Image of Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila: Dialog tentang RUUPA

Text

Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila: Dialog tentang RUUPA



I. Otoritas negara dalam pelaksanaan hukum islam bagi pemeluknya, konsekwensi obyektif negara pancasila:seputar RUU Peradilan Agama, seputar RUU Peradilan Agama yang berputar-putar, kedaulatan negara UU Peradilan Agama, seputar RUU Peradilan Agama, negara agama dan hukum, RUUPA, BW dan RUUPA, hukum Islam dan Peradilan Agama keberlakuan dan keberadaannya di Indonesia. II. RUUPA dan orbit konstitusional ideologis negara Republik Indonesia.antara negara Agama dan negara Pancasila, kesaktian Pancasila dalam tantangan, Peradilan Agama di Negara Pancasila, Catatan buat majalah hidup, tanpa toleransi tak kan ada kerukunan. III. Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional:Eksistensi dan kedudukan Hukum Peradilan Agama dalam tata hukum Indonesia, cita-cita hukum nasional dan RUUPA, sekitar RUUPA. IV. Aspek-aspek fundamental dalam upaya pembangunan dan pembaruan hukum nasional:Wawasan pembangunan hukum nasional, eksistensi hukum islam dan sumbangannya terhadap huku nasional, menyempurnakan RUUPA demi memantapkan persatuan & kesatuan bangsa, RUUPA GBHN wawasan nusantara dan pembangunan hukum nasional. V. RUUPA dalam tanggapan majelis -majelis agama:Ketua MUI:saya heran masih ada yang ungkit piagam jakarta, tidak beralasan mengkaitkan RUUPA dengan piagam jakarta, RUU Peradilan Agama perlu klep pengaman, ketua MUI:RUUPA tidak akan timbulkan hal-hal yang bertentangan dengan pancasila, MPL-PGI tentang RUU Peradilan Agama perlu konsensus nasional mengenai pendekatan yang mendasar dan menyeluruh, parisada hindu dharma pusat harapkan RUUPA dipertegas, Hindu minta UU Peradilan Agama sendiri, RUUPA harus diuji dengan wawasan lebih luas, penggunaan kata Agama dalam RUUPA membuat umat Budha tertekan secara psikis, KWI: hukum dan peradilan Agama bukan urusan negara, PGI minta RUUPA secara keseluruhan ditinjau ulang, MUI adakan forum orientasi RUU peradilan Agama. VI. RUUPA dalam opini media massa:Pemerintah mengajukan RUUPA kepada DPR, kemadirian Pengadilan Agama, RUU Peradilan Agama dalam rangka wawasan nusantara, hanya ada satu hukum nasional, pendekatan "ad hoc" dapat timbulkan keadaan semrawut, lima pertanyaan kepada empat fraksi DPR, Pembangunan sistem hukum nasional, pertanyaan keenam untuk empat fraksi DPR, dijamin tidak menjurus ke Piagam Jakarta, pemandangan umum tentang RUU Peradilan Agama, RUU Peradilan Agama dan Pancasila, tentang RUU Peradilan Agama, mengapa RUUPA Peradilan Agama, penjelasan pemerintah mengenai RUUPA, tahap selanjutnya penyempurnaan RUUPA, pemerintah diharapkan mendengar masyarakat diharapkan bersikap dewasa, Peradilan Agama tidak merugikan non Islam, diperlukan jiwa pancasila yang kreatif dan inovatif, dominasi mayoritas tirani minoritas, dekrit presiden 5 juli 1959, memperingati dua peristiwa dengan melihat ke muka, kecocokan antara cabang dan pohon, pembangunan hukum dalam era tinggal landas, hadiah tahun baru.


Ketersediaan

939/2001347.01 ZUF pRuang Baca Umum (Rak 1)Tersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
347.01 ZUF p
Penerbit Logos Wacana Ilmu : Jakarta.,
Deskripsi Fisik
xxii, 390 halaman.:ilus;20 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
979-626-106-5
Klasifikasi
347.01
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Cet.-1
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain




Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this