Tuntutan Jaksa KPK Dinilai Belum Maksimal

Media Cetak Kompas Halaman 3
2019-1-11


Tuntutan Jaksa KPK Dinilai Belum Maksimal

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemberantasan Korupsi diminta memaksimalkan upaya penindakan, di antaranya dengan memaksimalkan tuntutan terhadap kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi. Saat ini KPK dinilai masih menuntut para kepala daerah tersangka korupsi dengan pidana yang terlalu rendah.

Berdasarkan pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap 104 kasus korupsi kepala daerah yang ditangani KPK sejak 2004 hingga 2018, rata-rata tuntutan yang diajukan jaksa KPK terhadap kepala daerah tersangka korupsi berkisar 7 tahun 3 bulan. Tuntutan tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan pidana.

"Kami masih menganggap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maupun Mahkamah Agung terhadap kepala daerah tidak maksimal karena hanya menyentuh angka hukuman penjara 6 tahun 2 bulan. Ini termasuk kategori ringan," tutur peneliti ICW, Kurnia Ra-madhana, Kamis (10/1/2019), saat mendatangi KPK untuk menyampaikan kritik dan masukan.

Tidak hanya itu, ICW juga berharap KPK lebih memaksimalkan upaya perampasan asef dan pemiskinan koruptor. Hal ini bisa dilakukan, antara lain, dengan menerapkan pasal pencucian uang. Selain memaksimalkan pengembalian aset negara, menurut peneliti ICW, Almas Sjafrina, penerapan pasal

pencucian uang akan menambah efek jera.

Namun, berdasarkan catatan ICW, dari 104 kepala daerah yang diajukan ke persidangan, baru 5 orang yang dikenai pasal pencucian uang.

ICW juga mendorong pencabutan hak politik untuk kepala daerah yang korupsi. "Menurut catatan kami, baru sekitar 30 persen terdakwa kepala daerah yang dicabut hak politiknya," ujar Kurnia.

Kritik positif

Juru bicara KPK Febri Di-ansyah mengapresiasi masukan dan kritik positif ICW untuk KPK. Namun, ia menilai ada kekurangan data dalam penelitian yang dilakukan ICW.

"Kita tidak bisa menyimpul-

kan jika rata-rata tuntutan atau hukuman sekian tahun kemudian dibilang rendah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti ancaman hukuman untuk pemberi suap yang dikenakan terhadap beberapa kepala daerah maksimal 5 tahun, jadi tidak mungkin akan diputus di atas itu. Atau posisi terdakwa sebagai JC (justice collaborator)" tutur Febri.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah mengatakan, selama ini pihaknya hanya menerjemahkan aturan yang ada dalam undang-undang. "Kalau itu dinilai rendah terus, sebaiknya undang-undang dipertegas lagi supaya hakim bisa memutus dengan lebih baik," ujarnya.

(1AN/E02)







Original Post

DIVONIS 12 TAHUN 6 BULAN

Media Cetak Media Indonesia Halaman 1
2019-1-11


DIVONIS 12 TAHUN 6 BULAN

Terdakwa kasus korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina, Edward Soeryadjaya, dipeluk keluarganya seusai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Majelis hakim memvonis pengusaha Edward Soeryadjaya 12 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp500juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti mengatur jual beli saham pada pengelolaan dana pensiun Pertamina melalui PT Sugih Energy. Hakim juga mewajibkan Edward membayar uang pengganti Rp25,6 miliar paling lambat 41 bulan setelah putusan inkrah.

ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A







Original Post

PENGAJUAN CALON HAKIM AGUNG

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2019-1-11


PENGAJUAN CALON HAKIM AGUNG

Ketua DPR Bambang Soesatyo (kanan) menerima berkas calon hakim agung dari Ketua Komisi Yudisial (KY)Jaja Ahmad Jayus disaksikan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (tengah) seusai rapat konsultasi di kompleks parlemen. Senayan, Jakarta, kemarin. Rapat konsultasi itu membahas nama-nama hakim agung yang lolos dari seleksi KY.

MI/M IRFAN







Original Post

KY Serahkan 4 Nama Calon Hakim Agung ke DPR

Media Cetak Media Indonesia Halaman 6
2019-1-11


KY Serahkan 4 Nama Calon Hakim Agung ke DPR

PIMPINAN Komisi Yudisial (KY) menyerahkan empat nama calon hakim agung ke pimpinan dan Komisi III DPR untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, KY akan menunggu persetujuan DPR atas empat nama yang diajukan tersebut.

Ketua KY Jaja Ahmad Jayus mengatakan penetapan kelulusan calon hakim agung ini dilakukan melalui rapat pleno KY (8/1). KY menetapkan empat orang yang dianggap memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuan kepada DPR.

Keempatnya, yaitu Ridwan Mansyur dan Matheus Sami-aji di kamar Perdata, Cholidul Azhar di kamar Agama, dan Sartono di kamar Tata Usaha Negara, khusus Pajak. "Sudah dilakukan rapat konsultasi dengan DPR menyangkut seleksi calon hakim agung," ujar (aja.

Jaja mengatakan, selanjutnya KY akan menyerahkan

keputusan persetujuan oleh DPR. Ia berharap DPR memberikan persetujuan terhadap empat nama tersebut, yakni persetujuan akan dilakukan dengan terlebih dulu dilakukan fit and proper test oleh Komisi IH DPR.

Jaja menjelaskan penentuan kelulusan dilakukan KY dengan cara memilih dari semua calon hakim agung yang sudah dinyatakan lulus tahap wawancara sesuai formasi lowongan jabatan. Selanjutnya, kelulusan akhir ditentukan dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi.

"Itu untuk memenuhi kebutuhan Mahkamah Agung yang sebenarnya ialah delapan orang, tetapi baru terpenuhi empat orang." ujar Jaja.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi in DPR, Erma Suryani, mengatakan DPR segera melakukan tes kelayakan pada empat nama yang diajukan KY tersebut. Ditargetkan tes

akan dapat dilakukan pada Februari mendatang setelah DPR menyelesaikan beberapa target RUU dan selesai melakukan tes kelayakan pada calon hakim konstitusi.

"Kita tahu kebutuhan hakim agung tinggi dan belum bisa kita penuhi hingga saat ini." ujar Erma.

Erma mengatakan DPR menyadari pentingnya pemenuhan kebutuhan hakim agung. Hal itu akan berpengaruh pada kemajuan bangsa, khususnya hakim yang menangani tata usaha negara khusus pajak.

"Selama ini kita disibukkan dengan urusan perdata dan pidana tetapi urusan pajak ini kita jarang bicarakan. Padahal, ini sangat penting dalam menopang keuangan negara kita," ujar Erma.

Sebelum tes kelayakan, Erma berharap KY mengirimkan semua kelengkapan mengenai data mereka untuk bisa dipelajari DPR.

(Pro/P-1)







Original Post

Dirjen Otda Jadi Saksi Kasus Meikarta

Media Cetak Media Indonesia Halaman 7
2019-1-11


Dirjen Otda Jadi Saksi Kasus Meikarta

DIREKTUR Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi. Pria yang kerap disapa Soni itu dimintai keterangan terkait dengan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.

"Seharusnya (diperiksa) tanggal 7 (Januari) kemarin tapi ada acara keluarga. Jadi saya minta tanggal 10 (Januari)," kata Soni saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Dia mengaku pemeriksaan akan berkisar terkait dengan jabatannya, seperti dalam kasus suap yang melibatkan Gubernur

nonaktif Aceh Irwandi Yusuf, yang juga ditangani KPK. "Untuk memberikan background, kemungkinan besar kebijakan regulasi saja," ucapnya.

Dia mengaku akan diperiksa untuk tersangka Neneng dan kawan-kawan. "Untuk Bupati Bekasi Bu Neneng dan kawan-kawan itu. Saya rasa sebagai fungsi dari dirjen otonomi daerah itu kan pembina kepala daerah, Bu Neneng kan kepala daerah. Saya kira itu saja," jelasnya.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan sembilan tersangka, yaitu Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo

Group Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati nonaktif Bekasi Neneng Has-sanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Terdapat empat orang yang saat ini menjadi terdakwa dan

dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, yakni Billy Sindoro, Taryudi, Fitradjaja Purnama, dan Henry Jasmen Sitohang.

Dalam kasus itu, Bupati nonaktif Bekasi bersama sejumlah jajaran pejabat di Pemkab Bekasi diduga menerima suap dari pihak Lippo.

Dalam surat dakwaan Billy, Neneng disebut menerima suap RplO,83 miliar dan SS90 ribu. Selain itu, ada sejumlah pemberian lain kepada jajaran kepala dinas di Kabupaten Bekasi. Mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan juga telah diperiksa KPK sebagai saksi kasus tersebut.

(Mtvn/Ant/P-2)







Original Post

Anak Buah Menteri Tjahjo Ditanya Penyidik KPK Soal Rekomendasi P

Media Online Rakyat Merdeka Online
2019-01-11


RMOL . Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta dengan memeriksa sejumlah orang, termasuk anak buah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo masuk dalam daftar saksi.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi untuk jalani pemeriksaan.

"Saya sebagai saksi kasus Bu Neneng (Neneng Hasanah Yasin)," ujar Soni di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (10/1).

Soni mengaku diminta penyidik menjelaskan soal permasalahan perizinan pembangunan Meikarta. Utamanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi.

"Substansinya pembangunan sudah berjalan sementara perizinan belum lengkap," ungkap Soni.

Soni menyatakan pemeriksaan terhadap dirinya berlangsung lancar dan penuh kekeluargaan dengan pertanyaan yang cukup banyak.

"Ada sekitar 15-an pertanyaan," demikian Soni.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka yang terdiri dari unsur pejabat dan PNS di Bekasi, serta pihak swasta.

Mereka adalah Bupati Bekasi, Neneng Hasanah; Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin; Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat â€MBJ Nahor; Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.

Adapun dari pihak swasta adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro; konsultan Lippo Group Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Untuk empat tersangka unsur swasta, saat ini sudah masuk tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat. [jto]

https://hukum.rmol.co/read/2019/01/11/374565/Anak-Buah-Menteri-Tjahjo-Ditanya-Penyidik-KPK-Soal-Rekomendasi-Proyek-Meikarta-




Original Post

Kasus Dana Pensiun Pertamina, Edward Divonis 12 Tahun Penjara

Media Online beritasatu
2019-01-11


Jakarta - Edward Soeryadjaya divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (10/1).

Vonis terkait perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana pensiun Pertamina. Majelis hakim juga mewajibkan Edward mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 25 miliar.

Atas vonis ini, tim kuasa hukum Edward pun menyatakan banding.

Lihat video:

https://www.beritasatu.com/nasional/531969-kasus-dana-pensiun-pertamina-edward-divonis-12-tahun-penjara.html




Original Post

Hakim Vonis Edward Soeryadjaya 12,5 Tahun Penjara Dan Bayar Uang

Media Online Rakyat Merdeka Online
2019-01-11


RMOL . Vonis bersalah dengan hukuman 12 tahun 6 bulan penjara dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi dana pensiun PT Pertamina tahun anggaran 2014-2015, Edward Soeryadjaya.

Vonis itu disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Hakim, Suharso dalam sidang putusan, Kamis (10/1). Tak hanya dihukum penjara, hakim juga mewajibkan Edward untuk membayar denda senilai Rp 500 juta.

"Apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," tegas Hakim Suharso.

Bukan hanya itu, hakim juga mewajibkan Edward membayar duit pengganti senilai Rp 25,6 miliar.

Duit sebanyak itu harus dibayarkan selambat-lambatnya 41 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika Edward tak melakukan kewajiban itu, maka harta bendanya akan disita atau paling tidak diganti dengan hukuman penjara 1 tahun lamanya.

Kuasa hukum Edward, Bambang Hartono memastikan kliennya akan mengajukan banding. Hal itu karena menurut dia karena hukuman yang diterima kliennya lebih berat jika dibandingkan dengan terdakwa utama, eks Presiden Direktur Dana Pensiun PT Pertamina (Persero) Muhammad Helmi Kamal Lubis.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun menyatakan akan pikir-pikir atas banding yang akan diajukan oleh Edward bersama kuasa hukumnya.

Edward didakwa dengan Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Dia diduga bekerja sama dengan Muhammad Helmi Kamal Lubis. Awal 2014 lalu, Edward yang merupakan pemegang saham mayoritas PT Sugih Energy Tbk (SUGI), berkenalan dengan Helmi Kamal Lubis. Perkenalan tersebut dimaksudkan untuk meminta agar Dana Pensiun PT Pertamina (Persero) membeli saham SUGI.

Lalu pada periode Desember 2014 hingga September 2015, Helmi diduga melawan hukum dengan menginisiasi dan membeli saham SUGI. Totalnya sebanyak miliar lembar saham. Adapun tiap lembar saham senilai Rp 601. Pembelian itu melalui PT Millennium Danatama Sekuritas. [jto]

https://hukum.rmol.co/read/2019/01/11/374568/Hakim-Vonis-Edward-Soeryadjaya-12,5-Tahun-Penjara-Dan-Bayar-Uang-Pengganti-Rp-25,6-Miliar-




Original Post

Anak Eddy Sindoro Akui Keliru dalam Pembuatan BAP

Media Online CNN Indonesia
2019-01-11


Jakarta, CNN Indonesia Anak eks bos Lippo Group Eddy Sindoro, Michael Sindoro mengakui keliru soal pengakuannya terkait suara advokat Lucas yang didengarnya dalam sambungan telepon terkait kabar ayahnya yang dideportasi dari Malaysia.

Lucas adalah terdakwa untuk perkara merintangi penyidikan di KPK terkait kasus Eddy. Ia diduga membantu Eddy Sindoro ketika ditangkap otoritas Malaysia dan kemudian dideportasi ke Indonesia. Selain itu, Lucas juga diduga berperan dalam melarikan Eddy Sindoro ke luar negeri kembali.

Dalam persidangan hari ini (10/1), Michael Sindoro mengakui suara yang didengarnya melalui telepon adalah milik Lucas sama seperti yang disampaikannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Namun, ia meralat bahwa suara yang ia dengar adalah suara Mr. Tan.

"Saya berasumsi kalau itu Bapak Lucas, padahal kalau saya lihat Youtube suaranya itu beda sekali bukan Lucas," kata Michael di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (10/1).

"Bahwa penelpon yang saya bilang Lucas itu Mr. Tan," tambahnya.

Michael sebenarnya mengaku tidak mengenal pasti siapa Mr. Tan. Namun, Michael membenarkan dalam pernyataannya bahwa ayahnya mengenalkan Lucas di tahun 2010 saat menghadiri sebuah acara pernikahan.

Selain itu, dalam BAP-nya juga disebutkan Lucas sering menanyakan soal keadaan dan kelanjutan kasus yang menimpa ayah Michael di Malaysia melalui aplikasi Facetime. "Saya dengar dari dia Lucas, dia bilang ada masalah dengan papa kamu," jelasnya.

Kata Michael, Lucas selanjutnya meminta Michael untuk datang ke Malaysia dan menhubungi Chua Chwee Chye alias Jimmy. Itu dilakukan karena Jimmy sudah diberi saran oleh Lucas untuk menyelesaikan kasus Eddy di Malaysia.

Michael pun mengaku meminta uang RM100 ribu dan US$5 ribu kepada ibunya untuk membayar pengacara dan membantu menyelesaikan kasus ayahnya. Setelah itu, ia langsung berangkat ke Malaysia.

Setelah sampai di Malaysia, kata Michael, Jimmy menemuinya dan membantu Michael untuk mencarikan pengacara. Setelah itu, Lucas kembali menghubungi Michael dan menanyakan kelanjutan kasus tersebut.

Michael membenarkan dalam BAP-nya bahwa kasus tersebut sudah selesai dan ayahnya terbukti bersalah menggunakan paspor palsu Republik Dominika. Setelah prosesnya selesai, ia mengatakan ayahnya akan dideportasi.

Setelah itu, saat kembali ke Indonesia, bersama Jimmy dan Eddy, Michael diminta untuk kembali ke rumahnya dari bandara. Lucas pun sempat menghubunginya kembali saat Michael ada dalam perjalanan menuju rumahnya.

"Saya mengatakan saya hampir sampai rumah. Kata Lucas, bapak dan Jimmy berangkat kembali karena ada urusan," jelasnya.

"Semua oke-oke saja, hubungi saja ibu kamu," kata Michael menyuarakan Lucas.

Sebelumnya, Lucas disebut ikut membantu Eddy keluar kembali dari Indonesia, pada 29 Agustus 2018. Lucas dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Eddy Sindoro menjadi pesakitan sebagai penyuap mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution dalam upaya pengajuan Peninjauan Kembali (PK).

(ani/agt)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20190110231257-12-360055/anak-eddy-sindoro-akui-keliru-dalam-pembuatan-bap




Original Post

Edward Soeryadjaya Divonis 12,5 Tahun Penjara

Media Cetak Koran Tempo Halaman 9
2019-1-11


Edward Soeryadjaya Divonis 12,5 Tahun Penjara

Pengacara menyebut vonis ini seperti hukuman mati karena Edward sudah berusia 75 tahun.

Aji Nugroho

aji.nugroho@tempo.co.id

JAKARTA - Pengusaha Edward Soeryadjaya divonis 12 tahun 6 bulan penjara dalam perkara korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina. Hakim juga mewajibkan Edward membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. "Menyatakan terdakwa Edward Seky Soeryadjaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata ketua majelis hakim, Suharso, dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemarin.

Selain memberikan pidana penjara, hakim mewajibkan Edward membayar uang pengganti senilai Rp 25,6 miliar paling lambat 41 bulan setelah putusan inkrah. Dengan ketentuan bila uang pengganti tak dibayar, harta bendanya akan disita atau diganti hukuman kurungan 1 tahun. Hakim menyatakan

Edward terbukti bersalah karena mengatur jual-beli saham pada pengelolaan dana pensiun melalui PT Sugih Energy. Edward merupakan Direktur Ortus Holding Ltd, pemegang saham mayoritas PT Sugih Energy.

D alam tuntutannya, j aksa penuntut umum menyatakan Edward tidak melakukan kajian mendalam lebih dulu saat memutuskan transaksi jual-beli saham dana pensiun Pertamina. Hal itu mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 599,4 miliar.

Kasus yang menjerat Edward bermula pada 22 Desember 2014 hingga April 2015. Saat itu, Presiden Direktur Dana Pensiun PT Pertamina, Muhammad Helmi Kamal Lubis, melakukan penempatan investasi dengan membeli 2.004.843.140 lembar saham PT Sugih Energy. Helmi sudah divonis 7 tahun penjara dalam kasus ini di tingkat banding.

Kejaksaan menilai investasi itu dilakukan tanpa melewati kajian;

tidak mengikuti prosedur transaksi pembelian dan penjualan saham, sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden

Direktur Dana Pensiun Pertamina; serta tanpa persetujuan dari Direktur Keuangan dan Investasi, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina.

Atas putusan tersebut, jaksa menyatakan akan pikir-pikir. Dalam sidang, Edward juga menyatakan pikir-pikir. Seusai sidang, Edward enggan menanggapi ihwal putusan itu. "Enggak ada (tanggapan)," katanya.

Pengacara Edward, Bambang Hartono, mengatakan akan mengajukan banding. Ia mempertanyakan putusan hakim yang menghukum Edward lebih berat daripada Helmi. "Padahal hakim menyatakan Helmi itu pelaku utama. Harusnya (Edward) dihukum di bawah Helmi," ujarnya.

Bambang juga menyatakan vonis tersebut seperti hukuman mati. Sebab, Edward sudah berusia 75 tahun. "Pak Edward umurnya itu 75 tahun. Dihukum 12 tahun itu sama saja hukuman mati," ucapnya.

Aji Nugroho







Original Post

Problem Integritas dalam Kasus OSO

Media Cetak Jawa Pos Halaman 4
2019-1-11


Problem Integritas dalam Kasus OSO

Ketika kepastian sulit didapatkan, jangan pernah berharap akan muncul kepercayaan. Logika yang sangat sederhana. Namun, sepertinya sangat sulit dipahami penyelenggara, pengawas, maupun pengadil sengketa kepemiluan.

lihat saja polemik pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dalam pemilu anggota DPD. Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan bahwa pengurus partai politik tidak boleh menjadi calon senator. Komisi Pemilihan Umum (KPU) lantas menerbitkan peraturan untuk mempertegas putusan MK tersebut. Dampaknya, OSO tidak masuk daftar calon tetap (DCT) senator karena menolak mundur dari jabatan pengurus parpol.

Konsistensi aturan masih tampak dalam kasus OSO kala itu. Aturan KPU selaras dengan putusan MK. Namun, publik lantas disuguhi inkonsistensi yang luar biasa dalam perjalanan polemik itu. Mahkamah Agung (MA) dan

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan OSO. KPU diminta untuk menerbitkan DCT senator baru dengan memasukkan nama OSO.

KPU lantas berjanji memasukkan nama OSO ke DCT meski sudah melewati batas waktu penetapan. Namun, tetap saja ada embel-embel bahwa OSO harus mundur terlebih dulu dari kepengurusan parpol. KPU masih ingin konsisten menerapkan aturan yang sesuai dengan putusan MK.

Ketika Bawaslu menyidangkan gugatan OSO, yang lahir adalah putusan yang berbeda. KPU diminta untuk menerbitkan DCT senator baru dengan memasukkan nama OSO. Namun, ada syarat tambahan dalam putusan itu. Jik.i nanti terpilih sebagai anggota DPD dalam Pemilu 2019, OSO wajib hengkang dari parpol. Bila syarat itu tidak dilakukan, KPU diminta untuk mendiskualifikasi OSO dan tidak menetapkan yang bersangkutan sebagai senator.

Silakan saja pihak-pihak yang terlibat dalam polemik itu beradu tafsir tentang siapa yang paling benar. Yang jelas, publik tidak peduli dengan dalih dan alasan yang dicari-cari. Yang saat ini terpampang, ada problem integritas dalam pelaksanaan tahapan pemilu kali ini.

Dalam penanganan kasus OSO, sepertinya telah hilang konsistensi tindakan, nilai-nilai, metode, ukuran, dan prinsip. Setiap lembaga yang menangani kasus sengketa melahirkan putusan yang berbeda. Lalu, siapa lagi yang harus dipercaya?.

UNKNOWN







Original Post

Novel Beber Kronologi Kaburnya Eks Bos Lippo

Media Cetak Jawa Pos Halaman 8
2019-1-11


Novel Beber Kronologi Kaburnya Eks Bos Lippo

JAKARTA Penyidik senior KPK Novel Baswedan kembali menjadi saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kali ini Novel bersaksi untuk Lucas, pengacara yang didakwa merintangi penyidikan mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro.

Di sidang Lucas kemarin (10/1), Novel dimintai keterangan seputar alat-alat bukti yang menguatkan peran Lucas dalam pelarian Eddy ke luar negeri. Dalam perkara Eddy, Novel merupakan salah satu penyidik. "Saya menjadi saksi karena kapasitas saya sebagai penyidik dalam kasus itu," kata Novel kepada Jawa Pos.

Dalam sidang, Novel membeberkan kronologi kaburnya Eddy dari kasus suap panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution. Dalam pelarian tersebut, Lucas dianggap memiliki peran yang cukup sentral.

Menurut Novel, pihaknya mengantongi bukti rekaman pembicaraan antara Eddy dan Lucas. Dalam salah satu potongan pembicaraan itu, Eddy sejatinya ingin pulang ke Indonesia. Namun, Lucas justru menyarankan untuk tidak pulang ke Indonesia.

( tyo/c 11 /agm)







Original Post

Teror

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 1
2019-1-11


Teror

APAPUN yang terjadi, jangan kasih kendor. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hams tetap dan terus kenceng menangkapi siapa saja yang terindikasi kuat melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan korupsi. Demikian karena tampaknya belum juga surut tindakan korupsi di berbagai lapisan pemerintahan.

Sampai saat ini, KPK terus mendapat laporan adanya permainan proyek anggaran dari "masyarakat". Dan ketika diturunkan tim kecil saja, terbukti benar adam a. Para pelaku tindak pidana korupsi ini seperti kehilangan kesadaran dan pengetahuan bahwa dirinya dalam intaian Bahwa mereka dalam persiapan untuk dicokok.

Demikianlah tanda orang yang gelap mata dengan tahta dan harta. Kehilangan sensor dan sensitifitas bahwa tindakan kejahatannya sooner or later akan terendus dan tercyduk. Ini soal waktu saja. Soal giliran.

Kemalangan, kesialan, dan kehinaan ini biasanya menimpa mereka yang sudah kehilangan perasaan cukup dengan apa yang sudah diraihnya. Mereka sudah berlebih dan melampaui batas. Tidak bisa mengerem dorongan nafsu untuk berkuasa dan menumpuk harta. Mereka gelap mata dan kehilangan daya melihat realita.

Sejarah menjadi saksi bahwa mereka yang melampaui batas berakhir tragis dalam hidupnya. Mereka tersiksa dengan hasTat yang tak pernah padam

untuk menguasai, mengakumulasi harta, tahta. Sebelum akhirnya menggunung, ia mati di lumbung kekayaannya dalam keadaan bingung.

Orang-orang ditangkap dan diadili KPK sejatinya adalah kumpulan orang-orang tipikal demikian. Karena gelap mata, mereka pun bisa melakukan berbagai cara untuk keluar dari jeratan hukum. Dengan berbagai cara. Termasuk menggunakan jalur hukum jalanan. Teror kepada penegak hukum, kepada pimpinan KPK.

Teror kepada pimpinan KPK bukan yang pertama. Satu di antara yang fenomenal ialah kasus penyiraman air keras ke muka Novel Basweddan. Sampai saat ini belum terungkap siapa dalang di balik teror menciptakan rasa takut. Teror-teror seperti ini akan terus berlanjut kalau tidak ada pengungkapan siapa di balik semua. Ini bahaya.

Budi Rahman Hakim







Original Post

Pilihannya Tenggelam Atau Melawan Korupsi

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2019-1-11


Pilihannya Tenggelam Atau Melawan Korupsi

Kajian KPK untuk menghukum mati koruptor, selain menjeratnya dengan pasal 2 Undang-Undang Tipikor, apakah ada lagi payung hukumnya?

Dapat dilakukan dengan pasal lain yang sesuai, namun dilakukan dengan semaksimal mungkin.

Jadi koruptor tersebut dikenakan pasal apa?

Pemberinya pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 juncto pasal 55 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan juncto pasal 64 KUHP. Sedangkan penerima pasal 12 huruf a atau b atau pasal 13 juncto KUHP pasal 64.

Apa benar pertimbangan rencana hukuman mati ini lantaran terjadi di daerah bencana?

Rencana atau wacana itu datang dari publik yang geram dengan praktik korupsi yang ada kaitan dengan bencana alam. Mengingat Indonesia sering mendapatkan bencana alam. Sementara dalam kasus SPAM ini yang Donggala belum masuk dinyatakan bencana alam nasional. Bagi KPK sepanjang formil dan materinya terpenuhi dan tentu di

situ perdebatannya.

Jadi kasus-kasus korupsi yang sebelumnya, seperti korupsi yang dilakukan Bupati Cianjur terbebas dari jeratan hukuman mati?

Kembali ke ketentuan atau dalam keadaaan tertentu yang dimaksud pada pasal 2 Undang-Undang Tipikor 1999/2001. Jadi memenuhi atau tidak untuk kasus itu?

Mau menjerat dengan hukuman mati, tidak khawatir ditentang aktivis HAM?

Hukum itu dibangun dengan peradaban hukum, nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, filosofis, yuridis, sosiologis, dan lain-lain. Hukum itu hakikatnya benda hidup karena dia mengatur dinamika masyarakat. Jadi itu sebabnya ada banyak penyesuaian yang harus dilakukan pada cara kita mengatur aspek formil, norma baru, dan lain-lain, serta mengembangkan penataan aspek materil.

Jadi apakah kita mau memaksimalkan hukuman atau hukuman mati (agar apa yang disebut adil itu datang) itu pilihan negara bukan pilihannya KPK saja. KPK itu

pelaksana undang-undang bukan pembuat undang-undang. Maka mari kita uji materil dan uji formil apakah kita memang konsisten dengan jargon-jargon extra ordinary crime. Sementara itu cara kita menanganinya masih dominan normatif lambat untuk jadi progressif. Itu pilihan kita semua. Mau tenggelam dalam lautan korupsi atau mau berenang dan melawannya dengan extra effort.

Apakah KPK tidak berencana menuntut hukuman seumur hidup atau memiskinkan koruptor SPAM Donggala, Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) dibanding hukuman mati?

Setiap kasus memiliki keunikannya. Biarkan jaksa KPK bersama pimpinan KPK yang akan membuat seperti apa tuntutan yang akan diputuskan oleh yang mulia hakim tipikor kita.

Apakah KPK tidak berencana menuntut hukuman seumur hidup atau memiskinkan koruptor SPAM Donggala, Palu, Sulteng dibanding hukuman mati?

Setiap kasus memiliki keunikannya. Biarkan jaksa KPK bersama pimpinan KPK yang akan membuat seperti apa tuntutan yang akan diputuskan oleh yang mulia hakim tipikor kita.

Berapa tersangka yang berhasil diamankan KPK dalam kasus korupsi Donggala, Palu, Sulteng SPAM?

Sejauh ini seperti yang disampaikan dari 21 orang yang diamankan terdapat dugaan empat orang pemberi dan empat orang penerima telah ditahan. Sedangkan sisanya dikembalikan.

Apa saja barang buktinya ?

Pada saat operasi tangkap tangan tersita uang Rp 3 miliar lebih. 23 ribu dolar Singapura dan 3200 dolar AS. Dan sejumlah hasil sitaan lain saat geledah pasca OTT dan kebetulan saya belum update.

Apakah semua tersangka akan dikenakan pasal yang sama?

Penerima disangkakan pasal 12 atau pasal 11 juncto pasal 64 (1) KUHP. Sedangkan pemberi disangkakan pasal 5 atau pasal 13 Juncto pasal 64 KUHP Ayat (1).

Apakah KPK juga akan meminta keterangan dari Menteri PUPR Basuki Hadimulyono?

Tentu sepanjang itu apakah relevan dengan kasus nanti penyidik akan mendalami hal itu.

umm







Original Post

Korupsi Penyediaan Air Minum Untuk Korban Tsunami, Hukum Mati Saja?

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 2
2019-1-11


Korupsi Penyediaan Air Minum Untuk Korban Tsunami, Hukum Mati Saja?

KASUS dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakaat membuka kembali diskursus penggunaan pasal hukuman mati bagi para koruptor. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji kemungkinan itu.

Praktik korupsi SPAM terjadi di daerah bencana Donggala. Palu, Sulawesi Tengah.

KPK bisa saja menjerat para pelaku degan ancaman hukuman mati. Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur hukuman mati.

Pasal itu berbunyi; (I) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

mperkaya diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi yang dapal merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singka! 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp I miliar. (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Dalam bagian penjelasan, keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Yaitu, apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yong diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas.

penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

"Apakah masuk kategori pasal 2 atau tidak. Nanti kita pelajari dulu, kita belum bisa putuskan ke sana." kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Pasal yang sudah pasti digunakan KPK sementara ini, diungkapkan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. pasal suap. Yakni, pasal 5.13.11 .ataupun 12 Undang-Undang Tipikor. Ancaman hukumannya paling maksimal seumur hidup atau minimal empat tahun.

Dalam kasus korupsi SPAM, KPK menetapkan delapan tersangka. Yakni. Kepala Satker SPAM Strategis/PPK SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah.

Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar.dan PPK SPAM Toba I Donny Sofyan Arifin, sebagai tersangka penerima.

Kemudian Dirut PT WKE Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih. Direktur PT TSPlrene Irma, serta Direktur PT TSPYuliana Enganita Dibyo, sebagai tersangka pemberi.

Total suap yang diduga diterima para pejabat Kementerian PUPR itu sebesar Rp 5 J miliar. 5.000 dolar AS, dan 22.100 dolar Singapura. Duit itu diduga merupakan bagian dari fee 10 persen dari total nilai proyek Rp 429 miliar yang didapat oleh kedua perusahaan itu.

Penerapan hukuman mati bagi para pelaku memang masih dikaji. Polemik terkait wacana hukuman mati itu sudah berkembang. Banyak yang mendukung wacana itu, namun ada pula

yang menentangnya.

Mereka yang mendukung mengatakan, kasus korupsi SPAM merupakan momentum bagi KPK untuk menciptakan efek jera bagi para koruptor. Sebalikna para penentang menilai ancaman hukuman mati melanggar HAM

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan, kemungkinan KPK menggunakan pasal hukuman mati bisa jadi terhalang lantaran bencana gempa dan tsunami Donggala tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Sementara Komisioner Komnas HAM Amiruddin menentang penerapan hukuman mati karena dianggap melanggar konstitusi.

Berikut penuturan keduanya kepada Rakyat Merdeka.

UNKNOW







Original Post

Berkas Perkara Bolak-balik Polisi-Jaksa

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2019-1-11


Berkas Perkara Bolak-balik Polisi-Jaksa

Kasus Payment Gatewa

PERKARA dugaan korupsi sistem payment gateway pembuatan paspor di Kementerian Hukum dan HAM, tak kunjung masuk pengadilan. Lantaran dianggap belum lengkap, berkas perkara bolak-balik Bareskrim dan Kejaksaan Agung.

Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim,Brigadir Jenderal Erwanto Kurniadi menyalakan, pihaknya masih berusaha melengkapi berkas perkara mengikuti petunjuk kejaksaan.

Dalam penyidikan kasus ini. Bareskrim menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sebagai tersangka.

Erwanto menegaskan penyidikan kasus ini masih berjalan. "Tidak ada SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) terhadap kasusnya Denny Indrayana," katanya.

Kasus dugaan korupsi sistem payment gateway pembuatan paspor diusut sejak Desember 2014. Sehari setelah menerima hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada 10 Februari, Bareskrim me-

ningkatkan kasus ini ke penyidikan.

Kuasa hukum Denny Indrayana. Heru Widodo menjelaskan uang Rp32.4 miliar yang disebut dalam hasil audit BPK bukanlah kerugian negara.

"Justru Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan negara hasil pembuatan paspor elektronik," sebutnya.

Ia juga menampik tudingan adanya pungutan liar Rp6O5 juta dari penetapan sistem payment gateway. Ia menjelaskan dana sejumlah itu merupakan biaya resmi karena transaksi lewat perbankan. Biayanya Rp5 ribu per transaksi.

Heru juga menjelaskan dalam pelaksanan sistem payment gateway pembuatan paspor ini, Denny Indrayana hanya bertindak sebagai pengarah. Dasar hukumnya. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

Setelah ramai kasus ini, Denny memutuskan meninggalkan Tanah Air. Ia pergi ke Australia. Menjadi dosen di negeri Kanguru itu.

gpg







Original Post

Edward Seperti Dipenjara Sampai Mati

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2019-1-11


Edward Seperti Dipenjara Sampai Mati

Korupsi Dapen Pertamina Divonis 12,5 Tahun

EDWARD Seky Soeryadjaya divonis 12,5 tahun penjara. Bos Onus Holding Limited itu terbukti korupsi pengelolaan imestasi saham Dana Pensiun (Dapen) Pertamina.

"Menyatakan terdakwa Edward Seky Soeryadjaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ketua majelis hakim Sunarso membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

Edward juga dihukum membayar denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp25.630.635.500. "Jika

tidak dibayar dalam 1 bulan setelah putusan berkekuatan tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang. Jika tidak cukup maka diganti pidana penjara selama 1 tahun," lanjut Sunarso.

Majelis menyimpulkan perbuatan Edward memenuhi unsur dakwaan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-I KUHP.

Anggota majelis hakim Joko Subagyo menyampaikan beda pendapat (dissenting opinion). Menurutnya, seharusnya Edward tak diadili. Alasannya, Pengadilan Negeri Jakarta Se-

latan telah mengabulkan gugatan praperadilan Edward terhadap Kejaksaan Agung.

Usai mendengarkan putusan hakim, jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir. Sementara penasihat hukum Edward mempertimbangkan mengajukan banding. Edward sendiri enggan berkomentar.

Bambang Hartono, penasihat hukum Edward usai sidang mengatakan, dissenting opinion hakim Joko Subagyo bisa menjadi dasar mengajukan banding.

Alasan lainnya, faktor usia Edward yang sudah sepuh. Saat ini, putra sulung pendiri Astra Internasional itu berusia 75 ta-

hun. "Dihukum 12 tahun, secara logika ya sama saja dipenjara sampai mati," dalih Bambang.

Kasus ini bermula ketika Edward minta dipertemukan dengan Helmy Kamal Lubis. Presiden Direktur Dana Pensiun (Dapen) Pertamina pada 2014 silam.

Edward hendak membujuk Helmy menginvestasi uang Dapen Pertamina di saham PT Sugih Energy (kode emiten SUGI). Sekaligus menawarkan saham SUGI yang dimilikinya.

Singkat cerita, terjadi kesepakatan. Pembelian 2 miliar lembar lebih saham SUGI lew at dua cara. Pertama, dibarter dengan saham-saham berharga yang

dimiliki Dapen Pensiun. Kedua, dibayar tunai. Transaksinya diperantarai PT Millenium Danatama Sekuritas.

Dari transaksi ini, Helmy mendapat "komisi Rp42 miliar. Dicairkan Betty Halim, Komisaris PT Millenium atas perintah Edward. Belakangan, harga saham SUGI rontok. Dana Pensiun Pertamina mengalami kerugian Rp599,4 miliar.

Perkara Helmy lebih dulu diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia dihukum 5,5 tahun penjara, denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan dan bayar uang pengganti Rp42 miliar subsider 3.5 tahun penjara.

BYU







Original Post

DITANGISI

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 3
2019-1-11


DITANGISI

Terdakwa kasus korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina, Edward Soerdjaya (km) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin

ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAKA/AMA







Original Post

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 5
2019-1-11


RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

IKLAN







Original Post

Kontraktor Tagih Kemenkeu

Media Cetak Bisnis Indonesia Halaman 11
2019-1-11


Kontraktor Tagih Kemenkeu

JAKARTA - Perusahaan kontraktor PT Elva Primandiri meminta kepada Pengadilan Negeri (Ben ianggit dan memperingatkan Kementerian Keuangan untuk segera melunasi pembayaran pembangunan Markas Kepolisian Daerah Nangroe Aceh Darussalam (NAD) senilai Rp32,7 miliar.

Kuasa Hukum PT Elva Primandiri Raditya Yosodiningrat mengatakan bahwa pemanggilan dari PN Jakarta, Timur kepada Kemenkeu sudah ada sejak gedung Mapolda NAD selesai dibangun 10 tahun lalu.

Teguran sudah dilayangkan PN Jakarta Timur melalui surat bernomor W10/U.5/10534/ HK.02, 12 201N yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI Cq Sekretaris Jenderal Kemenkeu RI. Namun, hingga kini kliennya belum menerima pelunasan biava lembangunan gedung tersebut. Tagihan pembangunan Mapolda NAD II sudah berjalan sekitar 10 tahun lalu, hingga kini pihak Kemenkeu belum juga

membayar kewajibannya kepada

pihak kontraktor, padahal gedung yang berdiri megah sudah selesai dibangun pada 2007," ujar Ra- ditya kepada Bisnis. Rabu (9/1).

Menurut dia. Elva Prbnandiri sudah berupaya menagih uang pembangunan Gedung Mapolda NAD LI kepada pihak Kemenkeu. hingga mendatangi langsung kanim \ang saat ini dipimpin oleh Menteri Sri Mulyanl itu.

Namun, kau dia, usaha kliennya tidak berjalan mulus karena tetap saja pihak Kemenkeu tidak melaksaakan kewajibannya,

1 kiiupak dari penundaan pem-tvt\.iaii itu. membuat para tap- pfifer dau pihak perbankan terus menagih utangnya." ujamva.

Dihubungi terpisah. Kepala

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti mengatakan bahwa pihak Biro Bantuan Hukum Kemenkeu RI dalam pelaksanaan putusan pengadilan memerlukan proses untuk memastikan nilai yang dibayar.

"Kemenkeu sudah hadir diwakili oleh teman-teman Biro Bankum (Bantuan Hukuml dan di sana dijelaskan bahwa pelaksanaan putusan memerlukan proses untuk memastikan nilai yang dibayar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dokumen-dokumen pendukung," kata Nufransa melalui pesan singkat kepada Bisnis.

Selain itu, kata dia. Polri juga sedang mengumpulkan berbagai dokumen untuk memastikan nilai yang mesti dibayar harus sesuai dengan dokumen-dokumen lersebut. Lagi pula. Imbuhnya, pembayaran proyek tersebut adalah kewenangan satuan kerja kepolisian daerah sehingga menggunakan anggaran Polri, bukan anggaran Kemenkeu. Dia menjelaskan, posisi Kemenkeu hanya memproses permohonan anggaran.

GUGATAN

Pemanggilan terhadap Kemenkeu tersebut, bermula ketika Elva Primandiri menggugat BRR NAD-Nias karena badan yang diperintahkan berdasarkan Perpu No. 2/2005 juncto UU No. 10/2005 adalah lembaga untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruki w i layah pascabencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias (Provinsi Sumutl.

Putusan PN Jakarta Timur sebelumnya telah mengadili Ke-

menkeu RI dalam perkara No. 582/Pdt.G/20U/PN. Jkt. Dalam perkara tersebut, tim yang da-hulunya bernama Satuan Kerja Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) NAD-Nias (tergugat I) dan Polri (tergugat II) secara tanggung renteng harus membayar kewajibannya kepada PT Elva Primandiri sebesar Rp32,7 miliar.

Putusan PN tersebut, diperkuat dengan terbitnya putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada perkara No. 527/PDT/2013/ PT.DKI. Putusan diperkuat lagi dengan terbitnya putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 2483 K/PDT/2014.

Selanjutnya, upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh pihak tergugat bernomor perkara 601 PK/PDT/2017. ditolak MA pad-3 19 Oktober 2017.

"Namun putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap [inkracht] hingga saat ini belum juga dijalankan oleh Kementerian Keuangan," katanya.

Dalam berkas Direktori Putusan MA RI No. 601 PK/Pdt/2017 dikutip Bisnis, salah satu fasilitas milik tergugat gedung Mapolda NAD terkena dampak atau rusak.

Untuk membangun gedung itu. Elva Primandiri mendapat penunjukan langsung dari Polri untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung melalui SK Delog Kapolri No. Polisi Skep/30/ V1I/2006 pada 3 Agustus 2006 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Mapolda NAD Tahap II tersebut dan kesekapakatan tertulis dalam SP Pemborong-an No. Polisi SPP-O8/VIII/2OO6/ ADA/NAD-MPL2/BRR/SDELO "pada 8 Agustus 2006.

yabyarius Viodeogo







Original Post

Lucas Bantah Pernah Berkomunikasi dengan Anak Eddy Sindoro

Media Online Metro TV News
2019-01-11


Jakarta:Advokat Lucas mengaku tak pernah berkomunikasi dengan anak mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro, yakni Michael Sindoro. Eddy merupakan terdakwa kasus suap pengurusan sejumlah perkara beberapa perusahaan di bawah Lippo Group, yang ditangani di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Saya tidak pernah berkomunikasi dengan saksi. Di manapun dan kapanpun, menggunakan apapun," kata Lucas dalam ruang sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis 10 Januari 2018.



Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Michael Sindoro sempat menyebut mendapat telepon dari Lucas. Melalui telepon itu, Lucas disebut memberikan informasi mengenai ayahnya di Malaysia.

Namun, hari ini Michael memperbaiki BAP tersebut. Dia menyebut yang menelponnya waktu itu adalah Mister Tan. Michael mengakui kesalahan saat mengisi BAP.

"Penelpon bukan suara Lucas tapi Mister Tan. Saya ingin perbaiki berita acara. Bahwa itu bukan Lucas. Pas saya lihat di YouTube suaranya beda sekali," ungkap Michael

Dalam kasus ini, Lucas didakwa menghalangi penyelidikan, terlebih saat Eddy Sindoro akan ditangkap oleh pihak otoritas Malaysia. Eddy Sindoro sendiri sempat dideportasi ke Indonesia oleh otoritas Malaysia. Namun, Lucas diduga justru membantu Eddy untuk keluar dari Indonesia lagi.

Lucas didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (AGA)

http://news.metrotvnews.com/hukum/GNl2Pv5k-lucas-bantah-pernah-berkomunikasi-dengan-anak-eddy-sindoro




Original Post

DPR Tetap Kerja, Tidak Terganggu Pileg Pilpres

Media Cetak Rakyat Merdeka Halaman 7
2019-1-11


DPR Tetap Kerja, Tidak Terganggu Pileg Pilpres

Suasana Politik Memanas

Tahun ini, suasana politik Tanah Air dipastikan akan sangat riuh akibat pertarungan dalam Pemilu. DPR akan bekerja keras agar keriuhan itu tidak mengganggu kinerja kedewanan. Pembahasan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) harus tetap berjalan.

UNTUK menjaga kinerja tersebut. Ketua DPR Bambang Soe-satyo mengumpulkan Pimpinan Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). di ruang kerjanya. Lantai III.Gedung Nusantara III. Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Yang hadir antara lain Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Ketua KomisiI Abdul Kharis Al-masyhari. Ketua Komisi IV Edhy Prabowo, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Anion Sihombing, Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Atgas. Ketua Badan Kerja SamaAntar-Parlemen(BKSAP) Nurhayati Assegaf, Wakil Ketua Komisi IX Ermalena, Wakil Ketua Komisi VII DPR Ridwan Hisjam, Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) TB Soemadjaya, dan Sekjen DPR Indra Iskandar.

Dalam pertemuan tersebut, pria yang akrab disapa Bamsoet ini meminta komitmen semua Komisi dan AKD tetap fokus dalam menjalankan tugas. Berbagai PR legislasi harus segera diselesaikan. Para Pimpinan Komisi dan AKD yang hadir menyanggupinya.

"Kawan-kawan di DPR tadi sudah bersepakat bahwa tugas kedewanan tidak akan macet hanya karena Pemilu yang tinggal 3 bulan lagi. Tugas politik menyukseskan Pemilu dengan tugas kedewanan sebagai wakil rakyat merupakan dua hal yang tidak boleh dibenturkan. Apalagi saling mengorbankan. Sukses Pemilu, juga harus dibarengi dengan sukses kedewanan." ucap Bamsoet. usai pertemuan tersebut.

Di masa sidang ini. DPR memasang target bisa merampungkan beberapa RUU. Antara lain RUU Perkoperasian, RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat, RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, RUU Kebidanan. RUU Ekonomi Kreatif, RUU Karantina, RUU Energi Baru Terbarukan, dan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.

"Semua RUU tersebut bukanlah yang mengawang-awang. Semuanya langsung menyentuh kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. DPR dan Pemerintah memang tidak menargertkan penyelesaian RUU dari segi kuantitasnya, melainkan dari segi kualitas dan tingkat urgensi di kehidupan masyarakat." tutur politisi Partai Golkar ini.

Wakil Ketua Umum Kadin ini pun meminta Pemerintah ikut berkomitmen. Sebab, DPR tidak bisa membahas sebuah RUU sendirian . Harus ada kerja sama dan pembahasan bareng dengan Pemerintah. Hal ini diatur dengan tegas dalam Pasal 20 UUD 1945.

"Proses pembahasan RUU bukan hanya tanggung jawab DPR. Tapi juga Pemerintah. Peran Pemerintah besar. Sebab, kementerian terkait ikut dalam pembahasan RUU sejak awal. Jika Pemerintah tidak hadir, oto-

matis RUU tidak dapat dibahas," terangnya.

Bamsoet juga memastikan, yang dikerjakan DPR bukan cuma bidang legislasi. DPR juga terus melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara dalam APBN 2019. Ingar bingar politik tidak boleh menghambat geliat pembangunan ataupun mengendurkan program-program pro rakyat jang sudah disusun dalam APBN 2019.

"DPR dan Pemerintah memegang teguh menjadikan APBN sebagai alat memakmurkan rakyat. Bukan sebagai alat politik memperkaya diri ataupun masing-masing golongan. Di tahun politik ini. kami pastikan APBN 2019 dimanfaatkan sebagaimana ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku." pungkasnya.

Seleksi Hakim Agung

Usai pertemuan itu. Bamsoet memimpin rapat konsultasi DPR dengan Komisi Yudisial (KY). Pimpinan K Y yang datang adalah Ketua Jaja Ahmad Jayus. Wakil Ketua Maradaman Harahap. Anggota Sukma Violeta. Joko

Santoso dan Aidul Fitriaciada. Mereka datang untuk menyerahkan nama-nama calon hakim agung yang akan menjalani fit and proper test di Komisi 111 DPR.

Bamsoe! berharap, para calon hakim agung yang lolos fit and proper test di Komisi IU DPR dapat menjaga marwah, harkat, dan martabat Mahkamah Agung (MA). Dengan begitu, saat memutuskan suatu perkara, tidak hanya memberikan kepastian hukum ke para pencari keadilan. Namun juga menegakkan kehormatan dari hakim yang memutuskan perkara tersebut.

Dia pun berharap, KY juga terus melakukan pengawasan terhadap para hakim. Tantangan yang dihadapi Mahkamah Agung tidak kecil. Masih banyak orang-orang yang memanfaatkan badan peradilan bukan untuk mencari kepastian hukum. Banyak orang yang justru mau merusak keadilan .Karena itu. setelah menyeleksi para calon hakim agung, tugas KY belum selesai. KY juga harus terus melakukan pengawasan terhadap para hakim agung agar dapat menjaga keluhuran mereka," ujarnya.

oni







Original Post

Kuasa Hukum Edward Soeryadjaya Nilai Putusan Hakim Janggal

Media Online Rakyat Merdeka Online
2019-01-11


RMOL . Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terhadap Edward Soeryadjaya dinilai janggal dan tidak memenuhi rasa keadilan oleh tim kuasa hukumnya.

Yusril Ihza Mahendra, salah seorang kuasa hukum Edward menegaskan kejanggalan tersebut yakni fakta persidangan yang dibacakan hakim bukan berasal dari keterangan saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa yang disampaikan di persidangan.

Namun, kata Yusril, putusan itu isinya adalah sama dengan apa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan LHP BPK.

"Atas putusan yang kami nilai tidak adil dan penuh kejanggalan itu, Tim Kuasa Hukum menyarankan kepada Edward Soeryadjaya untuk ajukan banding," kata Yusril Ihza Mahendra, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, sesaat lalu (Jumat, 11/1).

"Kemudian terdapat pertentangan mengenai jumlah kerugian negara, yakni ada 2 kerugian negara yang disebutkan saat membaca putusan yaitu senilai Rp 599 miliar dan Rp 518 miliar," tambah Yusril.

Yusril pun menjelaskan pengertian keuangan negara yang dipertimbangkan oleh Hakim adalah berdasarkan UU BUMN, sedangkan dana pensiun Pertamina bukan merupakan BUMN serta tidak tunduk kepada UU tersebut.

"Dapen Pertamina tunduk kepada UU dana pensiun di mana kekayaannya berasal dari iuran peserta dana pensiun," ucap Yusril.

Yusril melanjutkan, hakim secara tegas menyatakan Helmi Kamal Lubis sebagai pelaku utama dan Edward Seky Soeryadjaya sebagai pelaku peserta. Lalu Hakim juga menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan jaksa dan mempertimbangkan mencegah disparitas pidana atas dasar ini maka Edward Soeryadjaya sebagai pelaku peserta dihukum 12 tahun pidana penjara.

"Aneh sekali karena pelaku utama sudah diputus hanya 7 tahun, bagaimana logika hukumnya pelaku peserta lebih tinggi pidananya dibanding pelaku utama," tambah Yusril Ihza Mahendra.

Di persidangan, kata Yusril Ihza Mahendra, hakim mengatakan terbukti uang yang diteruskan oleh Bety kepada Edward Soeryadjaya selaku pelaku peserta sebanyak Rp 25 Miliar, oleh karena itu dihukum 12 tahun.

Namun, pelaku utama menerima Rp 46 Miliar dihukum 7 tahun. Dia mempertanyakan logika hukum yang menerima lebih kecil dengan peran yang bobotnya lebih kecil dihukum lebih tinggi

Yusril Ihza Mahendra menambahkan, adanya Dissenting Opinion oleh salah satu Hakim Anggota, yang mana mempertimbangkan dengan adanya putusan MK mengenai praperadilan dan adanya putusan Praperadilan Jaksel yang diucapkan pada tanggal 23 April 2018, jauh sebelum dibukanya sidang pertama perkara ini.

"Maka sudah seharusnya dan sepantasnya status terdakwa Edward soeryadjaya menjadi hapus dan dakwaan harusn dinyatakan gugur dan tidak dapat diterima," demikian Yusril. [jto]

https://politik.rmol.co/read/2019/01/11/374579/Ketika-Kasus-Vanessa-Angel-Diseret-Dalam-Pusaran-Pilpres-




Original Post

KPU Sudah Benar Ikuti Putusan MK

Media Cetak Harian Ekonomi Neraca Halaman 12
2019-1-11


KPU Sudah Benar Ikuti Putusan MK

Mahfud MD

MANTAN KETUA MK

Yogyakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pengurus partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sudah benar.

"KPU benar ketika dia mengikuti keputusan MK," kata Mahfud saat berbincang dengan awak media di Yogyakarta, Rabu malam (9/1).

Menurut Mahfud, putusan Mahkamah Agung (MA) yang melegalkan pengurus partai menjadi calon anggota DPD tidak bisa membatalkan Peraturan KPU (PKPU) yang telah dibuat jauh se-belum putusan MA itu ada.Putusan MA yang terakhir itu lahir sesudah MK diikuti oleh KPU, jadi tidak bba membatalkan yang sebelumnya," kata dia.

Hal itu diutarakan Mahfud terkait putusan Bawaslu pada Rabu (9/1) yang menyatakan KPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar administrasi pemilu karena telah mencoret nama Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dari daftar calon tetap (DCT) DPD RI.

Putusan Bawaslu yang mengabulkan gugatan OSO tersebut juga memerintahkan KPU membuat putusan baru yang memuat nama Oesman Sapta di dalam DCT DPD RI.Nah bahwa Bawaslu sekarang seperti itu, ya saya tidak tahu," ucap dia.

Terkait perintah Bawaslu itu, Mahfud berpendapat bahwa KPU lebih memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri."Kalau latar belakang ilmiahnya, kalau dari sudut saya, latar belakang hukumnya ya mestinya KPU itu lebih berhak menentukan dirinya sendiri," turur Mahfud.

Sebelumnya, KPU mencoret nama OSO dari daftar calon tetap anggota DPD RI lantaran tetap mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diputuskan lebih dulu, bahwa calon anggota DPD bukanlah pengurus partai politik. Dalam putusan MK No 30/PUU-XV1/2018 telah jelas bahwa pen-gurus partai politik tidak boleh menjadi peserta pemilu DPD. KPU telah mengirimkan surat kepada OSO untuk menanggalkan jabatannya, namun yang bersangkutan tidak melakukannya. Sementara, Badan Pengawas Pemilu RI memerintahkan KPU RI memasukkan nama Oesman Sapta Odang dalam daftar calon tetap anggota DPD RI 2019.

ant







Original Post

8 Anggota DPRD Sumut Didakwa Terima Suap

Media Online Metro TV News
2019-01-11


Jakarta: Delapan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) didakwa menerima suap dari Gubernur Gatot Pujo Nugroho. Nilai suap senilai ratusan juta rupiah.

Delapan orang itu ialah John Hugo Silalahi dari fraksi Demokrat, Abdul Hasan Maturidi dari fraksi PPP DTM, Biller Pasaribu dari Golkar, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie dari Gerindra dan Ferry Iuando Tanuray Kaban.



Lalu, Restu Kurniawan Sarmaha dan Washington Pane dari fraksi Pelopor Peduli Rakya Nasional (PPRN). Seluruh terdakwa merupakan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014.

Delapan orang anggota DPRD ini menyusul 19 orang rekannya yang lebih dulu menjadi terdakwa dalam perkara yang sama. Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Budi Nugraha Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengatakan, Terdakwa I Restu Kurniawan Sarumaha menerima suap Rp702,5 juta.

"Terdakwa II Washington Pane menerima sejumlah total Rp597,5 juta, terdakwa III John Hugo Silalahi menerima sejumlah Rp547,5 juta dan Ferry iuando Tanuray Kaban (belum ditemukan/DPO) menerima sejumlah total Rp772,5 juta dari Gatot Pujo Nugroho," kata Budi Nugraha di pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 10 Januari 2019.

Selanjutnya, Abul Hasan Maturidi disebut menerima suap Rp447,5 juta, Biller Pasaribu Rp467,5 juta, dan Richard Eddy Marsaut Lingga Rp527,5 juta. Kemudian, terdakwa Syafrida Fitrie menerima Rp647,5 juta, dan Rhamianna Delima Pulungan menerima senilai Rp527,5 juta.

Uang itu diberikan terkait dengan empat pembahasan anggaran. Pertama, pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJB) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Sumut tahun anggaran (TA) 2012.

Kedua, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut TA 2013. Ketiga, pengesahan APBD Sumut TA 2014. Keempat, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut 2014 dan APBD Sumut TA.

Permintaan itu disanggupi dan diberikan setelah rancangan perda tentang APBD Sumut TA 2015 disetujui DPRD Sumut. Gatot lalu memerintahkan Ahmad Fuad Lubis untuk mengumpulkan dana dari SKPD-SKPD di Sumut dengan dibantu Zulkarnain alias Zul Jenggot.

Pada kurun waktu September-Desember 2014, Ahmad Fuad Lubis membagikan uang kepada seluruh anggota DPRD Sumut termasuk para terdakwa.

Atas perbuatannya, delapan legislator itu didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 ayat huruf b, atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ancaman hukumannya, penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup. Serta,denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. (AGA)

http://news.metrotvnews.com/hukum/0k8YrEgK-8-anggota-dprd-sumut-didakwa-terima-suap




Original Post

Fahri beri tenggat seminggu kepada PKS untuk bayar Rp30 miliar

Media Online beritagar.id
2019-01-11


Perseteruan antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fahri Hamzah memasuki babak baru. Pada Kamis (3/1/2019) lalu, Mahkamah Agung (MA) telah memutus sengketa dengan menolak kasasi PKS dan memenangkan gugatan Fahri.

Pada Kamis (10/1) kemarin, kubu Fahri pun telah menerima putusan tersebut dan meminta pihak-pihak tergugat untuk segera membayar kerugian immateril sebesar Rp30 miliar secara sukarela.

"Salinan putusan dari MA sudah kami terima dan oleh sebab itu, kami meminta PKS sebagai pihak yang kalah agar melaksanakan putusan dengan sukarela," kata kuasa hukum Fahri, Mujahid Abdul Latief, kepada wartawan, dalam Merdeka.com.

Mujahid mengatakan, tenggat untuk melakukan kewaijiban tersebut adalah seminggu ke depan. Jika hal itu tak dilakukan, pihaknya akan meminta pengadilan untuk melakukan eksekusi.

"Ini putusan pengadilan dan merupakan perintah. Tidak boleh didebat. Karena mereka adalah tokoh masyarakat, tokoh politik yang bisa jadi contoh, kami minta untuk menjadi contoh (kepada masyarakat)," ucap Mujahid dalam Kompas.com.

Dalam putusan Nomor 1876/K/Pdt/2018 yang Beritagar.id unduh di laman resmi MA, sengketa yang diadili oleh hakim ketua Maria Anna Samiyati, tersebut membuat dua putusan. Pertama, menolak permohonan kasasi dari para pemohon.

Beberapa di antara para pemohon adalah Hidayat Nur Wahid (sebagai Anggota Majelis Tahkim PKS), Mohamad Sohibul Iman (Presiden PKS), dan Abdul Muiz Saadih (Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS.

Putusan kedua, "Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000," tulis putusan tersebut.

Atas putusan ini, salah satu pemohon kasasi, Hidayat Nur Wahid, enggan berkomentar. Menurutnya, semua kasus yang berkaitan dengan Fahri, telah diurus oleh tim hukum PKS.

"Semua yang terkait dengan ini akan dijawab oleh tim hukum, jangan tanya saya ataupun orang PKS lainnya," ucap Hidayat.

Sementara itu, menurut Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PKS, Zainudin Paru, mengatakan PKS akan siap mematuhi putusan tersebut. Namun, hal itu tak semudah ucapan.

Ada dua alasannya. Pertama, gugatan awal Fahri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel, tidak dijelaskan tentang objek eksekusinya. Dengan fakta tersebut, menurut Zainuddi, gugatan Fahri non-executable (eksekusi tidak bisa dijalankan).

"Eksekusi harus punya landasan yuridis kuat, definitif, dan pasti. Objek eksekusi harus jelas. Jika barang, barang apa, di mana, dan milik siapa? Dan, harus disebutkan dalam amar putusan" kata Zainudin kepada Detikcom.

Dalam putusan PN Jaksel, memang tak dituliskan objek eksekusi. Namun, pada poin 10 pokok perkara menyebut "Menghukum Tergugat I, II, dan III secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada penggugat secara tunai sebesar Rp30 miliar."

Mengenai hal itu, Zainudin mempersilahkan kubu Fahri melakukan eksekusi lewat jalur hukum.

Sementara itu alasan kedua eksekusi putusan sulit dilakukan karena PKS masih memiliki jalur hukum lain. Yakni mengajukan Peninjauan Kembali (PK). "Secara prinsip, kami PKS akan mematuhi hukum sambil terus mencari keadilan melalui upaya hukum luar biasa (PK)," kata Zainudin.

Walau memiliki opsi PK, tapi dikatakan Mujahid, hal itu tak menghalangi eksekusi. "Silakan saja, mengajukan PK. Itu hak hukum mereka," kata Mujahid. "Jangan lupa pengajuan PK tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi, itu aturannya."

Kasus ini bermula saat Sohibul Iman menandatangani SK DPP putusan Majelis Tahkim PKS yang memecat Fahri pada 11 Maret 2016. Tak terima atas putusan tersebut, Fahri pun melakukan gugatan perdata ke PN Jaksel.

Dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Fahri menuntut PKS membayar ganti rugi materiil Rp 1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp 500 miliar--meski akhirnya yang dikabulkan "hanya" Rp30 miliar.

Singkat cerita, di peradilan tingkat pertama tersebut, Fahri memenangkan gugatan. PKS tak terima dan melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Pada tahap ini, lagi-lagi PKS keok dan mengajukan kasasi ke MA.

Hasilnya, seperti yang kita ketahui saat ini, PKS kembali kalah.

https://beritagar.id/artikel/berita/fahri-beri-tenggat-seminggu-kepada-pks-untuk-bayar-rp30-miliar?content=all




Original Post

Idrus Marham Jalani Sidang Kasus Suap PLTU Riau Pekan Depan

Media Online CNN Indonesia
2019-01-11


Jakarta, CNN Indonesia Mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marhamakan segera menjalani sidang kasus suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 15 Januari mendatang.

"Sidang akan dipimpin langsung Ketua Pengadilan Tipikor Yanto," ujar Humas Pengadilan Tipikor Jakarta Diah Siti Basariah melalui pesan singkat, Kamis (10/1).

Sementara empat hakim anggota lain yakni Hariono, Hastopo, Anwar, dan Titi Sansiwi.

Dalam perkara ini, Idrus diduga turut menikmati uang yang diterima mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Eni diduga menerima suap sebesar Rp4,8 miliar secara bertahap dari pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo.

Nama Idrus diduga terlibat sejak awal mencuatnya kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-I itu. Mantan Mensos itu diduga terlibat dalam setiap pertemuan yang dilakukan Eni, Kotjo, dan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir.

Eks politikus GolkarEni Saragih diperiksa sebagai tersangka suap proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Idrus diduga menerima janji untuk mendapatkan bagian sebesar US$1,5 juta dari uang suap bos Blackgold Natural Resources Limited tersebut.

Proyek PLTU Riau-I merupakan proyek penunjukkan langsung yang diserahkan pada anak usaha PLN, PT Pembangkitan Jawa-Bali sejak dua tahun lalu. Proyek ini masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017.

Dalam kasus proyek PLTU Riau-1, KPK baru menjerat tiga orang sebagai tersangka, yakni Idrus, Eni, dan pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo.

(psp)

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20190110162605-12-359940/idrus-marham-jalani-sidang-kasus-suap-pltu-riau-pekan-depan




Original Post

Media