Undang-undang Republik Indonesia no.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman,…

Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang RI Nomor 37 Tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-und…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

167 hlm.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 Ind u

Undang - Undang RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Buku ini dilengkapi dengan UU RI No 5 tahun 1998, UU RI no 9 tahun 1998, UU RI no 12, tahun 2006, UU RI no 14 tahun 2008, UU RI no 40 tahun 2008

Undang-Undang Pikada (UU RI No.22 Tahun 2014 dan Perpu No.1 Tahun 2014 : Pemi…

Buku ini berisi penjelasan mengenai UU RI no 11 tahun 2006 tentang pemerintah aceh,UU RI no 29 tahun 2007 tentang pemerintah provinsi daerah khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan R…

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Und…

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 merupakan pengganti dari undang-undang nomor 10 tahun 2004 undang-undang tersebut memberi tugas kepada dewan perwakilan rakyat dan pemerintah untuk menyebarluaskan…

Undang-Undang Mejelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perw…

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

978-979-007-589-4

Deskripsi Fisik

viii, 354 hlm.; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 Ind u

Undang-undang bidang pertahanan keamanan (HANKAM) 1997

Buku ini dilengkapi penjelasan UU No.26 tahun 1997 tentang hukum disiplin prajurit ABRI, UU No 27 tahun 1997 tentang mobilisasi dan demobilisasi, UU No 28 tahun 1997 tentang kepolisian negara RI, d…

Undang-undang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan de…

Buku ini dilengkapi dengan penjelasan peraturan pemerintah RI nomor 27 tahun 1996 dan peraturan pemerintah RI nomor 29 tahun 1996

Undang-undang R.I no 4 th 1997 tentang Penyandang Cacat

Penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama

Undang-undang Republik Indonesia no.10 1997 tentang Ketenaganukliran

Ketenaganukliran menyangkut kehidupan dan keselamatan orang banyak, oleh karena itu harus dikuasai oleh negara yang pemanfaatannya bagi pembangunan nasional ditunjukkan untuk mewujudkan msyarakat a…