 2018

O Aset finansial Rp4,2 triliun (2017) O Properti Rp5,9 triliun (2017)

Sumber Berbagai data, diolah

M G NOVRIZAL FERNANDEZ







Original Post

Pengadilan Tinggi Jakarta Perberat Vonis Syafruddin Temenggung

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2019-1-10


Pengadilan Tinggi Jakarta Perberat Vonis Syafruddin Temenggung

NERACA

lakarta - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) Syafruddin Ar-syahTemenggungmenjadi 15 tahun penjara ditambah denda Rpl miliar dalam perkara korupsi penghapusan piutang Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) terhadap BDN1. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp] miliar dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," demikian petikan putusanyangdibacakan pada 2 Januari 2019 dan diterima di Jakarta pada Selasa (9/1).

Vonis tersebut diputus oleh majelis hakim Elang Prakoso Wibowo (ketua) dengan anggota Mohammad Zubaidi Rahmat, I Nyoman Adi Juliasa, Reny Halida Ilham Malik dan Lafat Akbar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK sebelumnya me- , nuntut agar Syafruddin Arsyad Temenggung divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rpl miliar subsider 6 bulan.

Putusan PT DKI Jakarta itu lebih berat dibanding putusan majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 24 September 2018yangmenjatuhkan vonis 13 tahun penjara ditambah denda RpTOO juta subsider 3 bulan kurungan kepada Syafruddin Arsyad Temenggung.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim PT DKI Jakarta menyatakan bahwa Syafruddin selaku Ketua BPPN telah menerbitkan Surat Keterangan Lunas terhadap BDNI mili) Sjamsul Nursalim telah sangat melukai secara psikologis masyarakat dan bangsa Indonesia yang baru saja mengalami trauma akibat krisis moneter yang menimpa bangsa Indonesia pada 1998.

"Menimbang, terdakwa selaku Ketua BPPN telah mengakibatkan kerugian ne-

gara yang sangat besar di tengah situasi ekonomi yang suli t sudah barang tentu membawa dampak serius terhadap beban keuangan negara yang sedang mengalami krisis di bidang moneter," tambah hakim Elang dalam salinan petikan putusan tersebut.

Majelis hakim tingkat banding selanjutnya berpendapat adalah dipandang telah adil dan beralasan putusan pidana kepada terdakwa diperberat

Terhadap putusan PT DKI Jakarta itu, KPK menyambut baik karena sudah sesuai dengan tuntutan KPK yaitu 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar."Bagi kami, hal ini menunjukkan bahwa sejak awal dalam kasus BLBI ini, semuanya dilakukan dengan hati-hati dan bukti yang meyakinkan sehingga sejumlah perdebatan tentang apakah ini di ranah pidana atau perdata, mengkriminalisasi kebijakan atau tidak, dan hal lain, sudah terjawab dalam putusan ini. Setidaknya sampai saat ini di tingkat PT demikian," tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Namun, menurut Febri, jika pihak Syafruddin mengajukan kasasi ke Mahkamah A-gung, KPK akan menghadapi hal tersebut "Sedangkan un- tukpelaku lain, saat ini sedang terus kami proses di tahap penyelidikan. Sekitar 37 o-rang telah dimintakan keterangan dari unsur BPPN, KKSK, dan swasta," ungkap Febri.

Terhadap Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim, juga telah dibuat dua kali surat permintaan keterangan dan berkoordinasi dengan otoritas di Singapura, namun sampai saat ini KPK belum mendapatkan konfirmasi adanya itikad Sjamsul dan istri hadir dalam permintaan keterangan di KPK.

Dalam perkara ini, Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim adalah salah satu bank yang dinyatakan tidak sehat dan harus ditutup saat krisis moneter pada 1998. BDM mengikuti Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dengan pola perjanjian.

ant







Original Post

Kala Antasari Azhar Bandingkan Kasusnya dengan Novel Baswedan

Media Online LIPUTAN 6
2019-01-10


Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar yakin Presiden Jokowi akan mengungkapkan dalang dari penyerangan kasus Novel Baswedan. Antasari mengatakan Jokowi sebagai presiden tak ingin mengintervensi proses hukum.

"Beliau kan tidak mau intervensi. Itu akan selesai nanti," ujar Antasari di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Hal ini dikatakan Antasari terkait kubu Prabowo-Sandiaga yang berencana mengangkat isu penyerangan air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dalam debat tahap pertama Pilpres 2019. Sudah lebih dari 17 bulan kasus serangan terhadap Novel Baswedan belum terungkap.

"(Kasus) Saya aja 8 tahun kok, masalah saya sudah selesai?" ucap Antasari.

Antasari divonis 18 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan, setelah dinyatakan terbukti membunuh Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Antasari melalui pengacaranya mengajukan banding, kasasi, serta peninjauan kembali atau PK, namun tetap dihukum.

Antasari Azhar mengajukan grasi pada 2015 ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian mengirimkan pertimbangan ke Presiden pada akhir 2016. Presiden Jokowi lalu mengabulkan grasi yang diajukan Antasari.

Dia menilai penegakkan hukum di bawah kepemimpinan Jokowi saat ini lebih baik. Antasari menyakini Jokowi akan memperbaiki penegakkan hukum di Indonesia, khususnya masalah pemberantasan korupsi.

"Beliau konsen dengan kasus korupsi dan beliau ingin keadilan itu ada. Teriakan keadilan di masyarakat muncul nanti," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno membuka bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD) di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari

https://www.liputan6.com/news/read/3867115/kala-antasari-azhar-bandingkan-kasusnya-dengan-novel-baswedan




Original Post

Menangis di Sidang Suap Lapas Sukamiskin, Dirjen PAS Bersumpah Tak Terima Tas

Media Online KOMPAS.com
2019-01-10


BANDUNG, KOMPAS. com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami hadir sebagai saksi dalamsidang kasussuap fasilitas mewah diLapasSukamiskin, dengan terdakwa Wahid Husein, Fahmi Darmawansyah, Hendri Saputra, dan Andri Rahmat.

Dalam kesaksiannya, Sri menjawab pertanyaan hakim dan jaksa mengenai tas dari Wahid Husein yang dititipkan ke supirnya Mulyana.

Dalam surat dakwaan disebutkan tas itu diberikan Wahid Husein sebagai hadiah ulang tahun Sri.

Terkait tas itu, Sri mengaku tidak pernah menerima tas pemberian tersebut. Bahkan, dirinya baru mengetahui ada titipan tas itu setelah dipanggil petugas KPK.

"Pada saat dipanggil KPK, di situ saya baru tahu ada titipan yang disampaikan kepada sopir saya Mulyana," kata Sri dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/1/2019).

Baca juga:

Dikatakan, Mulyana sudah menjadi sopir dirinya sejak tahun 2010, sebagai sopir outsourcing. Sri sendiri tidak pernah diberitahukan oleh supirnya bahwa ada titipan tas dari Wahid Husein.

Bahkan, pada saat pulang setelah memenuhi undangan pemerintah Thailand selama 4 hari, Mulyana tidak pernah cerita soal tas itu.

"Mulyana tidak menceritakan kepada saya, karena saya ketika ada kegiatan langsung berangkat dan banyak sekali aktivitas yang harus kami sampaikan pada jajaran, monitoring. seperti pemberian remisi dan ada kegiatan lainnya yang harus diselesaikan," jelasnya.

Bahkan, dirinya sempat bertemu dengan Wahid Husein, namun mantan Kalapas Sukamiskin itu sendiri tidak menyampaikan titipan tas tersebut.

"Sempat ketemu sama Pak Wahid namun tidak ada penyampaian soal tas itu begitu pun dengan sopir," katanya.

Sri bahkan sempat menahan tangis saat berbicara soal almarhum suaminya yang menitipkan Mulyana kepadanya.

Baca juga:

Saat sidang hakim awalnya bertanya apakah Mulyana ini jujur? Sri menjawab bahwa supirnya tersebut jujur.

"Mengenai titipan (tas) ini Mulyana jujur tidak?" kata hakim kembali bertanya.

Namun Sri tak menjawab langsung saat ditanya hakim, hingga kemudian tiba-tiba Sri menjawab dengan nada sedih menahan tangis.

"Pesan almarhum suami, titip anak ini (Mulyana)," kata Sri dengan nada tersedu menahan tangis.

Ditemui usai persidangan, Sri mengaku tidak mengetahui sama sekali terkait hadiah tas dari Wahid Husein yang dititipkan ajudan Wahid ke Mulyana.

"Itu sama sekali saya tidak tahu, dia bilang buat ulang tahun, ulang tahun saya udah kapan, dan demi Allah, saya lihat tas itu di sini (di persidangan). Demi Allah, saya Muslim, saya melihat tas itu ada di sini tadi," katanya.

Ketika disinggung apakah Sri sempat marah kepada sopirnya yang menerima tas tersebut.

"Saya sangat marah, tapi sekali lagi karena almarhum titip ngurus dia (Mulyana)," tutup Sri sambil berkaca-kaca menahan tangis.

https://regional.kompas.com/read/2019/01/10/06140351/menangis-di-sidang-suap-lapas-sukamiskin-dirjen-pas-bersumpah-tak-terima-tas




Original Post

BERITA POPULER NUSANTARA: Wisnu Wardhana Tabrak Motor Petugas hingga Rombongan Tahanan KPK di Gerbong Kereta

Media Online KOMPAS.com
2019-01-10


- Berita penangkapan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD)Surabaya,Wisnu Wardhana, menyita perhatian pembaca.

Tim Kejaksaan Negeri Surabaya berhasil menangkap Wisnu saat berada di Jalan Kenjeran Surabaya, hari Rabu (9/1/2019).

Petugas terpaksa menggedor-gedor pintu mobil untuk meminta Wisnu keluar.Terpidana sempat melawan dengan menabrak kendaraan milik petugas. Aksi dramatis tersebut sempat direkam oleh salah satu petugas kejaksaan.

Selain itu, berita tentang sederet fakta terkait pembangunan New Yogyakarta International Airport ( NYIA) juga menjadi sorotan. Apabila sesuai rencana, bulan April 2019 bandara tersebut mulai beroperasi.

Inilah 5 berita populer nusantara di hari Rabu (9/1/2019): 1. Aksi dramatis penangkapan Wisnu Wardhana

Dokumentasi Kejati Jawa Timur Penangkapan Mantan Ketua DPRD Surabaya oleh tim jaksa di Jalan Raya Kenjeran Surabaya, Rabu (9/1/2019).

Terpidana kasuskorupsi, Wisnu Wardhana, akhirnya berhasil diringkus petugas Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan di Jalan Kenjeran Surabaya tersebut sempat mendapat perlawanan dari Wisnu.

Wisnu menolak untuk keluar dari mobil dan mencoba kabur. Sepeda motor milik petugas pun ditabrak hingga terjatuh. Mobil berwarna hitam bernopol M 1732 HG terpaksa terhenti karena ban depan terganjal sepeda motor.

Seperti diketahui, Wisnu Wardhana terjerat kasus korupsi pelepasan dua aset berupa tanah dan bangunan milik PT Panca Wira Usaha Jatim di Tulungagung dan Kediri pada 2013 lalu.

Pada April 2017, Wisnu divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta serta uang pengganti sebesar Rp 1,5 miliar oleh Pengadilan Tipikor Surabaya.

Baca berita selengkapnya: 2. Foto rombongan tahanan KPK di gerbong kereta api

HUMAS KPK Sejumlah tahanan KPK dengan mengenakan baju tahanan menaiki kereta api dengan pengawalan petugas kepolisian menuju Surabaya di Jawa Timur, Senin (7/1/2019). Sebanyak 12 anggota DPRD Malang dipindahkan ke Surabaya menggunakan kereta api untuk menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor di Surabaya terkait kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015. ANTARA FOTO/Handout/Humas KPK/wpa/wsj.

Komisi PemberantasanKorupsi ( KPK) telah memindahkan 12 mantan anggota DPRD Kota Malang yang berstatus tersangka kasus dugaan suap APBD-P 2015 Kota Malang ke Surabaya, Jawa Timur.

12 anggota DPRD itu telah dibawa ke Surabaya menggunakan kereta api (KA) ke Malang, Senin (7/1/2019) malam. Mereka dititipkan sementara di Rutan Medaeng dan Cabang Kelas 1 Rutan Surabaya pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (8/1/2019).

Kedua belas orang tersangka tersebut adalah Diana Yanti (DY), Sugiarto (SG), Afdhal Fauza (AFA), Syamsul Fajrih (SFH), Hadi Susanto (HSO), Ribut Haryanto (RHO), Indra Tjahyono (ITJ), Imam Ghozali (IGZ), Mohammad Fadli (MFI), Bambang Triyoso (BTO), Asia Iriani (AI), dan Een Ambarsari (EAI).

Baca berita selengkapnya: 3. Baku tembak TNI dan KKB di Distrik Sinak

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA Ilustrasi: Pasukan Resimen Artileri Korps Marinir TNI AL bersiap menembakkan meriam howitzer 105 saat Latihan Gabungan TNI 2013 di Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur, Jumat (3/5/2013). Latgab dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan melibatkan 16.745 prajurit TNI dari ketiga angkatan.

Satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tewas tertembak dalam baku tembak dengan prajurit TNI di Kampung Gigobak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua, Rabu (9/1/2019) sekitar pukul 08.55 WIT.

Baku tembak ini berawal saat prajurit TNI dalam perjalanan dari posnya menuju Bandara Sinak guna mengambil logistik. Namun, di dalam perjalanan mereka ditembaki sekolompok KKB pimpinan Lerymayu Telenggen.

Prajurit TNI kemudian melakukan perlawanan dengan membalas tembakan sehingga terjadi kontak tembak.

"Pasukan TNI berhasil memukul mundur KKSB hingga melarikan diri masuk hutan," kata Kapendam 17 Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/1/2019).

Baca berita selengkapnya: 4. Kisah keluarga Darwis diPamekasan

Kode Penulis : /TAUFIQURRAHMAN Darwis bersama anak bungsunya tinggal di gubuk bambu berukuran 3x3 meter. Keluarga Darwis hidup miskin. Bahkan saat lapar karena tidak ada yang mau dimakan, mereka bawa tidur.

Keluarga Darwis di Pamekasan terpaksa hidup dalam keterbatasan ekonomi. Darwis (50) tinggal bersama empat orang anaknya di RT 2 RW 6 Kelurahan Gladak Anyar. Istrinya telah pergi dari rumah dua tahun lalu.

Dari empat anaknya, hanya si bungsu, Moh Rofi, yang masih bersekolah di sekolah dasar. Ketiga kakaknya Boby Wahyudi (20), Anis Romadona (17), Nabila (15), terpaksa berhenti sekolah.

Ketiga bekerja serabutan untuk membantu biaya hidup keluarga mereka. Saat Darwis dan ketiga anaknya tak mendapat pemasukan, mereka rela menahan rasa lapar dengan tidur.

Baca berita selengkapnya: 5. Deretan fakta menarik pembangunan NYIA

/ DANI J Pembangunan bandara NYIA di Kabupaten Kulon Progo, DIY, berlangsung dengan sangat cepat. PT PP mengerahkan 14 crane untuk menyelesaikannya. Mereka menargetkan bandara bisa beroperasi secara minimal di April 2019 ini.

Pada bulan April 2019 nanti, Bandara New Yogyakarta International Airport ( NYIA) di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), diharapkan sudah bisa beroperasi.

Hal itu mungkin saja tercapai karena saat ini setidaknya 25 persen bangunan fisik bandar NYIA sudah terwujud.

Landasan pacu sudah mencapai 13,5 persen di akhir 2018. Begitu juga dengan terminal penumpang juga sudah mencapai 38 persen.

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan nama bandara akan tetap NYIA. Bandara NYIA tersebut rencananya melayani penerbangan internasional.

Baca berita selengkapnya:

Sumber: (Taufiqurrahman, Wijaya Kusuma, Achmad Faizal, Irsul Panca Aditra, Michael Hangga Wismabrata)

https://regional.kompas.com/read/2019/01/10/05192491/berita-populer-nusantara-wisnu-wardhana-tabrak-motor-petugas-hingga




Original Post

SEKJEN KKP Nilanto Perbowo

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 8
2019-1-10


SEKJEN KKP Nilanto Perbowo

juga Pit Dirjen PSDKP bersama Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamudji di sela-sela peresmian Kantor Stasiun PSDKP Cilacap, Selasa (8/1/2019). Nilanto mengatakan, saat ini masih menunggu putusan pengadilan terhadap 150 kapal asing yang melakukan illegal fishing.

EVIYANTTI/PR







Original Post

Eksekusi Terpidana Korupsi Motor Petugas Ditabrak

Media Cetak Pikiran Rakyat Halaman 8
2019-1-10


Eksekusi Terpidana Korupsi Motor Petugas Ditabrak

SURABAYA, (PR).-

Eksekusi paksa terpidana Wisnu Wardhana dalam kasus korupsi pelepasan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur yang dilakukan Kejaksaan Negeri Surabaya diwarnai perlawanan. Saat Tim Kejari Surabaya berusaha menghentikan laju mobilnya ketika melintas di Jalan Raya Kenjeran Surabaya, Wisnu menab-rakkan mobil yang dikendarainya ke petugas yang menghadang menggunakan sepeda motor.

"Dieksekusi tadi pagi sekitar pukul 6.30. Eksekusi dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Surabaya Mohammad Teguh Darmawan," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Richard Marpaung dilansir Kantor Berita Antara saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (9/1/2019).

Dia mengatakan, eksekusi terpidana Wisnu Wardhana dalam kasus korupsi pelepasan aset BUMD Jatim saat menjabat Kepala Biro Aset dan Ketua Tim Penjualan Aset PT Panca Wira Usaha. Proses eksekusi dilakukan secara paksa oleh Tim Intelijen dan Pidana Khusus Kejari Surabaya.

Richard menyebut Wisnu yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya periode 2009-2014, sempat melakukan perlawanan. Ketika petugas menghadang laju mobilnya saat melintas di Jalan Raya Kenjeran Surabaya, Wisnu menabrakkan mobil bernomor polisi M 1732 HG yang dikendarainya kepada petugas yang tengah menghadangnya menggunakan sepeda motor. "Sepeda motor itu memang digunakan petugas menghadang laju mobil terpidana Wisnu Wardhana, eh ditabrak juga," katanya.

Petugas kejaksaan yang ditabrak diinformasikan hanya mengalami luka ringan. "Eksekusi ini dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1085 K/Pid.sus/2018 tanggal 24 September 2018," ujar Richard.

Dalam putusan itu, MA menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan penjara, serta mewajibkan Wisnu membayar uang pengganti sebesar Rp 1.566.150.733, subsider tiga tahun penjara.

Putusan MA tersebut jauh lebih berat dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada April 2017 lalu yang memvonis Wisnu 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, serta uang pengganti senilai Rp 1,5 miliar. Sementara Pengadilan Tinggi Jawa Timur hanya menjatuhkan vonis satu tahun penjara.

Dalam perkara tersebut, MA menyatakan Wisnu terbukti secara bersama-sama melakukan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 11 miliar atas pelepasan aset BUMD Jatim di Wilayah Kediri dan Tulugangung tahun 2013.

Perkara ini sebelumnya telah menyeret Direktur Utama PT PWU Dahlan Iskan yang oleh Pengadilan Tipikor Surabaya pernah divonis dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Dahlan Iskan yang menjalani tahanan kota kemudian dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur.

Kejati Jatim telah mengajukan kasasi atas perkara \-ang menjerat mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara itu dan saat ini masih sedang menunggu putusan MA

(Yusuf Adji)







Original Post

Bawaslu Loloskan Oesman dengan Syarat

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2019-1-10


Bawaslu Loloskan Oesman dengan Syarat

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan Ketua Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, berhak menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Namun Oesman mesti mundur dari kepengurusan partai bila ia kelak terpilih sebagai anggota DPD dalam pemilihan umum.

"Memerintahkan kepada terlapor (Komisi Pemilihan Umum) untuk tidak menetapkan Oesman Sapta sebagai calon terpilih dalam Pemilihan Umum 2019 apabila tidak mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik paling lambat satu hari sebelum penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah," ujar Ketua Bawaslu, Abhan, membacakan putusan Bawaslu di kantornya, Jakarta, kemarin.

Pelaporan KPU ke Bawaslu oleh Oesman merupakan buntut dari pelaksanaan Peraturan KPU yang melarang pengurus partai politik mendaftar

sebagai anggota DPD. Peraturan itu terbit sebagai tindak lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan pengurus partai yang sekaligus

menjadi anggota DPD akan menyebabkan representasi ganda di parlemen. Sebab, DPD adalah representasi daerah di parlemen, sementara Dewan

Perwakilan Rakyat merupakan representasi partai.

KPU lantas mencoret nama Oesman dalam daftar calon anggota DPD. Tak terima, Oesman lalu menggugat KPU ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Persoalan menjadi rumit ketika MA dan PTUN mengabulkan gugatan Oesman. MA menyatakan keputusan MK tidak berlaku untuk pemilihan umum tahun depan. Alasannya, keputusan MK itu turun ketika proses pendaftaran sudah berjalan dan peraturan itu tidak bisa berlaku surut. Setelah berkonsultasi dengan sejumlah pakar hukum, KPU menyatakan tetap berkukuh mencoret Oesman. Karena itu, Oesman lantas menggugat KPU ke Bawaslu.

Dalam putusannya ke-

marin, Bawaslu meminta KPU kembali mencantumkan nama Oesman sebagai calon tetap anggota DPD 2019 paling lama tiga hari kerja sejak putusan dibacakan.

Kuasa hukum Oesman, Herman Qadir, menyatakan tidak puas atas putusan Bawaslu. Menurut dia, semestinya Bawaslu meloloskan Oesman tanpa persyaratan. "Masih ada embel-embel pengunduran diri," katanya di Bawaslu.

Sementara itu, Ketua KPU, Arief Budiman, mengatakan lembaganya belum mengambil sikap atas putusan Bawaslu tersebut. Rencananya, KPU hari ini menggelar rapat pleno untuk menyikapi keputusan itu. "Semua keputusan diambil secara kolektif," ucapnya di Gedung DPR, kemarin.

RYAN DWIKY ANGGRIAWAN/REZKI







Original Post

Bawaslu Tidak Masuk Angin

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2019-1-10


Bawaslu Tidak Masuk Angin

LOLOSKAN OSO JADI CALON ANGGOTA DPD

KEPUTUSAN KPU tidak memasukkan Osman Sapta (OSO) dalam daftar calon tetap anggota DPD periode 2019-2024 terbukti keliru setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan OSO berhak ikut kontestasi perebutan kursi Senator itu. Dengan keluarnya keputusan ini KPU seperti di-KO Bawaslu. Keputusan Bawaslu itu disampaikan pembacaan putusan dugaan pelanggaran administrasi KPU terkait pencalonan OSO sebagai anggota DPD, di Gedung Bawaslu, Jakarta, kemarin. Sidang dipimpin langsung

Ketua Bawaslu Abhan, didampingi hakim anggota Mochammad AFi-fuddin, Ratna Dewi Pettalolo, Fritz Edward Siregar dan Rahmat Bagja. Dalam putusannya, Abhan mengatakan, KPU terbukti melakukan pelanggaran administratif. Bawaslu juga memerintahkan KPK waj ib memasukkan OSO dalam DCT anggota DPD.

"Mengadili, menyatakan terlapor (KPU) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu. Memerintahkan terlapor untuk menerbitkan keputusan baru tentang penetapan daftar calon tetap perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 yang mencantumkan nama Doktor Haji Oesman Sapta Odang sebagai calon tetap perseorangan," ujar Abhan.

Bawaslu memerintahkan KPU mencantumkan OSO dalam DCT peserta pemilu anggota DPD 2019 paling lama 3 hari sejak putusan dibacakan. Dalam pertimbangannya, Bawaslu menyatakan.

putusan PTUN Jakarta nomor 242/G/ SPPU/2018/PTUN.JKT tanggal 14 November 2018, mempunyai kekuatan hukum dan mengikat bagi KPU. Karenanya, putusan PTUN wajib ditindaklanjuti KPU sebagai tindakan untuk melindungi calon perseorangan anggota DPD.

"Terlapor tidak menindaklanjuti amar putusan ketiga dan keempat PTUN Jakarta, merupakan tindakan yang melanggar tata cara prosedur dan mekanisme Pemilu 2019. Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," urainya.

Dalam putusan itu juga, Bawaslu meminta OSO mengundurkan diri dari Partai Hanura jika kembali lolos sebagai anggota DPD periode 2019-2024. OSO wajib menyampaikan surat pengunduran diri sebagai pengurus

Hanura paling lambat satu hari sebelum penetapan calon terpilih anggota DPD oleh KPU.

Jika sampai waktu yang ditentukan OSO tidak menyerahkan surat pengunduran diri, maka KPU diperintahkan tidak menetapkan OSO sebagai calon anggota DPD terpilih. "Memerintahkan kepada terlapor (KPU) untuk tidak menetapkan Oesman Sapta sebagai calon terpilih apabila tidak mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik paling lambat satu hari sebelum penetapan," kata Abhan, lalu mengetok palu.

Kuasa Hukum OSO, Dodi Abdul Kadir senang. Dia menilai, keputusan Bawaslu mencerminkan rasa keadilan dan keberpihakan pada aturan perundang-undangan, serta lembaga peradilan. Bawaslu tetap berpegang pada putusan

Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) dan PTUN Jakarta dalam memutus perkara tersebut.

"Selama ini KPU tak mengindahkan Putusan MA dan PTUN. Bahkan, mereka membangun opini, seolah-olah ada perbedaan antara Putusan MK dengan putusan MA dan PTUN. Hari ini (kemarin, red), Bawaslu memutus KPU melakukan pelanggaran karena tak menjalankan putusan lembaga peradilan," tegas Dodi.

Selain itu. Dodi mengapresiasi ketegasan sikap Sawaslu dalam menghadapi tekanan sejumlah pihak. Menurutnya, Bawaslu tetap berpegang pada hukum dan perundang-undangan, meski kerap disudutkan opini kelompok tertentu. "Ini membuktikan, Bawaslu tidak masuk angin," tandasnya.

oni







Original Post

Rajin Blusukan Ke Kampung-kampung

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2019-1-10


Rajin Blusukan Ke Kampung-kampung

JEBOLAN Akademi Kepolisian tahun 1998 ini dikenal tak betah duduk lama-lama di kantor. Kepala Polres Lumajang, Jawa Timur itu sering blusukan. Untuk bertemu masyarakat maupun ikut memburu penjahat.

"Saya berusaha dekat dengan masyarakat. Tujuannya agar sinergi kepolisian dengan masyarakat menjadi kuat," ujar mantan Koordinator Sekretaris Pribadi Pimpinan Polda Metro Jaya itu.

Sambil blusukan, Arsal me-nginisiasi pembentukan satuan tugas (satgas) keamanan di tingkat desa. Ia ingin mengubah pandangan masyarakat bahwa tanggung jawab keamanan bukan hanya di pundak kepolisian.

Arsal menyadari personel kepolisian terbatas. Lantaran itu dia menggugah agar masyarakat aktif menjaga keamanan di

wilayahnya masing-masing.

Keberadaan satgas keamanan desa sangat membantu kepolisian. "Komunikasi dan pelaporan tindak pidana pun bisa dilakukan secara cepat. Upaya pencegahan terjadinya kejahatan juga bisa dimaksimalkan," katanya.

Pola pendekatan model ini dianggap cukup ampuh untuk mencegah gangguan keamanan sedini mungkin.Tak jarang. Arsal blusukan malam-malam untuk memantau program ini. Keluar-masuk kampung ngopi bareng dengan satgas keamanan desa.

Mengenai keterlibatannya turut memburu penjahat bukanlah hal baru. Ia sudah dilakoni sejak menjadi kepala kepolisian sektor di Jakarta.

Ketika menjabat Kepala Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan, saban hari Arsal berada di lapangan. Di wilayahnya terdapat kantor KPK dan gedung Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Dua gedung itu adalah obyek vital yang selalu jadi sasaran demonstrasi," sebutnya.

Kadang, unjuk rasa diwarnai provokasi. Sehingga massa bergesekan dengan polisi yang mengamankan aksi. "Didorong-dorong atau terinjak-injak itu biasa. Yang penting koordinasi dengan Polres, Polda, serta negosiasi dengan para pendemo bisa terlaksana dengan baik," kenangnya.

GPG







Original Post

Dirjen Pemasyarakatan "Bargain" Minta Tambahan Anggaran Lapas

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2019-1-10


Dirjen Pemasyarakatan "Bargain" Minta Tambahan Anggaran Lapas

Setnov Mau Bangun Gazebo Pribadi Di Sukamiskin

Mantan Ketua DPR Setya Novanto meminta izin membangun gazebo atau saung pribadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin.

DIRJEN Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami memanfaatkan permintaan itu sebagai nilai tawar untuk mendapat tambahan anggaran lapas. Novanto dianggap masih memiliki pengaruh dalam pembahasan anggaran di DPR.

Pada sidang perkara mantan Kepala Lapas Sukamiskin. Wahid Husen di Pengadilan Tipikor Bandung, kemarin, jaksa KPK memperdengarkan rekaman percakapan dengan Utami.

Wahid melapor kepada Utami mengenai Novanto yang meminta izin mendirikan gazebo pribadi. "Tapi belum dikasihin gazebo? Jangan dulu lho," perintah Sri.

"Belum," jawab Wahid.

"Biarin aja. Biar kita punya bargaining position (Utami sambil tertawa). Oke sukses selalu. Salam buat teman-teman ya," Utami menutup percakapan.

Jaksa Trimulyono Hendradi kemudian mencecar Utami mengenai pemberian fasilitas gazebo yang dianggap menyalahi aturan. "Tadi enggak mendengar

larangan. Saksi tadi menyampaikan jangan dulu."

Utami berdalih menangguhkan permintaan itu karena Novanto masih tahap pengenalan lingkungan sebagai napi baru di Sukamiskin.

Namun saat disinggung mengenai "bargaining position", jawaban Utami jauh panggang dari api. "Sebagai membina dan dibina karena tahu posisinya beliau. Karena dari awal nggak bisa menegakkan aturan. Takutnya nggak bisa mengikuti aturan kami."

Hakim pun gregetan dengan elakan Utami. Hakim Marsidin Nawawi kembali menyinggung soal permintaan Novanto membuat gazebo. "Tidak memohon langsung kepada saya, tapi ke Kalapas. Saya bilang, tahan dulu," jawab Utami.

Hakim Masridin kemudian membacakan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Utami saat di KPK. "Di BAP, setelah dilaporkan. Dirjen memerintahkan tahan dulu jadikan (permohonan) itu sebagai bargaining position.

Itu bargaining apa?" tanyanya.

Marsidin melanjutkan membacakan isi BAP. "Temyata Anda katakan di BAP, itu bargaining soal anggaran lapas karena Setya Novanto masih banyak teman-temannya di Senayan (DPR)," bebernya. Utami pun membisu.

Marsidin lantas mempersoalkan wewenang Dirjen dalam pengawasan lapas dan rutan. Kali ini, Utami menjawab. Kata dia, wewenang operasional ada di kepala lapas. Kepala lapas bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. "Tapi kami juga punya fungsi pembinaan dan pengawasan," kata Utami.

Masridin pun mendapat "peluru" untuk mengkritik Utami. "Nah pembinaan dan pengawasan ini yang jadi permasalahan. Rakyat Indonesia tahu ada fasilitas lapas yang mewah. Artalyta Suryani misalnya, fasilitas di kamarnya begitu mewah sekali. Apakah Dirjen Pas (Pemasyarakatan) ini tidak pernah melakukan pembinaan?"

Utami berdalih baru jadi Dirjen pada Mei 2018. Sebelumnya Sekretaris Ditjen Pemasyakatan. la mengakui tak pernah tahu kondisi Sukamiskin.

Menurutnya, operasi tangkap tangan KPK terhadap Wahid menjadi momen untuk bersih-bersih lapas dan rutan.

Jawaban ini memicu Masridin naik pitam.

"Artinya Anda menunggu OTT dulu untuk bersih-bersih setelah semua mendengar soal hingar-bingar lapas," geramnya. Lagi-lagi Utami membisu.

Menangis Dicecar Hakim

Masridin juga mencecar soal pemberian tas Luis Vuitton dari terpidana Fahmi Darmawansyah. Fahmi memberikan tas mewah kepada Hendry Rahmat, sopir Wahid. Hendry meneruskan ke Mulyana, sopir Utami.

"Saksi Mulyana mengatakan, dia dilarang Ibu Dirjen menerima barang apapun. Tapi Mulyana ini malah menerima tas itu dengan alasan tidak enak sama pemberi dan menyimpannya di pantry tanpa memberitahukannya kepada Ibu. Tapi tiba-tiba saja, barang yang dititipkan diserahkan ke KPK. Menurut Ibu apakah dia (Mulyana) jujur?" tanya Marsidin.

Lagi-lagi Utami tak bisa menjawab. Ia mulai menangis. Marsidin berhenti mencecar.

Dalam perkara ini, mantan

Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen didakwa melakukan korupsi. Ia memberikan fasilitas mewah kepada narapidana Fahmi Darmawansyah,Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan dan Fuad Amin Imron.

Berupa TV kabel, AC, kulkas kecil, tempat tidur springbed, furnitur dan dekorasi interior High Pressure Laminated (HPL). Napi juga diperbolehkan menggunakan telepon genggam.

Tak hanya itu, Wahid memperbolehkan Fahmi membuka usaha "bilik asmara" yang kemudian disewakan kepada napi lain untuk menyalurkan hasrat seksual. Tarifnya Rp650 ribu sekali pakai.

Wahid juga memperbolehkan napi keluar Sukamiskin dengan dalih untuk berobat. Padahal, setelah keluar lapas napi menginap di rumah pribadi. Bahkan beikencan di hotel dengan seorang artis.

Sebagai imbalannya, napi memberikan uang, mobil dan barang bermerek kepada Wahid. Wawan memberikan uang Rp63 ,9 juta. Fuad Amin Imron Rp71 juta. Sedangkan Fahmi memberikan mobil Mitsubishi Triton seharga Rp427 juta, sepatu boot, sandal Kenzo, tas Louis Vuitton, dan uang Rp39,5 juta.

BYU







Original Post

Duit Korupsi Dibelikan Mobil Porsche

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2019-1-10


Duit Korupsi Dibelikan Mobil Porsche

KIAGUS Emil Fahmy Comain membeli mobil sport Porsche dari uang hasil pencairan agen fiktif PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo).

Pengakuan itu disampaikan Kiagus saat menjadi saksi sidang perkara mantan Direktur Utama Jasindo, Budi Tjahjono di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. "Rp 750 juta saya gunakan untuk membeli Porsche," kata Kiagus menjawab pertanyaan jaksa KPK.

Awalnya, Budi menawarkan kepada Kiagus menjadi agen Jasindo dalam penutupan asuransi aset dan konstruksi BP Mi-gas-Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS).

"Pak Budi pernah datang empat kali ke rumah saya. Dia ka-

takan. Pak ini resmi. Kamu jadi agen. Ada undang-undangnya dan Jasindo dapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian-red)," tutur Kiagus.

Namun Kiagus menolak tawaran itu. Tapi menyodorkan anak buahnya. Imam Tauhid alias Tedy untuk menjadi agen Jasindo. "Setelah saya tidak berminat, dia tanya, ada enggak pegawai Bapak yang bisa dipercaya jadi agen? Saya bilang ada. Namanya Imam Tauhid alias Tedy," sebut Kiagus.

Budi akhirnya memilih Tedy sebagai agen Jasindo meski tak paham soal asuransi.Tedy hanya diminta membubuhkan tanda tangan saja. Semua dokumen diurus Budi.

Budi hanya meminta Tedy

menyerahkan nomor rekeningnya di Bank Capital. Tak lama, masuk dana Rp3,9 miliar pembayaran fee agen.

Uang Rp3 miliar ditarik. Ditukar menjadi dolar Amerika. Lalu diserahkan ke Budi. Sisanya, dibiarkan di rekening. "Pak Budi menitipkan saja. Katanya, tahun depan mau diambil," tutur Kiagus.

Tedy juga dihadirkan sebagai saksi perkara Budi. Ia mengungkapkan, diminta menutupi peran Kiagus dalam kasus ini. iDi Gedung Bakrie Kuningan, malam sebelum saya dipanggil KPK, dia (Kiagus) bilang, Kamu bertahan saja. Keluarga kamu saya jamin. Kamu saya kasih Rp 1 miliar," ungkap Tedy.

Tak hanya itu, Kiagus berjanji

menyediakan pengacara yang akan mendampingi Tedy menjalani pemeriksaan di KPK.

Saat pemeriksaan di KPK, Tedy meminta waktu kepada penyidik untuk merenung sebentar. Ia memikirkan tawaran menggiurkan dari bosnya.

Tedy akhirnya memutuskan memberikan keterangan yang benar kepada penyidik. "Akhirnya saya buka semua. Saya berikan bukti tulisan bahwa saya diarahkan."

Dalam perkara ini. Budi Tjahjono didakwa melakukan korupsi bersama mantan Direktur Keuangan dan Investasi Jasindo, Solihah dan Kiagus.

Budi merekayasa kegiatan agen dan pembayaran komisi kepada agen PT Jasindo. Se-

olah-olah sebagai imbalan atas penutupan asuransi aset dan konstruksi pada BPMigas-Kon-traktor Kontrak Kerja Sama (KKS) tahun 2010-2012 dan 2012-2014.

Padahal, penutupan asuransi aset dan konstruksi BP Migas tersebut tidak perlu pakai agen. Bisa dilakukan sendiri Jasindo.

Uang pencairan fee agen kemudian dibagi-bagi. Budi mendapat Rp3 miliar dan USS662.891. Solihah USS 198.381. Sedangkan Kiagus Rp 13 miliar. Sebagian uang digunakan membeli mobil Porsche.

Mantan Deputi Keuangan BP Migas Wibowo Suseno Wirjawan juga kecipratan US$100,000 duit hasil pencairan fee agen fiktif.

byu







Original Post

Korupsi Dana Desa Rp 589 Juta, yang Bisa Disita Rp 65 Juta

Media Online JPNN.COM
2019-01-10


jpnn.com, KUTAI KARTANEGARA - Kepala desa dan sekretaris Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara, Kaltim, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD). Kasus ini menambah panjang daftar kasus penyelewengan ADD dan DD di Kaltim.

Dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Fatkun Ali Nasir (41) sebagai kepala desa (kades) dan Dedy Roliansyah (41) sebagai sekretaris desa (sekdes). Keduanya disangka berperan dalam kasus penyimpangan ADD dan DD di Desa Sidomulyo tahun anggaran 2017 senilai Rp 1.873.516.294.

Diketahui, DD merupakan dana yang bersumber dari APBN. Sedangkan ADD dari APBD. Adapun penyerapan ADD dan DD Desa Sidomulyo pada 2017 adalah sebesar Rp 1.566.893.072.

Namun ternyata pada 29 Desember 2017, saldo rekening Desa Sidomulyo sebesar Rp 0. Sedangkan kas tunai hanya menyisakan Rp 220 ribu.

Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Damus Asa mengatakan, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 junto Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.

Dari hasil pemeriksaan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diketahui jumlah kerugian negara sebesar Rp 589.943.294.

Sebelumnya, bahkan penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kukar juga meminta audit oleh pihak Inspektorat Kukar.

Ternyata, kata dia, memang ditemukan berbagai dugaan penyimpangan dalam pengelolaan ADD dan DD Desa Sidomulyo tahun anggaran 2017 tersebut. "Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengantongi sejumlah alat bukti untuk memperkuat sangkaan tersebut," terang Damus.

https://www.jpnn.com/news/korupsi-dana-desa-rp-589-juta-yang-bisa-disita-rp-65-juta




Original Post

Babak Baru PKS vs Fahri Hamzah: Antara PK dan Tagihan Rp 30 M

Media Online detikcom
2019-01-10


Jakarta - Perseteruan PKS dengan Fahri Hamzah memasuki babak baru. PKS harus menelan pil pahit setelah kasasi mereka ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

Fahri berhasil menang di tiga tahap, gugatan Fahri di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dikabulkan, lalu putusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI dan terakhir kasasi PKS yang ditolak. Putusan PT DKI dan penolakan kasasi menguatkan penetapan PN Jakarta Selatan yang menyatakan PKS harus membayar ganti rugi Rp 30 miliar ke Fahri.

Fahri memberikan tenggat waktu selama 1 pekan bagi PKS untuk membayar ganti rugi immateriil Rp 30 miliar. Jika PKS tak membayar, Fahri akan meminta bantuan pengadilan.

"Hari ini kita telah mengirimkan salinan ke PKS. Kami beri waktu selama satu minggu sampai tanggal 16 Januari untuk melaksanakan putusan itu secara sukarela," kata kuasa hukum Fahri Hamzah, Mujahid A Latief, kepada wartawan, Rabu (9/1/2019).

Namun, PKS tetap tidak terima. Partai berlambang bulan sabit kembar dan padi itu berencana mengajukan upaya peninjauan kembali (PK).

"Secara prinsip, kami PKS akan mematuhi hukum sambil terus mencari keadilan dan kebenaran hakiki melalui upaya hukum luar biasa (PK)," ujar Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PKS Zainudin Paru kepada detikcom, Rabu (9/1).

Fahri mempersilakan PKS mengajukan PK. Tapi itu tak menghalangi eksekusi ganti rugi Rp 30 miliar yang harus dibayarkan PKS.

"Silakan saja, monggo saja mengajukan PK, itu hak hukum mereka," kata kuasa hukum Fahri Hamzah, Mujahid A Latief, kepada wartawan, Rabu (9/1).

"Jangan lupa pengajuan PK tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi, itu aturannya. Karena putusan ini bersifat final and binding, berkekuatan hukum tetap," tegasnya menambahkan.

Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Nomor 1876 K/Pdt/2018 sebelumnya telah memutuskan menolak kasasi yang dilayangkan DPP PKS. Kasasi itu dilayangkan sebagai upaya hukum dari dua putusan sebelumnya, yakni putusan PN Jakarta Selatan dengan nomor perkara 214/Pdf.G/2016/PN JKT.SEL yang memenangkan Fahri.

Sebagai penguat putusan PN Jaksel, ada penetapan PT DKI dengan nomor perkara 539/PDT/2017/PT.DKI.

Saksikan juga video \'PSI: Kami Alternatif Bagi yang Bosan dengan Gerindra dan PKS\':

[Gambas:Video 20detik]

(zak/fdu)

https://news.detik.com/berita/d-4378163/babak-baru-pks-vs-fahri-hamzah-antara-pk-dan-tagihan-rp-30-m




Original Post

Media