Sejak berdiri, pengadilan HAM telah memeriksa sejumlah perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Seperti kasus di Timor-Timur sebelum dan sesudah jajak pendapat tahun 1999, ka…
Buku ini dimaksudkan untuk menjadi acuan melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan jabatan fungsional pranata humas. Pemantauan dan evaluasi penerapan jabatan fungsional humas dilakukan oleh inst…
Tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak-hak kewarganegaraan.
Buku ini menyajikan penjelasan dan gagasan untuk membuat pedoman mengenai persyaratan menjadi juru bicara, tugas juru bicara, tanggung jawab juru bicara, larangan juru bicara, ruang lingkup kehumas…
Dari hasil pengamatan terhadap 15 (lima belas) perkara-perkara tindak pidana korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh KPK dan telah disidangkan oleh pengadilan tindak pidana korupsi serta telah me…
Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan perekonomian negara seryta menghambat pembangunan Nasional. Korupsi juga merupakan salah satu patologi sosial dan birokrasi yang …
Majelis permusyawaratan rakyat republik Indonesia dalam sidang Istimewa serta dalam putusan rapat paripurna ke-4 tanggal 13 november 1998 menetapkan ketetapan majelis permusyarawaratan rakyat repub…
Korupsi adalah perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara karena menyimpan & mengambil anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Sehubungan dengan itu kami menerbitkan kumpulan uu yang ber…
Berisi kumpulan Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi : Undang-undang RI nomor 28 tahun 1999, undang-undang RI nomor 31 tahun 1999, Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001, Undang-undang R…